Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
2013 - 2018
Tanjungpandan, November 2014
1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 ini adalah salah satu tonggak penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pembantu bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan serta melakukan evaluasi penilaian atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung. Bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2013-2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 dan selanjutnya dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/579/KEP/Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Belitung
maka
rencana
strategis
Badan
perencanaan
pembangunan Daerah kabupaten Belitung perlu ditetapkan. Bertitik tolak dari hal tersebut tersebut diatas, maka kami selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung menetapkan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2013-2018.
Tanjungpandan, 24 November 2014, KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG,
Ir.HERMANTO NIP.196310131989081001
i
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
ii
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................iii BAB I
PENDAHULUAN................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 14 1.2. Landasan Hukum ......................................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 6 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................. 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD ..................................................................... 99 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ............................................. 9 2.2. Sumber Daya SKPD ..................................................................................... 19
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................ 39 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung ................. 39 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .......................................................................................................... 40 3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ................. 44 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................................................................................................... 48 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Permbangunan Daerah Kabupaten Belitung .......................................................................... 49
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................. 51 4.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung ........... 51 4.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung ............ 53 4.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................................. 53 4.4 Strategi Dan Kebijakan SKPD ....................................................................... 60
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................. 64 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif ............................................................................... 64
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................. 74 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD ......................................................................................................... 74
BAB VII
P E N U T U P ..................................................................................................... 77
iii
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2014 ............................. 20 Tabel 2.2 Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan ................................... 20 Tabel 2.3 Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................................. 21 Tabel 2.4 Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir ......... 21 Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahuun 2010-2013 ............................................................... 22 Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Belitung ................... 23 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Belitung ................ 30 Tabel 4.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD..................................................... 56 Tabel 4.2 Analisis Lingkungan Strategis .............................................................................. 61 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung................................................................................................................ 65 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ............ 74
iv
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Perubahan paradigma pemerintahan menuntut
pula perubahan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi problem solving. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan operasional pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu instansi pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Belitung menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014. Pada hakekatnya kegiatan pembangunan adalah upaya terencana multi dimensi untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa depan yang berkesinambungan. Tuntutan terhadap mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sementara pelaksanaan pembangunan memerlukan biaya yang besar namun dana tersedia relatif terbatas. Oleh karena itu
pembangunan harus
dilakukan secara terencana, dalam makna apa yang dilaksanakan merupakan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan harus segera diatasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan aspirasi masyarakatnya. Rencana Strategis (Renstra)SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disusun sebagai acuan bagi jajaran pemerintah daerah dan pihak legislatif daerah dalam menentukan program dan kegiatan tahunan daerah. Rencana strategis ini sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Satuan Perangkat Kerja Daerah. Rencana strategis merupakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan badan legislatif daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Renstra diharapkan dapat memberikan gambaran perekonomian daerah sekaligus memahami arah dan tujuannya ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Disamping itu rencana strategis merupakan tolak ukur evaluasi dan penilaian kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana strategis merupakan rencana yang berorientasi pada perubahan (planning for change), yaitu rencana yang bersifat dinamis dan proaktif, sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan kepada suatu kondisi yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan. Rencana strategis membangun akuntabilitas karena mampu membangun cara-cara untuk mengevaluasi kemajuan hasil yang diharapkan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, Rencana Strategis mutlak diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi potensi dan lingkungan yang ada. Proses Penyusunan Renstra SKPD ada 4 ( empat ) Tahap yaitu ; 1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra SKPD 2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD 3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD 4. Penetapan Renstra SKPD Adapun tahapan tersebut diuraikan urutannya sebagai berikut ; Persiapan Rancangan Renstra SKPD ; 1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD 2. Orientasi mengenai Renstra SKPD 3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD 4. Pengumpulan Data dan Informasi Penyusunan rancangan Renstra SKPD ; 1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD 2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD ; 1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD ; - Penajaman visi dan misi. - Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD;
Penetapan Renstra SKPD 1. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah. 2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD 3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya. 4. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah 5. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. 6. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. 7. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah. Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan.
1.2. LANDASAN HUKUM Dasar penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, sebagai berikut : 1.
Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik
3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Indonesia tahun 1959 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2.
Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3.
Undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4033);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistim
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaiman telah diubah dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
10. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700); 11. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Renca Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4405); 12. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817); 18. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 -2014; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 20. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 14 tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 208 nomor 14); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 nomor 2); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2013– 2018 27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Belitung adalah : 1.
Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya
untuk
menentukan
prioritas-prioritas
di
bidang
perencanaan
pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013 -2018 dapat tercapai. 2.
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3.
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4.
Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terdiri dari 6 (enam) bab
yakni Bab Pendahuluan, Bab Gambaran
Pelayanan SKPD, Bab Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi , Bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Bab Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab Indikator dan Bab Indikator Kinerja SKPD Yang mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Bab Penutup. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas ; melaksanakan penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Perecanaan Pembangunan Daerah mempunyai sumber daya Manusia sebanyak 34 Orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1,D3, dan SMA dan sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya. Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan yang dibebankan kepada Bappeda.
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dimana tugas dan fungsi organisasi Bappeda diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BAPPEDA
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
SUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
BIDANG DATA DAN PROGRAM
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBAG KEUANGAN
KABID SOSIAL BUDAYA
KABID EKONOMI
SUBAG KEPEGAWAIAN&UMUM
BIDANG FISIK & PRASARANA
SUBID DATA
SUBID PENELITIAN DAN PENGEMBANGANA KEPEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN
SUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL
KASUBID EKONOMI KERAKYATAN
KASUBID FISIK
SUBID PROGRAM
SUBID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI SUMBERDAYA DAN EKONOMI
SUBID PELAYANAN MASYARAKAT
KASUBID EKONOMI KHUSUS
KASUBID PRASARANA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas ; melaksanakan
penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten belitung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya Adapun penjabaran tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Belitung nomor 21 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut :
10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Sekretariat Sekretariat
mempunyai
tugas
melaksanakan
tugas
melaksanakan
perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum. Sekretariat mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan
pengumpulan
bahan
dan
pengolahan
data
dalam
rangka
penyusunan program dan pelaporan; b.
Penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharan dan verifikasi keuangan;
c.
Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
d.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
e.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sekretariat terdiri dari Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
urusan kesekretariatan dibidang perencanaan dan pelaporan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan
pengumpulan
bahan
dan
pengolahan
data
dalam
rangka
penyusunan program dan pelaporan; b.
Penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
c.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
d.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan, perbendahaaran dan verifikasi keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. b. c. d.
Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan; Penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
11
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas; b. Penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1. Bidang Data dan Program Bidang Data dan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi mengumpulkan
dan
penganalisaan
data
pembangunan
berikut
pemantauan,
pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta melakukan penyusunan program pembangunan daerah. Bidang Data dan Program mempunyai fungsi : a. perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, analisis data dan informasi pembangunan daerah; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; c. penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; d. penyusunan dan pensinergian program pembangunan daerah; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Data dan Program terdiri dari Sub. Bidang Data; Sub. Bidang Program.
Sub. Bidang Data mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa, mengolah data pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Sub Bidang Data mempunyai fungsi : a.
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, analisis data dan informasi pembangunan daerah;
b.
pengumpulan, penganalisaan, pengolahan data pembangunan dan penyiapan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
12
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
c.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian
dan
pengevaluasian
pelaksanaan
penyusunan program pembangunan daerah. Sub
pembangunan Bidang Program
daerah
serta
mempunyai
fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan daerah;
b.
penyiapan
bahan
pemantauan,
evaluasi,
pengawasan
dan
pengendalian
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; c.
penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah;
d.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
e.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan operasional penetapan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan pengembangan di bidang kepemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, sumberdaya dan teknologi. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a.
Perumusan,
pengkoordinasian,
pemfasilitasian
dan
pelaksanaan
pengkajian/penelitian dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah; b.
Perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah;
c.
Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pembangunan daerah;
d.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penelitian dan pengembangan;
e.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepemerintahan dan Kemasyarakatan; Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi.
Sub
Bidang
Penelitian
dan
Pengembangan
Kepemerintahan
dan
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang kepemerintahan dan kemasyarakatan. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a.
Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan penelitian dan atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis di bidang kepemerintahan dan kemasyarakatan;
b.
Penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang kepemerintahan dan kemasyarakatan;
c.
Penyiapan bahan terhadap
penelitian
pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan
pengembangan
bidang
kepemerintahan
dan
kemasyarakatan; d.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
e.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi mempunyai fungsi : a.
Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis di bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
b.
Penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
c.
Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
d.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
e.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.
14
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
3. Bidang Sosial Budaya Bidang
Sosial
Budaya
mempunyai
tugas
menyusun
perencanaan
pembangunan di bidang sosial budaya. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan di bidang sosial budaya;
b.
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
c.
Perumusan,
pengkoordinasian,
pemfasilitasian
dan
pelaksanaan
program
pengembangan pembangunan bidang sosial budaya; d.
Perencanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya;
e.
Perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
f.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Sosial Budaya terdiri dari Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sub Bidang Pelayanan Masyarakat.
Sub
Bidang
Kesejahteraan
Sosial
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang kesejahteraan sosial;
b.
Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
c.
Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya;
d.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
e.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Sub
Bidang
Pelayanan
Masyarakat
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang pelayanan masyarakat;
b.
Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat;
c.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat;
d.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
e.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi mempunyai fungsi : a.
Perencanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan di bidang ekonomi;
b.
Perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
c.
Perumusan,
pengkoordinasian,
pemfasilitasian
dan
pelaksanaan
program
pengembangan pembangunan bidang ekonomi; d.
Perencanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi;
e.
Perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
f.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Ekonomi terdiri dari Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan; Sub Bidang Ekonomi Khusus.
Sub.
Bidang
Ekonomi
Kerakyatan
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Bidang Ekonomi kerakyatan mempunyai fungsi : 16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
a.
Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang ekonomi kerakyatan;
b.
Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan;
c.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan;
d.
Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai alternatif usaha ekonomi masyarakat;
e.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bidang Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi wilayah. Sub Bidang Ekonomi Khusus mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang ekonomi khusus;
b.
Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang ekonomi khusus;
c.
Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dalam pengembangan ekonomi wilayah;
d.
Penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi;
e.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi khusus;
f.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah, tata ruang, sumberdaya alam serta prasarana wilayah dan lingkungan. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a.
Perencanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
b.
Perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang fisik dan prasarana;
c.
Perumusan, perencanaan, pemfasilitasian dan pelaksanaan koordinasi tata ruang daerah dan program pembangunan bidang fisik dan prasarana;
d.
Perencanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
e.
Perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah serta pembangunan bidang fisik dan prasarana;
f.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari Sub. Bidang Fisik dan Sub. Bidang Prasarana. Sub. Bidang Fisik mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana
program
pembangunan
penataan
ruang,
pengembangan
penyusunan rencana dan pengelolaan/penataan wilayah.
wilayah,
Sub Bidang Fisik
mempunyai fungsi : a.
Penyiapan bahan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang fisik;
b.
Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang fisik;
c.
Penyiapan bahan perencanaan pembangunan strategis bidang fisik yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.
Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana
e.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang fisik;
f.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub. Bidang Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan
rencana program pembangunan di bidang prasarana wilayah dan lingkungan. Sub Bidang Prasarana mempunyai fungsi : a.
Penyiapan bahan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang prasarana; 18
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
b.
Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang prasarana;
c.
Penyiapan bahan perencanaan pembangunan strategis bidang prasarana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang prasarana;
e.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2.2 SUMBER DAYA SKPD Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Belitung berdasarkan data Kepegawaian sampai Bulan April Tahun 2014 berjumlah 34 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Setiap Bidang di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda Kabupaten Belitung melalui bidang yaitu Bidang Sosial Bidaya, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasarana. Ketiga bidang tersebut 19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan pembangunan. Dua bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang-bidang tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Bidang Data dan Statistik memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan. Tabel 2.1 Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2014 No
Organisasi
Jumlah
1
Kepala Bappeda
1
2.
Sekretariat
14
3.
Bidang Data dan Program
4
4.
Bidang Penelitian dan Pengembangan
3
5.
Bidang Sosial Budaya
4
6.
Bidang Fisik dan Prasarana
4
7.
Bidang Ekonomi
5
Jumlah
33
Tabel 2.2 Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan Rincian Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I
Jumlah PNS 5 23 7 -
Jumlah CPNS -
Jumlah Total 5 23 7 -
Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah pegawai yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan fungsional peneliti dan perencana yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :
20
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Tabel 2.3 Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir Jumlah PNS 4 21 7 3 -
Rincian S-3 S-2 S-1 D-IV D-III D-II D-I SMA/Sederajat SMP/Sederajat SD/Sederajat
Jumlah CPNS -
Jumlah Total 4 21 7 3 -
Tabel 2.4 Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Golongan PNS/CPNS
Pendidikan Terakhir D D II D I SMA III 2 1 5 2 -
S3
S2
S1
-
2 2 -
3 8 -
D IV -
-
-
-
-
-
-
-
-
4
11
-
7
-
-
PNS Gol. IV PNS Gol. III PNS Gol. II PNS Gol. I CPNS Gol. IV CPNS Gol. III CPNS Gol. II CPNS Gol. I Jumlah
Kapasitas
dan
kapabilitas
pegawai
berkaitan
SMK
SMP
SD
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
erat
dengan
tingkat
pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, tingkat pendidikan Pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 11 orang (33_%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari Pegawai Bappeda ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah Pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup masih kecil, tercatat sebanyak 4 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 12 % dari seluruh Pegawai Bappeda. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think Tanknya Pemerintah Kabupaten Belitung, tentunya SDM yang mempunyai latar pendidikan yang tinggi dan cerdas menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara
21
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
optimal. ketersediaan SDM yang masih minim baik kualitas dan kuantitas menjadi salah satu isu strategis di Bappeda Kabupaten Belitung. Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2010-2013 beserta serapannya sebagai berikut :
Tabel 2.5 Alokasi anggaran tahun 2010 – 2013 Anggaran
Realisasi
1
Tahun Anggaran 2010
6.031.503.050
4.908.651.336
Rata –rata pertumbuhan 81,34 4.092.729.312,5
2
2011
3,653,363,250
3,179,909,152
87.04
3
2012
5,895,920,000
5,008,433,810
84.95
4
2013
6,821,630,000
5.503.368.094
80.67
No
Persentase
22.402.416.300 18.600.362.392 Dari pengalokasian anggaran terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran Bappeda Kabupaten Belitung
sebesar Rp. 4.092.729.312,5 dimana peningkatan
alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan untuk mengelola kegiatan sehingga berpengaruh terhadap pengaturan waktu pelaksanaan beberapa kegiatan yang menyebabkan tertundanya waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggarannnya. Sistim dan prosedur pengadaan barang serta Kecermatan dalam menyusun rencana kerja kegiatan yang tertuang dalam kerangka acuan kerja dan penjabaranya di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan dana. Prosedur pertanggung jawaban keuangan yang tidak standard dan tidak pleksibel membuat
banyak kegiatan yang tidak
dapat
dipertanggungjawabkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. Sarana dan Prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari tanah dan
22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
bangunan milik Pemerintah yang merupakan exs kantor DPRD Kabupaten Belitung yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani No 99 Tanjungpandan. Gedung Kantor ini mulai ditempati oleh Bappeda Kabupaten Belitung sejak tahun 2012, Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan oleh bappeda adalah sebagai berikut ; Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Belitung Sampai dengan 2013
No
Jenis Barang Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kendaraan Dinas Bermotor - Mobil Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Sepeda Motor Alat Ukur Universal - Global Postioning Sistem Mesin Tik - Mesin Ketik Manual MESIN HITUNG/JUMLAH - Mesin calculator ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Rak Kayu ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Filling ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Branch Cash ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Lemari Kaca ALAT KANTOR LAINNYA - Alat Penghancur Kertas ALAT KANTOR LAINNYA - Papan Pengumuman ALAT KANTOR LAINNYA - White Board ALAT KANTOR LAINNYA - Peta ALAT KANTOR LAINNYA - Lain-lain Meubilair - Lemari Kayu Meubilair - Meja Rapat Meubilair - Kursi Rapat Meubilair - Kursi Tamu Meubilair - Kursi Putar Meubilair - Kursi Biasa Meubilair - Bangku Tunggu Meubilair - Meja Komputer Meubilair - Tikar Sajadah Meubilair - Meja 1/2 Biro Alat Pembersih - Mesin Penghisap Debu Alat Pembersih - Mesin Potong Rumput Alat Pendingin - AC Split Alat Pendingin - Kipas Angin Alat Pendingin - Exhause Fan Alat Dapur - lain-lain Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Televisi Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Microphone Floor Stand Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Loudspeker Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Sound System Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Unit Power Supply Camera Filem Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Tiang Bendera Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Tangga Alumunium Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Dispencer Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Mimbar/Podium Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Handy Cam Lukisan Kaligrafi
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Jumlah Yang Jumlah Kurang / Ada Ideal Cukup 1 3 19 7 2 3 11 4 2 3 1 3 3 2 1 13 15 150 7 40 54 1 11 9 18 2 1 32 4 6 1 1 1 4 2 23 1 1 1 2 1 1 6
1 7 19 7 6 3 20 18 2 18 1 3 3 2 1 13 40 220 12 40 54 2 30 9 40 2 2 32 4 6 4 2 1 4 2 25 6 2 2 2 1 2 6
cukup 4 cukup Cukup 4 Cukup 9 14 cukup 15 cukup cukup cukup cukup cukup cukup 25 70 5 cukup cukup 1 19 cukup 22 cukup 1 cukup cukup cukup 3 1 cukup cukup cukup cukup 4 1 1 cukup cukup 1 cukup
23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Gerobak sorong Unit 1 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - lain-lain Verikal Blind Unit 94 Komputer Unit/Jaringan - Internet Unit 1 Personal Komputer - Lap Top Unit 25 Personal Komputer - Note Book Unit 5 Peralatan Mini Komputer - Printer Unit 3 Peralatan Personal Komputer - Printer Unit 27 Peralatan Personal Komputer - Scanner Unit 2 Peralatan Personal Komputer - Lain-lain - EXT HARDISK Unit 4 Peralatan Jaringan - Server Unit 1 Peralatan Jaringan - Lain-lain Unit 1 Meja Kerja Pejabat - Meja Kerja Pejabat Eselon II Unit 1 Peralatan Studio Visual - Camera +Attachmen Unit 1 Peralatan Studio Visual - Proyektor +Attachment Unit 2 Peralatan Studio Visual - Lain-lain Unit 1 Peralatan Studio Video dan Film A - Layar Film Unit 2 Alat Komunikasi Telephone - Megaphone Unit 1 Alat Komunikasi Telephone - Telephone (PABX) Unit 1 Alat Komunikasi Telephone - Pesawat Telephone Unit 1 Alat Komunikasi Telephone - Facsimile Unit 2 Alat Komunikasi Sosial - Wireless Amplifier Unit 1 Alat Komunikasi Sosial - Slide Projector (Lapangan) Unit 1 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 1 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 1 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 1 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen Unit 1 Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Bangunan Tempat Ibadah Permanen Unit 1 Bangunan Gedung Garasi/Pool - Gedung Garasi/Pool Permanen Unit 4 Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Unit Permanen 1 Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Unit Permanen 1 Rumah Negara Golongan II - Rumah Negara Golongan II Type B Permanen Unit 1 Tugu/Tanda Batas - Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kepemilikan Unit 2 Bangunan Pengambilam Pengembangan Sumber Air - Sumur Artetis Unit 1 Air Tanah Dalam - Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Unit 1 Jaringan Tranmisi - Jaringan Tranmisi Tegangan Dibawah 100 KVA Unit 1 Jaringan Listrik - Penambahan Daya Unit 1 Jaringan Listrik - Penambahan Daya Unit 2 Umum - Ilmu Perpustakaan Unit 93 Peta - Peta Citra Satelit Unit 1 Three Dimensional Artetacs and Realita - Maket (Mock-up) Unit 1 Berkas Komputer (Computer Files) - Lain-lain Unit 1 Tanda Penghargaan - Piala Unit 4
2 94 1 25 5 3 27 3 6 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 93 1 1 1 4
1 cukup cukup cukup cukup cukup cukup 1 2 cukup cukup cukup cukup 3 cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup
Sumber Buku Inventaris 2013 diolah
* catatan : data dari Buku Inventaris ( jumlah barang Kondisi BAIK) Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia berupa peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer scanner dll) masih kurang memadai dan sangat rentan terhadap kerusakan terutama perlatan elektronik pengolah data seperti printer. Hal lain yang menjadi permasalah terhadap asset bappeda yaitu gedung yang digunakan tidak proporsional dengan jumlah bidang yang ada dan kondisi gedung yang sudah tua membuat gedung menjadi kurang representative. Saat ini pemeliharaan hanya dilakukan secara parsial. 24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Pada pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2010-2014, BAPPEDA telah melaksanakan program sebanyak 18 ( delapan belas ) Program yaitu : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencaaan Pembangunan Daerah 5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 7. Peningkatan Promosi Potensi Daerah 8. Pengembagan data dan informasi 9. Perencanaan Tata Ruang 10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 11. Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis cepat tumbuh 12. Perencanaan Pembangunan Daerah 13. Perencanaan pembangunan ekonomi 14. Perencanaan Sosial dan Budaya 15. Pengembangan Sistim informasi Perencanaan Pembangunan 16. Pemanfaatan Ruang 17. Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam 18. Kerjasama Pembangunan Secara umum Pelaksanaan Program-program tersebut dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan perencanaan. Selama kurun waktu tersebut telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
No.
Program/Kegiatan
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
85,500,000
74,500,000
(1) PROGRAM SKPD I.
Program
:
1.
Kegiatan
:
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
74,500,000
98,400,000
25
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
No.
Program/Kegiatan
2010
2011
2012
2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
84,000,000
84,000,000
56,500,000
56,500,000
317,682,500
95,900,000
41,000,000
44,600,000
9.000.000
9.000.000
15.000.000
15.000.000
6,600,000
6,900,000
6,900,000
6,900,000
25,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
595,000,000
550,000,000
405,000,000
405,000,000
34,200,000
34,200,000
67,800,000
82,500,000
5,200,000
5,200,000
10,000,000
10,000,000
10,500,000
17,000,000
15,000,000
10,000,000
85,800,000
46,140,000
49,350,000
45,420,000
50,000,000
30,000,000
110,000,000
95,000,000
116,260,000
131,360,000
133,385,000
183,560,000
33,575,000
33,575,000
33,575,000
33,575,000
232,415,000
151,430,000
182,020,000
187,150,000
90,365,000
0
375,780,000
123,490,000
17,150,000
0
0
0
0
0
75,870,000
0
0
0
15,200,000
8,500,000
2.
Kegiatan
:
Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.
Kegiatan
:
4
Kegiatan
:
5.
Kegiatan
:
6.
Kegiatan
:
7.
Kegiatan
:
8.
Kegiatan
:
9.
Kegiatan
:
10.
Kegiatan
:
11.
Kegiatan
:
II.
Program
:
1.
Kegiatan
:
2.
Kegiatan
:
3.
Kegiatan
:
4.
Kegiatan
:
5.
Kegiatan
:
6.
Kegiatan
:
Peningkatan Daya Listrik
7.
Kegiatan
:
Penambahan Daya dan Rehab Jaringan Listrik
III.
Program
:
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Kegiatan
:
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
IV.
Program
:
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
V.
Program
:
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.
Kegiatan
:
Fasilitasi Sumber Daya Aparatur
VI.
Program
:
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
Kegiatan
:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kesejahteraan Non PNS Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Spanduk, Umbulumbul dan Bendera Pengelolaan Administrasi Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Program ini tidak ada kegiatan
0
0
50,000,000
50,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
No.
Program/Kegiatan
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
73,645,000
78,795,000
326,000,000
776,230,000
105,497,800
164,975,000
167,325,000
(1) VII.
Program
:
Promosi Potensi Daerah
1.
Kegiatan
:
Promosi Pembangunan
VIII.
Program
:
1.
Kegiatan
:
2.
Kegiatan
:
3.
Kegiatan
:
4.
Kegiatan
:
5.
Kegiatan
6.
Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung
166,305,000
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Belitung Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Operasional dan Pengembangan Kegiatan Penelitian Kab. Belitung
96,774,700
145,522,000
86,130,000
481,380,450
0
0
0
128,589,400
0
0
0
:
Penyusunan Profil Daerah
165,925,000
0
0
0
Kegiatan
:
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
0
72,300,000
70,280,000
0
7.
Kegiatan
:
Penyusunan Sinergitas Program dan Kegiatan SKPD
0
0
60,130,000
8.
Kegiatan
:
Penyusunan LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran dan LPKJ Bupati Belitung Akhir Masa Jabatan
0
0
0
9.
Kegiatan
:
Penyusunan LAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2012
0
0
0
0
0
0
28,321,600
0
0
0
90,550,000
75,600,000
0
0
0
0
0
0
70,994,400
86,200,000
115,260,000
114,950,000
243,883,100
236,960,000
309,920,000
0
134,602,700
140,490,000
150,370,000
248,730,000
195,917,900
217,375,000
277,270,000
281,550,000
48,316,400
61,470,000
79,370,000
91,820,000
10.
Kegiatan
:
Pengelolaan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Belitung
IX.
Program
:
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh
1.
Kegiatan
:
Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus
2.
Kegiatan
:
Fasilitasi Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
3.
Kegiatan
:
4.
Kegiatan
:
X.
Program
:
1.
Kegiatan
:
2.
Kegiatan
:
3.
Kegiatan
:
4.
Kegiatan
:
5.
Kegiatan
:
Studi Kelayakan Potensi Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyusunan Revisi Master Plan Kawasan Agropolitan Kab. Belitung Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi DAK dan TP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung dan LAKIP Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah
83,980,000
75,465,000
260,890,000
131,790,000 100,910,000
0
49,050,000 312,355,000 312,355,000
27
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
No.
Program/Kegiatan
(1) 6.
Kegiatan
:
7.
Kegiatan
:
8.
Kegiatan
:
9.
Kegiatan
:
10.
Kegiatan
:
XI.
Program
:
1.
Kegiatan
:
2.
Kegiatan
:
Kegiatan
:
Kegiatan
:
Kegiatan
:
XII.
Program
:
1.
Kegiatan
:
2.
Kegiatan
:
3.
Kegiatan
:
4.
Kegiatan
:
5.
Kegiatan
:
6.
Kegiatan
:
7.
Kegiatan
:
8.
Kegiatan
:
9.
Kegiatan
:
XIII.
Program
:
1.
Kegiatan
:
3. 4. 5.
(2) Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Review RPJMD Kabupaten Belitung2010-2014 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013 - 2018
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Study Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Tabel Input Output Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Ekonomi Kerakyatan Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi Studi Kelayakan Pengembangan Wisata Kolong Eks Tambang Fasilitas Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kab. Belitung Fasilitasi Program dan Kegiatan PDT Pemetaan Tapak Kawasan Pariwisata Kabupaten Belitung Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Dokumentasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011-2014 Study Kelayakan Pengembangan Potensi Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pendataan dan Pemetaaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Belitung
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Study Potensi Sumber Daya Air
2010
2011
2012
2013
(3)
(4)
(5)
(6)
166,065,000
0
0
0
0
124,100,000
0
0
0
43,495,000
0
0
0
0
126,917,500
0
0
0
0
284,392,500
228,760,000
0
0
0
50,108,000
0
0
0
106,779,600
122,580,000
354,160,000
134,080,000
0
0
218,410,000
0
0
0
0
172,125,000
176,569,400
180,080,000
256,760,000
239,497,500
240,492,100
218,726,250
169,800,000
156,230,000
71,844,400
0
0
0
292,634,400
0
0
0
0
110,765,000
153,112,500
178,500,000
0
73,700,000
92,275,000
152,950,000
0
63,350,000
0
0
0
0
356,500,000
0
0
0
0
268,270,000
228,550,000
0
0
0
28
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
No.
Program/Kegiatan
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) XIV.
Program
:
Perencanaan Tata Ruang
1.
Kegiatan
:
2.
Kegiatan
:
3.
Kegiatan
:
4.
Kegiatan
:
5.
Kegiatan
:
6.
Kegiatan
:
7.
Kegiatan
:
XV.
Program
:
Pemanfaatan Ruang
1.
Kegiatan
:
Bimbingan Teknis Pembinaan Penataan Ruang Daerah
XVI.
Program
:
1.
Kegiatan
:
2.
Kegiatan
:
3.
Kegiatan
:
XVII
Program
:
Fasilitasi Verifikasi Substansi Kehutanan RTRW Bimtek Katalog Data Spasial Tingkat Desa Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Belitung Bimbingan Teknis Pemetaan Fasilitasi BKPRD Kabupaten dan BKPRN Studi Kelayakan Revitalisasi Desa Juru Seberang Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan Pelaporan Advis Penggunaan Lahan Identifikasi dan Studi Lahan Kritis/Lahan Marginal Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Informasi Geospatial
Pengembangan Sistim informasi Perencanaan Pembangunan
173,000,000
0
0
0
245,564,800
0
0
0
149,829,600
0
0
0
261,895,000
0
0
0
0
112,725,000
103,100,000
78,580,000
0
0
197,640,000
0
0
0
0
498,830,000
52,314,800
0
0
0
0
0
54,330,000
0
0
333,380,000
0
0
0
61,280,000 0
84,920,000
Program ini tidak ada kegiatan
Program Lintas Wilayah Program
:
Kerjasama Pembangunan
Program Ini tidak ada kegiatan
Dalam Pelaksanaan Renstra 2009-2014 terdapat program yang tidak dilaksanakan yang disebabkan tidak terkendalinya pelaksanaan Renstra SKPD,serta terdapat ego sektoral
dan ego program usulan kegiatan yang diajukan, sehingga
adanya salah pemahaman terhadap output suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis tidak dilakukan evaluasi secara berkala, sehingga terjadinya bias dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan – usulan yang diusulkan di dalam renja belum bermuara pada Renstra sehingga Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu : (1) urusan perencanaan pembangunan, (2) Urusan statistik skala Kabupaten, (3) sebagaian urusan penataan Ruang. 29
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Belitung
Target Target Renstra SKPD Tahun ke Target Indikator IKK Lainnya 1 2 3 4 5
Realisasi Capaian Tahun Ke
Rasio Pencapaian tahun ke
Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD
Target SPM
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
Tersedianya Informasi Mengenai Rencana tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta Rencana Rincinya melalui peta analog dan Peta Digital
100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Terlaksananya penjaringan aspirasi Masyarakat dalam forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 ( dua) kali setiap disusunya RTR dan Program pemanfaatan ruang
2x
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.
100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
No
30
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Target Target Renstra SKPD Tahun ke Target Indikator IKK Lainnya 1 2 3 4 5
Realisasi Capaian Tahun Ke
Rasio Pencapaian tahun ke
Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD
Target SPM
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Terlaksananya Tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 ( lima) hari kerja
100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Terlaksananya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/kawasan kota
…HA
25
25
25
25
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada
100
100
100
7
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada
100
100
100
8
Tersedianya Buku Kabupaten dalam angka
Ada
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Tersedianya Buku Kabupaten
Ada
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11
Ketersediaan data pembangunan daerah yang akuntable
Ada
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12
Ketersediaan informasi
Ada
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
No 4
PDRB
sistim
31
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
No
Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD
Target SPM
Target Target Renstra SKPD Tahun ke Target Indikator IKK Lainnya 1 2 3 4 5 Ada 6 6 6 6 6 dok dok dok dok dok
Realisasi Capaian Tahun Ke
Rasio Pencapaian tahun ke
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6 dok
6 dok
6 dok
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 dok
1 dok
1 dok
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah daerah yang akurat
14
Persentase tingkat sinergitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainya
100%
100
100
100
100
15
Persentase Ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntable
100%
100
100
100
16
Ketersediaan dokumen pengembangan kebijakan fisik dan prasarana, sumber daya alam, ekonomi dan social budaya yang akuntable
Ada
6 dok
6 dok
17
Ketersediaan dokumen pengembangan kelitbangan
Ada
1 dok
1 dok
32
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Dalam Kurun waktu pelaksanaan Renstra 2010-2014 hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut : Buku Belitung dalam angka Buku PDRB Kabupaten Belitung Buku PDRB Kecamatan Buku IPM Kabupaten Belitung Dokumen KUA dan PPAS Dokumen RKPD Kabupaten Belitung Dokumen Survey dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Daerah Dokumen Review RPJMD Kabupaten Belitung Dokumen LKPJ Bupati Belitung dan dokumen LKPJ Bupati Belitung akhir masa jabatan Dokumen LAKIP Kabupaten Belitung yang terbit setiap tahun Dokumen Study pengembangan ekonomi berdasarkan tabel Input autput Dokumen Studi Kelayakan Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan Lokasi Dokumen Revisi Master Plan Kawasan Agropolitan Dokumen Study kelayakan pengembangan eks tambang Dokumen Pemetaan Tapak Wisata Kabupaten Belitung Dokumen Pendataan dan Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni Dokumen Study Potensi Sumber Daya air Dokumen Study Kelayakan Revitalisasi Desa Juru Seberang Dokumen Penyusunan Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum Kabupaten Dokumen Identifikasi dan study lahan kritis/lahan marginal Dokumen Profil Daerah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2011-2014 Dokumen Kegiatan Penelitian Kab Belitung Dokumen Sinergitas Program dan kegiatan SKPD Dokumen Laporan DAK dan TP Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi kerakyatan Dokumen Laporan Fasilitasi Program pembangunan bidang Ekonomi Dokumen Laporan Fasilitasi Penguatan Sistim Inovasi daerah Dokumen Laporan Pembinaan dan Administrasi PNMP PISEW Dokumen Laporan Pembinaan dan Administrasi PNMP
Mandiri Perkotaan dan
Penanggulangan Kemiskinan terpadu Dokumen Laporan Fasilitasi PDT Dokumen Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 33
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Dokumen Laporan Kordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dokumen Laporan Verifikasi substansi kehutanan RTRW Dokumen Laporan Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Belitung Dokumen Laporan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Belitung Dokumen Laporan Advis Penggunaan Lahan Dokumen Laporan Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Informasi Geospasial Dokumen Laporan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Terlaksananya Sosialisasi tentang Kebijakan pembangunan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Indikator Kinerja Terlaksananya Bimtek Katalog Data Spasial tingkat Desa Terlaksananya bimtek Pemetaan Terkelolanya Sistim informasi Profil daerah Terkelolanya Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terbangunanya aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksanya Promosi Pembangunan Daerah Terlaksanyanya fasilitasi Peningkatan Sumber daya Aparatur Tersedianya sarana peningkatan disiplin aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya operasional Kantor
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2.
Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
34
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
3.
Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4.
Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
5.
Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah;
6.
Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
7.
Merumuskan
kebijakan
pelaksanaan
pengelolaan
data
dan
informasi
pembangunan daerah skala Daerah: 8.
Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala Kabupaten yang meliputi keserasian pengembangan Kabupaten, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan Kabupaten ;
9.
Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
10. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; 11. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis; 12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; 13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Strategis; 14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis ; 15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis; 16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan ; 17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
35
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
18. Bimbingan,
konsultasi
dan
koordinasi
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten ; 19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten ; 20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten dan Kecamatan; 21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas,
kawasan
cepat
tumbuh
dan
kawasan
andalan,
perencanaan
kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan; 22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten dan Kecamatan; 23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten ; 24. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 25. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN; 26. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri; 27. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kabupaten Belitung; 28. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat Kabupaten ; 29. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten; 30. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
36
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
31. Mengkoordinasikan
pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri; 32. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala Kabupaten
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Belitung
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan
dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang dan penyediaan statistik skala Kabupaten . 1.
Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2.
Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,
untuk
menjaga
konsistensi
antara
perencanaan
dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3.
Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4.
Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar.
5.
Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6.
Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
7.
Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
9.
Lemahnya
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
di
tingkat
basis
yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
37
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.
38
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala Kabupaten permasalahan sebagai berikut : 1.
Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2.
Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,
untuk
menjaga
konsistensi
antara
perencanaan
dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3.
Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4.
Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;
5.
Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
6.
Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
7.
Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
8.
Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
9.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
10. Lemahnya
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
di
tingkat
basis
yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
39
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Belitung
yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013– 2018 yaitu : Visi : Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya saing inovatif dan Bermartabat. Kabupaten Belitung bermakna seluruh lapisan masyarakat yang terdapat dalam wilayah administratif Kabupaten Belitung, Sejahtera bermakna kondisi dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhinya hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama sandang, pangan dan papan secara merata, Berdaya saing mengandung makna bahwa masyarakat kabupaten Belitung memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkompetisi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Inovatif mengandung makna bahwa masyarakat kabupaten Belitung memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi yang ada guna menciptakan sesuatu yang baru dan bersifat pembaharuan, Bermartabat mengandung makna bahwa masyarakat kabupaten Belitung memiliki standar kehidupan dengan dilandaskan oleh iman dan taqwa. Misi Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari : 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia untuk mendukung percepatan laju pembangunan daerah; 2. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan optimalisasi perananan usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik; 4. Menciptakan stabilitas politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 40
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD 2013-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut: Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia untuk mendukung percepatan laju pembangunan daerah : Bahwa penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara ; Melakukan perencanaan, evaluasi dan Pengendalian, pencapaian indikator makro dalam mencapai SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing Melakukan penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial budaya Melakukan evaluasi rencana pembangunan daerah dibidang sosial budaya Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya Misi 2 Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local dan optimalisasi perananan usaha mikro, kecil dan menengah ; Bahwa perencanaan pembangunan diupayakan untuk semaksimal mungkin mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dengan cara ; Melakukan penyusunan rencana pengembangan pembangunan dibidang ekonomi Melakukan evaluasi rencana pembangunan dibidang ekonomi Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Belitung, dan RDTR setiap Kecamatan Mewujudkan Penataan di Kawasan strategis, dengan menyusun Rencana Kawasan Strategis dan Peraturan Bupati serta Sosialisasinya Mewujudkan Penataan di Kawasan Industri , dengan menyusun Rencana kawasan Industri
dan
Peraturan
Bupati
tentang
Rencana
Kawasan
Industri
serta
sosialisasinya 41
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan rencana sanitasi perkotaan dan peraturan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi beserta sosialisasi dan Pengendaliannnya Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan menyusun menyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) beserta sosialisasi dan pengendaliannnya Mewujudkan Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan dengan Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung dan Peraturan Daerah serta sosialisasinya Mewujudkan Perencanaan Pengembangan Kewilyahan, dengan melakukan study pengembangan wilayah kabupaten Belitung Mewujudkan
Perencanaan
Pengembangan
koridor
utama
pembangunan
Kabupaten Belitung yaitu pariwisata, Industri, Pertanian dan Perikanan Mewujudkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Misi ke 3 Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik : bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan Aspiratif, Antisipatif, Aplikatif , Akuntabel ; Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalah adanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dengan target persentase kehadiran dan keterwakilan masyarakat (stakeholders) Kabupaten Belitung sebesar 80 % dengan mengusung usulan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ; Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidak bersifat statis).
Indikatornya
permasalahan
adalah
pembangunan,
Dokumen kebutuhan
Perencanaan masyarakat,
dapat dan
memproyeksikan solusi
terhadap
permasalahan di masa depan; Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. Indikatornya adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda; Akuntabel : hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dan targetnya sebagai berikut: Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap
warga
yang
membutuhkan
dengan
cara
dokumentasi
hasil-hasil
perencanaan diunggah/upload Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, dengan pelaksanaan Musrenbang dan tersedianya dokumen RKPD Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target kinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja) dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekali Konsistensi maupun kelayakan dari target RPJMD yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan melakukan evaluasi perencanaan pembangunan Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan cara membuat aplikasi perencanaan pembangunan atau e musrenbang. Ketersediaan informasi dan monitoring hasil yang telah dicapai. dengan cara mempublikasikan dengan web site Publikasi data statistik daerah dengan bekerja sama dengan BPS Kabupaten Belitung setiap tahunnya ,dan Penyusunan Buku Profil Kabupaten , Menyediakan dokumen kajian pembangunan daerah dengan Melakukan Kajiankajian pembangunan daerah Melakukan Pengelolaan Sistim Informasi daerah yang telah dibangun Pelaksanaan promosi daerah di dalam dan di luar daerah Misi ke 4 Menciptakan stabilitas politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat : bahwa perencanaan yang mendukung stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat dengan indikator; 43
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Terimplemtasikannya sistim perencanaan yang meningkatnya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. 3.3 TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Telaah Renstra Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk menilai keselarasan , keterpaduan, dan singkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Belitung, sesuai dengan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi masing masing. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Propinsi dalam bidang perencanaan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembangian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota, maka Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Maka hal yang sama dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Urusan yang dilaksanakan oleh bappeda kabupaten Belitung adalah urusan perencanaan pembangunan, urusan Statistik dan urusan Tata Ruang. Dari hasil telaah Renstra Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat adanya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan yang dilakukan yang terlihat terlihat dari tujuan sasaran serta indikator renstra Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Renstra Bappeda dan Statistik Propinsi Bangka Belitung, dalam misi I, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan, dengan sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Belitung bertujuan untuk Mewujudkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bersinergi dan Partisipatif, dengan sasaran Meningkatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dilihat dari indikator kinerja, Renstra Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
mempunyai indikator kinerja yang hampir sama dengan indikator
kinerja Bappeda Kabupaten Belitung. Pada Renstra Bappeda Kabupaten Belitung indikator sasarannya diantaranya adalah Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat. Persentase (%) tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Pada Renstra Bappeda 44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Propinsi indikatornya diantaranya adalah Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dan Persentase Keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, Persentase Keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RKPD dan Renja SKPD, Persentase usulan program / kegiatan yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, Persentase usulan program / kegiatan yang tumpang tindih, persentase usulan program / kegiatan yang terintegrasi dengan usuan kabupaten / kota dan Persentase program RKPD yang diakomodir di dalam APBD. Dalam Rencana Strategisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Visi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 -2017, yaitu: “ “Terwujudnya badan perencana yang andal, akuntabel dan partisipatif dalam mendukung pembangunan daerah.””. Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data,informasi dan pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
2.
Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan.
3.
Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Tujuan yang ingin dicapai adalah : Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : Misi I : Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data, informasi dan pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah. Tujuan : 1.
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
2.
Mengembangkan efektivitas sarana prasarana pendukung proses perencanaan.
3.
Meningkatkan kapasitas SDM perencana.
45
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Daerah. 2. Tersusunnya
program/kegiatan
yang
mengacu
pada
peraturan
perundangundangan. 3. Meningkatnya manajemen perencanaan dan penganggaran. 4. Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah. 5. Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana secara maksimal dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan. 6. Terpenuhinya kebutuhan SDM perencana sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. 7. Meningkatnya profesionalitas dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan. 8. Terwujudnya reward terhadap kinerja sumber daya manusia perencana.
Misi II : Pengembangan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Tujuan: 1.
Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD,akademisi, pelaku usaha, masyarakat Sipil anta rwilayah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan.
Sasaran: 1.
Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.
2.
Terbentuknya think tank dalam mendukung kebijakan dan program gubernur.
3.
Terlaksananya koordinasi antarbidang, antareselon dan antarstaf.
4. Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antar pelaku.
46
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Misi III : Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tujuan: 1. Merumuskan pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilengkapi dengan kriteria dan indikator yang jelas, terukur dan disepakati. 2. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas. Sasaran: 1. Tersedianya pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 2. Terbangunnya sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 3. Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu. Kebijakan Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap Bappeda Kabupaten Belitung terutama yang berkaitan dengan Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antar pelaku serta dan sinergitas perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang melibatkan Kabupaten / Kota lain terutama yang
secara
geografis
posisinya
berbatasan
dengan
Kabupaten
Belitung.
Penyelesaian masalah penanggulangan pengelolaan infrastruktur perbatasan menjadi contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan menjadi
kata
kunci
dalam
penyelesaian
masalah.
Sinergitas
perencanaan
pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Belitung.
47
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Telaah rencana tata ruang ditujukan untuk mengindentifikasi implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan ruang pelayanan SKPD. Struktur ruang dan pola ruang tersebut dibandingkan dengan kondisi eksisting pada saat ini. RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Kedudukan RTRW Kabupaten adalah : sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung; dan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem. Penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud, meliputi : a.
pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
b.
pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Wilayah;
c.
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
d.
pemeliharaan
kelestarian
fungsi
lingkungan
dan
pencegahan
kerusakan
lingkungan hidup; e.
pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
f.
penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.
48
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Sesuai dengan perinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka bappeda kabupaten Belitung berfungsi mengendalikan pelaksanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga terjadi. sinergitas antara tata ruang dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
SKPD
adalah
kondisi
yang
menjadi
perhatian
dalam
perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
49
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kabupaten Belitung dan Dinamika Lingkungan Strategis No.
Tupoksi
Isu Strategis
1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
1. Aplikasi dokumen perencanan pembangunan belum optimal 2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan
2.
Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3.
Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik
1. Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal 2. Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan. 1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan 2. Ketersediaan data statistik untuk pendukung perencanaan pembangunan 3. Optimalisasi dibidang Penelitian dan Pengambangan
4.
Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan
1. Bappeda Kabupaten Belitung sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, serta LearningOrganization 2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan kewajiban utamannya
50
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Belitung , yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah
Kabupaten Belitung
yaitu:
Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya saing inovatif dan Bermartabat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2013-2018. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi Kabupaten Belitung , sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten . Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang
bergerak
dibidang
perencanaan
pembangunan
dan
menjadi
lokomotif
pembangunan di Kabupaten Belitung. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Bappeda adalah sebagai berikut :
Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik sebagai visi Kabupaten Belitung harus menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya menuju good governancel;
Pencapaian target agenda prioritas Kabupaten Belitung, yaitu Belitung sebagai daerah tujuan wisata, Belitung sebagai daerah pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus pariwisata, Belitung sebagai daerah kawasan ekonomi khusus industry dan daerah wilayah etalase kelautan dan Perikanan,
Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda
51
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan think tank-nya pembangunan daerah;
Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
Masih
kurangnya
data-data
perencanaan
dan
ketersediaan
dokumen
perencanaan serta kajian Terhadap aplikasi pembangunan dan evaluasi perencanaanan membuat sistim perencaaan belum dapat dilakukan dengan baik
Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung 2013-2018
maka rumusan visi yang ingin dicapai
Bappeda pada masa mendatang adalah ”TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”. Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Permerintah Kabupaten Belitung yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus kredibel artinya dapat dipercaya, sehingga segala rumusan kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural. Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu: (1) Aspiratif artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. (2) Antisipatif artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak bersifat statis). (3) Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. (4) Akuntabel artinya setiap program / kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan. 52
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi
pembangunan
guna
tercapainya
kemakmuran
dan
kesejahteraan
masyarakat.
4.2 MISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BELITUNG Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Penyusunan , Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna; 2. Meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan;
4.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kabupaten Belitung tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :
53
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
MISI 1
:
Mewujudkan Penyusunan, Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna
Tujuan
:
1. Mewujudkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bersinergi dan Partisipatif 2. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Akuntabel
Sasaran
:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah 3. Meningkatnya Kualitas pengelolaan ruang
Program
:
1. Program Perencanaan Pembangunan daerah 2. Program Perencanaan pembangunan ekonomi 3. Program Perencanaan Sosial Budaya 4. Program Perencanaan Tata Ruang 5. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7. Program Pemanfaatan Ruang 8. Program Pengembangan data dan informasi
MISI-2
:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai
Tujuan
:
1. Meningkatkan Ketersediaan Data, Informasi Pembangunan 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanan dan Kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah
Sasaran
:
1. Meningkatnya Ketersediaan Data , Informasi Pembangunan daerah 2. Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD 4. Meningkatkan tata kelola aparatur
Program
:
1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencaaan Pembangunan Daerah 54
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Program
:
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Tabel 4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD Misi I : Mewujudkan Penyusunan, Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna
Tujuan
Sasaran
1. mewujudkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bersinergi dan Partisipatif
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Akuntabel
2. Meningkatnya sistim pengendalian pembangunan daerah 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang
2014
2015
2016
2017
2018
1. Persentase terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi perencanaan pembangunan
100%
100%
100%
100%
100%
Kondisi Kinerja Akhir Tahun 100%
2. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat.
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
30 dok
3. Persentase (%) tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4. Persentase (%) ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5. Ketersediaan Dokumen Pengembangan kebijakan fisik dan prasaran wilayah, sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya yang akuntabel
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
30 dok
6. Ketersediaan Dokumen pengembangan kelitbangan yang akuntabel
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
10 dok
Indikator Sasaran
56
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
2014
2015
2016
2017
2018
7. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
100%
100%
100%
100%
100%
Kondisi Kinerja Akhir Tahun 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
30%
30%
30%
30%
30%
8. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Program Pemanfaatan Ruang 9. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya 10. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. 11. Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota.(1.834 Ha)
57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
MISI – 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai
2014
2015
2016
2017
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Kondisi Kinerja Akhir Tahun 5 dok
3. Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
75%
80%
85%
90%
95%
95%
4. Cakupan Keterjangkauan Pelayanan Publik
80%
85%
90%
90%
90%
90%
1. Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2. Jumlah Peserta asitensi/bintek, sosialisasi perencanaan / Kebijakan pembangunan
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
Tujuan
Sasaran
1. Meningkatkan Ketersediaan Data , Informasi Pembangunan
1. Meningkatnya Ketersediaan Data, Informasi Pembangunan daerah
1. Ketersediaan Data Pembangunan Daerah
1. Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaa n yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan , ketatalaksanan dan Kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja
2018
2. Tersedianya publikasi informasi pembangunan
58
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Tujuan
Sasaran Meningkatnya tatakelola aparatur
2014
2015
2016
2017
2018
1. Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya
6 orang
6 orang
6 orang
6 orang
6 orang
Kondisi Kinerja Akhir Tahun 30 orang
2. Persentase penanganan kasus kepegawaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
59
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktorfaktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut : FAKTOR INTERNAL Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana. 1. Aspek Kekuatan, Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda 2. Aspek Kelemahan, Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda. FAKTOR EKSTERNAL Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu : 1. Aspek Peluang Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda. 2. Aspek Ancaman Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kabupaten Belitung
60
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.2 Analisis Lingkungan Strategis INTERNAL KEKUATAN 1. 2.
3. 4.
5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9.
SDM memiliki latar pendidikan sesuai dengan tupoksi Terlaksananya Tugas dan fungsi Bappeda dengan dukungan SDM serta Sarana dan prasarana Mekanisme koordinasi dengan SKPD dijalankan dengan baik Dukungan APBD dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Adanya peningkatan kemapuan SDM Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam Beberapa dokumen Perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola
KELEMAHAN Sarana prasarana belum sepenuhnya memadai Masih rendahnya disiplin kerja dan kualitas pelaksanaan TUPOKSI Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional Masih lemahnya teamwork Belum tergalinya potensi SDM secara Optimal Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistim informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang cepat, tepat dan akurat Prosedur perencanaan, pengendalian dan evaluasi belum berjalan optimal Hasil kajian data dan informasi belum optimal mendukung proses perencanaan Stakeholder belum sepenuhnya memahami dokumen perencanaan
EKSTERNAL PELUANG 1.
2.
3.
4. 5.
1.
2.
3.
4. 5.
6. 7.
Komitmen Bappenas dan Pemkab Belitung meningkatkan kualitas SDM Aparatur Meningkatkan investasi khususnya disektor pariwisata dan pembangunan ekonomi regional Laju pertumbuhan penduduk dan perbaikan kondisi perekonomian daerah Terbentuknya forum CSR di Kabupaten Belitung Adanya sinergitas perencanaan antara pusat , propinsi dan daerah.
TANTANGAN Tuntutan penguatan mekanisme perencanaan, pelaksanaa, pengendalian dan evaluasi kinerja dari lembaga pengawasan Adanya potensi inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah; Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan Dominasi pertimbangan politik dalam menentukan kebijakan perencanaan Kebijakan pengembangan dan pemekaran wilayah Lembaga swasta mempunyai kebijakan sendiri terhadap arah pengembangan CSR 61
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
10. Bangunan gedung belum memenuhi 8. kebutuhan fungsional kerja. 11. Masihkurangnya pemanfaatan hasil dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh bappeda oleh SKPD karena kelemahan SKPD dalam memahami kebutuhannya
Meningkatnya urbanisasi
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda kabupaten Belitung Visi TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS Misi Mewujudkan Penyusunan, Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna tujuan 1. Mewujudkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bersinergi dan Partisipatif
2. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Akuntabel
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Strategi Meningkatkan Akurasi,dan sinergitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Kebijakan Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan Peran serta Pemangku Kepentingan
2. Meningkatnya sistim pengendalian pembangunan daerah
Mengefektifkan pengendalian pembangunan
Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan informasi litbang
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang
Meningkatkan perencanaan tata ruang dan mengefektifkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang,serta kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
62
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Misi Meningkatkan kualitas pembangunan yang memadai Tujuan 1. Meningkatkan Ketersediaan Data, Informasi Pembangunan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan , ketatalaksanan dan Kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah
dan
Sasaran 1. Meningkatnya Ketersediaan Data, Informasi Pembangunan daerah
2. Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksana an yang efektif dan efisien
kuantitas
sistem
Strategi Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Data Informasi
Meningkatkan promosi pembangunan daerah
Optimalisasi ketatalaksanaan Organisasi
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
layanan
perencanaan
Kebijakan Menyediakan Data dan informasi Pembangunan Daerah
Melaksanakan promosi potensi pembangunan daerah
Melaksanakan asistensi /Bintek, sosialisasi Perencanaan /kebijakan pembangunan
Penyediaan sarana dan prasarana 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD
4. Meningkatkan tata kelola aparatur
Mengoptimalkan pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Non Aparatur
Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD
Peningkatan Disiplin Aparatur
Melaksanakan diklat Teknis dan Fungsional
63
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupoaten Belitung sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
64
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.1. Mewujudkan 1.1.1. Meningkatkan Penyusunan kualitas Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah yang Daerah Bersinergi dan Partisipatif
a. Persentase (%) terlaksananya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan
1.2. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Akuntabel
b. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat.
1.1.2 Meningkatnya sistim pengendalian pembangunan daerah
1 06 01 21 Program Perencanaan Pem bangunan daerah 14 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung
Tersedianya dok um en perencanaan Pem bangunan Daerah
Keluaran Tersedia Dokumen RKPD
15 Penyusunan Keluaran Tersedia Dokumen Kebijakan Umum KUA PPA APBD dan Prioritas Plafon Anggaran 16 Penyusunan Laporan Keluaran Dokumen LKPJ Keterangan Bupati Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung
c. Persentase (%) tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya
15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Belitung
d. Persentase (%) ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel
17 Fasilitasi sinergitas Keluaran Frekuensi Fasilitasi perencanaan Sinergitas pembangunan pusat, perencanaan pusat, propinsi dan propinsi dan kabupaten Kabupaten
e. Ketersediaan Dokumen Pengembangan kebijakan fisik dan prasarana wilayah, sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya yang akuntabel
Data Capaian pada Tahun 2014 Awal Perencanaa n target Rp (jt) (7) (8) (9)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Lokasi Penanggun SKPD (s-d akhir) g-jawab
target (10) 6 Dok
Rp (jt) (11)
target (12) 6 Dok
Rp (jt) (13)
target (14) 6 Dok
Rp (jt) (15)
target (16) 6 Dok
Rp (jt) (17)
target
Rp (jt)
6 Dok
target (18)
Rp (19)
(20)
12 Dok
-
469,171
12 Dok
2,444,165
251,994 2 Dok
251,994
12 Dok
1,259,861
202,727 1 Dok
202,727 6 Dok
1,005,070
116,690
1 Dok
116,690
93,750
1 Dok
93,750
6 Dok
6 Dok
2 Dok
2 Dok
320,450 2 Dok
371,110 2 Dok
387,745 2 Dok
426,519 2 Dok
469,171 2 Dok
2 Dok
2 Dok
172,115 2 Dok
146,415 2 Dok
208,259 2 Dok
229,085 2 Dok
1 Dok
1 Dok
138,465 1 Dok
109,312 1 Dok
167,543 1 Dok
184,297 1 Dok
1 Dok
1 Dok
3 Dok
1 Dok
(21)
Keluaran Dokumen LAKIP
17 Survey Monitoring dan Keluaran Dokumen Survey, Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Pembangunan Daerah Evaluasi Pembangunan Daerah
18 Fasilitasi dan Penguatan Sistim Inovasi Daerah
Keluaran Frekuensi Fasilitasi penguatan Sistim Inovasi daerah
14 Fasilitasi DAK dan TP
Keluaran Frekuensi Fasilitasi DAK dan TP
23 Optimalisasi Program Keluaran Frekuensi Fasilitasi Satu Milyar Untuk program Satam Efektif, Merata, Adil Emas dan Selaras (SATAM EMAS) Kabupaten Belitung 20 Penyusunan Indikator Keluaran Dokumen IKU Kinerja Utama Kabupaten Belitung
0
4 kali
132,520 6 kali
110,000 6 kali
110,000 6 kali
110,000 6 kali
110,000
28 kali
572,520
131,240 3 kali
200,000 3 kali
210,000 3 kali
210,000 3 kali
210,000
18 kali
1,137,395
3 kali
3 kali
176,155 3 kali
4 kali
4 kali
133,250
4 kali
133,250
4 kali
4 kali
236,530
4 kali
236,530
1 Dok
1 Dok
414,150
300,000 2 dok
714,150
1 Dok
65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
f. Ketersediaan Dokumen pengembangan kelitbangan yang akuntabel
21 Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung
Keluaran Dokumen RPJMD 1 Dok
Penyusunan Rancangan RPJMD Kab Belitung
Keluaran Dokumen rancangan RPJMD
Review Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung
Keluaran Dokumen review IKU Kab Belitung
Review RPJMD Kabupaten Belitung
Keluaran Dokumen review RPJMD Kab Belitung
22 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung 1 06 01 22 Program Perencanaan Pem bangunan Ek onom i 09 Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi 11 Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung 12 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 11 Kajian Infrastruktur Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah
Keluaran Dokumen KLHS RPJMD
Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Ekonomi Keluaran Frekuensi Perencanaan Pembangunan ekonomi Keluaran Dokumen Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Keluaran Frekuensi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh
Keluaran Kajian investasi pengembangan Pariwisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Kajian investasi pengembangan pariwisata terpadu kolong eks tambang
Keluaran Dokumen Kajjian investasi pengembangan pariwisata terpadu kolong eks tambang
Penyusunan Masterplan pengembangan pariwisata terpadu kolong eks tambang
Keluaran Dokumen Masterplan pengembangan pariwisata terpadu kolong eks tambang
Penyusunan Buku Profil investasi
Keluaran Buku Profil investasi
206,690
1 Dok
1 Dok
1 Dok
300,000 2 dok
506,690
1 Dok
200,000
200,000
1 Dok
150,000
1 Dok
150,000
1 Dok
200,000
1 Dok
200,000
250,000 2 dok
542,105
1 Dok
1 Dok
2 dok
2 dok
2 dok
20 kali
4 kali
150,000 4 kali
1 Dok
313,355
1 Dok
313,355
4 kali
75,100
4 kali
75,100
1 Dok
400,000
4 kali
Keluaran Dokumen Kajian Infrastruktur Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah
Kajian investasi pengembangan Pariwisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan
1 Dok
292,105
1 Dok
1 Dok
-
2 dok
165,000 4 kali
-
2 dok
181,500 4 kali
-
2 dok
199,650 4 kali
-
219,615 4 kali
400,000
2 dok
150,000
-
24 kali
1,135,380
1 Dok
595,000
1 Dok
595,000
1 Dok
595,000
1 Dok
595,000
1 Dok
575,000
500 buku
150,000
1 dok
500 buku
219,615
10 Dok
575,000
66
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya
Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
09 Pengelolaan Data dan Keluaran Data bidang Sosial Informasi Bidang Budaya Sosial Budaya 08 Pembinaan dan Keluaran Dokumen Administrasi Program Kabupaten Sehat Kabupaten Sehat 10 Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan
Keluaran Dokumen Perencanaan PNPM
Pembinaan dan Keluaran Dokumen administrasi program Perencanaan dan pemberdayaan administrasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat 06 Pembinaan dan Keluaran Dokumen Administrasi Kegiatan Perencanaan PISEW PNPM PISEW 06 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 05 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang 10 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 1 06 01 15 Program Pengem bangan Data dan Inform asi
Keluaran Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Keluaran Frekuensi dan Fasilitasi sosial Budaya
3 dok
-
3 dok
-
3 dok
-
-
12 Dok
1,448,117
3 dok
3 dok
2 dok
2 dok
191,317 2 dok
210,449 2 dok
231,494 2 dok
254,643 2 dok
280,107 2 dok
280,107
1 dok
1 dok
199,690 1 dok
219,659 1 dok
241,625 1 dok
265,787 1 dok
292,366 1 dok
292,366 5 dok
1,511,494
1 Dok
1 dok
177,110 1 dok
177,110 1 dok
177,110 1 dok
177,110 1 dok
177,110 1 dok
177,110 5 dok
1,062,660
1 dok
450,000 1 dok
450,000 1 dok
450,000 1 dok
450,000 3 dok
1,800,000
1 Dok
-
15 Dok
3 dok
1 dok
286,117 1 dok
286,117 1 dok
286,117 1 dok
286,117 1 dok
286,117 1 dok
286,117 5 dok
1,716,702
1 dok
404,110 1 dok
444,521 1 dok
488,973 1 dok
537,870 1 dok
591,657 1 dok
591,657 5 dok
3,058,789
4 kali
210,000 4 kali
210,000 4 kali
210,000 4 kali
210,000 4 kali
210,000 4 kali
210,000
16 kali
1,260,000
Keluaran Dokumen Riparkab 1 dok
334,555
1 dok
Tersedianya data dan Informasi pembangunan daerah
-
Fasilitasi Kajian Keluaran Dokumen Kajian Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
-
-
10 dok
352,000 2 dok
387,200 2 dok
425,920 2 dok
425,920
1 dok
320,000 1 dok
352,000 1 dok
387,200 1 dok
425,920 1 dok
425,920 5 dok
1,911,040
1 dok
300,000 1 dok
300,000 1 dok
330,000 1 dok
363,000 1 dok
399,300 1 dok
399,300 5 dok
2,091,600
1 dok
300,000 1 dok
330,000 1 dok
363,000 1 dok
399,300 1 dok
399,300 1 dok
399,300 5 dok
2,190,900
1 sim
300,000
1 sim
300,000
-
-
Bidang Litbang
-
3 dok
07 Koordinasi dan Keluaran Dokumen Kajian Fasilitasi kelitbangan kelitbangan
08 Pengendalian dan Keluaran Dokumen Evaluasi evaluasi pelaksanan pelaksanaan RPJMD RPJMD Kabupaten Belitung 09 Pengendalian dan Dokumen Evaluasi evaluasi pelaksanan pelaksanaan RKPD RKPD Kabupaten Belitung Penyusunan Sistem Keluaran Sistim Informasi Informasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
334,555
1,591,040
Bidang Litbang
68
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
69
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
17 Pengelolaan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Belitung Penyusunan Profil Kabupaten Belitung
Keluaran Pengelolaan Sistim Informasi Profil daerah
1 tahun
112,250
Keluaran Dokumen Profil Kabupaten Belitung
12 Pembuatan dan Keluaran Website Bappeda Pengelolaan web Site Bappeda Kabupaten Belitung Pengelolaan Web Site Keluaran Pengelolaan Web Bappeda Site
1 tahun
123,475
1 dok
334,000
-
-
1 web
150,000
-
-
1 web
50,000
Bintek Metodogi penelitian
1.2.1 Meningkatnya Kualitas pengelolaan ruang
a. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
1 06 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 20 Penyusunan RDTR Kecamatan
Tersedianya dokumen Tata Ruang
4 dok
Keluaran Dokumen RDTR Kecamatan
19 Penyusunan Keluaran Dokumen Masterplan Kawasan Masterplan Kawasan 16 Fasilitasi BKPRD Kabupaten
b. Terlaksananya 05 Penyusunan KLHS penjaringan RDTR Kecamatan aspirasi masyarakat melalui Forum Penyusunan RTBL Konsultasi Publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses 1 06 01 24 Program penyusunan RTR Perencanaan dan Program Prasarana w ilayah Pemanfaatan dan sum ber daya Ruang, yang alam dilakukan minimal 2 (dua) 01 Program Percepatan kali setiap Pembangunan disusunnya RTR Sanitasi Permukiman dan Program (PPSP) Pemanfaatan 04 Koordinasi dan Ruang Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Informasi Geospatial
Keluaran Frekuensi Fasilitasi BKPRD
Keluaran Dokumen KLHS RDTR Kecamatan
149,405
1 tahun
5 tahun
849,643
-
1 dok
334,000
-
1 websit e
150,000
Bidang Litbang
Bidang Litbang
164,345
1 tahun
164,345
1 tahun
76,821
1 tahun
82,000
1 tahun
87,000
1 tahun
90,000
1 tahun
385,821
30 orang
150,000
30 orang
150,000
30 orang
150,000
30 orang
150,000
120 orang
600,000
592,910 1 Dok
521,260 1 Dok
717,421 1 Dok
789,163 1 Dok
868,080 1 Dok
868,080 5 Dok
4,356,913
1 Dok
321,980 3 Dok
962,190 1 Dok
389,596 1 Dok
428,555 1 Dok
471,411 1 Dok
471,411 5 Dok
3,045,143
4 kali
83,580 4 kali
91,938 4 kali
101,131 4 kali
111,244 4 kali
122,369 4 kali
122,369
1 Dok
231,985 1 Dok
231,985 1 Dok
231,985 1 Dok
231,985 5 Dok
1,159,925
1,200,000 2 Dok
550,000 2 Dok
550,000 2 Dok
550,000 2 Dok
550,000 8 Dok
3,400,000
231,985
3 dok
3 dok
-
4 Dok
3 dok
-
-
4 Dok
3 dok
-
-
4 Dok
15 Dok
1 Dok
2 Dok
3 dok
1 tahun
4 Dok
Keluaran Dokumen RTBL Kawasan
Tersedianya dokumen perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
135,823
3 Dok
1 Dok
-
1 tahun
3 dok
-
-
20 kali
15 Dok
-
632,630
-
Keluaran Dokumen P2SP
Keluaran Frekuensi fasiilitasi perencanaan prasaran wilayah dan geospasial
1 Dok
173,685
4 kali
120,930 4 kali
1 Dok
133,023 4 kali
173,685
146,325 4 kali
160,958 4 kali
177,054
2 dok
347,370
20 kali
738,290
70
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
c. Terlayaninya 05 Penyusunan masyarakat Masterplan Jaringan dalam Perpipaan Distribusi pengurusan izin Pelanggan PDAM pemanfaatan 1 06 01 17 Program ruang sesuai Pengendalian dengan Pem anfaatan peraturan Ruang daerah tentang 09 Penyusunan RTR Wilayah Pelaporan Advis Kabupaten Penggunaan Lahan beserta rencana rincinya d. Terlaksananya Pengelolaan data dan tindakan awal informasi bidang fisik terhadap dan prasarana pengaduan masyarakat 1 06 01 16 Program tentang Pem anfaatan pelanggaran di Ruang bidang penataan 06 Pelatihan aparat ruang, dalam dalam pemanfaatan waktu 5 (lima) ruang hari kerja.
Keluaran Dokumen Masterplan Jaringan Perpipaan Distribusi pelanggan PDAM
e. Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota.
13 Study Kelayakan Pengembangan Potensi Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Keluaran Dokumen Studi kelayakan Potensi pengembangan wisata dan pemanfaatan Jasa Lingkungan
11 Study Kelayakan Pewilayahan Administrasi Kabupaten Belitung
Keluaran Dokumen Study Kelayakan Pewilayahan Administrasi Kabupaten Belitung
2 Meningkatkan 2.1.1. Meningkatnya a. Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Data Data, Data, Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan Daerah Pembangunan daerah
1 06 01 15 Program Pengem bangan Data/Inform asi/ Statistik Daerah
Terkendalinya Pemanfaatan Ruang
Keluaran Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
1 dok
70%
75%
75%
1 Dok
1 Dok
64,250 1 Dok
Keluaran Dokumen Data dan Iformasi bidang fisik dan Prasarana Terfasilitasinya pengembangan wilayah
70%
75%
75%
Keluaran Jumlah peserta pelatihan GIS
80 orang
1 dok
250,000
-
-
75%
70,675 1 Dok
-
1 Dok
-
75%
75%
-
75%
1 dok
250,000
-
75%
-
85,516 1 Dok
94,068 1 Dok
94,068 5 Dok
486,319
150,000 1 Dok
150,000 1 Dok
150,000 1 Dok
150,000 5 dok
600,000
75%
-
160 orang
600,000
2 dok
693,620
1 dok
450,000
100%
-
-
75%
-
75%
80 orang
1 dok
-
77,742 1 Dok
300,000
313,855
1 dok
-
-
-
300,000
379,765
450,000
Bidang Litbang
Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan daerah
12 Penyusunan Data Keluaran Dokumen BDA, Statistik PDRB Kab dan PDRB Pembangunan Kec Kabupaten Belitung 13 Penyusunan Indeks Keluaran Dokumen IPM Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Belitung Penyusunan Data Keluaran Data Pembangunan Pembangunan Daerah Daerah
07 Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Penyusunan Indek Keluaran Dokumen indek Pembangunan Daerah Pembangunan Kabupaten Belitung Daerah
100%
100%
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
3 dok
182,230
3 dok
182,230
1 dok
86,730
3 dok
86,730
1 dok
118,000
1 dok
118,000
5 tahun
375,000
100,000 5 dok
400,000
1 tahun
75,000
1 tahun
1 dok
75,000
1 tahun
100,000 1 dok
75,000
1 tahun
100,000 1 dok
75,000
1 tahun
100,000 1 dok
75,000
71
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
b. Tersedianya publikasi informasi pembangunan
1 06 01 07 Program Peningk atan Prom osi Potensi Daerah
02 Promosi Pembangunan
2.1.2 Terwujudnya a. Persentase (%) kelembagaan tingkat SKPD yang pemenuhan proporsional kebutuhan dan sarana dan ketatalaksanaa prasarana n yang efektif aparatur dan efisien b. Cakupan Keterjangkauan Pelayanan Publik
1 06 01 01 Program Pelayanan Adm inistrasi Perk antoran
Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah 100%
100%
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
3 kali
862,362 3 kali
100%
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
Keluaran Frekuensi Promosi 950,000 3 kali
975,000 3 kali
980,000 3 kali
985,000 3 kali
985,000
18 kali
5,737,362
Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD 100%
100%
-
01 Penyediaan Jasa Surat Keluaran Tersedinya prangko, menyurat materai, jasa pengiriman surat
1 tahun
2,000
1 tahun
2,200
1 tahun
2,400
1 tahun
2,600
1 tahun
2,900
1 tahun
3,000
5 tahun
15,100
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran Tersedianya jasa Listrik, telepon dan Internet
1 tahun
100,000
1 tahun
110,000
1 tahun
121,000
1 tahun
133,100
1 tahun
146,410
1 tahun
146,410
5 tahun
756,920
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Keluaran Tersedianya surat izin Kendaraan dinas/operasional
1 tahun
9,000
1 tahun
9,900
1 tahun
11,200
1 tahun
11,500
5 tahun
41,600
07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan
Keluaran Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan
1 tahun
62,872
1 tahun
69,159
1 tahun
76,075
1 tahun
76,075
5 tahun
393,296
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
1 tahun
41,000
1 tahun
42,000
1 tahun
43,000
1 tahun
44,000
5 tahun
170,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Keluaran Tersedinya ATK
11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
Keluaran Tesedianya Barang cetak dan Penggandaan
12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran Tersedinya Komponen Listrik, lampu, baterai kering
1 tahun
51,960
1 tahun
57,156
1 tahun
60,000
1 tahun
66,000
1 tahun
72,600
1 tahun
79,860
1 tahun
87,846
1 tahun
87,846
5 tahun
454,152
1 tahun
45,100
1 tahun
49,610
1 tahun
54,571
1 tahun
60,028
1 tahun
66,031
1 tahun
66,031
5 tahun
341,371
1 tahun
16,500
1 tahun
18,500
1 tahun
19,900
1 tahun
21,900
1 tahun
24,000
1 tahun
25,000
5 tahun
125,800
10 Jenis
200,000
10 Jenis
200,000
10 Jenis
200,000
10 Jenis
200,000
40 jenis
800,000
5 Jenis
20,000
5 Jenis
20,000
5 Jenis
20,000
5 Jenis
20,000
20 jenis
80,000
1 tahun
8,300
1 tahun
9,000
1 tahun
10,000
1 tahun
10,000
5 tahun
51,700
13 Penyediaan peralatan Keluaran Tersedinya dan perlengkapan peralatan dan kantor perlengkapan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15 Penyediaan Bahan Keluaran Tersedia bahan Bacaan dan Peraturan bacaan Perundang-undangan
1 tahun
6,900
1 tahun
7,500
72
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
Penyediaan Bahan Logistik kantor
Keluaran tersedianya Logistik Kantor
17 Penyediaan Makanan Keluaran Tersedia makanan dan Minuman dan minuman
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 40 Penyediaan Perjalanan Dinas
Keluaran Tersedia biaya perjalanan dinas
19 Penyediaan Spanduk/Umbulumbul dan Bendera
1 tahun
Keluaran Tersedia biaya perjalanan dinas
36,000
1 tahun
8,000
1 tahun
9,000
1 tahun
10,000
1 tahun
11,000
4 tahun
38,000
1 tahun
39,600
1 tahun
43,560
1 tahun
47,916
1 tahun
52,708
1 tahun
52,708
5 tahun
272,491
1 tahun
400,000
1 tahun
400,000
1 tahun
400,000
1 tahun
400,000
1 tahun
400,000
4 tahun
2,000,000
1 tahun
400,000
1 tahun
400,000
Keluaran Tersedia , spandulumbul-umbul dan Bendera
1 tahun
12,000
1 tahun
13,200
2 tahun
25,200
20 Penyediaan Peralatan Keluaran Tersedia alat dan Kebersihan dan bahan kebersihan Bahan pembersih
1 tahun
10,000
1 tahun
11,000
2 tahun
21,000
1 tahun
91,488
1 tahun
115,000
5 tahun
700,488
100%
-
6 paket
391,755
3 Unit
688,710
21 Kesejahteraan Non PNS
1 06 01 02 Program Peningk atan Sarana dan Prasarana Aparatur
Keluaran Tersedia Pegawai Non PNS
1 tahun
118,000
1 tahun
121,000
1 tahun
125,000
1 tahun
130,000
Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD 100%
11 Pengadaan sarana dan prasarana
Keluaran Tersedia Sarana dan Prasarana
05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Keluaran Tersdia Kendaraan Dinas Opserasional
100%
100%
3 paket
186,550
1 Unit
229,570
3 paket
-
100%
-
100%
-
100%
-
205,205
1 Unit
229,570
1 Unit
229,570
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
-
10 Pengadaan Mebeler 2 jenis 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan Keluaran Terpeliharanya rutin/berkala Peralatan kantor peralatan gedung dan peralatan kantor gedung kantor
20,000 2 jenis
20,000 2 jenis
20,000 2 jenis
20,000 6 jenis
80,000
-
1 tahun
36,000
1 tahun
39,600
2 tahun
75,600
73
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
22 Pemeliharaan Keluaran Terpeliharanya rutin/berkala gedung gedung kantor kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeler
Keluaran Terpeliharanya meubeler
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Keluaran Terpeliharanya Kendaraan dinas operasionla
42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Keluaran Rehab Kantor Bappeda
44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Keluaran Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional
1 tahun
1 tahun
1 unit
46 Penyusunan DED Keluaran Dokumen DED Rehab Gedung Kantor
2.1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
a. Persentase 1 06 01 06 Program ketersediaan Peningk atan laporan progresif Pengem bangan kinerja dan Sistem Pelaporan keuangan SKPD C apaian Kinerja yang akuntabel dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Jumlah Peserta asitensi/bintek, sosialisasi perencanaan / Kebijakan pembangunan
2 Meningkatnya 2.2.1 Meningkatnya kapasitas tatakelola kelembagaan , aparatur ketatalaksana n dan Kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah
a. Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya
255,248
1 tahun
104,500
1 tahun
114,950
1 tahun
126,445
1 tahun
139,090
1 tahun
139,090
2 tahun
719,074
1 tahun
5,000
1 tahun
5,000
1 tahun
5,000
1 tahun
5,000
4 tahun
20,000
1 tahun
339,735
1 tahun
373,709
1 tahun
373,709
5 tahun
1,932,023
100%
7,000,000
1 unit
50,000
-
1 dok
46,990
-
100%
-
1 tahun
280,773
1 tahun
308,850
50%
5,000,000
50%
2,000,000
-
-
-
-
-
50,000
46,990
-
-
Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel 100%
Keluaran Tersedia Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
1 06 01 20 Program Peningk atan Kapasitas Kelem bagaan Perencaaan Pem bangunan Daerah 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam proses perencanaan pembangunan
1 06 01 05 Program Peningk atan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi
04 Fasilitasi Sumber Daya Aparatur
1 dok
95,000
100%
3 Dok
15,000 3 Dok
-
100%
16,500 3 Dok
-
Keluaran Jumlah Peserta Sosialisasi
Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bintek/semin ar/dll
100%
300 orang
6 Orang
90,330
6 Orang
6 Orang
350 orang
6 Orang
60,000
6 Orang
107,266
-
66,000
-
100%
18,150 3 Dok
-
400 orang
6 Orang
6 Orang
12,258
-
72,600
-
100%
19,965 3 Dok
-
500 orang
6 Orang
6 Orang
142,589
-
79,860
21,962 3 Dok
21,962
12 dok
-
500 orang
6 Orang
6 Orang
156,848
-
500 orang
156,848
-
87,846
113,538
6 Orang
87,846
2050 orang
666,139
6 Orang
-
36 orang
454,152
74
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
b. Persentase penanganan kasus kepegawaian
1 06 01 03 Program Peningk atan Disiplin Aparatur
persentase penanganan kasus kepegawaian
01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Keluaran Tersedia pakaian dinas dan khusus hari tetrtentu
06 Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya
Keluaran Tersedia pakaian dinas Harian
-
40 stel
-
40 Stel
17,000
40 Stel
18,700
-
-
40 Stel
20,570
40 Stel
22,500
-
24,890
40 Stel
30,000.00
120 stel
62,460
120 stel
71,200
75
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD 2013- 2018 , maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung , Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013
Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun pada akhir periode Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018
1
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat.
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
30 dok
2
Persentase (%) tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Persentase (%) ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
74
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun RPJMD 2018
Target Capaian Setiap Tahun
4
Ketersediaan Dokumen Pengembangan kebijakan fisik dan prasaran wilayah, sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya yang akuntabel
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
30 dok
5
Ketersediaan Dokumen pengembangan kelitbangan yang akuntabel
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
10 dok
6
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7
Terlaksananya penjaringan aspirasi 100% masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Program Pemanfaatan Ruang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Tahun 2013 8
9
10
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota.
Target Capaian Setiap Tahun
11
Ketersediaan Data Pembangunan Daerah
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
5 dok
12
Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
75%
80%
85%
90%
95%
95%
95%
13
Cakupan Keterjangkauan Pelayanan Publik
80%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
14
Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
76
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN BELITUNG
BAB VII PENUTUP
Renstra Bappeda Kabupaten Belitung 2013-2018 ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Belitung 2013-2018 sekaligus dasar dalam merencanakan pembangunan daerah yang partisipatif, terkoordinasi dan responsif dan mengendalikan pembangunan daerah selama lima tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sikap mental, tekad, semangat, komitmen, ketaatan dan disiplin aparatur dan dukungan masyarakat dan kalangan usaha. Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintahan serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan/kapasitas adalah: kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi
saja,
karena
secara
substansial
merupakan
pencerminan
tuntutan
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
dan
Penanaman
Modal
Kabupaten
Belitung
ini
dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
77