PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL. Pusat Penyuluhan Kehutanan TAHUN Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan

PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL TAHUN 2014

Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan

Pusat Penyuluhan Kehutanan

KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan perlu disusun programa penyuluhan dimasing-masing tingkatan. Penyuluh Kehutanan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan telah berkoordinasi dengan Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) dan Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA) dalam menyusun Draft Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014. Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014 dan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014 serta hasil evaluasi terhadap Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2013. Ruang lingkup programa ini memuat keadaan umum pembangunan kehutanan, masalah yang dihadapi dan cara pencapaian tujuan serta rencana kegiatan penyuluh kehutanan di tingkat pusat tahun 2014. Kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 dan rencana kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013 khususnya Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014. Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 ini disampaikan terimakasih. Semoga Programa Penyuluhan Kehutanan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Desember 2013

Kepala Pusat, ttd

Ir. ERNI MAYANA, MM NIP. 19580521.198403.2.001

Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014

i

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL TAHUN 2014 Tim Penyusun

Ketua Tim Penyusunan Programa,

Koordinator Penyuluh Kehutanan Ahli,

ttd

ttd

MURTADO, S.Hut, MP NIP. 19630412.199303.1.005

HENDRO ASMORO, SST., M.Si NIP. 19740923.199403.1.002

Ketua Umum Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia,

Ketua Umum Himpunan Pelestasi Hutan Andalan,

ttd

ttd

Ir. BAMBANG SIGIT SUBIYANTO, MM

Drs. H. MAMAN SUPARMAN

Diketahui oleh : Kepala Pusat, ttd Ir. ERNI MAYANA, MM NIP. 195980521.198403.2.001

Jakarta, Desember 2013 Mengesahkan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan, ttd Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc NIP. 19560929.198203.1.001 Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014

ii

Mengetahui :

No

1

Nama

Drs. Trisnu Danisworo, MS

2

Ir. Sakti Hadengganan, M.Sc

3

Ir. Basuki Karyamaatmadja, M.Sc

4

Dr. Ir. Murdiyono, MM

5

Ir. Hartono, M.Sc

6

Ir. Tri Djoko Mulyono, MM

Jabatan/Unit Kerja Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Tanda Tangan

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 iii

Penyusun : No

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

1

Ir. Bambang Sigit Subiyanto, MM Penyuluh Kehutanan Madya

ttd

2

Ir. Alwis, MM

Penyuluh Kehutanan Madya

ttd

3

Ir. Ryke Liliek Siti Siswari


ttd

4

Hendro Asmoro, SST., M.Si


ttd

5

Murtado, S.Hut, MP


ttd

6

Akhmad Riyadi, SP., MM


ttd

7

Ir. Rita Marsi


ttd

8

Ir. Victor Winarto, ME

Penyuluh Kehutanan Muda

ttd

9

Ir. Endang Dwi Hastuti, MM


ttd

10

Dr. Ir. Yumi, M.Si


ttd

11

Ernita Mery Theresia, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Pertama

ttd

12

Siwi Tri Utami, S.Hut


ttd

13

Indri Puji Rianti, S.Hut


ttd

Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 iv

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

i

LEMBAR PENGESAHAN

ii-iv

DAFTAR ISI

v

I.

PENDAHULUAN

1

II.

KEADAAN UMUM

6

III.

TUJUAN

23

IV.

MASALAH

24

V.

RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN

26

VI.

PENUTUP

29

LAMPIRAN

Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014

v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Paradigma pembangunan kehutanan telah berubah dari timber based management ke arah forest resources management menjadi socio ecological benefit oriented dan community based forest management.Pembangunan kehutanan dalam paradigma baru ini lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma pembangunan kehutanan di atas, pembangunan kehutanan yang terkait dengan otonomi daerah khususnya wilayah pedesaan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasinya dalam berbagai aktivitas kehutanan. Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 3 huruf d mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu upayanya dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan kehutanan dan tujuan penyelenggaraan kehutanan di atas, penyuluhan kehutanan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan kehutanan. Pasal 56 Undang-undang No.41 Tahun 1999 menyebutkan tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilanserta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukungpembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sertasadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Sesuai dengan perkembangannya paradigma penyuluhan kehutanan bergeser dari sekedar alih teknologi dan informasi kepada proses pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 yang berbunyi penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Revitalisasi penyuluhan di Kementerian Kehutanan telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri KehutananP.40/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri KehutananNomor P.40/Menhut-II/2012

Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 | 1

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Telah dibentuk Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagai unit Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (BP2SDMK). Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2006 menyebutkan bahwa diantara tugas Badan penyuluhan tingkat pusat adalah menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. Guna mensinkronkan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan dengan program pembangunan kehutanan, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan programprogram pembangunan kehutanan. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang komprehensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia. Rencana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tersebut dituangkan dalam Programa Penyuluhan Kehutanan. BerdasarkanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan, ditetapkan bahwa programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian.Keterpaduan mengandung maksud bahwa Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional disusun dengan memperhatikan programa penyuluhan kehutanan tingkat kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan kesinergianmengandung maksud bahwa Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukungdengan kebijakan - kebijakan Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional tahun 2014 ini disusun oleh kelompok Penyuluh Kehutanan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dengan berkoordinasi kepada perwakilan eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) dan Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA). Programa ini merupakan sintesa dariprogram penyuluhan kehutanan yang dikaitkan dengan program-program prioritas pembangunan kehutanan dari eselon I lingkup Kementerian Kehutanan dan organisasi profesi di tingkat nasional.Selanjutnya Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) Kehutanan di pusat untuk dilaksanakan selama periode tahun 2014. B. Landasan Hukum Landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11. 12. 13.

14.

15. 16. 17. 18.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bidang Kehutanan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan; Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.10/Menhut-II/2010 tentang 6 (Enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II; Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2012, Jo Permenhut Nomor: P.23/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pemanfataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.132/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8206/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.

C. Pengertian-pengertian 1. Sistem Penyuluhan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.


2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

Revitalisasi Penyuluhan Kehutanan adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan Kehutanan agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Komisi Penyuluhan Nasional adalah kelembagaan independen sebagai mitra kerja Menteri dalam memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) adalah Lembaga penyuluhan pemerintah pada tingkat provinsi yang diketuai oleh Gubenur. Badan Koordinasi Penyuluhanpada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpinoleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yangpembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturangubernur. Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) adalah Lembaga penyuluhan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Balai Penyuluhan adalah Lembaga penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Balai. Pos Penyuluhan Kehutanan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Penyuluh Kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh Kehutanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh parapenyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum dan kelestarian lingkungan. Sarana penyuluhan adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan penyuluhan.


16. Prasarana penyuluhan adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan penyuluhan. 17. Pelaku Utama Kegiatan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya. 18. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola Kehutanan, perikanan dan kehutanan. 19. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang Kehutanan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. 20. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 22. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 23. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.


II. KEADAAN UMUM A. Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Berdasarkan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat (1), menetapkan bahwa fungsi hutan terdiri dari : 1) fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi seluas 133.424.121,33 Ha dengan rincian sebagai berikut : No. 1

2 3 4 5

Pengelolaan Kawasan Kawasan Konservasi : a. Konservasi Perairan b. Konservasi Darat Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi (HP) Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Total

Luas (Ha) 5.198.875,31 22.253.746,80 30.097.137,97 27.874.870,30 30.180.485,69 17.818.905,25 133.424.121,33

Sumber : Data Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012.

Kawasan hutan tersebut meliputi kawasan konservasi darat dan kawasan konservasi perairan. Sebagai negara yang terletak pada kawasan tropis dunia, Indonesia memiliki 15 formasi hutan yang sebagian besar didominasi oleh hutan hujan tropis. Rehabilitasi hutan dan lahan telah berhasil menurunkan lahan kritis seluas 2,9 juta ha yang mana pada tahun 2006 seluas 30,1 juta ha dan pada tahun 2011 menjadi seluas 27,2 juta ha. Pada tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi hutan konservasi/lindung seluas 100.986 ha dan rehabilitasi lahan kritis, termasuk penanaman hasil KBR Tahun 2011 seluas 398.631 ha dan rehabilitasi mangrove, gambut dan rawa seluas 8.869 ha. Disamping itu Gerakan Menanam Satu Milyar Pohon pada tahun 2010 terealisasi sebanyak 1,39 Milyar pohon, pada tahun 2011 sebanyak 1,52 Milyar pohon, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1,6 Milyar pohon. Pada tahun 2013, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ditingkatkan seluas 563.446 ha. Upaya rehabilitasi ini didukung dengan fasilitasi penetapan areal kerja HKm dan HD serta pembangunan HR Kemitraan. Selama periode 2010-2012, areal kerja HKm dan HD telah diverifikasi seluas 1.538.199,80 ha, dan pengembangan HR kemitraan seluas 158.492 ha. Pada tahun 2013, program ini ditingkatkan menjadi seluas 500.175 ha untuk HKm dan HD, serta 50.000 ha pengembangan HR kemitraan dalam rangka menciptakan lapangan kerja (creating job) dan pengentasan kemiskinan di pedesaan sekitar atau di dalam kawasan hutan. Untuk pemulihan keanekaragaman hayati, populasi spesies prioritas berhasil ditingkatkan pada tahun 2012 dibandingkan dengan data tahun 2008. Spesies Bekantan,


Kakaktua Jambul Kuning dan Maleo memiliki kecenderungan peningkatan populasi terbesar, demikian halnya dengan Badak Jawa, Harimau Sumatera dan Orangutan Kalimantan dan Komodo. Untuk meningkatkan mekanisme perlindungan kawasan yang dianggap penting di luar kawasan konservasi, pada tahun 2012 telah dibangun komitmen para pihak di 3 lokasi, yaitu Kabupaten Tulang Bawang untuk perlindungan ekosistem lahan basah, Kabupaten Bengkalis untuk perlindungan ekosistem mangrove dan gambut, dan Kabupaten Ciamis untuk perlindungan perairan dan karst. Secara kumulatif, telah dibangun 10 komitmen para pihak di DI. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Papua Barat. Selain itu untuk mencegah laju deforestasi dan degradasi hutan, pemerintah melakukan moratorium izin baru di kawasan hutan alam primer dan gambut melalui INPRES No. 11 Tahun 2010 dan diperpanjang dengan INPRES No. 6 Tahun 2013. Selain melakukan moratorium tersebut pemerintah menyediakan lahan hutan terdegradasi untuk investasi kehutanan dalam rangka creating job melalui pembangunan HTR, HKm, HD, HTI, dan perbaikan sistem silvikultur. Pemerintah juga berkepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi di bidang kehutanan yaitu produksi kayu lestari dimana pada 2012 produksi mencapai 49,11 juta m3, atau meningkat dibanding tahun 2011 (sebesar 47,42 juta m3). Adapun produksi dari HT tahun 2009 sebesar 18,95 juta m3 dan pada tahun 2012 telah mencapai 26,12 juta m3. Sedangkan HR, produksi pada tahun 2010 sekitar 2,76 juta m3 meningkat menjadi sekitar 3,20 juta m3 pada tahun 2012. Perkiraan tenaga kerja yang terserap di tahun 2012 dengan adanya industri kehutanan, ijin usaha pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, pengusahaan pariwisata alam, penangkaran dan pengedar tumbuhan dan satwa liar, diperkirakan sebanyak 79.415 orang. Angka ini belum termasuk keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebun bibit rakyat, kelompok usaha produktif mandiri dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2012 telah diselesaikan penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 16.621,08 km. Secara kumulatif, hingga tahun 2012 telah dicapai penyelesaian tata batas sepanjang 25.135,91 km dan angka ini akan ditingkatkan sepanjang 19.000 km di tahun 2013. Peningkatan target tata batas ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan mempercepat penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2012 telah diselesaikan persetujuan substansi kehutanan di 22 Provinsi. Secara paralel, pengelolaan di tingkat tapak ini diperkuat dengan pembentukan KPH. Pembentukan dan operasionalisasi KPH hingga saat ini telah mencapai 60 unit, diperkirakan tahun 2013 bertambah menjadi 90 unit.


Untuk mendorong operasionalisasi KPH dilakukan peningkatan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kapasitas, melalui penyelenggaraan diklat calon kepala KPH. Hingga tahun 2012 telah dicapai 86 personil calon kepala KPH dan tahun 2013 diperkirakan bertambah menjadi sebanyak 120 personil calon kepala KPH. Terkait dengan pelepasan kawasan hutan, hingga Mei 2013 telah dilepaskan 962 ribu ha untuk transmigrasi dan 5,8 juta ha untuk wilayah perkebunan. Upaya ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan penggunaan ruang. Produksi kayu sebagai bahan baku industri tahun 2012 mencapai 49,11 juta m3, angka ini meningkat dibanding tahun 2011 (sebesar 47,42 juta m3). Kecenderungan peningkatan ini terjadi sejak tahun 2009 (sebesar 37,59 juta m3) dan tahun 2010 (sebesar 44,25 juta m3). Sumbangan terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan tanaman (sebesar 26,12 juta m3), berturut-turut sesudahnya adalah land clearing penyiapan lahan HTI (sebesar 8,50 juta m3), hutan alam (sebesar 5,10 juta m3) dan hutan rakyat (3,20 juta m3). Hutan tanaman terus tumbuh dan secara perlahan telah menggantikan peran hutan alam untuk menyediakan bahan baku industri. Kondisi ini terlihat dari angka ini tahun 2009 (sebesar 18,95 juta m3) hingga tahun 2011 (19,84 juta m3). Peningkatan peran hutan tanaman juga terlihat dari perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja di HTI dan HTR.Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin berkembanganya IUPHHK untuk HTI dan HTR jika dibandingkan dengan HA.Perkembangan ini juga diikuti adanya RE yang mengalami peningkatan yang nyata.Pada tahun 2009, jumlah ijin di HA sebanyak 304 unit, pada tahun 2012 turun menjadi 294 unit. Sedangkan jumlah ijin di HTI pada tahun 2009 sebanyak 226 unit dan pada tahun 2012 menjadi 238 unit. Kondisi yang sama terjadi di HTR, pada tahun 2009 jumlah ijin hanya sebanyak 14 unit dengan luas 35.575,04 ha, dan pada tahun 2012 menjadi 3.490 unit dengan luas 168.447,84 ha. Untuk menjaga peredaran kayu dari hutan lestari, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu. Pada tahun 2012, penebangan bersertifikat legal sebesar 3,83 persen dan meningkatkan produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu di 13 unit manajemen IUPHHK. Upaya untuk menurunkan luasan lahan kritis, pada tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung sebesar 100.986 ha dan rehabilitasi lahan kritis, termasuk penanaman hasil Kebun Bibit Rakyat Tahun 2011 sebesar 400.608 ha.Rehabilitasi hutan mangrove, gambut, dan rawa terus digiatkan dengan capaian sebesar 8.809 ha. Pada tahun 2012, telah dibangun sebanyak 10.053 unit KBR dengan kemampuan menyediakan jumlah bibit tiap KBR sebanyak 50.000 bibit.Pada tahun 2011 telah dibangun 10.270 unit.


Untuk mendorong produksi hutan, pada tahun 2012 telah dibangun HKm dan HD seluas 500.377 ha dalam bentuk penetapan areal kerja. Pembangunan HKm dan HD ini akan ditingkatkan pada tahun 2013 seluas 500.000 ha. Secara kumulatif, jumlah HKm dan HD yang telah dibangun seluas 1.538.199,80 ha dari target 2.500.000 di akhir tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga membangun HR kemitraan di luar kawasan hutan seluas 56.334 ha pada tahun 2012 (tahun 2013 akan ditingkatkan seluas 50.000 ha. Secara kumulatif, jumlah HR yang telah dibangun hingga 2012 adalah 158.492 ha dari target 250.000 ha di akhir tahun 2014. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, Kementerian Kehutanan berusaha mendorong dan meningkatkan keragaman produk kehutanan bukan kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan menetapkan jenis HHBK unggulan nasional dan lokasi pengembangan klaster.Hingga tahun 2012 telah ditetapkan sebanyak 22 jenis HHBK unggulan nasional dan lokasi klaster pengembangannya. Pada Tahun 2010, produksi sutera alam sebesar 491 ton, lebah madu 8.800 ton, gaharu 1.408,84 ton, rotan 17.779 ton dan bambu 53,24 ton. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan diklat sebanyak 3.036 orang. Hingga Tahun 2012 jumlah lulusan diklat telah mencapai 17.457 orang, angka ini akan ditingkatkan pada Tahun 2013 sebanyak 3.000 orang. Sedangkan untuk pendidikan menengah kehutanan, pada Tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 323 siswa (kumulatif 942 siswa). Dalam mendorong perekonomian kerakyatan seiring dengan pesatnya perkembangan kemitraan Hutan Rakyat di Pulau Jawa, maka peran penyuluhan kehutanan dipandang strategis untuk menjembatani penguatan kemitraan usaha antara kelompok tani hutan dengan pelaku industri perkayuan berbasis kayu rakyat berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan. Dari target 50 kerjasama kemitraan pada akhir tahun 2014, maka pada Tahun 2012 telah dilaksanakan 10 kerjasama kemitraan (kumulatif dari tahun 2010-2012 mencapai 30 kerjasama kemitraan. Sosialisasi kelembagaan penyuluhan kehutanan dilaksanakan di seluruh provinsi, sementara lima provinsi model diselenggarakan di Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk meningkatkan kualitas penyuluh kehutanan, telah diselenggarakan uji kompetensi dengan mengacu SKKNI bidang penyuluhan kehutanan. Sampai dengan Tahun 2012 telah dilaksanakan uji kompetensi kepada 565 orang penyuluh kehutanan dari target 1.500 orang di akhir tahun 2014. Adapun yang dinyatakan kompeten 495 orang dan yang belum kompeten 70 orang. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kerjasama, pada tahun 2012 telah dilakukan diklat pendampingan masyarakat sebanyak 2.886 orang dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, Kelompok Usaha Produktif (KUP) telah dibentuk sebanyak 129 kelompok, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 105 KUP. Secara kumulatif, hingga tahun 2012 telah dibentuk sebanyak 315 KUPdari target 500 kelompok hingga akhir 2014. KUP ini bermaksud untuk memfasilitasi kelompok-


kelompok masyarakat, utamanya di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengembangkan potensi ekonomi sesuai karakterisitik desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan secara langsung terhadap hutan. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan. Litbang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya hutan sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga pada akhirnya peran Litbang Kehutanan diarahkan untuk mendorong produk kehutanan yang dapat menggantikan peran kayu solid, dan meningkatkan peran hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan akan makanan (food), energi (energy) dan obat-obatan (medicine). Selanjutnya, Litbang kehutanan melaksanakan 4 litbang, yaitu : (1) Litbang konservasi dan rehabilitasi, yaitu hutan alam produksi lahan kering, hutan rawa gambut, hutan mangrove, konservasi flora, fauna dan mikro-organisme, model pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem, pengelolaan DAS dan pengelolaan sumbardaya lahan dan air pendukung DAS; (2) Litbang peningkatan produktivitas hutan, yaitu hutan tanaman kayu perkakas, hutan tanaman kayu pulp, hutan tanaman kayu energi, pemuliaan tanaman hutan, HHBK FEM (food, energy dan medicine) dan HHBK Non-FEM; (3) Litbang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan, yaitu sifat dasar kayu dan HHBK, keteknikan dan pemanenan hasil hutan, pengolahan hasil hutan kayu, pengolahan HHBK dan perekayasaan alat dan substitusi bahan pembantu; dan (4) Litbang perubahan iklim dan kebijakan, yaitu manajemen lansekap berbasis DAS, Hutan kota/ lansekap perkotaan, ekonomi dan kebijakan REDD, perhitungan emisi GRK kehutanan, adaptasi bioekologi dan sosekbud terhadap perubahan iklim, tata kelola kehutanan dan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan . Hasil konkrit yang telah diperoleh dan dimanfaatkan hingga tahun 2012, diantaranya : (1) teknik pembuatan bambu lamina yang sudah diadopsi untuk pengembangan industri kreatif mebel bambu; (2) teknik produksi resorsinol yang telah diujicobakan di pabrik kayu komposit di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan DI Yogyakarta. Bahan perekat ini juga telah digunakan untuk laminasi bambu; (3) teknik pengolahan arang dan turunannya sudah diadopsi masyarakat di Jawa Barat , Banten; (4) teknik stabilisasi dimensi oleh pengrajin mebel di Jepara; (5) pengolahan dan pemanfaatan cuka kayu yang diadopsi oleh masyarakat dan pengusaha, serta sudah disusun kerjasama di Toraja, Cianjur, dan Banten; (6) pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon hutan di Indonesia; dan, (7) metode penanaman untuk kondisi tapak ekstrim (seperti Aceh, sebagai areal bekas tsunami dengan habitat lumpur bercampur pasir). Kementerian Kehutanan terus berupaya menjalankan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pro poor), meningkatkan lapangan kerja (pro job), menaikkan kontribusi sektor kehutanan pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional (pro growth), sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidup (pro


environment). Pemerintah memberikan akses legal yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta mengelola hutan, baik dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD). Hutan Kemasyarakatan (HKm) memfasilitasi masyarakat di sekitar hutan lindung untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu (fasilitasi diberikan dengan penetapan lokasi dan pemberian ijin pemanfaatan hutan kepada kelompok tani). Tahun 2010-2014 diharapkan dikeluarkannya ijin 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm, dengan areal kerja seluas 2 juta hektar. Hutan Desa ialah hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan, dengan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon. Pada tahun 20102014 diharapkan peningkatan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 hektar. Realisasi untuk pengelolaan pembangunan HKm dan HD sampai tahun 2012 mencapai 1.536.677,9 hektar dari target 2.500.000 hektar pada tahun 2014. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. HTR memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari. HTR dikembangkan oleh masyarakat/kelompok masyarakat termasuk koperasi di luar badan usaha milik swasta (BUMS) dan BUMN. Target areal tanaman pada hutan tanaman tahun 2010-2014 sejumlah 2.650.000 hektar, sampai dengan tahun 2012 mencapai 1.358.954 hektar, dan diperkirakan pada tahun 2013 dapat menambah 600.000 hektar. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengembangkan Model Desa Konservasi (MDK). Sampai dengan saat ini telah terbentuk kelembagaan di 132 MDK, 77 desa binaan Balai Taman Nasional (BTN) dan 55 desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Hutan Rakyat terus dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan selain untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis, hutan rakyat ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus untuk mendukung persediaan kayu bulat untuk memenuhi kebutuhan industri kehutanan, khususnya di Pulau Jawa.Hutan Rakyat terus dikembangkan karena memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan stok kayu bulat. Kayu yang berasal dari HR dapat menyokong 50% persediaan stok kayu bulat


untuk industri kehutanan di Jawa. Target Pembangunan HR kemitraan tahun 2010-2014 seluas 250 ribu Ha.(Sumber data : Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014). Dikaitkan dengan perubahan iklim global, Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis ketiga di dunia sangat berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Komitmen Indonesia untuk menurunkan tingkat emisi sebesar 26% dengan kekuatan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional merupakan suatu hal yang harus dapat diwujudkan pada tahun 2020. Kontribusi dari sektor kehutanan terhadap pengurangan emisi sebesar 14%. Program Penanaman 1 Miliar Pohon yang dilakukan sejak tahun 2010 dengan motto “Satu Miliar Pohon Indonesia untuk Dunia” atau “One Billion Indonesian Trees for the World (OBIT) telah berhasil menanam bermilyar pohon, atau setara dengan puluhan juta ton CO2. Demikian juga Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP) yang telah dilakukan sejak tahun 2007, merupakan upaya menumbuhkembangkan partisipasi wanita Indonesia dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk melaksanakan pembangunan kehutanan berkelanjutan (Sustainable Forest Management), kepastian dan keamanan kawasan merupakan prakondisi mutlak yang diperlukan. Salah satu penyebab deforestasi dan degradasi hutan yang terus meningkat adalah pengelolaan hutan yang kurang baik. Akar utama permasalahan ini adalah: (1) lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan sehingga menyebabkan konflik pemanfaatan lahan antara negara dan masyarakat; serta (2) lemahnya kelembagaan pengembangan kehutanan yang dapat menangani masalah di lapangan, yaitu belum optimalnya lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak. Diperkirakan seluas 17,6 juta – 24,4 juta hektar hutan terjadi konflik berupa tumpang tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya ijin sektor lain yang dalam prakteknya terletak dalam kawasan hutan. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan solusi strategis untuk mengatasi situasi tersebut. B. Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, kelembagaan penyuluhan di Kementerian Kehutanan adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan (BP2SDMK). Ditingkat provinsi telah terbentuk 22Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) terdiri dari Bakorluh berdasarkan Paraturan Daerah 19 Provinsi dan berdasarkan Peraturan Gubernur 3 Provinsi, Badan Penyuluhan dan Ketahanan tingat Provinsi sebanyak 9 terdiri dari berdsarkan Peraturan daerah 6 Provinsi dan berdasarkan Peraturan Gubernur 3 Provinsi, bagian dari Dinas lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 2 Provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota telah terbentukBadan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) sebanyak 151 Kab/Kota terdiri dari berdasarkan Peraturan daerah 121 Kab/Kota dan berdasarkan Peraturan Bupati/Wali kota berjumlah 30. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebanyak 182 terdiri dari berdasarkan Peraturan daerah 172 dan berdasarkan Peraturan Bupati/wali kota sebanyak 10 Kab/Kota. Bagian dari Dinas


lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumalh 164, sehingga jumlah 497 Kabupaten/Kota. Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan (BP3K) 5.016 Unit terdiri dari bangunan miliki sendiri 4.383 unit (kondisi baik berjumlah 4.034 unit dan kondisi rusak 349 unit), bangunan BP3K yang berstatus sewa berjumlah 633 unit. Kelembagaan penyuluhan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terdiri dari Kelembagaan Penyuluhan pemerintah, Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Kelembagaan Penyuluhan Swadaya. Terkait dengan peraturan-peraturan yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan turunan dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2006, telah diterbitkan peraturan tentang: Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2009); Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan. Untuk penyelenggaran penyuluhan kehutanan yang lebih baik, perlu segera diupayakan terbitnya peraturan-peraturan lain yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2006. Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.35/MenhutII/2012, Jo Permenhut Nomor: P.23/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 46/Menhut-II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan. Beberapa peraturan lain yang telah berhasil disusun dan sedang menunggu diterbitkan ialah:  Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan;  Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH);  Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan.  Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan; C. Sumberdaya Manusia Penyuluh Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan sampai dengan Desember 2013 sebanyak 3.799 orang yang tersebar diBadan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Kementerian Kehutanan sebanyak 14 orang, di provinsi/kabupaten/kota sebanyak 3.581 orang dan sebanyak 204 orang Penyuluh Kehutanan di UPT Direktorat Jenderal PHKA. Jumlah Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 | 13

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 2.504 orang dan Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 53 orang. Jumlah SDM penyuluh kehutanan telah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyak penyuluh kehutanan yang dialihfungsikan menjadi tenaga struktural, sementara penerimaan/pengangkatan jabatan fungsional penyuluh kehutanan sangat terbatas. Sebagai gambaran pada tahun 2001, jumlah penyuluh 5.767 orang, tahun 2004 sebanyak 4.366 orang, tahun 2009 menjadi 4.025 orang. Pada akhir tahun 2010 jumlahnya menjadi 3.940 orang, tahun 2011 berjumlah 3.770 orang. Jumlah penyuluh kehutanan sampai dengan akhir tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 4.101 orang. Untuk Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sampai dengan akhir tahun 2010 berjumlah 2.162 orang dan pada Tahun 2013 berjumlah 2.504 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.Sedangkan penyuluh swasta dalam bidang kehutanan sampai dengan saat ini masihterus dilakukan pendataan. D. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan pada tahun 2012 sebesar Rp 250.000,- per bulan, sedangkan pada Tahun 2013 BOP dinaikan menjadi Rp 320.000,- per bulan untuk Wilayah Barat (Provinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Bangka Belitung, DKI, Jawa barat, Jawa Tengah, jawa Timur, Banten, dan DIY). BOP sebesar Rp 400.000,- per bulan Untuk Wilayah Tengah (Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, NTB, dan NTT). BOP sebesar Rp 480.000,- per bulan untuk Wilayah Timur (Provinsi maluku, maluku Utara, Papua, dan Papua Barat). Untuk menunjang kegiatan penyuluhan, Biaya Operasional Penyuluh (BOP) juga diberikan bagi PenyuluhKehutanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PHKA Kementerian Kehutanan. Sarana prasarana penyuluhan kehutanan diperlukan bagi para penyuluh kehutanan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.Peraturan Menteri Kehutanan No: P.35/Menhut-II/2012 jo Permenhut Nomor: P.23/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanandapat dijadikan acuan bagi pemenuhan kelengkapan penyuluh kehutanan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2013kendaraan motor roda dua yang telah di didistribusikan sebanyak 2.728unitdengan rincian :


No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Sumber Dana Biro Umum, Departemen Kehutanan Biro Umum, Departemen Kehutanan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Biro Perencanaan, Departemen Kehutanan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan JUMLAH :

Tahun 2000 2002 2006 2007 2010 2011

Jumlah 245 295 387 393 600 250

2012

155

2013

403 2.728

Sumber : Statistik BP2SDM Kehutanan Tahun 2012 dan realisasi Pengadaan Sepeda Motor Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2013

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung mobilitas penyuluh kehutanan di lapangan masih jauh dari cukup dengan jumlah penyuluh kehutanan yang terdapat saat ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2013 tentang Tunjangan Fungsional Penyuluh Kehutanan, sebagai berikut : Penyuluh Kehutanan Ahli (Penyuluh Kehutanan Pertama Rp 540.000,-; Penyuluh Kehutanan Muda Rp 960.000,-; dan Penyuluh Kehutanan Madya sebesar Rp 1.260.000,-). Tunjangan Fungsional bagi Penyuluh Kehutanan Terampil (Penyuluh Kehutanan Pelaksana Rp 360.000,-; Penyuluh Kehutanan Pelaksana lanjutan Rp 450.000,-; dan Penyuluh Kehutanan Penyelia Rp 780.000,-). Tunjangan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula dan Penyuluh Kehutanan Utama masih perlu diusulkan. Keputusan Menakertrans RI No. KEP.137/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, jumlah Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh Sertifikasi pada Tahun 2011 sebanyak 198 orang, Tahun 2012 sebanyak355 orang, dan Tahun 2013 sebanyak 560 orang. E. Kebijakan Pembangunan Kehutanan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, posisi pembangunan kehutanan berada di prioritas nasional dan prioritasRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan difokuskan pada prioritas pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Untuk pelaksanaan prioritas bidang pembangunan tersebut terdapat 2 (dua) arah utama yaitu: 1) pemanfaatan sumberdaya alam dalam mendukung pembangunan ekonomi, dan 2) peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.


Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi, sektor kehutanan termasuk dalam prioritas bidang pembangunan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Prioritas bidang tersebut, pembangunan kehutanan diarahkan pada 3 (tiga) fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri. Kegiatan untuk melaksanakan fokus prioritas pembangunan bidang tersebut adalah: c. Peningkatan usaha hutan tanaman d. Peningkatan usaha hutan alam e. Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan f. Peningkatan usaha industri primer kehutanan g. Pemanfaatan usaha kehutanan dan pembinaan Ganis Wasganis PHPL h. Pengembangan Perhutanan Sosial; i. Pengembangan persuteraan alam. (2) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan fokus prioritas pembangunan bidang tersebut adalah: a. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan; b. Litbang keteknikan hutan dan pengolohan hasil hutan; c. Litbang produktivitas hutan. (3) Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan dengan kegiatan yang berkaitan dengan fokus prioritas tersebut adalah: a. Pengembangan penyuluhan kehutanan; b. Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan; c. Penyelenggaraan diklat aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya Sedangkan dalam upaya peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan kehutanan termasuk dalam prioritas pembangunan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan. Pembangunan kehutanan pada prioritas pembangunan bidang tersebut diarahkan pada empat fokus prioritas, yaitu: 1. Pemantapan kawasan hutan. Pada fokus prioritas tersebut akan dilaksanakan enam kegiatan meliputi: a. Penyusunan rencana makro kawasan hutan; b. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH); c. Pengukuhan kawasan hutan; d. Inventarisasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan; e. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan; f. Penyiapan pemantapan kawasan hutan.


2.

Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dengan tujuh kegiatan : a. Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung; b. Pengembangan konservcasi spesies dan genetik; c. Penyidikan dan pengamanan hutan; d. Pengendalian kebakaran hutan; e. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan; f. Pengembangan dan Pengelolaan taman nasional; g. Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya alam.

3.

Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Pada fokus prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan tujuh kegiatan yaitu: a. Pengembangan pembenihan tanaman hutan; b. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai; c. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas; d. Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS; e. Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove; f. Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.

4.

Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan, meliputi: a. Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi; b. Penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.

Pembangunan kehutanan tahun 2013 diarahkan untuk memperkuat pengelolaan hutan di tingkat tapak (dalam bentuk KPH) utamanya terhadap kawasan hutan produksi yang belum dibebani ijin dan hutan lindung. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik kawasan (land tenure) dan meningkatkan investasi. Sasaran strategis pembangunan kehutanan tahun 2014 (Permenhut Nomor:44/MenhutII/2013 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014) antara lain : 1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan : a. Tata Batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 20.000 km (Panjang batas definitif kawasan hutan, berdasarkan laporan tata batas yang memuat Berita Acara Tata Batas/Notulen Rapat Panitia Tata Batas tahun 2014). b. Beroperasinya KPH sebanyak 30 unit (KPH beroperasi diukur dari pemenuhan 5 hal, yaitu: wilayah KPH yang ditetapkan oleh Menteri; institusi KPH yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur; sarana dan prasarana; dan rencana pengelolaan hutan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional; serta telah adanya kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPH pada tahun 2014).


c. Data dan Informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan tingkat nasional sebanyak 1 judul (Neraca Sumberdaya Hutan yang tersedia secara nasional dan diterbitkan tahun 2014 oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan). d. Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu (Jumlah permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan yang masuk pada tahun 2014). e. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul (Dokumen rencana makro penyelenggaraan kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan tahun 2014). f. Penunjukkan kawasan hutan provinsi selesai 100% (Jumlah provinsi yang kawasan hutannya ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan, selesai 100% dari seluruh provinsi yang direncanakan. Jumlah provinsi yang direncanakan akan ditunjuk kawasan hutannnya hingga 2014 sebanyak 7 provinsi). 2. Program Peningkatan Usaha Kehutanan (Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan). a. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah sebesar 550.000 ha (Areal tanaman baru di hutan tanaman yang ditanami tanaman baru yang masuk dalam laporan hasil penanaman oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan tanaman pada tahun 2014). b. IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (logged over area) seluas 750.000 ha (Luasan IUPHHK-HA/RE yang diterbitkan tahun 2014. Luasan untuk IUPHHK-HA direncanakan seluas 620.000 ha dan IUPHHK-RE seluas 130.000 Ha). c. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10% (Volume produksi dari IIPHHK berkapasitas di atas 6.000 m3 yang memperoleh sertifikat oleh lembaga sertifikasi pada tahun 2014: a). Target pada tahun 2013 sebesar 7,58 juta m3; b). Target pada tahun 2014 sebesar 8,13 juta m3). d. PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat 2% di tahun 2014 (Jumlah PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi tahun 2014:a). Target PNBP tahun 2013 sebesar Rp. 2,37; Triliun b). Target PNBP tahun 2014 sebesar Rp. 2.42 Triliun). e. Terbentuknya KPHP di 18 provinsi sebesar 100% (Rencana Bisnis KPH pada 10 KPH di 9 provinsi) f. Peningkatan produk hasil hutan kayu dan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1% (Jumlah produk hasil hutan kayu dan bukan kayu /jasa lingkungan tahun 2014): - Target produksi HHBK/Jasa lingkungan tahun 2013 sebesar: 421.853 ton - Target produksi HHBK/ Jasa lingkungan tahun 2014 sebesar 425.909 ton - Target produksi Kayu Hutan Alam tahun 2013 sebesar 5.641.051 m3 - Rencana Produk Kayu Hutan Alam tahun 2014 sebesar 5.697.462 m3 3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam). a. Jumlah hotspot kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun 67,2% dari rerata 2005-2009 (Jumlah hotspot yang terpantau pada Stasiun Bumi Satelit NOAA 18 sepanjang tahun 2014). Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 | 18

b.

c. d.

e.

f.

• Rerata hotspot tahun 2005-2009 sebesar 58.890 titik • Target jumlah hotspot yang dimungkinkan tahun 2014 sebesar 19.316 titik [58.890-(58.890 x 67,2%) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat (Jumlah individu dari 14 spesies (Maleo, Jalak Bali, Kakaktua Jambul Kuning, Elang Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Gajah Sumatera, Badak Jawa, Gajah Sumatera, Anoa, Babi Rusa, Orang utan Kalimantan, Bekantan, Owa Jawa, Komodo, dan Banteng) pada tahun 2008):  Jumlah individu tahun 2008 : Maleo sebanyak 1.983 ekor, Jalak Bali sebanyak 114 ekor, Kakaktua Jambul Kuning sebanyak 659 ekor, Elang Jawa sebanyak 57 ekor, Harimau Sumatera sebanyak 340 ekor, Badak Jawa sebanyak 27ekor, Gajah Sumatera sebanyak 340 ekor, Anoa sebanyak 860 ekor, Babi rusa sebanyak 681 ekor, Orangutan Kalimantan sebanyak 5.920 ekor, Bekantan sebanyak 1.172 ekor, Owa Jawa sebanyak 989 ekor, Komodo sebanyak 3.722 ekor, Banteng sebanyak 266 ekor.  Rencana jumlah individu tahun 2014 : Maleo sebanyak 2.043 ekor, Jalak Bali sebanyak 118 ekor, Kakaktua Jambul Kuning sebanyak 679 ekor, Elang Jawa sebanyak 59 ekor, Harimau Sumatera sebanyak 350 ekor, Badak Jawa sebanyak 28 ekor, Gajah Sumatera sebanyak 350 ekor, Anoa sebanyak 886 ekor, Babi Rusa sebanyak 701 ekor, Orangutan Kalimantan sebanyak 6.098 ekor, Bekantan sebanyak 1.207 ekor, Owa Jawa sebanyak 1.019 ekor, Komodo sebanyak 3.834 ekor, Banteng sebanyak 274 ekor. Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di 1 UPT PHKA (1 UPT PHKA yang disiapkan untuk pengelolaan BLU di tahun 2014). Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) serta HL menurun sebesar 1%(Luas areal perambahan Kawasan Konservasi tahun 2014 berhasil diturunkan 1% disbanding tahun 2013. Luas areal perambahan di KK pada tahun 2009 adalah 500.000 ha. Target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dalam lima tahun adalah sebesar 5% (rata-rata 1% per tahun) atau 25.000 ha dari total areal perambahan: Rencana luas areal perambahan yang akan diselesaikan di tahun 2014 seluas 5.000 ha). Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal, dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75% (Jumlah kasus tindak pidana kehutanan tahun 2014 yang berkasnya telah selesai (P21) dan siap diajukan ke pengadilan, minimal 75%). Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% disbanding tahun 2008 (Jumlah ijin usaha penyediaan jasa dan sarana pariwisata alam yang ditandatangani Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Kepala UPT di tahun 2014).


4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial). a. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di 3 DAS Prioritas (Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu di 3 DAS prioritas yang sudah ditandatangani oleh Menteri /Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya pada tahun 2014). b. Tanaman rehabilitasi pada hutan dan lahan kritis di DAS prioritas seluas 40.000 ha (Luas hutan dan lahan kritis yang ditanami pada tahun 2014, baik di dalam maupun di luas kawasan hutan). c. Penetapan areal kerja pengelolaan HKm dan HD seluas 500.000 ha (Luas wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal kerja HKm dan HD pada tahun 2014). d. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan seluas 50.000 ha (Luas hutan rakyat kemitraan yang dibangun di tahun 2014). e. Terbangunnya sumber benih baru seluas 610 ha ( Luas areal sumber benih baru yang dibangun di tahun 2014). 5. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BP2SDMK). a. Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat sebanyak 10 kerjasama (Jumlah dokumen kerjasama yang ditandatangani oleh pelaku utama dan pelaku usaha tahun 2014). b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebanyak 3.000 orang (Jumlah peserta diklat (aparatur dan non aparatur) di lingkungan Pusat Diklat Kehutanan tahun 2014). c. Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri sebanyak 100 kelompok (Jumlah kelompok masyarakat produktif mandiri hasil fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat di tahun 2014). d. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 500 orang (Jumlah penyuluh yang memperoleh sertifikat di tahun 2014). e. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 288 siswa (Jumlah lulusan pendidikan menengah kehutanan di tahun 2014). 6. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan). a. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, sebanyak 100% (Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%). b. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, sebesar 100% (Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 6 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebesar 100%). c. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, sebanyak 100%


(Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 5 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%). d. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, sebanyak 100% (Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%). F. Kebijakan Penyuluhan Kehutanan Dalam rencana strategis Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, posisi penyuluhan kehutanan tertuang dalam Program penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan. Outcome/hasil kegiatan penyuluhan kehutanan adalah meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya. Dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan mempunyai visiSDM Penyelenggara Pembangunan Kehutanan Profesional dan Kompeten dan misiMengisi Kesenjangan Kompetensi SDM Kehutanan dengantujuan “Mewujudkan Kebijakan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Hutan Di Tingkat Tapak”. Operasional penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanana diemban oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagai unit Eselon II di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan mempunyai visi Optimasi Penyuluhan Kehutanan Untuk Mewujudkan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan, dengan misi : 1) Memantapkan pengembangan penyuluhan kehutanan, 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan kehutanan, dan 3) Mendorong pelaksanaan pembangunan kehutanan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam pencapaian misi tersebut Pusat Penyuluhan Kehutanan mempunyai tujuan : 1) Meningkatkan Kualitas Programa Penyuluhan Kehutanan. 2) Meningkatkan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan. 3) Meningkatkan Sarana Prasarana dan Alat Bantu Penyuluhan. 4) Meningkatkan Jejaring Kerja dan Koordinasi. 5) Meningkatkan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. 6) Meningkatkan Data dan Informasi. 7) Meningkatkan Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan. 8) Meningkatkan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. 9) Meningkatkan Akses Masyarakat. Secara ringkas pokok Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2012-2014 dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan sebagaimana tabel 2 berikut :


Tabel 2. No. 1.

Pokok Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2012-2014 Kegiatan Utama Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan

Tugas Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

Pokok Rencana Stratejik Pusat Penyuluhan Kehutanan 2012-2014 Fungsi Visi Misi a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat; b. Penyiapan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan serta programa penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. c. Penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan serta programa penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. d. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan serta programa penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Optimalisasi Penyuluhan Kehutanan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dalam Rangka Mendukung Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan.

a. Memantapkan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan. b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan. c. Mendorong Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan

a. Meningkatkan kualitas programa penyuluhan kehutanan. b. Meningkatkan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan. c. Meningkatkan sarana prasarana dan alat bantu penyuluhan. d. Meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi. e. Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh kehutanan. f. Meningkatkan Data dan Informasi. g. Meningkatkan peran penyuluh kehutanan dalam pembangunan kehutanan. h. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha. i. Meningkatkan Akses Masyarakat.


III. TUJUAN Tujuan umum Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional adalah meningkatkan peran dan kapasitas penyuluh kehutanan, pelaku utama, pelaku usaha serta aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung 6 (enam) kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, terutama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan (IKU). Tujuan khusus Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional tahun 2014 adalah : 1. Menyiapkan dan menyempurnakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenyelenggaraan penyuluhan kehutanan; 2. Menyusun pedoman/Juklak/Juknis sebagai acuan kerja bagi Penyuluh di daerah; 3. Menyusun kebutuhan pelatihan Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan Penyuluh Kehutanan Swasta; 4. Menyusun dan mengembangkan materi dan metode penyuluhan kehutanan yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, serta up to date terkait dengan enam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan; 5. Meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan, yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi; 6. Mengaktifkan Forum-Forum Komunikasi dan Koordinasi berkaitan dengan penyuluhan Kehutanan, antara lain IPKINDO, HPHA, FPWP, APHI, ASGARIN, dan ASMINDO. 7. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan jiwa korsa penyuluh kehutanan. 8. Mengusulkan rekruitmen untuk menutupi kekurangan tenaga Penyuluh Kehutanan.


IV. MASALAH Untuk mencapai tujuan programa penyuluhan kehutanan yang disebutkan pada Bab III, terdapat permasalahan penyuluhan kehutanan yang perlu diselesaikan, antara lain berkaitan dengan : A. PERATURAN Masih banyak peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang belum disusun, baik yang bersifat penyempurnaan maupun penyusunan peraturan baru. 1. Peraturan baru yang perlu disusun : a. Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan b. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Kehutanan c. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar, Akreditasi serta Pola Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Kehutanan d. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Mekanisme Kerja Penyuluh Kehutanan e. Pedoman Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan f. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat g. Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan h. Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh Kehutanan i. Pedoman Identifikasi Faktor Penentu Kebutuhan Penyuluhan Kehutanan j. Pedoman Pengorganisasian Masyarakat 2. Peraturan yang perlu disempurnakan : a. Pedoman Kampanye Indonesia Menanam b. Pedoman Kecil Menanam Dewasa Memanen c. Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan B. ORGANISASI PENYULUHAN KEHUTANAN 1. Belum semua provinsi membentuk Badan Koordinasi Penyuluh dan belum semua kabupaten/kota membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Bagi provinsi/ kabupaten/kota yang telah membentuk BAKOR/BAPEL, nomenklaturnya belum sesuai dengan UU16 Tahun 2006. 2. Struktur organisasi penyelenggara penyuluhan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum diisi oleh personil yang mengutamakan kompetensi di bidang kehutanan. 3. Tata hubungan kerja kelembagaan penyuluhan dan instansi terkait, baik secara vertikal dan horisontal serta lintas sektoral di pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 4. Peran BP2SDMK, BAKOR/BAPEL belum optimal dalam penyelenggaraan penyuluhan. 5. Belum semua provinsi, kabupaten/kota membentuk Komisi Penyuluhan


C. SDM PENYULUHAN 1. Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ada masih belum mencukupi dan distribusinya belum merata di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan 2. Kualitas Penyuluh Kehutanan belum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 3. Menurunnya jiwa korsa Penyuluh Kehutanan 4. Pendayagunaan Penyuluh Kehutanan PNS Pusat di UPT, Penyuluh Kehutanan Swasta dan PKSM belum optimal. 5. Penyuluh Kehutanan belum difungsikan sesuai dengan tupoksinya dalam SK Menpan 130/M-PAN/2002. 6. Penerapan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun di daerah belum optimal. 7. Sertifikasi profesi Penyuluh Kehutanan belum tersosialisasikan secara luas. D. Penyelenggaraan Penyuluhan 1. Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun programa sesuai dengan Peraturan Menteri KehutananNomor:P.41/Menhut-II/2010. 2. Belum ada sinergitas programa penyuluhan kehutanan dengan program Instansi Teknis di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 3. Mekanisme kerja penyuluhan kehutanan belum diatur melalui peraturan Menteri Kehutanan. 4. Kuantitas materi penyuluhan kehutanan masih belum memadai. 5. Peran Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraanpenyuluhan kehutanan belum optimal. 6. Kemitraan dengan pelaku usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penelitian, forumforum komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan penyuluhan kehutanan (HPHA, IPKINDO, FPWP, APHI, ASGARIN, ASMINDO) masih terbatas. 7. Belum ada peraturan yang mengatur tentang sasaran penyuluhan kehutanan di pusat dan provinsi. E. Pembiayaan 1. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan belum sesuai dengan PP No. 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 2. Adanya perbedaan besarnya Biaya Operasional Penyuluh dan tunjangan fungsional antara Penyuluh Kehutanan dengan Penyuluh Pertanian dan Perikanan. 3. Tunjangan profesi Penyuluh Kehutanan belum ada, sementara sudah tersertifikasi kurang lebih 1.000 orang Penyuluh Kehutanan. F. Sarana/prasarana penyuluhan 1. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhanan kehutanan oleh pemerintah pusat dan daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2012, jo Permenhut Nomor: P.23/Menhut-II/2013. 2. PenggunaanDAK Bidang Kehutanan untuk sarana prasarana penyuluhan kehutanan belum sesuai dengan aturan.


V. RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN A. Rencana Kegiatan Penyuluhan yang mendukung kegiatan Eselon I Kementerian Kehutanan : 1. Bidang Planologi Kehutanan : a. Identifikasi Penyebaran Penyuluh Kehutanan pada Lokasi KPH Model b. Identifikasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada KPH Model yang berhubungan dengan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat c. Fasilitasi Bimbingan Teknis Pendampingan dalam mendukung kegiatan Pembangunan Kehutanan pada KPH Model d. Penyusunan Materi Penyuluhan cetak dan elektronik berkaitan dengan Tata Batas Kawasan Hutan 2.

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam : a. Identifikasi Kondisi Penyuluh Kehutanan yang berada di UPT PHKA b. Penyusunan Materi Penyuluhan cetak dan elektronik berkaitan dengan Kebakaran Hutan

3.

Bidang Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial : a. Telaahan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan KBR, HKm dan HD b. Penyusunan materi penyuluhan cetak dengan judul Aren

4.

Bidang Bina Usaha Kehutanan : a. Identifikasi kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha sektor kehutanan b. Identifikasi Penyebaran Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS pendamping HTR c. Penyusunan materi penyuluhan cetak dan elektronik berkaitan dengan Kemitraan.

B. Rencana kegiatan Penyuluhan Kehutanan tahun 2014 yang berkaitan dengan tugas pokok Penyuluh Kehutanan : 1. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN a. Menyiapkan dan menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2015 b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan Tahun 2014. 2. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN a. Identifikasi, Inventarisasi Kebutuhan Materi dan Penyusunan Materi dalam rangka Pengembangan Materi Penyuluhan Kehutanan dalam bentuk Media Cetak b. Identifikasi, Inventarisasi Kebutuhan Materi dan Penyusunan Materi dalam rangka Pengembangan Materi Penyuluhan Kehutanan dalam bentuk Media Elektronik c. Penyusunan Materi Penyuluhan Audio Visual tentang Sukses Story kegiatan Penyuluhan Kehutanan


d. Penyusunan Materi Penyuluhan Media Cetak : 1) Tata Batas Kawasan Hutan (Planologi Kehutanan) 2) Kebakaran Hutan (Perlindungan Hutan Konservasi Alam) 3) Aren (Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial) e. Penerapan Metode Penyuluhan 1) Mempersiapkan dan melaksanakan Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2014 2) Mempersiapkan dan melaksanakan Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2014 3) Mempersiapkan dan melaksanakan Temu Karya Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 4) Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam (KIM). 5) Mempersiapkan dan melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembangunan UPPK 6) Mengembangkan forum kamunikasi Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh Kehutanan 7) Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS 8) Memfasilitasi Pengembangan Organisasi Profesi Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO)/Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA) 9) Pembinaan dan Inventarisasi Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) 10) Memfasilitasi Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYULUHAN KEHUTANAN a. Menyiapkan dan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan b. Menyusun Laporan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

4.

PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN a. Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di KPH b. Memfasilitasi Model Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender c. Menyempurnakan Petunjuk Pelaksana/Petunjuk Teknis/Pedoman : 1) Pedoman Kampanye Indonesia Menanam (KIM) 2) Pedoman Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) 3) Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan d. Membantu Menyusun Draft Peraturan Menteri terkait Penyuluhan kehutanan : 1) Petunjuk Pelaksana tentang Pengembangan Metode Penyuluhan Kehutanan 2) Petunjuk Pelaksana tentang Sukses Story Penyuluhan Kehutanan 3) Petunjuk Pelaksana tentang Mekanisme Kerja Penyuluh Kehutanan 4) Petunjuk Pelaksana tentang Tata Hubungan Kerja Penyuluhan Kehutanan 5) Petunjuk Pelaksana tentang Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta 6) Petunjuk Pelaksana tentang Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta

5.

PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN KEHUTANAN a. Menyusun materi/artikel majalah Kenari dan Website Penyuluhan


b. Mengikuti Seminar/Lokakarya, seperti : Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Inhouse Training, Pertemuan Ilmiah, dll


VI. PENUTUP Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 yang telah disusun dan disyahkan ini merupakan rencana kerja penyuluhan kehutanan yang memuat arah kebijakan dan program yang bersifat strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja operasional. Penjabaran Programa Penyuluhan Kehutanan ini lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kehutanan (RKTP) Kehutanan yang bersifat operasional perlu memperhatikan halhal sebagai berikut : 1. Prioritas pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Kondisi karakteristik sosial budaya,dan sumberdaya alam di wilayah masing-masing dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. 3. Pengalaman dan kontinuitas kegiatan yang telah berjalan sebelumnya. 4. Potensi sumberdaya lain termasuk pendanaannya. Dengan tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 ini diharapkan terdapatnya sinergisitas baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dengan unsur terkait lainnya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kehutanan dan tercipta hubungan kemitraan antara sasaran utama dan sasaran antara yang saling menguntungkan serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) bagi para Penyuluh Kehutanan di pusat Tahun 2014 dan sekaligus sebagai bahan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2014.


LAMPIRAN


Form 1 Rencana Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014


Form 2 Rencana Kegiatan Untuk Mengkhtiarkan Kemudahan Tahun 2014


Form 3 Matrik Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014


Form 1

RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2013 SASARAN

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

Ket

17

18

19

20

21

70,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang Planologi

JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK


14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pengumpulan DKI Jakarta data dan analisis

JanuariFebruari

V

V

V

V

V

V

V

V

V


Petugas

MASALAH

Tokoh Masyarakat

TUJUAN

Komoditas Kehutanan Bidang Kehutanan (AUK) Kelompok/Lembaga Pemerhati Kehutanan Generasi Muda

KEADAAN

Masyarakat Sekitar Hutan Individu Pengelola Komoditas Kehutanan Kelompok Pengelola

NO.

Masyarakat Di dalam Kawasan Hutan

Metode/ Kegiatan Penyuluh Kehutanan

Waktu

Pemangku Pelaku Usaha Kepentingan Lain

Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA

11 12 13

I. BIDANG PLANOLOGI 1

Mengidentifikasi Penyebaran Penyuluh Terbentuknya KPH Model di beberapa lokasi kehutanan pada Lokasi KPH Model

2

Terdapatnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di lokasi KPH Model

Belum adanya data Mengidentifikasi kegiatan kegiatan pendampingan pendampingan dan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat pada KPH pada KPH Model Model

3

Diperlukan bimbingan teknis pendampingan dalam mendukung kegiatan pembangunan kehutanan pada KPH Model

Fasilitasi bimbingan teknis pendampingan dalam mendukung kegiatan pembangunan kehutanan pada KPH Model

Belum adanya fasilitasi bimbingan teknis pendampingan pada KPH Model

4

Diperlukan materi penyuluhan bidang Planologi Kehutanan dalam bentuk media cetak dan elektronik

Meningkatkan Pengembangan Materi Penyuluhan Kehutanan media cetak dan elektronik:

Terbatasnya materi penyuluhan kehutanan bidang Planologi Kehutanan dalam bentuk media cetak dan elektronik

Media Cetak dengan judul : Pemberdayaan 1. Masyarakat pada KPH Model

Materi penyuluhan tentang Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Model belum ada

Diperlukan materi penyuluhan tentang 4.1. Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Model

Diperlukan Materi

4.2. Penyuluhan elektronik Bidang Planologi

2.

Belum adanya data tentang Penyebaran Penyuluh Kehutanan di lokasi KPH Model

Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik Bidang Planologi Planologi belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Modul/ Bimbingan Teknis/ Pelatihan

KPH Model

MaretDesember

70,000

APBN

BID. BPM


V

Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi Penyuluhan

DKI Jakarta/ Bogor

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


IKHTIAR

V


DKI Jakarta/ Bogor

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


IKHTIAR

IKHTIAR

SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Sumber Biaya


1


Biaya (Rp)

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

17

18

19

20

21

II. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

1

Terdapat 204 Penyuluh kehutanan pusat di UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana mestinya

1.

2.

Mengidentifikasi kondisi penyuluh kehutanan yang berada di UPT Penyuluh Kehutanan di PHKA UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana Koordinasi dengan mestinya PHKA tentang Pendayagunaan Penyuluh Kehutanan

2

Identifikasi pelaku usaha Mengidentifikasi pelaku usaha bidang PHKA bidang PHKA

3

Diperlukan materi penyuluhan bidang PHKA dalam bentuk media cetak dan elektronik

Diperlukan materi penyuluhan tentang Pemberdayaan 3.1. Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Diperlukan Materi 3.2. Penyuluhan elektronik Bidang PHKA

Belum adanya data pelaku usaha dibidang PHKA di Pusluh

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


Koordinasi dengan PHKA

DKI Jakarta


JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang PHKA/ Ernita MT, S.Hut

JanuariDesember

24,000

APBN

BID. KPK

Ir. Ryke Liliek SS, Ir. Endang DH, MM

JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK

Eli Sugianto, S.Hut

Terbatasnya materi Meningkatkan penyuluhan kehutanan Pengembangan Materi bidang PHKA dalam Penyuluhan Kehutanan bentuk media cetak dan media cetak dan elektronik: elektronik Media cetak dengan judul : Pemberdayaan 1. Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan

2.

Materi penyuluhan tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan belum ada

Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik BidangPHKA PHKA belum ada

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK

Ir. Ryke Liliek SS, Ir. Endang DH, MM, Ernita MT, S.Hut, Eli Sugianto, S.Hut


DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK



JanuariDesember

60,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BP DAS PS

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

III. BIDANG BINA PEMBINAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL 1

Belum adanya kajian tentang Peran Penyuluh Kehutanan dalam kegiatan KBR, HKm, HR dan HD

Kajian partisipatif Penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan KBR, HKM, HR dan HD

Penyuluh Kehutanan belum berperan dalam kegiatan KBR, HKm, HR dan HD

V

V

V

IKHTIAR

SASARAN

4

5

2

Diperlukan Pedoman Belum adanya Pedoman Menyusun pedoman Pendampingan HKm dan Pendampingan HKm dan pendampingan HKm dan HD HD HD

3

Diperlukan materi penyuluhann bidang BP DAS PS dalam bentuk media cetak dan elektronik

Menigkatkan pengembangan materi penyuluhan cetak dan elektronik :

V

6

V

7

V

8

V

9

V

10

V

V

17

18

19

20

21

40,000

APBN

BID. PPK


JanuariDesember

30,000

APBN

BID.PPK


DKI Jakarta

JanuariDesember

120,000

APBN

BID.PPK


DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK



JanuariDesember

70,000

APBN

BID. BPM

PKA Bidang BUK

14

15

16

V

Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi/ Pedoman Pendampingan HKm dan HD

DKI Jakarta

JanuariDesember

V


DKI Jakarta

V

Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi Penyuluhan Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi Penyuluhan

11 12 13

V

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Waktu


1

Ket


Lokasi

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

Terbatasnya materi penyuluhan kehutanan bidang BP DAS PS dalam bentuk media cetak dan elektronik

Diperlukan materi3.1. materi penyuluhann bidang BP DAS PS

Menyusun karya tulis di Materi penyuluhann 1. bidang BP DAS PS (5 bidang BP DAS PS masih judul) kurang

Diperlukan materi 3.2. penyuluhan tentang Budidaya Nilam

Penyusunan Materi Materi penyuluhan Penyuluhan cetak 2. tentang Budidaya Nilam dengan judul : Budidaya belum ada Nilam

Diperlukan Materi 3.3. Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS

Penyusunan Materi 3. Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS

Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Belum diKeahuinya kondisi tentang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sektor Kehutanan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS Pendamping HTR belum teridentifikasi

V

IKHTIAR

IV. BIDANG BINA USAHA KEHUTANAN 1

Diperlukan informasi Identifikasi kemitraan tentang Pelaku Utama Pelaku Utama dan Pelaku dan Pelaku Usaha Sektor Usaha Sektor Kehutanan Kehutanan

2

Kegiatan HTR perlu pendampingan oleh Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS

Identifikasi Penyebaran Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS pendamping HTR

IKHTIAR V

V

V

V

V

V

V

V


JanuariDesember

98,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BUK

SASARAN

6

7

8

9

10

11 12 13

Pelaksana

5

Penanggungjawab

3

4

Sumber Biaya

3

Meningkatkan Diperlukan materi pengembangan materi penyuluhann bidang BUK penyuluhan bidang BUK dalam bentuk media dalam bentuk media cetak cetak dan elektronik : dan elektronik :

Ket

17

18

19

20

21

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK


Waktu

2

Petugas

1

MASALAH


TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA

14

15

16


DKI Jakarta

JanuariDesember

70,000


DKI Jakarta

JanuariDesember

64,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK

Terbatasnya materi penyuluhan kehutanan bidang BUK dalam bentuk media cetak dan elektronik :

Diperlukan materi penyuluhan tentang Standar dan Pedoman 3.1. SVLK padaHutan Hak, Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin

Media cetak dengan judul : Standar dan Pedoman SVLK 1. padaHutan Hak, Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin

Materi penyuluhan tentang Standar dan Pedoman SVLK padaHutan Hak, Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin belum ada

Diperlukan Materi 3.2. Penyuluhan elektronik Bidang BUK

Penyusunan Materi 2. Penyuluhan elektronik bidang BUK

Materi Penyuluhan elektronik Bidang BUK belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IKHTIAR

V. SESUAI TUGAS POKOK PENYULUH KEHUTANAN 1. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN : 1

Diperlukan Data dan Informasi Potensi SDA dan SDH

Inventarisasi Data dan Informasi Potensi SDA dan SDH

Belum tersedianya Data dan Informasi Potensi SDA dan SDH

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pengumpulan DKI Jakarta/ data dan analisis PM

JanuariDesember

100,280

APBN

BID.PPK

SUBBAGTU/PKA

2

Diperlukan Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014

Menyiapkan dan menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pengumpulan DKI Jakarta/ data dan analisis Bogor

JanuariDesember

97,680

APBN

BID.PPK

PKA

3

Menyusun Rencana Kerja Diperlukan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Penyuluh Kehutanan Tahun 2013 Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V


Januari

PM

BID.PPK

PKA

Tupoksi PK

Belum tersedianya data tentang kebutuhan materi penuluha dalam bentuk media cetak

-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariDesember

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

Kegiatan DIPA Pusluh 2013

-


2. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN

1

Perlu adanya data tentang kebutuhan materi penuluha dalam bentuk media cetak

Identifikasi, inventarisasi kebutuhan materi, dan penyusunan serta pembuatan materi dalam rangka Pengembangan Materi Media Cetak

60,030

SASARAN

Pelaksana

16

Penanggungjawab

15

Sumber Biaya

14

Ket

17

18

19

20

21

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Belum tersedianya data tentang kebutuhan materi penuluha dalam bentuk media elektronik

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

150,000

V

V

V

V

V

V

V

V

V

150,000

2

Identifikasi, inventarisasi kebutuhan materi, dan Perlu adanya data penyusunan serta tentang kebutuhan materi penuluha dalam pembuatan materi dalam bentuk media elektronik rangka Pengembangan Materi Media Elektronik

Petugas

MASALAH

Tokoh Masyarakat

TUJUAN


KEADAAN


NO.



Biaya (Rp)


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

11 12 13


JanuariDesember

47,280

Penyusunan Materi Penyuluhan Audio visual : 1. Sukses Story KUP

3

Sukses Story Pemenang Diperlukannya materi Terbatasnya materi 2. Lomba PKA Wana peyuluhan dalam bentuk peyuluhan dalam bentuk Lestari audio visual audio visual 3. Sukses Story KMDM 4. Sukses Story SPKP 5.

Sukses Story Hutan Rakyat


150,000 PM/ DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

150,000 150,000


Penyusunan Materi Penyuluhan dalam bentuk Media Cetak :

4

Diperlukannya materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak bagi Penyuluh Kehutanan

1. Budidaya Karet

Terbatasnya materi Wilayah Kerja Penyuluh penyuluhan kehutanan 2. Kehutanan dalam bentuk media cetak

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

3. Hutan Rakyat

V

V

V

V

V

V

V

V

V

4. Sutera Alam

V

V

V

V

V

V

V

V

V

5. Aneka Usaha HHBK

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

5

Mempersiapkan dan Diperlukan pemberian melaksanakan penilaian apresiasi bagi aparatur, Lomba Penghijauan dan masyarakat dan instansi Konservasi Alam Wana peduli kehutanan Lestari Tahun 2013

6

Diperlukan Temu Karya bagi Pemenang Lomba PKA Wana Lestari

Mempersiapkan dan melaksanakan Temu Karya Pemenang Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Tahun 2013

82,230 Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi Penyuluhan

89,030 DKI Jakarta

JanuariDesember

72,030

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

72,030 72,030


Temu Karya

DKI Jakarta

JanuariAgustus

746,780

APBN

BID.BPM

SUBBID.BUM/ SUBBID.BKM/PKA

JanuariAgustus

1,656,660

APBN

BID.KPK

SUBBIDPKPNS/ SUBBID.PKNPNS/ PKA

SASARAN

16

6

7

8

9

10

Temu Karya bagi Penyuluh Pendamping UPPK belum pernah dilaksanakan

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Temu Karya

Jawa Timur

JanuariAgustus

Pelaksana

15

5

Penanggungjawab

14

4

Sumber Biaya

11 12 13


Biaya (Rp)

3

Petugas

2

MASALAH


1

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

17

18

19

20

21

338,730

APBN

BID.BPM

SUBBID.BKM/ SUBBID.BUM/PKA

3,585,180

APBN

BID.KPK


7

Diperlukan Temu Karya bagi Penyuluh Pendamping UPPK

Mempersiapkan dan melaksanakan Temu Karya Penyuluh Pendamping UPPK

8

Perlu adanya pembinaan/ pertemuan profesi Penyuluh Kehutanan

Mengikuti Jambore Penyuluhan Kehutanan Tahun 2013

Terbatasnya kegiatan pertemuan profesi Penyuluh Kehutanan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Jambore

DI Yogyakarta

Mei

9

Diperlukan identifikasi dan inventarisasi KIM

Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi KIM

Belum adanya data rencana lokasi KIM

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kampanye

PM

JanuariDesember

69,180

APBN

BID.PKP

SUBBID.MMPK/ PKA

10

Diperlukan koodinasi dalam pelaksanaan KIM

Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam

Koordinasi pelaksanaan KIM masih terbatas

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kampanye

PM

JanuariDesember

390,180

APBN

BID.PKP

SUBBID.MMPK/ PKA

11

Tugas Pokok Penyuluh kehutanan melakukan Mengajar/melatih di bidang Penyuluhan Kehutanan

Menyiapkan materi dan menjadi fasilitator Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pendamping HKm dan HD

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pelatihan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

314,930

APBN

BID.KPK

SUBBID.KPKPNS/ PKA

12

Terdapatnya Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

Menyiapkan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

Masih terbatasnya pemahaman Penyuluh Kehutanan dalam penyusunan programa penyuluhan

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Bimbingan Teknis

15 Lokasi

JanuariDesember

843,530

APBN

BID.PPK

SUBBID.PPK/PKA

13

Terdapatnya kegiatan pembangunan UPPK

Menyiapkan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan

Masih terbatasnya pemahaman SDM dalam pembangunan UPPK

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bimbingan Teknis

19 Lokasi

JanuariDesember

217,780

APBN

BID.BPM


14

Menyebarkan Penyampaian informasi informasi/sosialisasi kegiatan penyuluhan kegiatan Penyuluhan kehutanan belum optimal Kehutanan

Terbatasnya sosialisasi kegiatan penyuluhan kehutanan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Sosialisasi

33 Provinsi

JanuariDesember

-

-

PKA

PKA

15

Terdapatnya Forum Komunikasi Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh Kehutanan (FKPWP)

V

Workshop/ Penyusunan materi Penyuluhan

APBN

BID. EDP Set BP2SDMK

16

Pembinaan bagi Penyuluh Kehutanan Pusat dan Daerah belum optimal

-

Mengembangkan Forum Komunikasi Peneliti, Terbatasnya fasilitasi Widyaiswara dan Penyuluh pengembangan FKPWP Kehutanan (FKPWP)

Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh kehutanan Pusat dan Daerah

Terbatasnya pembinaan/ pertemuan profesi bagi penyuluh kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-


IKHTIAR DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

100,000

PKA

SASARAN

2.

5

7

8

9

10

Petugas


Masyarakat Sekitar Hutan Individu Pengelola Komoditas Kehutanan Kelompok Pengelola 6

11 12 13

14

15

16

17

Bogor

JanuariDesember

1,099,960

Pelaksana

1. Wilayah Barat di Bogor

Terbatasnya 4 pembinaan/ pertemuan profesi bagi penyuluh kehutanan

Penanggungjawab

3

MASALAH

Biaya (Rp)

Pembinaan bagi 2 Penyuluh Kehutanan Pusat dan Daerah belum optimal

TUJUAN


Waktu

1 16

KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

18

19

20

21

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pembinaan/ Temu Profesi

-

-

-

-

-

-

-

-

V


Makassar

JanuariDesember

1,180,370

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

Terbatasnya fasilitasi pengembangan orgaisai profesi/HPHA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembinaan/ MUNAS

DKI Jakarta/ DI Yogyakarta

JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPK-NON PNS/PKA

Wilayah Timur di Makassar

17

Memfasilitasi Diperlukan fasilitasi Pengembangan dalam pengembangan organisasi profesi/HPHA IPKINDO/HPHA

18

Diperlukan fasilitasi dalam pengembangan forum komunikasi dan koordinasi PKSM

Memfasilitasi Pengembangan Forum Komunikasi dan Koordinasi PKSM

Terbatasnya fasilitasi pengembangan forum komunikasi dan koordinasi PKSM

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembinaan/ RAKERNAS


JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK


19

Perlu adanya Pembekalan bagi PKSM (Calon Da’i Penyebar Informasi)

Memfasilitasi Penyelenggaraan Pembekalan PKSM (Calon Da’i Penyebar Informasi)

Masih terbatany PKS PKSM (calon Da'i Penyebar Informasi) Bidang Pembangunan Kehutanan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pelatihan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

260,430

APBN

BID. KPK


-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-

-

PKA

PKA

Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-


3. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1

Tugas Pokok Penyuluh kehutanan melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Menyiapkan dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan

-

Menyusun Laporan Kegiatan Penyuluh Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Tupoksi PK -

PKA

PKA

4. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN

1

Diperlukan Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar KPH


Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar KPH Model : Memfasilitasi 1. Pemberdayaan Masyarakat Memfasilitasi Model Pembangunan 2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender

Belum adanya Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar KPH


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

1,000,000

APBN

BID.BPM


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

250,000

APBN

BID.BPM



SASARAN

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

17

18

19

20

21

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

14

15

16

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Draft

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Draft

DKI Jakarta/ Bogor

Penyusunan Draft

Petugas

3

Tokoh Masyarakat

2

MASALAH


1

Ket

TUJUAN


KEADAAN


NO.


Waktu


Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Menyempurnakan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan;

2

Terdapat beberapa Kebijakan Penyuluhan Kehutanan

1. Juklak tentang KIM 2. Juklak tentang KMDM

Beberapa Kebijakan Penyuluhan Kehutanan yang ada perlu disempurnakan

Juklak tentang 3. Programa Penyuluhan Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan DKI Jakarta/ Draft Peraturan Bogor

JanuariDesember

80,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariDesember

80,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Draft Pedoman

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

160,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Belum adanya Pedoman Pemberdayaan Masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

-

V


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

PKA

Terbatasnya materi/artikel bagi Majalah Kenari

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Materi/Artikel

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

120,000

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Seminar/ Lokakarya

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

45,000

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

V

Penyusunan Pedoman

DKI Jakarta/ Bogor


Membantu menyusun Draft Peraturan Terkait Penyuluhan Kehutanan :

3

Diperlukan peraturan terkait Penyuluhan Kehutanan

Juklak tentang Indikator 1. Kinerja Penyuluh Beberapa peraturan Kehutanan terkait Penyuluhan Kehutanan belum ada Juklak tentang Wilayah 2. Kerja Penyuluh Kehutanan 3.

4

Diperlukan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat

Pedoman terkait SKKNI, 4 judul

Menyusun Pedoman Pemberdayaan Masyarakat

IKHTIAR

5. PENGEMBANGAN PROFESI 1

Terdapatnya Majalah Kenari

Menyusun materi Majalah Kenari

2

Penyuluh Kehutanan perlu mengikuti seminar/lokakarya

Mengikuti Seminar/Loka Terbatasnya kegiatan Karya (Lokakarya Penulisan seminar/lokakarya bagi Karya Tulis Ilmiah) PK PNS

3

Terdapatnya kegiatan Lomba PKA Wanalestari

Menyusun Pedoman Pedoman yang ada perlu Penilaian Lomba PKA Wana disempurnakan Lestari Tahun 2013

V

V

V

V

V

V

V

V

Januari

111,640

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA



KEADAAN TUJUAN MASALAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Biaya (Rp)

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

11 12 13


Waktu


Lokasi

Petugas

Pelaku Utama

Tokoh Masyarakat



NO.


UTAMA SASARAN ANTARA

Ket

14 15 16 17 18 19 20 21

Form 2

Ikhtiar/Kegiatan Yang dilakukan

Waktu

1

2

3

4

5

6

7


Pengumpulan data, analisis dan koordinasi

DKI Jakarta

JanuariFebruari

Pelaksana

Masalah

Penanggungjawab

Tujuan

Sumber Biaya

Keadaan

Biaya (Rp)

No.

Lokasi

RENCANA KEGIATAN UNTUK MENGIKHTIARKAN KEMUDAHAN TAHUN 2013

Ket

8

9

10

11

12

70,000

APBN

BID. KPK



Terbentuknya KPH Model di beberapa lokasi

Mengidentifikasi Penyebaran Penyuluh kehutanan pada Lokasi KPH Model

2


Mengidentifikasi kegiatan pendampingan Belum adanya data kegiatan dan pemberdayaan masyarakat pada pendampingan dan pemberdayaan KPH Model masyarakat pada KPH Model

Pengumpulan data, analisis dan koordinasi dengan Palnologi Kehutanan

DKI Jakarta

JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK


3




Penyusunan Modul/Bimbingan Teknis/Pelatihan/Koordinasi

KPH Model

MaretDesember

70,000

APBN

BID. BPM


4

Meningkatkan Pengembangan Materi Diperlukan materi penyuluhan bidang Planologi Kehutanan dalam Penyuluhan Kehutanan media cetak dan bentuk media cetak dan elektronik elektronik:


Diperlukan materi penyuluhan 4.1. tentang Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Model 4.2.

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang Planologi

IKHTIAR

Media Cetak dengan judul : Materi penyuluhan tentang 1. Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Model Model belum ada

Pengumpulan data/Hunting Materi DKI Jakarta/ dan Penyusunan Materi Bogor Penyuluhan

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


Materi Penyuluhan elektronik Bidang Planologi belum ada

Pengumpulan data/Hunting Materi DKI Jakarta/ dan Penyusunan Materi Bogor Penyuluhan

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


2. Media elektronik Bidang Planologi

II. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 1


1.

2.

Mengidentifikasi kondisi penyuluh kehutanan yang berada di UPT PHKA Penyuluh Kehutanan di UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana mestinya Koordinasi dengan PHKA tentang Pendayagunaan Penyuluh Kehutanan

Mengidentifikasi pelaku usaha bidang PHKA

2

Identifikasi pelaku usaha bidang PHKA

3

Meningkatkan Pengembangan Materi Diperlukan materi penyuluhan bidang PHKA dalam bentuk media Penyuluhan Kehutanan media cetak dan elektronik: cetak dan elektronik

Terbatasnya materi penyuluhan kehutanan bidang PHKA dalam bentuk media cetak dan elektronik

Diperlukan materi penyuluhan tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan


3.1.

Media cetak dengan judul : 1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan


Pengumpulan data, analisis dan koordinasi dengan PHKA

DKI Jakarta

JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK



DKI Jakarta

JanuariDesember

24,000

APBN

BID. KPK


Pengumpulan data, analisis dan koordinasi dengan PHKA

DKI Jakarta

JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK

Eli Sugianto, S.Hut


DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


IKHTIAR

Masalah


Lokasi

Waktu

Biaya (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang PHKA

2. Media elektronik Bidang PHKA

Materi Penyuluhan elektronik BidangPHKA belum ada

Pelaksana

Tujuan

Penanggungjawab

Keadaan

Sumber Biaya

No.

Ket

9

10

11

12

IKHTIAR


DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


Pengumpulan data, analisis dan koordinasi dengan BP DAS PS

DKI Jakarta

JanuariDesember

60,000

APBN

BID. KPK


DKI Jakarta

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK



Belum adanya kajian tentang Kajian partisipatif Penyuluh kehutanan Peran Penyuluh Kehutanan dalam dalam kegiatan KBR, HKM, HR dan HD kegiatan KBR, HKm, HR dan HD

2

Diperlukan Pedoman Pendampingan HKm dan HD

Pengumpulan data/Hunting Materi Menyusun pedoman pendampingan HKm Belum adanya Pedoman Pendampingan dan Penyusunan Materi/ dan HD HKm dan HD Pedoman Pendampingan HKm dan HD

3


Menigkatkan pengembangan materi penyuluhan cetak dan elektronik : Menyusun karya tulis di bidang BP DAS PS (5 judul)



3.1.

Diperlukan materi-materi penyuluhann bidang BP DAS PS

1.

3.2.

Diperlukan materi penyuluhan tentang Unit Kompetensi SKKNI

Penyusunan Materi Penyuluhan cetak Materi penyuluhan tentang Unit 2. sebanyak 3 judul Unit Kompetensi Kompetensi SKKNI SKKNI

3.3.

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS

3.

Penyusunan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS

Materi penyuluhann bidang BP DAS PS masih kurang


IKHTIAR Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi Penyuluhan

DKI Jakarta

JanuariDesember

30,000

APBN

BID.PPK



DKI Jakarta

JanuariDesember

120,000

APBN

BID.PPK



DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK



Diperlukan informasi tentang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sektor Kehutanan

Belum diKeahuinya kondisi tentang Identifikasi kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sektor Pelaku Usaha Sektor Kehutanan Kehutanan

Pengumpulan data, analisis dan koordinasi dengan BUK

DKI Jakarta

JanuariDesember

70,000

APBN

BID. BPM

PKA Bidang BUK

2




Pengumpulan data, analisis dan koordinasi dengan BUK

DKI Jakarta

JanuariDesember

98,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BUK

3

Diperlukan materi penyuluhann bidang BUK dalam bentuk media cetak dan elektronik :

Meningkatkan pengembangan materi penyuluhan bidang BUK dalam bentuk media cetak dan elektronik :



3.2.

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BUK

Media cetak dengan judul : Standar dan Pedoman SVLK padaHutan Hak, 1. Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin

2.

Penyusunan Materi Penyuluhan elektronik bidang BUK

IKHTIAR

Materi penyuluhan tentang Standar dan Pengumpulan data/Hunting Materi Pedoman SVLK padaHutan Hak, Industri dan Penyusunan Materi Kecil dan Industri Rumah Penyuluhan Tangga/Pengrajin belum ada

DKI Jakarta

JanuariDesember

70,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK


DKI Jakarta

JanuariDesember

64,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK


Biaya (Rp)

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

9

10

11

12

-

-

PKA

PKA

Tupoksi PK

-

-

PKA

PKA

100,000

APBN


PKA

JanuariDesember

1,099,960

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

Makassar

JanuariDesember

1,180,370

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

Pembinaan/MUNAS


JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK


Pembinaan/RAKERNAS


JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK


Pelatihan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

260,430

APBN

BID. KPK


Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-

-

PKA

PKA

Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I -IV

JanuariDesember

1,000,000

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I -IV

JanuariDesember

250,000

Tujuan

Masalah


Waktu

8

Keadaan

Lokasi

Ket

No.

1

2

3

4

5

6

7

-

Pengumpulan data dan analisis

DKI Jakarta

Januari

Sosialisasi

33 Provinsi

JanuariDesember

Workshop/Penyusunan materi Penyuluhan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

Pembinaan/Temu Profesi

Bogor

Pembinaan/Temu Profesi


Diperlukan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan

Menyusun Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan Tahun 2013

2. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1

Penyampaian informasi kegiatan penyuluhan kehutanan belum optimal

Menyebarkan informasi/sosialisasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan


2


Mengembangkan Forum Komunikasi Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh Kehutanan (FKPWP)

Terbatasnya fasilitasi pengembangan FKPWP

IKHTIAR

Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh kehutanan Pusat dan Daerah 3


1. Wilayah Barat di Bogor


2. Wilayah Timur di Makassar

4

Diperlukan fasilitasi dalam pengembangan organisasi profesi/HPHA

5

Diperlukan fasilitasi dalam Memfasilitasi Pengembangan Forum pengembangan forum komunikasi Komunikasi dan Koordinasi PKSM dan koordinasi PKSM

6


Memfasilitasi Pengembangan IPKINDO/HPHA


Terbatasnya fasilitasi pengembangan orgaisai profesi/HPHA Terbatasnya fasilitasi pengembangan forum komunikasi dan koordinasi PKSM Masih terbatany PKS PKSM (calon Da'i Penyebar Informasi) Bidang Pembangunan Kehutanan


3. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 1

Menyiapkan dan melaksanakan Tugas Pokok Penyuluh kehutanan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan melakukan Pemantauan, Evaluasi Kehutanan dan Pelaporan Menyusun Laporan Kegiatan Penyuluh Kehutanan

PKA belum tertib melaksanakan monev

PKA belum tertib menyusun laporan

Tupoksi PK -

PKA

PKA

APBN

BID.BPM


APBN

BID.BPM


4. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar KPH Model : 1


Memfasilitasi Pemberdayaan 1. Masyarakat Memfasilitasi Model Pembangunan 2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender



Biaya (Rp)

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

9

10

11

12

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Penyusunan Draft Peraturan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

80,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

80,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

160,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA



DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

120,000

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA

Seminar/ Lokakarya

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

45,000

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

Penyusunan Pedoman

DKI Jakarta/ Bogor

Januari

111,640

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA

Tujuan

Masalah


Waktu

8

Keadaan

Lokasi

Ket

No.

1

2

3

4

5

6

7

Penyusunan Draft Juklak

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember


DKI Jakarta/ Bogor



2


1. Juklak tentang KIM 2. Juklak tentang KMDM 3.


Juklak tentang Programa Penyuluhan Kehutanan


3


1.

Juklak tentang Indikator Kinerja Penyuluh Kehutanan

2.

Juklak tentang Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan

Beberapa peraturan terkait Penyuluhan Kehutanan belum ada

3. Pedoman terkait SKKNI, 4 judul 4




IKHTIAR





2


Mengikuti Seminar/Loka Karya yang diselenggarakan pihak luar (15 orang)

Terbatasnya kegiatan seminar/lokakarya bagi PK PNS

3

Terdapatnya kegiatan Lomba PKA Menyusun Pedoman Penilaian Lomba PKA Wana Lestari Tahun 2013 Wanalestari

Pedoman yang ada perlu disempurnakan


Form 3

MATRIK PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL TAHUN 2013 SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Materi

Lokasi

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

Ket

18

19

20

21

22



Mengidentifikasi Penyebaran Penyuluh kehutanan pada Lokasi KPH Model


-

-

-

-

-

-

-

-

V

Identifikasi

Pengumpulan data dan DKI Jakarta analisis

JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK


2


Mengidentifikasi kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada KPH Model

Belum adanya data kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada KPH Model

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Identifikasi


JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK


3




MaretDesember

70,000

APBN BID. BPM


4





Diperlukan Materi 4.2. Penyuluhan elektronik Bidang Planologi

Materi penyuluhan Media Cetak dengan tentang judul : Pemberdayaan 1. Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Masyarakat pada KPH Model Model belum ada

2.

Media elektronik Bidang Planologi

Materi Penyuluhan elektronik Bidang Planologi belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pendampingan/ Teknis Kegiatan


KPH Model

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Planologi Kehutanan


DKI Jakarta/ Bogor

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


Planologi Kehutanan


DKI Jakarta/ Bogor

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


SASARAN UTAMA

ANTARA

6

7

8

9

10

Pelaksana

5

Penanggungjawab

4

Sumber Biaya

3

Biaya (Rp)

2

18

19

20

21

22

70,000

APBN

BID. KPK


Koordinasi JanuariDKI Jakarta dengan PHKA Desember

24,000

APBN

BID. KPK



70,000

APBN

BID. KPK

Eli Sugianto, S.Hut

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Ket

Materi

Lokasi

MASALAH

14

15

16

17

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

11 12 13


1

Mengidentifikasi kondisi penyuluh Terdapat 204 Penyuluh 1. kehutanan yang kehutanan pusat di berada di UPT PHKA UPT PHKA belum Koordinasi dengan semua difungsikan sebagaimana mestinya 2. PHKA tentang Pendayagunaan Penyuluh Kehutanan

Penyuluh Kehutanan di UPT PHKA belum semua difungsikan sebagaimana mestinya

2

Identifikasi pelaku usaha bidang PHKA

Mengidentifikasi pelaku usaha bidang PHKA


3






Media cetak dengan judul : Pemberdayaan 1. Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan

2.

Media elektronik Bidang PHKA

Materi penyuluhan tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan belum ada Materi Penyuluhan elektronik BidangPHKA belum ada

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Identifikasi

-

-

-

-

-

-

-

-

V

PHKA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Identifikasi


JanuariFebruari

JanuariFebruari

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

PHKA

Pengumpulan data/Hunting Materi dan MaretDKI Jakarta Penyusunan Desember Materi Penyuluhan

40,000

APBN

Ir. Ryke Liliek SS, Ir. Endang DH, MM, BID.PPK Ernita MT, S.Hut, Eli Sugianto, S.Hut

40,000

APBN

BID.PPK


60,000

APBN

BID. KPK


V

V

V

V

V

PHKA


V

V

V

V

V

KBR, HKm, HR, HD

Pengumpulan Januaridata dan DKI Jakarta Desember analisis





V

V

V

V

IKHTIAR

SASARAN UTAMA

ANTARA

2

Diperlukan Pedoman Pendampingan HKm dan HD

Menyusun pedoman pendampingan HKm dan HD

Belum adanya Pedoman Pendampingan HKm dan HD

3





Menyusun karya tulis Materi penyuluhann 1. di bidang BP DAS PS (5 bidang BP DAS PS judul) masih kurang


Penyusunan Materi Penyuluhan cetak 2. dengan judul : Budidaya Nilam

Materi penyuluhan tentang Budidaya Nilam belum ada

Diperlukan Materi Penyusunan Materi Materi Penyuluhan 3.3. Penyuluhan elektronik 3. Penyuluhan elektronik elektronik Bidang BP Bidang BP DAS PS Bidang BP DAS PS DAS PS belum ada

V

V

V

6

V

V

V

7

V

V

V

8

V

V

V

9

V

V

V

10

V

V

V

11 12 13

V

V

V

V

V

V

Pelaksana

5

Penanggungjawab

4

Sumber Biaya

3

Biaya (Rp)

2

18

19

20

21

22

40,000

APBN

BID. PPK


BP DAS PS

Pengumpulan data/Hunting Materi dan JanuariDKI Jakarta Penyusunan Desember Materi Penyuluhan

30,000

APBN

BID.PPK


BP DAS PS


120,000

APBN

BID.PPK


40,000

APBN

BID.PPK


70,000

APBN BID. BPM

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Ket

Materi

Lokasi

MASALAH

15

16

17

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

V

V

V

14

HKm, HD

Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan JanuariDKI Jakarta Materi/ Desember Pedoman Pendampingan HKm dan HD

V

V

V

V

V

V

V

V

V

BP DAS PS


V

V

V

V

V

V

V

V

Identifikasi


IKHTIAR


Diperlukan informasi Identifikasi kemitraan tentang Pelaku Utama Pelaku Utama dan Pelaku dan Pelaku Usaha Usaha Sektor Kehutanan Sektor Kehutanan


V

2




V

PKA Bidang BUK IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

Identifikasi


98,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BUK

SASARAN

4

5

Meningkatkan pengembangan materi penyuluhan bidang BUK dalam bentuk media cetak dan elektronik :


3






Penyusunan Materi Materi Penyuluhan 2. Penyuluhan elektronik elektronik Bidang BUK bidang BUK belum ada

V

V

6

V

7

V

8

V

9

V

10

V

11 12 13

V

V

14

15

16

17

V

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Materi

Lokasi

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

Ket

18

19

20

21

22

IKHTIAR

BUK


70,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK


64,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK

V

V

V

V

V

V

V

V

BUK


Inventarisasi Data dan Diperlukan Data dan Belum tersedianya Informasi Potensi SDA Informasi Potensi SDA dan Data dan Informasi SDH dan SDH Potensi SDA dan SDH

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-


DKI Jakarta/ PM

JanuariDesember

100,280

APBN

BID.PPK

SUBBAGTU/PKA

2

Menyiapkan dan Diperlukan Programa menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2014 Nasional Tahun 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Programa


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

97,680

APBN

BID.PPK

PKA

3

Diperlukan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Rencana Kerja

PM

BID.PPK

PKA

Tupoksi PK

V

Planologi Kehutanan/ PHKA/ BP DAS PS/ BUK

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA


Menyusun Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan Tahun 2013


Januari

-



1

Perlu adanya data tentang kebutuhan materi penuluha dalam bentuk media cetak



-

-

-

-

-

-

-

-


DKI Jakarta/ PM

JanuariDesember

60,030

APBN

SASARAN

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17


DKI Jakarta/ PM

JanuariDesember

-

-

-

-

-

-

-

-

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V

KUP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Lomba PKA Wana Lestari

Pelaksana

5

Penanggungjawab

2

4 Belum tersedianya data tentang kebutuhan materi penuluha dalam bentuk media elektronik

Waktu

3

Identifikasi, inventarisasi Perlu adanya data kebutuhan materi, dan tentang kebutuhan penyusunan serta materi penuluha dalam pembuatan materi dalam bentuk media rangka Pengembangan elektronik Materi Media Elektronik

Kegiatan/ Metode

Lokasi

2

Materi

Petugas

1

MASALAH


TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

Ket

18

19

20

21

22

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

47,280


3

Diperlukannya materi peyuluhan dalam bentuk audio visual

Sukses Story 2. Pemenang Lomba PKA Terbatasnya materi Wana Lestari peyuluhan dalam bentuk audio visual 3. Sukses Story KMDM

150,000



JanuariDesember

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KMDM

V

V

V

V

V

V

V

V

V

SPKP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Hutan Rakyat

150,000

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Budidaya Karet

82,230

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Hutan Rakyat

4. Sutera Alam

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Sutera Alam

5. Aneka Usaha HHBK

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Aneka Usaha HHBK

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

4. Sukses Story SPKP 5.


150,000 150,000


Penyusunan Materi Penyuluhan dalam bentuk Media Cetak : 1. Budidaya Karet

4

5

Diperlukannya materi penyuluhan kehutanan 2. Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan dalam bentuk media cetak bagi Penyuluh 3. Hutan Rakyat Kehutanan

Diperlukan pemberian apresiasi bagi aparatur, masyarakat dan instansi peduli kehutanan

Mempersiapkan dan melaksanakan penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Tahun 2013

Terbatasnya materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak

-


89,030 72,030

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

APBN

BID.BPM


72,030 72,030


JanuariAgustus

746,780

SASARAN

7

8

9

10

-

V

V

V

V

V

V

V

V

14

15

16

17

V

-

Temu Karya

DKI Jakarta

JanuariAgustus

11 12 13

Pelaksana

6

Penanggungjawab

5

Kegiatan/ Metode

Waktu

4

Materi

Petugas

3

Tokoh Masyarakat

2

MASALAH


1

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Lokasi


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

Ket

18

19

20

21

22

1,656,660

APBN

BID.KPK


6



7




-

-

-

-

-

-

-

-

V

UPPK

Temu Karya

Jawa Timur

JanuariAgustus

338,730

APBN

BID.BPM


8




V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

Jambore

DI Yogyakarta

Mei

3,585,180

APBN

BID.KPK


9

Diperlukan identifikasi Identifikasi dan dan inventarisasi KIM Inventarisasi Lokasi KIM


V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

Kampanye

PM

JanuariDesember

69,180

APBN

BID.PKP

SUBBID.MMPK/ PKA


V

V

V

V

V

V

V

V

V

KIM

Kampanye

PM

JanuariDesember

390,180

APBN

BID.PKP

SUBBID.MMPK/ PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

HKm/HD

Pelatihan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

314,930

APBN

BID.KPK

SUBBID.KPKPNS/ PKA


-

-

-

-

-

-

-

-

V

Programa Penyuluhan

Bimbingan Teknis

15 Lokasi

JanuariDesember

843,530

APBN

BID.PPK

SUBBID.>PPK/PKA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

UPPK

Bimbingan Teknis

19 Lokasi

JanuariDesember

217,780

APBN

BID.BPM


V


Sosialisasi

33 Provinsi

JanuariDesember

-

-

PKA

PKA

10



11



12

Menyiapkan dan Terdapatnya Pedoman melaksanakan Bimbingan Penyusunan Programa Teknis Penyusunan Penyuluhan Kehutanan Programa Penyuluhan Kehutanan

13




14

Penyampaian informasi kegiatan penyuluhan kehutanan belum optimal

Menyebarkan informasi/sosialisasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan


V

V

V

V

V

V

V

V


IKHTIAR

SASARAN UTAMA

ANTARA

Penanggungjawab

Pelaksana

JanuariDesember

1,099,960

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

JanuariDesember

1,180,370

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

-

V

-


Bogor

-

-

V

-


Makassar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tokoh Masyarakat

-

Komoditas Kehutanan Bidang Kehutanan (AUK) Kelompok/Lembaga Pemerhati Kehutanan Generasi Muda 10

Petugas

JanuariDesember

9


PKA

DKI Jakarta/ Bogor

8




7

2.

APBN

Hasil Litbang

6

Wilayah Barat di Bogor

100,000

V

5

1.

22

17

4


Sumber Biaya

16


21

16

3

Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh kehutanan Pusat dan Daerah

20

15

MASALAH


19

14

TUJUAN


18

Kegiatan/ Metode

Waktu

15

2 Terdapatnya Forum Komunikasi Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh Kehutanan (FKPWP)

Ket

Materi

Lokasi

1

KEADAAN


NO.

Biaya (Rp)


Pelaku Utama

11 12 13

17




V

V

V

V

V

V

V

V

V

IPKINDO/HPHA

Pembinaan/ MUNAS

DKI Jakarta/ JanuariDI Desember Yogyakarta

91,762

APBN

BID. KPK


18




V

V

V

V

V

V

V

V

V

PKSM

Pembinaan/ RAKERNAS

DKI Jakarta/ JanuariDI Desember Yogyakarta

91,762

APBN

BID. KPK



Masih terbatany PKS Memfasilitasi PKSM (calon Da'i Penyelenggaraan Penyebar Informasi) Pembekalan PKSM (Calon Bidang Pembangunan Da’i Penyebar Informasi) Kehutanan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pendampingan/ Teknis Kegiatan

Pelatihan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

260,430

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Evaluasi Penyuluhan Kehutanan

Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-


Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-

19

APBN

BID. KPK


-

PKA

BID.PPK/BID.KPK/ BID.BPM/PKA




1

Menyiapkan dan melaksanakan Monitoring Tugas Pokok Penyuluh dan Evaluasi Penyuluhan kehutanan melakukan Kehutanan Pemantauan, Evaluasi Menyusun Laporan dan Pelaporan Kegiatan Penyuluh Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

PKA

Tupoksi PK

PKA

4. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1


Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar KPH Model :



SASARAN UTAMA

ANTARA

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

20

21

22

1,000,000

APBN

BID.BPM


JanuariDesember

250,000

APBN

BID.BPM


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Penyusunan Draft

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Programa Penyuluhan

Penyusunan Draft

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

V

-


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

80,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

-

V

-


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

80,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

V

V

V

SKKNI


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

160,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

-

-

V

Pemberdayaan Masyarakat


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

PKA

15

16

17

V


Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

V

V


Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

V

V

V

KIM

Penyusunan Draft

V

V

V

V

KMDM

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

10

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

Memfasilitasi Model Pembangunan 2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender


Petugas

Waktu

19

Lokasi


18

14

3 Memfasilitasi 1. Pemberdayaan Masyarakat

Tokoh Masyarakat

2

Kegiatan/ Metode

MASALAH


1

Ket

Materi

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Biaya (Rp)


Pelaku Utama

11 12 13


2


1. Juklak tentang KIM

Beberapa Kebijakan Penyuluhan Kehutanan yang ada 2. Juklak tentang KMDM perlu disempurnakan Juklak tentang 3. Programa Penyuluhan Kehutanan



3


Juklak tentang 1. Indikator Kinerja Penyuluh Kehutanan Juklak tentang 2. Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan 3.

4





5. PENGEMBANGAN PROFESI


IKHTIAR

SASARAN UTAMA

ANTARA

6

7

8

9

10

Pelaksana

5

Penanggungjawab

4

Sumber Biaya

3

Biaya (Rp)

2

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Materi

Lokasi

MASALAH

Ket

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Planologi Kehutanan/ PHKA/ BP DAS PS/ BUK/ Pemberdayaan


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

120,000

Seminar/ Lokakarya

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

45,000

Lomba PKA Wana Lestari

Penyusunan Pedoman

DKI Jakarta/ Bogor

Januari

111,640

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

11 12 13

1


Terbatasnya Menyusun materi Majalah materi/artikel bagi Kenari Majalah Kenari

2


Mengikuti Seminar/Loka Karya (Lokakarya Penulisan Karya Tulis Ilmiah)


-

-

-

-

-

-

-

-

V

3


Menyusun Pedoman Pedoman yang ada Penilaian Lomba PKA perlu disempurnakan Wana Lestari Tahun 2013

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

APBN BID. BPM SUBBID.BKM/PKA

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

APBN BID. BPM SUBBID.BKM/PKA


Form 1


Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

Ket

17

18

19

20

21

70,000

APBN

BID. KPK


JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK


14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariFebruari

V

V

V

V

V

V

V

V

V


Petugas

MASALAH

Tokoh Masyarakat

TUJUAN


KEADAAN


NO.



Waktu


Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA

11 12 13


Mengidentifikasi Penyebaran Penyuluh Terbentuknya KPH Model di beberapa lokasi kehutanan pada Lokasi KPH Model

2


Belum adanya data Mengidentifikasi kegiatan kegiatan pendampingan pendampingan dan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat pada KPH pada KPH Model Model

3




4




Media Cetak dengan judul : Pemberdayaan 1. Masyarakat pada KPH Model

Materi penyuluhan tentang Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Model belum ada


Diperlukan Materi

4.2. Penyuluhan elektronik Bidang Planologi

2.


Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik Bidang Planologi Planologi belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


KPH Model

MaretDesember

70,000

APBN

BID. BPM


V


DKI Jakarta/ Bogor

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


IKHTIAR

V


DKI Jakarta/ Bogor

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK


IKHTIAR

IKHTIAR

SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Sumber Biaya


1


Biaya (Rp)

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

17

18

19

20

21


1


1.

2.

Mengidentifikasi kondisi penyuluh kehutanan yang berada di UPT Penyuluh Kehutanan di PHKA UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana Koordinasi dengan mestinya PHKA tentang Pendayagunaan Penyuluh Kehutanan

2

Identifikasi pelaku usaha Mengidentifikasi pelaku usaha bidang PHKA bidang PHKA

3





-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V



DKI Jakarta


JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang PHKA/ IKHTIAR Ernita MT, S.Hut

JanuariDesember

24,000

APBN

BID. KPK


JanuariFebruari

70,000

APBN

BID. KPK

Eli Sugianto, S.Hut

Terbatasnya materi Meningkatkan penyuluhan kehutanan Pengembangan Materi bidang PHKA dalam Penyuluhan Kehutanan bentuk media cetak dan media cetak dan elektronik: elektronik Media cetak dengan judul : Pemberdayaan 1. Masyarakat Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan

2.


Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik BidangPHKA PHKA belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK



DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK



JanuariDesember

60,000

APBN

BID. KPK


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V





V

V

V

IKHTIAR

SASARAN

4

5

2

Diperlukan Pedoman Belum adanya Pedoman Menyusun pedoman Pendampingan HKm dan Pendampingan HKm dan pendampingan HKm dan HD HD HD

3



V

6

V

7

V

8

V

9

V

10

V

V

17

18

19

20

21

40,000

APBN

BID. PPK


JanuariDesember

30,000

APBN

BID.PPK


DKI Jakarta

JanuariDesember

120,000

APBN

BID.PPK


DKI Jakarta

MaretDesember

40,000

APBN

BID.PPK



JanuariDesember

70,000

APBN

BID. BPM

PKA Bidang BUK

14

15

16

V

Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi/ Pedoman Pendampingan HKm dan HD

DKI Jakarta

JanuariDesember

V


DKI Jakarta

V

Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi Penyuluhan Pengumpulan data/Hunting Materi dan Penyusunan Materi Penyuluhan

11 12 13

V

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Waktu


1

Ket


Lokasi

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA



Menyusun karya tulis di Materi penyuluhann 1. bidang BP DAS PS (5 bidang BP DAS PS masih judul) kurang


Penyusunan Materi Materi penyuluhan Penyuluhan cetak 2. tentang Budidaya Nilam dengan judul : Budidaya belum ada Nilam

Diperlukan Materi 3.3. Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS

Penyusunan Materi 3. Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

IKHTIAR


Diperlukan informasi Identifikasi kemitraan tentang Pelaku Utama Pelaku Utama dan Pelaku dan Pelaku Usaha Sektor Usaha Sektor Kehutanan Kehutanan

2



IKHTIAR V

V

V

V

V

V

V

V


JanuariDesember

98,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BUK

SASARAN

6

7

8

9

10

11 12 13

Pelaksana

5

Penanggungjawab

3

4

Sumber Biaya

3


Ket

17

18

19

20

21

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK


Waktu

2

Petugas

1

MASALAH


TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA

14

15

16


DKI Jakarta

JanuariDesember

70,000


DKI Jakarta

JanuariDesember

64,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK






Penyusunan Materi 2. Penyuluhan elektronik bidang BUK


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IKHTIAR

V. SESUAI TUGAS POKOK PENYULUH KEHUTANAN 1. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN : Kegiatan DIPA Pusluh 2013 Kegiatan DIPA Pusluh 2014

1

Diperlukan Data dan Informasi Potensi SDA dan SDH

Inventarisasi Data dan Informasi Potensi SDA dan SDH

Belum tersedianya Data dan Informasi Potensi SDA dan SDH

V

V

V

V

V

V

V

V

V


JanuariDesember

100,280

APBN

BID.PPK

SUBBAGTU/PKA

2



-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pengumpulan DKI Jakarta/ data dan analisis Bogor

JanuariDesember

154,300

APBN

BID.PPK

PKA

3


-

-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariFebruari

PM

BID.PPK

PKA

Tupoksi PK


-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariDesember

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA


-


1

Perlu adanya data tentang kebutuhan materi penyuluhan dalam bentuk media cetak


60,030

SASARAN

4

5

2


6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengumpulan DKI Jakarta/ V data dan analisis PM

JanuariDesember

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

150,000

V

V

V

V

V

V

V

V

V

150,000

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

47,280

Pelaksana

3

Identifikasi, inventarisasi kebutuhan materi, dan Perlu adanya data penyusunan serta tentang kebutuhan materi penuluha dalam pembuatan materi dalam bentuk media elektronik rangka Pengembangan Materi Media Elektronik

Penanggungjawab

2

Sumber Biaya


1


Biaya (Rp)

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

18

19

20

21

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA


APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA


3

Sukses Story Pemenang Diperlukannya materi Terbatasnya materi 2. Lomba PKA Wana peyuluhan dalam bentuk peyuluhan dalam bentuk Lestari audio visual audio visual 3. Sukses Story KMDM 4. Sukses Story SPKP 5.

4

Diperlukannya materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak bagi Penyuluh Kehutanan




JanuariDesember

150,000 150,000

Penyusunan Materi Penyuluhan dalam bentuk Media Cetak : 1.

Metode Penyuluhan Kehutanan

2.

Sukses Story Penyuluhan Kehutanan

Terbatasnya materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak

3. Aren


5


Mempersiapkan dan melaksanakan penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2014

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

6



-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Temu Karya

7




-

-

-

-

-

-

-

-

V

Temu Karya

48,010 DKI Jakarta

JanuariDesember

46,750

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA


46,750

JanuariAgustus

982,850

APBN

BID.BPM



DKI Jakarta

JanuariAgustus

2,150,380

APBN

BID.KPK



Jawa Timur

JanuariAgustus

338,730

APBN

BID.BPM



SASARAN

4

14

15

16

Ket

17

18

19

20

21

438,700

APBN

BID.BPM



3,585,180

APBN

BID.KPK


69,180

APBN

BID.PKP

SUBBID.MMPK/ PKA

APBN

BID.PKP

SUBBID.BUM/ PKA

5

6

7

8

9

10

Temu Teknis bagi Diperlukan Temu Teknis Mempersiapkan dan Penyuluh Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan melaksanakan Temu Teknis Pendamping Penyuluh Kehutanan Pendamping Pemberdayaan Pendamping Pemberdayaan Masyarakat di KPH dan Pemberdayaan Masyarakat di KPH dan Masyarakat di KPH dan KTH KTH Responsif Gender Responsif Gender KTH Responsif Gender belum pernah dilaksanakan

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Temu Karya

PM

Januari-Juni

8




V

V

V

V

V

V

V

V

V

Jambore

DI Yogyakarta

Mei

9


Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi KIM


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kampanye

PM

JanuariDesember

10




623,870

11



12

Terdapatnya Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

Menyiapkan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan


13




V

V

V

V

V

V

V

14

Menyebarkan Penyampaian informasi informasi/sosialisasi kegiatan penyuluhan kegiatan Penyuluhan kehutanan belum optimal Kehutanan


V

V

V

V

V

V

V

15


-

Mengembangkan Forum Komunikasi Peneliti, Terbatasnya fasilitasi Widyaiswara dan Penyuluh pengembangan FKPWP Kehutanan (FKPWP)

11 12 13

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Sumber Biaya


1


Biaya (Rp)

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kampanye

PM

JanuariDesember

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pelatihan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

314,930

APBN

BID.KPK

SUBBID.KPKPNS/ PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Bimbingan Teknis

15 Lokasi

JanuariDesember

843,530

APBN

BID.PPK

SUBBID.PPK/PKA

V

V

Bimbingan Teknis

19 Lokasi

JanuariDesember

251,850

APBN

BID.BPM


V

V

Sosialisasi

33 Provinsi

JanuariDesember

-

-

PKA

PKA

V


APBN


-

-

-

-

-

-

-

-



IKHTIAR DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

PM

PKA

SASARAN

16


1. Wilayah Barat di Bogor 2.


7

8

9

10

11 12 13

Pelaksana

6

Penanggungjawab

5

Sumber Biaya

4


Biaya (Rp)

3 Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh kehutanan Pusat dan Daerah

Petugas

2

MASALAH


1

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

14

15

16

17

18

19

20

21 Kegiatan DIPA Pusluh 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

V


Bogor

JanuariDesember

1,099,960

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

V


Makassar

JanuariDesember

1,180,370

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembinaan/ MUNAS


JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK



Ket

17

Memfasilitasi Diperlukan fasilitasi Pengembangan dalam pengembangan organisasi profesi/HPHA IPKINDO/HPHA

18




V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembinaan/ RAKERNAS


JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK


19



Masih terbatany PKS PKSM (calon Da'i Penyebar Informasi) Bidang Pembangunan Kehutanan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pelatihan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

260,430

APBN

BID. KPK



1



-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-

-

PKA

PKA


-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Laporan

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

-

-

PKA

PKA

Tupoksi PK

4. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN

1


Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar KPH Model : 1.

Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

1,000,000

APBN

BID.BPM



SASARAN

1

Memfasilitasi 3 Pemberdayaan Masyarakat

2


Memfasilitasi Model Pembangunan 2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender

Belum adanya Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar KPH 4


5

6

7

8

9

10

11 12 13

V

V

V

V

V

V

V

V

14

15

16

17

V

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

500,000

Reg. I-IV

JanuariDesember

250,000

Pelaksana

Penanggungjawab

Sumber Biaya


Biaya (Rp)

Petugas

MASALAH


TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

18

19

20

APBN

BID.BPM


APBN

BID.BPM


Ket

Kegiatan DIPA Pusluh 2014 21


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Fasilitasi Kegiatan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Draft

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Draft

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Draft

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

JanuariDesember

117,500

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA


JanuariDesember

105,500

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Kegiatan DIPA Pusluh 2014 Kegiatan DIPA Pusluh 2014


2




Juklak tentang 3. Programa Penyuluhan Kehutanan Membantu menyusun Draft Peraturan Terkait Penyuluhan Kehutanan : 1. Draft Permenhut tentang Mekanisme Kerja

3


2. Draft Permenhut tentang Tata Hubungan Beberapa peraturan Kerja Penyuluhan terkait Penyuluhan Kehutanan Kehutanan belum ada

-

-

-

-

-

-

-

-

V


-

-

-

-

-

-

-

-

V


-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Draft Juknis

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

105,500

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

V

V

V

V

V

V

V

V

V


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

160,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

-

-

-

-

-

-

-

-

V


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

40,000

APBN

BID. PPK

PKA

3. Draft Juknis PKSM

3.

4




5. PENGEMBANGAN PROFESI


IKHTIAR

SASARAN

16

6

7

8

9

10

11 12 13

V

V

V

V

V

V

V

V

V


DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

1



2


Mengikuti Seminar/Loka Terbatasnya kegiatan Karya (Lokakarya Penulisan seminar/lokakarya bagi Karya Tulis Ilmiah) PK PNS

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Seminar/ Lokakarya

DKI Jakarta/ Bogor

JanuariDesember

3


Menyusun Pedoman Pedoman yang ada perlu Penilaian Lomba PKA Wana disempurnakan Lestari Tahun 2013

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Pedoman

DKI Jakarta/ Bogor

Januari

Pelaksana

15

5

Penanggungjawab

14

4 Terbatasnya materi/artikel bagi Majalah Kenari

Sumber Biaya

3

Petugas

2

Tokoh Masyarakat

1

MASALAH


TUJUAN


KEADAAN


NO.


Biaya (Rp)


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

17

18

19

20

21

180,000

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA

45,000

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA

PM


Form 1


Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

Ket

17

18

19

20

21

25,000

APBN

BID. KPK


JanuariFebruari

25,000

APBN

BID. KPK


MaretDesember

25,000

APBN

BID. BPM


14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariFebruari

V

V

V

V

V

V

V

V

V


Petugas

MASALAH

Tokoh Masyarakat

TUJUAN


KEADAAN


NO.



Waktu


Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA

11 12 13


Belum adanya data Mengidentifikasi Penyebaran Terbentuknya KPH tentang Penyebaran Penyuluh kehutanan pada Model di beberapa lokasi Penyuluh Kehutanan di Lokasi KPH Model lokasi KPH Model

2




3




4




Diperlukan materi penyuluhan berkaitan 4.1. dengan Tata Batas Kawasan Hutan

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik 4.2. Bidang Planologi berkaitan dengan Tata Batas Kawasan Hutan

1.

Materi penyuluhan Tata Media Cetak Tata Batas Batas Kawasan Hutan Kawasan Hutan belum ada

Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik Bidang Planologi berkaitan 2. Planologi berkaitan dengan Tata Batas dengan Tata Batas Kawasan Hutan Kawasan Hutan belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V


KPH Model

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


DKI Jakarta/ MaretBogor Desember

22,750

APBN

BID.PPK


V



50,000

APBN

BID.PPK


SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Sumber Biaya


1


Biaya (Rp)

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

17

18

19

20

21

II. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 1. 1.


2.

Mengidentifikasi kondisi penyuluh kehutanan yang berada di UPT Penyuluh Kehutanan di PHKA UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana Pembinaan mestinya "Kefungsionalan" Penyuluh Kehutanan pada UPT PHKA



Diperlukan materi 2.1. penyuluhan berkaitan dengan Kebakaran Hutan

Media cetak berkaitan 1. dengan Kebakaran Hutan

Materi penyuluhan berkaitan dengan Kebakaran Hutan belum ada


Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik BidangPHKA 2. PHKA berkaitan dengan berkaitan dengan Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan

2.


-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariFebruari

50,000

APBN

BID. KPK


-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pembinaan Penyuluh DKI Jakarta Kehutanan pada UPT PHKA

JanuariDesember

60,000

APBN

BID. KPK


IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


DKI Jakarta

MaretDesember

22,750

APBN

BID.PPK

Ir. Ryke Liliek SS, Ir. Endang DH, MM, Ernita MT, S.Hut,


DKI Jakarta

MaretDesember

50,000

APBN

BID.PPK

Ir. Ryke Liliek SS, Ir. Endang DH, MM, Ernita MT, S.Hut


JanuariDesember

50,000

APBN

BID. KPK


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


Belum adanya telaahan tentang Peran Penyuluh Kehutanan dalam kegiatan KBR, HKm, HR dan HD

Telaahan Penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat (kegiatan KBR, HKM, HR dan HD)

2


Terbatasnya materi Menigkatkan pengembangan penyuluhan kehutanan materi penyuluhan cetak dan bidang BP DAS PS dalam elektronik : bentuk media cetak dan elektronik


V

V

V

IKHTIAR

SASARAN

4

5

2.1.

2.2.

Diperlukan materi 2. penyuluhan tentang Aren

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS tentang Aren

3.

Penyusunan Materi Penyuluhan cetak dengan judul : Aren

Penyusunan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS tentang Aren

Materi penyuluhan tentang Aren perlu diperbaharui

Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS belum ada tentang Aren

V

6

V

7

V

8

V

9

V

10

V

V

17

18

19

20

21

APBN

BID.PPK


14

15

16

V


DKI Jakarta

JanuariDesember


DKI Jakarta

MaretDesember

50,000

APBN

BID.PPK


11 12 13

V

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Ket

Waktu


1


Lokasi

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

182,000

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V


JanuariDesember

70,000

APBN

BID. BPM

PKA Bidang BUK


V

V

V

V

V

V

V

V

V


JanuariDesember

98,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BUK


Diperlukan informasi Identifikasi kemitraan Pelaku tentang Pelaku Utama Utama dan Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Sektor Sektor Kehutanan Kehutanan

2


3



Diperlukan materi 3.1. penyuluhan berkaitan dengan Kemitraan

1.

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik 3.2. Bidang BUK berkaitan dengan Kemitraan

Penyusunan Materi Penyuluhan elektronik 2. bidang BUK berkaitan dengan Kemitraan

Media cetak berkaitan dengan Kemitraan


Materi penyuluhan berkaitan dengan Kemitraan belum ada

Materi Penyuluhan elektronik Bidang BUK berkaitan dengan Kemitraan belum ada

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


DKI Jakarta

JanuariDesember

22,750

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK

V


DKI Jakarta/ JanuariBogor Desember

50,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK

IKHTIAR

SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Sumber Biaya


1


Biaya (Rp)

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

19

20

21

V. SESUAI TUGAS POKOK PENYULUH KEHUTANAN 1. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN : 1.



-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengumpulan DKI Jakarta/ JanuariV data dan analisis Bogor Desember

2.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

V


JanuariMaret

154,300

-

APBN

BID.PPK

PKA/SB PPK


PM

BID.PPK

PKA

Tupoksi PK


1.




-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pengumpulan DKI Jakarta/ Januaridata dan analisis PM Desember

50,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

2.

Perlu adanya data tentang kebutuhan materi penuluha dalam bentuk media elektronik

Identifikasi, inventarisasi kebutuhan materi, dan penyusunan serta pembuatan materi dalam rangka Pengembangan Materi Media Elektronik


-

-

-

-

-

-

-

-

V

Pengumpulan DKI Jakarta/ Januaridata dan analisis PM Desember

50,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

3.

Penyusunan Materi Penyuluhan Audio visual Diperlukannya materi peyuluhan dalam bentuk tentang Sukses Story Kegiatan Penyuluhan audio visual Kehutanan

160,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

4.



-

968,850

APBN

BID.BPM




-

5.

Terbatasnya materi peyuluhan dalam bentuk audio visual

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


PM/ JanuariDKI Jakarta/ Desember Bogor


Temu Karya

DKI Jakarta

JanuariAgustus

JanuariAgustus

2,381,680

APBN

BID.KPK


IKHTIAR


SASARAN

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

438,700

APBN

BID.BPM


JanuariDesember

60,000

APBN

BID.BPM


JanuariDesember

150,000

APBN

BID.BPM


-

-

-

-

-

-

V

Temu Karya

DIY

JanuariMaret

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kampanye

PM

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kampanye

PM

7..


Identifikasi dan Inventarisasi Belum adanya data Lokasi KIM rencana lokasi KIM

Petugas

-

Tokoh Masyarakat

-

Mempersiapkan dan melaksanakan Temu Karya Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat

Komoditas Kehutanan Bidang Kehutanan (AUK) Kelompok/Lembaga Pemerhati Kehutanan Generasi Muda 10


9

6..


21

8

3

9.

20

7

2 Diperlukan Temu Teknis bagi Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat

Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam di Daerah, 4 regional

19

16

6

1

Diperlukan koodinasi dalam pelaksanaan KIM Pusat dan Daerah

18

15

5

TUJUAN

8.

17

14

4 Temu Karya bagi Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat belum pernah dilaksanakan

KEADAAN

Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam di Pusat, 2 paket

Ket

MASALAH


NO.


Waktu


Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA

11 12 13


Menyiapkan dan melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan




V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kampanye

PM

JanuariDesember

50,000

APBN

BID.BPM


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bimbingan Teknis

19 Lokasi

JanuariDesember

251,850

APBN

BID.BPM


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembinaan Pembangunan UPPK

32 Provinsi

JanuariDesember

192,000

APBN

BID.BPM


-

-

-

-

-

-

-

-

V


PM

APBN


PKA

10.


11.

Terbatasnya Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Pembinaan dan dan Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas bagi Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan PNS Penyuluh Kehutanan PNS PNS

-

-

-

-

-

-

-

-

V


15 Provinsi

JanuariDesember

1,125,000

APBN

BID.KPK

SUBBID.KPK PNS/PKA

12.

Diperlukan fasilitasi Terbatasnya fasilitasi Memfasilitasi Pengembangan dalam pengembangan pengembangan orgaisai IPKINDO/HPHA organisasi profesi/HPHA profesi/HPHA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembinaan/ MUNAS

DKI Jakarta

JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK




IKHTIAR


SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Sumber Biaya


1

Petugas

MASALAH

Tokoh Masyarakat

TUJUAN


KEADAAN


NO.


Biaya (Rp)


Pelaku Utama

Waktu

ANTARA

Lokasi

UTAMA

Ket

17

18

19

20

21

13.

Perlu adanya data tentang PKS

Pembinaan dan Inventaris PKS

Belum adanya data yang up to date tentang PKS

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pembinaan/ Inventaris

DKI Jakarta

JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK


14.

Perlu adanya Temu Teknis bagi PKSM

Memfasilitasi Penyelenggaraan Temu Teknis bagi PKSM

Terbatasnya fasilitasi Temu Teknis PKSM

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Temu Teknis


260,430

APBN

BID. KPK


-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Laporan


-

-

PKA

PKA



1.



-


-

Tupoksi PK -

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Laporan


-

-

PKA

PKA

4. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar KPH Model :

1.

2.

Diperlukan Pengembangan Model Memfasilitasi Pemberdayaan 1.1. Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan Masyarakat 20 lokasi sekitar KPH

Diperlukan Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender

Kegiatan DIPA Pusluh 2014 Belum adanya Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar KPH

1,000,000 V

V

V

V

V

V

V

V

V

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

APBN

1.2. Lokasi Baru, 10 lokasi

500,000

Memfasilitasi Model Pembangunan 2.1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender, 10 lokasi

250,000


Belum adanya Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

BID.BPM


BID.BPM


Kegiatan DIPA Pusluh 2013 Kegiatan DIPA Pusluh 2014 Kegiatan DIPA Pusluh 2013

APBN 250,000


SASARAN

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

17

18

19

20

21

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA


40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA


40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

14

15

16

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Draft


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Draft

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Draft

Petugas

3

Tokoh Masyarakat

2

MASALAH


1

Ket

TUJUAN


KEADAAN


NO.


Waktu


Pelaku Utama

Biaya (Rp)

ANTARA

Lokasi

UTAMA


3.





Kegiatan DIPA Pusluh 2013 dilanjutkan di 2014


3.


1.

Penyusunan Pengembangan Metode Penyuluhan Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan DKI Jakarta/ JanuariDraft Peraturan Bogor Desember

189,260

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

2.

Succes Story Penyuluhan kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan DKI Jakarta/ JanuariDraft Peraturan Bogor Desember

182,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

3.

Beberapa peraturan Draft Mekanisme Kerja terkait Penyuluhan Penyuluhan Kehutanan Kehutanan belum ada

246,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

240,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

135,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

135,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

4.

5.

6.

Draft Tata Hubungan Kerja Penyuluhan Kehutanan Draft Juknis Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta Draft Juknis Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan DKI Jakarta/ JanuariDraft Pedoman Bogor Desember

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan DKI Jakarta/ Draft Pedoman Bogor

-

-

-

-

-

-

-

-

V


-

-

-

-

-

-

-

-

V


DKI Jakarta/ Bogor DKI Jakarta/ Bogor DKI Jakarta/ Bogor






V

V

V

V

V

V

V

V

V



394,700

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA


2




-

-

-

-

-

-

-

-

V

Seminar/ Lokakarya


45,000

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

IKHTIAR

Form 2

Ikhtiar/Kegiatan yang dilakukan

Waktu

1

2

3

4

14

15

16


DKI Jakarta

JanuariFebruari

Pelaksana

MASALAH

Penanggungjawab

TUJUAN

Sumber Biaya

KEADAAN

Biaya (Rp)

NO.

Lokasi

RENCANA KEGIATAN UKTUK MENGIKHTIARKAN KEMUDAHAN TAHUN 2014

Ket

17

18

19

20

21

25,000

APBN

BID. KPK


I. BIDANG PLANOLOGI Belum adanya data tentang Mengidentifikasi Penyebaran Penyuluh Penyebaran Penyuluh Kehutanan di kehutanan pada Lokasi KPH Model lokasi KPH Model

1


2

Mengidentifikasi kegiatan Terdapatnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada KPH Model lokasi KPH Model



DKI Jakarta

JanuariFebruari

25,000

APBN

BID. KPK


3





KPH Model

MaretDesember

25,000

APBN

BID. BPM


4




Diperlukan materi

4.1. penyuluhan berkaitan dengan 1. Tata Batas Kawasan Hutan Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang 4.2. Planologi berkaitan dengan Tata Batas Kawasan Hutan

Media Cetak Tata Batas Kawasan Materi penyuluhan Tata Batas Hutan Kawasan Hutan belum ada

Media elektronik Bidang 2. Planologi berkaitan dengan Tata Batas Kawasan Hutan

Materi Penyuluhan elektronik Bidang Planologi berkaitan dengan Tata Batas Kawasan Hutan belum ada

IKHTIAR



22,750

APBN

BID.PPK




50,000

APBN

BID.PPK


JanuariFebruari

50,000

APBN

BID. KPK


JanuariDesember

60,000

APBN

BID. KPK


II. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 1.

2.

Terdapat 204 Penyuluh 1. kehutanan pusat di UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana mestinya 2. Diperlukan materi penyuluhan bidang PHKA dalam bentuk media cetak dan elektronik


Mengidentifikasi kondisi penyuluh kehutanan yang berada Penyuluh Kehutanan di UPT PHKA di UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana Pembinaan "Kefungsionalan" mestinya Penyuluh Kehutanan pada UPT PHKA


1.

Media cetak berkaitan dengan Kebakaran Hutan


DKI Jakarta

Pembinaan Penyuluh Kehutanan pada UPT DKI Jakarta PHKA

IKHTIAR

Terbatasnya materi penyuluhan kehutanan bidang PHKA dalam bentuk media cetak dan elektronik Materi penyuluhan berkaitan dengan Kebakaran Hutan belum ada


DKI Jakarta

MaretDesember

22,750

APBN

BID.PPK


14

15

16

17

Materi Penyuluhan elektronik BidangPHKA berkaitan dengan Kebakaran Hutan

Pelaksana

4

3 Media elektronik Bidang PHKA 2. berkaitan dengan Kebakaran Hutan

Penanggungjawab


Sumber Biaya

2


MASALAH

Biaya (Rp)

1

TUJUAN

Waktu

KEADAAN

Lokasi

NO.

Ket

18

19

20

21 IKHTIAR


DKI Jakarta

MaretDesember

50,000

APBN

BID.PPK



DKI Jakarta

JanuariDesember

50,000

APBN

BID. KPK




2

Diperlukan materi penyuluhann bidang BP DAS Menigkatkan pengembangan materi PS dalam bentuk media cetak penyuluhan cetak dan elektronik : dan elektronik


Diperlukan materi penyuluhan tentang Aren




2.1.


2.1.


Diperlukan Materi Penyusunan Materi Penyuluhan 2.2. Penyuluhan elektronik Bidang 2.2. elektronik Bidang BP DAS PS BP DAS PS tentang Aren tentang Aren


IKHTIAR

DKI Jakarta

JanuariDesember


DKI Jakarta

MaretDesember

50,000

182,000

BID.PPK


APBN

BID.PPK


APBN

IKHTIAR


Diperlukan informasi tentang Identifikasi kemitraan Pelaku Utama Pelaku Utama dan Pelaku dan Pelaku Usaha Sektor Kehutanan Usaha Sektor Kehutanan



DKI Jakarta

JanuariDesember

70,000

APBN

BID. BPM

PKA Bidang BUK

2

Kegiatan HTR perlu Identifikasi Penyebaran Penyuluh pendampingan oleh Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS Kehutanan PNS, PKSM dan pendamping HTR PKS



DKI Jakarta

JanuariDesember

98,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BUK

3



3.2.

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BUK berkaitan dengan Kemitraan

Meningkatkan pengembangan materi Terbatasnya materi penyuluhan penyuluhan bidang BUK dalam bentuk kehutanan bidang BUK dalam bentuk media cetak dan elektronik : media cetak dan elektronik :

1.


Penyusunan Materi Penyuluhan 2. elektronik bidang BUK berkaitan dengan Kemitraan

IKHTIAR



DKI Jakarta

JanuariDesember

22,750

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK




50,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK

-



-


DKI Jakarta

V. SESUAI TUGAS POKOK PENYULUH KEHUTANAN 1. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN : Menyiapkan dan menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2015

1.


2.

Menyusun Rencana Kerja Penyuluh Diperlukan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan Kehutanan Tahun 2014

JanuariMaret

154,300

-

APBN

BID.PPK

PKA/SB PPK


PM

BID.PPK

PKA

Tupoksi PK


Lokasi

Waktu

1

2

3

4

14

15

16

Pelaksana

MASALAH

Penanggungjawab

TUJUAN

Sumber Biaya

KEADAAN

Biaya (Rp)

NO.

Ket

17

18

19

20

21

2. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1.

Identifikasi, inventarisasi kebutuhan Perlu adanya data tentang materi, dan penyusunan serta kebutuhan materi penyuluhan pembuatan materi dalam rangka dalam bentuk media cetak Pengembangan Materi Media Cetak



DKI Jakarta/ JanuariPM Desember

50,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

2.





DKI Jakarta/ JanuariPM Desember

50,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

3.

Diperlukannya materi peyuluhan dalam bentuk audio visual

Penyusunan Materi Penyuluhan Audio Terbatasnya materi peyuluhan visual tentang Sukses Story Kegiatan dalam bentuk audio visual Penyuluhan Kehutanan


PM/ JanuariDKI Jakarta/ Desember Bogor

160,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

4.



-


DKI Jakarta

JanuariAgustus

968,850

APBN

BID.BPM


5.



-

Temu Karya

DKI Jakarta

JanuariAgustus

2,381,680

APBN

BID.KPK


6..

Diperlukan Temu Teknis bagi Mempersiapkan dan melaksanakan Temu Karya Penyuluh Pendamping Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Temu Karya

DIY

JanuariMaret

438,700

APBN

BID.BPM


7..


Kampanye

PM

JanuariDesember

60,000

APBN

BID.BPM


Kampanye

PM

JanuariDesember

150,000

APBN

BID.BPM


Kampanye

PM

JanuariDesember

50,000

APBN

BID.BPM


Bimbingan Teknis

19 Lokasi

JanuariDesember

251,850

APBN

BID.BPM


Pembinaan Pembangunan UPPK

32 Provinsi

JanuariDesember

192,000

APBN

BID.BPM


PM

APBN


PKA

IKHTIAR

APBN

BID.KPK

SUBBID.KPK PNS/PKA


8.

9.



Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi KIM Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam di Pusat, 2 paket Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam di Daerah, 4 regional

Temu Karya bagi Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat belum pernah dilaksanakan Belum adanya data rencana lokasi KIM




10.




11.

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS

Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS

Terbatasnya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas bagi Penyuluh Kehutanan PNS


Pembinaan/

Temu Profesi


15 Provinsi

JanuariDesember

1,125,000

IKHTIAR



Biaya (Rp)

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

17

18

19

20

91,762

APBN

BID. KPK


JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK


Temu Teknis


260,430

APBN

BID. KPK


Penyusunan Laporan


-

-

PKA

PKA

Penyusunan Laporan


TUJUAN

MASALAH


Waktu

1

KEADAAN

Lokasi

NO.

2

3

4

14

15

16

12.




Pembinaan/

MUNAS

DKI Jakarta

JanuariDesember

13.





DKI Jakarta

14.




Ket

21 Kegiatan DIPA Pusluh 2014 Kegiatan DIPA Pusluh 2014

3. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.


Menyiapkan dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan Menyusun Laporan Kegiatan Penyuluh Kehutanan

-

Tupoksi PK -

-

-

PKA

PKA

4. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar KPH Model : 1.


1.1.

Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 20 lokasi


1,000,000 Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember


2.


Memfasilitasi Model Pembangunan Pemberdayaan 2.1. Masyarakat Berbasis Gender, 10 lokasi

APBN

BID.BPM


BID.BPM


500,000

250,000 Belum adanya Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender

Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember


APBN

Kegiatan DIPA Pusluh Kegiatan DIPA Pusluh 2013 Kegiatan DIPA Pusluh 2014 Kegiatan DIPA Pusluh 2013 Kegiatan DIPA Pusluh 2014

250,000

Menyempurnakan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan; 1. Juklak tentang KIM 3.


2. Juklak tentang KMDM

3.

3.



Juklak tentang Programa Penyuluhan Kehutanan

Penyusunan Draft


40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Penyusunan Draft


40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Penyusunan Draft


40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Membantu menyusun Draft Peraturan Beberapa peraturan terkait Terkait Penyuluhan Kehutanan : Penyuluhan Kehutanan belum ada 1.




189,260

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

Kegiatan DIPA Pusluh 2013 dilanjutkan di 2014



Lokasi

Waktu

1

2

3

4

14

15

16


Pelaksana

MASALAH

Penanggungjawab

TUJUAN

Sumber Biaya

KEADAAN

Biaya (Rp)

NO.

Ket

17

18

19

20

21

2.




182,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

3.

Draft Mekanisme Kerja Penyuluhan Kehutanan



246,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

4.

Draft Tata Hubungan Kerja Penyuluhan Kehutanan


DKI Jakarta/ Bogor

240,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

5.

Draft Juknis Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta


DKI Jakarta/ Bogor

135,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

6.

Draft Juknis Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat


DKI Jakarta/ Bogor

135,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA



394,700

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA



45,000

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

IKHTIAR


DKI Jakarta/ Bogor DKI Jakarta/ Bogor DKI Jakarta/ Bogor






2

Mengikuti Seminar/Loka Karya Penyuluh Kehutanan perlu (Lokakarya Penulisan Karya Tulis mengikuti seminar/lokakarya Ilmiah)


Seminar/

Lokakarya

Form 3

MATRIK PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL TAHUN 2014 SASARAN UTAMA

ANTARA

Sumber Biaya

Penanggungjawab

Pelaksana

20

21

22

25,000

APBN

BID. KPK


JanuariFebruari

25,000

APBN

BID. KPK


MaretDesember

25,000

APBN

BID. BPM


15

16

17

V

Identifikasi


DKI Jakarta

JanuariFebruari

V

V

Identifikasi


DKI Jakarta

V

Pendampingan V /Teknis Kegiatan


KPH Model

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

Tokoh Masyarakat

MASALAH

Petugas

14

TUJUAN


Waktu

19

Lokasi

18

Kegiatan/ Metode

KEADAAN


Ket

Materi

NO.


Biaya (Rp)


Pelaku Utama

11 12 13


Belum adanya data Mengidentifikasi Penyebaran Terbentuknya KPH tentang Penyebaran Penyuluh kehutanan pada Model di beberapa lokasi Penyuluh Kehutanan di Lokasi KPH Model lokasi KPH Model

2




3




4




Diperlukan materi penyuluhan berkaitan 4.1. dengan Tata Batas Kawasan Hutan

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik 4.2. Bidang Planologi berkaitan dengan Tata Batas Kawasan Hutan

1.

Materi penyuluhan Tata Media Cetak Tata Batas Batas Kawasan Hutan Kawasan Hutan belum ada

Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik Bidang Planologi berkaitan 2. Planologi berkaitan dengan Tata Batas dengan Tata Batas Kawasan Hutan Kawasan Hutan belum ada

V

V

V

V

V

V

V

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Planologi Kehutanan

Pengumpulan data/Hunting DKI Materi dan MaretJakarta/ Penyusunan Desember Bogor Materi Penyuluhan

22,750

APBN

BID.PPK


Planologi Kehutanan

Pengumpulan data/Hunting DKI Materi dan MaretJakarta/ Penyusunan Desember Bogor Materi Penyuluhan

50,000

APBN

BID.PPK


SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

11 12 13

14

15

16

17

Identifikasi


DKI Jakarta

JanuariFebruari

PHKA

Pembinaan Penyuluh Kehutanan pada UPT PHKA

DKI Jakarta

JanuariDesember

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Materi

Lokasi

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

Ket

18

19

20

21

22

50,000

APBN

BID. KPK


60,000

APBN

BID. KPK


II. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 1. 1.


2.

Mengidentifikasi kondisi penyuluh kehutanan yang berada di UPT Penyuluh Kehutanan di PHKA UPT PHKA belum difungsikan sebagaimana Pembinaan mestinya "Kefungsionalan" Penyuluh Kehutanan pada UPT PHKA




Media cetak berkaitan 1. dengan Kebakaran Hutan

Materi penyuluhan berkaitan dengan Kebakaran Hutan belum ada


Materi Penyuluhan Media elektronik Bidang elektronik BidangPHKA 2. PHKA berkaitan dengan berkaitan dengan Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan

2.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

PHKA


DKI Jakarta

MaretDesember

22,750

APBN

BID.PPK


DKI Jakarta

MaretDesember

50,000

APBN

BID.PPK


DKI Jakarta

JanuariDesember

50,000

APBN

BID. KPK


V

V

V

V

V

V

PHKA


V

V

V

V

V

V

KBR, HKm, HR, HD





2


Terbatasnya materi Menigkatkan pengembangan penyuluhan kehutanan materi penyuluhan cetak dan bidang BP DAS PS dalam elektronik : bentuk media cetak dan elektronik


V

V

V

IKHTIAR

SASARAN

4

5

2.1.

2.2.

Diperlukan materi 2. penyuluhan tentang Aren

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS tentang Aren

3.


Penyusunan Materi Penyuluhan elektronik Bidang BP DAS PS tentang Aren


V

6

V

7

V

8

V

9

V

10

V

V

V

V

18

19

20

21

22

APBN

BID.PPK


14

15

16

17

Aren


DKI Jakarta

JanuariDesember

DKI Jakarta

MaretDesember

50,000

APBN

BID.PPK


Materi

11 12 13

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Waktu


1

Ket

Kegiatan/ Metode

Lokasi

MASALAH

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

182,000

IKHTIAR

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Aren



V

V

V

V

V

V

V

V

V

Identifikasi


DKI Jakarta

JanuariDesember

70,000

APBN

BID. BPM

PKA Bidang BUK


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Identifikasi


DKI Jakarta

JanuariDesember

98,000

APBN

BID. KPK

PKA Bidang BUK

BUK


JanuariDesember

22,750

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK

BUK

Pengumpulan data/Hunting DKI Materi dan JanuariJakarta/ Penyusunan Desember Bogor Materi Penyuluhan

50,000

APBN

BID.PPK

PKA Bidang BUK



Diperlukan informasi Identifikasi kemitraan Pelaku tentang Pelaku Utama Utama dan Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Sektor Sektor Kehutanan Kehutanan

2


3




1.

Diperlukan Materi Penyuluhan elektronik 3.2. Bidang BUK berkaitan dengan Kemitraan

Penyusunan Materi Penyuluhan elektronik 2. bidang BUK berkaitan dengan Kemitraan





V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IKHTIAR DKI Jakarta

SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

Sumber Biaya

3

Biaya (Rp)

2

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Materi

Lokasi

MASALAH

14

15

16

17

18

19

Petugas

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Tokoh Masyarakat


Pelaku Utama

11 12 13

Pelaksana

ANTARA

Penanggungjawab

UTAMA

Ket

20

21

22

V. SESUAI TUGAS POKOK PENYULUH KEHUTANAN 1. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN : 1.



-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Programa

2.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Penyusunan Rencana Kerja

V


Pengumpulan DKI Januaridata dan Jakarta/ Desember analisis PM

V


APBN

BID.PPK

PKA/SB PPK


PM

BID.PPK

PKA

Tupoksi PK

50,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

Pengumpulan DKI Januaridata dan Jakarta/ Desember analisis PM

50,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA

Pengumpulan data/Hunting PM/ Materi dan DKI JanuariPenyusunan Jakarta/ Desember Materi Bogor Penyuluhan

160,000

APBN

BID.PPK

SUBBID.MMPK/ PKA


DKI Jakarta

968,850

APBN

BID.BPM


Temu Karya

DKI Jakarta

Pengumpulan DKI Januaridata dan Jakarta/ Desember analisis Bogor Pengumpulan data dan analisis

DKI Jakarta

JanuariMaret

154,300

-


1.




2.




3.

Penyusunan Materi Penyuluhan Audio visual Diperlukannya materi peyuluhan dalam bentuk tentang Sukses Story Kegiatan Penyuluhan audio visual Kehutanan

4.



-



-

5.

Terbatasnya materi peyuluhan dalam bentuk audio visual

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V

Lomba Wana Lestari

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

JanuariAgustus

JanuariAgustus

2,381,680

APBN

BID.KPK


IKHTIAR


SASARAN UTAMA

ANTARA

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Mempersiapkan dan melaksanakan Temu Karya Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat

7..


Identifikasi dan Inventarisasi Belum adanya data Lokasi KIM rencana lokasi KIM

8.

9.



Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam di Pusat, 2 paket Mempersiapkan dan melaksanakan Kampanye Indonesia Menanam di Daerah, 4 regional

Pelaksana

-

6..

Penanggungjawab

10

Sumber Biaya

9

18

19

20

21

22

438,700

APBN

BID.BPM


JanuariDesember

60,000

APBN

BID.BPM


JanuariDesember

150,000

APBN

BID.BPM


Waktu

8

3

Kegiatan/ Metode

Lokasi

7

2 Diperlukan Temu Teknis bagi Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat

Ket

Materi

14

15

16

17

Temu Teknis

Temu Teknis

DIY

JanuariMaret

Kampanye

PM

Kampanye

PM

Petugas

6

1

Tokoh Masyarakat

5

TUJUAN


4 Temu Karya bagi Penyuluh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat belum pernah dilaksanakan

KEADAAN


MASALAH


NO.

Biaya (Rp)


Pelaku Utama

11 12 13

Indonesia Menanam






V

V

V

V

V

V

V

V

V

Indonesia Menanam

Kampanye

PM

JanuariDesember

50,000

APBN

BID.BPM


V

V

V

V

V

V

V

V

V

UPPK

Bimbingan Teknis

19 Lokasi

JanuariDesember

251,850

APBN

BID.BPM


V

V

V

V

V

V

V

V

V

UPPK

Pembinaan JanuariPembangunan 32 Provinsi Desember UPPK

192,000

APBN

BID.BPM


-

-

-

-

-

-

-

-

V

FPWP/Hasil Litbang


PM

APBN


PKA

Pembinaan/ Januari15 Provinsi Temu Profesi Desember

1,125,000

APBN

BID.KPK

SUBBID.KPK PNS/PKA

91,762

APBN

BID. KPK


10.


11.

Terbatasnya Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Pembinaan dan dan Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas bagi Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan PNS Penyuluh Kehutanan PNS PNS

-

-

-

-

-

-

-

-

V

PerMen PAN RB No. 27 Tahun 2013

12.

Diperlukan fasilitasi Terbatasnya fasilitasi Memfasilitasi Pengembangan dalam pengembangan pengembangan orgaisai IPKINDO/HPHA organisasi profesi/HPHA profesi/HPHA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HPHA

Pembinaan/ MUNAS

DKI JanuariJakarta/ Desember Bogor

DKI Jakarta

JanuariDesember


IKHTIAR


SASARAN

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

Pelaksana

3

Penanggungjawab

2

Kegiatan/ Metode

Waktu


1

Materi

Petugas

MASALAH

Tokoh Masyarakat

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Lokasi


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

Ket

18

19

20

21

22

13.




V

V

V

V

V

V

V

V

V

PKS


DKI Jakarta

JanuariDesember

91,762

APBN

BID. KPK


14.




V

V

V

V

V

V

V

V

V

Temu Teknis

Temu Teknis


260,430

APBN

BID. KPK


-

-

-

-

-

-

-

-

V


Penyusunan Laporan


-

-

PKA

PKA


Penyusunan Laporan


-



1.



-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Tupoksi PK -

PKA

PKA

4. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN Memfasilitasi Pengembangan Model Pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar KPH Model :

1.

2.

Diperlukan Pengembangan Model Memfasilitasi Pemberdayaan 1.1. Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan Masyarakat 20 lokasi sekitar KPH


Kegiatan DIPA Pusluh 2014 Belum adanya Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar KPH

1,000,000 V

V

V

V

V

V

V

V

V


Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

APBN


500,000

Memfasilitasi Model Pembangunan 2.1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender, 10 lokasi

250,000


Belum adanya Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender

V

V

V

V

V

V

V

V

V


Fasilitasi Kegiatan

Reg. I-IV

JanuariDesember

BID.BPM


BID.BPM


Kegiatan DIPA Pusluh 2013 Kegiatan DIPA Pusluh 2014 Kegiatan DIPA Pusluh 2013

APBN 250,000


SASARAN

16

17

V

KIM

Penyusunan Draft

V

V

KMDM

Penyusunan Draft

-

-

V

Programa Penyuluhan

Penyusunan Draft

6

7

8

9

10

11 12 13

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

Petugas

5

Pelaksana

15

4

Penanggungjawab

Waktu

14

3

Tokoh Masyarakat

2

Kegiatan/ Metode

MASALAH


1

Materi

TUJUAN


KEADAAN


NO.

Lokasi


Pelaku Utama

Sumber Biaya

ANTARA

Biaya (Rp)

UTAMA

18

19

20

21

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

40,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA


3.





DKI JanuariJakarta/ Desember Bogor DKI JanuariJakarta/ Desember Bogor DKI JanuariJakarta/ Desember Bogor

Ket

22 Kegiatan DIPA Pusluh


3.


1.


-

-

-

-

-

-

-

-

V

-



189,260

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

2.


-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

Penyusunan Sukses Story

182,000

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

3.

Beberapa peraturan Draft Mekanisme Kerja terkait Penyuluhan Penyuluhan Kehutanan Kehutanan belum ada


Penyusunan Draft Pedoman Penyusunan Draft Pedoman Penyusunan Draft Pedoman

DKI JanuariJakarta/ Desember Bogor DKI DKI Jakarta/ Jakarta/ Bogor Bogor DKI DKI Jakarta/ Jakarta/ Bogor Bogor


DKI Jakarta/ Bogor

4.

5.

6.

Draft Tata Hubungan Kerja Penyuluhan Kehutanan Draft Juknis Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta Draft Juknis Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Mekanisme Kerja

-

-

-

-

-

-

-

-

V

Tahubja Penyuluh Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

-

V

PKS

-

-

-

-

-

-

-

-

V

PKSM

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DKI Jakarta/ Bogor


246,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

240,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

135,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

135,750

APBN

BID. PPK

SUBBID.PPK/PKA

394,700

APBN

BID. BPM

SUBBID.BKM/PKA


45,000

APBN

BID. KPK

SUBBID. KPKPNS/PKA

IKHTIAR





2




-

-

-

-

-

-

-

-

V

DKI Penyusunan Penyusunan JanuariJakarta/ Materi/Artikel Materi/Artikel Desember Bogor Planologi Kehutanan/ PHKA/ BP DAS PS/ BUK

Seminar/ Lokakarya


PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL. Pusat Penyuluhan Kehutanan TAHUN Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan

Recommend Documents