Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya

memenuhi

kecukupan

pangan,

setiap

Negara

akan

mendahulukan

pembangunan ketahanan pangan sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketahanan pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersamasama membangun ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator serta regulator agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya nasional dan daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggung jawab. Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan baik ditingkat nasional maupun ditingkat rumah tangga/individu. Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabiltasasi harga pangan (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan sampai kerumah tangga. Dalam hal peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi pangan didalam negeri menuju kemandirian pangan (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis. Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (b) mengembangkan

1


koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan. Dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (b) mengembangkan tekhnologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial (c) mengembangkan keamanan pangan segar didaerah sentra produksi pangan.

1.2. Landasan Hukum Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarah dan mendorong pemantapan ketahanan pangan dan penyuluhan yaitu : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

wajib

membuat

laporan

mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud

2


Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Badan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, juga sebagai tolok ukur penyusunan kinerja tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, sehingga dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas, transparan, akuntabel dalam pelaksanaan Rumah Tangga Daerah Di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan adalah dalam rangka menciptakan dan menyusun program di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan dari analisis permasalahan, tantangan serta potensi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan.

3


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2013

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan baru terbentuk pada akhir tahun 2010 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sampai tahun 2013 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2012 dan belum mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ). Akuntabilitas terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat menunjang terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan penunjang kegiatan dana tugas pembantuan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini walaupun masih belum berjalan baik, tetapi sudah ada perubahan ditingkat kelompok aktifitas yang ditandai dengan adanya kegiatan usaha kelompok yang mulai menampakan hasil. Pembangunan Lumbung Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan ( DAK dan Pendamping ) dimana pada tahun 2013 terbangun lumbung pangan sebanyak

5 ( lima ) unit. Lokasi

Pembangunan tersebut adalah : a. Lumbung Pangan Kecamatan Lengayang. b. Lumbung Pangan Kecamatan Ranah Pesisir. c. Lumbung Pangan Kecamatan Airpura d. Lumbung Pangan Kecamatan Basa IV Balai Tapan e. Lumbung Pangan Kecamatan Lunang Pembangunan Lumbung Pangan ( Penunjang DAK ). Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan ( Penunjang DAK ) merupakan pendukung lancarnya kegiatan pelaksanaan pembangunan lumbung pangan dan pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan yang memperoleh dana Bantuan Sosial dalam kegiatan cadangan pangan masyarakat. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan 4


Kegiatan ini berupa tersedianya beras sebanyak 20 Ton sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Ketetapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan mewajibkan Kab/Kota dalam penyediaan cadangan sebanyak 100 Ton setara beras dengan target 60% sampai tahun 2015. Tahun 2013 telah tersedia beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 20 Ton (20%) dan diharapkan tahun 2014-2015 dapat memenuhi SPM tersebut. 2. Tersedianya dan terdistribusikannya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM ) Kegiatan ini berupa pemberdayaan 5 Gapoktan yang mendapatkan alokasi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 225.000.000,- dari Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk dana Dekosentrasi. Kegiatan Gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan yaitu pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengolahan gabah dan beras. Lembaga distribusi pangan masyarakat juga berperan dalam stabilitas harga pangan saat musim paceklik maupun panen raya. Saat musim paceklik lembaga ini harus dapat meyediakan dan mendistribusi pangan ke pasarpasar dan menampung hasil panen masyarakat saat panen dengan harga yang wajar 3. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan. Kegiatan Analisis Neraca Bahan Analisis Neraca Bahan Makanan menginformasikan kondisi ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam tingkat ketersediaan energi dan protein dengan perbandingan dari hasil rekomendasi WNPG X tahun 2012 dimana tingkat ketersediaan energi perorang minimal 2200 Kkal dan 63 gr protein. Tingkat ketersediaan bahan pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 adalah : Energi 3.387 Kkal (154%) dan Protein 72,94 gr (116%). Kegiatan Peta Kerawanan dan Kerentanan Peta Analisis Kerawanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menginformasikan

suatu

analisis

yang

menggambarkan

kondisi

pangan

perkecamatan ditinjau dari semua aspek yang dapat mempengaruhi pangan dan gizi masyarakat Kegiatan Analisis Pemetaan Konsumsi Pangan Masyarakat Melalui Survey PPH.. Kegiatan ini merupakan analisis Skor Pola Pangan Harapan

yaitu skor pola

5


konsumsi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil survey didapatkan hasil skor PPH 77,1 dibandingkan dengan skor PPH tingkat Nasional tahun 2012 skor PPH sebesar 75,3 artinya dibandingkan skor nasional Kabupaten Pesisir Selatan diatas skor nasional namun bila ditinjau dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 harus mencapai skor PPH 90,5. Untuk itu masih butuh usaha untuk mencapai skor 90,5. Berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu meningkatkan jumlah kelompok wanita tani yang akan dijadikan model optimalisasi pemanfaatan pekarangan, meningkatkan sosialisasi dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi menu beragam bergizi seimbang dan aman.

Promosi terhadap masyarakat tentang

pentingnya menu B2SA dan menggunakan pangan lokal yang ada diwilayah sendiri. 4. Terdiversifikasikannya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Konsumsi Pangan.. Kegiatan ini meliputi Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang laksanakan pada tanggal 27 Maret 2013. Juara Lomba Cipta Menu B2SA adalah Juara I Kecamatan Batang Kapas, Juara II Kecamatan Lunang, Juara III Kecamatan IV Jurai, Harapan I Kecamatan Koto XI Tarusan dan Harapan II Kecamatan Basa IV Balai Tapan. Dalam lomba Tingkat Propinsi Sumatera Barat, Kecamatan Batang Kapas mendapat Juara III. Kegiatan pameran Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada saat pelaksanaan pameran KPDT expo pada bulan April 2013 di pantai Carocok Painan. Pembangunan warung promosi diselesaikan pada bulan Mei 2013, dan Pelaksanaan pameran tingkat Nasional pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2013 di pusatkan di Propinsi Sumatera Barat. Dalam rangka promosi KRPL tingkat kabupaten, dikunjungi oleh Ibu ketua TP-PKK Propinsi Sumatrera Barat, Kunjungan Ibu Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Bapak Anggota DPR RI H. Darizal Basir. Kegiatan Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi. Kegiatan ini

merupakan penunjang/pendampingan

kegiatan yang didanai oleh

APBN. Prestasi yang dicapai dalam kegiatan P2KP adalah terpilihnya Kelompok Wanita Tani Malinjo Indah Penerima Dana Bantuan Sosial P2KP tahun 2011 sebagai juara II Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

6


5. Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segara melalui peran serta produsen dan konsumen Kegiatan Percepatan Penanganan Keamanan Konsumsi Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen. Kegiatan ini melakukan uji sampel terhadap pangan segar yang merupakan dominan produksi Kabupaten Pesisir Selatan. Bayam dikecamatan IV Jurai,

Tahun 2013 komoditi yang diuji adalah ,

cabe di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan

Lengayang, semangka di Kecamatan Lengayang. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa komodi cabe dan semangka yang dihasilkan petani tersebut aman untuk konsumsi, namun untuk komoditi bayam ternyata ada salah satu zat kimia yang kandungannya melebihi ambang batas penggunaan yaitu sipermetrin yang merupakan pembasmi ulat, belalang dan ngengat. Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen. 6. Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan. dalam rangka menyusun kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan. 7. Terciptanya kemandirian petani dan nelayan. Penyusunan Programa ( Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari ). Kegiatan ini bertujuan untuk tersusunnya program penyuluhan tahun berikutnya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan. Peningkatan Kemampuan Lembaga. Kegiatan ini merupakan penunjang operasional kegiatan FEATI/P3TIP yang bersumberkan dana tugas pembantuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian Republik Indoesia 8. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mebina kelompok tani nelayan. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Revitalisasi Penyuluh Penyuluhan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian / Peternakan / Perikanan / Perkebunan

7


Training di Balai Penyuluhan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( DAK dan Pendamping) Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( Penunjang DAK dan Pendamping ) Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( DAK dan Pendamping ) merupakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan sarana Balai Penyuluhan Kecamatan sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai perpanjang tangan SKPD dengan petani / nelayan berjalan secara optimal. Sarana BPK yang difasilitasi lewat kegiatan ini adalah :  Pengadaan kendaraan operasional Pemyuluh sebanyak 7 unit dalam rangka optimalisasi kinerja penyuluh dalam melaksanakan tugas dilapangan.  Pengadaan infocus sebanyak 6 unit dalam rangka mempermudah penyampaian materi – materi penyuluhan.  Pembangunan Balai Penyuluhan Kecamatan Bayang Utara dan Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan Kecamatan IV Jurai dan Pancung Soal dalam rangka fasilitasi kelembagaan penyuluh.

1.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kinerja pelayanan dapat diukur dengan : 1.

Peningkatan ketersediaan dan penanganan rawan pangan dalam bentuk : meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan menuju ketahanan pangan daerah, mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sinergis dan partisipatif, mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

2.

Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam bentuk : mengembangkan system distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan, meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

8


3.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan dalam bentuk : mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, mengembangkan tekhnologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai social, mengembangkan keamanan pangan segar didaerah sentra produksi pangan.

4.

Memperkuat kelembagaan yang terkait dengan ketahanan pangan dan penyuluhan sehingga berfungsi dan berperan dalam mengelola ketahanan pangan dan menangani kondisi rawan pangan.

5.

Memperkuat koordinasi peningkatan kemampuan produksi dan distribusi bahan pangan ( dan produk olahan pangan ) sehingga tersedia secara cukup untuk memenuhi kebutuhan dan surplus produksi dapat diperdagangkan untuk peningkatan pendapatan dan perekonomian daerah.

6.

Memperkuat koordinasi untuk pelaksanaan program peningkatan pendapatan dan daya beli pangan masyarakat terutama pada nagari yang potensial terjadi kerawanan pangan.

7.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi energi dan protein secara cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

8.

Meningkatkan sarana dalam penerapan tekhnologi pertanian dan perikanan.

9.

Meningkatkan supervisi dan kunjungan ke Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) dan kelompok tani.

10. Revitalisasi kelompok tani nelayan. 11. Meningkatkan akselerasi penerapan sistem usaha agribisnis pertanian.

1.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD 1. Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan. 2. Kurangnya SDM dari masyarakat tentang tekhnik usaha tani yang baik dan menguntungkan. 3. Kurangnya tenaga penyuluh. 4. Lemahnya koordinasi lembaga-lembaga di masyarakat dalam pembinaan kelompok 5. Masih kurangnya penanganan daerah yang dinyatakan rawan pangan secara konfrehensif 6. Kurangnya tanggung jawab dan disiplin masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diterima

9


1.4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah ketahanan pangan merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

10


BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Sasaran Strategis (1) Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

1. Jumlah Kelompok Desa Mandiri Pangan

13 kelompok desa mandiri pangan di 4 Kecamatan

2. Jumlah cadangan pangan

4 Unit Lumbung

masyarakat kampung / nagari Pangan Masyarakat 3. Jumlah kelompok cadangan pangan masyarakat

18 Kelompok Lumbung Pangan

4. Jumlah cadangan pangan pemerintah

20.000 Kg Beras,

Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat

1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

4 Gapoktan

Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan

1. Jumlah buku informasi tentang penduduk rawan pangan

20 Buku NBM

20 Buku PPH

Terdiversifikasinya sumbersumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras

1. Jumlah Kelompok Wanita Tani yang di Bina

25 Kelompok Wanita Tani

2. Jumlah promosi yang

2 Kali

dilaksanakan Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen

1. Porsentase peningkatan Pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar

100%

11


Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

1. Jumlah rapat koordinasi yang 1 Kali pertemuan dilaksanakan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 Kali 2. Jumlah Penas Tani yang diikuti

Terciptanya kemandirian petani dan nelayan

1. Laporan programa

Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan

2. Jumlah kelompok FMA

1 buah laporan penyusunan programa kabupaten, 15 laporan penyusunan programa kecamatan 30 FMA

1. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

12 BPK, 178 PPL dan THL

12


BAB. IV PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan. Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi maka pada Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, sesuai dengan keputusan mendasar

yang dinyatakan secara garis besar sebagai

acuan operasional kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pada Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, dengan upaya pembangunan sistem akuntabilitas dan kinerja.

Painan, 20 Maret 2014

13

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents