RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERIIKANAN,, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PENGAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2011-2015

KKAABBU UPPAATTEEN N SSIIJJU UN NJJU UN NG G BBAAD DAAN N PPEELLAAKKSSAAN NAA PPEEN NYYU ULLU UH HAAN N PPEER RTTAAN NIIAAN N,, PPEER RIIKKAAN NAAN N,, KKEEH HU UTTAAN NAAN ND DAAN N KKEETTAAH HAAN NAAN N PPEEN NG GAAN N 22001111 Renstra BP4KKP 2011-2015

MUARO SIJUNJUNG

i

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmatnya Badan Pelaksanana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dapat menyelesaikan “Rencana Srategis Tahun 2011-2015”, ini merupakan amanat dari Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, untuk menyiapkan rencana strategis di setiap unit kerja. Rencana Strategis Tahun 2011-2015 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua unsur di lingkup BP4KKP dan diharapkan dapat menjadi pedoman

dalam

melaksanakan

pembangunan

dibidang

penyuluhan

dan

ketahanan pangan yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Disamping itu, diharapkan juga menjadi acuan dalam penetapan program kegiatan Tahun 2011-2015. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan dengan didukung oleh aparat pengerak Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang handal, inovatif dan selalu kreatif untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Renstra BP4KKP 2011-2015

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. v BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1 1. Latar Belakang ............................................................................... 1 2. Landasan Hukum ............................................................................ 1 3. Maksud dan Tujuan......................................................................... 4 4. Sistimatika Penulisan ....................................................................... 5 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BP4KKP .......................................................... 7 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP4KKP.................................. 7 2. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian. ............................................... 8 3. Kinerja Pelayanan BP4KKP ............................................................. 15 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4KKP ............. 16 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................... 17 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ........................................................................... 17 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................................. 19 3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi. ........................ 20 4. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................... 22 BAB IV. VISI, MISI, TU JUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN............... 23 1. Visi dan Misi BP4KKP ..................................................................... 23 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP4KKP ............................... 24 3. Strategi dan Kebijakan .................................................................. 26 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KENERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................... 32 BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN .............................................................. 36 BAB VII PENUTUP .......................................................................................... 36


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Kepegawaian BP4KKP............................................................ 10 Tabel 2. Luas Lahan Menurut Penggunaannya............................................... 12 Tabel 3. Luas Lahan Menurut Sistem Pengairannya. ....................................... 13 Tabel 4. Luas Lahan per Kecamatan di Kabupaten Sijunjung .......................... 13 Tabel 5. Jumlah Sebaran Kelompok Tani........................................................ 14 Tabel 6. Kelas Kelompok Tani ....................................................................... 15 Tabel 7. Kinerja Pelayanan Tahun 2008 - 2010............................................... 15 Tabel 8. Progam/Kegiatan, Sasaran, Indikator Kenerja Dan Pendanaan Indikatif Renstra BP4KKP Tahun 2011-2015 ................................................... 32 Tabel 9. Indikator Kinerja BP4KKP Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD ........................................................................................... 36


iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BP4KKP.................................................. 9 Grafik 2. Penyebaran Penyuluh BP4KKP .......................................................... 9


v

BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada

Peraturan

Bupati

No.

42

Tahun

2010

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 disebutkan bahwa SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah.

2. Landasan Hukum Dalam penyusunan RENSTRA BP4KKP Kabupaten Sijunjung, maka beberapa peraturan baik pusat maupun daerah akan dijadikan sebagai landasan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;


1

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2010-2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

17. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/02/MENPAN/2/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;


2

18. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

01/Permentan/OT.140/1/2008

Tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/ 5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;

24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008. Yang didukung oleh Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015; dan

29. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 28 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD dan UPTB di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung yang dirobah dengan pertaturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010.


3

3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perencanaan Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015, agar tercipta komitmen dalam rangka mendorong partisipasi dan peran serta seluruh aparatur Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan serta unsur masyarakat Kabupaten Sijunjung. Perumusan visi dan misi merupakan tujuan terluas dan umum yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,

Kehutanan

dan

Ketahanan

Pangan

di

Kabupaten

Sijunjung,

diharapkan dapat berperan untuk memberikan arah dan pedoman untuk terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab. penyusunan

Perencanaan

Strategis

ini

juga

dimaksudkan

Selanjutnya, untuk

dapat

memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan. Tujuan Penyusunan Perencanaan Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung adalah: a. Membangun

Sistem

Akuntabilitas

dan

kinerja

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Goverment) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kab. Sijunjung. b. Mendorong terlaksananya kegiatan penyelenggaraan penyuluh dengan. (1) Memperkuat ketenagaan penyuluh mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat nagari. (2) Memperkuat kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam meningkatkan partisipasi usaha tani dan kemitraan melalui pamantapan metodologi penyuluhan yang bersipat patisipatif, terpadu, Meningkatnya frekuensi interaksi antara penyuluh dengan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, penyuluh dengan penyuluh dan penyuluh dengan peneliti, Meningkatnya penyebaran informasi yang tercetak, terproyeksi. c. Terlaksanya penyuluhan yang berbasis nagari dengan pengembangan kawasan sentra produksi komoditi unggulan secara terpadu yang dapat


4

menambah jam kerja produktif rumah tangga Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. d. Terwujudnya penguatan kelembagaan usaha bersama kelompok usaha Poktan/gapoktan, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

(LKM-A) dll,

yang berskala usaha ekonomi, menguntungkan dan berkelanjutan e. Terciptanya Ketahanan pangan keluarga dengan kondisi cukup jumlah, berkelanjutan, beragam, bergizi, berimbang, aman, merata dan terjangkau yang berbasiskan sumberdaya lokal dengan pemanfaatan semua sumber daya yang ada.

4. Sistimatika Penulisan Perencanaan strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011–2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I.

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2. Sumber Daya SKPD 3. Kinerja Pelayanan SKPD 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota


5

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi Badan 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan 3. Strategi dan Kebijakan

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KENERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN


6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BP4KKP

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP4KKP Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung, merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru terbentuk sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang

telah

diubah

dengan

Perda

Nomor

4

Tahun

2010.

Dalam

pelaksananaannya, Peraturan Daerah ini didukung oleh Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2010. Pembentukan SOTK baru dimulai dengan berlakunya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2008. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan

Pangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. Fungsi : 1) Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 4) Pelaksaan tugas lain yang diberikan Bupati


7

Susunan organisasi serta tugas sebagai berikut: 1.

Kepala Badan

2.

Sekretariat a. Subag Umum dan Kepegawaian b. Subag Keuangan c. Subag Perencanaan

3.

Bidang Tata Penyuluhan a. Subid

Penyelenggaraan

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan,

Kehutanan. b. Subid Supervisi dan Penilaian Kinerja 4.

Bidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh a. Subid Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan. b. Subid Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

5.

Bidang Distribusi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan a. Subid Distribusi Pangan. b. Subid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

6.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan a. Subid Ketersediaan Pangan b. Subid Kerawanan Pangan

7.

UPTB BPK

8.

Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian. Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program penyuluhan dan ketahanan pangan yang dikelola BP4KKP, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Pada tahun 2011, BP4KKP didukung oleh 174 pegawai, yang terdiri dari pegawai kontrak, honorer dan PNS Gol 1/a s-d IV/b. Ditinjau dari segi golongan, PNS yang ada di lingkungan BP4KKP terdiri dari Golongan I/a sampai kepada Golongan IV/b. Komposisinya dapat dilihat pada Grafik berikut :


8

Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BP4KKP

Kondisi Desember 2010

Dari dari penyebaran Penyuluh PNS dan Non PNS yang ada di lingkungan BP4KKP. dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 2. Penyebaran Penyuluh BP4KKP


Dilihat dari status kepegawaian, personil BP4KKP Pegawai Negeri Sipil mencapai 100 orang dan tenaga kontrak 74 0rang dengan berbagai disiplin ilmu, dapat dilihat pada Tabel berikut:


9

Tabel 1. Status Kepegawaian BP4KKP Karyawan/ wati

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah

Sijunjung

IV Nagari

Koto VII

Kupitan

Lubuk Tarok

Tj.Gadang

Kamang Baru

Sumpur Kudus

-

1

Pendidikan 1. PNS S2 Perencanaan

1

-

-

-

-

-

-

-

S1/D4 Pertanian

9

1

1

1

-

1

2

3

-

18

S1/D4 Penyuluhan

2

-

1

1

-

-

-

-

-

4

S1/D4 Peternakan

1

1

1

-

-

-

-

-

-

3

S1/D4 Kehutanan

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2

S1 Ekonomi

2

-

-

-

-

-

-

-

-

S1 Komputer

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

D III

4

5

2

3

1

5

2

3

3

28

D II

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

SPP/SMA/ Sederajat

15

4

4

3

5

1

5

2

2

41

Jumlah

36

11

9

8

6

8

9

8

5

100

2. Non-PNS S1/D4 Pertanian

-

5

1

4

1

1

2

1

-

15

S1/D4 Peternakan

-

2

-

-

-

3

1

-

1

7

S1/D4 Perikanan

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

D III

1

-

1

1

-

-

-

1

1

5

SPP/SMA/ Sederajat

4

7

6

3

5

3

5

7

5

45

SD

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Jumlah

6

14

8

8

6

7

8

9

8

74


Sumber Daya Alam Kabupaten Sijunjung menurut geografisnya terletak antara 0º18’43 LS- 1º41’46” LS dan 101º30,52” BT-100 º37’40” BT dengan ketinggian terendah antara 120 m diatas permukaan laut dan tertinggi antara 930 m. Luas wilayah kabupaten Sijunjung adalah 3.130,80 Km². Adapun batasbatas Kabupaten Sijunjung adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya. Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Solok dan Kota Sawahlunto.


10

Jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009 tercatat sebanyak 209.335 jiwa. Dengan demikian mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2008. Kabupaten Sijunjung adalah termasuk pada daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 21º s/d. 33ºC Dari pantauan alat pengukur pada sejumlah daerah, curah hujan pada tahun 2009 rata-rata sebesar 190,94 mm. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, sebesar 301,83 mm. Berdasarkan hasil dari stasiun pemantauan di Padang Sibusuk, wilayah Kupitan merupakan daerah dengan rata-rata curah hujan tertinggi mencapai 320 mm rata-rata selama tahun 2009, Keadaan iklim menurut Oldeman (Climatologi Map of West Sumatera) adalah termasuk tipe B2, dengan bulan kering 3-4 bulan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya masyarakat tani melakukan pertanaman padi sawah 2 kali setahun (IP 200%) pada lahan tadah hujan. Topografi Kabupaten Sijunjung adalah bervariasi antara daerah berbukit, bergelombang dan datar dengan tingkat kemiringan antara

0º

sampai 40º. Sementara itu bentuk bentangan lahan, terutama areal persawahan umumnya terdiri dari spot-spot kecil (tidak terlalu luas) yang dikelilingi oleh hutan/semak belukar. Kondisi seperti ini dan ditambah dengan kelembaban yang cukup tinggi merupakan tempat yang baik bagi perkembangan hama dan penyakit tanaman. Pada umumnya jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung terbagi atas tiga jenis yaitu podzolik merah kuning (PMK), latosol dan ultisol (menurut

klasifikasi

tanah

LPT

Bogor)

atau

dominasi

oleh

jenis

agriculture/USDA. Tanah dengan jenis ini merupakan tanah yang dalam proses genesanya sudah mengalami proses pelapukan lanjut (tanah tua) yang ditandai dengan penumpukan liat (clay) tinggi pada horizon B, biasa juga disebut dengan lapisan argilik. Tanah seperti ini rawan erosi, sehingga humus pada top soil/lapisan olah menjadi tipis. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan tindakan konservasi lahan, terutama pada lahan yang slope/tingkat kemiringannya melebihi 15%.


11

Di Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa sungai dan anak sungai, lima diantaranya merupakan sungai besar yaitu Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Suo, Batang Palangki, Batang Laweh yang bermuara di Batang Kuantan. Sumberdaya perairan yang berada di Kabupaten Sijunjung adalah merupakan potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya perairan (sarana irigasi) yang memenuhi standar teknis. Sungai-sungai yang banyak tersebar diseluruh wilayah merupakan potensi sumber pengairan melalui kincir air, pompanisasi dan bendungan besar atau kecil. Pemanfaatannya baru sebatas irigasi tradisional. Penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung terbesar adalah untuk hutan rakyat, perkebunan rakyat dan hutan negara. Sedangkan lahan yang dipakai untuk sawah hanya 11.528 ha, persentase terbesar adalah hutan yaitu sebesar 51,03 persen, Perkebunan 23,21 persen, Kebun campuran 3,87 persen, padang/semak 6,12 persen, Kampung/pemukiman 1,57 persen, Sawah 3,68 persen dan sisanya untuk keperluan pertambangan, industri serta tanah.

Tabel 2. Luas Lahan Menurut Penggunaannya. No 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

Jenis Penggunaan Kampung/pemukiman Industri Pertambangan Sawah : 1. Irigasi Teknis 2. Non Irigasi Lahan Kering Kebun campuran/sejenis Perkebunan Hutan Padang/semak belukar Perairan Darat Tanah tandus/kosong Lain-lain Jumlah

Luas (ha) 4.901,8 19 607

% 1,57 0,01 0,19

9.300 2.228 31.322 12.102 72.681 159.764,8 19.146 18,75 885,5 104,3

2,97 0,71 10,00 3,87 23,21 51,03 6,12 0,01 0,28 0,03

313.080

100

Sumber : Sijunjung dalam Angka, 2009


12

Sedangkan menurut Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Tahun 2010 luas lahan sawah 11.672 ha dapat dirincikan menurut jenis pengairannya seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Luas Lahan Menurut Sistem Pengairannya. No

Jenis Penggunaan

Luas (ha)

Persentase (%)

1

Teknis

-

-

2

½ teknis

1.824

11,59

3

Sederhana PU

3.046

17,64

4

Sederhana Non PU

1.458

23,89

5

Tadah Hujan

5.344

46,88

11.672

100

Jumlah

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Tahun 2010.

Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan dengan luas lahan yang berbeda-beda antara kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya, untuk lebih jelasnya mengenai luas lahan di Kabupaten Sijunjung

dapat

dilihat pad Tabel berikut.

Tabel 4. Luas Lahan per Kecamatan di Kabupaten Sijunjung No

Kecamatan

1

Pemukiman

Pertam bangan

Tanah Kering

Irigasi

Non Irigasi

6

7

4

Kamang Baru

350,50

12,00

350,00

820,00

100,00

6 114,00

2

Tanjung Gadang

544,50

5,00

0,00

489,00

219,00

5 376,00

3

Sijunjung

1 478,50

0,00

3,00

2 870,00

488,00

5 762,00

4

Lubuk Tarok

399,00

0,00

0,00

1 054,00

210,00

3 743,00

5

IV Nagari

380,25

0,00

0,00

558,00

33,00

503,00

6

Kupitan

399,00

2,00

4,00

574,00

78,00

2 103,00

7

Koto VII

567,50

0,00

250,00

2 175,00

305,00

4 507,00

8

Sumpur Kudus

782,50

0,00

0,00

760,00

795,00

3 214,00

4 901,75

19,00

607,00

9 300,00

2 228,00

31 322,00

Jumlah


5

Sawah

3

1

2

Industri

8

13

Kebun Campuran

Perkebunan

(9)

(10)

2 942,00

Hutan (11)

Padang Semak (12)

Perairan Darat

Tanah Terbuka

Lainnya

(13)

(14)

(15)

19 506,00

48 872,00

4 559,00

2,00

142,50

Jumlah (16)

10,00

83 780,00

609,00

4 740,00

31 495,00

2 475,00

2,50

16,00

8,00

45 979,00

1 085,00

19 807,00

39 425,25

3 609,00

3,25

245,00

24,00

74 800,00

316,00

8 650,00

2 751,00

1 607,00

2,00

13,00

15,00

18 760,00

1 680,00

3 033,00

1 982,50

1 437,00

2,50

10,00

10,75

9 630,00

578,00

2 500,00

431,00

1 504,00

1,50

21,00

5,50

8 201,00

2 993,00

2 445,00

761,50

365,00

2,50

5,00

13,50

14 390,00

1 899,00

12 000,00

34 046,50

3 590,00

2,50

433,00

17,50

57 540,00

12 102,00

72 681,00

159 764,75

19 146,00

18,75

885,50

104,25

313 080,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung (Pembaharuan 2005)

Sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, pada tahun 2009 masih didominasi oleh sektor Pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 38.290 jiwa laki-laki dan sebanyak 25.341 jiwa perempuan.

Tabel 5. Jumlah Sebaran Kelompok Tani No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Kecamatan Kupitan IV Nagari Koto VII Sumpur Kudus Sijunjung Lubuk Tarok Tanjung Gadang Kamang Baru Jumlah

Jumlah Wilayah Tani 60 65 120 175 141 122 80 110 883

Sumber : BP4KKP Kabupaten Sijunjung Tahun 2010


14

Tabel 6. Kelas Kelompok Tani No

Kelas kelompok

Jumlah

Keterangan

1

Pemula

529

5 kelompok

2

Lanjut

189

belum memiliki kelas

3

Madya

30

4

Utama

30

Jumlah

883

Sumber : BP4KKP Kabupaten Sijunjung Tahun 2010

3. Kinerja Pelayanan BP4KKP Tabel 7. Kinerja Pelayanan Tahun 2008 - 2010 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

- Meningkatnya kesejahteraan petani melalui Pendampingan dan Penyuluhan terhadap petani dan pelaku agribisnis. - Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui kegiatan pengembangan DMP (2008,2009,2010) kebijakan perberasan, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, diversifikasi pangan, penanggulangan rawan pangan dan kelembagaan ketahanan (APBN) - Tersedianya SDM penyuluh yang memadai - Tersedianya SDM aparatur dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang memadai - Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik - Antisipasi terhadap pembangunan pertanian dimasa yang akan datang melalui program peningkatan penerapan teknologi pertanian.

- Tersedianya SDM Penyuluh Pertanian dan kemasyarakatan yang memadai. - Terwujudnya kesejahteraan petani yang memadai melalui program peningkatan ketahanan pangan - Meningkatnya produktivitas hasil pertanian - Tersedianya SDM aparatur yang memadai. - Terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran - Antisipasi pembangunan pertanian dimasa yang akan datang melalui program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

- Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran. - Tersedia & terpelihara sarana & prasarana yang memadai - Meningkatkan kesejahteraan petani - Meningkatnya produktivitas hasil pertanian - Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tersedianya SDM yang memadai - Antisipasi terhadap pembangunan pertanian dimasa yang akan datang melalui program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


15

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4KKP BP4KKP melaui tugas dan fungsinya diharapkan dapat menopang dan mendorong perkembangan sektor ekonomi masyarakat kabupaten Sijunjung dengan pelaksanaan program/kegiatan prioritas dan mengoptimalkan tenaga punyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di lapangan. Hal ini dilakukan dalam upaya pemberdayaan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar bisa diharapkan untuk meningkatkan pendapatan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, memenuhi kebutuhan pangan, keseimbangan gizi, akses pangan, mutu dan keamanan pangan, dengan membudayakan pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal, arus distribusi pangan yang lancar sampai ke tingkat konsumen melalui penciptaan kebijakan harga (pricing policies) yang proporsional untuk produk-produk

pangan

strategis,

mengupayakan

pencapaian

Millenium

Development Goals (MDG’s) mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar, memperbaiki citra Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. Sementara itu Pola pikir dan perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha masih berorientasi pada aspek produksi, sehingga kualitas yang dihasilkan dan harga yang diterima Pelaku Utama dan Pelaku Usaha masih relatif rendah.


16

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD A. SDM Penyuluh dan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Jumlah dan kompetensi penyuluh yang belum memadai; Sistem latihan dan kunjungan (LAKU) belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan; Supervisi dan Laporan bulanan penyuluh belum berjalan seperti yang diharapkan; Penyusunan kredit poin belum dilaksanakan secara kontiniu; Sarana dan prasarana yang masih kurang; Programa penyuluhan yang disusun bersama instansi terkait dan pelaku utama belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan; Belum optimalnya pelaksanaan metoda penyuluhan di lapangan; Rendahnya kemandirian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; lemahnya akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap modal, teknologi, sarana produksi, dan informasi pasar; Lemahnya kapasitas kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

B. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, akibat berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian Terbatasnya dukungan permodalan di tingkat kelompok tani; Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan; Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, pola konsumsi masyarakat masih rendah; Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program;


17

Pengelolaan

kelembagaan

cadangan

pangan

pemerintah

dan

masyarakat belum berkembang secara optimal; Hasil konferensi dan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan, terkait dengan penyediaan dana cadangan pangan belum dapat dilaksanakan; Keterbatasan sarana dan infrastuktur berdampak pada keterbatasan pemberdayaan kemandirian pangan dan desa rawan pangan; Keterbatasan kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan dalam pemberdayaan kemandirian pangan di tingkat masyarakat.

C. Distribusi dan Harga Pangan Kestabilan harga pangan di tingkat masyarakat belum terjamin; Pembinaan distribusi dan harga pangan belum optimal; Peta distribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan, yang akurat belum tersedia; Pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan belum berjalan secara maksimal; Kerjasama kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong stabilisasi dan distribusi pangan di daerah sentra pangan masih perlu ditingkatkan;

D. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan Kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, belum mengacu pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman; keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor; Pembinaan

penganekaragaman

konsumsi

pangan

masih

belum

optimal;


18

Dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media masih terbatas; E. Keamanan Pangan Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; Belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida serta bahan kimia pada proses produksi pertanian dan perikanan; Belum optimalnya kontrol penggunaan zat tambahan pangan pada proses pengolahan pangan; Belum diterapkannya praktek-praktek sanitasi dan higiene yang baik dalam produksi pangan; Maraknya berbagai jenis makanan yang tidak memenuhi standar pangan kemasan; standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar belum jelas diterapkan, sehingga buah yang belum terjamin keamanan pangannya masih beredar; koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada;

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai dengan visi Bupati terpilih “terwujudnya nagari madani yang

berkulitas, sejahtera dan merata” untuk dapat terwujudkan nagari yang madani, berkualitas dan merata diharapkan masyarakat memiliki semangat jiwa kewirausahaan, kreatif, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara penguatan sistim ekonomi yang berbasiskan kepada ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi nagari. Dari 8 Misi Bupati maka BP4KKP dapat mengimplementasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah.


19

1) Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat; 2) Meningkatkan kesejahteraan, keterampilan dan kesehatan serta IMTAQ SDM anak nagari; 3) Memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung; 4) Mengetaskan kemiskinan dan ketertinggalan; 5) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 6) Meningkatkan

pastisipasi

dan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan.

3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi. Rencana Pengembangan

Strategis SDM

Tahun

Pertanian

2010–2014 Pada

Badan

Kementrian

Penyuluhan Pertanian

dan yang

menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendidikan serta standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan 4) peningkatan

kesejahteraan

petani;

dengan

memperhatikan

kelestarian

lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim; serta mendukung reformasi birokrasi. Rencana Strategis Pada Badan Ketahanan Pangan Pada Kementrian Pertanian Tahun 2010 – 2014 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas nasional dan bidang yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar; sedangkan kegiatan pendukungnya adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya termasuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID). Rencana Strategis/Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Sumatera Barat di upayakan dapat meningkatnya koordinasi dalam


20

penyelenggaraaan penyuluhan yang berbasis kepentingan petani, peternak, pekebun, nelayan dan perambah hutan dengan indikator sbb: (1) Meningkatnya peranan SKPD dan Unit Kerja lainya dalam mengakses kegiatan penyuluhan secara terkoordinasi dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh tenaga penyuluh,

sarana

balai

Penyuluhan

dan

metodologi

Penyuluhan.

(2)

Berkembangnya penguatan kelembagaan dalam mewujudkan kemandirian petani nelayan melalui penguatan poktan, gapoktan dan lembaga keuangan mikro ditingkat nagari .(3) Terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan yang berbasis nagari dan pengentasan kemiskinan. (4) Terlaksananya pengembangan kawasan sebagai sentra produksi yang dapat menambah jam kerja efektif dan petaninelayan dengan memperbaiki teknologi spesifik lokasi. (5) Terpenuhinya pangan keluarga dengan kondisi cukup, beragam, bergizi dan berimbang serta aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Rencana Strategis Pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015 di upayakan dapat memperkuat Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kemungkinan kondisi kekurangan energi dan protein. (1) Revitalisasi penyuluhan ketahanan pangan. (2) Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan petani. (3) Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan tingkat nagari yang mempunyai fungsi penyediaan dan pengelolaan cadangan, penanganan kondisi rawan pangan, dan distribusi pangan. (4) Peningkatan koordinasi ketersediaan bahan pangan. (5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dan protein yang cukup untuk hidup sehat dan aktif. (6) Pengkajian dan analisa ketersediaan, distribusi, akses dan konsumsi pangan lokal dalam rangka menjadikan kegiatan peningkatan ketahanan pangan sebagai bagian dari peningkatan perekonomian daerah. (7) Pengawasan dan analisa mutu pangan segar. (8) Pengembangan sistim kewaspadaan pangan dan gizi dan Peta Kerentanan Pangan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan di kawasan agropolitan. (1) Pengembangan fungsi penyuluhan ketahanan pangan di kawasan agropolitan. (2)

Pengembangan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan

antara pelaku UMK ketahanan pangan dan swasta. (3) Pengembangan koordinasi dan sinergitas pengembangan kawasan agropolitan dengan industri berbasis


21

pangan lokal. (4) Pengembangan jaminan mutu pangan dengan sertifikasi berbasis ekspor.

4. Penentuan Isu-isu Strategis SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam peningkatan ekomomi belum optimal; Belum termanfaatkan SDA secara optimal; Belum optimalnya pengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel; Kurangnya tenaga penyuluh, kemampuan dan kapasitas penyuluh, sarana dan prasarana penyuluhan; Sistem penyuluhan yang komprehensif dan terpadu belum optimal; Kurangnya

kualitas

pemantauan,

pengkajian

dan

pengembangan

ketahanan pangan; Belum optimalnya koordinasi yang sinergi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan; Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan; Kecendrungan masyarakat mengkonsumsi beras sebagai bahan makan pokok tampa adanya bahan pakan alternatif lainnya; Belum adanya lembaga yang menangani/pengawasan lalu lintas distribusi bahan pangan (beras) dan pengawasan keamanan pangan ditingkat Kabupaten; Kecendrungan

masyarakat

memenuhi

komsumsi

tampa

mempertimbangkan pangan yang beragam, berimbang dan bergizi; Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkurangnya jumlah lahan produktif; Lumbung pangan di setiap nagari belum ada.


22

BAB IV. VISI, MISI, TU JUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi BP4KKP A. Pernyataan Visi Guna mengarahkan kebijakan pembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kabupaten Sijunjung, maka perlu dirumuskan visi yang jelas, terarah, aspiratif, dan jelas serta berorientasi terhadap masa depan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka tujuan yang terluas dan terumum untuk mendapatkan yang terbaik maka visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung untuk lima tahun (Tahun 2011– 2015) dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan institusi dan pelaku utama dan usaha pertanian yang handal, inovatif dan aspiratif dalam pemantapan ketahanan pangan” Pelaku utama pertanian adalah semua mayarakat yang bergerak/menopang ekonominya sebagai Petani, peternak, pekebun, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemanfaat hutan. Pelaku usaha pertanian adalah semua mayarakat yang bergerak/menopang ekonominya sebagai pengusaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. Aspiratif berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan yang terjadi pada kondisi saat itu.


23

Pemantapan

ketahanan

pangan

adalah

upaya

mewujudkan

kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. B. Pernyataan Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 2. Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh, kemampuan dan kapasitas penyuluh, sarana dan prasarana penyuluhan, serta Sistem penyuluhan yang komprehensif dan terpadu belum optimal; 3. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel; 4. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan; 5. Menumbuhkembangkan koordinasi yang sinergi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan; 6. Menumbuhkembangkan dan memantapkan kelembagaan ketahanan pangan; 7. Mendorong peningkatan kemampuan aparat dan peran serta lembaga masyarakat dalam pengelolaan ketahanan pangan; 8. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP4KKP A. Tujuan Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara: 1. Meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;


24

2. Meningkatkan kompetensi dan kemandirian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam rangka peningkatan produktivitas dan pendapatan; 3. Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non aparatur pertanian, perikanan dan Kehutanan; 4. Menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten, serta sistem standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; 5. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan; 6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 7. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat; 8. Mempercepat

penganekaragaman

konsumsi

pangan

dan

gizi

guna

meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita; 9. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

B. Sasaran 1. Memfasilitasi penumbuhan Gapoktan dengan program pemberdayaan petani, dan pengembangan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani; 2. Memfasilitasi penumbuhan kelompok dibidang perikanan dan kehutanan; 3. Penetapan satu programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten dan RKT yang mendukung 4 sukses pembangunan pertanian, 4 sukses pembangunan perikanan dan antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender, setiap tahun; 4. Penyediaan 1 dokumen data dan informasi mutakhir tentang kelembagaan penyuluhan,

kelembagaan

Pelaku

Utama

dan

Pelaku

Usaha,

serta

ketenagaan penyuluh PNS dan swadaya; 5. Penyediaan sistem informasi dan materi penyuluhan; 6. Penyelenggaraan penyuluhan; 7. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan pertanian; 8. Tersedianya pangan secara berkelanjutan; 9. Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan mencapai 95 kg/Kp pada tahun 2015;


25

10. Terbentuknya lembaga distribusi dan cadangan pangan masyarakat di setiap nagari; 11. Menanggulangi kemiskinan sebesar 9.500 KK sampai tahun 2015; 12. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan bahan pangan masyarakat; 13. Memfasilitasi pangan lokal sertifikasi mutu pangan segar di tingkat pelaku usaha tani.

3. Strategi dan Kebijakan A. Strategi Strategi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian adalah sebagai berikut; 1) Penataan serta peningkatan jumlah, sarana dan prasarana penyuluh serta kompetensi penyuluh pertanian mulai dari tingkat Nagari sampai tingkat kabupaten; 2) Penataan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 3) Pengembangan sistem informasi penyuluhan; 4) Penguatan dan pengembangan agribisnis bagi masyarakat tani; 5) Penumbuhan wirausahawan muda di bidang agribisnis dilakukan melalui

agri-training camp, magang, pelatihan kewirausahaan pertanian; 6) Penataan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan

kompetensi

dalam

rangka

mendukung

program

pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi; 7) Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian; 8) pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; 9) pemantapan sistem distribusi pangan yang efeisien dan efektif; 10) pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang dan aman pada masyarakat; 11) pembinaan keamanan pangan segar; 12) penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif; 13) peningkatan manajemen ketahanan pangan.


26

B. Arah Kebijakan Arah kebijakan BP4KKP tahun 2011 – 2015 yaitu: 1) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih; 2) Pengembangan Penyuluh Pertanian polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kab; 3) Penempatan satu penyuluh satu jorong untuk mendukung satu nagari satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS dan penyuluh Swadaya; 4) Pelatihan,

permagangan

dan

pendampingan

diarahkan

untuk

memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, antara lain melalui program PUAP,

LDPM,

DMP,

LM3,

SMD,

dan

PMD,

guna

mempercepat

pertumbuhan agribisnis di perdesaan; 5) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; 6) Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi; 7) Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional; 8) terwujudnya swasembada dan swasembada berkelanjutan; 9) peningkatan diversifikasi pangan; 10) peningkatan nilai tambah dan daya saing; 11) peningkatan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.


27

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KENERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 8. Progam/Kegiatan, Sasaran, Indikator Kenerja Dan Pendanaan Indikatif Renstra BP4KKP Tahun 2011-2015 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN No

Progam/Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun- 1 Target

I

Peningkatan Kesejahteraan Petani

1

Rp.(000)

Tahun- 2

Tahun- 3

Tahun- 4

Tahun- 5

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

12 gapoktan

150.000

12 gapoktan

160.000

12 gapoktan

170.000

13 gapoktan

LOKASI

Rp.(000)

Petani,keltan,Gapoktan, penerima PUAP, Petugas dan pelaku pasar agribisnis

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Termanfaatkannya dana PUAP sesuai dengan sasaran

2

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Tersusunnya programa, materi teknis penyuluhan, dan database kelompok tani terbaru.

9 Pkt

82.101

9 Pkt

100.000

9 Pkt

110.000

9 Pkt

120.000

9 Pkt

130.000

Kab dan BPK

3

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Terlaksananya Meningkatnya kinerja penyuluh dan kemampuan lembaga tani beserta lembaga pendukungnya

20 klp

61.407

30 klp

100.000

40 klp

150.000

50 klp

200.000

60 klp

250.000

Kab Sijunjung

150 penyuluh

165.000

150 penyuluh

165.000

150 penyuluh

170.000

150 penyuluh

170.000

Kab Sijunjung

20 Pkt

200.000

20 Pkt

200.000

20 Pkt

240.000

20 Pkt

240.000

Kab Sijunjung

II

Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

180.000

Tersebar di Nag

Petugas, Penyuluh Petani/Keltan/Gapoktan

1

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terujinya berbagai hasil penelitian untuk diterapkan di wil Kab. Sijunjung

2

Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Tersosialisasikannya penggunaan teknologi tepat guna


20 Pkt

86.144

32

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Progam/Kegiatan

No

III

Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun- 1

Tahun- 2

Tahun- 3

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Tahun- 4

Rp.(000)

Tahun- 5

LOKASI

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Petugas Penyuluh PNS, THL-TB dan Penyuluh Kontrak daerah,UPTB BPP

1

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Meningkatnya pengetahuan teknis penyuluh

4 Pkt

74.715

10 Pkt

100.000

10 Pkt

110.000

10 Pkt

120.000

10 Pkt

130.000

2

Operasional UPTB BPK

8 Pkt

799.270

8 Pkt

1.000.000

8 Pkt

1.050.000

8 Pkt

1.100.000

8 Pkt

1.150.000

3

Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluhan (Pendampingan) pertanian/perikanan/kehutanan

Tersedianya operasional UPTB BPK Meningkatnya sarana dan prasarana Penyuluhan khususnya BPP model

5 Pkt

799.000

- Pagar

4

VI

365.000

2 Pkt

330.000

2 Pkt

330.000

1 Pkt

165.000

- Dam

1 Pkt

300.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

- Rigid beton

2 Pkt

200.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

6 BPK

906.180

Pemantapan Sistim Penyuluhan Pertanian Peningkatan Ketahanan Pangan

137.300

Terlaksananya BPP Model di UPTB BPK

2 Pkt

100.000

2 Pkt

100.000

2 Pkt

100.000

2 Pkt

100.000

2 BPK

274.600

3 BPK

453.090

4 BPK

604.120

5 BPK

755.150

Daerah rawan pangan, KWT, UP3HP dan Cadangan Pangan Kab, Gapoktan, LDPM

2

Koordinasi Perbijakan Perberasan

Meningkatnya kemampuan LDPM dalam menangani fluktuasi dan stabilitas harga Terkendalinya fluktuasi harga

3

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Peningkatan daya saing dan terawasinya sumber pangan

4

Penanganan Daerah Rawan Pangan )**

5

Pengembangan Pengenekaragaman Komsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar )** Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan )** Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan )*

Tertanganinya rawan pangan dengan cepat di daerah rawan pangan Tertanganinya keamanan pangan Tk. Prod/Konsumen

25.235


BPK

Daerah Rawan Pangan

Pengembangan Sistim Distribusi dan Stabilitas Harga )*

7

630.000

330.000

1

6

630.000

2 Pkt

- Mobiler

100.000

BPK BPK

930.000 1 Pkt

Kab Sijunjung

5 LDPM

138.700

6 LDPM

152.570

7 LDPM

167.827

8 LDPM

184.610

9 LDPM

203.071

Kab

42.429

Kab

46.672

Kab

51.339

Kab

56.473

Kab

62.120

7 Klp

60.000

7 Klp

70.000

7 Klp

80.000

7 Klp

90.000

16 jorong

230.000

19 jorong

260.000

22 jorong

290.000

22 jorong

260.000

22 jorong

260.000

20 Jorong

504.700

30 Jorong

832.755

40 Jorong

1.110.340

50 Jorong

1.387.925

60 Jorong

1.665.510

Terlaksananya perencanaan yang matang dan Perlaporan

Kab

20

Kab

22

Kab

24

Kab

27

Kab

29

Terealisasinya pola konsumsi dan suplai pangan di tingkat masyarakat

1 Pkt

62.000

1 Pkt

70.000

1 Pkt

80.000

1 Pkt

90.000

1 Pkt

100.000

33

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN No

Progam/Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun- 1

Tahun- 2

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Tahun- 3 Target

Tahun- 4

Rp.(000)

Tahun- 5

Target

Rp.(000)

1 Pkt

120.000

Target

Rp.(000)

8

Analisis ratio jumlah penduduk dengan kebutuhan pangan )*

Tersusunnya prediksi kebutuhan pangan secara dini

1 Pkt

62.000

1 Pkt

100.000

9

Laporan Berkala Kondisi ketahanan pangan daerah )*

Tersusunnya NBM dan FIA,

1 Pkt

62.000

1 Pkt

150.000

1 Pkt

150.000

1 Pkt

150.000

1 Pkt

150.000

10

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Meningkatnya pemanfaatan pekarangan guna peningkatan ketahanan pangan tingkat keluarga

25 kwt

175.000

35 kwt

210.000

45 kwt

250.000

55 kwt

280.000

65 kwt

310.000

11

Pengembangan cadangan pangan daerah )** Pengembangan Desa Mandiri Pangan )**

Tersedianya cadangan pangan Tk kabupaten Mandirinya pangan ditingkat masyarakat dan operasional keg DMT Meningkatnya diversifikasi pangan berbasis pangan lokal di tingkat masyarakat Tersedianya lumbung pangan nagari dan biaya operasionalnya Termonitornya seluruh pelaksanaan kegiatan

2,5 ton 1 jorong

25.000

10 ton

100.000

17,5 ton

175.000

20 ton

200.000

20 ton

200.000

170.000

1 jorong

200.000

1 jorong

200.000

1 jorong

200.000

1 jorong

200.000

20 Pkt

100.000

20 Pkt

100.000

20 Pkt

100.000

20 Pkt

100.000

1 jorong

60.000

1 jorong

60.000

1 jorong

60.000

1 jorong

60.000

1 Pkt

75.000

1 Pkt

75.000

1 Pkt

75.000

1 Pkt

75.000

12

13

Penyuluhan Sumber pangan alternatif

14

Pengembangan Lumbung Pangan Desa/ Nagari )*

15

Monitoring evaluasi dan pelaporan

V

Pemanfaatan potensi Sumberdaya Hutan

3 jorong

150.000

Masyarakat, Keleompok Tani

1

Pengembangan Hutan Tanaman

Tersedianya bahan baku untuk industri kayu

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

2

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

1 Pkt

50.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

70.000

1 Pkt

80.000

3

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Meningkatnya usaha petani pada daerah sekitar hutan (Lebah madu) Meningkatnya Hasil Tanaman Gaharu

1 Pkt

50.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

70.000

1 Pkt

80.000

VI

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Masyarakat, Kelompok Tani

1

Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan

Tersedianya Bibit Tanaman Hutan

1 Pkt

50.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

70.000

1 Pkt

80.000

2

Peningkatan Peren Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservsi

Meningkatnya Kesuburan Tanah dan lestarinya lingkungan

1 Pkt

50.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

70.000

1 Pkt

80.000

3

LOKASI

Masyarakat, Kelompok Tani


34

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN No

Progam/Kegiatan

Sasaran

Tahun- 1

Indikator Kinerja

Target 1

Bimbingan Teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan

V

VI

1

VII 1

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dampak kebakaran Terlaksanya penyuluhan terhadap msyarakat tentang dampak kebakaran

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan BP4KKP

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Miningkatnya Kinerja BP4KKP

Pendidikan dan Pelatihan formal

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.(000)

Tahun- 2 Target

Tahun- 3

Rp.(000)

Target

Tahun- 4

Rp.(000)

Target

Tahun- 5

Rp.(000)

Target

LOKASI

Rp.(000)

1 Pkt

70.000

1 Pkt

80.000

1 Pkt

90.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

50.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

70.000

1 Pkt

80.000

Kab

Tersusunnya laporan kinerja BP4KKP

1 Pkt

5.500

1 Pkt

5.500

1 Pkt

5.500

1 Pkt

5.500

1 Pkt

5.500

Terlaksananya kursus dan training

1 Pkt

10.000

1 Pkt

20.000

1 Pkt

20.000

1 Pkt

30.000

1 Pkt

30.000

Meningkatnya kenerja pegawai

Peningkatan dan pemelihraan Sarana dan prasarana kantor

Kab Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

1 Pkt

113.423

1 Pkt

124.765

1 Pkt

137.242

1 Pkt

150.966

1 Pkt

166.063

VIII

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Terlaksananya kegiatan pelayanan adm perkantoran

1 Pkt

372.015

1 Pkt

409.217

1 Pkt

450.138

1 Pkt

495.152

1 Pkt

544.667

2

Penunjang Operasional jasa perkantoran

Terlaksananya kegiatan pelayanan jasa dan honor pegawai

1 Pkt

910.686

1 Pkt

1.001.755

1 Pkt

1.101.930

1 Pkt

1.212.123

1 Pkt

1.333.335

1 Pkt

90.000

1 Pkt

120.000

1 Pkt

150.000

1 Pkt

160.000

IX 1

X 1

Meningkatnya pelayanan BP4KKP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan

Kelompok Pembudidaya Ikan, UPP, KWT

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Kajian sistem penyuluhan dan potensi kawasan perikanan

Kelompok Pembudidaya Ikan, Penyuluh Perikanan


Kab

Terlaksananya kegiatan Temu Teknis dan Usaha serta pelatihan Perikanan

-

-

1 Pkt

60.000

Tersusunnya data potensi dan pengembangan kawasan perikanan, dan sistem penyuluhannya

-

-

1 Pkt

90.000

35

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN

Tabel 9. Indikator Kinerja BP4KKP Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KENERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD PADA TAHUN 0

Tahun- 1

Tahun- 2

Tahun- 3

Tahun- 4

Tahun- 5

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

Penurunan angka kemiskinan Daerah DMP

100 KK

100 KK

113 KK

200 KK

250 KK

300 KK

963 KK

Penanganan Daerah Rawan Pangan

4 Jorong

4 Jorong

1 Jorong

1 Jorong

1 Jorong

1 Jorong

5 Jorong

Indikator Kinerja

Cadangan Pangan

4 Klp

1 Klp

1 Klp

1 Klp

1 Klp

1 Klp

9 Klp

Lumbung Pangan dan Tunda Jual

9 Klp

1 Klp

1 Klp

1 Klp

1 Klp

1 Klp

14 Klp

5 LDPM

1 LDPM

1 LDPM

1 LDPM

1 LDPM

1 LDPM

10 LDPM

Penumbuhan GAPOKTAN

61

10

10

10

10

10

110

Penumbuhan LKMA

61

10

10

10

10

10

110

150.3 kal/kapita/hari

150.3 kal/kapita/hari

140 kal/kapita/hari

130 kal/kapita/hari

120 kal/kapita/hari

115 kal/kapita/hari

112 kal/kapita/hari

5 Ton

5 Ton

585 Ton

500 Ton

500 Ton

500 Ton

2090 ton

3

2

1

2

1

2

8 BPP

200

200

300

400

500

600

2.000

Penumbuhan LDPM

Penurunan Konsumsi Beras Penguatan cadangan pangan daerah

BPP Model

Peningkatan kelas kelompok


36

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KENERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD PADA TAHUN 0

Tahun- 1

Tahun- 2

Tahun- 3

Tahun- 4

Tahun- 5

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

96

96

192

192

192

192

864

Pelatihan Petani

800 Org

800 Org

1000 Org

1000 Org

1000 Org

1000 Org

4.800 Org

Pelatihan Penyuluh

60 Kali

60 Kali

60 Kali

60 Kali

60 Kali

60 Kali

300 Kali

BPP

7 BPP

-

1 BPP

-

-

-

8 BPP

Sarana BPP

30 %

30 %

50 %

60 %

70 %

80 %

80 %

Sarana Penyuluh

40 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

80 %

Kelembagaan Petani

40 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

80 %

Pengolahan lahan BPP

50 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

80 %

Kinerja Peyuluh

60 %

60 %

70 %

80 %

85 %

85 %

85%

Propil Kelompok

10 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

50 %

Kridet Poin

20 %

20 %

30 %

40 %

45 %

50 %

50 %

Mimbar Serasehan

70 %

70 %

75 %

80 %

85 %

85 %

85%

Updating datebase keltan

80 %

80 %

85 %

90 %

95 %

95 %

95 %

Programa

60 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

80 %

Materi penyuluhan

75 %

75 %

80 %

85 %

90 %

90 %

90 %

Supervisi

60 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

80 %

Penilaian

80 %

85 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

No

Indikator Kinerja

Training


37

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan tahun 2011 – 2015 adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten sijunjung untuk mencapai Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan agar tercapai Ketahanan Pangan di Kabupaten Sijunjung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sijunjung tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama seluruh Stekholder hendaknya akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang harapkan demi kemajuan bidang ekonomi di Kabupaten Sijunjung. Renstra ini adalah tahapan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, masih dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Muaro sijunjung, Mei 2011

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN,

Ir. RONALDI Pembina Nip. 19680508 199303 1 006


36

RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERIIKANAN,, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PENGAN TAHUN

Recommend Documents