BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TA. 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING PANYABUNGAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING - PANYABUNGAN Telp. / Fax. (0636) 326158 Kode Pos 22978

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : 521.1 / /BP2KP/ K/2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Menimbang

:

a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013; b. bahwa berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 22 seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 15); 15. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 63); 16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014; 17. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/389/K/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal; 18. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 521.1/296/BP2KP/K/2012 tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.

M EMU TU S K AN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014.

KESATU

:

Menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 dan Renstra SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal.

KETIGA

:

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 merupakan bahan acuan dalam Forum Musrembang, penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten, dan penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan pada tanggal : 2013 KEPALA BADAN,

Ir. BAKHREIN LUBIS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620911 199103 1 003 Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Bapak Bupati Mandailing Natal sebagai Laporan 2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan di Jakarta 3. Kepala Bakoorluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara 5. Inspektur Kabupaten Mandailing Natal 6. Pertinggal.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR: 521.1/ /BP2KP/K/2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014.

KATA PENGANTAR Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembangunan bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta bidang Pemantapan Ketahanan Pangan. Kedua bidang tugas dimaksud memiliki fungsi koordinatif dalam pelaksanaannya terutama dengan semua SKPD Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk Pemerintahan Daerah dan unit kerja di bawahnya untuk menyusun Rencana Strategis di unit kerja masing-masing dan diterjemahkan setiap Tahun Anggaran ke dalam Rencana Kerja (Renja). Renja SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan TA. 2014 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mencakup seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD berdasarkan RENSTRA Tahun 2011-2016. Sinergitas antara pihak terkait dalam penyusunan program di Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan para Kepala Bidang diharapkan terjadi dalam penetapan program,kegiatan dan anggaran tahunan sehingga Renja Tahun Anggaran 2014 ini tersusun dengan baik. Pada akhirnya, Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan turunan dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat diwujudkan sehingga peningkatan kesejahteraan petani atau pelaku utama/pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang semuanya disebut Pelaku Agribisnis sebagai tujuan utama pembangunan segera dapat terwujud.

Kondisi peningkatan kesejahteraan ini akan berkorelasi positif

dengan meningkatnya mutu pendidikan dan jaminan terhadap kesehatan masyarakat.

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ir. BAKHREIN LUBIS PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19620911 199103 1 003

i

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR ISI Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………………............... i Daftar Isi ………………………………….…………………………………………………………………………………………………. ii BAB I.

PENDAHULUAN ………….………………………………………………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang ……..……………………………………………………………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum …..…………………………………………………………………………………………….. 2 1.3 Maksud dan Tujuan …..………………………………………………………………………………………… 3 1.4 Sistematika Penyusunan Renja.……………………………………………………………………………. 4

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BP2KP TAHUN LALU …………………………………….………….. 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra BP2KP …………………... 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………………………………….. 29 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.. ………………………………….. 47 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………………………….. 58 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………………………. 60

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………………………………. 62 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi …………………………………………… 62 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………………………………………………………………………… 67 3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………………………………………………… 69 BAB IV. PENUTUP …………………………………………………….…………………………………………………………….. 86

ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Proses Penyusunan Renstra-SKPD BP2KP Tahun 2011-2016 didasarkan kepada kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pertanian, Unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Unit Eselon I Badan Ketahanan Pangan (BKP); Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakoorluh PPK) Provinsi Sumatera Utara; Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumatera Utara; serta dengan memperhatikan kebutuhan setempat. Dari Visi dan Misi ditentukan beberapa tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar untuk penetapan program dan kegiatan-kegiatan prioritas dalam Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan dan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2011-2016. Selanjutnya, dihasilkan sasaran dan program serta kegiatan tahunan selama lima tahun anggaran yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Renja-SKPD BP2KP) Kabupaten Mandailing Natal. Renja-SKPD BP2KP adalah dokumen perencanaan SKPD BP2KP untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan berperan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan arah kebijakan umum baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD BP2KP Tahun 2014 merupakan Renja Tahun Keempat dari periode 5 (lima) tahunan Renstra Tahun 2011-2016. Penyusunan Renja-SKPD BP2KP Tahun 2014 bersumber dari RKPD Tahun 2014 yang didasarkan kepada RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 dan Renstra BP2KP Tahun 2011-2016. Selanjutnya, beberapa kegiatan prioritas dimasukkan ke dalam Renja setelah mempertimbangkan kebijakan dan proyeksi Kementerian/Lembaga Pusat dan Provinsi pada tahun berjalan dan ke depannya. Pendekatan bottom-up berdasarkan kebutuhan riil di Lapangan juga menjadi bahan pertimbangan melalui Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) Tahun 2014 dan Programa Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UPT. BP3K) tahun 2014 di kecamatan maupun beberapa usulan dalam Musrembang kecamatan. Dengan demikian, pelaksanaan perencanaan pembangunan terlaksana secara bertahap, dinamis, dan sejalan dengan program dan kegiatan dari instansi vertikal. Selanjutnya, program dan kegiatan pada Renja-SKPD BP2KP Tahun 2014 ini ditindaklanjuti dengan penyusunan R-APBD Tahun

1

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Anggaran 2014 dengan mengakomodir Program dan Kegiatan berdasarkan skala prioritas, perkembangan dan kemampuan keuangan daerah.

1.2. Landasan Hukum Beberapa Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 adalah: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

2

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; q. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian; r. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan; s. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 489); t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; u. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal ); v. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016; w. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 63); x. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan UPT. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal; y. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014; z. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 521.1/296/BP2KP/K/2012 tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja-SKPD BP2KP Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 dimaksudkan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliaan Rencana Kegiatan pada Tahun 2014. Tujuan penyusunan Renja-SKPD BP2KP Tahun 2014 ini adalah agar setiap program dan kegiatan dapat terlaksana dan terkendali sesuai dengan skala prioritas dalam upaya menerjemahkan Visi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 yakni, “Terwujudnya SDM Penyuluhan yang Profesional, Kreatif, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing dan Kesejahteraan

3

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Pelaku Agribisnis” ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mendukung 4 faktor utama dari Visi dan Misi Bupati Mandailing Natal yakni Masyarakat yang Agamis, Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Sesuai dengan Tupoksi dan domainnya, BP2KP memandang faktor kesejahteraan menjadi faktor terpenting dan penentu terhadap keberhasilan 3 faktor lainnya karena kondisi kesejahteraan akan meningkatkan kehidupan keberagamaan, kualitas dan mutu pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat.

1.4.Sistematika Penyusunan Renja Sistematika dan proses Penyusunan Renja-SKPD BP2KP Tahun 2014 didasarkan kepada Rencana Strategis lima tahunan, yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga/Provinsi dan memperhatikan kebutuhan setempat.

Dari beberapa sasaran strategis, ditentukan kegiatan-

kegiatan prioritas dan disusun Rencana Kerja sebagai Dasar Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan dan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun keempat dari RENSTRA II Tahun 2011-2016. Secara Sistematis, penulisan Renja-SKPD BP2KP Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 adalah:

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG, memuat pengertian Rencana Kerja (Renja), fungsi Renja serta proses penyusunannya. 1.2 LANDASAN HUKUM, memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Permendagri, Permentan,Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan lainnya yang mengatur struktur Organiasi, Tugas dan fungsi,dan kewenangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggran. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BP2KP TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra BP2KP, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan tahun berjalan (n-1) mengacu kepada APBD tahun berjalan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, mencakup kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

4

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dengan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP2KP, memuat uraian Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengannya, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan SKPD, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat uraian mengenai: proses membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut, dan Lampiran Tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD. 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, yakni yang mengarah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait Tupoksi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, didasarkan kepada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang dikaitkan denga sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

5


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra BP2KP Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal pada TA. 2012 secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Pertanian yang meliputi para Penyuluh, para Pelaku Utama/Pelaku Usaha sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Pelaku Agribisnis) dalam melaksanakan Revitalisasi Penyuluhan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) melalui Program Aksi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian periode 2010-2014, dan Program Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan dalam upaya pemenuhan ketersediaan pangan yang bermutu, aman, beragam, bergizi dan berimbang. Untuk mencapai tujuan dimaksud dan dengan didukung oleh dana APBD Kabupaten, dana APBD Provinsi dan dana APBN, BP2KP Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan skala prioritas. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, Program dan Kegiatan SKPD BP2KP TA. 2012 diarahkan pada kegiatan-kegiatan pokok prioritas dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan arah kebijakan pembangunan dari Kementerian Pertanian, dan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta

unit-unit organisasi

penyuluhan di bawahnya. Keterbatasan anggaran BP2KP pada TA.2012 menyebabkan beberapa kegiatan urgent tidak dapat dilaksanakan dan sebagian dilaksanakan dengan anggaran yang terbatas sehingga sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya dapat tercapai. Meskipun demikian, anggaran pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2012 telah menunjukkan ke arah yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal pada TA 2012 adalah : 1. Program-program Tahun 2012: a. Program pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan b. Program Pemberdayaan SDM Penyuluhan c. Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN) f.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (APBN)

6

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 g. Program Manajemen Pelayanan Administrasi dan Pelaporan h. Program Manajemen Sarana dan Prasarana Penyuluhan 2. Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2012 (Sumber Dana APBD Kabupaten) a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan 1. Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten; 2. Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa (BDB Provinsi); 3. Dana Pendamping Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanuian (Posluhtan) desa; 4. Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (DAKAPBN); 5. Dana Pendamping Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; 6. Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K (BDB Provinsi); 7. Dana Pendamping Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K; 8. Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU, dan Lumbung Pangan (APBN); 9. Dana Pendamping Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU, dan Lumbung Pangan; 10. Pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan (APBN); 11. Pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa; 12. Fasilitasi Pengembangan Pusat Penelitian Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S); 13. Pemutakhiran Data Kelompok Tani dan Gapoktan; 14. Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani. b. Program Pemberdayaan SDM Penyuluhan 1. Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh; 2. Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis; 3. Diklat Kepemimpinan dan Kelembagaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis; 4. Diklat Dasar Penyuluh THL-TB; 5. Diklat Lanjutan Penyuluh PNS; 6. Percontohan BP2KP. c. Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1. PRA di Wilayah Kerja Penyuluh; 2. Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, Rencana Kerja BP3K, dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan; 3. Penyusunan Programa BP2KP, Programa BP3K, dan Programa Desa; 4. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan; 5. Pertemuan dan Pelatihan BP3K;

7


6. Forum Petani/Pelaku Agribisnis; 7. Forum Penyuluh;

8. Fasilitasi Mengikuti Jambore Penyuluh Nasional dan Provinsi; 9. Operasional Penyuluh Lapangan; 10. Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP. d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal; 2. Pembinaan Kelompok/Gapoktan Lumbung Pangan; 3. Pembinaan dan Monitoring Desa Mandiri Pangan; 4. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Mandailing Natal; 5. Pembinaan Gapoktan Penerima P-LDPM; 6. Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal. e. Program Manajemen Pelayanan Administrasi dan Pelaporan serta f.

Program Manajemen Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Untuk 2 Program terakhir, yakni Program Manajemen Pelayanan Administrasi dan Pelaporan serta Program Manajemen Sarana dan Prasarana Penyuluhan direncanakan berlaku efektif Tahun 2013. 3. Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2012 (Sumber Dana APBN) a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) : Kegiatan BLM-APBN b.

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani (sebelumnya adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani) 1. Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan (Dekonsentrasi APBN)

c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN) 1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (TP-APBN) Ada pun hasil dan dampak dari pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan TA. 2012 adalah sebagai berikut: PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.

Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan - Kegiatan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan merupakan wadah rapat pos simpul koordinasi (Posko) untuk membantu memecahkan masalah ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan di Kabupaten maupun Kecamatan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan adalah terbinanya peningkatan ketahanan pangan dengan dapat dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, terpantaunya rawan

8

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 pangan, dan terlaksananya koordinasi pelaporan dan evaluasi program ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. - Dampak kegiatan adalah meningkatnya kinerja kelembagaan ketahanan pangan melalui posko dan meningkatnya stabilisasi dan pengendalian harga pokok khususnya bahan pangan. 2.

Dana Pendampingan P-LDPM - Hasil dari pelaksanaan kegiatan Dana Pendampingan P-LDPM ( Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) adalah terbinanya anggota Gapoktan dalam upaya peningkatan dan mempertahankan ketersediaan pangan yang cukup melalui Dana Bantuan Sosial sebagai Modal Usaha Gapoktan. - Dampak kegiatan adalah meningkatnya kinerja Gapoktan dalam upaya stabilisasi harga pada tingkat petani.

3.

Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal - Hasil dari Pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal adalah terhimpunnya kreatifitas menciptakan makanan olahan non-beras para kelompok wanita tani serta terhimpunnya berbagai jenis pangan olahan non-beras dan makanan khas daerah. - Dampak kegiatan adalah meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat untuk menjamin keamanan pangan yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan, konsumsi dan keamanan pangan.

4.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Mandailing Natal - Hasil dari Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) adalah terplotnya prioritas penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Mandailing Natal. - Dampak kegiatan adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.

PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM PENYULUHAN 1.

Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh - Hasil dari pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis Agrinbisnis bagi Penyuluh adalah terlatihnya penyuluh yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk membina petani dalam agribisnis pertanian. - Dampak kegiatan adalah meningkatnya SDM Penyuluh dalam pengembangan usaha ternak sapi potong.

2.

Percontohan BP2KP - Hasil dari kegiatan Percontohan BP2KP adalah sebagai sarana pembelajaran bagi penyuluh dan petani di sekitar sehingga mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman pangan di lahan usaha taninya. - Dampak kegiatan adalah meningkatnya SDM penyuluh dan petani.

3.

Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis - Hasil dari kegiatan Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis adalah terlatihnya pengurus kelompok dan petani dalam budidaya tanaman kakao. - Dampak kegiatan adalah peningkatan SDM petani.

9

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1. Pertemuan BP3K - Kegiatan Pertemuan BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) merupakan suatu wadah belajar dan mengajar serta saling mendapatkan informasi dari sesama maupun sebagai forum perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan akses penyuluh di wilayah kerjanya. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan Penyuluh yang handal dan profesional dalam meneyelenggarakan tugas-tugas penyuluhan di lapangan. - Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam sebulan dan dilaksanakan setiap hari Rabu minggu berjalan di masing-masing 17 UPT. BP3K. Dari anggaran yang ada dana pertemuan hanya tertampung 11 kali pertemuan sehingga kegiatan yang seharusnya rutin dilaksanakan relatif tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, secara umum hasil dari Pertemuan BP3K dengan frekuensi 2 (dua) kali per bulan tersebut adalah: terlaksananya transfer informasi dan teknologi, sampainya informasi permasalahan penyuluh di lapangan dan upaya pemecahannya, serta terlaksananya pelatihan dan pembelajaran bagi penyuluh melalui dagang teknologi. - Dampaknya adalah penyuluh lebih siap dalam membina para pelaku utama dan pelaku usaha sasaran penyuluhan. 4. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan - Supervisi, Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian penting dalam manajemen Penyuluhan yang ideal. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk memperoleh bahan koreksi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar dalam menentukan arah kebijakan maupun perencanaan pembangunan penyuluhan di masa yang akan datang dan alat ukur dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Kegiatan ini dititikberatkan kepada aparat penyuluhan yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di BP3K dan Wilayah Kerja Penyuluh Lapangan. - Hasil pelaksanaan supervisi adalah bahwa Kepala BP3K terbimbing dalam penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya, terpantaunya pelaksanaan Programa BP3K, serta penyuluh terarah dalam bekerja sesuai dengan Rencana Kerja yang dibuat dengan Metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Dampaknya pelaksanaan kegiatan lebih terarah, permasalahan di lapangan dapat dipecahkan sesuai dengan skala prioritas dan metode penyuluhan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat. - Monitoring dilaksanakan terhadap penyuluh, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Hasilnya adalah frekuensi kunjungan penyuluh yang meningkat, penyuluh lebih termotivasi dalam bekerja, serta kerjasama yang terjalin dengan instansi terkait. - Dampaknya adalah penyelenggaraan penyuluhan yang semakin baik, terintegrasi di tengah khalayak pelaku utama dan pelaku usaha. -

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat capaian hasil pelaksanaan penyuluhan dan dampaknya adalah terhimpunnya data dalam menentukan arah kebijakan dan dalam merencanakan programa penyuluhan Kabupaten.

10


5. PRA di WKPP - Hasil dari kegiatan PRA di WKPP adalah tersedianya data perencanaan pembangunan Desa yang partisifatif. - Dampak kegiatan adalah terselenggaranya sistem penyuluhan yang partisifatif.

6. Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP Pelaksanaan kegiatan ditujukan kepada pembinaan gapoktan penerima dan petani yang memanfaatkan dan mengelola anggaran PUAP dimaksud.. Kegiatan ini cukup berhasil dalam meningkatkan SDM petani (Pelaku Utama Lainnya) karena disamping adanya pinjaman bantuan modal juga memperoleh bimbingan teknis dan non teknis dari Tim Tekhnis Kabupaten, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping. Hasilnya adalah terlaksananya Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP dalam hal pengelolaan dana dimaksud. - Dampaknya adalah meningkatnya SDM petani penerima bantuan modal PUAP dalam meningkatkan pendapatannya, berkembangnya usaha Gapoktan dan meningkatnya modal usaha petani dalam mengembangkan Agribisnis. 7. Forum Penyuluh - Hasil dari Kegiatan Forum Penyuluh adalah terhimpunnya permasalahan- permasalahan penyuluh di lapangan dan terrumuskannya langkah-langkah strategi penyuluhan. - Dampak kegiatan adalah meningkatnya SDM Penyuluh. 8. Penyusunan Programa Kabupaten, Programa BP3K dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan - Hasil dari kegiatan Penyusunan Programa Kabupaten, Programa BP3K dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan adalah tersusunnya rencana kerja PPL yang terdiri dari satu atau beberapa Desa, programa BP3K yang terdiri dari satu atau beberapa Kecamatan dan programa Kabupaten Mandailing Natal. - Dampak kegiatan adalah penyelenggaraan penyuluhan yang tersusun, terarah dan sesuai dengan kebutuhan setempat. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN 1. Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DAK Non DR Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan). - Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya mesin babat rumput sebanyak 18 unit,Lemari dan Rak Buku sebanyak 17 Set ,- Meja Kerja 17 UPT.BP3K sebanyak 68 Buah.Pengadaan kursi Kerja 17 UPT.BP3K 340 Buah,- Pembangunan Jalan Menuju BP3K sebanyak 7 Unit,-Pengadaan/Pemasangan Instalasi Listrik untuk UPT. BP3K sebanyak 12 Unit; Pembangunan Pagar dan Jerjak UPT.BP3K 13 Unit dan Pembangunan Kamar Mandi/WC UPT.BP3K 4 Unit,- Dampak pelaksanaan kegiatan terutama adalah semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan penyuluhan di tingkat Kecamatan dan meningkatnya kenyamanan dalam memberikan pelayanan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pelaku utama/ pelaku usaha bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

11

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 2. Dana Pendamping DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Lumbung Pangan - Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi agar pembangunan yang bersumber dari Dana DAK bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan harapan BP2KP sebagai Lembaga yang akan memanfaatkan sesuai dengan Tupoksi. Hasil dari kegiatan ini tertutama adalah terlaksanaya perencanaan dan pengawasan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pada UPT.BP3K dengan baik. - Dampak kegiatan adalah meningkatnya pelayanan penyuluhan melalui kelembagaan penyuluhann kepada masyarakat petani dengan perencanaan dan pengawasan kegiatan yang matang. 3. Pemutakhiran Data kelompok Tani dan Gapoktan - Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data kelompok Tani dan Gapoktan adalah tersedianya data kelomok tani dan gapoktan yang valit. - Dampak kegiatan adalah adanya peningkatan kualitas kelembagaan petani selaku pelaku usaha agribisnis dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dibidang pertanian. 4. Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K - Hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K adalah tersedianya sarana prasarana Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) dan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) pada UPT.BP3K untuk mendukung penyuluhan. - Dampak kegiatan adalah peningkatan SDM penyuluh dan terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana di UPT.BP3K. d.

Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (BADAN KETAHANAN PANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, SATKER BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, DANA TP-APBN TA. 2012) Adapun kegiatan dari Program ini mencakup: Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, serta Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah, penyuluh lapangan dan pimpinan kelembagaan Tani dalam pengembangan dan pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dampak kegiatan adalah

terbentuknya masyarakat desa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan terbinanya masyarakat melalui pola pangan beragam, bergizi dan berimbang.

12

2.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Tani (BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN: SATKER BAKOORLUH PPK PROVINSI SUMATERA UTARA, DANA DEKON-APBN TA. 2012, KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN) Adapun kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ini mencakup beberapa kegitan yakni: Pembinaan Poktan dan Gapoktan, Pemberdayaan Petani melalui Metode Denfarm dengan Pola SL-Agribisnis Padi, BOP Penyuluh PNS, Honorarium dan BOP THL TB PP, Penggandaan Materi Penyuluhan Kabupaten/Kota, Langganan Tabloid Pertanian, Administrasi Kegiatan Kabupaten, dan Monev Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani, Penyebaran

Informasi

Penyuluhan

Pertanian,

Monitoring

dan

Evaluasi

Penyuluh,

terlaksananya pengelolaan honorarium THL TB-PP dan Biaya Operasional Penyuluh PNS, Media Informasi, Percontohan, serta Administrasi Kegiatan Kabupaten. Sedangkan dampak dari pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, modal, dan informasi pasar. 3.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (BADAN KETAHANAN PANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN: SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DANA APBN-BANSOS, KEGIATAN P-LDPM atau PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT) Secara umum, Gapoktan yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) melalui P-LDPM melaksanakan kegiatan yakni memantapkan cadangan pangan dan distribusi pangan. Cadangan Pangan adalah kegiatan menghimpun bahan pangan dalam mengantisipasi kelangkaan pada musim paceklik dan gejolak harga bahan pangan pokok terutama beras. Cadangan pangan ini dapat dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Sedangkan distribusi bertujuan untuk menstabilkan harga pada waktu panen raya. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya cadangan pangan masyarakat dengan tersedianya Cadangan Pangan dan Penguatan Modal Usaha gapoktan. Dampaknya adalah meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Desa dengan ketersediaan pangan sepanjang tahun dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya anggota Gapoktan/Poktan pengelola, meningkatnya posisi tawar petani dalam penentuan harga, maupun akses anggota terhadap beras yang meningkat serta manajemen gapoktan yang semakin baik.

13

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 4.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA). DANA APBD PROVINSI, KEGIATAN PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN. Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya Modal Usaha Cadangan Pangan dengan adanya stok pangan di lumbung pangan dan meningkatnya pendapatan kelompok. Dampak yang diharapkan

adalah

Meningkatnya

Kesempatan

berusaha

dan

Kinerja

pengurus

Gapoktan/kelompok dan anggota. Berdasarkan Renja Tahun 2012 dan Evaluasi Hasil dan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2012, berikut ini disajikan Tabel 2.1.1. sebagai pembanding antara kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana beserta besaran anggarannya. Sedangkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 2.1.2 pada halaman berikutnya. Tabel 2.1.1 Pemenuhan Target Capaian berdasarkan Perbandingan Pagu Anggaran antara Rencana Kegiatan pada Renja dan Realisasi pada DPA-DPPA Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan TA. 2012. No

Program dan Kegiatan

1 I

2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa (BDB Provinsi) Dana Pendamping Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanuian (Posluhtan) desa Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (DAK-APBN) Dana Pendamping Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K (BDB Provinsi) Dana Pendamping Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU, dan Lumbung Pangan (APBN) Dana Pendamping Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU, dan Lumbung Pangan Pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan (APBN) 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Anggaran pada Renja 2012 (Rp.) 3 5.840.000.000

Realisasi (Rp.)

Pemenuhan Target

Ket.

4 2.013.229.000

5 34,47 %

65.000.000

0

0%

200.000.000

0

0%

20.000.000

0

0%

1.700.000.000

1.700.000.000

100,00 %

Tercapai

170.000.000

116.850.000

68,74 %

Tercapai

250.000.000

120.982.750

48,39 %

Tercapai minimal Tidak terlaksana

6 Kurang tercapai Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana

25.000.000

0

0%

2.200.000.000

0

0%

Tidak terlaksana

220.000.000

0

0%

Tidak terlaksana

0

0%

4

5

Tidak terlaksana 6

400.000.000 3

14

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 11

Pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa

12

18

Fasilitasi Pengembangan Pusat Penelitian Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Pemutakhiran Data Kelompok Tani dan Gapoktan Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani Program Pemberdayaan SDM Penyuluhan Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis Diklat Kepemimpinan dan Kelembagaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis Diklat Dasar Penyuluh THL-TB

19

Diklat Lanjutan Penyuluh PNS

20 III

67.151.580 464.313.500

89,53 % 32,16 %

116.150.000 0

96,79 % 0%

Tercapai Tidak terlaksana

33.370.000

42,29 %

87.130.450

72,61 %

Tercapai minimal Tercapai

25 26

Percontohan BP2KP 75.000.000 1.443.900.000 Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PRA di Wilayah Kerja Penyuluh 120.000.000 Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, 30.000.000 Rencana Kerja BP3K, dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan Penyusunan Programa BP2KP, 78.900.000 Programa BP3K, dan Programa Desa Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 120.000.000 Penyuluh Lapangan Pertemuan dan Pelatihan BP3K 190.000.000 Forum Petani/Pelaku Agribisnis 95.000.000

147.040.000 0

77,39 % 0%

27

Forum Penyuluh

60.000.000

58.359.000

97,26 %

28

Fasilitasi Mengikuti Jambore Penyuluh Nasional dan Provinsi Operasional Penyuluh Lapangan

150.000.000

0

0%

0

0%

13 14 II 15 16 17

21 22 23 24

29 30 IV 31 32 33 1 34

150.000.000

0

0%

160.000.000

0

0%

150.000.000

75.396.250

130.000.000

0

585.000.000

227.424.930

38.88 %

190.000.000

107.070.000

56,35 %

Tercapai Minimal Tidak terlaksana Kurang Tercapai Tercapai

60.000.000

53.203.350

88,67 %

Tercapai

60.000.000

0

0%

Tidak terlaksana

140.000.000

0

0%

60.000.000

0

0%

Tidak terlaksana Tidak terlaksana

450.000.000

50,26 % 0%

oleh keg. Prov 4 unit Tidak terlaksana

Kurang Tercapai

Tercapai Tidak terlaksana Tercapai Tidak terlaksana Tidak terlaksana

Pembinaan Gapoktan Penerima 150.000.000 PUAP 1.201.000.000 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Dewan Ketahanan 175.000.000 Pangan Kabupaten Mandailing Natal; Pembinaan Kelompok/Gapoktan 76.000.000 Lumbung Pangan

22.264.050

0

0%

Tidak terlaksana

Pembinaan dan Monitoring Desa Mandiri Pangan 2 Penyusunan Peta Ketahanan dan

65.000.000

0

0%

3 120.000.000

4 70.142.400

5 0%

Tidak terlaksana 6 Tidak

15

241.860.600 91.705.500

14,84 % 20,14 % 23,77 %

Kurang Tercapai

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 35 36 37 38 V 39 40 41 V 42 43 44 45 46 47 48 49

Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Mandailing Natal Pembinaan Gapoktan Penerima P50.000.000 LDPM (Dana Pendamping P-LDPM) Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan 40.000.000 Lokal P-LDPM (Penguatan Lembaga 675.000.000 Distribusi Pangan Masyarakat) (BLM) Pemberdayaan Lumbung Pangan (APBD Provinsi) Program Peningkatan Diversifikasi 925.000.000 dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN) Pengembangan Ketersediaan dan 450.000.000 Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Tani (Dekon-APBN)

terlaksana 25.678.900

51,36 %

Tercapai

54.333.800

135,83 %

300.000.000

44,44 %

40.000.000

100,00 %

Tercapai

877.800.000

94,90 %

Tercapai

428.500.000

95,22 %

Tercapai

440.000.000

414.300.000

94,16 %

Tercapai

35.000.000

35.000.000

100,00 %

Tercapai

1.755.454.000

125,39 %

Tercapai, melebihi target

1.400.000.000

Pembinaan Poktan dan Gapoktan Pemberdayaan Petani melalui Metode Denfarm dengan Pola SLAgribisnis Padi BOP Penyuluh PNS Honorarium dan BOP THL TB PP Penggandaan Materi Penyuluhan Kabupaten/Kota Langganan Tabloid Pertanian Administrasi Kegiatan Kabupaten Monev. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

135.000.000 97.650.000 165.120.000 1.292.000.000 6.000.000 12.384.000 34.800.000 12.500.000

16

1.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Keluaran yang Diharapkan. Dari Tabel 2.1.2 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan belum tertampung dananya dengan tingkat pencapaian 0 %, atau pun pada beberapa kegiatan tertampung dengan dana minimal sehingga tidak terlaksana dengan efektif. Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena tidak tertampung adalah: 1) Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten, 2) Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa (BDB Provinsi), 3) Dana Pendamping Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanuian (Posluhtan) desa, 4) Dana Pendamping Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K, 5) Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU, dan Lumbung Pangan (APBN), 6) Dana Pendamping Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU, dan Lumbung Pangan, 7) Pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan (APBN), 8) Pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa, 9) Fasilitasi Pengembangan Pusat Penelitian Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), 10) Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani, 11) Diklat Kepemimpinan dan Kelembagaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis, 12) Diklat Dasar Penyuluh THL-TB, 13) Diklat Lanjutan Penyuluh PNS, 14) Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, Rencana Kerja BP3K, dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan, 15) Forum Petani/Pelaku Agribisnis, 16) Fasilitasi Mengikuti Jambore Penyuluh Nasional dan Provinsi, 17) Operasional Penyuluh Lapangan, 18) Pembinaan Kelompok/Gapoktan Lumbung Pangan, 19) Pembinaan dan Monitoring Desa Mandiri Pangan . Pada beberapa kegiatan lainnya, tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau mencapai target minimal karena jumlah Dana yang tersedia tidak sesuai atau jauh di bawah target perencanaan, yaitu: 1) Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K (BDB Provinsi), Keterangan: anggaran ditampung dalam APBD kabupaten, 2 Pemutakhiran Data Kelompok Tani dan Gapoktan, 3), Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh 4) Penyusunan Programa BP2KP, Programa BP3K, dan Programa Desa, 5) Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP, 6) Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal, dan 7) P-LDPM

(Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat) (BLM) . 2.

Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Diharapkan. Adapun kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang diharapkan mencakup: 1) Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (DAK-APBN), 2) Dana Pendamping Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, 3) Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis, 4) Percontohan BP2KP, 5) PRA di Wilayah Kerja Penyuluh, 6) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan 7) Pertemuan dan Pelatihan BP3K , 8) Forum Penyuluh, 9) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

17

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Daerah Rawan Pangan, 10) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, 11) dan Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya, Kemudian, kegiatan yang memenuhi target karena tidak termasuk dalam perencanaan Renja Sebelumnya : 1) Pemberdayaan Lumbung Pangan (APBD Provinsi). Selanjutnya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, tetapi tujuan tercapai akibat hasil pelaksanaan kegiatan lainnya, mencakup: 1) Pembangunan Saung Tani 4 Unit oleh Bakorluh Provinsi Sumatera Utara.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan. Adapun kegiatan yang melebihi target adalah : 1) Beberapa kegiatan pada Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Tani (Dekon-APBN), dan . 2) Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal, Hal ini terjadi karena adanya pengalihan Rekening Honorarium THL-TB PP ke dalam kegiatan dimaksud, dan meningkatnya Biaya untuk mengikuti Pamaeran pada HPS Provinsi.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan (Permasalahan yang Dihadapi) Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran adalah: 1) belum tertampung dananya , 2) Dana yang tersedia tidak sesuai atau jauh di bawah target perencanaan. Faktor-Faktor Penyebab terpenuhinya Target Kinerja hasil/keluaran adalah karena: 1) realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan, Sedangkan faktor-faktor Penyebab melebihinya Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan adalah karena adanya pengalihan Rekening Honorarium THL-TB PP ke dalam kegiatan pada Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Tani (Dekonsentrasi APBN) yang satker kegiatan ada di Bakoorluh Provinsi.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Sebagai lembaga yang berfungsi dalam mentransfer informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/kehutanan yang membawahi penyuluh yang berperan sebagai “guru” atau “mantri” dalam memberikan pendidikan non formal bagi petani/peternak/pekebun/ petambak/nelayan/masyarakat yang berusaha di sekitar kawasan hutan/atau Pelaku Agribisnis lainnya yang merupakan mayoritas dari penduduk Kabupaten Mandailing Natal. Ternyata anggaran BP2KP sangat minim untuk mencapai tujuan peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) dalam mencapai peningkatan kesejahteraan mereka.

Kecilnya anggaran tersebut menyebabkan

beberapa kegiatan yang wajib dan rutin dilaksanakan setiap tahun tidak dapat dilaksanakan, atau pun dilaksanakan dengan anggaran yang minimal.

18

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Minimnya anggaran APBD Kabupaten untuk penyuluhan dan ketahanan pangan TA.2012 juga menyebabkan kecilnya biaya operasional BP3K, tidak adanya biaya Operasional Pos Penyuluhan (Posluhtan) dan tambahan biaya operasional yang dapat diberikan kepada Penyuluh PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan,dan Kehutanan. Mengacu kepada DPA-SKPD BP2KP TA.2012, dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sasaran utama peningkatan kualitas SDM Penyuluh dan pembenahan kelembagaan penyuluh dan petani pada TA. 2012 ini diperkirakan tidak akan optimal tercapai mengingat banyaknya kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Kondisi demikian berimplikasi terhadap kemungkinan

rendahnya pencapaian target program Renstra pada akhir periode 2011-2016 6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab masalah tersebut. Dengan kondisi ketersediaan anggaran yang masih jauh dari kebutuhan di dalam perencanaan, tindakan perencanaan yang perlu diambil adalah menyeleksi kegiatan yang paling urgent diantara beberapa kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan program atau pun outcomes yang saling terkait. Artinya, dengan terlaksananya suatu kegiatan prioritas, diharapkan tujuan kegiatan lain yang tidak tertampung juga telah dipenuhi walaupun tidak seperti yang diharapkan dalam perencanaan. Seterusnya, kebijakan penambahan pagu anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sangat diharapkan agar khususnya kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilaksanakan termasuk juga dana sharing untuk pendampingan maupun pembinaan terhadap berbagai kegiatan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi.

Kemudian, upaya semakin mendekatkan BP2KP dengan

Pemerintah Provinsi maupun Pusat sangat diperlukan agar anggaran BP2KP lebih diprioritaskan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.2.1. Penataan Kelembagaan Penyuluh Sebagaimana tertuang di dalam Renstra Tahun 2011-2016, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun-tahun pertama menitikberatkan kegiatan kepada peningkatan SDM Penyuluhan baik Penyuluh maupun Pelaku Agribisnis dan pembenahan kelembagaan sebagai tindak lanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Secara bertahap mulai dari tahun 2011, pengembangan kelembagaan ini juga akan bergeser dari pengembangan kelembagaan penyuluh ke arah pengembangan dan penumbuhan kelembagaan tani.

19

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Dengan optimalnya sarana prasarana penyuluh, diharapkan mutu dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh penyuluh kepada Pelaku Agribisnis juga akan semakin baik. Dari sisi Pemantapan Ketahanan Pangan, selain upaya mendorong meningkatnya ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi melalui penyuluhan dan pendampingan petani serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan seperti lumbung pangan, juga upaya peningkatan diversifikasi pangan menjadi sasaran utama untuk mendukung kemandirian pangan. Sampai pertengahan Tahun 2013, kelembagaan penyuluhan kabupaten Mandailing Natal yakni BP2KP masih berbentuk kelembagaan campuran yang belum sesuai dengan amanah UU Nomor 16 Tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan penjelasannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa kelembagaan Ketahanan Pangan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah, sedangkan kelembagaan Penyuluhan termasuk kategori Lembaga lainnya. Sebagaimana Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka pada renstra selanjutnya (2015-2019) ditargetkan bahwa pembinaan BPPSDMP diprioritaskan hanya kepada kelembagaan yang sesuai dengan UU dimaksud.

Untuk saat sekarang, anggaran Dana Dekonsentrasi juga sudah

dibedakan antara kelembagaan penyuluhan kabupaten yang telah sesuai dan yang belum sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006. Jumlah dana pembinaan penyuluhan yang kita terima lebih rendah dari kabupaten lain yang telah sesuai bentuk kelembagaannya.

Demikian juga halnya dengan

kelembagaan Ketahanan Pangan, dimana tingkat Eseloner berpengaruh terhadap pagu jumlah anggaran dan jumlah kegiatan yang diterima. Untuk itu, dalam rangka upaya percepatan pembangunan terutama untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui perluasan lapangan kerja baru pada sektor pertanian menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat, BP2KP merencanakan pada tahun 2013 atau paling lambat Tahun 2014 telah ada persetujuan dan komitmen pemerintah daerah untuk pemisahan kedua kelembagaan yang ada pada BP2KP tersebut dengan langkah-langkah konsultasi kepada Bapak Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten, Bakoorluh dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi, BPPSDMP dan BKP Kementan dan tersusun draft pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya akan dilakukan studi banding pada salah satu Kabupaten yang telah membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan Badan Ketahanan Pangan yang berdiri sendiri. Diharapkan pada Tahun 2014, telah terbentuk kedua kelembagaan tersebut. Sebagaimana diatur oleh UU Nomor 16 Tahun 2006, pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal

20

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 kebijakan dan strategi penyuluhan. Komisi Penyuluhan terdiri dari unsur pemerintah dan kalangan pemerhati pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Direncanakan pada tahun 2012, Komisi ini telah terbentuk. Tetapi berdasarkan ketersediaan anggaran, kegiatan ini tidak tertampung pada DPA APBD Tahun 2012 dan 2013. Untuk itu diharapkan dapat ditampung pada PAPBD Tahun 2013 atau mundur satu tahun pada Tahun 2014. Sebagaimana tertuang di dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta dijelaskan di dalam PP Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) dan pada tingkat desa adalah Pos Penyuluhan (Posluhtan). Untuk kedua jenis kelembagaan ini, pembentukannya telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sampai dengan Tahun 2010, telah tersedia 15 kantor UPT. BP3K dengan perincian 4 unit merupakan eks BPP Kabupaten Tapanuli Selatan, 1 unit eks kantor Dinas Pertanian di Mompang, 9 unit dibangun TA.2010 sumber dana DPDF dan PPD serta 1 unit sumber dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Lumbung Pangan. Pada TA.2011 dilaksanakan pembangunan 2 unit kantor UPT.BP3K dengan sumber dana DAK untuk Penyuluhan dan Lumbung Pangan. TA. 2013 telah disetujui pembangunan 2 unit kantor UPT. Bp3k yang baru sehingga total UPT. BP3K akan menjadi 19 unit. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan UPT. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal jumlah UPT. BP3K adalah sebanyak 17 unit dan perlu direvisi menjadi 19 unit. Adapun 6 kecamatan yang belum dibentuk UPT. BP3K mencakup Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Lingga Bayu, dan Kecamatan Batahan. Pada Tahun 2013, dibangun UPT. BP3K Huta Bargot dan UPT. BP3K Batahan. Sisanya 4 kecamatan akan dipercepat penyelesaiannya pada Tahun 2014 mengingat dana pembangunannya yang ditampung dari DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan pada RPJMN periode ini akan selesai pada Tahun 2014.

Selain itu, juga dilakukan

pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana BP3K yang telah ada sebagaimana diatur di dalam Permentan No. 51/ Permentan/ OT.140/ 12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan. Kendala utama adalah ketersediaan lahan yang seharusnya luas karena digunakan untuk lokasi kantor beserta kebun percontohannya yang dihibahkan masyarakat.

21

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pos Penyuluhan (Posluhtan) merupakan kelembagaan non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama. Posluhtan merupakan tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam melaksanakan penyuluhan, menyusun programa dan kegiatan lainnya. Sampai Tahun 2010 telah terbentuk 146 unit Posluhtan dan direncanakan untuk Tahun 2012 dan 2013 telah terbentuk 45 dan 55 Posluhtan baru sehingga pada Tahun 2016 telah terbentuk 401 unit Posluhtan sesuai dengan jumlah desa yang ada atau satu Posluhtan dan satu Penyuluh per desa. Sebagai upaya percepatan pemberdayaan Posluhtan ini, pemerintah daerah melalui BP2KP merencanakan pembangunan 1 unit Posluhtan di desa per kecamatan dengan rincian Tahun 2012 dan 2013 masing-masing 4 dan 5 unit dan telah terbangun 23 unit pada akhir TA.2015. Kurangnya anggaran yang tersedia menyebabkan pembangunan 4 unit Posluhtan pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak tertampung dan akan direncanakan dapat diselesaikan pada tahun 2014 menjadi 14 unit. 2.2.2. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan salahsatu lembaga pendukung dalam penyelenggaraan penyuluhan yang tumbuh dan berkembang di kalangan pelaku utama dan pelaku usaha. Tujuan pendirian P4S terutama adalah sebagai sarana pembelajaran bagi petani dalam mengelola agribisnisnya dengan nara sumber dari kalangan petani sendiri. Jenis usaha yang dikembangkan pada umumnya adalah pembibitan dan budidaya berbagai komoditi spesifik lokasi dengan menggunakan teknologi terapan maupun karya petani.

Pembentukan dan

penumbuhan P4S ini didasarkan kepada Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan P4S, Pusat Pengembangan Pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian Tahun 2007. Pada umumnya setiap Kabupaten/Kota telah memiliki P4S sebanyak 1 sampai 3 unit. Untuk Kabupaten Mandailing Natal telah terbentuk 1 unit P4S, yakni P4S Jujur Jaya desa Bange, kecamatan Bukit Malintang yang mengelola pupuk organic cair sebagai bio gas kotoran ternak sapi. Pada TA. 2012 dan TA. 2013 direncanakan penumbuhan 1 unit P4S baru dan Pengembangan keduanya. Anggaran yang kurang menyebabkan kegiatan tersebut tidak terlaksana. Dengan demikian diperlukan anggaran yang cukup sehingga dapat terfasilitasi penumbuhan 2 unit dan Pengembangan ke 3 unit P4S yang diharapkan dapat direalisasikan pada TA.2014. Dari sisi pengembangan kelembagaan tani, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, Lampiran 1 Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, sampai Tahun 2011 telah terbentuk 3.194 unit Kelompok Tani dan 321 unit Gabungan Kelompok Tani

22

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 (Gapoktan). Kelompok tani terdiri dari 20 sampai 25 orang petani dengan memperhatikan unsur kepentingan, sumber daya alam,sosial ekonomi, keakraban dan sebagainya. Umumnya pembentukan kelompok ini berdasarkan hamparan dan disesuaikan dengan komoditi yang diusahakan.

Bagi

kumpulan petani dengan keanekaragaman komoditi pada hamparan yang sama tetap menjadi satu kelompok setelah upaya pembentukan sesuai komoditi telah dilaksanakan. Dengan demikian, satu desa terbagi habis ke dalam kelompok-kelompok tani berjumlah 20-25 orang. Untuk memfasilitasi semua kelompok tani yang ada pada suatu desa, maka semua kelompok tani tersebut diakomodir ke dalam suatu Gapoktan. Hal ini berkaitan dengan fungsi Gapoktan sebagai pusat perekonomian perdesaan melalui penyediaan sarana produksi, pemasaran hasil dan permodalan petani. Untuk itu, ke depannya setiap Gapoktan harus memiliki Badan Hukum sehingga setiap unit usahanya dapat bergerak dalam meningkatkan pelayanan kepada petani. Pada TA. 2014 direncanakan penumbuhan 50 unit Gapoktan baru dan minimal 387 unit Kelompok tani baru, dimana pada akhir RPJM diharapkan telah terbentuk 401 Gapoktan dan 6.000 kelompok tani. Pembinaan terhadap Gapoktan juga terus dilaksanakan, dimana pada Tahun 2014 akan dilakukan pembinaan lanjutan terhadap 80 unit Gapoktan penerima PUAP, LM3, PLDPM,Lumbung Pangan, dan Gapoktan penerima bantuan pada TA.2012. Minimnya dana menyebabkan pembinaan kurang intensif pada tahun 2011. Diharapkan pada Tahun 2013, perhatian serius dan pendanaan yang cukup dalam pembinaan ini dapat ditingkatkan karena keberhasilan usaha pada hampir 100 Gapoktan/Desa sudah menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, bagi Gapoktan yang berkembang baik meskipun tanpa bantuan modal akan dipersiapkan sebanyak 25 unit sebagai penerima bantuan untuk tahun selanjutnya. Pada Tahun 2014, sebagai lanjutan Tahun 2013 juga akan tetap dilaksanakan Validitas Data Kelompok Tani dan Gapoktan yang bertujuan untuk ketepatan perencanaan dan bahan laporan ke BPPSDM dan Pusdatin, Kementan. Selain itu juga direncanakan untuk memfasilitasi pembangunan saung tani sebanyak 25 unit untuk menjadi contoh bagi kelompok lainnya. 2.2.3.Penataan serta Peningkatan Jumlah Penyuluh Pada PP Nomor 43 Tahun 2009 disebutkan bahwa Penyuluh terdiri dari Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya.

Untuk meningkatkan intensitas dan capaian tujuan

penyuluhan, maka perlu diupayakan satu penyuluh satu desa dengan spesialisasi kebutuhan setempat atau minimal dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Sampai pertengahan Tahun 2013, penyuluh yang ada pada BP2KP masih berjumlah 141 orang dengan perincian 38 orang penyuluh PNS, 2 orang CPNS pengangkatan Honor Daerah, 94 orang THL-TB PP dan 7 orang Tenaga Pendamping Penyuluh (outsourcing) Bakoorluh Provinsi.

23

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Semua penyuluh tersebut di atas merupakan Penyuluh Pertanian spesialisasi Tanaman Pangan dan Hortilulkura dengan latar belakang pendidikan pertanian sebagian besar adalah Budi Daya Pertanian dan dalam jumlah sedikit adalah berlatar belakang pendidikan perkebunan dan peternakan. Diharapkan pada Tahun 2014, telah terlaksana penambahan jumlah penyuluh baik yang berasal dari SKPD lain melalui penerimaan formasi Penyuluh oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, BP2KP juga akan mendorong munculnya Penyuluh-Penyuluh Swadaya terutama pada desa-desa potensial dan daerah terpencil. Kemudian, sesuai dengan pernyataan Kepala BPPSDM, Kementan, agar setidaknya 2 orang Penyuluh Perikanan dan 2 orang Penyuluh Kehutanan tersedia pada setiap kecamatan. Dengan demikian, berdasarkan jumlah desa yang ada, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal masih kekurangan setidaknya 46 orang Penyuluh Perikanan, 46 orang Penyuluh Kehutanan dan 171 Penyuluh Pertanian dan bersifat polivalen (atau 263 Penyuluh Pertanian apabila bersifat spesialisasi). Untuk Tahun 2014, direncanakan ada penambahan minimal 75 orang Penyuluh dari berbagai sumber pengadaan penyuluh tersebut. Salah satunya diharapkan pada formasi penerimaan pegawai baru. Salah satu langkah yang bijak dan tidak memerlukan biaya yang besar adalah apabila Pemerintah Daerah khususnya Bapak Bupati berkenan menempatkan kembali semua Tenaga Penyuluh berdasarkan formasi penerimaan sejak Tahun 2008 (berdirinya BP2KP) yang sekarang telah menjadi Tenaga Struktural di beberapa SKPD termasuk di BP2KP sendiri menjadi Penyuluh Lapangan pada SKPD BP2KP.

Dengan demikian, akan terpenuhi beberapa Tenaga Penyuluh Perikanan,

Kehutanan, Peternakan, dan Perkebunan.

Untuk penataan penyuluh ini, pada TA. 2014 juga

direncanakan kegiatan Fasilitasi Penetapan Spesialisasi Penyuluh, sedangkan kegiatan Penilaian Penyuluh Lapangan Terbaik Tingkat Kabupaten akan tetap direncanakan dilaksanakan mulai pada TA. 2013 ini. 2.2.4.Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perkembangan yang cepat pada sektor pertanian, baik dalam teknik budidaya maupun kelembagaan ekonomi agribisnis dari hulu sampai hilir mengharuskan penyuluh memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan informasi yang mumpuni. Ke depannya, seorang Penyuluh lebih berperan sebagai fasilitator terhadap petani/kelompok tani. Serangkaian pelatihan terutama yang bersifat teknis diperlukan untuk meningkatkan SDM Penyuluh dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi pada sektor pertanian. Untuk itu, BP2KP merencanakan kegiatan Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh. 2.2.5. Peningkatan Kompetensi Pelaku Agribisnis

24

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Sebagai kelompok sasaran penyuluhan, pelaku agribisnis atau petani/pekebun/peternak/ petambak/pekolam/nelayan/masyarakat yang berusahatani di sekitar kawasan hutan juga memerlukan pelatihan. Dengan jumlah kelompok tani yang semakin berkembang, penyuluh lebih berperan sebagai fasilitator dan pengurus kelompok/Gapoktan yang menyampaikan informasi kepada anggota setelah terlebih dahulu menerima pembinaan dari penyuluh. Pelatihan ini terutama kepada pengurus Gapoktan yang diharapkan dapat menyebarluaskannya kepada anggota. Pada tahun 2014 direncanakan akan dilaksanakan Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis, sedangkan Diklat Kepemimpinan dan Kelembagaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis dan Diklat Kewirausahaan bagi Petani/Pelaku Utama. 2.2.6. Pelatihan Tenaga Fungsional melalui Diklat dasar dan dan Diklat Lanjutan Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 43 Tahun 2009,bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan swadaya di kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan tersebut

dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana, prasarana, dan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (3) huruf f, bahwa biaya operasional pada Badan Pelaksana Penyuluhan termasuk untuk pelaksanaan peningkatan Kapasitas penyuluh. Sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas penyuluh ini adalah melalui Diklat Dasar dan Diklat Lanjutan bagi Penyuluh. Pada TA. 2012 dan TA.2013, kedua kegiatan tidak dapat terlaksana, sehingga diupayakan dapat terlaksana pada PAPBD 2013 atau diundurkan pada atau pun diakumulasikan pada perencanaan tahun 2014. Kedua kegiatan sangat urgen karena berkaitan dengan capaian pelatihan lainnya. 2.2.7. Penataan Sistem Informasi Penyuluhan berbasis Media On Line Sistem Informasi Penyuluhan pada akhir dekade 2000-2010 berkembang pesat, terutama sejak digunakannya jaringan seluler dan internet oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementan. Berbagai laporan pelaksanaan kegiatan seperti pada P-LDPM dan PUAP dapat dilakukan dengan mengirim sms ke Pusdatin.

Selanjutnya, berbagai informasi pertanian dapat diakses melalui

www.deptan.go.id yang mencakup semua kelembagaan eselon I di Kementerian Pertanian tersebut. Pada Tahun 2010 BPPSDMP Kementan memulai pembukaan jaringan Sistem dan Informasi Penyuluh (Simluh), dimana semua Data Penyuluh PNS seluruh Indonesia telah terhimpun dan dapat diakses. Pada Tahun 2011, BPPSDMP kembali memperluas jaringan melalui Cyber Extention dimana semua data dan informasi penyuluhan dapat diakses. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperoleh bantuan 4 set komputer beserta modem untuk dapat menerima layanan tersebut.

25

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Dengan demikian, kedepannya sangat diperlukan adanya sarana pendukung sehingga setiap penyuluh dapat mengakses informasi yang diinginkan melalui teknologi cyber tersebut. Guna mendukung perkembangan teknologi informasi tersebut, BP2KP merencanakan mulai Tahun 2013 agar dapat melaksanakan kegiatan Penelusuran Data dan Informasi melalui Pengelolaan Cyber Extention yang dimulai oleh BP2KP dan menyebarluaskannya kepada BP3K dan penyuluh. Tahun 2013, BP2KP telah direncanakan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Gerbang Media dan Pengembangan Jejaring Sosial Penyuluhan. Dengan adanya kegiatan tersebut pada tingkat Nasional, maka Gerbang Media BP2KP telah terbuka. Keberadaan Gerbang media Penyuluhan akan menjadikan semua orang dapat melihat perkembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Mandailing Natal. Melalui operator yang ada di BP2KP, para pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh dan pemerhati penyuluhan dapat menerima dan juga mengirimkan informasi dan teknologi, termasuk informasi pasar yang sangat kita butuhkan. Para pelaku agribisnis, usahawan muda dan pengusaha sektor pertanian akan sangat terbantu dengan penggunaan media ini. Kemudian, diharapkan terjadi peningkatan kerjasama dengan Daerah-Daerah tetangga Kabupaten Mandailing Natal. Demikian juga bagi investor yang tertarik dengan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan dan Pemberdayaan masyarakat yang berusaha tani di sekitar kawasan hutan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini akan meningkatkan koordinasi BP2KP dengan instansi terkait lainnya. Untuk informasi yang bersifat sederhana, BP2KP juga akan membuka jejaring sosial melalui facebook terutama untuk terjadinya saling tukar informasi antar penyuluh dan bidang-bidang penyuluhan terutama bidang Pengembangan SDM Penyuluhan di BP2KP. Kedua kegiatan ini akan berhasil guna apabila beberapa kegiatan lainnya juga dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan sehingga kita dapat menampilkan performan penyuluhan Kabupaten Mandailing Natal. Tahun 2014, direncanakan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyuluh PNS dan THLTB PP melalui Aplikasi Simluh tingkat Kabupaten.

Seterusnya, kegiatan Penelusuran Data dan

Informasi melalui Pengelolaan Cyber Extention sebagaimana dijelaskan di atas juga direncanakan akan tetap dapat dilaksanakan. 2.2.8. Penyampaian Informasi Penyuluhan sampai ke Tingkat Petani/Pelaku Utama Agribisnis Selain penyebaran informasi melalui media on-line dalam penyelenggaraan penyuluhan, kita juga menyesuaikan tingkat kemampuan penerimaan para Pelaku Agribisnis terutama petani kecil yang cenderung masih tertinggal di bidang informasi. Untuk itu, pada TA. 2014 tetap direncanakan lanjutan pelaksanaan kegiatan Penyebaran Informasi Penyuluhan melalui Penggandaan, Pembuatan

26

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan berdasarkan Potensi Lokal. BP2KP akan mengkemas dan mengelola terlebih dahulu informasi dari Cyber Extention baik dalam tulisan, brosur, leaflead, ataupun VCD untuk kemudian disebarluaskan kepada petani dan pelaku agribisnis lainnya. Pada TA. 2014 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Hal ini terutama untuk melengkapi pustaka BP3K sebagai bahan penyuluhan bagi penyuluh maupun untuk dibaca oleh petani. Tahun 2014 juga direncanakan akan dilaksanakan lanjutan Percontohan BP2KP dan pelaksanaan Percontohan BP3K serta Percontohan Penyuluh Lapangan. Diharapkan beberapa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dengan ketersediaan anggaran baik dari APBD Kabupaten dan juga ada tambahan anggaran dari APBD Provinsi. Kegiatan ini sangat diperlukan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi bagi Pelaku Agribisnis yang akan melaksanakan usahataninya. 2.2.9. Penataan Sistem Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhan PPK melalui Metode Perencanaan Partisipatif. Sampai saat ini, metode perencanaan partisipatif merupakan satu-satunya metode yang paling tepat dalam merencanakan pembangunan di perdesaan. Partisipasi aktif pelaku agribisnis untuk merencanakan kegiatan yang paling tepat bagi mereka diharapkan juga akan meningkatkan partisipasinya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan demikian, akan terpilih suatu metode penyuluhan yang tepat bagi para petani dan pelaku agribisnis tersebut. Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, TA. 2014 juga direncanakan pelaksanaan beberapa kegiatan, yakni: Penyusunan Metode Penyuluhan Kabupaten berbasis Potensi Lokal, Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, Rencana Kerja BP3K dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan, dan Penyusunan Programa BP2KP,Programa BP3K, dan Programa Desa. 2.2.10. Penataan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Penyelenggaraan penyuluhan akan dapat efektif terlaksana apabila beberapa metode penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kegiatan Penataan Penyelenggaraan penyuluhan ini merupakan inti dari penyuluhan itu sendiri dan umumnya berlangsung pada setiap Tahun Anggaran dan mencakup penyuluh, petani/pelaku agribisnis, dan kelembagaannya. Beberapa kegiatan yang direncanakan pada TA. 2014 adalah: Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan, Pertemuan dan Pelatihan BP3K, Forum Petani/Pelaku Agribisnis, Temu Tani pada Posluhtan, Forum Penyuluh, Studi banding Pengembangan Agribisnis Petani, Replikasi BP3K Model, Fasilitasi Mengikuti Jambore Penyuluh Nasional dan Provinsi, Pembinaan Pemuda tani, Pembinaan

27

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Masyarakat yang Berusaha Tani di Sekitar Kawasan Hutan, Pembinaan Nelayan Tradisional, Operasional Penyuluh Lapangan, Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP, Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan (Dekonsentrasi-APBN). 2.2.11. Penataan Kelembagaan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan Pangan serta Mengatasi Daerah Rawan Pangan Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Penataan Kelembagaan Ketahanan Pangan mencakup kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal, Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mandailing Natal, Pembinaan Kelompok pada Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pembinaan Kelompok/Gapoktan Lumbung Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan, Replika Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Dana Pendamping P2KP, Pembinaan dan Monitoring Desa Mandiri Pangan, Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri dan Swasembada Pangan (APBD Provinsi), Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan (APBD Provinsi), Pengembangan Desa Mandiri Pangan (APBD Provinsi), Dana Pendamping Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri dan Swasembada Pangan. Kegiatan-kegiatan tersebut direncankan pada Tahun Anggaran 2014. 2.2.12. Penataan Kelembagaan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Distribusi, Akses Pangan dan Keamanan Pangan P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (Bansos-APBN) merupakan salah satu kegiatan utama dalam

Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin

distribusi, akses pangan dan keamanan pangan.

P-LDPM merupakan Dana Bansos APBN yang

termasuk PNPM Mandiri Bidang Pertanian. Kegiatan ini dimulai Tahun 2010 dan sampai TA.2011 telah terlaksana pada 5 desa. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan lumbung pangan dan bantuan permodalan untuk adanya stok pangan di lumbung tersebut. Diharapkan agar setiap Gapoktan penerima P-LDPM dapat mempertahankan ketersediaan pangan dan mendistribusikannya dengan tepat sehingga tingkat harga yang layak sesuai HDG juga dapat dipertahankan.

Kegiatan ini

diharapkan tetap terlaksana dengan jumlah desa yang semakin bertambah pada TA.2014. Selain itu, kegiatan Pembinaan Gapoktan Penerima P-LDPM direncanakan dapat terlaksana sebagai bentuk sharing Pemerintah Daerah untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

Kemudian,

kegiatan Pemantauan Harga Bahan Pangan Strategis dan kegiatan Pemberdayaan Usaha Distribusi Pangan,juga diharapkan dapat terlaksana pada TA. 2014. 2.2.13. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

28

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Kabupaten Mandailing Natal termasuk daerah dengan tingkat konsumsi penduduk terhadap beras yang masih tinggi. Apabila dihubungkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat peralihan penggunaan lahan terutama dari lahan sawah menjadi lahan usahatani lainnya, untuk pemukiman serta tempat usaha dikhawatirkan akan semakin meningkatnya kebutuhan beras dan upaya untuk mendapatkannya terutama dari luar daerah. Salah satu hal ideal untuk mengurangi konsumsi beras adalah dengan mengkonsumsi makanan non beras yang masih potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Mandailing Natal. Berbagai jenis ubi jalar, ubi kayu (singkong), dan jagung cukup potensial dan dapat memenuhi asupan gizi yang setara dengan beras. Untuk hal tersebut, TA.2014 direncanakan agar dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal, Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Makanan Olahan Skala Kecil, Pembinaan Warung Sehat Anak sekolah (3B; Beragam, Bergizi, dan Berimbang). Kegiatan Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal diupayakan untuk mensosialisasikan makanan non beras dan mengurangi konsumsi beras seperti Manggadong, ataupun melalui pameran dan berbagai lomba pangan non beras. Kegiatan Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Makanan Olahan Skala Kecil, dan kegiatan Pembinaan Warung Sehat Anak sekolah (3B; Beragam, Bergizi, dan Berimbang) merupakan pembinaan dan pemberian bantuan permodalan bagi industri rumah tangga dan pengusaha warung sekolah yang memproduksi pangan non beras dalam ukuran skala kecil. 2.2.14. Peningkatan Diversifikasi untuk Menjamin Keamanan Pangan Peningkatan diversifikasi untuk menjamin keamanan pangan merupakan aspek yang juga penting diperhatikan. Selain upaya menumbuhkembangkan diversifikasi, perlu juga memperhatikan aspek keamanan bahan pangan yang diproduksi. Adapun kegiatan untuk mendukung keamanan pangan tersebut adalah melalui Pembinaan Pengolahan Makanan Pokok Non Beras, dan kegiatan Monitoring Produk Makanan Segar. 2.2.15. Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan Sampai Tahun 2013, Kabupaten Mandailing Natal masih termasuk daerah rawan pangan berdasarkan kriteria penetapannya. Daerah rawan pangan ini meliputi beberapa desa di Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Muara Sipongi.

Kondisi

kerawanan pangan juga dapat terjadi pada daerah pasca bencana alam, seperti banjir bandang yang terjadi pada awal Tahun 2013 di sekitar Panyabungan. Adapun kegiatan yang direncanakan pada TA. 2014 adalah Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui serangkaian paket bantuan dan pembinaan. 2.2.16. Pemantapan dan Pengembangan Tata Kelola Administrasi dan Manajemen

29

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem manajemen yang baik dan handal. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen yang direncanakan dimulai pada TA.2013 dan tetap direncanakan terlaksana pada TA. 2014 adalah 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI); 2) Penyusunan LAKIP, Laporan SAI, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian; 3) Penyusunan Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, DPA/DPPA setiap tahun dengan baik; dan 4) Membuat Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD, 2.2.17. Pemantapan Tata Kelola Administrasi dan Manajemen Sarana dan Prasarana Tata kelola administrasi dan manajemen sarana prasarana dan asset BP2KP juga merupakan kebutuhan urgen berkaitan dengan luasnya cakupan BP2KP yang juga meliputi 17 UPT. BP3K. Adapun sarana dan prasarana BP2KP terdiri dari sumber pengadaan APBN, APBD Provinsi dan ABD Kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam rangka mencapai kevaliditasan data dan laporan yang baik, dengan anggaran yang kecil direncanakan pada TA. 2013 dan untuk TA. 2014 direncanakan beberapa kegiatan, yakni :Penataan Administrasi Asset Badan, Pembuatan Laporan Tahunan keadaan Barang, Pembuatan usulan pengadaan dan penghapusan barang. Secara ringkas, kinerja pelayanan ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 pada halaman berikut.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD Beberapa indikator kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal dan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD yang dilihat dari perencanaan s/d TA. 2013 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya sinkronisasi kelembagaan, peningkatan pelayanan dan kinerja SDM dan kelembagaan Penyuluhan dalam mewujudkan

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan yang handal. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan terkait sesuai dengan target capaian mencakup Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten, Pembangunan BP3K, Pembentukan dan Pembangunan Posluhtan, Pembangunan Lumbung Pangan, Sarana Pendukung Penyuluhan, Pembangunan Rice Building Unit, Jalan menuju BP3K,dan lainnya kecuali pada pembangunan rumah jaga yang baru dan penumbuhan Posluhtan.

30

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 2. Meningkatnya kapasitas SDM, profesionalitas dan kompetensi Penyuluh, Petani/Pelaku Agribisnis yang mandiri dan berdaya saing serta pelayanan informasi penyuluhan. Dari beberapa kegiatan peningkatan SDM Penyuluhan diperkirakan akan tercapai targetnya kecuali pada Diklat Kewirausahaan bagi Petani/Pelaku Agribisnis , Diklat Dasar bagi THL-TB, Pemutakhiran Data Penyuluh PNS dan THL-TB PP berbasis Simluh, Percontohan BP3K , Studi Banding Pengembangan Agribisnis. 3. Tersedianya perencanaan dan metode Pembangunan desa yang partisipatif, serta peningkatan kinerja Penyuluh dan Petani/Pelaku Agribisnis dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Beberapa kegiatan seperti PRA di Wilayah Kerja Penyuluh, Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, BP3K dan Penyuluh, Penyusunan Programa BP2KP,Programa BP3K, dan Programa Desa terlaksana dengan baik sesuai target. 4. Meningkatnya ketersediaan, konsumsi, distribusi dan keamanan pangan, serta stabilitas harga untuk menjamin swasembada dan kemandirian pangan masyarakat, serta tertanganinya daerah rawan pangan. 5. Meningkatnya Intensitas Pembinaan Penyuluhan dan Pendapatan Petani/Pelaku Agribisnis. 6. Tersedianya validitas data, perencanaan, metode pelaporan, dan pelayanan administrasi yang baik. 7. Tersedianya data asset, laporan tahunan perkembangan, dan usulan pengadaan /atau penghapusan barang.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan Adapun secara umum beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD BP2KP terdiri dari beberapa faktor, yakni: Faktor SDM di sektor Pertanian baik para Penyuluh mau pun Pelaku Utama/Pelaku Agribisnis lainnya: - Kapasitas dan kemampuan Penyuluh belum optimal. - Jumlah Penyuluh belum mencukupi untuk mendukung satu desa satu penyuluh. - Jumlah KJF Kabupaten sebagai widyaswara dan instruktur belum memadai. - Pola perilaku berusahatani dan berorganisasi/berkelompok sebagian besar Petani (Pelaku Utama) masih bersifat tradisionil, relatif rendah dan belum berorientasi Agribisnis. - Terbatasnya akses Pelaku Agribisnis terutama Pelaku Utama kepada Lembaga Keuangan dalam mendukung permodalan, teknologi dan informasi pasar.

31

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Faktor Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan: - Pembenahan Kelompok Tani, terutama validitas Data Kelompok Tani belum optimal, sedangkan program-program kegiatan memerlukan validitas data yang baik. - Keberadaan Gapoktan umumnya belum terintegrasi luas. - Posisi tawar kelembagaan petani masih lemah. - Posluhtan belum diberdayakan sebagai pusat penyebaran informasi/teknologi pertanian di desa. - Keberadaan UPT.BP3K belum termanfaatkan secara optimal karena belum tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penyuluhan dan kelengkapan kantor lainnya, terutama alat peraga penyuluhan yang cukup minim. - Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006. - Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan belum optimal. Faktor ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta aspek kelembagaan Ketahanan Pangan antara lain : - Laju peningkatan kebutuhan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan laju peningkatan produksi. - Cadangan pangan daerah yang belum memadai. - Masih terjadinya fluktuasi harga beberapa komoditas tertentu yang disebabkan bahan mentahnya tidak diproduksi sepanjang waktu. - Sulitnya mendata arus keluar-masuk bahan pangan antar daerah. - Masih tingginya tingkat konsumsi pangan beras per kapita/tahun yang disebabkan tingkat keragaman/diversifikasi konsumsi pangan belum berimbang dan masih didominasi oleh beras, dimana untuk Kabupaten Mandailing Natal tingkat konsumsi beras mencapai 160,1 kg per kapita/ tahun, yang mana rata-rata Konsumsi Beras Nasional adalah sebesar 139,1 kg per kapita / tahun. Faktor Pelaksanaan Program/Kegiatan antara lain : - Umumnya pelaksanaan program-program sektor pertanian (daerah dan nasional) masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dan terlaksana secara berkesinambungan. - Umumnya perencanaan program belum bersifat bottom-up akibat masih rendahnya partisipasi masyarakat lapisan bawah (grass root) dalam perencanaan dan rendahnya kualitas penyuluh dalam menyusun perencanaan yang partisipatif sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal. - Masih rendahnya daya dukung teknologi dan informasi dalam penentuan komoditi unggulan setempat. - Masih minimnya anggaran yang tersedia sehingga pencapaian tujuan dan sasaran penyuluhan juga masih rendah.

32

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Dari sisi perencanaan, hasil dan pencapaian target akan memberikan dampak percepatan pencapaian tujuan, terutama dalam upaya peningkatan lapangan kerja pada sektor pertanian. Namun, ketersediaan anggaran yang masih rendah menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan harapan bahwa pada tahun-tahun awal RPJMD ini untuk meningkatkan mutu SDM dan kelembagaan penyuluhan akan sulit untuk mencapainya. Sementara itu, mulai TA.2013 diharapkan sudah lebih banyak perhatian untuk pembinaan petani berbasis teknologi dan munculnya usahawanusahawan agribisnis, Gapoktan sebagai Lembaga Ekonomi Desa, sedangkan penyuluh dan lembaga penyuluhan pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. 2.3.4. Tantangan Beberapa tantangan dalam Pembangunan bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari beberapa faktor. a. Faktor SDM di sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan : 1. Kapasitas dan Kemampuan Penyuluh Lapangan belum optimal untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian dan mengantisipasi perubahan iklim serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagian besar Penyuluh Lapangan yang ada saat ini adalah THL-TB

Penyuluh Pertanian yang merupakan Tenaga Kontrak s/d 10 bulan per tahun yang minim Pelatihan dan Pengalaman dalam Penyelenggaraan Penyuluhan. 2. Jumlah Penyuluh Lapangan belum mencukupi untuk mendukung satu desa satu penyuluh. Justru Penyuluh Lapangan (PPL) PNS yang berasal dari Penerimaan formasi CPNS Penyuluh Pertanian/Peternakan/ Perkebunan, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan maupun pengangkatan Penyuluh honorer beralih ke dalam jabatan struktural; 3. Jumlah dan kapasitas KJF Kabupaten sebagai widyaswara dan instruktur belum memadai. Keberadaan KJF pada saat ini belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Tupoksinya sebagai akibat jumlah yang terlalu sedikit, latar belakang disiplin ilmu yang tidak mewakili semua sub sektor, belum sepenuhnya mempertimbangkan Pangkat/Golongan Jabatan Fungsional dan kurangnya kapasitas dalam membina penyuluh; 4. Umumnya pola perilaku berusahatani dan berorganisasi/berkelompok sebagian besar Petani (Pelaku Utama) masih bersifat tradisionil, relatif rendah dan belum berorientasi Agribisnis, sehingga kualitas dan harga yang diterima petani dari produksi usahataninya relatif masih rendah. Sebagai akibatnya Posisi Tawar Kelembagaan Petani juga masih lemah. Kondisi ini berkaitan langsung dengan pola perilaku berkelompok dari petani di Kabupaten Mandailing Natal yang masih rendah.

33

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 b. Faktor Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan: 1. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal belum optimal terhadap kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan amanah UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 2. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani/pelaku utama agribisnis lainnya. Keberadaan Gapoktan belum terintegrasi luas, Gapoktan pada umumnya belum berperan sebagai lembaga penyedia modal dan Saprodi serta belum mampu menampung dan memasarkan hasil produksi Petani/Kelompok Tani anggotanya. 3. Pembenahan Kelompok Tani, terutama validitas Data Kelompok Tani belum optimal, sedangkan program-program kegiatan memerlukan validitas data yang baik. 4. Terbatasnya akses Pelaku Utama/Pelaku Agribisnis kepada teknologi, informasi pasar dan Lembaga Keuangan dalam mendukung permodalan. 5. Belum semua kecamatan memiliki kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). 6. Lemahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan. Keberadaan UPT.BP3K belum termanfaatkan secara optimal karena belum mencukupi kelengkapan sarana dan prasarana baik mobiler maupun kelengkapan kantor lainnya, terutama alat peraga penyuluhan yang cukup minim. Posluhtan belum diberdayakan sebagai pusat penyebaran informasi dan teknologi pertanian tingkat desa. 7. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006. sebagai satu-satunya Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat Kabupaten yang diakui dalam UU tersebut, ternyata peran BP2KP masih minim dalam penyelenggaraan penyuluhan terutama di luar bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, justru sebaliknya instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan belummelibatkan Penyuluh yang ada di BP2KP dalam kegiatan Penyuluhan; 8. Aspek Administrasi dan Manajemen, Penanganan aset-aset BP2KP belum dilaksanakan optimal, Sistem Pengendalian Intern (SPI) belum sepenuhnya dilaksanakan, dan penyampaian laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu kepada SAP.

34

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 c. Faktor ketersediaan dan Kerawanan Pangan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta aspek kelembagaan Ketahanan Pangan antara lain : Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas akibat tingginya konversi lahan pertanian tanaman pangan khususnya sawah ke penggunaan lain seperti perkebunan dan non pertanian seperti pemukiman; menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan lingkungan; tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan hasil panen,terbatasnya dukungan permodalan di perdesaan, tidak terealisasinya HET Pupuk bersubsidi , dan lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi. 2. Laju peningkatan kebutuhan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan laju peningkatan produksi. 3. Kerawanan Pangan karena kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastuktur dasar perdesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, kesehatan masyarakat yang rentan di kawasan terpencil, dan seringnya terjadi bencana alam. 4. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal. Distribusi dan Harga Pangan 1. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasl-hasil pangan disebabkan: lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab; Terbatasnya fasilitas informasi pasar; dan terbatasnya kemampuan teknis institusi dan pelaku pemasaran. 2. Masih terjadinya fluktuasi harga beberapa komoditas tertentu yang disebabkan bahan mentahnya tidak diproduksi sepanjang waktu. 3. Sulitnya mendata arus keluar-masuk bahan pangan antar daerah. Letak geografis Kabupaten Mandailing Natal yang berada di jalur lintas Sumatera dan berdekatan dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat maupun dengan beberapa Kabupaten di dalam provinsi menyebabkan terbukanya akses pasar Kabupaten Mandailing Natal terhadap bahan pangan luar daerah. 4. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. 5. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan belum optimal.

35

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan 1. Masih tingginya tingkat konsumsi pangan beras per kapita/tahun yang disebabkan tingkat keragaman atau diversifikasi konsumsi pangan belum berimbang dan masih didominasi oleh beras. Di Kabupaten Mandailing Natal tingkat konsumsi beras diperkirakan mencapai 160,1 kg per kapita/tahun, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata Konsumsi Beras Nasional adalah sebesar 139,1 kg per kapita/ tahun. Kondisi ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang, seperti oleh keterbatasan ekonomi keluarga, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, kecenderungan penurunan proporsi pangan berbasis sumber daya lokal, lambatnya perkembangan dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal yang praktis, ekonomis, nilai sosial, cita rasa dan daya terima masyarakat, dan mulai besarnya pengaruh pangan siap saji yang berbahan impor. 2. Pembinaan Penganekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan oleh BP2KP belum optimal akibat keterbatasan dukungan program bagi dunia usaha dan home industri yang mengembangkan aneka produk pangan olahan lokal, kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan sosialisasi dan promosi yang masih kecil. Keamanan Pangan 1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tani (produsen) dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan. 2. Belum diterapkan cara-cara budi daya produksi pertanian yang baik dan benar. 3. Kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan pengawet belum optimal. 4. Penanganan keamanan pangan belum efektif. 5. Koordinasi lintas sektoral untuk keamanan pangan belum optimal. 6. Belum adanya standar produk pangan pertanian yang aman. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan a. Komitmen pemerintah daerah belum optimal dalam memposisikan kelembagaan ketahanan pangan sebagai Unit Kerja Daerah dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan dan pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Mandailing Natal. Unit Kerja Daerah untuk urusan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan oleh karena sifat koordinatifnya sebaiknya berdiri sendiri berbentuk Badan Ketahanan Pangan. b. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan.

36

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 c. Perlu melaksanakan penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan, akurasi data hasil kajian ketahanan pangan secara priodik. d. Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal kelembagaan ketahanan pangan. 4.

Faktor Pelaksanaan Program/Kegiatan antara lain : - Umumnya perencanaan program belum bersifat bottom-up akibat masih rendahnya partisipasi masyarakat lapisan bawah (grass root) dalam perencanaan, kurangnya pembiayaan untuk penyusunan perencanaan yang efektif, dan masih rendahnya SDM penyuluh dalam menyusun perencanaan yang partisipatif sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal; - Umumnya pelaksanaan program-program sektor pertanian masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dan terlaksana secara berkesinambungan; - Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan. Hal ini disebabkan kecilnya jumlah kegiatan yang tertampung sebagai akibat minimnya anggaran yang tersedia; - Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dan pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan. Sebagai lembaga yang berfungsi dalam mentransfer informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan, ternyata sarana prasarana Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai perpanjangan tangan dan pusat penyebaran informasi penyuluhan antara BP2KP dengan masyarakat masih sangat tidak memadai. Minimnya anggaran juga menyebabkan tidak adanya biaya operasional BP3K, biaya Operasional Pos Penyuluhan (Posluhtan) dan tambahan biaya operasional yang dapat diberikan kepada Penyuluh sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan,dan Kehutanan; - Masih rendahnya daya dukung teknologi/ informasi dalam penentuan komoditi unggulan setempat.

2.3.5. Peluang Adapun beberapa peluang berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdiri dari: 1. Mengupayakan Struktur organisasi BP2KP sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yakni berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

37

2.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Adanya tuntutan terhadap peningkatan perilaku dan pola fikir dari petani subsisten tradisionil menjadi petani/pelaku utama berwawasan agribisnis, mandiri dan tanggap terhadap kebutuhan global;

3.

Antisipasi terhadap fenomena perubahan iklim, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu KelestarianLlingkungan Hidup Strategis (KLHS);

4.

Meningkatkan jumlah pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis bagi aparatur dan pelaku utama/pelaku agribisnis lainnya;

5.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani/pelaku utama agribisnis lainnya ;

6.

Menjadikan kelembagaan petani/pelaku agribisnis sebagai kelembagaan perdesaan yang solid dan kuat,mandiri, untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani.

7.

Mengupayakan penempatan satu penyuluh satu desa yaitu penyuluh PNS,dan penyuluh swadaya. Kemudian Peningkatan jumlah KJF sebagai widyaiswara yang terspesialisasi menurut kompetensi dan mengacu pada sistem agribisnis;

8.

Adanya SDM yang handal mencakup Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi pada Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

9.

Mengupayakan optimalnya dukungan Anggaran BP2KP dan pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya komitmen yang kuat dari Bupati

Mandailing Natal untuk melaksanakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 10. Adanya beberapa Program seperti Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan, Program Pemberdayaan SDM Penyuluhan, dan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (APBD), serta Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (APBD, APBN), serta Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN). 11. Adanya road map Pembangunan Penyuluhan melalui perencanaan partisipatif Penyelenggaraan Penyuluhan jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan potensi wilayah dengan melibatkan semua unsur terkait sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan masyarakat pelaku utama/pelaku usaha; 12. Sebagai Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki hubungan koordinatif dan vertikal dengan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian

38

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, maka BP2KP senantiasa terbuka terhadap program/kegiatan pusat dan provinsi serta bersifat dinamis dalam menerjemahkan kebijakan pusat dan provinsi karena berada di bawah payung hukum UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan mempertimbangkan aspek prioritas, kepentingan, dan kemampuan keuangan daerah. 13. Mengupayakan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai usaha yang menarik bagi generasi muda dalam menumbuhkan usahawan-usahawan muda bidang pertanian; 14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan berjalan secara optimal; 15. Meningkatkan aksesibilitas Pelaku Utama/Pelaku Agribisnis kepada teknologi, informasi pasar dan Lembaga Keuangan dalam mendukung permodalan; 16. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006. Diperlukan pengaturan perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan tupoksi.

Hendaknya semua kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan dapat dilaksanakan oleh BP2KP. Kebijakan yang mengharuskan para pemangku kepentingan khususnya para kepala SKPD terkait dapat duduk bersama, dalam meletakkan dasar perencanaan pembangunan yang koordinatif, dinamis dan berdasarkan kebutuhan spesifik lokasi nampaknya merupakan kebutuhan prioritas untuk segera dilaksanakan; 17. Meningkatkan Koordinasi perencanaan penyelenggaraan penyuluhan melalui pembentukan dan pengembangan Komisi Penyuluhan Kabupaten. Agar setiap program dalam penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan lintas sektoral, maka perlu segera dibentuk Komisi Penyuluhan Kabupaten yang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat pemerhati atau kalangan profesional. 18. Melaksanakan Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan. Untuk perencanaan penyelenggaraan penyuluhan, khususnya di BP2KP selain hasil Musrembang,

idealnya telah memiliki mekanisme perencanaan tersendiri yang

dimulai dari Programa Penyuluhan Desa yang seharusnya melibatkan semua pengurus kelompok tani, aparat desa, dan tokoh masyarakat dan dilaksanakan dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). RKP ini direkapitulasi dan ditindaklanjuti menjadi Programa BP3K/Kecamatan yang melibatkan Camat, petugas/UPT. Dinas terkait, lembaga penyedia saprodi, tokoh masyarakat. Setelah Programa BP3K

direkapitulasi,

ditindaklanjuti menjadi Programa

BP2KP/Kabupaten dan menjadi dasar dalam penyusunan metode penyelenggaraan penyuluhan; 19. Teknologi Informasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan mulai memperkenalkannya pada TA.2011. Untuk TA. 2010, teknologi ini didahului dengan Simluh (Sistem Informasi Penyuluhan), dimana Data semua Penyuluh (PNS)

39

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 telah dimaksukkan ke dalam suatu sistem yang dapat diakses di internet. Sementara teknologi Cyber Extention akan sangat membantu Penyuluh dalam memecahkan masalah di lapangan; 20. Reformasi birokrasi penyuluhan di Kabupaten Mandailing Natal yang menuntut tata kelola kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean government). 21. Ketersediaan dan kerawanan Pangan. Sumber Daya Alam yang beragam dan didukung oleh ketersediaan teknologi di hulu sampai hilir memberi peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan agribisnis pangan. Sumber karbohidrat lain juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu , tetapi memberi peluang besar seperti ubi jalar, ubi kayu, kentang dan talas. 22. Distribusi dan harga Pangan. Fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran, sedangkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berperan sebagai fasilitator prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. 23. Diversifikasi, Konsumsi dan Keamanan pangan. Peningkatan iptek serta perkembangan teknologi informasi dan strategi komunikasi publik memberi peluang bagi percepatan peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman yang diharapkan mengubah perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. 24. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan pangan. Kemampuan manajemen ketahanan pangan Kabupaten Mandailing Natal mencakup: Jaringan kerja sama dengan instansi terkait seperti pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal, bantuan teknis dan kerjasama dengan lembaga swasta dan masyarakat, tersedianya berbagai metode analisis ketahanan pangan, tuntutan terhadap kualitas pelayanan, serta tuntutan sebagai agen. 25. Meningkatkan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

Agar setiap program dalam peningkatan ketahanan pangan dapat berjalan sesuai

dengan kebutuhan lintas sektoral, maka dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Bupati dan sekretariat pada BP2KP,sedangkan anggotanya para Kepala SKPD yang terkait. Pada tingkat Kecamatan, Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dipimpin oleh Camat dan sekretariatnya pada UPT. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). Adapun formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Faktor SDM di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan baik para Penyuluh mau pun Pelaku Utama/Pelaku Agribisnis lainnya relatif masih rendah; 2. Faktor Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani belum optimal, masih memerlukan pembenahan;

40

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 3. Faktor Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan belum terintegrasi luas dan koordinasi antar SKPD Lintas Sektoral masih rendah; 4. Faktor ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta aspek kelembagaan Ketahanan Pangan belum memadai; 5. Faktor Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan umumnya belum terintegrasi dan berkelanjutan, cenderung bersifat parsial, dan belum terencana secara partisipatif. Adapun catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Faktor Sumber Daya Manusia Penyuluh, sebaiknya beberapa orang Penyuluh Senior bidang Pertanian (Peternakan, Perkebunan), Perikanan, dan Kehutanan yang telah beralih ke dalam Jabatan Struktural agar dikembalikan ke dalam Jabatan Fungsional untuk menjadi KJF di BP2KP, demikian juga dengan staf yang diangkat dari formasi penyuluh kiranya dapat dipindahkan ke BP2KP, serta penempatan formasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Perkebunan yang lulus pada seleksi CPNS kiranya juga dapat ditempatkan kembali di BP2KP; 2. Koordinasi Lintas Sektoral. Diperlukan pengaturan perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan tupoksi. Agar tidak terjadi overlapping kegiatan dan pemborosan anggaran, hendaknya semua kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dapat dilaksanakan oleh BP2KP. Kemudian, diharapkan agar SKPD terkait dapat melibatkan Penyuluh dalam berbagai Pembelajaran dan Diklat Penyuluhan yang mereka atau instansi vertikal laksanakan. 3. Untuk perencanaan penyelenggaraan penyuluhan, khusus di BP2KP selain hasil Musrembang, idealnya telah memiliki mekanisme perencanaan tersendiri yang dimulai dari Rencana Kerja Penyuluh yang seharusnya melibatkan semua pengurus kelompok tani, aparat desa, dan tokoh masyarakat dan dilaksanakan dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal).

RKP ini

direkapitulasi dan ditindaklanjuti menjadi Programa BP3K/Kecamatan yang melibatkan Camat, petugas/UPT. Dinas terkait, lembaga penyedia saprodi, tokoh masyarakat. Setelah Programa BP3K direkapitulasi, ditindaklanjuti menjadi Programa BP2KP/Kabupaten dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya; 4. Anggaran BP2KP. Selain solusi nomor 1 di atas, peningkatan anggaran sangat diperlukan agar beberapa Kegiatan pokok dapat terlaksana; 5. Teknologi Informasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan akan mulai mengenalkannya pada TA.2011. Untuk TA. 2010, teknologi ini didahului dengan Simluh (Sistem Informasi Penyuluhan), dimana Data semua Penyuluh (PNS) telah dimaksukkan ke dalam suatu sistem yang dapat diakses di internet. Sementara teknologi Cyber

41

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Extention akan sangat membantu Penyuluh dalam memecahkan masalah yang ditemukan di lapangan. Setiap penyuluh dapat mengakses langsung ke Pusat Penyuluhan, BPPSDMP dan dalam hitungan detik, jawaban mengenai Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditanyakan dapat diterima. Untuk itu, di masa mendatang setiap penyuluh sebaiknya dapat mengoperasikan komputer/laptop dan perangkat pendukungnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Mandailing Natal, dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Berdasarkan aspek geografi yang bervariasi menyebabkan keragaman sumber daya alam dan hayati. Komoditas unggulan setiap wilayah juga bervariasi dan menjadi wahana pembelajaran dan penerapan teknologi penyuluhan bagi setiap penyuluh yang tidak habis-habisnya dalam upaya mendukung agribisnis para pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal telah mencapai 404.945 jiwa dan tersebar di 23 kecamatan. Dengan komposisi penduduk yang mayoritas berusaha pada sektor pertanian, kondisi ini menyebabkan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) memiliki tugas yang cukup berat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Tahun 2011-2016 maupun visi dan misi dalam RPJPD Kabupaten Mandailing Natal 2006-2025. Dari aspek kesejahteraan masyarakat, BP2KP ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebabkan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi atau peningkatan pendapatan. Sedangkan dari aspek pelayanan umum,khususnya dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai profesi unggulan dan tujuan penyerapan angkatan kerja. Aspek pelayanan umum ini juga berkaitan dengan produksi dan ketersediaan bahan pangan padi, palawija, sayuran, daging, telur dan unggas sebagai sumber protein ataupun hasil-hasil perkebunan dan kehutanan yang mendukung perekonomian masyarakat. Adapun beberapa permasalahan pembangunan yang berkaitan langsung dengan tupoksi SKPD BPKP diantaranya adalah: a) Infrastruktur yang belum memadai bagi aksessibitas barang dan orang dari pedesaan, b) kondisi iklim yang sering berubah-ubah, c) pertumbuhan ekonomi yang lamban sesuai dengan karakteristik perekonomian berbasis pertanian yang masih bertumpu pada komoditas primer dan non olahan, d) Angka kemiskinan yang masih besar, dan e) Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.

42

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan BP2KP diantaranya adalah : a) IPM Kabupaten masih rendah, b) PKS usia produktif belum mampu bersaing pada pasar kerja, c) Semangat kewirausahaan angkatan kerja masih sangat rendah, d) Pelayanan Publik dan infrastruktur belum optimal, dan e) SDA potensial belum dikelola secara optimal. Adapun prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2014 yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan dan pemantapan ketahanan pangan atau Tupoksi BP2KP mencakup: 1.

Peningkatan Ketahanan Pangan serta meningkatkan pendapatan petani;

2.

Pengembangan metode,materi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

3.

Peningkatan wawasan agribisnis petani;

4.

Pengembangan kuantitas dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan;

5.

Penataan dan peningkatan sentra produksi dan distribusi serta penguatan institusi pasar;

6.

Mengoptimalkan upaya diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi tanaman pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

7.

Pengembangan lapangan pekerjaan baru dengan meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian, perikanan dan kehutanan;

8.

Penguatan kelembagaan dan permodalan usaha pertanian dan perikanan;

9.

Mempertahankan swasembada beras;

10. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian, perikanan dan kehutanan; 11. Pengembangan kawasan agromarinepolitan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Umumnya usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat disampaikan pada Musrembang Kecamatan atau pada tingkat Kabupaten. Namun pada tataran ini, pada umumnya beberapa usulan yang dimaksud mengarah kepada kegiatan fisik baik bangunan maupun budidaya komoditi tertentu ataupun bantuan bibit yang dikelola oleh SKPD sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terkait. BP2KP sebagai kelembagaan penyuluhan hanya berperan dalam penyampaian teknologi atau dari segi penyuluhan. Meskipun demikian, berdasarkan Rencana Kerja Penyuluh dan Programa Balai Penyuluh Kecamatan (BP3K) maupun pelaksanaan PRA di beberapa wilayah, maupun usulan dalam musrembang Kecamatan dapat dirangkum berbagai usulan dari petani dan Penyuluh yang berada di Lapangan. Adapun beberapa usulan prioritas tersebut mencakup: 1.

Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan di BP3K maupun di desa (pemberdayaan Posluhtan);

2.

Menyebarluaskan informasi-informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

43

3.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Memfasilitasi penyediaan bibit-bibit unggul untuk komoditi padi, karet, sawit,kakao,durian, mangga dan sebagainya;

4.

Melaksanakan Sosialisasi Penyuluhan dalam penyebaran Teknologi dan informasi;

5.

Melaksanakan serangkaian Pelatihan bagi petani/pelaku Utama tentang Budi Daya Komoditas Unggulan bidang pertanian dan perikanan;

6.

Studi Pengolahan Tanah yang sempurna;

7.

Menyebarkan bantuan permodalan bagi usaha agribisnis;

8.

Ketersediaan informasi harga dan pasar;

9.

Mengoptimalkan fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani dan Gapoktan);

10. Memfasilitasi ketersediaan pupuk bersubsidi; 11. Memfasilitasi perbaikan jaringan irigasi yang rusak; 12. Memfasilitasi pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 13. Melaksanakan Pemutakhiran data Kelompok tani dan Gapoktan; 14. Melaksanakan PRA di semua desa; 15. Melaksanakan forum petani, forum penyuluh dan Studi Banding; 16. dan sebagainya.

44


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.1.1. Kebijakan Nasional Dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; dan peningkatan kesejahteraan Petani, dibutuhkan SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global.

Untuk itu, penyuluhan pertanian,

pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian perlu terus dikembangkan untuk menyiapkan aparatur yang kompeten, visioner, serta memahami peran dan fungsinya dalam pembangunan pertanian.

Selain itu juga ditujukan untuk memperkuat

kelembagaan petani, memberdayakan usaha petani, dan mewujudkan pelaku utama pembangunan pertanian yang mandiri, berjiwa wira usaha, berdaya saing, dan berwawasan global. Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) untuk periode 2010-2014 adalah: “Terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang professional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani”. Sedangkan misinya adalah: 1. Mengembangkan sistem penyuluhan yang komprehensif dan terpadu; 2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kerja; 3. Mengembangkan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi profesi SDM Pertanian yang kredibel; 4. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel; Sejalan dengan visi dan misinya, BPPSDMP menetapkan tujuan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani dalam rangka peningkatan produktivitas petani, usahatani, dan pendapatan Petani;

2.

Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non aparatur pertanian;

3.

Menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten, serta sistem standarisasi dan sertifikasi profesi SDM Pertanian yang kredibe;.

4.

Meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien. Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014

yang difokuskan kepada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan

45


keamanan pangan.

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, yaitu: “Menjadi Institusi yang Handal, Aspiratif, dan Inovatif dalam Pemantapan Ketahanan Pangan”.

Sedangkan Misi

untuk mencapai visi tersebut adalah: 1.

Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;

2.

Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional.

3.

Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah.

4.

Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Adapun Tujuan Badan Ketahanan Pangan untuk periode 2010-2014 adalah: 1.

Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;

2.

Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;

3.

Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat;

4.

Mempercepat penganekaragaman kosumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras per kapita;

5.

Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

Arah Kebijakan Umum Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian adalah: 1.

Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;

2.

Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan;

3.

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Sedangkan strategi Badan Ketahanan Pangan diimplementasikan ke dalam langkah operasional untuk: 1.

Pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;

2.

Pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif;

3.

Pembinaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang;

4.

Pembinaan keamanan pangan segar;

5.

Penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif; dan

6.

Peningkatan manajemen ketahanan pangan.

3.1.1. Kebijakan Provinsi Dalam era baru pembangunan pertanian, penyuluh lapangan dituntut untuk memiliki fungsi paling sedikit tiga hal, yaitu transfer teknologi (technology transfer), fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work). Dengan demikian penyuluh lapangan dituntut untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tema-tema penyuluhan juga telah bergeser tidak hanya sekedar peningkatan produksi, tetapi beradaptasi dengan isu global, seperti bagaimana

46

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 menyiapkan petani dalam bertani untuk mengatasi perubahan iklim global dan perdagangan global. Petani atau pelaku utama perlu diperkenalkan sarana produksi yang beradaptasi luas terhadap goncangan iklim, teknik berani yang ramah lingkungan, hemat air, dan tahan terhadap suhu tinggi akan menjadi trend bagi penyuluhan masa depan. Beberapa isu strategis dalam pembangunan SDM Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dalam pengelolaan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya penyuluh; 2. Kurangnya ketersediaan aparatur teknis yang membidangi jabatan fungsional penyuluh; 3. Kurangnya kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan; 4. Lemahnya kelembagaan petani,nelayan dan masyarakat kehutanan; 5. Lemahnya koordinasi lintas SKPD dalam pembangunan pertanian; 6. Terbatasnya pendanaan untuk melaksanakan program penyuluhan yang bersifat multi years. Sebagaimana tertuang di dalam Renstra Tahun 2009-2013, Visi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah: “Terwujudnya Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang andal dalam rangka pemberdayaan petani, nelayan beserta keluarganya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan pangan, daya saing, nilai tambah dan kesejahteraan” . Untuk mewujudkan visi tersebut, Bakoorluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menetapkan misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tangguh; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan; 4. Mendorong partisifasi aktif pemerintah daerah, petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya dalam pelaksanaan penyuluhan; 5. Meningkatkan kerjasama teknis di bidang penyuluhan dalam dan luar negeri; 6. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan. Berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Utara untuk Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2014, dari berbagai usulan yang disampaikan oleh BP2KP Kabupaten Mandailing Natal maupun perencanaan dari Bakoorluh Provinsi Sumatera Utara, maka terdapat 5 kegiatan prioritas yang diprioritaskan oleh Bakoorluh untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, yakni: 1.

Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan);

2.

Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluh;

3.

Demonstrasi Farming (Denfarm);

47

4.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Pendampingan P2BN (Program Peningkatan Beras Nasional);

5.

Penumbuhan Saung Tani.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen operasional yang terpadu menyatukan pembangunan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan bagi pemerintah dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab melakukan upaya perbaikan pangan, gizi dan kesehatan. Adapun Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang di dalam Renstra Tahun 2009-2013 adalah: “Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Sumatera Utara”. Untuk melaksanakan visi dan memberikan arah kepada tujuan dan sasaran yang diinginkan, serta untuk memberikan fokus kepada program yang dilaksanakan,

Misi Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Sumatera Utara adalah: 1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya lokal yang dimiliki melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkerakyatan serta mendorong berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan dan memfasilitasi peningkatan pengelolaan manajemen kelembagaan ketahanan pangan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan Ketahanan Pangan. TUJUAN Pembangunan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memenuhi ketersediaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga, melalui: 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Pemantapan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat; 3. Peningkatan percepatan diversifikasi konsumsi, mutu, dan keamanan pangan’ 4. Pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. SASARAN Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, maka sasaran pembangunannya adalah:

48


1. Aspek Ketersediaan Pangan; a. Produksi dan kualitas Pangan, b. Impor dan Pemasukan Bahan Pangan, c. Cadangan Pangan, d. Penanganan Pasca Panen.. 2. Aspek Distribusi Pangan; a. Sarana Prasarana, b. Lembaga Pemasaran, c. Stabilisasi Harga Pangan,

d. Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Pangan, 3. Aspek Konsumsi Pangan; a. Jumlah Konsumsi Pangan, b. Kualitas Konsumsi Pangan, c. Status Gizi Masyarakat, d. Mutu dan Keamanan Pangan, e. Kemiskinan. f. Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Utara untuk Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2014, dari berbagai usulan yang disampaikan oleh BP2KP Kabupaten Mandailing Natal maupun perencanaan dari BKP Provinsi Sumatera Utara, maka terdapat 5 kegiatan prioritas yang diprioritaskan oleh BKP Provinsi untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, yakni: 1. Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat; 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan di Provinsi Sumatera Utara; 3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pengurus Klompok Wanita Tani, PKK, dan Dharma Wanita tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan menuju Rumah Pangan Lestari (RPL); 4. Pembinaan Daerah rawan Pangan Transien dan Kronis; 5. Pemberdayaan Daerah Rentan Pangan berdasarkan hasil FSVA.

49


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan Tujuan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2014 adalah mengacu kepada tujuan pada Renstra BP2KP Tahun 2011-2016 dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu: a. Mewujudkan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang handal dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah agribisnis. b. Mewujudkan Aparatur dan Pelaku Agribisnis yang mandiri dan berdaya saing. c. Mewujudkan Tenaga Fungsional yang profesional, tenaga teknis agribisnis yang kompeten, dan wirausahawan muda yang mandiri. d. Mewujudkan Kemandirian Petani dan Kelembagaan Petani serta usahatani berbasis agribisnis. e. Meningkatkan ketersediaan, konsumsi dan Keamanan Pangan. f. Mewujudkan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang terintegrasi secara Vertikal dan Horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. g. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governances). 3.2.2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distibusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Pelaksana Penyuluhan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : 1. Terselesaikannya Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten yang sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2006,dan terbentuknya Komisi Penyuluhan Kabupaten; 2. Terfasilitasinya pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan dan Desa; 3. Terfasilitasinya Penumbuhan Kelembagaan Petani dan Usahatani ; 4. Terselenggaranya Sistem Perencanaan Penyuluhan Partisipatif; 5. Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 6. Terpenuhinya satu penyuluh satu desa; 7. Tercapainya Peningkatan Kompetensi Penyuluh; 8. Tercapainya Peningkatan Kompetensi Pelaku Agribisnis; 9. Terlaksananya Sistem Informasi Penyuluhan Berbasis Media On-line; 10. Tersampaikannya Informasi Penyuluhan sampai ke tingkat petani dan pelaku agribisnis lainnya; 11. Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional ; 12. Terwujudnya Wirausahawan Muda; 13. Terfasilitasinya Pendampingan Penyaluran Bantuan kepada Kelembagaan Petani dan Usahatani;

50

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 14. Terlaksananya Pengembangan Kemitraan usaha antara Kelembagaan Petani dan Usahatani dengan Industri Pertanian; 15. Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Petani menjadi Lembaga Ekonomi Pedesaan Agribisnis (Simpan Pinjam/LKMA); 16. Terlaksananya Peningkatan produksi pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi; 17. Terlaksananya Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 18. Terlaksananya Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin keamanan pangan; 19. Terlaksananya Pengawasan bahan pangan hasil produksi untuk menjamin keamanan pangan; 20. Terlaksananya Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergitas kelembagaan dengan Dinas lintas sektoral,stakeholders, dan pelaku Agribisnis; 21. Terciptanya efektifitas koordinasi dengan Dinas lintas sektoral; 22. Terlaksananya Pemantapan Swasembada Pangan yang Berkelanjutan dan Tertanganinya Daerah Rawan Pangan; 23. Terlaksananya Penumbuhan usaha dan Kelembagaan di bidang ketersediaan pangan; 24. Terlaksananya Penumbuhan usaha dan Kelembagaan di bidang distribusi pangan; 25. Terselenggaranya Validitas Data Aset BP2KP dan BP3K; 26. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal di BP2KP dan UPT. BP3K; 27. Terselenggaranya Sistem Perencanaan yang Baik; 28. Tersusunnya Laporan Keuangan, SAI, dan Aset yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian; 29. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 30. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Koordinatif. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran di atas, maka ditentukan Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014 yang memuat komponen-komponen pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan pangan. Secara ringkas Arah Kebijakan Umum Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan: 1.

Pemantapan Sistem Penyuluhan;

2.

Pemantapan Pelatihan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

3.

Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan;

4.

Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan;

5.

Pemantapan Kemandirian Pangan;

6.

Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

7.

Penataan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

8.

Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan serta mengatasi daerah rawan pangan.

9.

Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen;

51

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 10. Pemantapan tata kelola administrasi dan manajemen Sarana dan Prasarana.

3.3.

Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 adalah : 1.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan;

2.

Program pemberdayaan SDM Penyuluhan;

3.

Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

4.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

5.

Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Tani;

6.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

7.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN);

8.

Program Manajemen Pelayanan Administrasi dan Pelaporan;

9.

Program Manajemen Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 3.3.1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan 3.3.1.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan. Kegiatan-kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan meliputi: 1. Penataan Kelembagaan Penyuluh: a. Penyelesaian Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Kelembagaan Penyuluhan yang sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2006; b. Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten; c. Fasilitasi pembentukan UPT. BP3K (1 unit per Kecamatan), satu Posluhtan satu desa; d. Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa (BDB/APBD Prov.); e. Dana Pendamping Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa; f.

Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

g. Dana Pendamping Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; h. Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K (APBD/APBD Prov.); i.

Dana Pendamping Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K;

j.

Penyediaan Mobiler BP3K (APBD/APBD Provinsi);

k. Dana Pendamping Penyediaan Mobiler BP3K; l.

Pembangunan sarana pendukung BP3K, RMU dan Lumbung Pangan (APBN);

m. Dana Pendamping Pembangunan sarana pendukung BP3K, RMU dan Lumbung Pangan; n. Pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan (APBN); o. Pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa;

52

2.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani. a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S); b. Fasilitasi Penumbuhan Gapoktan Penerima Dana BLM; c. Fasilitasi Pembinaan kepada Gapoktan penerima Dana BLM; d. Fasilitasi Pembentukan satu Gapoktan satu Desa; e. Pengembangan Kemitraan usaha antara Gapoktan dengan Industri Pertanian; f.

Pengembangan Gapoktan menjadi Lembaga Ekonomi Pedesaan Agribisnis (Simpan Pinjam/LKMA);

g. Pemutakhiran Data Kelompok Tani dan Gapoktan (APBD/APBD Prov.); h. Klassifikasi Kelompok Tani dan Gapoktan; i.

Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (APBD/APBD Prov.);

j.

Pembinaan Kemitraan Gapoktan dan Pengusaha Agribisnis;

k. Keikutsertaan dalam PENAS XIV; l.

Pemberdayaan KTNA dan HKTI;

m. Penumbuhan Saung Tani (APBD/APBD Prov.); n. Sosialisasi Kelompok Tani dan Gapoktan. 3.3.2. Program Pemberdayaan SDM Penyuluhan 3.3.2. 1.Pemantapan Pelatihan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kegiatan-kegiatan Pemantapan Pelatihan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan meliputi: 1. Penataan serta peningkatan jumlah penyuluh. a. Pemenuhan satu penyuluh satu desa melalui pengangkatan Penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya (APBD/APBD Provinsi); b. Fasilitasi penetapan Spesialisasi Penyuluh; c. Penilaian Penyuluh Lapangan terbaik Tingkat Kabupaten; 2. Peningkatan Kompetensi Penyuluh. a. Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh; b. Diklat Manajemen bagi Penyuluh (APBD/APBD Provinsi);; c. Diklat Manajemen bagi Penyuluh (APBD Provinsi); d. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di lokalita Agromarinepolitan (APBD Provinsi). 3. Peningkatan Kompetensi Pelaku Agribisnis. a. Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis; b. Diklat Teknis Agribisnis bagi Peternak; c. Diklat Kewirausahaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis; d. Diklat Kepemimpinan dan Kelembagaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis; e. Diklat Kewirausahaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis (APBD Provinsi);

53

f.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Sosialisasi Budi Daya Sayuran dan Hortikultura;

g. Sosialisasi Budi Daya Ternak dan Unggas; h. Pelatihan Budi Daya Ikan Air Tawar; i.

Pelatihan Budi Daya Tanaman Perkebunan;

j.

Studi Pengolahan Tanah yang Baik dan Sempurna;

k. Sosialisasi Penggunaan Benih Unggul dan Berlabel; l.

Pelatihan Budi Daya Tanaman Kakao.

3.3.2.2. Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kegiatan-kegitan Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mencakup: 1. Pelatihan Tenaga Fungsional melalui Diklat dasar dan dan Diklat Lanjutan a. Diklat Dasar Penyuluh THL-TB (APBD/APBD Provinsi);; b. Diklat Lanjutan Penyuluh PNS. 2. Penumbuhan Wirausahawan Usaha a. Sosialisasi Agribisnis Komoditi Spesifik Lokasi bagi Pemuda/Taruna Tani. 3.3.2.3. Pengembangan sistem informasi penyuluhan Kegiatan-kegiatan Pengembangan sistem informasi penyuluhan mencakup: 1. Penataan Sistem Informasi Penyuluhan berbasis Media On Line a. Pemutakhiran Data Penyuluh PNS dan THL-TB berbasis SIMLUH; b. Penelusuran Data dan Informasi melalui Pengelolaan Cyber Extention; c. Fasilitasi Pembentukan Gerbang Media dan Pengembangan Jejaring Sosial Penyuluhan (APBD/APBD Provinsi). 2. Penyampaian Informasi Penyuluhan sampai ke tingkat petani/pelaku utama agribisnis a. Penyebaran Informasi Penyuluhan melalui Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan berdasarkan Potensi Lokal; b. Pengadaan Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; c. Percontohan BP2KP; d. Percontohan BP3K (APBD/APBD Provinsi); e. Percontohan Penyuluh Lapangan (APBD/APBD Provinsi); f.

Percontohan Budi Daya Padi Sawah;

g. Demonstrasi Farming (Denfarm) (APBD Provinsi). 3.3.3. Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3.3.3.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan. Kegiatan-kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan mencakup: 1. Penataan sistem perencanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui metode perencanaan partisipatif. a. Penyusunan Metode Penyuluhan Kabupaten berbasis Potensi Lokal;

54

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 b. Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, Rencana Kerja BP3K dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP); c. Penyusunan Programa BP2KP,Programa BP3K, dan Programa Desa (APBD/APBD Provinsi); d. PRA di Wilayah Kerja Penyuluh (APBD/APBD Provinsi). 2. Penataan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan a. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan; b. Pertemuan BP3K; c. Forum Petani/Pelaku Agribisnis; d. Temu Tani pada Posluhtan; e. Forum Penyuluh; f.

Studi Banding Pengembangan Agribisnis Petani;

g. Replikasi BP3K Model; h. Fasilitasi Mengikuti Jambore Penyuluh Nasional dan Provinsi; i.

Pembinaan Masyarakat yang Berusaha Tani di Sekitar Kawasan Hutan(APBD/APBD Provinsi);

j.

Pembinaan Nelayan Tradisional (APBD/APBD Provinsi);

k. Operasional Penyuluh Lapangan (APBD/APBD Provinsi); l.

Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP (APBD/APBD Provinsi);

m. Penilaian Kelas Kelompok Tani; n. Penyelenggaran Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan; o. Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda Pertanian (APBD/APBD Provinsi); p.

Penyelenggaraan Penyuluhan Kecil Menanam Besar Memanen (APBD Provinsi);

q. Sosialisasi Penyuluhan Bidang Pertanian dan Perkebunan; r.

Sosialisasi Penerapan P2T3;

s. Pendampingan P2BN (Program Peningkatan Beras Nasional) (APBD Provinsi).

3.3.4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.3.4.1. Pemantapan Kemandirian Pangan Kegiatan-kegiatan Pemantapan Kemandirian Pangan mencakup: 1. Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan serta mengatasi daerah rawan pangan. a. Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal; b. Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan melalui Pengembangan Cadangan Pangan (APBD Provinsi); c. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pekarangan dan Pangan Lokal dalam Mendukung Gerakan Masyarakat (APBD Provinsi); d. Sosialisasi Petugas Pendamping Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (APBD Provinsi); e. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan (APBD Provinsi); f. Pengembangan Kemitraan Agro Industri di kawasan Sentra Produksi Padi Berbasis Komunitas Petani/Kelompok Tani dan Swasta (APBD Provinsi);

55

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.

v. w. x. y.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Pengembangan Desa Mandiri Pangan (APBD Provinsi); Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lokasi Gema Pangan (APBD Provinsi); Pemberdayaan Usaha Distribusi Pangan (APBD Provinsi); Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (APBD Provinsi); Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Lokasi Gema Pangan (APBD Provinsi); Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mandailing Natal; Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat(APBD/APBD Provinsi); Pembinaan Kelompok pada Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Pembinaan Kelompok/Gapoktan Lumbung Pangan; Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan di Provinsi Sumatera Utara (APBD/APBD Provinsi); Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan (APBD/APBD Provinsi); Replika Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Dana Pendamping P2KP; Pembinaan dan Monitoring Desa Mandiri Pangan; Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pengurus Klompok Wanita Tani, PKK, dan Dharma Wanita tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan menuju Rumah Pangan Lestari (RPL) (APBD/APBD Provinsi); Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan; Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan bagi Aparat dan Lembaga Tani; Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri dan Swasembada Pangan (APBD Provinsi); Dana Pendamping Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri dan Swasembada Pangan.

2. Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin distribusi,akses pangan dan keamanan pangan a. P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (Bansos-APBN); b. Pembinaan Gapoktan Penerima P-LDPM; c. Pemantauan Harga Bahan Pangan Strategis; d. Pemberdayaan Usaha Distribusi Pangan. 3.3.4.2. Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan-kegiatan Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup: 1. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan. a. Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal; b. Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Makanan Olahan Skala Kecil; c. Pembinaan Warung Sehat Anak sekolah ( 3B; Beragam, Bergizi, dan Berimbang) (APBD/APBD Provinsi); 2. Peningkatan diversifikasi untuk menjamin keamanan pangan. a. Pembinaan Pengolahan Makanan Pokok Non Beras;

56

b. Monitoring Produk Makanan Segar;


3. Peningkatan penanganan kerawanan pangan. a. Penanganan Daerah Rawan Pangan; b. Pembinaan Daerah rawan Pangan Transien dan Kronis (APBD/APBD Provinsi); c. Pemberdayaan Daerah Rentan Pangan berdasarkan hasil FSVA (APBD/APBD Provinsi). 3.3.5. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani 3.3.5.1. Penataan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kegiatan Penataan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mencakup: 1. Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan (Dekonsentrasi-APBN). a. Pembinaan Poktan dan Gapoktan b. Pemberdayaan Petani melalui Metode Denfarm c. Supervisi, Monitoring Kegiatan Dekonsentrasi d. Ketenagaan Penyuluh (Honor THL TB PP, BOP THL TB PP, BOP PPL PNS) e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan f.

Administrasi Kegiatan

3.3.6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Sosialisasi Akses Pangan Kabupaten/Kota (APBD-Provinsi) 3.3.7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN) 3.3.7.1.Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan serta mengatasi daerah rawan pangan. Kegiatan Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan serta mengatasi daerah rawan pangan mencakup: 1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan; 2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; 3. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya. 3.3.8. Program Manajemen Pelayanan Administrasi dan Pelaporan 3.3.8.1.Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen. Kegiatan Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen mencakup: a. Sistem Pengendalian Intern (SPI); b. Penyusunan LAKIP, Laporan SAI, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian; c. Penyusunan Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, DPA/DPPA setiap tahun dengan baik;

57

d. Membuat Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD.


3.3.9. Program Manajemen Sarana dan Prasarana Penyuluhan 3.3.9.1.Pemantapan tata kelola administrasi dan manajemen Sarana dan Prasarana. Kegiatan Pemantapan tata kelola administrasi dan manajemen Sarana dan Prasarana mencakup: a. Penataan Administrasi Asset Badan; b. Pembuatan Laporan Tahunan keadaan Barang; c. Pembuatan usulan pengadaan dan penghapusan barang. 3.3.10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.3.11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor; b. Pembangunan Gedung Kantor. 3.3.12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Ketiga program terakhir merupakan program-program dari semua kegiatan rutin pada sekretariat BP2KP sehingga hanya sebagian kecil yang ditampilkan berkaitan dengan belanja modal yakni kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor . Secara rinci, rencana program dan kegiatan TA. 2014 dan prakiraan maju rencana tahun berikutnya yakni pada TA. 2015 dapat dilihat pada Tabel.3.3.1. berikut ini.

58


BAB IV PENUTUP Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014 kami susun sebagai bahan untuk penetapan KUA-PPAS dan selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan program dan kegiatan yang akan disusun dalam RKA-SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan TA. 2014. Dalam Renja ini, beberapa masukan dari hasil Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten, Musrembang Provinsi, dan Rekapitulasi usulan kegiatan-kegiatan prioritas dari Rencana Kerja Penyuluh, Programa Desa dan Programa BP3K/Kecamatan yang relevan. Masih banyak diharapkan masukan data pendukung sehingga penyajian Renja ini akan semakin baik. Kiranya dapat diberi masukan positif untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014.

Panyabungan,

Juli 2013

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL


59


Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Mandailing Natal No.

Indikator

SPM/Standar/ Nasional

Target Capaian Setiap Tahun

IKK Tahun n-2 (2012)

2

1

3

Terbentuknya SKPD Badan 1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pelaksana Penyuluhan (kelembagaan Pertanian Perikanan dan penyuluhan Kehutanan dan SKPD Badan Kabupaten/ kota) Ketahanan Pangan 2. Badan/Kantor

Ketahanan Pangan (kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/ kota)

1

2

Terbentuknya Komisi Penyuluhan Kabupaten

3

Terbentuknya 23 UPT. BP3K, 401 Posluhtan, dan Sarana Pensdukung BP3K

1. Sumber bahan penyusunan kebijakan/strategi penyuluhan 1. 1 unit BP3K (BPP) per Kecamatan dan 1 unit Posluhtan per Desa 2. Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Pembangunan kantor Penyuluhan, pembelian peralatan kantor dan alat bantu penyuluhan, kenderaan dinas operasional penyuluh) 3. Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

4

5

UU No. 16 Tahun 2006 Renstra Kementan 2010-2014: 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (1 program) 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (2 program) UU No. 16 Tahun 2006 UU No. 16 Tahun 2006, PP 43 Tahun 2009 dan

Permentan No. 51/ Permentan/ OT.140/ 12/2009

Tahun n-1 (2013) 6

Terbangun 4 Posluhtan, 2 Lumbung , 2 RMU, Sarana Pendukung (17 BP3K,8 RMU, 16 Lumbung Pangan) dan terbentuk 45 posluhtan

Tahun n (2014) 7

Tahun n+1 (2015) 8

Penyusunan Draft, Konsultasi

Terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Badan Ketahanan Pangan

Kedua SKPD telah menjalankan Tupoksi masing-masing

Terbentuk Komisi Penyuluhan Kabupaten

Kegiatan Komisi terlaksana

Kegiatan Komisi terlaksana

-

-

Realisasi Capaian

Terbangun 2 UPT. BP3K, 5 Posluhtan, 4 rumah jaga, 2 Lumbung, 2 RMU, Sarana Pendukung (17 BP3K,2 RMU, 2 Lumbung Pangan), Rehab 1 rumah jaga dan terbentuk 55 posluhtan, Tersedianya 15 Unit Laptop dan Modem di UPT. BP3K, 1 unit mobil operasional penyuluhan, 23 set alat Pendukung Penyuluhan di Posluhtan

Terbangun 4 UPT. BP3K, 5 Posluhtan, 4 rumah jaga, 2 Lumbung, 2 RMU, Sarana Pendukung (2 BP3K,2 RMU, 2 Lumbung Pangan) , Rehab 1 rumah jaga dan terbentuk 65 posluhtan Tersedianya 8 Unit Laptop dan modem, 23 Unit Kamera Digital, 23 set alat Pendukung Penyuluhan di Posluhtan

41

Terbangun 5 unit Posluhtan, 4 rumah jaga, 2 Lumbung, 2 RMU, Sarana Pendukung (2 BP3K,2 RMU, 2 Lumbung Pangan) , Rehab 1 rumah jaga dan terbentuk 65 posluhtan

Tahun n-2 (2012) 9 Penyusunan Draft, Konsultasi Belum dilaksanakan

Catatan Analisis

Proyeksi

Tahun n-1 (2013)

Tahun n (2014)

Tahun n+1 (2015)

10

11

12

Penyusunan Draft, Konsultasi Belum dilaksanakan, rencana di P-APBD

Terbentuk: 1. SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2. SKPD Badan Ketahanan Pangan

Kedua SKPD telah menjalankan Tupoksi masingmasing sebagai fungsi Koordinasi Penyuluhan pada SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Fungsi Koordinasi Ketahanan Pangan pada SKPD Badan Ketahanan Pangan

Telah terbentuk dan terlaksana Kegiatannya

Belum terbentuk

Belum terbentuk sesuai DPA, rencana pada P-APBD

Telah terbentuk dan terlaksana Kegiatannya

Pembangunan sarana Pendukung (jalan menuju 7 UPT.BP3K, Pengadaan/pemas angan instalasi listrik 12 UPT.BP3K, Pagar 13 dan jerjak 12 UPT.BP3K, Kamar Mandi/WC 4 UPT BP3K), Mesin Babat rumput 18 Unit, Almari 17 set, mobileur meja 68 dan kursi 340 bh.

dibangun 2UPT. BP3K, 1 rumah dinas/jaga, 3 MCK, 8 Pagar, 1 saung tani, 1 Ruang Pertemuan BP2KP, 4 Rehab BP3K, 1 Rehab Dek, 1 dek dan jalan, 1 Jerjak besi, 1 paket: buku perpustakaan, buku kerja, bibit hortikultura, alat ubin dan bor, alat Pertanian, sepatu bot PPL, jas hujan PPL, , Laptop, printer, GPS untuk BP3K, PUP dan PUTR, refill PUTK dan PUTS, Printer 2 buah dan Handycam 1 buah

Terbangun 4 UPT. BP3K (total 23), 9 Posluhtan, 4 rumah jaga, 4 Lumbung, 4 RMU, Sarana Pendukung (19 BP3K,2 RMU, 2 Lumbung Pangan), Rehab 1 rumah jaga dan terbentuk 55 posluhtan, Tersedianya 8 Unit Laptop dan modem, 23 Unit Kamera Digital, 23 set alat Pendukung Penyuluhan di Posluhtan

Terbangun 5 Posluhtan, 4 rumah jaga, 2 Lumbung, 2 RMU, Sarana Pendukung (23 BP3K,2 RMU, 2 Lumbung Pangan) , Rehab 1 rumah jaga dan terbentuk 65 posluhtan Tersedianya 23 Unit Laptop dan modem, 23 Unit Kamera Digital, 23 set alat Pendukung Penyuluhan di Posluhtan

13 Pembentukan SKPD berkaitan dengan sinkronisasi penjabaran UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K, PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah melalui pemisahan antara Lembaga Teknis Daerah (Badan/kantor Ketahanan Pangan) dan Lembaga Lainnya (Badan Pelaksana Penyuluhan)


1

3 1 P4S per Kabupaten

4 Pedoman Penumbuhan P4S, Pusluhtan, BPPSDMP Kementan

5

6

4

Terbentuknya 3 unit P4S dan 401 Gapoktan

5

Terbinanya Kemandirian kelembagaan petani

Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan

Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/ 2007 Lampiran 1

Terlaksananya Pembinaan Gapoktan Penerima BLM, Bansos, LM3



Tersedianya 401 orang Penyuluh PNS/Honorer/THLTB PP/Penyuluh Swadaya

1 PPL per 1 Desa

8

Terlatihnya 401 orang Penyuluh

Pembinaan dan Pengawasan (ketenagaan)

PP Nomor 43 Tahun 2009

Terlatih 39 Penyuluh


9

Terlatihnya 1203 orang Pengurus Gapoktan

20-25 orang Pelaku Agribisnis 1 Kelompoktani Pembinaan dan Pengawasan (ketenagaan)

Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/ 2007 Lampiran 1 PP Nomor 43 Tahun 2009

780 orang Pengurus Gapoktan

240 orang telah terlatih

6

7

10

Terlaksanakannya Diklat Dasar dan Diklat Lanjutan bagi PPL

PP Nomor 43 Tahun 2009

Pengembangan 1 unit P4S, 260 Gapoktan

Terbinanya 310 Gapoktan, 2 unit P4S, 3.800 poktan, 25 Gapoktan siap menerima Dana BLM, 80 Gapoktan telah menerima Dana BLM 75 Gapoktan PUAP, 5 Gapoktan P-LDPM dan 4 Ponpes LM3 (Lama), Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid

39 Penyuluh PNS/2 Honorer/94 THLTB PP/ 1 Outsorcing

7

8

9

10

11

Pengembangan belum terlaksana dan belum terbentuk 1 P4S baru serta belum terbangun fasilitas 2 P4S

Terbentuk 2 P4S baru, terbangun fasilitas 3 P4S , terbentuknya 50 Gapoktan baru

Terbentuk 1 P4S dan terbangun fasilitas 2 P4S

Terbentuk 1 P4S , terbangun fasilitas 3 P4S , terbentuknya 50 Gapoktan

terbangun fasilitas 3 P4S, terbentuknya 50 Gapoktan

Pengembangan belum terlaksana

Terbinanya360 Gapoktan, 3 unit P4S, 4.000 poktan, 50 Gapoktan siap menerima Dana BLM , 80 Gapoktan telah menerima Dana BLM

Terbinanya 401 Gapoktan, 3 unit P4S, 4.000 poktan, 75 Gapoktan siap menerima Dana BLM , 105 Gapoktan telah menerima Dana BLM

Terbinanya 401 Gapoktan, 3 unit P4S, 4.500 poktan, 100 Gapoktan siap menerima Dana BLM ,130 Gapoktan telah menerima Dana BLM

Terbinanya 80 Gapoktan, 3.413 poktan

Lama (jumlah Tahun sebelumnya) dan 20 unit kelembagaan baru (15 PUAP, 2 PLDPM, 3 LM3), Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid

Lama dan 30 unit kelembagaan baru (25 PUAP, 2 P-LDPM, 3 LM3), Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid, intensitas kinerja KTNA/HKTI, 25 Unit Saung Tani ,

Lama dan 30 unit kelembagaan baru (25 PUAP, 2 P-LDPM, 3 LM3), 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid, kemitraan usaha 75 Unit Gapoktan PUAP dan yang menerima PUAP , setelahnya ,intensitas kinerja KTNA/HKTI, 25 Unit Saung Tani

Terbinanya 80 Gapoktan PUAP, 5 Gapoktan PLDPM, 4 LM3

80 Gapoktan PUAP, 6 Gapoktan P-LDPM, 4 LM3 dan 20 unit kelembagaan baru (15 PUAP, 2 PLDPM, 3 LM3), Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid

75 orang Penyuluh PNS/98 THL-TB PP/Penyuluh Swadaya/ 4 Outsorcing, Fasilitasi penetapan Spesialisasi Penyuluh, Penilaian Penyuluh Terbaik

38 orang Penyuluh PNS/ 2 honorer/ 94 THL-TB PP/ 4 Outsorcing

38 orang Penyuluh PNS/ 2 honorer/ 94THLTB PP/ 4 Outsourching

39 Penyuluh PNS/2 Honorer/94 THLTB PP/ 4 Outsorcing

39 Penyuluh PNS/2 Terlatih 135 Honorer/ 94 THL-TB Penyuluh PP dan 5 KJF

75 orang Penyuluh PNS/ 94THL-TB PP/Penyuluh Swadaya / 4 Outsorcing

Terbinanya 260 Gapoktan, 1 unit P4S, 3.413 poktan

Terbinanya 310 Gapoktan, 1 unit P4S, 3.800 poktan, 25 Gapoktan siap menerima Dana BLM, 80 Gapoktan telah menerima Dana BLM

12 terbangun fasilitas 3 P4S, terbentuknya 50 Gapoktan

Terbinanya 360 Gapoktan, 3 unit P4S, 4.000 poktan, 50 Gapoktan siap menerima Dana BLM , 105 Gapoktan telah menerima Dana BLM

95 Gapoktan PUAP, 8 Gapoktan PLDPM, 7 LM3 dan 30 unit kelembagaan baru (25 PUAP, 2 P-LDPM, 3 LM3) Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid, intensitas kinerja KTNA/ HKTI, 25 Unit Saung Tani

120 Gapoktan PUAP, 10 Gapoktan P-LDPM, 10 LM3 dan 30 unit kelembagaan baru (25 PUAP, 2 P-LDPM, 3 LM3) Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid, kemitraan usaha 75 Unit Gapoktan PUAP dan yang menerima PUAP , setelahnya ,intensitas kinerja KTNA/HKTI, 25 Unit Saung Tani

75 orang Penyuluh PNS/2 honorer/ 94 THL-TB PP /4 Outsorcing /Penyuluh Swadaya

75 orang Penyuluh PNS/2 honorer/ 94THL-TB PP /4 Outsorcing /Penyuluh Swadaya

Terlatih 210 Penyuluh Terlatih 285 Penyuluh Terlatih 135 melalui Diklat Teknis melalui Diklat Penyuluh Agribisnis Manajemen dan Diklat Teknis Agribisnis pelatihan 282 600 orang telah 720 orang telah pengurus terlatih terlatih

Sesuai DPA, Terlatih 136 Penyuluh



Sesuai DPA pelatihan 111 org



Terlatih 210 Penyuluh Terlatih 285 Penyuluh

Sesuai DPA, Tidak terlatih 135 penyuluh



Gapoktan

42

Tidak terlatihnya 39 Penyuluh

13

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 1 11

12

13

14

15

2

3

Terlaksananya Pembinaan bagi Pemuda/Taruna Tani


Tersedianya Gerbang Penyuluhan Madina, Teraksesnya Simluh dan Cyber Extention

Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana (alat Bantu Penyuluhan)

Tersedianya Buku-buku, Leaflead, Brosur, Spanduk, VCD dan Media Penyuluhan lainnya

Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana (alat Bantu Penyuluhan, pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang)

401 hasil PRA Desa, dan 401 Programa Desa/Rencana Kerja Penyuluh, 23 Programa Kec., 1 Programa Kab. per tahun

Terlaksananya pembinaan Penyuluh dan Pelaku Utama/ Pelaku Usaha di lapangan

Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2 007 Lampiran 1

Terbinanya 12 Kelompok Taruna Tani dan 1 alumni Magang Jepang

Terbinanya 12 Kelompok dan 1 alumni magang Jepang



Simluh dan Cyber Extention beroperasi di BP2KP

Pembukaan Gerbang Penyuluhan , Simluh dan Cyber Extention, 28 % penyuluh mengakses

Beroperasinya Gerbang Penyuluhan , Simluh dan Cyber Extention, 55 % penyuluh mengakses

Beroperasinya Gerbang Penyuluhan , Simluh dan Cyber Extention, 75 % penyuluh mengakses

Tersebarkannya 23 set Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan ,23 set Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Percontohan BP2KP

Tersebarkannya 23 set Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan ,23 set Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Percontohan BP2KP, BP3Kdan PPL

Tersebarkannya 23 set Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan ,23 set Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Percontohan BP2KP, BP3Kdan PPL

Tersedianya 180 RKP, 17 Programa Kecamatan, 1 Programa Kabupaten




Tersedianya 140 RKP, 140 Programa Desa, 17 Programa Kecamatan, 1 Programa Kabupaten

Terlaksananya Pertemuan BP3K 2x 1 bulan, Simonev 2x1 bulan, Forum Petani 1x1 tahun, Temu Tani 1x1 bulan, Forum Penyuluh x1 tahun, Replikasi BP3K Model 14 unit, Jambore Penyuluh per tahun, Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda/ Masyarakat di sekitar kawasan hutan/ nelayan tradisionil, dan Operasional Penyuluh serta pembinaan SDM dan kelembagaan penyuluh yang meliputi19 UPT. BP3K, 210 Penyuluh 310 Gapoktan, 200 Posluhtan, 2 unit P4S, 3.800 poktan

Terlaksananya Pertemuan BP3K 2x 1 bulan, Simonev 2x1 bulan, Forum Petani 1x1 tahun, Temu Tani 1x1 bulan, Forum Penyuluh x1 tahun, Studi Banding 1x2 tahun, Replikasi BP3K Model 14 unit, Jambore Penyuluh per tahun, Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda/ Masyarakat di sekitar kawasan hutan/ nelayan tradisionil, dan Operasional Penyuluh serta pembinaan SDM dan kelembagaan penyuluh yang meliputi19 UPT. BP3K, 285 Penyuluh, 360 Gapoktan, 250 Posluhtan, 2 unit P4S, 4.000 poktan

Terlaksananya Pertemuan BP3K 2x 1 bulan, Simonev 2x1 bulan, Forum Petani 1x1 tahun, Temu Tani 1x1 bulan, Forum Penyuluh x1 tahun, Studi Banding 1x2 tahun, Replikasi BP3K Model 14 unit, Jambore Penyuluh per tahun, Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda/ Masyarakat di sekitar kawasan hutan/ nelayan tradisionil, dan Operasional Penyuluh serta pembinaan SDM dan kelembagaan penyuluh yang meliputi19 UPT. BP3K, 285 Penyuluh, 360 Gapoktan, 250 Posluhtan, 2 unit P4S, 4.000 poktan

Terlaksananya Pertemuan BP3K 1x1 bulan, Simonev 1x1 bulan, Operasional Penyuluh serta pembinaan SDM dan kelembagaan penyuluh yang meliputi 17 UPT. BP3K, 135 Penyuluh, 260 Gapoktan, 146 Posluhtan, 1 unit P4S, 3.413 poktan

Terlaksananya Pertemuan BP3K 2x1 bulan, Simonev 2x1 bulan, Forum Penyuluh 1x1 tahun, dan Operasional Penyuluh serta pembinaan SDM dan kelembagaan penyuluh yang meliputi17 UPT. BP3K, 136 Penyuluh, 260 Gapoktan, 146 Posluhtan, 1 unit P4S,

PP 43 Tahun 2009

-

Biaya Operasional pada Badan Pelaksana Penyuluhan, Balai Penyuluhan, dan Pos Penyuluhan

PP 43 Tahun 2009

Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan


Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian


Terlaksananya Pertemuan BP3K 2x 1 bulan, Simonev 2x1 bulan, Forum Petani 1x1 tahun, Temu Tani 1x1 Permentan Nomor bulan, Forum Penyuluh Metode Penyuluhan 52/Permentan/OT.140/ x1 tahun, , Replikasi 12/2009 tentang BP3K Model 14 unit, Metode Penyuluhan Jambore Penyuluh per Pertanian tahun, Pembinaan Pemuda Tani dan Biaya Operasional dan Usahawan Muda/ PP 43 Tahun 2009 Tambahan Biaya Masyarakat di sekitar Operasional Penyuluh Juklak Penggunaan kawasan hutan/ nelayan PNS dan Pembinaan Dana Dekonsentrasi tradisionil, dan Penyuluh Penyelenggaraan Operasional Penyuluh Swasta/Swadaya Penyuluhan Pertanian serta pembinaan SDM Tahun 2011 oleh Biaya Operasional dan kelembagaan Pusluhtan, BPPSDMP penyuluh yang meliputi17 Penyuluhan 2010 UPT. BP3K, 135 Penyuluh, 260 Gapoktan, 146 Posluhtan, 1 unit P4S, 3.413 poktan

7

8

10

5

PP 43 Tahun 2009

6

9

4

43

Tidak tercapai

Simluh dan Cyber Extention beroperasi di BP2KP, Gerbang Media telah dibuka BPPSDMP Percontohan BP2KP,

Tidak tercapai

Simluh dan Cyber Extention beroperasi di BP2KP

11 Terbinanya 12 Kelompok dan 2 alumni magang Jepang Beroperasinya Gerbang Penyuluhan , Simluh dan Cyber Extention, 55 % penyuluh mengakses

Tersebarkannya 23 set Penggandaan, Tersebarkannya 23 set Pembuatan Brosur, Penggandaan, Leaflead, dan VCD Pembuatan Brosur, Penyuluhan ,23 set BukuLeaflead, dan VCD buku dan Majalah Penyuluhan ,23 set Pertanian, Perikanan, dan Buku-buku dan Majalah Kehutanan, serta Pertanian, Perikanan, Percontohan BP2KP, dan Kehutanan, serta BP3K Percontohan BP2KP

12 Terbinanya 24 Kelompok dan 3 alumni magang Jepang Beroperasinya Gerbang Penyuluhan , Simluh dan Cyber Extention, 75 % penyuluh mengakses Tersebarkannya 23 set Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan ,23 set Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Percontohan BP2KP, BP3Kdan PPL

Tersedianya 250 RKP/Programa Desa, 19 Programa Kecamatan, 1 Programa Kabupaten

Tersedianya 280 RKP/Programa Desa, 23 Programa Kecamatan, 1 Programa Kabupaten

Terlaksananya Pertemuan BP3K 2x 1 bulan, Simonev 2x1 bulan, Forum Petani 1x1 tahun, Temu Tani 1x1 bulan, Forum Penyuluh 1x1 tahun, Studi Banding 1x2 tahun, Replikasi BP3K Model 14 unit, Jambore Penyuluh per tahun, Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda/ Masyarakat di sekitar kawasan hutan/ nelayan tradisionil, dan Operasional Penyuluh serta pembinaan SDM dan kelembagaan penyuluh yang meliputi19 UPT. BP3K, 210 Penyuluh 310 Gapoktan, 200 Posluhtan, 2 unit P4S, 3.800 poktan

Terlaksananya Pertemuan BP3K 2x 1 bulan, Simonev 2x1 bulan, Forum Petani 1x1 tahun, Temu Tani 1x1 bulan, Forum Penyuluh 1x1 tahun, Replikasi BP3K Model 14 unit, Jambore Penyuluh per tahun, Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda/ Masyarakat di sekitar kawasan hutan/ nelayan tradisionil, dan Operasional Penyuluh serta pembinaan SDM dan kelembagaan penyuluh yang meliputi19 UPT. BP3K, 285 Penyuluh, 360 Gapoktan, 250 Posluhtan, 2 unit P4S, 4.000 poktan

13


2

16

Terlaksananya swasembada pangan masyarakat

17

Terlaksananya peningkatan cadangan pangan

18

Terlaksananya Ketahanan Pangan masyarakat

3

Ketahanan Pangan

Dewan Ketahanan Pangan

19

20

21

Terlaksananya stabilitas harga Bahan Pangan Strategis Tercapainya peningkatan Motivasi stakeholders, dan pelaku Agribisnis terhadap Peningkatan Ketahanan pangan

Terlaksananya peningkatan SDM Pelaku agribisnis, pengolahan pangan lokal, dan penyebaran Informasi Diversifikasi Pangan

4

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006

5

6

7

8

9

10

Terbentuknya 5 Desa Mandiri Pangan (Demapan) dan 3 Replika Demapan 14 Lumbung Pangan dengan 4% Pertumbuhan Usaha

5 Demapan dan 5 Replika







16 Lumbung Pangan dengan 4% Pertumbuhan Usaha



19 Lumbung Pangan dengan 4% Pertumbuhan



Penguatan Modal 5 replika Demapan, 20 Kelompok P2KP, Pendampingan P2KP dan Monitoring Demapan



Penguatan modal 3 Replika Demapan, 20 Kelompok P2KP Penyusunan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan

25 Lumbung Pangan dengan 5% Pertumbuhan Penguatan Modal 5 replika Demapan, 60 Kelompok P2KP, Pendampingan P2KP dan Monitoring Demapan

Tidak terselenggara 1 kali Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan Gema pangan Provinsi, P-LDPM dan dana Pendamping,

Rencana 1 kali Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan

Rencana 1 kali Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan

1x Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan, Gema pangan Provinsi, dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Provinsi, PLDPM dan dana Pendamping,, pemantauan harga pangan strstegis

Gema pangan Provinsi dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Provinsi, PLDPM dan dana Pendamping,, pemantauan harga pangan strstegis

Ikutserta dalam pameran Pembangunan dan HariPangan Sedunia



Penguatan modal 3 Replika Demapan, 20 Kelompok P2KP, Monitoring Demapan, Penyusunan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan

Terselenggaranya 1 kali Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan Evaluasi dan Pelaporan PLDPM oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementan Nomor 13/Kpts/OT. 140/K/03/2010

Gema pangan Provinsi, Demapan Provinsi, dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Provinsi, PLDPM dan dana Pendamping,

Dilaksanakan sosialisasi 1 kali dan diikutinya 2 kali pameran Pangan lokal per tahun

-

Terselenggaranya 1 kali Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan

Tidak terselenggara 1 kali Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan -

1x Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan, Gema pangan Provinsi, Demapan Provinsi, dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Provinsi, P-LDPM dan dana Pendamping,, pemantauan harga pangan strstegis

Gema pangan Provinsi, Demapan Provinsi, dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Provinsi, PLDPM dan dana Pendamping,, pemantauan harga pangan strstegis

Gema pangan Provinsi, Demapan Provinsi, dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Provinsi, PLDPM dan dana Pendamping,, pemantauan harga pangan strstegis

Ikutserta dalam pameran Pembangunan dan Hari Pangan Sedunia



44

P-LDPM dan dana Pendamping,


Penguatan modal 3 Replika Demapan, 40 Kelompok P2KP,

11

12


13


2

3

4

5

Terselenggaranya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi dan Berimbang, serta aman -

23

Terlaksananya peningkatan ketersediaan pangan

-

24

25

26

Tersedianya pelayanan administrasi

Tersedianya Metode pelaporan

Tersedianya perencanaan pembangunan yang kredibel dan berkelanjutan

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

6 Terbinanya 10 industri dan 12 warung industri rumah tangga makanan olahan dan warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan aman untuk anak sekolah 1x Sosialisasi Pembinaan Pengolahan Makanan Pokok Non Beras dan 2 x per bulan Monitoring Produk Makanan Segar dan 3 paket bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan

7

9

8

Terbinanya 13 industri dan 13 warung industri rumah tangga makanan olahan dan warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan aman untuk anak sekolah

Terbinanya 13 industri dan 13 warung industri rumah tangga makanan olahan dan warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan aman untuk anak sekolah

1x Sosialisasi Pembinaan Pengolahan Makanan Pokok Non Beras dan 4 x per bulan Monitoring Produk Makanan Segar dan 4 paket bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan


Tersedianya 1 data Sistem Pengendalian Intern per tahun



Tersusunnya LAKIP, Laporan SAI, dan Laporan Keuangan yang akuntabel



Tersusunnya Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, DPA/DPPA setiap tahun dengan baik dan Terbuatnya data Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD

Tersusunnya Renja, RKA, DPA/DPPA , Terbuatnya data Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD


45

10 -

Belum tersedianya 1 data Sistem Pengendalian Intern per tahun Belum akuntabel penyusunan LAKIP, Laporan SAI, dan Laporan Keuangan Belum baiknya l penyusunan Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, DPA/DPPA setiap tahun dan belum terbuatnya data Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD

12

Terbinanya 10 industri rumah tangga makanan olahan dan 12 warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan aman untuk anak sekolah

Terbinanya 13 industri rumah tangga makanan olahan dan 13 warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan aman untuk anak sekolah




Belum tersedianya 1 data Sistem Pengendalian Intern per tahun



Akuntabelnya penyusunan LAKIP, Laporan SAI, dan Laporan Keuangan



Semakin baiknya penyusunan Renstra/ Renja, RKA, DPA/DPPA dan belum terbuatnya data Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD



-

Tidak terlaksana Pembinaan Pengolahan Makanan Pokok Non Beras dan Monitoring Produk Makanan Segar dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

11

13


2 Tersedianya Data asset yang lengkap

28

Tersedianya pelayanan administrasi

29

Tersedianya pelayanan koordinatif

3

4

5

6

7

8

Tertata administrasi asset, Tersedia Laporan Tahunan keadaan Barang, usul pengadaan/ penghapusan barang

Tersedianya 1 set Laporan Tahunan keadaan Barang, Tersedianya usul pengadaan/ penghapusan barang

Tersedianya 1 set Laporan Tahunan keadaan Barang, Tersedianya usul pengadaan/ penghapusan barang

Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran



Terlaksananya pelayanan koordinatif



46

9 Belum tertata baik administrasi aset, Laporan Tahunan keadaan Barang, usul pengadaan/ penghapusan barang Masihkurangnya pelaksanaan pelayanan administrasi Perkantoran Masihkurangnya pelaksanaan pelayanan koordinatif

10 Mulai tertata baik administrasi aset, Laporan Tahunan keadaan Barang, usul pengadaan/ penghapusan barang Masihkurangnya pelaksanaan pelayanan administrasi Perkantoran Masihkurangnya pelaksanaan pelayanan koordinatif

11 Tersedianya 1 set Laporan Tahunan keadaan Barang, usul pengadaan/ penghapusan barang

12 Tersedianya 1 set Laporan Tahunan keadaan Barang, dan usul pengadaan/ penghapusan barang





13


TABEL 2.1.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Mandailing Natal SKPD: BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1 1 1

WAJIB KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Sosialisasi Akses Pangan Kabupaten/Kota

21 21

01.15

1

21

01.15

06

1

21

01.32

1

21

01.32

1

21

01.16

PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI 01 Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan (DekonsentrasiAPBN): a. Pembinaan Poktan dan Gapoktan b. Pemberdayaan Petani melalui Metode Denfarm dengan Pola SL-Agribisnis Padi c. BOP Penyuluh PNS d. Honorarium dan BOP THL TB PP e. Penggandaan Materi Penyuluhan Kabupaten/Kota f. Langganan Tabloid Pertanian g. Administrasi Kegiatan Kabupaten h. Monev Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1

21

01.16

33 Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal

1

21

01.16

Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri 44 melalui Pengembangan cadangan Pangan (APBD Provinsi)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

3

Meningkatnya Pemahaman aparat dalam memahami akses pangan masyarakat

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) (%)

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2011 (n-3)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

100 %

0%

26.66%

0%

0%

26,66 %

26,66 %

26,66 %

100,00

0

0

0

0%

0

0

0

100,00 %

12,88 %

12,00 %

14,77 %

123,08 %

14,77 %

42,42 %

42,42 %

60,00

73,84

123,08 %

73,84

212,09

42,42 %

64,41

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 (TAHUN LALU / n2) TARGET

REALISASI

TINGKAT REALISASI (%)

TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (n1) TAHUN 2013

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN (%)

Terpenuhinya Pembinaan Poktan dan Gapoktan , Pemberdayaan Petani melalui Metode Denfarm dengan Pola SL-Agribisnis Padi, BOP Penyuluh PNS dan THL TB, onorarium THL TB PP, Penggandaan Materi Penyuluhan, Langganan Tabloid Pertanian, Administrasi Kegiatan Kabupaten, dan Monev Penyelenggaraan Penyuluhan Pertania (195)

500

Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan serta mengatasi daerah rawan pangan Terfasilitasinya 24 kali Posko Dewan KP Kecamatan dan 12 kali Posko Kabupaten, serta diikutinya 12 kali Posko Provinsi, 1 kali Posko Regional/Nasional per Tahun (2.885 Kali)

100 %

3,25 %

12,88 %

10,43 %

0,52 %

26,59 %

28,71 %

29,73 %

2.885

859

577

69

11,96 %

577

1.505

52,17 %

Tersedianya penguatan modal kelompok Gemapangan

20

4

4

0

0%

4

8

40,00 %

17

CATATAN

12

1

1

21

01.16

1

21

01.16

1

21

01.16

2

53 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pekarangan dan Pangan Lokal dalam mendukung Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (APBD Prov) 54 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan (APBD Provinsi) 48 Pengembangan Kemitraan Agro Industri di kawasan Sentra Produksi Padi Berbasis Komunitas Petani/Kelompok Tani dan Swasta 49 Pengembangan Desa Mandiri Pangan (APBD Provinsi)

1

21

01.16

1

21

01.16

50

1

21

01.16

51

1

21

01.16

55

1

21

01.16

21

1

21

01.16

53

1

21

01.16

1

21

01.16

1

21

01.16

1

21

01.16

1

21

01.16

1

21

01.16

36 Dana Pendamping P2KP

1

21

01.16

37 Pembinaan dan Monitoring Desa Mandiri Pangan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lokasi Gema Pangan Peningkatan Kpasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di lokasi Gema Pangan (APBD Provinsi) Pemberdayaan Usaha Distribusi Pangan (APBD Provinsi) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (APBD Provinsi)

Pembinaan Warung Sehat Anak sekolah (3B; Beragam, Bergizi, dan Berimbang); (APBD Provinsi) 31 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mandailing Natal 32 Pembinaan Kelompok pada Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan 33 Pembinaan Kelompok/Gapoktan Lumbung Pangan 34 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan 35 Replika Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Meningkatnya mutu produk olahan pangan local dan gizi masyarakat

3

100,00

4

20

5

20

6

7

8=(7/6)

Tersedianya penguatan modal kelompok dan penanganan kerawanan pangan

100,00

0

20

0

100,00

0

20

100,00

0

100,00

Menigkatnya kinerja penyuluh di lokalita sebesar 50 %

0

(0 %)

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 9 10= (5+7+9) 11=(10/4) 12 20

40

40,00 %

(0 %)

20

20

20 ,00%

0

(0 %)

20

20

20 ,00%

20

0

(0 %)

20

20

20,00 %

0

20

0

(0 %)

20

20

20,00 %

100,00

0

20

0

(0 %)

20

20

20,00 %

Tersedianya Bantuan Modal Usaha Distribusi Pangan untuk 8 Lumbung Menyediakan Cadangan Pangan di tingkat desa/Kel. Untuk dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh kelompok lumbung pangan Terbinanya 60 warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan aman untuk anak sekolah Tersusunnya NBM Kabupaten Mandailing Natal

100,00

0

20

0

(0 %)

20

20

20,00 %

100,00

0

20

0

(0 %)

20

20

20,00 %

100,00

0

20

0

(0 %)

20

20

20,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25

25

25,00 %

Tercapainya peningkatan SDM Pengurus 5 Kelompok Demapan Tercapainya peningkatan SDM Pengurus Kelompok Lumbung dan Gapoktan Terwujudnya 4 lumbung pangan masyarakat di DRP Tersedianya penguatan modal 5 kelompok Replika Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan penanganan kerawanan pangan Terdampinginya penguatan modal 80 kel. untuk percepatan kemandirian pangan Terdampinginya 5 kegiatan Demapan mandiri

100,00

0

0

0

(0 %)

50

50

50 ,00 %

100,00

0

27,6

0

(0 %)

18,10

18,10

18,10 %

100,00

0

25,00

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

23,60

0

(0 %)

23,6%

23,6%

23,6%

Berkembangnya kemitraan Agro-Industri Tersedianya penguatan modal kelompokDemapan dan penanganan kerawanan pangan Terbentuknya Koordinasi Kegiatan

18

1

21

1

1

2

01.16

38 Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan

21

01.16

39 Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan bagi Aparat dan Lembaga Tani

1

21

01.16

19

1

21

01.16

21

1

21

01.16

20

01.16

Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri dan Swasembada Pangan (APBDProv) Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan (APBD Provinsi) Pengembangan Desa Mandiri Pangan (APBD Provinsi) Dana Pendamping Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri dan Swasembada Pangan

1

21

01.16

17

P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (Bansos-APBN)

1

21

01.16

18

Pembinaan Gapoktan Penerima P-LDPM

1

21

01.16

25 Pemantauan Harga Bahan Pangan Strategis

1

21

01.16

52

Pemberdayaan Usaha Distribusi Pangan

01.16 1

21

01.16

1

21

01.16

1

21

01.16

22 Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal 23 Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Makanan Olahan Skala Kecil 24 Pembinaan Warung Sehat Anak sekolah (3B; Beragam, Bergizi, dan Berimbang);

01.16

1

21

01.16

54 Pembinaan Pengolahan Makanan Pokok Non Beras

1

21

01.16

26 Monitoring Produk Makanan Segar

3

4

5

6

7

8=(7/6)

100,00

0

0

0

100,00

0

0

100,00

0

100,00

Terselenggaranya 1 kali Pelatihan Peningk Mutu Pangan Termotivasinya aparat dan lembaga tani dalam peningkatan Ketahanan Pangan Tersedianya penguatan modal kelompok Gemapangan dalam mewujudkan Rakyat Tidak Lapar Terwujudnya 4 lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan Terlaksananya Kemandirian pangan masyarakat Terdampinginya pelaksanaan Gema pangan

100,00

Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin distribusi, akses pangan dan keamanan pangan Terwujudnya Modal Usaha 17 pembentukan dan 22 pengembangan Gapoktan PLDPM Tercapainya peningkatan SDM Pengurus 22 Kelompok Lumbung dan Gapoktan Teraksesnya petani dan konsumen dalam penentuan harga Tersedianya Bantuan Modal Usaha Distribusi Pangan untuk 8 Lumbung Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan Tersosialisasinya Diversifikasi pangan berbasis Pangan lokal Terbinanya 53 unit Industri Rumah Tangga Makanan Olahan

0

0

50,00

50,00

50,00 %

(0 %)

50,00

50,00

50,00 %

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100 %

7,44 %

11,13 %

4,56 %

21,12 %

29,88 %

41,88 %

41,88 %

100,00

20,65

24,53

7,55

30,78 %

24,53

52,73

52,73 %

100,00

9,09

20,00

10,70

53,50 %

20,00

39,79

39,79%

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

50,00

50,00

50,00 %

100 %

0%

3,43 %

4,64 %

45,09 %

18,50 %

23,14 %

23,14 %

100,00

0

10,30

13,93

135,26 %

19,20

33,13

33,13 %

100,00

0

0

0

(0 %)

11,30

11,30

11,30 %

Terbinanya 60 warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan aman untuk anak sekolah Peningkatan diversifikasi untuk menjamin keamanan pangan

100,00

0

0

0

0%

25,00

25,00

25,00 %

100 %

0%

0%

0%

0%

24,70 %

24,70 %

24,70 %

Tersosialisasikannya produk pangan yang 3B dan aman 4 kali Terpantaunya produk pangan yang 3B dan aman di pasar

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

24,40

24,40

24,40%

19

0

(0 %)

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 9 10= (5+7+9) 11=(10/4) 12

1

2

01.16

3

4

100,00

5

6

7

8=(7/6)

0

50 %

29,23 %

29,23 %

100,00

0

0

0

(0 %)

Tersusunnya 1 set Peta Ketahanan Pangan dan 1 set Peta Kerentanan Pangan

100,00

0

100

58,45

58,45 %

18,12 %

21,26 %

4,95 %

23,28 %

Peningkatan penanganan kerawanan pangan Tersedianya 17 paket bantuan Pangan untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 9 10= (5+7+9) 11=(10/4) 12 8,8 %

38,02 %

38,02 %

17,60

17,60

17,60 %

58,45

58,45 %

41,23 %

41,23 %

1

21

01.16

28 Penanganan Daerah Rawan Pangan

1

21

01.16

27 Penyusunan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Mandailing Natal

1

21

01.28

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN

Penataan Kelembagaan Penyuluh

100,00 %

1

21

01.28

06

Penyelesaian Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Kelembagaan Penyuluhan yang sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006

Terbentuknya SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan SKPD Badan Ketahanan Pangan

100,00

0

0

0

0%

38,00

38,00

38,00 %

1

21

01.28

07

Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten

Terbentuknya dan berdayanya Komisi Penyuluhan Kabupaten

100,00

0

14

0

0%

21,5

21,5

21,5 %

1

21

01.28

12

Terbangunnya 6 unit BP3K (total 23 Unit)

23

17

2

2

100%

2

21

91,30 %

1

21

01.28

09

Fasilitasi pembentukan UPT. BP3K (1 unit per Kecamatan), satu Posluhtan satu desa Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa (BDB Provinsi)

Terbentuk 401 dan Terbangunnya 23 Unit Posluhtan

424

146

49

0

0%

62

208

49,06 %

1

21

01.28

10

Dana Pendamping Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan)

Tersedianya perencanaan Konsultan dan pengawasan pembangungan Posluhtan

60

0

17,4

0

0,00 %

21,7

1

21

01.28

17

Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (DAKAPBN)

Terbangunnya 6 Unit BP3K (total 23), 10 Unit Lumbung Pangan (total 24), 18 unit Rumah Jaga BP3K dan beberapa Sarana Pendukung

65

34

3

3

100 %

1

21

01.28

20

Dana Pendamping Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Tersedianya perencanaan Konsultan dan pengawasan Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

60

20

10

10

1

21

01.28

30

Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K (BDB Provinsi)

1

21

01.28

31

Dana Pendamping kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K

Tersedianya 23 Unit Laptop, 23 Unit Kamera Digital, 23 Unit Infocus, 23 Unit Wireless, Screen Infocus, serta Modem dan Sarana Prasarana lainnya di UPT. BP3K Tersedianya perencanaan Konsultan dan pengawasan penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan di BP3K

0

18,16 %

21,7

21,70%

6

43

66,15

100 %

10

40

66,66 %

100,00

0

18,5

5,58

(0 %)

18,50

24,08

24,08 %

100,00

0

18,5

0

(0 %)

18,5

18,5

18,50 %

20

1

21

1

1

2

01.28

15

Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU dan Lumbung Pangan (APBN)

21

01.28

16

Dana Pendamping Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU dan Lumbung Pangan (APBN)

1

21

01.28

32

1

21

01.28

29

01.28

3

Direhab-nya 5 bangunan UPT. BP3K, direhab-nya 4 Rumah Jaga BP3K, Dibangunnya 18 rumah jaga BP3K, dibangunnya 10 Unit RBU/ Pengadaan RMU/ Lantai Jemur, Serta 10 Unit Lumbung Pangan dan Jalan menuju BP3K, RMU dan Lumbung Pangan (23+16+24=53) Tersedianya perencanaan Konsultan dan pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung BP3K , RMU dan Lumbung Pangan

Pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan (APBN)

Diadakannya 1 Unit Mobil Operasional Penyuluhan dan fasilitas pendukungnya

Pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) desa

Diadakannya 23 set alat Pendukung Penyuluhan di Posluhtan Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani Terbangunnya fasilitas 3 Unit P4S

1

21

01.28

11

Fasilitasi pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Fasilitasi Penumbuhan Gapoktan Penerima Dana BLM

1

21

01.28

18

1

21

01.28

19

Fasilitasi Pembinaan kepada Gapoktan Penerima Dana BLM

1

21

01.28

14

Fasilitasi pembentukan satu Gapoktan satu desa

1

21

01.28

24

Pengembangan Kemitraan usaha antara Gapoktan dengan Industri Pertanian

1

21

01.28

22

1

21

01.28

13

Pengembangan Gapoktan menjadi Lembaga Ekonomi Pedesaan Agribisnis (Simpan Pinjam/LKMA) Pemutakhiran Data Kelompok Tani dan Gapoktan

1

21

01.28

23

Klassifikasi Kelompok Tani dan Gapoktan

1

21

01.28

21

Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani

265

4

22

53

6

7

32

60,37 %

6

2

1

1

1

0

1

100,00

5

0

8=(7/6)


107

40,37 %

100 %

1

4

66,67 %

0

0%

0

0

0,00 %

17,6

0

(0 %)

17,6

17,6

17,6 %

55,19 %

55,19 %

100,00 %

26,87 %

18,29 %

2,33 %

24,66 %

25,99 %

60

10

26,2

0

0%

24,6

0

0

0

(0 %)

25,00

290

94

20

11,13

70 %

41,27

41,27 %

Terbinanya 100 Unit Gapoktan untuk siap menerima Dana BLM Terdampingi dan terbinanya 80 Unit Gapoktan yang telah menerima Dana BLM Terbentuknya 141 Gapoktan baru (lama 260, total 401)

100,00

401

260

0

0

0%

Terjalinnya kemitraan usaha antara 75 Unit Gapoktan Penerima PUAP dan yang menerima PUAP setelahnya Terkembangkannya 75 Gapoktan PUAP, 5 Gapoktan P-LDPM dan 5 Demapan menjadi LKM-A Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir dan valid (Target 6.000 Kel.Tani dan 401 Gapoktan) Tersedianya 1 set data kelas Kelompok Tani dan Gapoktan

75

16

0

0

0,00 %

33,3

85

66

21

0

0%

21

87

102,35 %

6.401

3.673

735

255

34,69 %

735

4.663

72,85 %

0

0

0%

1.224

1.224

33,33 %

129

61

47,29 %

47

368

91,77 %

Terkembangkannya 401 unit Gapoktan

3.673 401

0 260

21

25,00

25,00 %

25,00

68,54

68,54 %

47

307

76,56 %

54,63

54,63 %

1

21

1

1

2

01.28

25

Pembinaan Kemitraan Gapoktan dan Pengusaha Agribisnis (APBD Prov.)

21

01.28

27

Pemberdayaan KTNA dan HKTI

1

21

01.28

28

Penumbuhan Saung Tani

1

21

01.20

1

21

01.20

1

21

1 1

3

Terjalinnya kemitraan usaha antara 75 Unit Gapoktan Penerima PUAP dan yang menerima PUAP setelahnya dengan Pengusaha Agribisnis Meningkatnya intensitas kinerja dan kegiatan KTNA dan HKTI Terbangunnya 200 Unit Saung Tani

4

200

100,00 100,00

80

5

25

6

7

25,00

0

0

(0 %)

0

2,00

100,00 %

0

0

8=(7/6) 44 %


25,00 25,00

73,5 %

50.00

50,00 %

27,00

27,00 %

29,83

35,87 %

PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM PENYULUHAN

Penataan serta peningkatan jumlah penyuluh

83,16 %

16,96

0,50

0,37

74,00 %

09

Pemenuhan satu penyuluh satu desa melalui pengangkatan Penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya (APBD Prov.)

Terangkatnya 266 Penyuluh PNS atau Penyuluh Swadaya baru

401

136

4

3

75,00 %

0

139

34,66 %

01.20

24

Pemenuhan satu penyuluh satu desa melalui pengangkatan Penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya

Terangkatnya 266 Penyuluh PNS atau Penyuluh Swadaya baru

401

136

4

3

75,00 %

0

139

34,66 %

21

01.20

10

Fasilitasi penetapan Spesialisasi Penyuluh

Meningkatnya Kapasitas 39 orang Penyuluh PNS

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

21

01.20

11

Penilaian Penyuluh Lapangan Terbaik Tingkat Kabupaten

Meningkatnya motivasi 401 orang Penyuluh

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

Peningkatan Kompetensi Penyuluh.

75,00 %

38,87 %

9,39 %

24,16 %

64,94 %

86,59 %

50,00

28,18

56,36 %

0

61,85

61,85 %

01.20

11,22 %

12,50

147

44,33 %

1

21

01.20

05

Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh

Meningkatnya SDM 401 orang Penyuluh

401

33,66

1

21

01.20

12

0

0

0

0%

50,00

50,00

50,00%

21

01.20

25

Meningkatnya SDM 401 orang Penyuluh Meningkatnya SDM 401 orang Penyuluh

401

1

Diklat Manajemen bagi Penyuluh Diklat Manajemen bagi Penyuluh (APBD Prov) Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Lokalita Agromarinepolitan

401

0

135

0

0%

50,00

50,00

50,00%

100,00

0

33,00

0

(0 %)

33,00

33,00

33,00 %

64,84 %

12,55 %

13,96 %

5,40 %

38,68 %

38,42 %

59,25 %

100,00

(0 %)

18,20

16,12

88,67 %

18,2

34,32

34,32 %

1.203

240

240

0

0%

25,00

44,95

44,95 %

401

71

15

0

73,33%

18,20

159

39,65 %

100,00%

31,15 %

50,00 %

0%

0%

60,97

60,97 %

01.20

01.20 1

21

01.20

13

Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis

1

21

01.20

14

Diklat Kewirausahaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis

1

21

01.20

15

Diklat Kepemimpinan dan Kelembagaan bagi Petani/Pelaku Utama Agribisnis

01.20

Meningkatnya Kinerja Penyuluhan di Lokalita sebesar 50% Peningkatan Kompetensi Pelaku Agribisnis Meningkatnya SDM Petani/Pelaku Utama Agribisnis Meningkatnya SDM 1203 orang Pengurus Gapoktan Meningkatnya SDM 401 orang Pengurus Gapoktan Pelatihan Tenaga Fungsional melalui Diklat dasar dan Diklat Lanjutan

22

20,47 %

29,82 %

1

21

1 1

1

2

01.20

16

Diklat Dasar Penyuluh THL-TB

21

01.20

17

Diklat Lanjutan Penyuluh PNS

21

01.20

26

Diklat Dasar Penyuluh THL-TB (APBD Prov.)

01.20 1

21

01.20

18

01.20 1

21

01.20

19

1

21

01.20

20

1

21

01.20

21

1

21

01.20

27

01.20

Sosialisasi Agribisnis Komoditi Spesifik Lokasi bagi Pemuda/Taruna Tani

Pemutakhiran Data Penyuluh PNS dan THL-TB berbasis SIMLUH Penelusuran Data dan Informasi melalui Pengelolaan Cyber Extention Fasilitasi Pembentukan Gerbang Media dan Pengembangan Jejaring Sosial Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Gerbang Media dan Pengembangan Jejaring Sosial Penyuluhan (APBD Prov.)

1

21

01.20

22

Penyebaran Informasi Penyuluhan melalui Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan berdasarkan Potensi Lokal Pengadaan Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

1

21

01.20

23

1

21

01.20

06

Percontohan BP2KP

1

21

01.20

07

Percontohan BP3K

1

21

01.20

08

Percontohan Penyuluh Lapangan

3

Tercapainya Peningkatan SDM 94 orang Penyuluh THLTB PP Tercapainya Peningkatan SDM 39 orang Penyuluh PNS dan 5 orang KJF Tercapainya Peningkatan SDM 94 orang Penyuluh THLTB PP Penumbuhan Wirausahawan Muda Tercapainya Peningkatan SDM Pemuda Tani

6

7

94

4

5 21

50,00

41

20

50,00

0

0

21

94

21

50,00

0

0%

21

0

8=(7/6)

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 9 10= (5+7+9) 11=(10/4) 12 44,68 % 21 44,68

0%

41

100 %

44,68

44,68 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

100,00

0

0

0

0%

50,00

50,00

50,00 %

Penataan Sistem Informasi Penyuluhan berbasis Media On Line Termutakhirkannya data 401 Penyuluh melalui aplikasi Simluh Terakses dan terhimpunnya data dan Informasi penyuluhan melalui Pengelolaan Cyber Extention Tersedianya data dan Informasi penyuluhan Kab. Mandailing Natal di Internet Tersedianya data dan Informasi penyuluhan Kab. Mandailing Natal di Internet

100,00 %

0%

2,43 %

36,56 %

25,00 %

28,26 %

100 %

100,00 %

401

0

39

39

100%

39

200,00

200,00 %

100,00

0

0

0

0%

18,70

18,70

18,70 %

100,00

0

0

50,00

0%

42,30

92,30

92,30 %

100,00

0

0

50,00

0%

42,30

92,30

92,30 %

Penyampaian Informasi Penyuluhan sampai ke tingkat petani/ pelaku utama agribisnis Tersebarkannya 23 set informasi penyuluhan melalui Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penyuluhan per Tahun

71,43 %

7,45

8,85

1,24 %

14,01 %

32,63 %

45,68 %

100,00

0

0

0

0%

31,00

31,00

31,00 %

Tersedianya 23 set Buku-buku dan Majalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Per Tahun Terlaksananya 15 Paket kegiatan percontohan sebagai acuan untuk percontohan Penyuluh dan budi daya komoditas di lapangan Terlaksananya 23 Paket kegiatan percontohan sebagai acuan untuk percontohan Penyuluh di lapangan per Tahun

100,00

0

0

0

0%

31,00

31,00

31,00 %

15

0

9,80

8,66

88,37 %

19,30

27,96

27,96 %

0

0

21,57

Terlaksananya kegiatan 401 paket percontohan Penyuluh

100,00

0

0%

21,57

23

6

6

0

0

23

23,94 %

6

21,57

47,66 %

21,57 %

1

21

1

1

2

01.20

28

Percontohan BP3K (APBD Prov.)

21

01.20

29

1

21

01.27

1

21

01.27

07

PRA di Wilyah Kerja Penyuluh

1

21

01.27

15

Penyusunan Metode Penyuluhan Kabupaten berbasis Potensi Lokal

1

21

01.27

16

1

21

01.27

14

Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, Rencana Kerja BP3K dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan Penyusunan Programa BP2KP,Programa BP3K, dan Programa Desa

1

21

01.27

09

Percontohan Penyuluh Lapangan (APBD Prov.) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (PPK)

PRA di Wilyah Kerja Penyuluh (APBD Prov.)

01.27

1

21

01.27

02

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan

1

21

01.27

08

Pertemuan dan Pelatihan BP3K

1

21

01.27

01

Forum Petani/Pelaku Agribisnis

01.27

Temu Tani pada Posluhtan

1

21

01.27

03

Forum Penyuluh

1

21

01.27

06

Studi banding Pengembangan Agribisnis Petani

3

Terlaksananya 23 Paket keg. percontohan sbg acuan untuk percontohan Penyuluh di lapangan per Tahun Terlaksananya kegiatan 401 paket percontohan Penyuluh

4

23

100,00

5

6

6

7

0

0

(0 %)

6

0

0

8=(7/6) 0%

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 9 10= (5+7+9) 11=(10/4) 12 21,57

21,57

6

47,66 %

21,57

21,57 %

Penataan sistem perencanaan penyelenggaraan penyuluhan PPK melalui metode perencanaan partisipatif Tersedianya Laporan Pelaksanaan PRA di 401 Desa/Kelurahan Tersusunnya Metode Penyuluhan Kabupaten berbasis Potensi Lokal setiap tahun Tersusunnya 1 Rencana Kerja Kabupaten, 23 BP3K, dan 401 Penyuluh Lapangan

80,00 %

4,10 %

19,24 %

18,62 %

96,78 %

35,08 %

57,80 %

72,25 %

100,00

0,72

34,30

33,19

96,75 %

65,70

140

99,61 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00 %

2.125

288

160

154

96,25 %

192

634

29,84 %

Tersusunnya 1 Programa Kabupaten, 23 BP3K, dan 401 Desa (Total 5 +115 + 2005 buah) Tersedianya Laporan Pelaksanaan PRA di 401 Desa/Kelurahan Penataan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian,perikanan, dan Kehutanan Tersupervisi, termonitoring dan terevaluasinya 401 orang Penyuluh Lapangan, 23 Kepala/Kasubbag. TU BP3K (1391 target ke Penyuluh dan 99 target ke BP3K ) Terfasilitasinya transfer teknologi dan informasi bagi penyuluh di BP3K 24 kali per tahun (101x24=2.424) Terlaksananya 1 kali Forum Petani per tahun (23 BP3K) (17+17+17+19+21+23=114)

2.125

30

18

18

100 %

212

100,00

0,72

34,30

33,19

96,75 %

65,70

140

99,61 %

85 %

11,19 %

6,49 %

3,61 %

55,62 %

22,81 %

37,61 %

44,25 %

1.490

560

156

156

100 %

262

978

65,64 %

Terfasilitasi pertemuan petani di 401 Posluhtan Terlaksananya 1 kali Forum Penyuluh Terjadinya tukar menukar Informasi dan teknologi dengan daerah yang lebih maju dalam Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Petani

25,00

211

12,24 %

2.424

664

408

187

45,83 %

408

1.259

51, 93 %

114

15

17

0

0%

19

34

29,82 %

100

0

0

0

0%

25,00

25,00

25,00 %

114

15

17

17

100,00 %

19

51

44,73 %

3

1

0

0

0%

1

2

66,67 %

24

5

6 0

7 0

8=(7/6)

100,00

0

37,50

0

100,00

0

0

Terbinanya Kelompoktani yang Berusaha Tani di Sekitar Kawasan Hutan

100,00

0

Pembinaan Nelayan Tradisional

Terbinanya Kelompok Nelayan Tradisional

100,00

0

04

Operasional Penyuluh Lapangan

Tersalurkannya dana dan sarana pembantu kepada Penyuluh Lapangan (1391 OK)

1.391

01.27

05

Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP

21

01.27

22

Penilaian Kelas Kelompok Tani

1

21

01.27

23

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan (APBD Pov.)

1

21

01.27

24

Penyusunan Programa BP2KP,Programa BP3K, dan Programa Desa (APBD Pov.)

Tercapainya peningkatan SDM Pengurus 75 Gapoktan dan Petani pengguna Dana PUAP(Tambahan 25 unit pertahun=200 Gapoktan Ter motivasinya Petani dan Pengurus Kel.Tani Tersupervisi, termonitoring dan terevaluasinya 401 orang Penyuluh Lapangan, 23 Kepala/Kasubbag. TU BP3K (1391 target ke Penyuluh dan 99 target ke BP3K ) Tersusunnya 1 Programa Kabupaten, 23 BP3K, dan 401 Desa (Total 5 +115 + 2005 buah)

1

21

01.27

25

1

21

01.27

26

1

21

01.27

27

Replikasi BP3K Model (APBD Pov.) Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda Pertanian (APBD Pov.) Pembinaan Masyarakat yang Berusaha Tani di Sekitar Kawasan Hutan (APBD Pov.)

1

21

01.27

28

1

21

01.27

29

Pembinaan Nelayan Tradisional (APBD Pov.) Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP (APBD Pov.)

1

21

01.27

30

1

21

1

1

2

01.27

17

Replikasi BP3K Model

21

01.27

18

Fasilitasi Mengikuti Jambore Penyuluh Nasional dan Provinsi

1

21

01.27

19

1

21

01.27

1

21

1

3

4

100,00

Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda Pertanian

Terfasilitasinya Pembinaan 14 non BP3K Model Ikut sertanya Penyuluh Madina dalam Jambore Penyuluh Tingkat Provinsi dan Nasional Terbinanya Pemuda Tani dan Usahawan Muda Pertanian

20

Pembinaan Masyarakat yang Berusaha Tani di Sekitar Kawasan Hutan

01.27

21

21

01.27

1

21

1

Operasional Penyuluh Lapangan (APBD Pov.)

0

0%

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 9 10= (5+7+9) 11=(10/4) 25,00

25,00

25,00 %

0%

12,50

12,50

12,50 %

0

(0 %)

0

0

(0 %)

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

225

139

138

99,29 %

139

502

36,09 %

200

86

25

80

44,00 %

25

111

55,5 %

100,00

0

0

0

(0 %)

50,00

50,00

50,00 %

146,75

0

(0 %)

144,53

144,53

9,70 %

0

(0 %)

195

195

9,18 %

1.490

413,48

2.125

12

Terfasilitasinya Pembinaan 14 non BP3K Model Terbinanya Pemuda Tani dan Usahawan Muda Pertanian

100,00

0

0

0

(0 %)

20,00

20,00

20,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

20,00

20,00

20,00 %

Terbinanya Kelompoktani yang Berusaha Tani di Sekitar Kawasan Hutan

100,00

0

0

0

(0 %)

20,00

20,00

20,00 %

Terbinanya Kelompok Nelayan Tradisional Tercapainya peningkatan SDM Pengurus 75 Gapoktan dan Petani pengguna Dana PUAP(Tambahan 25 unit pertahun=200 Gapoktan Tersalurkannya dana dan sarana pembantu kepada Penyuluh Lapangan (1391 OK)

100,00

0

0

0

(0 %)

20,00

20,00

20,00 %

200,00

75

25

0

(0 %)

25

25

12,50 %

1.391

107

135

0

(0 %)

135

135

9,70 %

4

25

1

01.27

31

2

1

21

1

21

01.29

1

21

01.29

01

1

21

01.29

02

1

21

01.29

03

1

21

01.30

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

1

21

01.30

01 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

1

21

01.30

1

21

01.30

02 Penyusunan LAKIP, Laporan SAI, , LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian 03 Penyusunan Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, DPA/DPPA setiap tahun dengan baik

1

21

01.30

1

21

01.31

1

21

01.31

01

1

21

01.31

02

1

21

01.31

03

04

Penyelenggaraan Penyuluhan Kecil Menanam Besar Memanen (APBD Pov.) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (APBN) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Membuat Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD PROGRAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN Penataan Administrasi Asset Badan Pembuatan Laporan Tahunan keadaan Barang Pembuatan usulan pengadaan dan penghapusan barang

3

4

5

6

7

8=(7/6)

20,00

20,00

20,00 %

20,00 %

60,00 %

60,00 %

20

60

60,00 %

100,00 %

20

60

60,00 %

20

100,00 %

20

60

60,00 %

0%

0%

0%

25,00 %

25,00 %

25,00 %

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

Tersusunnya Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, DPA/DPPA setiap tahun dengan baik Terbuatnya data Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

Pemantapan tata kelola administrasi dan manajemen Sarana dan Prasarana Tertatanya administrasi asset

100,00 %

0%

0%

0%

0%

25,00 %

25,00 %

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

Tersedianya Laporan Tahunan keadaan Barang Tersedianya usul pengadaan/ penghapusan barang

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

100,00

0

0

0

(0 %)

25,00

25,00

25,00 %

Terselenggaranya Penyuluhan KMBM Penataan Kelembagaan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan Pangan serta Mengatasi Kerawanan Pangan Tesedianya penguatan modal untuk percepatan kemandirian pangan 20 Kelompok per Tahun (100 kelompok) Tesedianya penguatan modal untuk percepatan kemandirian pangan 20 Kelompok per Tahun (100 kelompok) Tesedianya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen Tersedianya 1 data Sistem Pengendalian Intern per tahun Tersusunnya LAKIP, Laporan SAI, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan yang akuntabel

100,00

0%

0%

0%

100,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

100,00 %

100

20

20

20

100,00 %

100

20

20

20

100

20

20

100,00 %

0%

100,00

26

0%

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)

Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Mandailing Natal SKPD: BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2' 1 Urusan Wajib 1.21 Ketahanan Pangan 1.21.01 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Kode 1'

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3'

Lokasi 4'

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kerja Indikatif 5' 6'

Pangan

1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.21.01.15.06 Sosialisasi Akses Pangan Kabupaten/Kota 1.21.01.32 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani 1.21.01.32.01 Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan (Dekonsentrasi-APBN)

1.21.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Sumber Dana 7'

Catatan Penting 8'

Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja 9'

120,000,000 Meningkatnya pemahaman aparat dalam memahami akses Panyabungan

100.00%

pangan masyarakat

120,000,000

APBD-PROV.

BKP

100.00%

1,500,000,000

Terpenuhinya BOP penyuluh, Honorarium THL TB PP, Percontohan di BPP Model, pengawalan THL-TB PP, dan Penyebaran Informasi, dll

Kab., BP3K Model

18,75%

Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan serta mengatasi daerah rawan pangan

1.21.01.16.33 Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Terfasilitasinya 24 kali Posko Dewan KP Kecamatan dan 12 kali Kab.Madina Mandailing Natal Posko Kabupaten, serta diikutinya 12 kali Posko Provinsi, 1 kali Posko Regional/Nasional per Tahun

1,500,000,000

APBNDekonsentrasi

BPPSDM, Kementan

21,25%

5,814,000,000

20%

175,000,000

APBD Kab.

1.21.01.16.44 Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan melalui Tersedianya penguatan modal kelompok Gemapangan dalam Kab. Pengembangan Cadangan Pangan (APBDProv) mewujudkan Rakyat Tidak Lapar

25.00%

150,000,000

APBD-PROV

BKP

25.00%

1.21.01.16.53 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pekarangan dan Meningkatnya Mutu Produk olahan pangan lokal dan gizi Kab. Pangan Lokal dalam Mendukung Gerakan Masyarakat masyarakat Mandiri Pangan

25.00%

90,000,000

APBD-PROV

BKP

25.00%

1.21.01.16.30 Sosialisasi Petugas Pendamping Gerakan Masyarakat Tersosialisasinya Program Aksi Gema Pangan dan penyatuan Kab. Mandiri Pangan persepsi pelaksanaannya

25.00%

20,000,000

APBD-PROV

BKP

25.00%

1.21.01.16.54 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan Tersedianya penguatan modal kelompok dan penanganan 3 Kec.. (APBD Provinsi) kerawanan pangan

25.00%

50,000,000

APBD-PROV

BKP

25.00%

85

20%

1'

2'

3'

4'

5'

7 Kec.

25.00%

180,000,000

APBD-PROV

BKP

25.00%

1.21.01.16.49 Pengembangan Desa Mandiri Pangan (APBD Provinsi) Tersedianya penguatan modal kel.Demapan dan penanganan 2 Desa kerawanan pangan

25.00%

350,000,000

APBD-PROV

BKP

25.00%

1.21.01.16.50 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lokasi Gema Terbentuknya Koordinasi Kegiatan Pangan

50.00%

25,000,000

APBD-PROV

Bakoorluh

50.00%

50.00%

300,000,000

APBD-PROV

BKP

0.00%

50.00%

300,000,000

APBD-PROV

BKP

50.00%

3 Kec.

50.00%

120,000,000

APBD-PROV

Bakoorluh

50.00%

Kab.Madina

25.00%

50,000,000

APBD Kab.

Pengembangan Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok-kelompok Cadangan Kab.Madina Pangan

50.00%

250,000,000

APBD-PROV

1.21.01.16.32 Pembinaan Kelompok pada Kegiatan Pengembangan Tercapainya peningkatan SDM Pengurus 5 Kelompok Demapan Kab.Madina Desa Mandiri Pangan

50.00%

75,000,000

APBD Kab.

0%

1.21.01.16.46 Pembinaan Kelompok/Gapoktan Lumbung Pangan

Tercapainya peningkatan SDM Pengurus Kelompok Lumbung Kab.Madina dan Gapoktan

18.10%

50,000,000

APBD Kab.

18.10%

1.21.01.16.57 Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok- Kab.Madina Lumbung Pangan di Provinsi Sumatera Utara kelompok Lumbung Pangan

50.00%

500,000,000

APBD-PROV

1.21.01.16.34 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan

Terwujudnya 4 lumbung pangan masyarakat di daerah rawan Kab.Madina pangan

25.00%

110,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.16.35 Replika Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Tersedianya penguatan modal 5 kelompok Replika Kab.Madina Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan penanganan kerawanan pangan

25.00%

189,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.16.36 Dana Pendamping P2KP

Terdampinginya penguatan modal 80 kelompok untuk Kab.Madina percepatan kemandirian pangan

25.00%

95,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.16.37 Pembinaan dan Monitoring Desa Mandiri Pangan

Terdampinginya 5 kegiatan Demapan mandiri

Kab.Madina

23.60%

65,000,000

APBD Kab.

14.60%

1.21.01.16.58 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pengurus Terlaksananya Pelatihan SD Pengurus KWT, PKK dan Dharma Kab.Madina Klompok Wanita Tani, PKK, dan Dharma Wanita Wanita sehingga terwujudnya RPL tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan menuju Rumah Pangan Lestari (RPL)

50.00%

200,000,000

APBD-PROV

0.00%

0

1.21.01.16.48 Pengembangan Kemitraan Agro Industri di kawasan Berkembangnya kemitraan Agro-Industri Sentra Produksi Padi Berbasis Komunitas Petani/Kelompok Tani dan Swasta

1.21.01.16.55 Pemberdayaan Usaha Distribusi Provinsi)

10 Desa

Pangan (APBD Tersedianya Bantuan Modal Usaha Distribusi Pangan untuk 8 8 Desa Lumbung

1.21.01.16.21 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (APBD Menyediakan Cadangan Pangan di tingkat desa/Kel. Untuk Kab. Provinsi) dapat dimanfaatkan kel. lumbung pangan 1.21.16.51 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, Meningkatnya Kinerja Penyuluhan di Lokalita sebesar 50% dan Kehutanan di Lokasi Gema Pangan 1.21.01.16.44 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tersusunnya NBM Kabupaten Mandailing Natal Mandailing Natal 1.21.01.16.56 Pemberdayaan Kelompok Melalui Cadangan Pangan Masyarakat

1.21.01.16.40 Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan

Terselenggaranya 1 kali Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan

85

Kab.Madina

6'

7'

APBD Kab.

8'

9'

25% BKP

BKP

BKP

50.00%

50.00%

50.00%

50%

1'

2'

3'

4'

1.21.01.16.39 Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan bagi Termotivasinya aparat dan lembaga tani dalam peningkatan Kab.Madina Aparat dan Lembaga Tani Ketahanan Pangan

5'

6'

7'

8'

0

1.21.01.16.31 Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri dan Swasembada Tersedianya penguatan modal kelompok Gemapangan dalam Kab. mewujudkan Rakyat Tidak Lapar Pangan (APBDProv)

25.00%

150,000,000

APBD-PROV

1.21.01.16.20 Dana Pendamping Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Terdampinginya pelaksanaan Gema pangan dan Swasembada Pangan (APBD)

25.00%

30,000,000

APBD Kab.

1.21.01.16.17 P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Terwujudnya Modal Usaha 17 pembentukan dan 22 Kab. Masyarakat) (Bansos-APBN) pengembangan Gapoktan PLDPM

24.50%

975,000,000

APBN-

1.21.01.16.18 Pembinaan Gapoktan Penerima P-LDPM

Tercapainya peningkatan Lumbung dan Gapoktan

20.00%

50,000,000

BLM/Bansos APBD Kab.

20%

1.21.01.16.27 Pemantauan Harga Bahan Pangan Strategis

Teraksesnya petani dan konsumen dalam penentuan harga

25.80%

60,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.16.52 Pemberdayaan Usaha Distribusi Pangan

Tersedianya Bantuan Modal Usaha Distribusi Pangan untuk 8 8 Desa Lumbung

0.00%

0

APBD-Kab

50.00%

Kab.Madina

19.20%

75,000,000

APBD Kab.

25.60%

Kab.Madina

22.70%

240,000,000

APBD Kab.

28.30%

1.21.01.16.24 Pembinaan Warung Sehat Anak sekolah (3B; Beragam, Terbinanya 60 warung penyedia konsumsi pangan yang 3B dan Kab.Madina Bergizi, dan Berimbang); aman untuk anak sekolah

25%

150,000,000

APBD Kab.

25%

25%

145,000,000

APBD Kab.

25%

Kab.Madina

APBD Kab.

9'

0.00%

50%

BKP

25.00% 25%

Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin distribusi, akses pangan dan keamanan pangan

1.21.01.16.22 Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal

SDM Pengurus 22 Kelompok Kab.Madina

Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan Tersosialisasinya Diversifikasi pangan berbasis Pangan lokal

1.21.01.16.23 Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Makanan Terbinanya 53 unit Industri Rumah Tangga Makanan Olahan Olahan Skala Kecil

Kab.Madina

17.00%

Peningkatan diversifikasi untuk menjamin keamanan pangan 1.21.01.16.45 Pembinaan Pengolahan Makanan Pokok Non Beras

Tersosialisasikannya produk pangan yang 3B dan aman 4 kali Kab.Madina

1.21.01.16.26 Monitoring Produk Makanan Segar

Terpantaunya produk pangan yang 3B dan aman di pasar

Kab.Madina

24.35%

95,000,000

APBD Kab.

25.60%

1.21.01.16.47 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Peningkatan penanganan kerawanan pangan Tersedianya 17 paket bantuan Pangan untuk Penanganan Kab.Madina Daerah Rawan Pangan

23.50%

100,000,000

APBD Kab.

23.50%

50.00% 50.00%

200,000,000 200,000,000

APBD-PROV APBD-PROV

1.21.01.16.60 Pembinaan Daerah rawan Pangan Transien dan Kronis Terlaksananya Pembinaan Daerah Rawan Pangan 1.21.01.16.61 Pemberdayaan Daerah Rentan Pangan berdasarkan Terlaksananya Pemberdayaan Daerah Rentan berdssarkan FSVA hasil FSVA 1.21.01.28 Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan

Kab.Madina Pangan Kab.Madina

10,861,000,000

Penataan Kelembagaan Penyuluh

85

BKP BKP

50.00% 50.00%

1'

2'

3'

4'

1.21.01.28.06 Penyelesaian Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Terbentuknya SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kab.Madina Natal tentang Kelembagaan Penyuluhan yang sesuai Perikanan dan Kehutanan dan SKPD Badan Ketahanan dengan UU No. 16 Tahun 2006 Pangan

5'

6'

7'

8'

9'

62%

50,000,000

APBD Kab.

0%

Kab.Madina

21.50%

100,000,000

APBD Kab.

21.50%

1.21.01.28.08 Fasilitasi pembentukan UPT. BP3K (1 unit per Terbangunnya 6 unit BP3K Kecamatan), satu Posluhtan satu desa

6 Kec.

33.30%

500,000,000

APBD Kab.

33.30%

1.21.01.28.09 Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) Terbangunnya 23 Unit Posluhtan desa (BDB Provinsi)

1 desa per

65.18%

750,000,000

BDB Prov.

21.70%

21.70%

50,000,000

APBD Kab.

21.70%

1.21.01.28.04 Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Terbangunnya 6 Unit BP3K, 10 Unit Lumbung Pangan, 18 unit Kab. Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Rumah Jaga BP3K dan beberapa Sarana Pendukung

21.00%

2,500,000,000

DAK-APBN

18.50%

1.21.01.28.05 Dana Pendamping Pengelolaan Dana DAK Bidang Tersedianya perencanaan Konsultan dan pengawasan Kab.Madina Pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian untuk Penyuluhan Pertanian untuk Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan

21.00%

250,000,000 APBD Kab.

1.21.01.28.30 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluh

33.33%

500,000,000

APBD Prov.

33.33%

50,000,000

APBD Kab.

33.33%

460,000,000

APBD Prov.

33.33%

46,000,000

APBD Kab.

1.21.01.28.07 Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten

Terbentuknya dan berdayanya Komisi Penyuluhan Kabupaten

Kec. 1.21.01.28.10 Dana Pendamping Pembangunan Pos Penyuluhan Tersedianya perencanaan Konsultan dan pengawasan pemb. Kab.Madina Pertanian (Posluhtan) Posluhtan

1.21.01.28.31 Dana Pendamping kegiatan Prasarana Penyuluh

Tersedianya Sarana Prasarana Penyuluh di UPT. BP3K dan 23 BP3K BP2KP

Penyediaan Sarana Tersedianya perencanaan Konsultan penyediaan Sarana Prasarana Penyuluh

1.21.01.28.39 Penyediaan Mobiler BP3K

Tersedianya mobiler di UPT. BP3K

1.21.01.28.40 Dana Pendamping kegiatan Penyediaan Mobiler BP3K

Tersedianya perencanaan penyediaan Mobiler BP3K

Konsultan

dan

pengawasan Kab.Madina

23 BP3K dan

pengawasan Kab.Madina

1.21.01.28.15 Pembangunan Sarana Pendukung BP3K, RMU dan Direhab-nya 5 bangunan UPT. BP3K, direhab-nya 4 Rumah Kab. Lumbung Pangan (APBN) Jaga BP3K, Dibangunnya 18 rumah jaga BP3K, dibangunnya 10 Unit RBU/ Pengadaan RMU/ Lantai Jemur, Serta 10 Unit Lumbung Pangan dan Jalan menuju BP3K, RMU dan Lumbung Pangan 1.21.01.28.17 Dana Pendamping Pembangunan Sarana Pendukung Tersedianya perencanaan Konsultan dan pengawasan Kab. BP3K, RMU dan Lumbung Pangan (APBN) Pembangunan Sarana Pendukung BP3K , RMU dan Lumbung Pangan 1.21.01.28.32 Pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan (APBN)

Diadakannya 1 Unit Mobil Operasional Penyuluhan dan fasilitas Panyabungan pendukungnya

1.21.01.28.26 Pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) Diadakannya 23 set alat Pendukung Penyuluhan di Posluhtan desa Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani

85

23 desa

33.30%

33.30%

100%

18.50%

Bakoorluh

33.33%

Bakoorluh

2,200,000,000 APBN-(DPDF dan Kementan PPD/ APBN lainnya) 220,000,000

33.33%

APBD Kab.

550,000,000 APBN-(DPDF dan Kementan

33.33% 33.33%

0.00%

0.00%

0.00%

PPD/APBN 17.60%

150,000,000

lainnya) APBD Kab.

23.60%

1'

2'

3'

4'

1.21.01.28.11 Fasilitasi pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Terbangunnya fasilitas 3 Unit P4S 2 lokasi Perdesaan Swadaya (P4S) +Bange 1.21.01.28.18 Fasilitasi Penumbuhan Gapoktan Penerima Dana BLM Terbinanya 100 Unit Gapoktan untuk siap menerima Dana BLM 100 desa

5'

6'

7'

8'

9'

24.60%

150,000,000

APBD Kab.

16.40%

25%

50,000,000

APBD Kab.

25%

25%

50,000,000

APBD Kab.

25%

33.30%

200,000,000

APBD Kab.

33.30%

1.21.01.28.24 Pengembangan Kemitraan usaha antara Gapoktan Terjalinnya kemitraan usaha antara 75 Unit Gapoktan Penerima 75 desa dengan Industri Pertanian PUAP dan yang menerima PUAP setelahnya

33.30%

130,000,000

APBD Kab.

33.30%

1.21.01.28.22 Pengembangan Gapoktan menjadi Lembaga Ekonomi Terkembangkannya 75 Gapoktan PUAP, 5 Gapoktan P-LDPM 85 desa Pedesaan Agribisnis (Simpan Pinjam/LKMA) dan 5 Demapan menjadi LKM-A

25%

80,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.28.13 Pemutakhiran Data Kelompok Tani dan Gapoktan

20%

500,000,000

APBD Kab./

20%

33.30%

50,000,000

APBD PROV APBD Kab.

0%

20%

260,000,000

APBD Kab.

20%

25%

65,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.28.19 Fasilitasi Pembinaan kepada Gapoktan Penerima Dana Terdampingi dan terbinanya 80 Unit Gapoktan yang telah 80 desa BLM menerima Dana BLM 1.21.01.28.14 Fasilitasi pembentukan satu Gapoktan satu desa

1.21.01.28.23 Klassifikasi Kelompok Tani dan Gapoktan

Terbentuknya 141 Gapoktan baru

141 desa

Tersedianya 1 set data Kelompok dan Gapoktan yang mutakhir Kab.Madina dan valid Tersedianya 1 set data kelas Kelompok Tani dan Gapoktan

1.21.01.28.21 Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan Kelompok Terkembangkannya 401 unit Gapoktan Tani

Kab.Madina 401 desa

1.21.01.28.25 Pembinaan Kemitraan Gapoktan dan Pengusaha Terjalinnya kemitraan usaha antara 75 Unit Gapoktan Penerima 75 desa dan PUAP dan yang menerima PUAP setelahnya dengan Agribisnis Pengusaha Agribisnis 1.21.01.28.12 Keikutsertaan dalam PENAS XIV

tambahan Ikut sertanya 30 orang petani dan pendamping dalam PENAS Kab. Madina XiV

100%

300,000,000

APBD Kab.

0%

1.21.01.28.27 Pemberdayaan KTNA dan HKTI

Meningkatnya intensitas kinerja dan kegiatan KTNA dan HKTI Kab.Madina

25%

100,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.28.28 Penumbuhan Saung Tani

Terbangunnya 100 Unit Saung Tani

100 desa

25%

500,000,000

APBD Kab./

25%

1.21.01.28.41 Sosialisasi Kelompok Tani/Gapoktan

Terlaksananya sosialisasi Kel.Tani/Gapoktan

Pasar Maga

20.00%

50,000,000

APBD PROV APBD Kab.

20.00%

1.21.01.20 Program Pemberdayaan SDM Penyuluhan

Penataan serta peningkatan jumlah penyuluh

3,853,000,000

1.21.01.20.03 Pemenuhan satu penyuluh satu desa melalui Terangkatnya 266 Penyuluh PNS atau Penyuluh Swadaya baru Kab.Madina pengangkatan Penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya 1.21.01.20.14 Fasilitasi penetapan Spesialisasi Penyuluh

Meningkatnya Kapasitas 39 orang Penyuluh PNS

85

Kab.Madina

25%

220,000,000

APBD Kab./

25%

25.00%

45,000,000

APBD PROV APBD Kab.

25.00%

1'

2'

1.21.01.20.11 Penilaian Penyuluh Kabupaten

3'

Lapangan

Terbaik

Tingkat Meningkatnya motivasi 401 orang Penyuluh

4'

5'

6'

Kab.Madina

25.00%

55,000,000

APBD Kab.

7'

25.00%

APBD Kab.

0% 50,00 %

1.21.01.20.05 Diklat Teknis Agribisnis bagi Penyuluh

Peningkatan Kompetensi Penyuluh. Meningkatnya SDM 401 orang Penyuluh

Kab.Madina

25%

95,000,000

1.21.01.20.04 Diklat Manajemen bagi Penyuluh

Meningkatnya SDM 401 orang Penyuluh

Kab.Madina

0%

0

APBD Kab./

8'

9'

1.21.01.20.12 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, Meningkatnya Kinerja Penyuluhan di Lokalita sebesar 50% dan Kehutanan di Lokalita Agromarinepolitan Peningkatan Kompetensi Pelaku Agribisnis

Panyabungan

50.00%

150,000,000

APBD PROV APBD-PROV

1.21.01.20.13 Diklat Teknis Agribisnis bagi Petani/Pelaku Utama Meningkatnya SDM Petani/Pelaku Utama Agribisnis Agribisnis

Kab.Madina

21,20%

70,000,000

APBD Kab.

21.20%

1.21.01.20.14 Diklat Teknis Agribisnis bagi Peternak

Kab.Madina

50%

350,000,000

APBD Kab.

50%

Kab.Madina

21.20%

70,000,000

APBD Kab.

21.20%

1.21.20.09 Diklat Kewirausahaan bagi Petani/Pelaku Utama Meningkatnya SDM 1203 orang Pengurus Gapoktan Agribisnis

Kab.Madina

25.00%

240,000,000

APBD-PROV

Bakoorluh

25.00%

1.21.20.34 Sosialisasi Budi Daya Sayuran dan Hortikultura

Meningkatnya SDM Pelaku Utama

Kab.Madina

25.00%

150,000,000

APBD Kab.

Bakoorluh

25.00%

1.21.20.35 Sosialisasi Budi Daya Ternak dan Unggas


Kab.Madina

25.00%

150,000,000

APBD Kab.

Bakoorluh

25.00%

Pelatihan Budi Daya Ikan Air Tawar


Desa

50.00%

120,000,000

APBD Kab.

BP2KP

50.00%

Pelatihan Budi Daya Tanaman Perkebunan


Desa Barbaran

50.00%

120,000,000

APBD Kab.

BP2KP

50.00%

Studi Pengolahan Tanah yang Baik dan Sempurna


12 BP3K

50.00%

120,000,000

APBD Kab.

BP2KP

50.00%

Sosialisasi Penggunaan Benih Unggul Berlabel


13 BP3K

50.00%

52,000,000

APBD Kab.

BP2KP

50.00%

Pelatihan Budi Daya Tanaman Kakao


6 BP3K

50.00%

120,000,000

APBD Kab.

BP2KP

50.00%

1.21.01.20.15 Diklat Kepemimpinan dan Petani/Pelaku Utama Agribisnis

Kelembagaan

Meningkatnya SDM Petani/Pelaku Utama Agribisnis bagi Meningkatnya SDM 401 orang Pengurus Gapoktan

85

Bakoorluh

50.00%

1'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

9'

Pelatihan Tenaga Fungsional melalui Diklat dasar dan dan Diklat Lanjutan 1.21.01.20.17 Diklat Lanjutan Penyuluh PNS

Tercapainya Peningkatan SDM 39 orang Penyuluh PNS dan 5 Kab.Madina orang KJF

1.21.01.20.16 Diklat Dasar Penyuluh THL-TB

Tercapainya Peningkatan SDM 94 orang Penyuluh THL-TB PP Panyabungan

50%

50.00%

60,000,000

APBD Kab.

0.00%

140,000,000 APBD Kab/ APBD- Bakoorluh

50.00%

PROV

Penumbuhan Wirausahawan Muda 1.21.01.20.18 Sosialisasi Agribisnis Komoditi Spesifik Lokasi bagi Tercapainya Peningkatan SDM Pemuda Tani Pemuda/Taruna Tani

Kab.Madina

50%

0

APBD Kab.

50%

1.21.01.20.19 Pemutakhiran Data Penyuluh PNS dan THL-TB berbasis Termutakhirkannya data 401 Penyuluh melalui aplikasi Simluh Kab.Madina SIMLUH

25%

30,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.20.20 Penelusuran Data dan Informasi melalui Pengelolaan Terakses dan terhimpunnya data dan Informasi penyuluhan Kab.Madina Cyber Extention melalui Pengelolaan Cyber Extention

18.70%

45,000,000

APBD Kab.

31.30%

1.21.01.20.21 Fasilitasi Pembentukan Gerbang Media Pengembangan Jejaring Sosial Penyuluhan

42.30%

55,000,000 APBD Kab/ APBD- Bakoorluh

19.20%

Penataan Sistem Informasi Penyuluhan berbasis Media On Line

dan Tersedianya data dan Informasi penyuluhan Kab. Mandailing Panyabu-ngan Natal di Internet

PROV

Penyampaian Informasi Penyuluhan sampai ke tingkat petani/ pelaku utama agribisnis 1.21.01.20.22 Penyebaran Informasi Penyuluhan melalui Tersebarkannya 23 set informasi penyuluhan melalui BP2KP, Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD Penggandaan, Pembuatan Brosur, Leaflead, dan VCD BP3K,Posluhta Penyuluhan berdasarkan Potensi Lokal Penyuluhan per Tahun n 1.21.01.20.23 Pengadaan Buku-buku dan Majalah Pertanian, Tersedianya 23 set Buku-buku dan Majalah Pertanian, BP2KP, Perikanan, dan Kehutanan Perikanan, dan Kehutanan Per Tahun BP3K,Posluhta 1.21.01.20.06 Percontohan BP2KP

n Terlaksananya 15 Paket kegiatan percontohan sebagai acuan BP2KP, untuk percontohan Penyuluh dan budi daya komoditas di lapangan lapangan

31%

45,000,000

APBD Kab.

20.70%

25.00%

45,000,000

APBD Kab.

25.00%

19.30%

150,000,000

APBD Kab.

25.80%

1.21.01.20.07 Percontohan BP3K

Terlaksananya 23 Paket kegiatan percontohan sebagai acuan 23 BP3K, untuk percontohan Penyuluh di lapangan per Tahun

25.49%

520,000,000

APBD Kab.

25.49%

1.21.01.20.08 Percontohan Penyuluh Lapangan

Terlaksananya kegiatan 401 paket percontohan Penyuluh

WKP

23.80%

396,000,000

APBD Kab.

26.20%

1.21.01.20.28 Percontohan Budi Daya Padi Sawah

Terlaksananya percontohan budi Daya Padi Sawah

Desa

50.00%

40,000,000

APBD Kab.

1.21.01.20.33 Demonstrasi Farming (Denfarm)

Terlaksananya Denfarm

Kab. Madina

33.33%

200,000,000

APBD-PROV

85

BP2KP

50.00%

Bakoorluh

33.33%

1'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

9'

3,250,000,000

1.21.01.27 Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penataan sistem perencanaan penyelenggaraan Perikanan, dan Kehutanan (PPK) penyuluhan PPK melalui metode perencanaan partisipatif 1.21.01.27.14 Penyusunan Metode Penyuluhan Kabupaten berbasis Tersusunnya Metode Penyuluhan Kabupaten berbasis Potensi Kab.Madina Potensi Lokal Lokal setiap tahun

25%

75,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.27.16 Penyusunan Rencana Kerja BP2KP, Rencana Kerja Tersusunnya 1 Rencana Kerja Kabupaten, 23 BP3K, dan 401 Kab.Madina BP3K dan Rencana Kerja Penyuluh Lapangan Penyuluh Lapangan

22.85%

80,000,000

APBD Kab.

22.85%

1.21.01.27.15 Penyusunan Programa BP2KP,Programa BP3K, dan Tersusunnya 1 Programa Kabupaten, 23 BP3K, dan 401 Desa Kab.Madina Programa Desa

21.60%

250,000,000

APBD Kab./

21.60%

1.21.01.27.07 PRA di Wilyah Kerja Penyuluh

65.70%

APBD PROV 230,000,000 APBD Kab/ APBD- Bakoorluh PROV

Tersedianya Laporan Pelaksanaan PRA di 401 Desa/Kelurahan 232 Desa Penataan Penyelenggaraan pertanian,perikanan, dan Kehutanan

penyuluhan

1.21.01.27.02 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan Tersupervisi, termonitoring dan terevaluasinya 401 orang Kab.Madina Penyuluh Lapangan, 23 Kepala/Kasubbag. TU BP3K

0.00%

20%

120,000,000

APBD Kab.

20%

20.70%

230,000,000

APBD Kab.

20.70%

1.21.01.27.01 Pertemuan BP3K

Terfasilitasinya transfer teknologi dan informasi bagi penyuluh 23 BP3K di BP3K 24 kali per tahun

1.21.01.27.03 Forum Petani/Pelaku Agribisnis

Terlaksananya 1 kali Forum Petani per tahun

Kab.Madina

20%

95,000,000

APBD Kab.

20%

1.21.01.27.08 Temu Tani pada Posluhtan

Terfasilitasi pertemuan petani di 401 Posluhtan

401 desa

25%

150,000,000

APBD Kab.

25%

1.21.01.27.11 Forum Penyuluh

Terlaksananya 1 kali Forum Penyuluh

Kab.Madina

20%

60,000,000

APBD Kab.

20%

1.21.01.27.06 Studi banding Pengembangan Agribisnis Petani

Terjadinya tukar menukar Informasi dan teknologi dengan Jawa Barat daerah yang lebih maju dalam Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Petani

0%

0

APBD Kab.

50%

1.21.01.27.16 Replikasi BP3K Model

Terfasilitasinya Pembinaan 14 non BP3K Model

25%

250,000,000

APBD Kab.

25%

12.50%

50,000,000

APBD Kab.

25.00%

1.21.01.27.20 Pembinaan Masyarakat yang Berusaha Tani di Sekitar Terbinanya Kelompoktani yang Berusaha Tani di Sekitar Kab.Madina KawasanHutan Kawasan Hutan

25%

240,000,000

APBD Kab./

25%

1.21.01.27.21 Pembinaan Nelayan Tradisional

25%

300,000,000

APBD PROV APBD Kab./

25%

450,000,000

APBD PROV APBD Kab./

20%

Kab.Madina

1.21.01.27.18 Fasilitasi Mengikuti Jambore Penyuluh Nasional dan Ikut sertanya Penyuluh Madina dalam Jambore Penyuluh Luar Kab. Provinsi Tingkat Provinsi dan Nasional

1.21.01.27.04 Operasional Penyuluh Lapangan

Terbinanya Kelompok Nelayan Tradisional

Kab.Madina

Tersalurkannya dana dan sarana pembantu kepada Penyuluh Kab.Madina Lapangan

20%

APBD PROV

85

1'

2'

3'

4'

1.21.01.27.05 Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP

Tercapainya peningkatan SDM Pengurus 75 Gapoktan dan 75 desa Petani pengguna Dana PUAP

1.21.01.27.22 Penilaian Kelas Kelompok Tani

Ter motivasinya Petani dan Pengurus Kel.Tani

5'

6'

7'

8'

9'

20%

150,000,000

APBD Kab./

20%

0%

0

APBD PROV APBD Kab.

0%

1.21.01.27.23 Penyelenggaraan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Tersupervisi, termonitoring dan terevaluasinya 401 orang 135 Penyuluh, Penyuluh Lapangan Penyuluh Lapangan, 23 Kepala/Kasubbag. TU BP3K 23 Ka.UPT/Kasub bag TU

20.00%

120,000,000

APBD-PROV

Bakoorluh

20.00%

1.21.01.27.19 Pembinaan Pemuda Tani dan Usahawan Muda Terbinanya Pemuda Tani dan Usahawan Muda Pertanian Pertanian

Panyabu-ngan

42.80%

85,000,000

APBD Kab./

Bakoorluh

57.20%

1.21.01.27.31 Penyelenggaraan Penyuluhan Kecil Menanam Besar Terselenggaranya Penyuluhan KMBM Memanen

Kab.

50.00%

100,000,000

APBD PROV APBD-PROV.

Bakoorluh

50.00%

Kel. Kotanopan

50.00%

25,000,000

APBD Kab.

BP2KP

50.00%

100.00%

40,000,000

APBD Kab.

BP2KP

0.00%

33.33%

150,000,000

APBD-PROV

Bakoorluh

33.33%

Sosialisasi Penyuluhan Perkebunan

Bidang

Pertanian

Sosialisasi Penerapan P2T3

Kab.Madina

dan Meningkatnya SDM Pelaku Utama Meningkatnya Kesadaran Petani untuk Tanam Serempak

8 BP3K

Pendampingan P2BN (Program Peningfkatan Beras Terlaksananya Pendampingan dan Pengawalan P2BN oleh Kab. Madina Nasional) lembaga penyuluhan 04.03.14.18 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin Pangan Masyarakat (APBN) ketersediaan pangan serta mengatasi daerah rawan pangan

925,000,000

04.03.14.18. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Tesedianya penguatan modal untuk percepatan kemandirian 20 desa pangan 20 Kelompok per Tahun (100 kelompok) 15 Pangan

20.00%

365,000,000

APBN-TP

BP2KP

20.00%

04.03.14.18. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tesedianya penguatan modal untuk percepatan kemandirian 20 desa 16 dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar pangan 20 Kelompok per Tahun (100 kelompok)

20.00%

500,000,000

APBN-TP

BP2KP

20.00%

20.00%

60,000,000

APBN-TP

BP2KP

20.00%

APBD Kab.

BP2KP

25%

01. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 90.14.18.17

Tesedianya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Kab. Badan Ketahanan Pangan

1.21.01.30 Program Manajemen Pelayanan Administrasi dan Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi Pelaporan dan manajemen 1.21.01.30.03 Sistem Pengendalian Intern (SPI)


85

120,000,000

BP2KP, BP3K

25%

25,000,000

1'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

9'

1.21.01.30.01 Penyusunan LAKIP, Laporan SAI, LKPJ, LPPD dan Tersusunnya LAKIP, Laporan SAI, LKPJ, LPPD dan Laporan BP2KP Laporan Keuangan yang akuntabel dan berstatus wajar Keuangan yang akuntabel tanpa pengecualian

25%

35,000,000

APBD Kab.

BP2KP

25%

1.21.01.30.02 Penyusunan Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, Tersusunnya Renstra 5 Tahunan, dan Renja, RKA, DPA/DPPA BP2KP DPA/DPPA setiap tahun dengan baik setiap tahun dengan baik

25%

45,000,000

APBD Kab.

BP2KP

25%

1.21.01.30.04 Membuat Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD

25%

15,000,000

APBD Kab.

BP2KP

25%

1.21.01.31. Program Manajemen Penyuluhan

Terbuatnya data Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD

BP2KP, BP3K

Sarana dan Prasarana Pemantapan tata kelola administrasi dan manajemen Sarana dan Prasarana

40,000,000

1.21.01.31.01 Penataan Administrasi Asset Badan

Tertatanya administrasi asset

BP2KP, BP3K

25%

15,000,000

APBD Kab.

BP2KP

25%

1.21.01.31.02 Pembuatan Laporan Tahunan keadaan Barang

Tersedianya Laporan Tahunan keadaan Barang

BP2KP, BP3K

25%

20,000,000

APBD Kab.

BP2KP

25%

BP2KP, BP3K

25%

5,000,000

APBD Kab.

BP2KP

25%

1.21.01.31.03 Pembuatan usulan pengadaan dan penghapusan Tersedianya usul pengadaan/ penghapusan barang barang Program Peningkatan Aparatur

Sarana

dan

320,000,000

Prasarana Peningkatan Pelayanan Administrasi

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

BP2KP

20%

120,000,000

APBD Kab.

BP2KP

20%

Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya Peningkatan Gedung Kantor

BP2KP

50%

200,000,000

APBD Kab.

BP2KP

50%

26,803,000,000

Total

Panyabungan,

Juli 2013

KEPALA BADAN PELAKSANA PENY DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

85

1'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'


85

9'

RENJA 2014 BP2KP Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10'

SKPD Penanggung Jawab 11'

120,000,000 120,000,000 BP2KP, BKP Prov. 1,700,000,000 1,700,000,000 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakoorluh) Provinsi Sumatera Utara 5,679,000,000

dan BP2KP

175,000,000 BP2KP

150,000,000 BKP Prov. 90,000,000 BKP Prov.

20,000,000 BKP Prov. 50,000,000 BKP Prov.

85

10'

11'

180,000,000 BKP Prov.

350,000,000 BKP Prov. 25,000,000 Bakoorluh 0 BKP Prov. 300,000,000 BKP Prov. 120,000,000 Bakoorluh 50,000,000 BP2KP 250,000,000 BKP, BP2KP 0 BP2KP 50,000,000 BP2KP 500,000,000 BKP, BP2KP 110,000,000 BP2KP, BKP 189,000,000 BP2KP

95,000,000 BP2KP 40,000,000 BP2KP 200,000,000 BKP, BP2KP

125,000,000 BP2KP

85

10'

11' 50,000,000 BP2KP

150,000,000 BKP Prov. 30,000,000 BP2KP

675,000,000 BKP Prov. 50,000,000 BP2KP 60,000,000 BP2KP 300,000,000 BP2KP

100,000,000 BP2KP 300,000,000 BP2KP 150,000,000 BP2KP

145,000,000 BP2KP 100,000,000 BP2KP

100,000,000 BP2KP

200,000,000 BKP, BP2KP 200,000,000 BKP, BP2KP 7,146,000,000

85

10'

11' 0 BP2KP

100,000,000 BP2KP 500,000,000 BP2KP 900,000,000 BP2KP, BKP 50,000,000 BP2KP 2,000,000,000 200,000,000 BP2KP

550,000,000 BP2KP/Bakoorluh 55,000,000 BP2KP

460,000,000 BP2KP/Bakoorluh 46,000,000 BP2KP

0 BP2KP

0 BP2KP

0 BP2KP

200,000,000 BP2KP

85

10'

11'

100,000,000 BP2KP 50,000,000 BP2KP 50,000,000 BP2KP

200,000,000 BP2KP 130,000,000 BP2KP

80,000,000 BP2KP

500,000,000 BP2KP, Bakoorluh 0 BP2KP 260,000,000 BP2KP, Bakoorluh 65,000,000 BP2KP

0 BP2KP 100,000,000 BP2KP 500,000,000 BP2KP, Bakoorluh 50,000,000 BP2KP 3,997,000,000 220,000,000 BP2KP, Bakoorluh

45,000,000 BP2KP

85

10'

11' 55,000,000 BP2KP

0 BP2KP 200,000,000 BP2KP, Bakoorluh 150,000,000 Bakoorluh

70,000,000 BP2KP 350,000,000 BP2KP 70,000,000 BP2KP 240,000,000 Bakoorluh 150,000,000 BP2KP 150,000,000 BP2KP 120,000,000 BP2KP 120,000,000 BP2KP 120,000,000 BP2KP 52,000,000 BP2KP 120,000,000 BP2KP

85

10'

11'

0 BP2KP

140,000,000 BP2KP, Bakoorluh

50,000,000 BP2KP

30,000,000 BP2KP 75,000,000 BP2KP 25,000,000 BP2KP, Bakoorluh

30,000,000 BP2KP

45,000,000 BP2KP

200,000,000 BP2KP

520,000,000 BP2KP, Bakoorluh 410,000,000 BP2KP, Bakoorluh 40,000,000 BP2KP 200,000,000 Bakoorluh

85

10'

11'

3,415,000,000

75,000,000 BP2KP 80,000,000 BP2KP 250,000,000 BP2KP, Bakoorluh 0 BP2KP, Bakoorluh

120,000,000 BP2KP 230,000,000 BP2KP 95,000,000 BP2KP 150,000,000 BP2KP 60,000,000 BP2KP 300,000,000 BP2KP

250,000,000 BP2KP 100,000,000 BP2KP 240,000,000 BP2KP, Bakoorluh 300,000,000 BP2KP, Bakoorluh 450,000,000 BP2KP, Bakoorluh

85

10'

11'

150,000,000 BP2KP, Bakoorluh

50,000,000 BP2KP 120,000,000 Bakoorluh

120,000,000 BP2KP, Bakoorluh 100,000,000 Bakoorluh 25,000,000 BP2KP 0 BP2KP

150,000,000 Bakoorluh

925,000,000

365,000,000 BP2KP

500,000,000 BP2KP

60,000,000 BP2KP

120,000,000

25,000,000 BP2KP

85

10'

11' 35,000,000 BP2KP

45,000,000 BP2KP

15,000,000 BP2KP

40,000,000

15,000,000 BP2KP

20,000,000 BP2KP

5,000,000 BP2KP

320,000,000

120,000,000 BP2KP

200,000,000 BP2KP

23,462,000,000

YULUHAN

85

10'

11'

85

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Recommend Documents