PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014-2018 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DAFTAR ISI BAB I.
PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Landasan Hukum
2
1.3 Maksud dan Tujuan
3
1.4 Sistematika
5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
6
2.2 Sumberdaya
9
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
14
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
16
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
18 19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
21
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
23
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 24 4.1 Visi dan Misi SKPD
24
4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD
25
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
26
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
27
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP
DAFTAR ISI
30 33
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode satu tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2014 – 2018 yang merupakan
penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010, Dinas Kehutanan dan perkebunan sebagai SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan urusan otonomi dan pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan Rencana Strategis ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan, memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. Selain itu tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah untuk mengelola organisasi secara Bab I PENDAHULUAN
1
sistematik,
memanfaatkan
perangkat
manajerial
dalam
pengelolaan
pemerintahan dan pembangunan, mengembangkan ide, sikap dan tindakan yang berorientasi masa depan dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. Selain Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, Renstra Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bondowoso ini juga disusun berdasarkan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten
Bondowoso. Rencana Strategis Dinas
Kehutanan dan perkebunan Kabupaten
Bondowoso ini merupakan salah satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018, dibidang kehutanan dan perkebunan. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
(Renja)
sebagai
masukan
bagi
Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
1.2 Landasan Hukum Sebagai
landasan
hukum
dalam
penyusunan
Renstra
Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso periode 2014 – 2018 ini mengacu pada : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangnan SKPD;
Bab I PENDAHULUAN
2
4. PP Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah; 5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Bondowoso
Tahun 2014-2018 dimaksudkan untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Propinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Bondowoso Tahun 2014–2018, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Selanjutnya Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Bondowoso
Tahun 2014-2018 dimaksudkan juga untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018.
Bab I PENDAHULUAN
3
1.3.2. Tujuan Tujuan
penyusunan
Rencana
Strategis
SKPD
(RENSTRA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : a. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Bondowoso
kearah
kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018; b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja dilingkup
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Bondowoso dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; c.
Mendorong
terwujudnya
koordinasi,
integrasi,
sinergi
dan
sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; d. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dilingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso; e. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
Bab I PENDAHULUAN
4
1.4 Sistematika Dokumen Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 disusun dengan tata urut sebagai berikut : DAFTAR ISI BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumberdaya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP
Bab I PENDAHULUAN
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut : 2.1.1
Tugas Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Bondowoso
mempunyai tugas melakukan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kehutanan dan perkebunan, meliputi : a. Mengidentifikasi
dan
merumuskan
bidang
kehutanan
dan
perkebunan; b. Melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan; c. Melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha dan penyuluhan; d. Melaksanakan kesekretariatan dinas. 2.1.2
Fungsi Dalam
melakukan
tugas
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan dan Perkebunan; b. penyusunan data statistik kehutanan dan perkebunan; c. penyusunan
identifikasi
dan
perumusan
kegiatan
bidang
usaha
bidang
kehutanan dan perkebunan ; d. pemberdayaan
petani,
kelembagaan,
dan
kehutanan dan perkebunan ; e. peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keragaman hasil kehutanan f.
dan perkebunan ;
pelaksanaan rehabilitasi, konservasi
dan perlindungan sumber
daya kehutanan dan perkebunan; g. pembinaan kesekretariatan dinas; h. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
6
i.
melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j.
pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.
2.1.3
Struktur Organiasasi SKPD Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2010, adalah sebagai berikut : Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat membawahi: 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perencanaan membawahi: 1. Seksi Identifikasi dan Perumusan 2. Seksi Data dan Statistik 3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan d. Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan membawahi: 1. Seksi Kelembagaan 2. Seksi Pemberdayaan Usaha 3. Seksi Penyuluhan e. Bidang Kehutanan membawahi: 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Seksi Produksi Hasil Hutan 3. Seksi Perlindungan dan Konservasi f.
Bidang Perkebunan membawahi: 1. Seksi Tanaman Semusim 2. Seksi Tanaman Tahunan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
7
GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG KEHUTANAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PERKEBUNAN
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG KELEMBAGAAN, USAHA DAN PENYULUHAN
SEKSI IDENTIFIKASI & PERUMUSAN
SEKSI PRODUKSI HASIL HUTAN
SEKSI TANAMAN SEMUSIM
SEKSI KELEMBAGAAN
SEKSI DATA DAN STATISTIK
SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
SEKSI TANAMAN TAHUNAN
SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA
SEKSI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
SEKSI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SEKSI SARANA PRASARANA PERKEBUNAN
SEKSI PENYULUHAN
UPTD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
SUBAG TATA USAHA
8
2.2 Sumber Daya SKPD Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso hingga saat ini (per Agustus 2013) adalah sebagai berikut : TABEL 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Golongan Ruang NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Golongan Ruang 2 IV c IV b IV a III d III c III b III a II d II c II b II a Id Ic Ib Ia Honorer TKP
Jumlah :
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
PNS Daerah 3 1 3 2 19 12 6 11 2 9 8 1 1 -
PNS Pusat Dpk 4 1 -
Honorarium
Ket
5 3
6 -
-
-
6
Tenaga Kontrak Pendampin g dari Provinsi
75
1
9
-
9
TABEL 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Eselon Eselon
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
II. b III. a III. b IV. a Jumlah :
1 4 12 17
1 4 5
1 1 4 16 22
TABEL 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Pendidikan Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
S2 S1 D4 D3 SLTA SLTP SD
6 18 5 11 25 1
9 1 -
Honorer : SLTA SD Jumlah :
1 2 69
10
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
10
Selain sumber daya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso juga didukung oleh sumber daya fasilitas yang tersedia yaitu sebagai berikut :
TABEL 2.3 Daftar Inventaris Barang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso No 1 A. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 B. 1 2 3 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jenis barang 2 Barang tidak bergerak Tanah Gedung Gudang Rumah lindung Lantai Jemur Sumur Pantek Rumah Kompos Gudang Kopi Barang bergerak/Kendaraan bermotor Roda 4 Roda 3 Roda 2 Perlengkapan kantor Megaphone Mesin ketik Komputer Slide Proyektor Telephone Meja kerja Kursi kerja Kursi Rapat Almari Brank kas / Peti besi Alat Pemadam Filing cabinet Kursi tamu Meja rapat OHP Handy Cam LCD Proyektor
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Jumlah
Ket
3
4
5 2 2 1 2 1 1 1
Bidang Buah unit unit Buah Buah Buah Buah
2 1 41
Unit Unit Unit
2 7 14 2 1 51 37 203 6 2 1 4 3 23 1 2 3
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah Buah
11
No
Jenis barang
Jumlah
Ket
1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2
3 1 1 1 13 5 1 1 2 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1
4 Buah Buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1
Buah Buah Unit unit buah unit unit buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
TV Layar LCD Audio Note Book/Laptop Kamera White board Jam DindingAlmari Perpustakaan Almari Es Almari Besi Kursi Putar Kursi Pejabat Eselon IV Kursi Rapat Pejabat Eselon IV Meja Komputer Meja Piket Rak Besi Lemari Kaca Printer Warless Alat Pertanian Pompa air Mesin pemotong rumput Hand Traktor Hand Sprayer Grobag Dorong Timbangan duduk Timbangan dacin PH meter Altimeter Higro meter GPS Copper Granulator Mesin Pompa Alat Pembubuk Kopi Crouser Mesin Pengaduk Pupuk Organik Timbangan Badan
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Keberhasilan pembangunan bidang kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso dapat dinyatakan dengan menurunnya luas lahan kritis dan peningkatan pelaksanaan pembangunan hutan rakyat, dimana kesemuanya melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada awal penyusunan indikator dan target kinerja dinas. Penurunan lahan kritis sejalan dengan bertambahnya ketersediaan bibit yang dapat terpenuhi dari kegiatan pusat, daerah maupun swadaya masyarakat, hal ini menunjukkan tingginya minat petani untuk menanam tanaman kayu-kayuan terutama pada lahan-lahan kritis. Demikian
pula
pembangunan
bidang
perkebunan
juga
dapat
dinyatakan berhasil meskipun pada tahun 2011 capaian target produktivitas kopi mencapai 90,91 % dari target yang di tetapkan, hal ini akibat adanya perubahan cuaca ekstrim yang terjadi sehingga menyebabkan produktivitas rendah serta pola produksi kopi yang mengalami penurunan setelah mencapai produksi maksimal tetapi pada tahun tersebut kopi rakyat Bondowoso telah mampu untuk eksport kopi perdana sebanyak 17.687,7 Kg kopi HS (Horn Skin) melalui PT. Indokom Citra Persada. Pada tahun 2011-2012 untuk produktivitas tebu tidak memenuhi target hal ini disebabkan oleh penambahan luas areal pada tahun tersebut. Untuk tembakau kinerja yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi, namun hal ini bukan berarti tujuan untuk meningkatkan mutu tembakau dan pendapatan petani tembakau tidak berhasil, hal ini karena terjadinya kesalahan penetapan indikator kinerja pada awal pelaksanaan Renstra Dinas yaitu penekanan luas areal sedangkan petani di Kabupaten Bondowoso memiliki slogan Bukan Petani Jika Tidak Menanam Tembakau. Sedangkan untuk luas tanaman kelapa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 target kinerja dapat tercapai dan pada tahun 2012 luasan tanaman kelapa bertahan pada 5.000 ha karena alokasi anggaran kegiatan pengembangan kelapa dialihkan untuk mendukung kegiatan ekspor kopi. Pencapaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
13
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2008 TARGET REALISASI
TAHUN 2009 TARGET REALISASI
TAHUN 2010 TARGET REALISASI
TAHUN 2011 TARGET REALISASI
TAHUN 2012 TARGET REALISASI
1
2
3
4
5
6
Penurunan lahan kritis (Ha)
22.026,54
20.026
20.026
18.000
18.026
16.000
16.000
13.998
14.000
11.146,18
tanaman
450.000
450.000
450.000
500.000
450.000
2.625.000
450.000
3.300.000
450.000
3.600.000
Peningkatan luas hutan rakyat (Ha)
10.000
9.864
12.000
11.864
14.000
14.214
16.000
19.048,47
18.000
25.754,50
Peningngkatan
bibit
kehutanan (Batang)
Peningkatan
produktivitas
hasil
perkebunan : -
Produktivitas Kopi (Ton/Ha)
0,43
0,96
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,40
0,44
0,47
-
Produktivitas Tebu (Ton/Ha)
58
79,92
59
73,12
60
64,2
61
59,2
62
54,07
-
Luas areal Tembakau (Ha)
5.500
8.389,90
6.200
8.968
6.500
9.569,7
7.000
9.246
7.000
11.352
-
Luas areal Kelapa (Ha)
4.178
4.331,81
4.428
4.430
4.678
4.750
4.928
5.000
5.178
5.000
1
1
1
1
1
4
2
6
2
6
Peningkatan klas klompok : Utama
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan Tantangan pengembangan pelayanan SKPD yang menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso adalah mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran serta memperbaiki citra petani dan pertanian
agar
kembali
diminati
oleh
generasi
penerus
serta
peningkatan produktivitas perkebunan terhadap PDRB. Demikian juga urusan kehutanan dengan prioritas rehabilitasi hutan dan lahan, menurunnya
kerusakan
kawasan
hutan
dan
kontribusi
sektor
kehutanan terhadap PDRB.
2.4.2 Peluang Adapun peluang yang potensial antara lain : a. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi perkebunan dan kehutanan, akibat pertambahan jumlah penduduk; b. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan Produktivitas Perkebunan dan Kehutanan; c. Majunya
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
perkebunan
dan
kehutanan; d. Tingkat pendidikan petani yang relatif mulai lebih tinggi dan di dukung media informasi yang mudah diakses. e. Kelembagaan di tingkat petani semakin berkembang dengan terbentuknya klaster-klaster bidang perkebunan dan kehutanan. f. Dukungan permodalan dari lembaga finansial atau per bankan terbuka lebar.
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2.1 Urusan Kehutanan a. Kapasitas SDM masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan masih rendah. Kapasitas sumberdaya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) yang rendah mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat terlebih dahulu harus dientaskan dari masalah kemiskinan (poverty) agar memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi. b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya upaya konservasi sumberdaya alam; Akibat dari penggunaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (carriying capacity) dapat merugikan manusia itu sendiri, karena keseimbangan alam terganggu sehingga tak jarang justru menimbulkan bencana bagi manusia, seperti timbulnya erosi, banjir, serta punahnya keanekaragaman hayati.Pengelolaan dan pemanfaatan
sumber
kesinambungan usaha
daya Perlindungan
hutan, hutan,
dalam
rangka
dengan
maksud
konservasi yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga. c. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kerusakan hutan dan lahan yang berdampak pada penurunan daya resap
air
dan
peningkatan
limpasan
air
permukaan
dapat
menimbulkan berbagai bencana yaitu banjir, tanah longsor dan kekeringan. Kerusakan hutan dan lahan perlu dilakukan pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan kritis yaitu melalui kegiatan Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
16
rehabilitasi hutan dan lahan dengan
upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga serta mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan baik oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat secara terkoordinasi. d. Rendahnya pengelolaan produksi hasil hutan yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Tingginya permintaan pasar terhadap produksi kayu mendorong masyarakat untuk membudidayakan tanaman kayu-kayuan secara besar-besaran tanpa memperhitungkan kualitas kayu yang dihasilkan. Pemerintah masih dirasa perlu untuk terus melakukan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat disekitar hutan agar juga dapat mengelola produksi hutan non kayu sebagai alternatif pemanfaatn hutan.
3.2.2 Urusan Perkebunan a. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman perkebunan. Produksi perkebunan yang optimal merupakan salah satu ciri perkebunan yang pembangunan peningkatan
produktif, terjaganya konsistenitas dari pelaku
perkebunan produktivitas
dalam
berusaha
perkebunan
yang
tani
mendorong
berkualitas
dan
memunculkan daya saing produk di pasar regional dan internasional. b. Keterbatasan sarana prasarana perkebunan. Permasalahan yang dihadapi mengenai sarana produksi perkebunan adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu pada sebagian komoditi perkebunan, Kabupaten Bondowoso sendiri dalam usaha meningkatkan kemurnian varietas tembakau lokal rajangan telah berhasil melepas varietas Maesan 1 dan Maesan 2. Prasarana usaha tani yang sangat dibutuhkan oleh petani perkebunan pada saat ini karena keberadaanya yang terbatas adalah jalan usahatani.
Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
17
c. Penguatan kelembagaan petani perkebunan. Pembinaan dan pendampingan kelompok petani perkebunan
yang
sudah terbentuk dalam klaster perlu terus dilakukan, sehingga dihasilkan kelompok petani perkebunan mandiri yang mampu mengelola
managemen
kelompok
dan
pada
akhirnya
dapat
menumbuhkan kelompok – kelompok petani perkebunan baru untuk mendorong daya saing yang sehat.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih Visi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso periode 2013-2018 adalah sebagaiberikut : “Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat secara Berkelanjutan “. Hakekat dari visi tersebut adalah menuju masyarakat Bondowoso yang lebih sejahtera. Misi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, adalah misi ketiga yaitu : Melanjutkan Akselerasi Kebangkitan Ekonomi yang didukung Optimalisasi Potensi Pertanian dan Pariwisata yang Berdaya Saing Tinggi, Kemitraan Strategis dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkelanjutan. Program prioritas yang ditetapkan untuk melajutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan, strategis dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan terkait dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, adalah : - Pengembangan Bondowoso pertaniaan organik (BOTANIK) - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani; - Peningkatan produksi dan nilai tambah pengembangan pasca panen dan etalase produk unggulan serta sertifikasi pemasaran domestik maupun ekspor; - Branding/sertifikasi/standarisasi produk/komoditi unggulan; - Pengembangan kemitraan strategis untuk peningkatan investasi; - Optimalisasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat; Selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas
Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
18
Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Bondowoso ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut : 3.2.1 Kekuatan/potensi : a. Komoditi perkebunan memiliki kualitas ekspor b. Masih tersedianya lahan potensi tanaman perkebunan yang belum dikelola c. Terbentuk klaster kelompok petani perkebunan (kopi) d. Kesadaran petani untuk menanam tanaman kayu-kayuan meningkat pesat 3.2.2 Kelemahan : a. Pengetahuan petani yang tidak merata sehingga kemampuan petani kehutanan dan perkebunan dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) masih rendah. b. Infrastruktur yang belum memadai 3.2.3 Peluang : a. Produk kehutanan perkebunan memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi di dalam maupun di luar negeri. b. Pengelolaan produksi hasil hutan non kayu secara maksimal belum dilaksanakan.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Visi
Kementerian
Kehutanan
tahun
2010-2014
dalam
penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah “ Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Misi untuk mewujudkan Visi Kementerian Kehutanan yang berhubungan langsung dengan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso adalah pada misi ke 3 dan ke 7 yaitu : - Misi ke 3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya
alam.
Misi
tersebut
bertujuan
menurunkan
gangguan
keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. - Misi ke 7. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesinal melalui pendidikan dan pelatihan serta penyululuhan kehutanan.
Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
19
Guna meningkatkan keberlajutan pembangunan kehutanan, kementerian kehutanan menetapkan 6 (enam) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, yang meliputi : 1) Pemantapan kawasan hutan; 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 3) Pengamatan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; 4) Konservasi keanekaraman hayati; 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “ Profesional dalam Memfasilitasi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan “ dengan misinya : 1. Memberikan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas; 2. Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul dan penyediaan sarana produksi. 3. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan; 4. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antara pelaku budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; mendorong penumbuhan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani 5. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim; 6. Memfasilitasi
peningkatan
penyediaan
teknologi
dan
penerapan
pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan; memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta ISPO (Indonesia Sustainable Palm
Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
20
Oil), PIR (Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis), memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. Pokok-pokok
kegiatan
penyelenggaraan
perkebunan
sesuai
dengan
kewenangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah : 1. Pemerintah Pusat : Menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan nasional, penyediaan data dan informasi, norma, kriteria, strategi, standar teknis, kajian serta pengembangan model, introduksi dan demonstrasi pembangunan perkebunan, melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas sub sektor di tingkat pusat dan koordinasi lintas wilayah provinsi serta melakukan monitoring dan evalusi pelaksanaan program. 2. Pemerintah
Provinsi
:
Menetapkan
kebijakan
pembangunan
perkebunan, menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melakukan koordinasi lintas sektor, lintas sub sektor dan lintas wilayah tingkat provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota : Menyusun perencanaan, petunjuk teknis pelaksanaan, dan penyediaan fasilitasi penunjang serta melakukan koordinasi dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana tata ruang wilayah kabupaten mencakup tujuan, kebijakan, strategi dan arahan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan. Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan agropolitan, wisata agro dan pegunungan yang maju, berdaya saing dan lestari. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi : 1. Pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan; 2. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat; 3. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam;
Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
21
4. Penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat; 5. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung sistem agropolitan dan sistem pariwisata; 6. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam; 7. Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologi dan 8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan strategi kebijakan
pengembangan
wilayah
berbasis
konsep
agropolitan,
yaitu mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan. Strategi kebijakan pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam, yang meliputi : 1. Mempertahankan luas hutan lindung; 2. Mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30 % dari luasan daerah aliran sungai; 3. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung bantaran sungai, ruang evakuasi bencana alam dan kawasan perlindungan bawahan; 4. Melestarikan sumberdaya air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau dan 5. Memelihara kawasan peningkatan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata. Strategi
kebijakan
pengembangan
kawasan
budidaya
dengan
menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologi, meliputi : 1. Mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat; 2. Mengembangkan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan secara terpadu; 3. Mengembangkan dan memperdayakan industri besar, industri kecil dan industri rumah tangga.
Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
22
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten kedalam langkah-langkah operasinal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana kawasan hutan merupakan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan sebagai lahan produktif. Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan dan perkebunan tanaman semusim.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 3.5.1 Memanfaatkan hutan dan lahan serta pengembangan hutan rakyat. 3.5.2 Meningkatkan produksi dan daya saing produk kehutanan perkebunan serta
mengembangkan
usaha
kehutanan
perkebunan
melalui
pendekatan potensi wilayah. 3.5.3 Mengembangkan kelembagan kelompok tani yang kompetitif 3.5.4 Merancang rencana pembangunan kehutanan dan perkebunan yang kompatibel didasarkan data-data yang akurat dan disertai evalusi pelaksanaan kegiatan.
Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI
23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, terutama pada misi 3 maka Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : ”Terwujudnya Produksi Kehutanan dan Perkebunan yang Berdaya Saing dengan Mempertahankan Kelestarian Sumber Daya Alam.” Adapun yang dimaksud dengan : Produksi
Kehutanan
dan
Perkebunan
yang
Berdaya
Saing
dengan
Mempertahankan Kelestarian Sumber Daya Alam adalah hasil produksi kehutanan baik kayu maupun non kayu serta produksi perkebunan yang diusahakan di wilayah Kabupaten Bondowoso, yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk sejenis di pasar regional maupun internasional, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga produksi dapat dilaksanakan berkelanjutan. Misi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Bondowoso
Tahun 2014-2018 adalah : 1. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan secara berkelanjutan; 2. Meningkatkan
produksi,
produktivitas
serta
kualitas
komoditas
kehutanan dan perkebunan; 3. Meningkatkan
kemampuan
sumberdaya
petani
kehutanan
dan
4. Mengembangkan perencanaan yang kompatibel, inventarisasi
data
perkebunan;
dan evaluasi program kegiatan kehutanan dan perkebunan.
24
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Misi 1. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan secara berkelanjutan.Dijabarkan dengan tujuan meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan sasaran : 1. Menurunnya luas lahan kritis, indikator sasaran luas lahan kritis berkurang; 2. Meningkatnya jumlah bibit tanaman kehutanan, indikator sasaran jumlah bibit tanaman kehutanan; 3. Meningktanya jumlah pembangunan sipil teknis konservasi tanah, indikator sasaran jumlah pembangunan sipil teknis komservasi tanah.
Misi 2. Meningkatkan
produksi,
produktivitas
serta
kualitas
komoditas
kehutanan dan perkebunan. Dijabarkan dengan tujuan meningkatnya produksi, produktivitas serta kualitas komoditas kehutanan dan perkebunan yang memiliki daya saing tinggi dipasar regional, nasional dan internasional, dengan sasaran : 1. Meningkatnya produksi hasil hutan rakyat, indikator sasaran produksi hasil hutan kayu rakyat dan produksi hasil hutan non kayu; 2. Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan, indikator sasaran produktivitas kopi arabika, produktivitas kopi robusta, produktiviatas tebu, produktivitas tembakau rajangan, produktivitas tembakau kasturi, luas tanaman cengkeh dan luas tanaman kakao; 3. Berkembangnya
demplot
budidaya
tanaman kehutanan
dan
perkebunan, indikator sasaran jumlah demplot yang berhasil dilaksanakan; 4. Meningkatnya promosi hasil produksi kehutanan dan perkebunan, indikator sasaran intensitas promosi.
25
Misi 3. Meningkatkan
kemampuan
sumberdaya
petani
kehutanan
dan
perkebunan. Dijabarkan dengan tujuan meningkatnya kemampuan sumber daya petani dalam mengelola sumberdaya kehutanan dan perkebunan, dengan sasaran : 1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani kehutanan dan perkebunan,
indikator
sasaran
jenis
pelaksanaan
dikla/bimtek/pembinaan petani.
Misi 4. Mengembangkan perencanaan yang kompatibel, inventarisasi
data
dan evaluasi program kegiatan kehutanan dan perkebunan. Dijabarkan dengan tujuan meningkatnya
program
kegiatan
pembangunan
kehutanan dan perkebunan, dengan sasaran : 1. Meningkatnya luas hutan rakyat, indikator sasaran luas hutan rakyat; 2. Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh kehutanan, indikator sasaran jumlah pelatihan penyuluh kehutanan.
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Adapun
penjabaran
dari
Visi
Misi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan Kabupaten Bondowoso melibatkan sasaran dan indikator sasaran terlapir pada lampiran IV.1. Sasaran dan indikator sasaran beserta target capaian selama 5 tahun RPJMD ke depan terlampir pada lampiran IV. 2.
26
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan pada BAB IV perlu program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatankegiatan yang tepat untuk merealisasi target-target tersebut, adapun uraian sasaran dan indikator sasaran akan diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi melalui program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Rehabilitasi hutan dan lahan -
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
-
Kegiatan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
-
Kegiatan pembinaan dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
-
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
-
Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan penanganan lahan kritis
-
Kegiatan penyusunan rancangan teknis kehutanan
-
Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pohon ayoman jalan
2. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan -
Kegiatan pembangunan sipil teknis konservasi tanah
-
Kegiatan pemberdayaan masyarakat hutan rakyat
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan -
Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
-
Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
-
Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil kopi
-
Kegiatan pengembangan intensifikasi kopi specialty
-
Kegiatan peremajaan tanaman kelapa
-
Kegiatan pengembangan budidaya tanaman kakao
-
Kegiatan difersifikasi tanaman cengkeh
-
Kegiatan standarisasi kualitas bahan baku tembakau
BAB V RENC. PROGRAM KEG, IK, KLP SASARAN & PENDANAAN INDIKATIFBAB V RENC. PROGRAM KEG, IK, KLP SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF
27
-
Kegiatan penanganan panen dan pasca panen bahan baku tembakau
-
Kegiatan penanganan pasca panen kopi rakyat dan pengolahan produk hilir
4. Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan -
Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan -
Kegiatan promosi atas hasil pertanian perkebunan unggulan daerah
6. Program pemanfaatan produksi sumber daya hutan -
Kegiatan pengembangan hutan tanaman
-
Kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu
-
Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan
-
Kegiatan pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
-
Kegiatan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
-
Kegiatan budidaya tanaman bawah tegakan
-
Kegiatan budidaya lebah madu
7. Program peningkatan kesejahteraan petani -
Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis
-
Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan bagi petani kehutanan/perkebunan
-
Kegiatan pembinaan penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan
-
Kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau
8. Program perencanaan dan pengembangan hutan -
Kegiatan penyusuna rencana kerja dan evaluasi program kehutanan dan perkebunan
-
Kegiatan akurasi data statistik kehutanan dan perkebunan
-
Kegiatan pembinaan pemberdayaan pelaku usaha industri hasil hutan
-
Kegiatanbimbingan teknis pencegahan kerusakan sumberdaya alam
BAB V RENC. PROGRAM KEG, IK, KLP SASARAN & PENDANAAN INDIKATIFBAB V RENC. PROGRAM KEG, IK, KLP SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF
28
-
Kegiatan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari
-
Kegiatan pembinaan penguatan kelembagaan kelompok tani kehutanan
-
Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan
Adapun program dan kegiatan untuk strategi pencapaian target sasaran dan indikator sasaran beserta pagu indikatif terlapir pada lampiran V.
BAB V RENC. PROGRAM KEG, IK, KLP SASARAN & PENDANAAN INDIKATIFBAB V RENC. PROGRAM KEG, IK, KLP SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF
29
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso 2014-2018 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tanggungjawab melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Renstra Dinas mengacu pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun secara kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan akumulasi capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator Kinerja dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang, dengan menetapkan indikator dan target kinerja secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Penetapan Indikator Kinerja Dinas bertujuan untuk memberi gambaran tentang salah satu ukuran keberhasilan pencapaian misi dan misi dinas dalam penyelengggaranaan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di daerah. Selengkapnya indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertera pada tabel sebagai berikut :
Bab VI IK SKPD YG MENGACU PD TUJUAN &SASARAN RPJMD
30
N O
I
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TH O
TH 1
TH
TH 3
TH 4
TH 5
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,54
0,44
0,46
0,48
0,49
0,53
0,51
0,51
60
65,7
68,57
72,85
75
77,14
359,26
- Jumlah produktivitas tebu (ton/ha kristal gula)
4,42
4,60
4,80
5,10
5,25
5,40
5,40
- Jumlah produktivitas tembakau rajang (ton/ha daun kering)
0,75
0,80
0,84
0,86
0,90
0,95
0,95
0,81
0,90
0,96
0,98
1,08
1,15
1,15
- Luas tanaman cengkeh (ha)
17
32
47
62
77
92
92
- Luas tanaman kakao (ha)
17
17
27
37
47
57
57
8
9
10
11
12
12
12
2
2
2
2
2
2
10
6
6
6
6
6
6
30
Peningkatan produktivitas hasil perkebunan - Jumlah produktivitas kopi arabika (ton/ha oce) - Jumlah produktivitas kopi robusta (ton/ha oce) - Jumlah produksi tebu (ton tebu)
- Jumlah produktivitas tembakau kasturi (ton/ha daun kering)
Pengetahuan dan ketrampilan petani meningkat Jenis pelaksanaan diklat/ bimtek/pembinaan petani
Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan Intensitas promosi Jumlah demplot yang berhasil dilaksanakan
Bab VI IK SKPD YG MENGACU PD TUJUAN &SASARAN RPJMD
31
N O
II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TH O
TH 1
TH 2
TH 3
TH 4
TH 5
10.646
10.146
9.646
9.146
8.646
8.146
8.146
Peningkatan jumlah bibit tanaman kehutanan
3.600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
30.000.000
Pembangunan sipil teknis konservasi tanah
12
6
6
6
6
6
30
152,19
152,19
152,19
152,19
152,19
152,19
760,95
29.079,18
29.079,18
29.079,18
29.079,18
29.079,18
29.079,18
145.395,90
1013,20
1013,20
1013,20
1013,20
1033,46
1033,46
5106,52
29.779
30.279
30.779
31.279
31.779
32.279
32.279
4
4
4
4
4
4
4
Penurunan luas lahan kritis
Peningkatan jumlah produksi hasil hutan kayu rakyat -
Jumlah produksi Jati (m3) Jumlah produksi sengon (m3) Peningkatan jumlah produksi hasil hutan non kayu (Bambu (000)) Peningkatan luas hutan rakyat Peningkatan kemampuan tenaga penyuluh kehutanan melalui pelatihan penyuluh kehutanan
Bab VI IK SKPD YG MENGACU PD TUJUAN &SASARAN RPJMD
32
BAB VII PENUTUP Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2018; 2. Dengan
ditetapkanya
Restra
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Tahun 2014 – 2018 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kehutanan dan Perkebunan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ; 3. Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Tahun 2014 – 2018 ini akan
dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2018 ; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014 – 2018 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO
Ir. MATSAKUR, M.Si Pembina Utama Muda NIP : 19580827 198711 1 001
Bab VII PENUTUP
33
LAMPIRAN IV.2 RENSTRA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018
:
Periode VISI MISI1 TUJUAN No
Sasaran
Tahun 2014 sampai dengan 2018 Terwujudnya produksi kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam
: :
Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan secara berkelanjutan
:
Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan secara berkelanjutan
Indikator Capaian Sasaran
lahan 1.1.1 1.1.1 Menurunnya luas 1.1.1 Luas lahan kritis berkurang
kritis
1.2.1 1.2.1 Meningkatnya 1.2.1 Jumlah bibit tanaman jumlah bibit kehutanan tanaman kehutanan 1.3.1 1.3.1 Meningkatnya 1.3.1 Jumlah pembangunan jumlah sipil teknis konservasi pembangunan tanah sipil teknis konservasi tanah
Formula Indikator
Nama Program
Luas lahan kritis th dsr - th ybs
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Luas lahan kritis th dsr
Satuan
Jml
Ha
Jumlah bibit tanaman kehutanan th ybs Batang
Jumlah bibit tanaman kehutanan th dsr
Jml pemb. sipil teknis konservasi tanah th ybs Jml pemb. sipil teknis konservasi tanah th dsr
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Thn Dsr 2013
Unit
LAMPIRAN IV.2 MISI 1
%
10.646
3.600.000 3.600.000
(103)
100
12 12
Target 2014
%
%
2016
%
2017
%
2018
%
10.146 10.646
4,70
9.646 10.646
9,39
9.146 10.646
14,09
8.646 10.646
18,79
8.146 10.646
23,48
600.000 3.600.000
16,67
600.000 3.600.000
16,67
600.000 3.600.000
16,67
600.000 3.600.000
16,67
600.000 3.600.000
16,67
6
100
2015
12
6
50
12
6
50
12
6
50
12
6
50
12
50
Halaman : 1 - 1
LAMPIRAN IV.2 RENSTRA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018
Periode
:
Tahun 2014 sampai dengan 2018
VISI MISI 2 Tujuan
: : :
Meningkatkan produksi, produktivitas serta kualitas komoditas kehutanan dan perkebunan
No
Sasaran
Terwujudnya produksi kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam Meningkatnya produksi, produktivitas serta kualitas komoditas kehutanan dan perkebunan yangmemiliki daya saing tinggi dipasar regional, nasional dan internasional
Indikator Capaian Sasaran
Formula indikator
Nama Program
Satuan
2.1.1 2.1.1 Meningkatnya produktivitas perkebunan
2.1.1 Jumlah produktivitas hasil kopi arabika Jumlah produktivitas kopi robusta Jumlah produksi tebu Jumlah produktivitas tebu Jumlah produktivitas tembakau rajang Jumlah produktivitas tembakau kasturi
2.2.1 2.2.1 Berkembangnya 2.2.1 Jumlah demplot yang demplot budidaya berhasil dilaksanakan tanaman kehutanan perkebunan 2.3.1 2.3.1 Meningkatnya promosi 2.3.1 Intensitas promosi hasil produksi kehutanan perkebunan 2.4.1 2.4.1 Meningkatnya produksi 2.4.1 Jumlah produksi hasil hasil hutan rakyat hutan kayu rakyat
Jumlah produksi hasil hutan non kayu
Program peningkatan Ton/ Ha Oce produksi pertanian/perkebunan
Produktivitas kopi Arabika th ybs Produktivitas kopi Arabika th dsr Produktivitas kopi Robusta th ybs Produktivitas kopi Robusta th dsr
Ton/ Ha Oce Ton tebu
Produksi tebu th ybs Produksi tebu th dsr Produktivitas tebu th ybs Produktivitas tebu th dsr Produktivitas tembakau rajang th ybs Produktivitas tembakau rajang th dsr Produktivitas tembakau kasturi th ybs Produktivitas tembakau kasturi th dsr Luas tanaman cengkeh th ybs Luas tanaman cengkeh th dsr Luas tanaman kakao th ybs Luas tanaman kakao th dsr
Ton/Ha Kristal gula Ton/Ha Daun kering Ton/Ha kering
Daun
Ha Ha Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Jumlah demplot th ybs Jumlah demplot th dsr
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Intensitas promosi pd th ybs Intensitas promosi pd th dsr
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Jumlah produksi kayu rakyat (Jati) th ybs Jumlah produksi kayu rakyat (Jati) th dsr
Unit
Kali
Target
Thn Dsr 2013 Jumlah
0,49 0,49 0,44 0,44 60 60 4,42 4,42 0,75 0,75 0,81 0,81 17 17 17 17 6 6 2 2
%
100 100 100
100 100 100 100 100 100
100
2014
0,5 0,49 0,46 0,44 65,7 60 4,6 4,42 0,8 0,75 0,9 0,81 32 17 17 17 6 6 2 2
%
102 105 109,5
104 107 111 188 100 100
100
2015
0,51 0,49 0,48 0,44 68,57 60 4,8 4,42 0,84 0,75 0,96 0,81 47 17 27 17 6 6 2 2
%
104 109 114,28
109 112 119 276 159 100
100
2016
0,52 0,49 0,49 0,44 72,85 60 5,1 4,42 0,86 0,75 0,98 0,81 62 17 37 17 6 6 2 2
%
106 111 121,42
115 115 121 365 218
100
100
2017
0,53 0,49 0,5 0,44 75 60 5,25 4,42 0,9 0,75 1,08 0,81 77 17 47 17 6 6 2 2
%
108 114 125,00
119 120 133 453
276
100
100
2018
0,54 0,49 0,51 0,44 77,14 60 5,4 4,42 0,96 0,75 1,15 0,81 92 17 57 17 6 6 2 2
%
110 116 128,57
122 128 142 541
335
100
100
Kubik
152,195 100 152,195
152,195 100 152,195
152,195 100 152,195
152,195 100 152,195
152,195 100 152,195
152,195 152,195
100
Jumlah produksi kayu rakyat (Sengon) th ybs Jumlah produksi kayu rakyat (Sengon) th dsr
Kubik
29079,18 29079,18
29079,18 29079,18
29079,18 29079,18
29079,18 29079,18
29079,18 29079,18
100
29079,18 29079,18
100
Jumlah produksi hasil hutan non kayu (Bambu) th ybs Jumlah produksi hasil hutan non kayu (Bambu) th dsr
Batang (000)
1033,46 102 1013,20
1033,46 1013,20
102
LAMPIRAN IV.2 MISI 2
100
1013,20 100 1013,20
100
1013,20 100 1013,20
100
1013,20 100 1013,20
100
1013,20 100 1013,20
Halaman : 1 - 1
LAMPIRAN IV.2 RENSTRA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018
Periode
:
Tahun 2014 sampai dengan 2018
VISI MISI3
: :
Meningkatkan kemampuan sumberdaya petani kehutanan dan perkebunan
Tujuan
:
Meningkatnya kemampuan sumberdaya petani dalam mengelola sumber daya kehutanan dan perkebunan
Terwujudnya produksi kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam
Thn Dsr 2013 No
Sasaran
Indikator Capaian Sasaran
pelaksanaan 3.1.1 3.1.1 Meningkatnya 3.1.1 Jenis pengetahuan dan diklat/bimtek/ ketrampilan petani pembinaan petani kehutanan perkebunan
Formula indikator
Nama Program
Jenis bimtek/pemb. yg diikuti petani hutbun pd th ybs Jenis bimtek/pemb. yg diikuti petani hutbun pd th dsr
Peningkatan kesejahteraan petani
LAMPIRAN IV. 2 MISI 3
Satuan Macam
Jumlah
% 8 8
100
Target 2014 9 8
% 112,5
2015 10 8
% 125
2016 11 8
% 137,5
2017 12 8
% 150
2018 12
% 150
8
Halaman : 1 - 1
LAMPIRAN IV.2 RENSTRA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018
Periode
:
Tahun 2014 sampai dengan 2018
VISI MISI 4
: :
Mengembangkan perencanaan yang kompatibel, inventarisasi data dan evaluasi program kegiatan kehutanan dan perkebunan
TUJUAN
:
Meningkatnya program kegiatan pembangunan kehutanan perkebunan
No
Sasaran
4.1.1 4.1.1 Meningkatnya hutan rakyat
Terwujudnya produksi kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam
Indikator Capaian Sasaran luas 4.1.1 Luas hutan rakyat
pelatihan 4.2.1 4.2.1 Meningkatnya 4.2.1 Jumlah kemampuan tenaga penyuluhan kehutanan penyuluh kehutanan
Formula indikator
Luasan hutan rakyat th ybs Luasan hutan rakyat th dsr Jumlah bimtek penyuluh kehutanan th ybs
Nama Program
Satuan
Program perencanaan dan pengembangan hutan
Ha
29.779
LAMPIRAN IV.2 MISI 4
% 100
4
Kali
Jumlah bimtek penyuluh kehutanan th dsr
Thn Dsr 2013 Jumlah 29.779
4
Target 2014 30.279 29.779
% 101,68
4 100
4
2015 30.779 29.779
% 103,36
4 100,00
4
2016 31.279 29.779
% 105,04
4 100,00
4
2017 31.779 29.779
% 106,72
4 100,00
4
2018 32.279 29.779
% 108,40
4 100,00
4
100,00
Halaman : 1 - 1