RENCANA STRATEGIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN TAHUN

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten

RENCANA STRATEGIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

TAHUN 2012 – 2017

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN I-1


KATA PENGANTAR

Rasa syukur dengan segenap kepasrahan dan keikhlasan selayaknya senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017 selesai disusun sesuai dengan rencana. Renstra ini merupakan dokumen sebagai bahan acuan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun (2012 – 2017), akan dijabarkan kedalam rencana–rencana tahunan, yang dituangkan dalam dokumen Rencana

Kerja

(Renja)

tahunan.

Seluruh

aparatur

berkewajiban

melaksanakan dan mengimplementasikan program–program sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini. Hal ini diperlukan untuk mendorong pencapaian target–target pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan dalam 5 tahun mendatang. Bahwa penyusunan Renstra ini telah mengacu pada kaidah–kaidah penyusunan Renstra sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Harapan kami semoga dokumen Renstra ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk menjadi dokumen perencanaan yang handal, rasional dan dapat dipercaya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, yakni : ”Menjadi Institusi Yang Handal Menuju Mantapnya Ketahanan Pangan

I-2


Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Sistem Penyuluhan Yang Efektif Untuk Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera”

Akhirnya, dengan tersusunnya dokumen ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat bekerja serta semoga sukses.

Serang,

Desember 2014

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI BANTEN

Ir. H. AGUS M. TAUCHID S, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19660219 199203 1 007

I-3


DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………………….. Daftar Isi ……………………………………………………………………………………… Daftar Gambar ……………………………………………………………………………… Daftar Tabel …………………………………………………………………………………

i iii v vi

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………… 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………… 1.2 Landasan Hukum …. ………………………………………………….. 1.3 Hubungan Antar Dokkumen ………………………………………… 1.4 Maksud dan Tujuan .…………………………………………………… 1.5 Sistematika Penulisan …………………………………………………

I-1 I-1 I-3 I-8 I-9 I-10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD …………………………………………… 2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi ………………………… 2.2 Sumber Daya SKPD …………………………………………………… 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Berdasar Renstra 2008-2012 ….. 2.3.1. Kondisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan …………… 2.3.2. Kondisi Distribusi dan Cadangan Pangan ………………….. 2.3.3. Kondisi Konsumsi dan Keamanan Pangan …………………. 2.3.4. Kondisi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

II-1 II-1 II-16 II-22 II-23 II-26 II-29 II-31 II-34

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …… 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ……………………………………………………….. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..………………………………………….. 3.3 Telaahan Renstra K/L…………………………………………………. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ……………………… 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………….

III-1

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN … 4.1 Visi dan Misi ……………………………………………………………… 4.2 Tujuan dan Sasaran ………………………………………………….. 4.3 Strategi dan Kebijakan ………………………………………………

IV-1 IV-1 IV-3 IV-4

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………… 5.1 Rencana Program dan Kegiatan ………………………………… 5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif …………………………………………………………………….

V-1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

VI-1

BAB VI

III-1 III-3 III-4 III-5 III-8

V-1 V-3

I-4


DAN SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 BAB VII

PENUTUP …………………………………………………………………………

VII-1

I-5


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten …………………………………

II-2

Gambar 2.2.

Peta Akses Pangan Provinsi Banten Tahun 2011 …………

II-24

Gambar 2.3.

Grafik Harga Rata-rata Beras Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten ………………………………………………………..

II-27

Gambar 2.4.

Grafik Harga Rata-rata Tepung Terigu, Gula dan Minyak Goreng Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten …………….

II-27

Gambar 2.5.

Grafik Harga Rata-rata Kedelai, Kacang Tanah dan Umbi Kayu Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten ………………..

II-28

Gambar 2.6.

Grafik Harga Rata-rata Daging Sapi, Telur Ayam, dan Telur Ayam Ras Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten …

II-28

I-6


DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Menurut Status dan GolonganTahun 2012 (Kondisi SOTK Lama) …………………

II-17

Tabel 2.2.

Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Menurut Tingkat PendidikanTahun 2012 (Kondisi SOTK Lama) ………………

II-17

Tabel 2.3.

Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012 (Kondisi Sesuai SOTK Lama) ……………………………………..

II-18

Tabel 2.4.

Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012 ………………….. …………………………………………………..

II-20

Tabel 2.5.

Ketersediaan Bahan Makanan Per Kapita Per Hari Provinsi Banten Tahun 2010 …………………………………………………..

II-23

Tabel 2.6.

Situasi Kabupaten/Kota Rawan Pangan di Provinsi Banten Berdasar FSVA Tahun 2011 ……………………………………….

II-25

Tabel 2.7.

Perkembangan Harga Pangan dan Capaian Stabilitas Harga Pangan Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten ……..

II-26

Tabel 2.8.

Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat di Provinsi Banten Tahun 2012 ……………………………………..

II-29

Tabel 2.9.

Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2005-2010 di Provinsi Banten ………………………………………………………..

II-30

Tabel 2.10.

Angka Keracunan Pangan Periode Jan – Des 2011 di Provinsi Banten ………………………………………………………..

II-30

Tabel 2.11.

Kelembagaan Penyuluh Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ………………………………………………………..

II-32

Tabel 2.12.

Kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten ...............................

II-32

Tabel 2.13.

Sumberdaya Penyuluh Tingkat Provinsi dan

II-33 I-7


Kabupaten/Kota Tahun 2012 ........................................ Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ………………………………………………………………..

IV-11

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 20122017 ………………………………………………………………………..

V-4

Tabel 6.1.

Indiktor Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ………………………………………….

VI-4

I-8


BAB 1 Pendahuluan 1.1.

LATAR BELAKANG Perangkat daerah mempunyai kewajiban dalam penyiapan rencana kerja

untuk jangka waktu lima tahunan, sebagaimana amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 (Bab 1, Pasal 1, Ayat 13) bahwa Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Pemerintah Daerah Provinsi Banten mendukung Pemerintah Pusat dan telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam melaksanakan aksi kemanusian, terutama mengatasi masalah kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi World Food Summit 1996 dan ditegaskan kembali dalam World Food Summir: five years later (WFS:fyl) 2001, serta Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015. Berdasar kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai salah satu SKPD di Provinsi Banten, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan I-9


dan penyuluhan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan serta berjalannya tugas dan fungsi koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten pada masa mendatang maka diperlukan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 20122017

juga

diharapkan

mampu

mendukung

dan

mewujudkan

pencapaian

pembangunan Provinsi Banten tahun 2007-2012 (sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012. Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan (Pasal 101 Perda Nomor 3 Tahun 2012). Bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan peran strategis dari koordinasi penyuluhan adalah bahwa : (1) penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara; (2) pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga I - 10


kelestarian lingkungan; dan (3) untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Badan Ketahananan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan, juga sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan dan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Banten untuk periode 2007-2012. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 dan bersifat indikatif.

1.2.

LANDASAN HUKUM Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun

2012-2017 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

I - 11


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

I - 12


12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

I - 13


22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

27. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 28. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

31. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;

33. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;

I - 14


34. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;

40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;

41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;

42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Ketahanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

43. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

45. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

46. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3);

I - 15


47. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 4);

48. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);

49. Peraturan

Gubernur

Nomor

9

Tahun

2010

tentang

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);

50. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 20112015;

51. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

52. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.294-Huk/2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten, yang direvisi dengan Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.542-Huk/2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten;

53. Keputusan Gubernur Nomor 501/Kep.415-Huk/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);

54. Keputusan Gubernur Nomor 504.05/Kep.106-Huk/2010 tentang Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Banten.

1.3.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka

I - 16


Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-SKPD. Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, serta berpedoman juga pada RPJPD tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN tahun 2010-2014. Renstra selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tersebut merupakan bahan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam pengendalian program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.4.

MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten

Tahun 2012-2017 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten

bersama

masyarakat

dan

stakeholders

lainnya

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan selama periode tahun 2012-2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.

I - 17


Adapaun tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1.

Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

2.

Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten;

3.

Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017;

4.

Terumuskannya

strategi dan kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017; 5.

Terumuskannya rencana program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017.

1.5.

SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun

2012-2017 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahiun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menyajikan tentang : latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten 2012-2017.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menyajikan tentang : 1) Tugas, fungsi dan struktur organisasi; 2) Sumber daya aparatur, asset/sarana/prasarana dan unit pelayanan lembaga; 3) Kinerja pelayanan berdasar Renstra periode 2008-2012; 4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

I - 18


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Bab ini menyajikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Katahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten; 2) Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 3) Telaahan Renstra K/L; 4) Telaahan rencana tata ruang wilayah; dan 5) Penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menyajikan tentang : visi, misi beserta tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang diharapkan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017. BAB V

RENCANA

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menyajikan tentang : rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 Bab ini mengungkapkan tentang indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan

dan

Penyuluhan

Provinsi

Banten

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

I - 19


BAB

2

Gambaran Pelayanan SKPD

1.6.

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Bagian ke-26, Pasal 100 sampai dengan Pasal 102). Kedudukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pasal 100, ayat 1 dan 2). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Pasal 101). Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, (Bagian ke-26, Paragraf 3, Pasal 102) adalah sebagai berikut: a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan : 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan. d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan : 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; I - 20


2. Sub Bidang Keamanan Pangan. e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan : 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan; 2. Sub Bidang Cadangan Pangan. f.

Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, membawahkan : 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; 2. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh.

g. Unit Pelaksana Teknis; h. Jabatan Fungsional. Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Lampiran XXVI PERDA No. 3 Tahun 2012) KEPALA BADAN SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub Bag Umum dan Kepegawaian

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

SUB BIDANG KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN

SUB BIDANG KERAWANAN PANGAN

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Sub Bag. Keuangan

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Sub Bag. Program, Evaluasi dan Pelaporan

BIDANG PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

SUB BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGA MAN PANGAN

SUB BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN

SUB BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUH

SUB BIDANG KEAMANAN PANGAN

SUB BIDANG CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM PENYULUH

UPT

Pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan dikluarkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Bab XXXII Pasal 633 – 650). I - 21


Sejalan dengan kedudukannya, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan (Pasal 101 Perda Nomor 3 Tahun 2012), meliputi meliputi bidang kertersediaan dan kerawanan pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan dan bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (Ayat 1 Pasal 634 Pergub Nomor 14 Tahun 2013). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; b. penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; c. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; d. pengarahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; e. perumusan fasilitasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; f.

perumusan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib;

g. perumusan ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; h. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; i.

perumusan monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

j.

pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. Sedangkan dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Badan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut: a.

merumuskan rencana strategis dan rencana kerja;

b.

merumuskan rencana program dan kegiatan Badan;

c.

merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

d.

mengarahkan penyelenggaraan

pelaksanaan dan

koordinasi

pelaksanaan

dan

urusan

pembinaan

pemerintahan

dalam dibidang

ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; e.

merumuskan fasilitasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; I - 22


f.

merumuskan pencapaian standar pelayanan minimal urusan wajib;

g.

merumuskan ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;

h.

mengembangkanpenganekaragaman konsumsi pangan;

i.

merumuskan monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

j.

merumuskan pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi;

k.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pergub Nomor 14

Tahun 2013 tersebut, Kepala Badan membawahkan: a. Sekretaris; b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; c. Kepala Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan; d. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; e. Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; f.

Unit Pelaksana Teknis Badan;

g. Jabatan Fungsional. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. perumusan

pengaturan,

pembinaan,

pengembangan

pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; f.

pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan; I - 23


g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan; b. menyiapkan

bahan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi,

pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; e. menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; f.

menyiapkan

bahan

kegiatan

kesekretariatan,

perlengkapan,

kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program; g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan; h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan; i.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

j.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris membawahkan ;

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan

inventaris barang dan aset Badan. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kerja sub bagian;

b.

melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

c.

melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

d.

melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e.

melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

f.

melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;

I - 24


g.

melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;

h.

melaksanakan fungsi kehumasan;

i.

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;

j.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris

dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian; b. melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Badan; c. melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN; d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan; e. melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; f.

melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajakpajak; h. melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Badan; i.

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

j.

melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;

k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

membantu

Sekretaris

dalam

melaksanakan

penyiapan

perumusan

programdan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian; b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan; c. melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara; d. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;

I - 25


e. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan

indikator keberhasilan

kegiatan Badan; f.

melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;

g. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan; i.

melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;

j.

melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;

k. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN ke Kabupaten/Kota; l.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Pergub Nomor 14

Tahun 2013 Pasal 634 ayat (4) huruf b), mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan

dalam

melaksanakan

pembinaan,

koordinasi, dan

evaluasi,

pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

bidang

ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; c. penyiapan bahan pengkoordinasian dan sinkronisasi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; e. penyiapan

bahan

penyusunan

dan

analisis

data

dasar

mengenai

ketersediaan dan akses pangan;

I - 26


f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan. Dalam

melaksanakan

fungsinya,

Kepala

Bidang

Ketersediaan

dan

Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; c. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; b. Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan. Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala

melaksanakan

Bidang

penyiapan

Ketersediaan

perumusan

ketersediaan dan akses pangan.

dan

kebijakan

Kerawanan dibidang

Pangan teknis

dalam

oprasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub

Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. b. c. d.

menyusun rencana kerja sub bidang; menyusun kebijakan ketersediaan dan akses pangan; melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar ketersediaan pangan; melaksanakan

pemantauan dan pengamanan ketersediaan serta akses

pangan;

e. melaksanakan analisis, pengembangan dan pemerataan ketersediaan dan akses pangan;

f. melaksanakan program dan kegiatan ketersediaan dan akses pangan; g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan ketersediaan dan akses pangan; I - 27


h. melaksanakan pengendaliaan dan evaluasi ketersediaan dan akses pangan; i. menyusun laporansesuai tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. menyusun kebijakan penanganan kerawanan pangan; c. melaksanakan survei, identifikasi dan pemetaan kerawanan pangan; d. melaksanakan pemantauan dan penanganan kerawanan pangan; e. melaksanakan analisis, pengembangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; f. melaksanakan program dan kegiatan penanganan kerawanan Pangan; g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanganan kerawanan pangan; h. melaksanakan pengendaliaan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan; i. menyusun laporansesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman

pangan dan

keamanan pangan.

Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; b. penyiapan

bahan

pembinaan,

pengembangan

dan

dansi

dan

penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; c. penyiapan bahan pengkoordinasian dan sinkronisasi bidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;

I - 28


e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis data konsumsi dan keamanan panganmeliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; f.

penyiapan

bahan

pelaksanaan

evaluasi,

supervisi

dan

pelaporan

kebijakanbidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Panganmempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; c. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang

konsumsi

dan

keamanan

pangan

meliputi

konsumsi

dan

penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; f.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan: a) Kepala

Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan b)

Kepala Sub Bidang

Keamanan Pangan. Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

konsumsi

dan

penganekaragaman pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. menyusun kebijakan konsumsi dan penganekaragaman pangan; c. melaksanakan survei dan mengidentifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan;

I - 29


d. melaksanakan

pemantauan, analisis dan pengembangan serta pemetaan

konsumsi dan potensi penganekaragaman pangan; e. melaksanakan program dan kegiatan konsumsi dan penganekaragaman pangan; f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan konsumsi dan penganekaragaman pangan; g. melaksanakan pengendaliaan dan evaluasi konsumsi dan penganekaragaman pangan; h. menyusun laporansesuai tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. menyusun kebijakan penanganan dan jejaring keamanan pangan; c. melaksanakan identifikasi, uji laboratorium, fasilitasi sertifikasi dan registrasi keamanan pangan;

d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penanganan keamanan pangan;

e. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi penanganan keamanan, mutu dan gizi pangan;

f. g. h. i.

melaksanakan program dan kegiatan penanganan keamanan pangan; melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanganan keamanan pangan; melaksanakan pengendaliaan dan evaluasi penanganan keamanan pangan; menyusun laporansesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (Pergub Nomor 14 Tahun

2013 Pasal 634 ayat 4 huruf d), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan;

I - 30


b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; c. penyiapan bahan pengkoordinasian dan sinkronisasi bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis data bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; f.

penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; c. menyiapkan bahan pembinaan,pengembangan dan pengendalian teknis bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; f.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan: 1) Kepala

Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan; dan 2) Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan. Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan

I - 31


penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan distribusi dan harga pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. menyusun kebijakan distribusi dan harga pangan; c. melaksanakan identifikasi distribusi dan harga pangan; d. melaksanakan

pemantauan, analisis dan pengembangan serta pemetaan

distribusi dan harga pangan; e. melaksanakan pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan f.

melaksanakan program dan kegiatan distribusi dan harga pangan;

g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan distribusi dan harga pangan; h. melaksanakan pengendaliaan dan evaluasi distribusi dan harga pangan; i. menyusun laporansesuai tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan

dan

penetapan

kebijakan

cadangan

pangan.

Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. menyusun kebijakan cadangan pangan; c. melaksanakan pendataan dan fasilitasi penguatan cadangan pangan; d. melaksanakan pemetaan, pemantauan dan analisis cadangan pangan; e. melaksanakan pengembangan jaringan dan pola cadangan pangan; f.

melaksanakan program dan kegiatan cadangan pangan;

g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan cadangan pangan; h. melaksanakan pengendaliaan dan evaluasi cadangan pangan; i.

menyusun laporansesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Pergub

Nomor 14 Tahun 2013 Pasal 634 ayat 4 huruf e), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;

I - 32


b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; c. penyiapan bahan pengkoordinasian dan sinkronisasi bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis data bidang penyuluh pertanian, perikanan

dan

kehutanan

meliputi

kelembagaan

penyuluhan

dan

pengembangan sumber daya manusia penyuluh; f.

penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Penyuluh Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluh pertanian, perikanan

dan

kehutanan

meliputi

kelembagaan

penyuluhan

dan

pengembangan sumber daya manusia penyuluh; c. menyiapkan bahan pembinaan,pengembangan dan pengendalian teknis bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; d. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; f.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, membawahkan: 1) Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; dan 2) Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang

I - 33


kelembagaan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. menyusun kebijakan kelembagaan penyuluhan; c. melaksanakan pendataan dan fasilitasi kelembagaan penyuluhan; d. melaksanakan

pemetaan,

pemantauan

dan

analisis

kelembagaan

penyuluhan; e. melaksanakan pengembangan jaringan dan pola kelembagaan penyuluhan; f.

melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan penyuluhan;

g. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan; i.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi kelembagaan penyuluhan;

j.

menyusun laporansesuai tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; c. melaksanakan pendataan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia penyuluh; d. melaksanakan pemetaan, pemantauan dan analisis pengembangan sumber daya manusia penyuluh; e. melaksanakan pengembangan jaringan dan pola pengembangan sumber daya manusia penyuluh; f.

melaksanakan pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh;

g. melaksanakan pengelolaan penerapan sertifikasi tenaga penyuluh swadaya dan swasta; h. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; i.

melaksanakan pengembangan kapasitas pengembangan sumber daya manusia penyuluh;

j.

melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;

I - 34


k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia penyuluh; l.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas membantu pimpinan dan

melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Badan, yang secara struktur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala (Esselon III). Kebutuhan jabatan struktural pada UPTB, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

1.7.

SUMBER DAYA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI BANTEN

Sampai dengan tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten masih melaksanakan SOTK menurut Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya aset/modal. Sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan.

Jumlah pegawai

Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten adalah sebanyak 64 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 75.00% atau 48 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 15.00% atau 16 orang berstatus Tenaga Kerja Sementara (TKS). Jumlah dan distribusi pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (48 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 30 orang (62.50%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup I - 35


lama). Golongan II dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang (20.83%). Sedangkan golongan IV berjumlah 8 orang (16.67%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2012 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 18 orang dari jumlah total PNS 48 orang atau sekitar 37.50%. Hal tersebut menunjukkan sudah memadainya kualitas sumber daya manusia pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan (PNS dan TKS) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 18 orang (28,13 %), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 7 orang (10,94 %), dan lulusan S1 sebanyak 24 orang (37.50%), sedangkan pegawai lulusan S2 sebanyak 15 orang (23,44 %). Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai Badan Ketahanan Pangan

dan

Penyuluhan

Provinsi

Banten

menurut

tingkat

serta

tingkat

pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Data tersebut adalah kondisi sumberdaya aparatur sampai dengan bulan Agustus 2012, yaitu kondisi sebelum adanya penambahan pejabat/pegawai struktural untuk mengisi Susunan Organisasi Perangkat Daerah

berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut nomenklature Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten berubah menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Perubahan nama SKPD tersebut diikuti dengan adanya perubahan susunan organisasi dan penambahan tugas, fungsi dan penambahan sumberdaya aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tabel 2.1. Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Menurut Status dan GolonganTahun 2012 (Kondisi SOTK Lama) NO

STATUS

GOLONGAN I

II

III

IV

JUMLAH

(%)

1. 2.

Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kerja Kontrak

0 0

10 0

30 0

8 0

48 0

75,00 0

3.

Tenaga Kerja Sementara

0

0

0

0

16

15,00

JUMLAH 0 10 30 8 64 Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, 2012

100

I - 36

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tabel 2.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Menurut Tingkat PendidikanTahun 2012 (Kondisi SOTK Lama) NO

STRUKTUR JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN SLTA

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Badan Kepala Bagian/ Bidang Kepala Seksi/ Sub Bidang Pelaksana TKS

1 9 8

JUMLAH

18

D1

D2

D3

JUMLAH S1 1 1

S2/S3 3

1 4

3

5

9

5 2

13 6

7 -

34 16

7

24

15

64

PERSENTASE (%) 28.13 10.94 37.50 23.44 Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, 2012

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sudah cukup tinggi, namun jika meninjau komposisi pegawai pada instansi saat ini, khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum memenuhi kondisi yang diharapkan. Adapun komposisi pegawai berdasar kuantitas dan kualitas pegawai sesuai kondisi saat ini (bulan Agustus 2012 masih berdasar SOTK Lama) dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3. Tabel 2.3. Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012 (Kondisi Sesuai SOTK Lama) NO 1. 2.

STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN Kepala Badan Sekretaris  Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  Kepala Sub Bagian  Pelaksana

 Sub Bagian Keuangan  Kepala Sub Bagian  Pelaksana

JUMLAH 1 1

KONDISI SAAT INI STATUS PENDIDIKAN PNS S1/ Perikanan PNS S2/ Manajemen

1 5

PNS PNS

1

TKS

SLTA S2 (Ekonomi Pertanian & Adm.Pemda), S1 (Pertanian & IT), SLTA S1 Ekonomi

1 5 2

PNS PNS TKS

S2/Manajemen S1/Manajemen, D3/Ekonomi S1 Sosial, SLTA

1 4 7 1

PNS PNS TKS PNS

S1 Ekonomi SLTA, S1 Sosial DIII, S1 S2/Manajemen

 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  Kepala Sub Bagian  Pelaksana 3.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan  Sub Bidang Ketersediaan

I - 37


NO

STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN dan Cadangan Pangan  Kepala Sub Bidang  Pelaksana

JUMLAH

KONDISI SAAT INI STATUS PENDIDIKAN

1 4 1

PNS PNS TKS

S2 Manajemen S1 Ekonomi, SMA -

1 3

PNS PNS

1 1

TKS PNS

S1 Pertanian SMA, S1 Sosial, S1 Pertanian SLTA S2 Manajemen

1 4

PNS PNS

S2 Manajemen S1 Sosial, D3 Gizi

1 3 2 1

PNS PNS TKS PNS

S2/ Magister Kesehatan S1/Ekonomi, SLTA, DIII Gizi D3 Administrasi, SLTA S1 Pemerintahan

1 3 1

PNS PNS TKS

S2/Manajemen S1/ SLTA S1

1 3 1 64

PNS PNS TKS PNS, TKS

 Sub Bidang Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan  Kepala Sub Bidang  Pelaksana 4.

5.

Kepala Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan  Sub Bidang Konsumsi  Kepala Sub Bidang  Pelaksana  Sub Bidang Mutu, Gizi dan Diversifikasi Pangan  Kepala Sub Bidang  Pelaksana Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan  Sub Bidang Distribusi Pangan  Kepala Sub Bidang  Pelaksana

 Sub Bidang Kelembagaan  Kepala Sub Bidang  Pelaksana REKAPITULASI

S1 Teknologi Pertanian S1/Sosial, D3 /SLTA SMU S2, S1, D3, SMU

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, 2012

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh personil SDM yang terampil dan ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai. Sampai dengan tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten belum memiliki bangunan kantor sendiri, yaitu status pinjam pakai pada Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Sech Nawawi Albantani, Palima, Curug, Banten. Sedangkan kondisi umum daya dukung kondisi sarana dan prasarana penunjang operasional pemerintahan dapat dikatakan telah cukup memadai, sehingga cukup membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

I - 38


sehingga tercapainya kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian. Sejalan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Perda Nomor 3 Tahun 2012), di mana Badan Ketahanan Pangan Daerah berubah menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Perubahan tersebut diikuti dengan

adanya penambahan tugas, fungsi dan personalia organisasi. Untuk menjalankan tugas dan fungsi koordinasi penyuluhan di Provinsi Banten, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana, sumberdaya aparatur, serta dukungan anggaran yang memadai. Harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan telah berjalan dan terealisasi, dengan dikembangkannya Web Site BKPD, yang beralamat di www.bkpd.banten.go.id.

Tetapi masih perlu

pengembangan lebih lanjut, terkait dengan pengelolaan sistem informasi berbasis komputer yang ditunjang oleh Sumber Daya Aparatur di bidang informasi teknologi (IT), daya dukung perangkat komputer yang mutakhir (software dan hardware), serta maintanance yang kontinu dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta disiplin pegawai pada tahun anggaran 2011, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten telah melengkapi sarana untuk fasilitas absensi dengan menggunakan sistem finger print. Fasilitas absensi ini telah efektif digunakan sejak Februari 2011. Berikut ini adalah rekapitulasi barang dan inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang tercatat di kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten (Tabel 2.4). Tabel 2.4. Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012 Kondisi Barang No

1 1 2 3 4

Nama/ Jenis Barang

2 Toyota Minibus (roda empat) Suzuki Minibus Carry (roda empat) Daihatsu Grand Max (roda empat) Honda Win (roda dua)

Jumlah Barang

Baik

4 6 2 1 4

5 √ √ √ √

Kurang Baik 6

I - 39

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Kondisi Barang No

Nama/ Jenis Barang

Jumlah Barang

1 2 4 5 Honda Supra (roda dua) 2 6 Yamaha Yupiter MX (roda dua) 2 7 Honda Vario (roda dua) 1 8 Lemari Besi 2 Pintu 2 9 Lemari Besi 2 Pintu 1 10 Lemari Loker 8 Kotak 1 11 Lemari Arsip Kaca Std 2 12 Lemari Besi Brankas 1 13 Filling Kabinet 4 Kotak 16 14 Laptop 17 15 PC Komputer 9 16 Printer 15 17 Lcd Infocus 3 18 White Board Double Face 5 19 Meja Rapat 3 20 Meja 1 Biro 5 21 Kursi Putar 1 Biro 5 22 Kursi Putar 1/2 Biro 29 23 Kursi 1 Biro 62 24 Kursi Hidrolic 10 25 Meja 1/2 Biro 63 26 AC Split 1 PK 12 27 Telp. Intern 4 28 Telp. Utama 1 29 UHP & Layar 3 30 TV 21" 1 31 Refrigerator (Kulkas Kecil) 1 32 Jam Dinding 2 33 Kamera Digital 4 34 White Board Double Face 6 35 Mesin Ketik Manual Uk. 275-18 1 36 Handycam 2 37 Rak Kayu Buku 7 38 Mesin Ketik Elektrik 2 39 Mesin Absensi (Finger Print) 1 Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Tahun 2012

Baik 5 √ √ √ √ V √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kurang Baik 6

Berdasarkan data di atas, jumlah perangkat komputer desk top sebanyak 9 unit dan laptop yang tersedia saat ini sebanyak 17 unit dengan kondisi yang baik, dimana bila dibandingkan dengan struktur jabatan yang berjumlah 14 orang (Kepala Badan, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian) menunjukkan kondisi

I - 40


kuantitas yang cukup memadai. Sejalan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah, struktur jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menjadi 1 (satu) orang kepala badan, 1 (orang) sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, dan 3 (tiga) orang kepala sub bagian, serta 11 (sebelas) orang kepala sub bidang. Dengan komposisi ini maka jumlah struktur jabatan menjadi 17 orang. Melihat komposisi tersebut, maka diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang handal dan memadai. Sampai dengan tahun 2012, kondisi prasarana dan sarana di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Sedangkan sarana dan prasarana kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten statusnya adalah pinjam pakai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Mengingat kondisi tersebut,

maka

perlu

adanya

percepatan

dukungan

bagi

pembangunan

gedung/kantor yang layak dan representatif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASAR RENSTRA 2008-2012 Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten tahun 2008-2012, yang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2007-2012, bahwa Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten melaksanakan agenda pembangunan di bidang perekonomian. Arah Kebijakan yang harus diimplementasikan adalah mewujudkan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Berbasisis Agribisnis, Aquabisnis dan Pariwisata.

Sedangkan Sasaran Arah

Kebijakan yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran

meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Daerah, melalui Program

Peningkatan Ketahanan Pangan.

I - 41


Sasaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya. Kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Indikator Kinerja Program antara lain : (1) Indeks Tingkat Kerentanan Pangan; (2) Indeks Akses Pangan dan Pendapatan Masyarakat; (3) Indeks Ketersediaan Pangan Daerah; dan (4) Indeks Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan. Secara umum, situasi ketahanan pangan di Provinsi Banten kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 cenderung semakin baik dan kondusif, ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan berikut: (1) Beberapa produksi komoditas pangan penting mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2008, dan khusus beras mulai tahun 2011 sudah mencapai swasembada bahkan surplus; (2) Fluktuasi harga-harga pangan lebih stabil, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar nasional pada saat Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru; (3) Pendapatan masyarakat meningkat, yang diukur dari nilai upah buruh tani dan upah pekerja informal di sektor industri; (4) Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah meningkat, yang ditunjukkan oleh semakin beragamnya kreativitas pemerintah daerah dalam menangani ketahanan pangan; dan (5) Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun. Keberhasilan pencapaian pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2008-2012 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 2.3.1. Kondisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Berdasarkan

Neraca

Bahan

Makanan

(NBM)

tahun

2010

bahwa

ketersediaan bahan makanan di Provinsi Banten adalah 431,31 kg per kapita per tahun atau 1.181,99 gram per kapita per hari. Komposisi berasal dari nabati 93,93% dan hewani 6,27 %. Jenis nabati yang paling banyak ketersediaannya adalah padi-padian dan buah-buah masing-masing sebesar 31,66 % dan 40,85 %. Ketersediaan bahan makanan dari hewani sebesar 6,27 % menunjukkan usaha sub sektor peternakan kurang diminati sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup baik. Ketersediaan bahan makanan per kapita per hari berdasarkan kelompok pangan tersaji secara lengkap pada Tabel 2.5.

I - 42


Kondisi ketahanan pangan dilihat dari dimensi ketersediaan pangan (FSVA, 2011) yang dicerminkan dari rasio normatif per kapita per hari terhadap ketersediaan pangan, Kabupaten Pandeglang (nilai rasio 0,322 ) dan Kabupaten Lebak (nilai rasio 0,409) memiliki kondisi sangat tahan, Kabupaten Serang (nilai rasio 0,538) dengan kondisi cukup tahan, kondisi agak rawan ditempati oleh Kabupaten Tangerang (nilai rasio 34,9), Kota Serang (nilai rasio 1,22), Kota Cilegon (nilai rasio 4,095) dan Kota Tangerang Selatan (nilai rasio 2,037). Tabel 2.5. Ketersediaan Bahan Makanan Per Kapita Per Hari Provinsi Banten Tahun 2010

Sumber : NBM Provinsi Banten tahun 2010

Gambar 2.2. Peta Akses Pangan Provinsi Banten Tahun 2011

I - 43


Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten, 2011

Dimensi akses pangan dan mata pencaharian dengan beberapa indikator (persentase penduduk miskin, persentase desa yang bisa dilalui kendaraan roda empat dan akses listrik) menunjukan hasil yang lebih baik, tidak

terdapat

kabupaten dan kota yang berada pada kondisi sangat rawan, cukup rawan dan agak rawan. Kondisi terbaik sangat tahan ditempati oleh Kota Tangerang (nilai komposist 5,67), cukup tahan ditempati oleh 5 kabupaten dan kota lainnya (nilai komposit 5), kondisi agak tahan ditempati oleh Kabupaten Lebak (nilai komposit 4,0) dan Kabupaten Pandeglang (nilai komposit 3,67). Dimensi kerentanan pangan yang dicerminkan oleh indikator persentase daerah berhutan, areal tanaman padi yang mengalami puso dan areal lahan yang terdegradasi, memberikan gambaran yang relatif tidak terlalu bervariatif, kondisi agak tahan terjadi di Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang (nilai indeks komposit 4,33), Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (nilai komposit 4,00), Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang selatan (nilai komposit 3,67), sedangkan Kota Tangerang menyandang kondisi agak rawan dengan nilai indeks komposit 3,33.

Tabel 2.6. Situasi Kabupaten/Kota Rawan Pangan di Provinsi Banten Berdasar FSVA Tahun 2011 INDEK NO KABUPATEN/KOTA KOMPOSIT KETERANGAN GABUNGAN 1.

Kabupaten Serang

4.3

Agak Tahan

2.

Kota Serang

4.0

Agak Tahan

3.

Kota Cilegon

3.5

Agak Tahan

4.

Kabupaten Pandeglang

4.2

Agak Tahan

5.

Kabupaten Lebak

4.4

Agak Tahan

I - 44


6.

Kabupaten Tangerang

3.9

Agak Tahan

7.

Kota Tangerang

3.5

Agak Tahan

8.

Kota Tangerang Selatan

3.6

Agak Tahan

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bante, 2011

Berdasarkan

indikator

dalam

kerawanan

pangan

wilayah-wilayah

dikelompokkan dalam 6 prioritas, yaitu dari Prioritas 1 sampai Prioritas 6. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang lebih tahan pangan.

Penyebab

terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan yang termasuk katagori Prioritas 1, 2 dan 3. Indikator kerawananan pangan untuk prioritas ke 3 adalah : (1) Masih banyaknya perempuan buta huruf; (2) Banyaknya balita underweight; (3) Rendahnya akses terhadap air bersih; (4) Banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (5) Rendahnya akses terhadap listrik. Berdasarkan indikator ketersediaan pangan, secara umum Provinsi Banten masuk dalam kategori 2 yaitu cukup rawan untuk ketersediaan pangan. Empat Wilayah kota di Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kota Serang dan Kota Cilegon) merupakan daerah perkembangan perkotaan yang pesat sehingga titik perkembangan bidang usaha bergeser pada sektor non pertanian, maka adalah hal yang wajar jika keempat wilayah perkotaan tersebut berada pada status “sangat rawan” (merah) ditinjau dari aspek produksi pangan. Empat Wilayah kabupaten lainnya berada pada status yang bervariasi dari “agak rawan ” sampai dengan “sangat tahan ”.

Kabupaten Tangerang perlu mendapatkan perhatian

serius dalam sektor produksi pertanian. Hal ini sangat penting guna peningkatan ketersediaan pangan wilayah yang berada pada posisi “agak rawan” dan juga berfungsi untuk mendukung perkembangan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di masa yang akan datang. 2.3.2. Kondisi Distribusi dan Cadangan Pangan Kondisi umum distribusi dan pasokan pangan di wilayah Provinsi Banten, yang berpengaruh terhadap stok, pasokan dan harga bahan pangan kebutuhan masyarakat bersumber dari produksi setempat, pasokan bahan pangan dari luar serta pemberian/hibah kepada masyarakat. Perkembangan Harga Pangan dan I - 45


capaian stabilitas harga pangan tahun 2008-2011 di Provinsi Banten tersaji dalam tabel 2.7. Tabel 2.7. Perkembangan Harga Pangan dan capaian stabilitas harga pangan tahun 2008-2011 di Provinsi Banten

Provinsi Banten No

Tahun

Komoditas Varitas / Jenis

Satuan

2

PERHITUNGAN NILAI CAPAIAN STABILISASI HARGA PANGAN

2008

2009

2010

2011

3

4

5

6

7

8

- Beras IR 1

kg

5,288

5,378

6,838

7,459

- Beras IR 2

kg

4,895

5,187

6,290

6,933

- Beras IR 3

kg

4,702

5,006

5,618

kg

4,337

4,896

kg

7,865

kg

Rata-rata Maks.

Real Target Capaian Koevisien CV

Min.

Stdev

9

10

11

6,241

7,459

5,288

1,079.06

17.29

5

(145.8)

5,826

6,933

4,895

951.48

16.33

5

(126.6)

6,441

5,442

6,441

4,702

767.33

14.10

5

(82.0)

5,016

5,655

4,976

5,655

4,337

541.04

10.87

25

156.5

7,670

6,920

7,745

7,550

7,865

6,920

427.60

5.66

25

177.3

1,361

1,792

1,663

2,148

1,741

2,148

1,361

325.85

18.72

25

125.1

kg

12,207

12,889

12,412

16,158

13,416

16,158

12,207

1,850.14

13.79

25

144.8

- Cabe Merah Besar

kg

14,174

14,801

22,909

21,393

18,319

22,909

14,174

4,475.35

24.43

25

102.3

- Cabe Rawit

kg

11,953

11,244

16,442

20,362

15,000

20,362

11,244

4,251.27

28.34

25

86.6

kg

10,581

9,388

12,371

15,853

12,048

15,853

9,388

2,817.13

23.38

25

106.5

kg

11,953

7,608

6,435

7,398

8,349

11,953

6,435

2,456.87

29.43

10

(94.3)

- Gula Pasir Lokal (SHS-1)

kg

6,466

8,509

7,724

10,547

8,311

10,547

6,466

1,711.57

20.59

5

(211.9)

- Gula Pasir Eks Import

kg

6,390

6,458

5,376

10,629

7,213

10,629

5,376

2,330.42

32.31

5

(446.1)

10 MINYAK GORENG - Minyak Goreng Bimoli Botol

620 ml

13,310

12,180

10,779

8,037

11,076

13,310

8,037

2,275.43

20.54

5

(210.9)

kg

10,184

7,715

8,913

10,019

9,208

10,184

7,715

1,143.96

12.42

5

(48.5)

- Daging Sapi Murni

kg

52,088

55,566

57,991

64,499

57,536

64,499

52,088

5,236.13

9.10

10

109.0

- Daging Ayam Ras

kg

20,521

21,840

22,525

24,689

22,394

24,689

20,521

1,741.62

7.78

10

122.2

kg

13,232

13,422

14,307

15,484

14,111

15,484

13,232

1,028.01

7.28

10

127.2

1

12

13

14

Keterangan

15

A. BAHAN PANGAN NABATI 1

BERAS

2

JAGUNG

3

KEDELAI

4

UBI KAYU

5

KACANG TANAH Kacang Tanah Wose Kering

- Jagung Kuning Pipilan

- Kedelai Wose Kering Lokal

- Umbi Basah

B. HOLTIKULTURA 6

7

CABE MERAH

BAWANG MERAH Bawang Merah Kering

C. BAHAN PANGAN PABRIKAN 8

TEPUNG TERIGU

9

GULA PASIR

- Segi Tiga Biru

-

Minyak Goreng Curah (tanpa merk)

D. BAHAN PANGAN HEWANI 11 DAGING

12 TELUR - Telur Ayam Ras

Sumber : Dari berbagai sumber (diolah), 2012

Gambar 2.3.RATA-RATA Grafik Harga Rata-rata Beras Tahun 2008-2011 HARGA BERAS TAHUN 2008-2011 di Provinsi Banten

DI PROVINSI BANTEN

8,000

7,000 6,000

RP.

Sumber : Dari 5,000berbagai sumber (diolah), 2012 4,000

3,000 2,000

1,000

I - 46



Gambar 2.4. Grafik Harga Rata-rata Tepung Terigu, Gula dan Minyak Goreng Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten



Gambar 2.5. Grafik Harga Rata-rata Kedelai, Kacang Tanah dan Umbi Kayu Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten

I - 47



Gambar 2.6. Grafik Harga Rata-rata Daging Sapi, Telur Ayam, dan Telur Ayam Ras Tahun 2008-2011 di Provinsi Banten


Tabel 2.8. Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat di Provinsi Banten Tahun 2012 URAIAN Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab./Kota : 1. Kab. Serang 2. Kab. Pandeglang 3. Kab. Tangerang 4. Kab. Lebak

CADANGAN PANGAN (TON) 200 100 100 100 100

PEMANFAATAN (TON) 70 50 60 50

KETERANGAN Beras disimpan di BULOG Disimpan di BULOG, telah disalurkan untuk bantuan masyarakat akibat banjir, nelayan yg tidak melaut

I - 48

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten 5. Kota Serang 6. Kota Cilegon 7. Kota Tangerang 8. Kota Tangerang Selatan Pemerintah Provinsi (Dana APBD TA. 2011) : 1. Kerjasama dengan BULOG 2. Kerjasama dengan GAPOKTAN (10) Pemerintah Kab./Kota (APBD Kab./Kota) 1. Kab.Tangerang 2. Kota Cilegon Cadangan Pangan Masyarakat (APBD dan APBN TA. 2011) 1. Lumbung Pangan (30) 2. LDPM (25)

100 100 100 100

22,5 -

124 79

2 -

36 43

-

100 89

-

(gangguan cuaca), putting beliung

angin

Bantuan nelayan: Kota Serang, Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, dan Kab. Tangerang

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten, (Februari 2012)

2.3.3. Kondisi Konsumsi dan Keamanan Pangan Indeks komposit penyerapan pangan secara keseluruhan Provinsi Banten termasuk pada “ agak tahan “ . Tingkat konsumsi protein Provinsi Banten pada tahun 2010

sudah mencapai 59,98 gr/kap/hr, berada diatas tingkat konsumsi

anjuran sebesar 52 gr/kap/ hr, (WNPG,2004). Tingkat konsumsi energi masyarakat Banten, baik perkotaan maupun perdesaan relatif sama yaitu sebesar 1.957 Kkal/Kap/hari, keadaan ini sedikit dibawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000

Kkal/kap/hari,

(WNPG,

2004).

Dimensi

penyerapan

pangan

atau

pemanfaatan pangan, dibangun oleh lima indikator (berat badan balita dibawah standar, angka kematian bayi, akses penduduk pada air bersih, persentase penduduk yang dilayani puskesmas, dan rasio jumlah dokter terhadap kepadatan penduduk), Kota Tangerang Selatan (indeks komposit 4,8) memiliki kondisi cukup tahan, sementara agak tahan

terdapat di

Kabupaten Tangerang dan Kota

Tangerang (indeks komposit 4,4) , Kota Serang, Kota Cilegon (indeks komposit 3,4), kondisi agak rawan dengan nilai komposit 3, terdapat di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Adapun perkembangan konsumsi pangan untuk kebutuhan energi dan protein dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tabel 2.9. Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2006 – 2011 di Provinsi Banten

I - 49


NO

1.

PERKEMBANGAN KONSUMSI PER KAPITA PER HARI

URAIAN

Energi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1927

2015

2038

1958

1957

1988

53.66

57.65

57.43

59.17

59.98

56.25

74.9

82.8

81.9

78.8

80.6

77.3

(Kkal/kap/har) 2.

Protein (Gram/kap/har)

Skor PPH

Sumber : Neraca Bahan Makanan Provinsi Banten, 2011 Keamanan pangan adalah Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkainan cemaran biologis, kimiawi dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (Bab 1, Pasal 1, Butir 4 UU No VII/1996 tentang Pangan). Tabel 2.10. Angka Keracunan Pangan Periode Jan – Des 2011 di Provinsi Banten NO

KABUPATEN/KOTA

JENIS KERACUNAN

JUMLAH KASUS

MENINGGAL

1.

Kabupaten Serang

Keracunan makanan

26

0

2.

Kota Serang

Keracunan makanan

47

0

3.

Kota Cilegon

-

0

0

4.

Kabupaten Pandeglang

-

0

0

5.

Kabupaten Lebak

Keracunan makanan

65

0

6.

Kabupaten Tangerang

Keracunan makanan

525

0

7.

Kota Tangerang

Keracunan makanan

7

0

8.

Kota Tangerang Selatan

-

0

0

630

0

JUMLAH

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2011 2.3.4. Kondisi Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada

abad

21

dengan

isu

globalisasi,

desentralisasi,

demokratisasi,

dan I - 50


pembangunan berkelanjutan, maka sistem penyuluhan sebagai upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia dan kelembagaan yang andal untuk mewujudkan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang

tangguh,

produktif,

efisien,

dan

berdaya

saing

sehingga

dapat

menyejahterakan seluruh masyarakat. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada dasarnya, kelembagaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdiri atas kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Dalam implementasinya telah ditempuh berbagai kebijakan salah satunya melalui revitalisasi penyuluhan dengan menata kembali kelembagaan penyuluhan dan pengembangan

SDM

penyuluh,

upaya

peningkatan

dan

pemanfaatan

sarana/prasarana penyuluhan serta penyusunan programa penyuluhan yang efektif dan efisien. Sampai dengan tahun 2011, kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat provinsi secara struktural melekat pada masing-masing SKPD secara sektoral.

Kelembagaan penyuluhan pertanian ada pada Dinas Pertanian dan

Peternakan, penyuluhan perikanan ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan penyuluhan kehutanan ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, maka pemerintah Provinsi Banten melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah merubah nomenklature Badan Ketahanan Pangan Daerah menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Sehingga sejak

diundangkannya Perda tersebut tugas dan fungsi koordinasi penyuluhan tingkat provinsi dalaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sementara itu kondisi kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten dan kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan di I - 51


Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 2.11. dan Tabel 2.12. Tabel 2.11. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 1.

KABUPATEN/ KOTA Kabupaten Serang

2. 3.

Kota Serang Kota Cilegon

4.

Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak

NO.

5. 6.

NAMA KELEMBAGAAN Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat -

Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Sumber : Pusdatin Kementan, 2010

7. 8.

SK PEMBENTUKAN Perda

KET.

Perda Perda Perda Perda

Tabel 2.12. Kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KABUPATEN/ KOTA Kabupaten Serang Kota Serang Kota Cilegon Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan JUMLAH Sumber : Distanak Provinsi Banten, 2012

JUMLAH KECAMATAN 28 6 8 35 28 32 13 6 156

JUMLAH BPP

KET.

27 6 9 23 10 1 76

Terkait dengan sumberdaya penyuluh, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006

tentang

menyatakan

Sistem

Penyuluhan,

Pertanian,

Perikanan,

dan

Kehutanan

bahwa Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh

kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga I - 52


yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Sampai dengan tahun 2012 kondisi sumberdaya penyuluh di Provinsi Banten dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Sumberdaya Penyuluh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 NO. I. 1. 2. 3. II.

PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA Tingkat Provinsi Penyuluh Pertanian Penyuluh Perikanan Penyuluh Kehutanan Tingkat Kab./Kota Penyuluh Pertanian

JUMLAH (Orang) 4 8 1

STATUS PENYULUH

KETERANGAN

PNS PNS PNS

238 421 57 306

PNS THL-TBPP*) Honorer Swadaya

Penyuluh Perikanan

23 45 50

PNS PPTK**) Swadaya

Penyuluh Kehutanan

48 12

PNS Penyuluh Revit

322 421 45 57 356 12

PNS THL-TBPP PPTK Honorer Swadaya Peny. Revit

JUMLAH

Kab. Serang ((PNS : 55 org, THL : 94 org), Kota Serang (PNS : 12 org, THL : 3 org), Kota Cilegon (THL : 13 org), Kab. Pandeglang (PNS : 92 org, THL : 137 org), Kab. Lebak (PNS : 31 org, THL : 101 org, Honorer : 57 org), Kab. Tangerang (PNS : 42 org, THL : 64 org), Kota Tangerang (THL : 5 org), Kota Tangsel (PNS : 6 org, THL : 4 org) Kab. Pandeglang (PNS :18 org, PPTK : 6 org), Kab. Lebak (PNS : 7 org, PPTK : 1 org), Kab. Serang (PPTK : 9 org), Kota Serang (PPTK : 6 org), Kota Cilegon (PPTK : 1 org), Kab. Tangerang (PPTK : 8 org), Kota Tangerang (PPTK : 4 org); Kota Tangsel (PPTk : 3 org). Kab. Serang (7 org, 4 org Revit), Kab. Lebak (21 org, 4 org Revit), Kab. Pandeglang (20 org, 4 org Revit) Swadaya : Kab. Serang (Pertanian :118 org, Perikanan : 20 org), Kota Serang (39 org), Kota Cilegon (2 org), Kab. Pandeglang (Pertanian : 35 org, Periakan : 20 org), Kab. Lebak (Pertanian : 45 org, Perikanan : 10 org), Kab. Tangerang (60 org), Kota Tangerang (3 org), Kota Tangsel (4 org)

JUMLAH TOTAL 1.213 Sumber : Distanak, Dishutbun, dan DKP, 2012 *) THL-TBPP : Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian **) PPTK : Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Isu strategis Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD 20122017 salah-satunya adalah isu ketahanan pangan yang menjelaskan “bahwa I - 53


Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas”. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten memandang isu tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten sesuai tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis bahwa tantangan dapat berasal dari internal dan ekternal. Tantangan yang berasal dari internal antara lain: (1) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta belum didukung sepenuhnya dengan kualitas aparatur yang memadai dan professional; (2) belum memadainya ketersedian (kecukupan) dan daya dukung sarana dan prasarana kerja; (3) belum optimal dalam koordinasi internal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah; (4) masih terbatasnya ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi secara lengkap dan akurat; (5) belum tepat jadwal dan proses perencanaan sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang diinginkan, sehingga terjadi keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan; (6) masih lemahnya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara tepat dan terarah baik jangka menengah maupun tahunan daerah. Sementara tantangan yang berasal dari ekternal antara lain : (1) alih fungsi lahan, pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan; (2) dalam hal distribusi, pasokan,

harga

dan

akses

pangan,

Provinsi

Banten

merupakan

baffer

area/penyangga Ibu Kota, sehingga menjadi ancaman bagi stabililisasi harga dan ketersediaan, serta alur tata niaga; (3) dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan; (4) bahwa secara sosial dan budaya pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada paradima “belum makan kalau belum makan nasi”, menjadi ancaman bagi pengembangan diverifikasi pangan. I - 54


Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam 5 (lima) tahun ke depan juga dapat diidentifikasi berdasarkan internal dan ekternal. Peluang pengembangan pelayanan secara internal dapat di definisikan sebagai kekuatan bagi lembaga dalam kesempatan untuk meningkatkan pelayanan. Peluang ini antara lain : (1) legalitas lembaga/instansi di bidang pembangunan ketahanan pangan; (2) kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sangat mendukung dalam pembangunan ketahanan pangan; (3) kejelasan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi; (4) ketersediaan SDM (aparatur) secara struktural; (5) kewenangan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten yang berasal dari faktor ekternal antara lain : (1) dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi SDA di wilayah Provinsi Banten dikelola secara optimal; (2) dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan baffer area/penyangga Ibu Kota, sehingga berpeluang dalam pengembangan ekonomi masyarakat; (3) semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang pada percepatan perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini merupakan momentum bagi pengembangan diverifikasi pangan; (4) pengembangan

jejaring

kerjasama

dengan

dunia

usaha/perbankan

dan

masyarakat, merupakan peluang bagi pemantapan ketahanan pangan; dan (5) penguatan

kelembagaan

ketahanan

pangan

pemerintah

dan

masyarakat,

berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

I - 55


BAB 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Kemandirian pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan merupakan aspek paling strategis bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk besar. Kemandirian dan ketahanan pangan terkait erat dengan kemandirian dan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan. Tantangan peningkatan kemandirian pangan berkaitan dengan permintaan kebutuhan pangan yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraan. Sementara dari sisi penyediaan, dihadapkan pada permasalahan ketersediaan sumberdaya pertanian terutama sumberdaya lahan dan air. Di samping itu, kemandirian dan ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya pendistribusian pangan dan konsumsi pangan masyarakat. Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus

naik

sejalan

dengan

pertumbuhan

penduduk

sehingga

dibutuhkan

ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Pembangunan ketahanan

pangan

dari

sisi

aspek

ketersediaan

dituntut

untuk

mampu

meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas. Adapun fenomena yang terjadi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah masih tingginya kekurangan pangan diperdesaan pada musim paceklik, terjadinya fluktuasi harga pangan, rendahnya produksi padi, daging sapi, jagung kedelai, dan gula dan impor bahan pangan yang masih tinggi. Sedangkan

I - 56


tantangan kedepannya adalah diperkirakan konsumsi pangan masyarakat meningkat dan berkurangnya faktor produksi pertanian serta produktivitas lahan yang terus menurun. Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem distribusi pangan, dan sub sistem keamanan pangan merupakan tantangan dan permasalahan yang kompleks. Permasalahan dan tantangan yang akan terus dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya alam, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha dibidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta masih bersarnya proporsi penduduk miskin. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 10.644.030 jiwa yang terdiri dari 5.440.783 orang laki-laki dan 5.203.247 orang perempuan. Laju pertumbuhan ratarata penduduk Banten sebesar 2,80% dengan kepadatan penduduk 1.102 orang/km².

Peningkatan

jumlah

penduduk

terutama

disebabkan

adanya

pertumbuhan secara alami dan faktor migrasi yang positif (perpindahan penduduk dari luar daerah masuk ke wilayah Banten relatif lebih banyak dengan yang ke luar daerah). Sejalan dengan betambahnya jumlah penduduk di Provinsi Banten ini membawa konsekuensi pada permintaan bahan pangan yang terus meningkat. Hal ini juga didorong oleh adanya peningakatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan, serta sebagai akibat meningkatnya aktifitas masyarakat yang menuntut penyediaan pangan yang cukup dan bermutu. Pada sisi lain kemampuan dan daya dukung sumberdaya alam untuk menyediakan pangan semakin berkurang, sebagai akibat tekanan penduduk dan persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus mengambil peran aktif terutama dalam penyediaan prasarana fisik seperti transportasi, pengairan, penyediaan air bersih, kesehatan dan pendidikan, serta melalui pelaksanaan sistem penyuluhan yang efektif dan efisien sebagaiman amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah masih menghadapi kendala antara lain adanya keterbatasan sumber pembiayaan dan adanya tuntutan untuk I - 57


peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai pungutan dan retribusi yang mengakibatkan produksi biaya tinggi sehingga mengurangi daya saing produk pangan di pasaran. Dengan adanya permasalahan ini perlu adanya program terobosan skala prioritas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, sebagian besar organisai petani baik kelompok tani (Poktan) maupun

gabungan

kelompok

tani

(Gapoktan)

berorientasi

hanya

untuk

mendapatkan fasilitas pemerintah. Belum sepenuhnya organisasi petani diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Kedepan, organisasi petani untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat beintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dapat diidentifikasi antara lain : (1) Permasalahan Ketersediaan dan Kerawananan Pangan; (2) Permasalahan Distribusi dan Cadangan Pangan; (3) Permasalahan Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan (4) Permasalahan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bhakti 2012-2017

adalah “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan

Taqwa”. Sementara misinya adalah : (1) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan; (2) Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; (3) Peningkatan

Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya

Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI; (4) Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan

I - 58


Kabupaten/Kota yang Selaras; (5) Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintah Daerah yang Berwibawa, Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Misi yang terkait dengan pembangunan bidang ketahanan pangan adalah misi nomor 2 (dua) yaitu Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Dengan

sasaran

yang

ingin

dicapai

adalah

terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah : (1) Meningkatkan kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi dan kandungan bahan pangan yang cukup memadai; (2) Menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras; (3) Memperkuat kelembagaan pengelola stock pangan Banten; dan (4) Meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan input (faktor industri) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen. Dengan arah kebijakan antara lain : (1) Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok (beras, jagung dan kedelei); (2) Meningkatnya

keanekaragaman

pangan

alternatif,

untuk

mengurangi

ketergantungan terhadap bahan pangan pokok; (3) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen; (4) Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan; (5) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras; dan (6) Meningkatnya kualitas dan pengendalian keamanan pangan. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan sebagaimana yang telah diidentifikasi di atas.

3.3

TELAAHAN RENSTRA K/L Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang

dalam Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 adalah “Menjadi institusi yang handal,

aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan” Sementara misinya adalah

:

(1)

Peningkatan

kualitas

pengkajian

dan

perumusan

kebijakan I - 59


pembangunan ketahanan pangan; (2) Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional; (3) Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; dan (4) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Tujuan yang ditetapkan antara lain : (1) Meningkatkan ketersediaan pangan dengan

mengoptimalkan

sumber

daya yang dimilikinya/dikuasainya secara

berkelanjutan; (2) Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; (3) Mengembangkan sistim distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat; (4) Memepercepat penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita; (5) Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar. Dengan sasaran strategis yaitu : (1) Ketersediaan energi perkapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gr/hari; (2) Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun; (3) Jumlah konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari; (4) Konsumsi beras pertahun menurun sebesar 1,5% yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi

peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat

yang

diindikasikan dengan skor pola pangan harapan tahun 2014 sebesar 93,3; (5) Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan harga yang terjangkau oleh masyarakat; (6) Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kab/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa; (7) Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat; dan (8) Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.4

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH I - 60


Arah penataan ruang dari Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut : (1) Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan Jabodetabekjur untuk

mendorong pengembangan

Pusat

Kegiatan Nasional

Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya; (2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan untuk memberikan

pelayanan pengembangan sub pusat

perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang; (3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya; (4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpulsimpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan; (5) Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat di sekitarnya; (6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya : a) Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air; b) Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya; c) Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya; d) Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air; e) Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan f) Pembangunan prasarana drainase; (6) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan

Jabodetabekjur

diarahkan

dikembangkan

secara

terpadu

melalui

kerjasama antar daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya (7) Zona Penyangga dalam

kawasan

budi

daya

mempunyai

potensi

untuk

reklamasi

yang

penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap dengan koefisien zona terbangun I - 61


antara 40% - 45% dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan. Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sedangkan provinsi memberikan arahannya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH Publik, dimana pemerintah yang harus mengadakan baik pembebasan

lahannya

maupun

komponen

penunjangnya,

dan

(2)

10%

dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain berfungsi sebagai paruparu kota dan bersisoalisasi, juga untuk evakuasi bencana. Ekosistem wilayah Banten pada dasarnya terdiri dari : (a) Lingkungan Pantai Utara yang merupakan ekosistem sawah irigasi teknis dan setengah teknis, kawasan pemukiman dan industri; (b) Kawasan Banten Bagian Tengah yang merupakan kawasan pertanin dan perkebunan, sebagian berupa pemukiman perdesaan; (c) Kawasan Banten Selatan merupakan kawasan lindung Gunung Halimun Salak, Kendeng hingga Malingping, Bayah berupa pegunungan yang menyimpan potensi sumber daya alam. DAS Cibaliung-Malingping merupakan cekungan sumber air; (d) Banten Bagian Barat (DAS Cidano dan lereng Gunung Karang-Aseupan dan Pulosari sampai DAS Ciliman wilayah Pandeglang dan Serang Bagian Barat) yang kaya akan potensi air, merupakan kawasan pertanian; dan (e) Ujung Kulon sebagai Taman Nasional Konservasi Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus). Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis, yaitu sebagai jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagian wilayah timur meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menjadi hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta.

I - 62


Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayah merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten terbagi ke dalam

enam DAS, yaitu: (a) DAS

Cisadek-Cikuningan, yang meliputi wilayah bagian Selatan Kabupaten Pandeglang; (b) DAS Cibaliung-Cibareno, yang meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak; (c) DAS Ciujung-Cidurian, yang meliputi

wilayah Kabupaten Lebak dan

Kabupaten Serang; (d) DAS Cidano, yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang; (e) DAS Ciliman-Cilemer, yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak dan wilayah barat Kabupaten Pandeglang; dan (f) DAS Cisadane-Ciliwung, yang meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh Angin Moonson dan gelombang La Nina. Cuaca didominasi oleh Angin Barat dari Samudra Hindia dan Angin Asia di musim penghujan serta Angin Timur pada musim kemarau. Selama tahun 2009, suhu udara di Banten umumnya antara 22,10C - 33,70C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 74%-86%. Secara astronomis, Provinsi Banten terletak pada posisi 507’50”-701’11” lintang selatan dan 10501’11”-10607’12” bujur timur. Provinsi Banten memiliki 55 pulau yang tersebar diwilayah provinsi maupun diperbatasannya.

3.5

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014, ada 9 (sembilan) isu

strategis pembangunan nasional. Dari sembilan isu strategis tersebut ada 2 (dua) terkait dengan keberlanjutan pembangunan bidang ketahanan pangan, yaitu isu nomor Keempat, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan menyebabkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007/2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan

I - 63


biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun

makin luas

berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai asosiasi kuat dengan kerusakan lingkungan hidup. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, maka krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat. Dan isu Keenam, yang menyatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, jender atau antar daerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi. Isu-isu strategis secara nasional khususnya dalam bidang ketahanan pangan berkembang sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan beberapa isu-isu terkini secara nasional, antara lain : (1) Sinergisme penanganan pangan, energi dan kelestarian SDA khususnya air untuk memantapkan ketahanan pangan, energi dan air secara berkelanjutan; (2) Kemandirian pangan dengan menekankan pada 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi); (3) Sistim cadangan pangan dan distribusi pangan; (4) Sistim logistik nasional yang efisien, mendasarkan pada keunggulan komparatif daerah dan rantai suplai yang efisien; (5) Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan; (6) Stabilitas dan keterjangkauan harga, baik pd tingkat produsen maupun konsumen; (7) Percepatan penganekaragaman pangan I - 64


berbasis sumber daya pangan lokal; (8) Monitoring sistem ketahanan pangan sebagai basis early warning sistem; dan (9) Kajian-kajian akademik kebijakan ketahanan pangan khususnya tentang stabilitas dan keseimbangan kebutuhan dan pasokan berbasis sumber daya lokal. Sementara isu strategis pembangunan daerah terkait dengan bidang ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 adalah bahwa Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sejalan dengan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas. Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan dapat diidentifikasi antara lain : 1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, dengan isu yang berkembang adalah : (1)

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk

lebib besar dari 2% setiap tahunnya; b)

belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknlogi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani. (2)

Kelestarian sumberdaya lahan dan air saat ini tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll). Kondisi sumber air di Provinsi Banten perlu diwaspadai, daerah tangkapan air yakni

I - 65


daerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya harus sudah mendapatkan perhatian yang serius. Ancaman defisit air dan ancaman banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka akan mempercepat terjadinya defisit air. (3)

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga

(banjir,

longsor,

kekeringan,

gempa)

memerlukan

sistem

pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya. 2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain : (1)

Pengentasan

kemiskinan

dan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat.

Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan. (2)

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

I - 66


(3)

Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

3. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah : (1)

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.

(2)

Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan

pangan

berbasis

tepung

umbi-umbian

lokal

dan

pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal, (e) belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A 4. Peningkatan status gizi masyarakat, permasalahan dan isu yang berkembang diantaranya : (1)

Jumlah anak balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang di Provinsi Banten tahun 2011 sebesar 0.68 persen (sekitar 9.131 ribu jiwa) dan beberapa masalah gizi lainnya seperti anemia gizi besi (AGB), gangguan

I - 67


akibat kekurangan iodium (GAKI) dan kurang vtamin A (KVA), masalah kurang energi kronis (KEK) dan ada saat yang bersamaan pada kelompok usia produktif juga terdapat masalah kegemukan dan obesitas. (2)

Peningkatan staus gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (b) penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (c) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.

5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain : (1)

Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.

(2)

Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

(3)

Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan.

Oleh

karena

itu

usaha-usaha

untuk

pencegahan

dan

pengendalian keamanan pangan harus dilakukan. 6. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif. Permasalahan dan isu yang berkembang adalah : (1)

Tingkat penguasaan teknologi petani masih terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

(2)

Jumlah penyuluh semakin terbatas, sehingga perlu penambahan jumlah (dengan memperhatikan rasio petani dan penyuluh).

I - 68


(3)

Rendahnya kapasitas aparat penyuluh atau pembina teknis yang mampu melayani teknologi secara spesifik sesuai kebutuhan petani dan mampu sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar.

(4)

Sarana pendukung penyuluhan, seperti sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan lainnya.

I - 69


BAB 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1.

Visi dan Misi Mengacu kepada Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–

2017

yaitu:

“BERSATU

MEWUJUDKAN

BANTEN

SEJAHTERA

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”, dengan ke lima visi yaitu (1). Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, (2). Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif (3). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI (4). Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan sinergitas pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan seimbang (5). Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, maka visi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten diharapkan menjadi pilar terdepan dalam aspek ketahanan pangan daerah guna mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 20122017. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten mempunyai visi tahun 2012-2017, yaitu

”Menjadi Institusi Yang Handal Menuju Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Sistem Penyuluhan Yang Efektif Untuk Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera” Makna dari visi tersebut adalah : 1. Institusi yang handal : berarti mampu menjadi lembaga/institusi yang teguh dan kuat dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, memberikan arah dan

I - 70


menggalang potensi dari berbagai komponen masyarakat sesuai dinamika yang berkembang. 2. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat : adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat Banten yang tercermin dari cukup tersedia, baik jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau. 3. Berbasis kearifan lokal : berarti secara berkelanjutan berpijak pada norma baik sosial maupun budaya yang sudah berkembang di masyarakat. 4. Sistem penyuluhan yang efektif : adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan yang berpedoman pada programa yang telah ditetapkan. 5. Bersatu : merupakan tekad, sikap, dan komitmen seluruh masyarakat Banten untuk bersatu menyamakan persepsi, gerak langkah yang seiring sejalan sinergis membangun kebersamaan dalam membangun Banten serta pro aktif memajukan bangsa dan negara dalam kerangka persatuan dan kesatuan NKRI. 6. Banten Sejahtera : merupakan cerminan dari suatu keadaan di mana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat Banten yang maju dan mandiri (RPJMD 2012-1017). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut : 1. Pengembangan

dan

pemantapan

ketersediaan

dan

cadangan

pangan

masyarakat berbasis kemandirian; 2. Pengembangan distribusi pangan

dan penguatan kemandirian ekonomi

masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan serta mengantisipasi kerawanan pangan; 3. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan dan kearifan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan; 4. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaaan ketahanan pangan dan penyuluhan. I - 71


4.2.

Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan

potensi

sumberdaya

secara

berkelanjutan

dan

berkesinambungan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat; 4. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 5. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehinggga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan dan penyuluhan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari;

I - 72


2. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten sebesar 200 ton (setara beras), cadangan pangan pemerintah di 8 kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota, dan cadangan pangan masyarakat sebesar 807 ton (setara GKG); 3. Berkurangnya daerah rawan pangan di 8 Kabupaten/Kota (52 kecamatan); 4. Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen; 5. Berkembangnya kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat (48 Gapoktan dan 38 Lumbung Pangan tahun 2017); 6. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 96 pada tahun 2017; 7. Meningkatkan

keamanan,

mutu

dan

higiene

pangan

yang

dikonsumsi

masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2017; 8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan penyuluhan di 8 Kabupaten/Kota; 9. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dapat tergambar secara jelas sebagaimana pada Tabel 4.1. 4.3.

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan tahun 2012-2017 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD

I - 73


Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut : Misi 1 : Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat berbasis kemandirian, ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan

potensi

sumber

daya

secara

berkelanjutan

dan

berkesinambungan, dengan sasaran : (1) Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari; dan (2) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten sebesar 200 ton (setara beras), cadangan pangan pemerintah di 8 kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota, dan cadangan pangan masyarakat sebesar 807 ton (setara GKG). Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain : 1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan

pangan adalah : (1)

mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan;

(2)

meningkatkan

koordinasi

pengelolaan

cadangan

pangan

masyarakat dan pemerintah daerah; dan (3) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. 2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan

perkebunan),

masyarakat

dan

(3)

lembaga

menguatkan cadangan

kelembagaan pangan

lumbung

komunitas

pangan

lainnya,

(4)

pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya. Strategi peningkatan ketersediaan

pangan dan penguatan cadangan

pangan di Provinsi Banten tersebut akan didukung melalui pengembangan kebijakan antara lain :

I - 74


1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang. 2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas. Misi 2 : Pengembangan distribusi pangan

dan penguatan

kemandirian ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan serta mengantisipasi kerawanan pangan, ditujukan untuk (1) Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; dan (2) Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran : a) Berkurangnya daerah rawan pangan di 8 Kabupaten/Kota (52 kecamatan); b) Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen; dan c) Berkembangnya kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat (48 Gapoktan dan 38 Lumbung Pangan tahun 2017). Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain : 1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga; 2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat

dalam meningkatkan

kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan; 3. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabiliasi harga dan akses pangan, melalui: (1) mendorong dan mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi, (2) mendorong dan mendukung peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, (3) mendorong dan mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir, (4) pengembangan sistem informasi

pasar,

(5)

mendorong

dan

mendukung

penguatan

lembaga

pemasaran daerah, (6) mendorong dan mendukung pengurangan hambatan I - 75


distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) mendorong dan mendukung pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk; 4. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (3) mendorong dan mendukung adanya dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (5) mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang, (6) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala; 5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan mengelola pangan bersubsidi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rawan pangan). Strategi di atas dimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain : 1. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin; 2. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien; 3. Penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan; 4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.

I - 76


Misi 3 : Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan, ditujukan untuk mengembangkanpenganeka-ragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dengan sasaran : (1) Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 96 pada tahun 2017; dan (2) Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2017. Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain : 1. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya; 2. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta; 3. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal; 4. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal; 5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat; 6. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.

I - 77


Strategi di atas dimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain : 1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal; 2. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; 3. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi; 4. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan; 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Misi 4 : Pemantapan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan

Sumberdaya

Aparatur,

serta

Peningkatan

Koordinasi

dengan

Stakeholders dalam Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehinggga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dengan sasaran yang ingin dicapai : (1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan penyuluhan di 8 Kabupaten/Kota; dan (2) Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain : 1. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 2. Meningkatkan SDM Aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 3. Meningkatkan

Sarana dan Prasarana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan; 4. Mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;

I - 78


5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal

dalam rangka monitoring dan

evaluasi, serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka peningkatan pelayanan pada antar Stakeholders/masyarakat.

Strategi di atas dimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain : 1. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien; 2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan dan penyuluhan; 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor; 4. Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana; 5. Meningkatkan peran dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam koordinasi ketahanan pangan; 6. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan melalui pendampingan; 8. Meningkatkan

kesejahteraan

pegawai

dengan

penerapan

reward

dan

punishment. Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi : Menjadi Institusi Yang Handal Menuju Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Sistem Penyuluhan Yang Efektif Untuk Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Misi 1 : Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat berbasis kemandirian Tujuan Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berkesinambung an

Sasaran 1.

2.

Mempertahankan 1. ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari; Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten sebesar 200 ton (setara beras),

Strategi Mendorong dan 1. mendukung peningkatan ketersediaan pangan melalui : (1) mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; (2) meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan 2. pemerintah daerah;

Kebijakan Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang. Mengembangkan dan memperkuat

I - 79

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten cadangan pangan pemerintah di 8 kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota, dan cadangan pangan masyarakat sebesar 807 ton (setara GKG)

dan (3) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. 2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas.

Misi 2 : Pengembangan distribusi pangan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan serta mengantisipasi kerawanan pangan

Tujuan 1. Membangun kesiapan dalam mengantisipa si dan menanggulan gi kerawanan pangan; 2. Mengembang kan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau

Sasaran 1. Berkurangnya 1. daerah rawan pangan di 8 Kabupaten/Kota (52 kecamatan); 2. Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan 2. rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen; 3. Berkembangnya 3. kelembagaan

Strategi Mendorong 1. terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga; Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, 2. stabilisasi harga dan akses pangan; Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan

Kebijakan Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin; Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan

I - 80

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten bagi masyarakat

ekonomi dan sosial masyarakat (48 Gapoktan dan 38 Lumbung Pangan tahun 2017).

4.

instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabiliasi harga dan 3. akses pangan, melalui: (1) mendorong dan mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi, (2) mendorong dan mendukung 4. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, (3) mendorong dan mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir, (4) pengembangan sistem informasi pasar, (5) mendorong dan mendukung penguatan lembaga pemasaran daerah, (6) mendorong dan mendukung pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) mendorong dan mendukung pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk; Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (3) mendorong dan

sistem distribusi yang efektif dan efisien; Penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan; Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.

I - 81


5.

mendukung adanya dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (5) mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang, (6) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala; Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan mengelola pangan bersubsidi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rawan pangan).

Misi 3 : Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan

Tujuan Mengembangkanpenganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Sasaran 1.

Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 96 pada

Strategi 1.

2.

Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahanbaku tepung umbiumbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya; Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan

Kebijakan 1.

2.

Meningkatkan penganekaraga man konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal; Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan;

I - 82


2.

tahun 2017; Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2017.

3.

4.

5.

6.

bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintahmasyarakat dan swasta; Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal; Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat; Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.

3.

4.

5.

Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi; Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan; Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Misi 4 : Pemantapan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam Perumusan Kebijakan dan Pengelolaaan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Tujuan Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehinggga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Sasaran 1.

2.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan penyuluhan di 8 Kabupaten/Kota; Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Strategi 1.

2.

3.

4.

Optimalisasi Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Meningkatkan SDM Aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Mengoptimalkan

Kebijakan 1.

2.

3.

Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien; Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan dan penyuluhan; Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor;

I - 83


5.

fungsi Dewan 4. Ketahanan Pangan Provinsi; Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal 5. dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka peningkatan 6. pelayanan pada antar Stakeholders/masyar akat

7.

8.

Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana; Meningkatkan peran dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam koordinasi ketahanan pangan; Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan; Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan melalui pendampingan; Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan penerapan reward dan punishment.

I - 84


BAB

5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

1.8.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2012-2017, menetapkan 3 (tiga) kebijakan umum yang dijabarkan pada 4 (empat) program pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, yaitu: 1. Kebijakan umum peningkatan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan

pangan,

melalui

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat, dengan indikator kinerja program adalah (1) Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 200 ton beras pada tahun 2017; (2) Tersedianya cadangan pangan masyarakat dengan jumlah 807 ton setara Gabah Kering Giling pada tahun 2017; (3) Terbentuknya lembaga yang mengelola cadangan pangan pemerintah provinsi (1 lembaga tahun 2017); (4) Berkembangnya lembaga cadangan pangan masyarakat (82 lembaga tahun 2017); (5) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan raskin (100%); (6) Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, dengan pencapaian skor PPH 96 tahun 2017; dan (7) Tertanganinya daerah rawan

I - 85


pangan di Provinsi Banten (52 Kecamatan rawan pangan); serta (8) Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (70% tahun 2017). 2. Kebijakan umum meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good government, melalui 3 (tiga) program, yaitu : (1) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja program adalah : a) rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (100%), dan b) rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. (2) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikator kinerja program adalah a) rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumahtanggaan, b) rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah, c) rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur, dan 4) rasio pembinaan

dan

peningkatan

pelayanan,

tata

usaha

dan

administrasi

kepegawaian. 3. Kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, melalui 1 (satu) program yaitu Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikator

kinerja

program

adalah

ketersediaan

data

dan

informasi

pembangunan. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan; (3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan I - 86


Cadangan Pangan; (4) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan; (5) Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin; (6) Kegiatan Pengelolaan, Pembinanaan dan Pengembangan Keamanan Pangan;

(7)

Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Konsumsi

dan

Penganekaragaman Pangan; dan (8) Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian, dan Perkebunan, pencapaian indikator program akan laksanakan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan (2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 3. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset BKPP Banten; dan (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 4. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan antara lain : (1) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; (2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah; (3) Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; dan (4) Kegiatan Peningkatan Capacity Building Aparatur BKPP Provinsi Banten dan Pencitraan Kelembagaan. 5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, pencapaian indikator program di arahkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

1.9.

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif

untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program I - 87


atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Indikator kinerja (outcame) dari Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah

(1) Rasio ketersediaan dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan, dan (2) Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. Untuk Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikator kinerja (outcome) antara lain : (1) Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan, (2) Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, (3) Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur, (4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja (outcame) adalah Ketersediaan data dan informasi pembangunan.

Sedangkan

indikator kinerja (outcome) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat antara lain : (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; (2) Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat; (3) lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi; (4) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat; (5) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin; (6) Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat; (7) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani; dan (8) Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 secara lengkap tersaji pada Tabel 5.1.

I - 88


BAB

6

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (hal 49 Lampiran IV Permendagri Nomor 54 tahun 2010). Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah: “BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: (1) Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk

konektivitas

pengembangan

wilayah/kawasan

guna

percepatan

dan

perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) Misi Ketiga, Peningkatan

Kualitas Sumberdaya Manusia yang

Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya

I - 89


saing; (4) Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten; dan (5) Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan pembangunan terkait dengan bidang ketahanan pangan sebagaiman tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 adalah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut merupakan tujuan dari Misi Kedua, yaitu Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sasaran dari tujuan tersebut antara lain : (1) Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal; (2) Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja; (3) Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM

dalam

pengembangan

ekonomi

lokal

yang

berdaya

saing;

(4)

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; dan (5) Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Sasaran yang terkait langsung

dengan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten adalah sasaran nomor 5 (lima) yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Dengan arah kebijakan antara lain : (1) Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok (beras, jagung dan kedelei); (2) Meningkatnya

keanekaragaman

pangan

alternatif,

untuk

mengurangi I - 90


ketergantungan terhadap bahan pangan pokok; (3) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen; (4) Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan; (5) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras; dan (6) Meningkatnya kualitas dan pengendalian keamanan pangan. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Di samping kewajiban melaksanakan tugas poko tersebut Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dituntut untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Ketahanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan SPM ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu : (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta prefarensinya. Dari ke tiga aspek tersebut, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu (1) Bidang ketersediaan dan cadangan pangan; (2) Bidang distribusi dan akses pangan; (3) Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan; dan (4) Bidang penanganan kerawanan pangan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan di bidang ketahanan pangan di atas, maka dapat diidentifkasikan indikator dan terget kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga mempedomani pencapaian target-target yang tertuang dalam SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1.

I - 91


Tabel 6.1. Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017

No.

Indikator

(1) 1.

(2) Ketersediaan dan cadangan pangan, dengan indiktor: 1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (200 ton setara beras) 2. Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (807 ton setara GKG tahun 2017) 3. Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (1 lembaga tahun 2017) 4. Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (82 Lembaga Tahun 2017) 5. Dokumen hasil analisis ketersediaan dan cadangan pangan (5 dokumen)

2.

3.

Distribusi dan akses pangan, dengan indikator : 1. Cakupan layanan fasilitas program bantuan Raskin (%) 2. Informasi pasokan, harga dan akses pangan (15 dok/data) 3. Dokumen hasil analisis Pasokan, harga dan akses pangan (5 dokumen); Penganeka ragaman dan keamanan pangan, dengan indikator : 1. Penganekaragaman

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2012) (3)

2013 (4)

2014 (5)

2015 (6)

2016 (7)

2017 (8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017) (9)

223 ton

200 ton

200 ton

200 ton

200 ton

200 ton

200 ton

427 ton

522 ton

617 ton

712 ton

807 ton

807 ton

807 ton

0

0

0

0

1 lembaga

0

1 lembaga

42 lembaga

52 lembaga

62 lembaga

72 lembaga

82 lembaga

82 lembaga

82 lembaga

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

15 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

Skor 81

Skor 84

Skor 87

Skor 90

Skor 93

Skor 96

Skor 96

Target capaian Setiap Tahun

I - 92

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH) 2. Jumlah lembaga dan pelaku usaha yang dibina dan diawasi dalam penanganan mutu, gizi dan keamanan pangan (140 lembaga tahun 2017) 3. Sertifikasi dan registrasi hasil pertanian pangan segar (buah dan sayuran) 4. Dokumen hasil analisis penganekaragaman dan keamanan pangan (10 dokumen) 4.

5.

6. 7.

Penanganan kerawanan pangan, dengan indikator : 1. Jumlah daerah rawan pangan dan gizi yang tertangani (52 Kecamatan tahun 2017) 2. Dokumen hasil analisis daerah rawan pangan (5 dokkumen) Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dengan indikator : 1. Jumlah rumusan bahan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan(20 dokumen) 2. Jumlah penghargaan ketahanan pangan (6 Kategori) Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%) Cakupan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian (unit)

40 lembaga

60 lembaga

80 lembaga

100 lembaga

120 lembaga

140 lembaga

140 lembaga

2 komoditas

3 komoditas

4 komoditas

5 komoditas

6 komoditas

20 komoditas

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

10 dok

10 kec

10 kec

10 kec

11 kec

11 kec

52 kec

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

20 dok

6 kategori

6 kategori

6 kategori

6 kategori

6 kategori

6 kategori

40%

50%

60%

70%

80%

80%

5

5

5

5

5

25

I - 93

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten 8.

9.

10.

Cakupan peningkatan akses kelompok tani terhadap perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)

22

24

26

28

30

30

2

2

2

2

2

10

20

20

20

20

20

100

I - 94

BAB


7

PENUTUP

Badan

Ketahanan

mengimplementasikan

Pangan

Renstra

dan

tahun

Penyuluhan 2012-2017,

Provinsi

Banten

berkewajiban

dalam

untuk:

(1)

mengupayakan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan, serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017; (2) menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten (Rencana Kerja Tahunan) dengan berpedoman pada Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten; (3) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan. Untuk

mencapai

pembangunan

ketahanan

pangan

dan

pelaksanaan

penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang efektif dan efisien disadari tidaklah mudah, akan tetapi dengan niat, kerjasama, sinergitas, integritas, keterpaduan program, serta terus meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan stakeholders/masyarakat yang concern dan peduli terhadap pembangunan ketahanan pangan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan akan dapat tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Implementasi Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya dinamika dan perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Akhirnya, dengan

I - 95


tersusunnya dokumen ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun. Serang,

Desember 2013

I - 96


I - 97


Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Kode

(1) 1.20.52.

1.20.52.1.

1.20.52.1.

Program dan Kegiatan

(2)

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

(3)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatiif

Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2012)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Targ et

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2013

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset BKPP Banten Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2014

540

2015

594

2016

653

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

2017

719

791

Kelompok Sasaran

Lokasi

(17)

(18)

3.297

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%) Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan (%) Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan aset BKPP Banten (dok)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7

7

100

7

110

7

121

7

133

7

146

35

611

Jumlah dokumen perencanaan, hasil evaluasi dan pengendalian, serta dokumen pelaporan

8

7

440

7

484

7

532

7

586

8

644

36

2.686

Aparatur

Provinsi Banten

Apartur

Provinsi Banten

I - 98

Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten 1.20.53.

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1.20.53.1.

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.20.53.2.

Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kegiatan

1.20.53.3.

1.350

1.485

1.634

1.797

1.977

8.242

Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan (%) Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah (%) Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur (%) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%) Tersedianya barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

600

100

660

100

726

100

799

100

878

100

3.663

Aparatur

Provinsi Banten

100

100

300

100

330

100

363

100

399

100

439

100

1.832

Aparatur

Provinsi Banten

Tersedia dan

100

100

350

100

385

100

424

100

466

100

512

100

2.137

Aparatur

Provinsi

I - 99


1.20.53.4.

1.23.60.

1.23.60.1.

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan Peningkatan Capacity Building Aparatur BKPP Provinsi Banten dan Pencitraan Kelembagaan

terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM aparatur BKPP Provinsi Banten

100

100

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

100

100

200

Ketersediaan data dan informasi pembangunan (Paket) Berjalannya dan berfungsinya PPID Pembantu

Berjalannya dan berfungsinya : Web site BKPP Provinsi Banten

1.21.58.

Banten

100

220

1

121

100

242

100

266

100

293

Aparatur

Provinsi Banten

1.221

100

200

100

220

100

242

100

266

100

293

100

1.221

Aparatur

Provinsi Banten

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

500

Aparatur

Provinsi Banten

200

200

200

5.445

200

1

611

100

4.950

1

146

1

4.500

1

133

1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)

110

7.990

200

5

7.288

200

30.173

200

I - 100


1.21.58.1.

1.21.58.2.

Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan

Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (Ton) Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga)

426

521

617

712

807

807

807

0

0

0

0

1

0

1

Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (lembaga) Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan (%) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%) Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (skor PPH) Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)

42

52

62

72

82

82

82

-

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

84

87

90

93

96

96

96

60

70

80

85

90

90

10

10

10

10

11

11

52

Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%) Terkelola dan tertanganinya kerawanan pangan

30

40

50

60

70

80

80

100

100

655

100

721

100

793

100

872

100

959

100

3.999

Aparatur & Masyarakat

Provinsi Banten

100

100

325

100

358

100

393

100

433

100

476

100

1.984

Aparatur &

Provinsi

Terkelola dan

I - 101


1.21.58.3.

1.21.58.4.

1.21.58.5.

1.21.58.6.

1.21.58.7.

1.21.58.8.

2.1.3.

Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin Kegiatan Pengelolaan, Pembinanaan dan Pengembangan Keamanan Pangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten

berkembangnya ketersediaan dan akses pangan

Masyarakat

Banten

Terkelola dan berkembangnya cadangan pangan

100

100

825

100

908

100

998

100

3.098

100

1.908

100

7.737


Provinsi Banten

Terkelola dan berkembangnya sistem distribusi dan harga pangan

100

100

645

100

710

100

780

100

858

100

944

100

3.938


Provinsi Banten

Terkendalinya program bantuan Raskin

100

100

250

100

275

100

303

100

333

100

366

100

1.526


Provinsi Banten

Terkelola, terbina, dan berkembangnya keamanan pangan

100

100

635

100

699

100

768

100

845

100

930

100

3.877


Provinsi Banten

Terbina dan berkembangnya konsumsi dan keanekaragaman pangan

100

100

740

100

814

100

895

100

985

100

1.083

100

4.518


Provinsi Banten

Terfasilitasinya Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten

100

100

425

100

468

100

514

100

566

100

622

100

2.595

Aparatur

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

3.750

Cakupan

5

5

4.153

5

4.721

5

5.265

5

5.845

5

23.734

25

I - 102


2.1.3.1.

2.1.3.2.

JUMLAH

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian (unit) Cakupan peningkatan akses kelompok tani terhadap perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit) Terbina dan berkembangnya kapasitas kelembagaan penyuluhan

Terbina dan berkembangnya kapasitas sumberdaya penyuluh dan tersusunnya programa penyuluhan

20

22

24

26

28

30

30

2

2

2

2

2

2

10

20

20

20

20

20

20

100

100

100

1750

100

2.000

100

2.300

100

2.500

100

2.845

100

3.400


Provinsi Banten

100

100

2.000

100

2.153

100

2.421

100

2.765

100

3.000

100

3.400


Provinsi Banten

10.340

11.402

12.695

16.036

16.193

66.667

I - 103

RENCANA STRATEGIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN TAHUN

Recommend Documents