PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA RENCANA STRATEGIS TAHUN

BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA NOMOR : 05/PER/BP-BPWS/IV/2015 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN 2015-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;

b.

bahwa dalam menjawab tantangan serta perkembangan kebijakan dalam upaya percepatan pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, maka diperlukan tujuan, kebijakan, dan strategi dalam Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 20152019;

c.

bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen

i

perencanaan indikatif yang memuat program-program dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura;

Mengingat

ii

:

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura tentang Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2015-2019.

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

8.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009;

9.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019. MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN 2015-2019.

iii

KESATU

:

Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan acuan bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program serta evaluasi kinerja pembangunan di Wilayah Surabaya-Madura.

KETIGA

:

Perubahan atas Rencana Strategis ini dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan Wilayah SurabayaMadura.

KEEMPAT

:

Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 7 April 2015

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

Ir. MOHAMMAD IRIAN, M.Eng, Sc

iv

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran pelaksanaan program Nawa Cita Presiden yang tertuang dalam Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra BP-BPWS Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Surabaya-Madura sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009. Pada periode 2015-2019, tantangan pembangunan di Wilayah Surabaya maupun Madura semakin kompleks dan terkadang tidak terduga. Untuk menyikapi tantangan ini, pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika, kekuatan/potensi serta perubahan lingkungan strategis, dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektor dan peran serta masyarakat.

KATA PENGANTAR

RENSTRA BP-BPWS 2015-2019

v

Renstra BP-BPWS Tahun 2015-2019 ini akan menjadi acuan dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program serta evaluasi kinerja BP-BPWS selama lima tahun kedepan. Tentunya dokumen ini tidak dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila tidak dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap unit kerja di lingkungan BP-BPWS maupun stakeholder terkait. Kepada semua pihak terkait diharapkan saling bersinergi dalam merealisasikan upaya percepatan pembangunan di Wilayah Surabaya-Madura. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan Renstra BP-BPWS Tahun 20152019. Semoga penyusunan dan implementasi Renstra ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, 7 April 2015 KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

Ir. MOHAMMAD IRIAN, M.Eng, Sc.

vi

KATA PENGANTAR


KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................

1

1.1 LATAR BELAKANG ...................................................................................

2

1.2 KONDISI UMUM ......................................................................................

4

1.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah .......................................

4

1.1.2 Kondisi Fisik Dasar ..........................................................................

5

1.1.3 Kondisi Perekonomian ....................................................................

7

1.1.4 Kondisi Sumber Daya Alam .............................................................

11

1.1.5 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) ...............................................

18

1.1.6 Kondisi Infrastruktur .......................................................................

21

1.1.7 Kawasan Potensial Wilayah Suramadu ..............................................

28

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN ................................................................

29

1.2.1 Potensi Wilayah Suramadu ...............................................................

29

1.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi ...........................................................

31

1.2.3 Isu Strategis dan Tantangan ............................................................

33

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN .................................................................. 38 2.1 VISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU .................................

38

2.2 MISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU .................................

39

DAFTAR ISI RENSTRA BP-BPWS 2015-2019

vii

2.3 TUJUAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU ............................

39

2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU ........

40

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI ................................................... 42 3.1

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL ............................................

42

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 .. 42

3.2

3.3

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi RTRW Nasional ......................................

58

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan ........

60

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH ...............................................

61

3.2.1 Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur ........

61

3.2.2 Arahan Pembangunan dan PEnataan Ruang Kota Surabaya ................

72

3.2.3 Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang di Wilayah Madura ..........

75

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU .............................................................................................

84

3.4

KERANGKA REGULASI ..............................................................................

94

3.5

KERANGKA KELEMBAGAAN ...................................................................... 100

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................... 104 4.1

PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................................................... 105 4.1.1 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu .................... 105 4.1.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ...................................................................................................... 109

4.2 TARGET KINERJA .................................................................................... 112 4.3 KERANGKA PENDANAAN .......................................................................... 112

viii


BAB 5 PENUTUP ........................................................................................... 114 LAMPIRAN Lampiran I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015-2019


ix

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi di Madura Tahun 2009-2013 ..............................

7

Tabel 1.2

Produksi Komoditas Perikanan Madura Tahun 2010 ................................

13

Tabel 1.3

Produksi Garam Madura Tahun 2011 .....................................................

14

Tabel 1.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura Tahun 2010-2013 ...........

17

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Madura Tahun 2009-2013 ...............

18

Tabel 1.6

Tingkat Pengangguran Terbuka di Madura Tahun 2009-2013 ..................

19

Tabel 1.7

Kondisi Jaringan Jalan Pulau Madura Tahun 2013 ...................................

21

Tabel 1.8

Kondisi Jalan Lintas Utara Pulau Madura (Jalan Propinsi) .........................

22

Tabel 1.9

Kondisi Jalan Lintas Tengah Selatan Madura (Jalan Nasional) ..................

23

Tabel 1.10 Kondisi Jalan Lintas Selatan Madura (Jalan Kabupaten) ...........................

23

Tabel 3.1

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Jawa Timur..........

56

Tabel 3.2

Arahan Kebijakan RTRWN Untuk Pengembangan Wilayah Suramadu ........

59

Tabel 3.3

Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur Dalam Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura ................................................................................

Tabel 3.4

x

71

Kebijakan Penataan Ruang Kota SurabayaTerhadap Pengembangan Wilayah Suramadu............................................................................................

74

Tabel 3.5

Kebijakan Pembanguanan Kabupaten-Kabupaten di wilayah Madura ........

75

Tabel 3.6

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten-Kabupaten di Wilayah Madura ......

77

Tabel 4.1

Skenario 1 : Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019 ..... 113

Tabel 4.2

Skenario 1 : Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019 ... 113


Gambar 1.1

Wilayah Administrasi Suramadu (Surabaya – Madura) ........................

3

Gambar 1.2

Kondisi Ketinggian Permukaan tanah Pulau Madura ...........................

5

Gambar 1.3

Tren Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Suramadu tahun 2010-2013 ....

7

Gambar 1.4

Kontribusi PDRB Madura Terhadap Jawa Timur Tahun 2010-2013........

8

Gambar 1.5

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di Madura Tahun 2009-2013............

9

Gambar 1.6

Produksi Pertanian dan Perkembangan Madura Tahun 2012 ................

11

Gambar 1.7

Produksi Peternakan Madura Tahun 2010 .........................................

12

Gambar 1.8

Sebaran Daya Tarik Wisata di Madura ...............................................

15

Gambar 1.9

Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura Tahun 2010-2013 ............................................................................

18

Gambar 1.10 Trend Angkatan Kerja di Madura Tahun 2009-2013 ............................

19

Gambar 1.11 Trend Pengangguran Terbuka di Madura Tahun 2009-2013.................

20

Gambar 1.12 Peta Jaringan jalan Pulau Madura .....................................................

22

Gambar 1.13 Klaster/Kawasan di Wilayah Suramadu .............................................

28

Gambar 3.1

Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025 .........................

44

Gambar 3.2

Lokasi Prioritas Pengembangan kawasan Perkotaan dan Pedesaan Wilayah Jawa-Bali .......................................................................................

57

Gambar 3.3

Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Jawa-Bali 2015-2019 ..........

58

Gambar 3.4

Koridor Ekonomi Jawa .....................................................................

61

Gambar 3.5

Rencana Pembagian Klaster Kewilayahan Provinsi Jawa Timur ............

66

Gambar 3.6

Kerangka Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu ......

85

Gambar 3.7

Kerangkan Stimulan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Ekonomi Madura .........................................................................................

86


xi

Gambar 3.8

Arah Kebijakan BPWS Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi di Wilayah Suramadu ......................................................................................

88

Konsep Pengembangan Klaster/Kawasan di Wilayah Suramadu ...........

89

Gambar 3.10 Kecenderungan Arus Barang Melalui Pelabuhan di Wilayah Suramadu ..

91

Gambar 3.11 Sistem Konektivitasi di Dalam Klaster/kawasan ..................................

93

Gambar 3.12 Jaringan Sistem Konektivitas Nasional ...............................................

94

Gambar 3.13 Kelembagaan dan Kewenangan Badan Pelaksana BPWS .....................

96

Gambar 3.14 Pembagian Urusan Pemerintah ........................................................

98

Gambar 3.9

Gambar 3.15 Peran Pemerintah Daerah Pengembangan Kawasan Suramadu ........... 100 Gambar 3.16 Kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ..................... 101 Gambar 3.17 Susunan Organisasi BPWS ................................................................ 102

xii


BAB 1– PENDAHULUAN


1

BAB

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Pulau Madura memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik dari sektor pertanian, kelautan perikanan, peternakan, maupun industry kecil menengah. Berdasarkan data yang ada, saat ini produk perikanan Pulau Madura berkontribusi kurang lebih 60% dari produk perikanan di Propinsi Jawa Timur, produk garam Pulau Madura berkontribusi sekitar 50% dari produk garam Nasional (kurang lebih 1.200.000 ton per tahun), produk ternak sapi kurang lebih 1.000.000 ekor per tahun, produk pertanian jagung kurang lebih 700.000 ton per tahun dan produk perkebunan tebu di Madura kurang lebih 250.000 ha per tahun. Namun demikian potensi tersebut belum tergarap secara baik dan secara umum perkembangan ekonomi wilayahnya relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur lainnya seperti Surabaya dan sekitarnya. Dilihat dari kondisi perekonomiannya, terjadi ketidakseimbangan antara wilayah di Kota Surabaya dengan Pulau Madura. Berdasarkan data tahun 2013, pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura relatif kecil (antara 5,74% - 6,44%) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur (6,55%) dan Kota Surabaya (7,34%). Indikator – indikator disparitas antar daerah masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu. Disparitas tersebut terutama dapat terlihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita. Demikian juga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura relative masih rendah antara 62,39 – 67.17 dibanding Propinsi Jawa Timur (73,54) dan Kota Surabaya (78,97).

2

BAB 1 – PENDAHULUAN


Sehubungan

dengan

hal

tersebut

diatas,

maka

perlu

upaya

percepatan

pembangunan wilayah Suramadu dengan pendekatan regional yang mengedepankan prinsip keseimbangan antar wilayah. Keseimbangan antar wilayah yang dimaksud adalah keseimbangan antar wilayah dalam berbagai sektor kehidupan berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Dalam hal ini kawasan - kawasan yang tumbuh pesat terus dipertahankan, sedangkan kawasan – kawasan yang relatif kurang berkembang terus didorong perkembangannya. Selain itu, keseimbangan antar wilayah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pendukung untuk memperkuat interaksi antar kawasan. Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) sebagaimana amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura yang terakhir disempurnakan dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009, dibentuk dengan tujuan umum mempercepat pengembangan wilayah Surabaya - Madura menjadi salah satu pusat pengembangan perekonomian Nasional. Sedangkan tujuan khusus pembentukan lembaga ini adalah meningkatkan ekonomi unggulan

Madura

melalui

pengembangan

kawasan.

Dengan

adanya

percepatan

pengembangan Wilayah Suramadu diharapkan ketidakseimbangan antara wilayah Surabaya dengan Pulau Madura dapat diatasi dan pengembangan potensi unggulan Madura dapat dikembangkan secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura dapat tumbuh berkembang lebih cepat. Percepatan

pengembangan

Wilayah

Suramadu

dapat

diwujudkan

melalui

pengembangan kawasan/klaster yang sudah berkembang maupun prospektif berkembang melalui perkembangan sektor – sektor strategis. Perkembangan sektor strategis melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang akan dapat mendorong pertumbuhan produksi secara keseluruhan. Berdasarkan pendekatan berbasis pada sumberdaya unggulan Madura, kedekatan dengan pusat – pusat pelayanan, aksesbilitas dengan pintu – pintu outlet (lokal dan regional) dan mengacu pada rencana tata ruang, telah diidentifikasi ada 22 (dua puluh dua) klaster/kawasan yang sudah berkembang maupun berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat – pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan/klaster diarahkan BAB 1– PENDAHULUAN


3

untuk mendukung perkembangan ekonomi melalui pengembangan sektor – sektor strategis dan komoditas unggulan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian dukungan terhadap sentra-sentra produksi unggulan yang terintegrasi dengan pusat pengolahan, pemasaran dan promosi hasil produksi berbasis ekonomi kreatif baik skala regional maupun nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura yang berkelanjutan.

1.2 KONDISI UMUM 1.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Wilayah Suramadu terdiri dari Kota Surabaya dan Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Wilayah administrasi Kota Surabaya yang masuk dalam lingkup wilayah Suramadu yaitu pada kawasan disekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya yang merupakan wilayah administrasi Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak. Kawasan ini mempunyai luas sebesar 255,81 Ha dan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sementara itu wilayah Pulau Madura terdiri dari pulau utama dan beberapa pulaupulau kecil yang termasuk dalam wilayah 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Wilayah kepulauan di Madura terdiri atas 127 pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang. Dari 127 pulau pulau kecil tersebut, 49 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Secara geografis, Pulau Madura terletak antara koordinat 112°40’06” - 116°16’48” Bujur timur Adapun batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

4



Sebelah Utara

: Laut Jawa;



Sebelah Selatan

: Selat Madura;



Sebelah Timur

: Laut Jawa dan Laut Flores;



Sebelah Barat

: Selat Madura.



Luas = 1.260,14 km2 (18 kecamatan)

Luas = 1.233,30 km2 (14 kecamatan) Luas = 2.093,46 km2 (27 kecamatan) km2

Luas = 729,30 (13 kecamatan)

Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Suramadu (Surabaya – Madura) Sumber : Diolah dari berbagai sumber

1.1.2. Kondisi Fisik Dasar Secara umum, kondisi fisik dasar wilayah Suramadu pada kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 3 – 6 meter diatas permukaan laut (mdpl), kelerengan tanah didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan antara 0–2% (datar), serta memiliki jenis tanah yang terdiri dari atas tanah aluvial kelabu dan aluvial kelabu tua. Karakteristik fisik dasar Pulau Madura berbeda dengan Kota Surabaya. Kondisi morfologi Pulau Madura terbagi menjadi dua meliputi wilayah dataran rendah dan perbukitan. Wilayah dataran rendah meliputi bagian utara hingga selatan mengelilingi



5

wilayah Pulau Madura, terletak pada bagian tepi pulau dan muara sungainya. Pada bagian utara daerah dataran pantai dimulai dari daerah Bangkalan hingga Dungkek, memiliki lebar pantai mencapai lebih dari 1 km, pola aliran dominan adalah sungai dendritik. Memiliki elevasi 0-25 meter dengan lereng landai kurang dari 5%. Perbukitan tersebar memanjang dari barat-timur. Memiliki elevasi lebih dari 25 meter hingga kurang dari 400 meter (dml) dengan kelerengan kurang dar 5-15%, tetapi pada bagian tengah satuan ini selang ketinggian (50-150) meter, seperti melalui wilayah Kecamatan Tambelangan-Kedungdung dan Sampang. Hulu sungai dapat merupakan mata air, dan aliran sungai yang relatif panjang maka aliran air cukup baik. Kondisi topografi pada tiap Kabupaten di Pulau Madura adalah sebagai berikut topografi wilayah Bangkalan didominasi oleh daerah dengan kemiringan 2-15%; Sampang didominasi dengan kemiringan 9-15%; Pamekasan didominasi dengan kemiringan 0-15%; dan Sumenep didominasi dengan kemiringan 0-8%. Kondisi kelerengan Pulau Madura yang cukup beragam akan tetapi masih didominasi dengan daerah landai dengan kemiringan 08%. Jenis tanah di Pulau Madura yang dominan adalah mediteran yang meliputi hampir seluruh wilayah Pulau Madura, kemudian gleisol, grumusol serta alluvial. Jenis tanah mediteran yang mencakup keseluruhan Pulau Madura dapat peruntukan Tebu, Padi, dan tanaman buah-buahan. Tanah Gleisol yang meliputi sebagian kecil wilayah Bangkalan, Sampang dan Pamekasan dapat diperuntukkan untuk tanaman kelapa, persawahan, perladangan, palawija. Tanah Grumusol meliputi sebagian kecil wilayah pamekasan dan Sumenep dapat diperuntukkan untuk padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kebun lada, tegalan, kebun karet. Tanah alluvial meliputi sebagaian kecil wilayah Sumenep dapat diperuntukkan persawahan, perladangan, kebun kelapa, palawija, dan untuk daerah perikanan. Jenis batuan yang dominan adalah pliosen fasies sedimen yang meliputi hampir seluruh Pulau Madura, pliosen fasies batu gamping serta aluvium.

6



Gambar 1.2 Kondisi Ketinggian Permukaan Tanah Pulau Madura Sumber : Kajian Pengembangan Pulau Madura, Tahun 2009, Kementerian PU

Dilihat dari kondisi penggunaan lahannya, secara umum Kota Surabaya didominasi peruntukkan lahan berupa kawasan permukiman dan peruntukkan tambak pada daerah sekitar pesisir pantai Kota Surabaya pada sisi utara dan sisi timur. Sedangkan pola peruntukan lahan Pulau Madura terbagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data tahun 2008, jenis peruntukan lahan yang dominan di wilayah Madura adalah tegal dan kebun yang meliputi lebih dari sebagian (58 %) dari seluruh wilayah Pulau Madura. Dan diantaranya Kabupaten Sumenep memiliki prosentase luasan tegal dan kebun yang paling besar (sekitar 36 % dari total tegal dan kebun di Pulau Madura).

1.1.3. Kondisi Perekonomian Dari segi perekonomian, pertumbuhan ekonomi keempat kabupaten di Madura masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim. Pertumbuhan ekonomi Madura ini juga relative lebih lambat dibandingkan Kota Surabaya, hal ini terlihat jelas bahwa Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dan merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2010 mencapai 7,09% dan meningkat pada tahun 2013 (7,34%), di BAB 1– PENDAHULUAN


7

atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur. Sementara itu rata-rata pertumbuhan ekonomi di Madura pada tahun 2013 (6,20%) juga relatif meningkat dibandingkan tahun 2010 (5,54%), akan tetapi masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (tahun 2010 sebesar 6,68% dan tahun 2013 sebesar 6,55%). Laju pertumbuhan ekonomi di Madura tahun 2013 tertinggi terdapat pada Kabupaten Sumenep yaitu 6,44% dan terendah terdapat pada Kabupaten Sampang yaitu 5,74%. Nilai Absolut PDRB Kabupaten-Kabupaten se Madura Tahun 2013 mencapai 42,02 Trilyun rupiah dan memberikan kontribusi 3,70 % ke PDRB Jawa Timur tahun 2013 (1.136 Triliyun rupiah). Dimana Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten dengan nilai PDRB tertinggi dibandingkan dengan ketiga kabupaten lain di Madura, yaitu pada tahun 2013 nilai PDRBnya mencapai 16,10 Triliun rupiah. Jika dilihat dari sektor/lapangan usaha yang mendominasi struktur perekonomian empat Kabupaten di Pulau Madura, secara umum sektor kontribusi terbesar penyumbang PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) adalah sektor pertanian (40,32%) dan sektor perdagangan (24,85%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah.

8



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Madura Tahun 2009-2013 KABUPATEN

PERTUMBUHAN EKONOMI (%) TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

5.47 5.40 5.77 5.51 7.09 5.54 6.68

6.25 6.04 6.21 6.24 7.56 6.19 7.22

6.37 6.12 6.32 6.33 7.62 6.29 7.27

6.32 5.74 6.28 6.44 7.34 6.20 6.55

BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP SURABAYA MADURA JAWA TIMUR

Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

7

7.27

7.22

8 6.68

6.55

6

6.32 5.74 6.28 6.44 7.34

2

6.37 6.12 6.32 6.33 7.62

3

6.25 6.04 6.21 6.24 7.56

4

5.47 5.40 5.77 5.51 7.09

5

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1 0 BANGKALAN

SAMPANG

PAMEKASAN

SUMENEP

SURABAYA

JAWA TIMUR

Gambar 1.3 Trend Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Suramadu tahun 2010-2013 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014



9

Juta Rupiah

1,200,000,000.00 1,000,000,000.00 800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 29,000,626.71

26,112,472.04

0.00

Tahun 2009

TAHUN 2010

MADURA

37,223,451.95

32,806,357.14

TAHUN 2011

TAHUN 2012

42,023,139.23 TAHUN 2013

JATIM*)

Gambar 1.4 Kontribusi PDRB Madura terhadap Jawa Timur Tahun 2010-2013 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN SAMPANG

DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN BANGKALAN 2013**)

40.36

28.1

12

2012*)

41.26

27.07

12.12

15.51

2011

41.93

26.25

12.22

26.4

15.14

2010

43.14

25.46

12.01

25.79

14.93

2009

44.15

24.56

12.13

2013**)

28.09

28.05

15.89

2012*)

28.9

27.62

15.66

2011

30.45

26.88

2010

31.92

2009

32.52

10



DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN SUMENEP

DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN PAMEKASAN 2013**)

47.71

18.52

12.69

2012*)

48.35

18.13

12.88

2011

48.59

17.68

13.03

2010

49.24

16.81

13.32

2009

49.48

16.45

13.4

2013**)

46.63

22.83

9.21

2012*)

46.97

22.76

9.26

2011

47.43

22.16

9.32

2010

48.24

21.21

9.53

2009

49.72

19.63

9.76

Gambar 1.5 Konstribusi Sektor Terhadap PDRB di Madura Tahun 2009 - 2013 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

1.1.4. Kondisi Sumber Daya Alam A. Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dan sangat potensial dikembangkan di Madura. Potensi pertanian tersebar merata pada empat kabupaten di Madura dengan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan yang berbeda-beda. Untuk pertanian tanaman pangan, komoditas unggulan adalah jagung, padi dan ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Pada tahun 2013, jumlah produksi jagung pada empat kabupaten di Madura mencapai 691.198,9 ton, jumlah produksi padi sawah dan ladang mencapai 867.432 ton, dan ubi kayu mencapai 389.612,22 ton.



11

Sementara itu, sektor perkebunan sebagai sub sektor pertanian juga merupakan sektor utama dan sangat potensial dikembangkan di Madura. Komoditas unggulan sektor perkebunan di Madura adalah kelapa, tembakau dan cabe jamu, jambu mete, kopi, kapuk randu dan cengkeh. Pada tahun 2013, jumlah produksi tembakau pada empat kabupaten di Madura mencapai 7.313 ton, jumlah produksi kelapa mencapai 53.133 ton, jumlah produksi tebu mencapai 9.851 ton, dan jumlah produksi jambu mete 8.479 ton. Untuk komoditas tembakau, kontribusi terbesar dihasilkan dari Kabupaten Pamekasan, sedangkan komoditas kelapa terbesar dipasok dari Kabupaten Sumenep. Dari sub sektor peternakan, komoditas sapi merupakan salah satu komoditas unggulan di Madura. Tahun 2013, produksi sapi Madura mencapai 861.826 ekor dimana 40% berasal dari Kabupaten Sumenep. Selain sapi, komoditas peternakan yang terbesar adalah ayam buras dengan jumlah produksi tahun 2013 mencapai 2.968.694 ekor dan ayam petelur dengan jumlah produksi mencapai 672.739 ekor.

12



Produksi tanaman buah-buahan (ton) 8,946.80 5,238.40

Mangga

2,601.90

10,846.20

Pisang

Pepaya

3,589.20

Jambu Biji

3,712.30

81,839.60

Jambu Air Jeruk Rambutan

Salak

4,268.70

Nangka

87,293.20

Produksi peternakan (ton) 950.90

32.00

51.50

6.70

118.00

50.80 9,851

24

7,313

7,277

8,479

53,133

Populasi ternak (ekor) Tembakau Kapuk Randu Jambu Mete Kelapa Kopi Tebu Siwalan Cabe Jamu Pinang Asam Jawa Lada Serat Nanas

6,487

861,826

327 664

71 846

82,329

41

2,934 82,329

2,968,694

166,327

672,739

414,374

Ayam Buras Ayam Pedaging*) Ayam Petelur It ik Entog Kud a Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Domba Itik Manila

Gambar 1.6 Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Perternakan Madura Tahun 2012 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

B. Kelautan dan Perikanan Wilayah Madura yang tidak hanya mencakup wilayah daratan melainkan wilayah perairan (kepulauan) juga memiliki potensi sektor perikanan yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap sektor perikanan Provinsi Jawa Timur. Sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, dimana sektor perikanan dan kelautan akan menimbulkan multiplier effect terhadap kegiatan lainnya seperti industri, pelabuhan, perdagangan dan jasa serta sarana prasarana transportasi penunjang kegiatan perikanan. Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten penghasil perikanan laut terbesar dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain. Kecamatan penghasil produksi perikanan air



13

laut terbesar di Kabupaten Sumenep adalah Kecamatan Masalembu, Arjasa dan Batangbatang. Produksi berkembang

perikanan

di

Kabupaten

yang Sampang

berupa perikanan laut sebesar 8.075,071 ton.

Produksi

perikanan

di

Kabupaten

Pamekasan terbanyak berasal dari perairan umum sebesar 50,500.00 ton. Produksi perikanan

yang

berkembang

yaitu

perikanan laut dengan produksi 46,555.21 ton. Jumlah produksi sektor perikanan tangkap dan budidaya Provinsi Jawa Timur mencapai 934,6 ribu ton per tahun dan Pulau Madura mencapai 598,9 ton per tahun. Kontribusi Madura terhadap sektor perikanan Jawa Timur mencapai 64,08%. Air laut di perairan Madura yang mengandung garam berkualitas tinggi merupakan bahan baku yang terbaik di Indonesia untuk industri garam. Potensi produksi garam di Pulau Madura terdapat di wilayah Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dengan produksi garam mencapai 462.413,86 ton dengan luas lahan mencapai 8,045.89 Ha. Produksi garam tersebut memberikan konstribusi terhadap produksi garam Jawa Timur sebesar 81,55% (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, 2011).

14



Tabel 1.2 Produksi Komoditas Perikanan Madura Tahun 2010

Kabupaten/Kota 1. Bangkalan 2. Sampang 3. Pamekasan 4. Sumenep Total Madura Total Jatim

Produksi Produksi Perikanan Perikanan Tangkap Budidaya (Ton) (Ton) 21.194,70 129,00 12.429,10 215,40 19.633,30 944,60 43.552,10 500.862,80

Jumlah (Ton) 21.323,70 12.644,50 20.577,90 544.414,90 598.961,00 934.675,10

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2011

Tabel 1.3 Produksi Garam Madura Tahun 2011

Kabupaten/Kota 1. Bangkalan 2. Sampang 3. Pamekasan 4. Sumenep Total Madura Total Jatim Madura thd Jatim

Luas lahan keseluruhan (Ha) 115.89 4,200.00 1,796.00 1,934.00 8,045.89 11,201.96 71,83 %

Total Produksi (Ton) 4,310.00 288,511.00 61,574.86 108,018.00 462,413.86 567,059.08 81,55 %

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, 2011

C. Pariwisata Pulau Madura memiliki potensi 32 destinasi wisata yang berdasarkan jenisnyadapat dikelompokkan menjadi wisata budaya, wisata religius, wisata alam dan kesehatan. Pengembangan pariwisata saat ini berpotensi sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Madura, karena Kementerian Pariwisata telah menetapkan Kabupaten Pamekan dan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).



15

Beberapa kawasan unggulan pariwisata di Madura antara lain wisata ziarah Syaichona Cholil (Kabupaten Bangkalan), wisata budaya kerapan sapi dan sapi sono’ (sapi hias) di Kabupaten Pamekasan, serta wisata kesehatan Pulau Gili Iyang (Kabupaten Sumenep).

Makam Agung

Sebaran Potensi Daya Tarik Wisata Madura Aer Mata Ibu

Batik Tj. Bumi

Siring Kemuning

Hutan kera nepa

Air terjun torowan

Makam Asta Tinggi

Pantai Slopeng

Museum Sumenep

Keraton Sumenep

Masjjid Agung Sumenep

M. Syaichona Cholil Kepulauan Kangean

P. Lombang

Kep. Kangean

Mercusuar Sembilangan

Wisata O2 Giliiyang Pusat jamu Madura

M. Syech Yusuf

Pulau Sapudi Wisata budaya Wisata kerajinan/kriya Wisata alam pantai

Makam P. Kadirun

Bukit Geger

P. Rongkang

M. Ratu Ebu

Waduk Klampis

P. Camplong

Gua Lebar

Wisata alam hutan Wisata alam oksigen

9

Batik Proppo

Api tak kunjung padam

Makam Batu Ampar

Grand Final Karapan Sapi 9

Gambar 1.7 Sebaran Daya Tarik Wisata di Madura

D. Pertambangan Potensi kekayaan sumber daya alam Pulau Madura lainnya adalah tambang dengan kandungan gas alam serta minyak bumi. Ladang migas di Madura Barat mencapai 22 juta barel. Fakta menunjukkan bahwa saat ini LNG dari Madura telah memasok 60% kebutuhan

16



Industri di Jawa Timur, di mana LNG tersebut diambil dari kepulauan Kangean yang disalurkan melalui pipa laut sejauh 450 km ke arah Pulau Jawa. Blok offshore di Laut Jawa terbentang dari Sumatera bagian Tenggara sampai ke daerah dekat Jawa barat. Berbagai blok yang ada di Laut Jawa adalah blok offshore sekitar Pulau Bawean, Gresik, dan pulau-pulau kecil di wilayah Madura dan Blok Sumatera Tenggara, kedua blok ini mampu menghasilkan produksi sebesar 65.154 barrel per harinya. dengan rincian 62.130 barrel minyak mentah ditambah 3.024 barrel kondensat. Perusahaan yang mengoperasikannya adalah British Petroleum, Pertamina, CNOOC S.E.S. HESS, TOTAL, KODECO Energy, ExxonMobil, Lapindo, Kangean Energy, Pertamina, dan Petrochina. Sektor pertambangan di Pulau Madura terdiri dari tambang golongan C dan tambang golongan A dan didominasi oleh bahan galian C. Potensi terbesar untuk pertambangan terdapat pada Kabupaten Pamekasan dengan hasil pasir kuarsa kalsit. Potensi gas bumi terdapat di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Hasil pertambangan yang ada di Kabupaten Sampang terdiri dari batu gamping, batu putih, pasir sungai, pasir laut, sirtu, tanah liat, pasir gunung, dimana produksi pertambangan tertinggi adalah batu gamping sebesar 978 ton. Potensi hasil tambang yang ada di Kabupaten Pamekasan terdiri dari pasir, batu kapur, tanah liat, tanah urug, dan sirtu. Hasil tambang berupa pasir hanya terdapat di Kecamatan Pademawu dan Galis. Hasil tambang berupa batu kapur terdapat di Kecamatan Larangan, Palengaan, Pegantenan, dan Pasean. Hasil tambang tanah liat dapat ditemukan pada Kecamatan Pademawu, Palengaan. Hasil tambang tanah urug dimiliki Kecamatan Larangan, Pamekasan, Palengaan, dan Waru. Hasil tambang berupa sirtu ada di Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, dan Batumarmar. Sementara itu produksi pertambangan di Kabupaten Sumenep antara lain berupa batu gunung, pasir kerikil, dan pasir urug, Produksi tertinggi di sektor ini berupa batu gunung sebesar 58.032,19 ton.



17

1.1.5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura relative mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2010 IPM Provinsi Jatim rata-rata 71,62% dan Madura 59,70 - 65,60%, maka IPM pada tahun 2013 mengalami peningkatan untuk Provinsi Jawa Timur 73,54% dan Madura 62,39 – 67,17%. Namun kondisi tersebut masih menunjukkan kondisi masyarakat Madura yang masih tertinggal jika dibandingkan kondisi masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Kondisi tersebut juga terlihat dengan melihat jumlah penduduk miskin di Madura terhadap penduduk miskin di Jawa Timur sampai tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Madura memiliki prosentase 17,5% (870.000 orang) terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur (4.960.100 orang). Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura Tahun 2010-2013 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (%) KABUPATEN BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN

18

TAHUN 2010 64.51 59.70 64.60



TAHUN 2011 65.01 60.78 65.48

TAHUN 2012 65.69 61.67 66.51

TAHUN 2013 66.19 62.39 67.17

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (%) KABUPATEN

TAHUN 2010

SUMENEP SURABAYA JAWA TIMUR

TAHUN 2011

65.60 77.28 71.62

TAHUN 2012

66.01 77.85 72.18

TAHUN 2013

66.41 78.33 72.84

66.89 78.97 73.54


90 80

73.54

72.84

72.18

71.62

70 60

78.97

78.33

77.85

77.28

66.89

66.41

66.01

65.6

67.17

65.48

64.6

62.39

61.67

60.78

59.70

66.19

65.69

65.01

30

64.51

40

66.51

50

20 10 0

BANGKALAN

SAMPANG TAHUN 2010

PAMEKASAN TAHUN 2011

TAHUN 2012

SUMENEP

SURABAYA

TAHUN 2013

Gambar 1.8 Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura Tahun 2010-2013 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

Dilihat dari kondisi ketenagakerjaannya, sampai tahun 2013 jumlah angkatan kerja pada 4 kabupaten di Madura mencapai 2.135.048 orang, dengan jumlah angkatan kerja terbanyak di Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 645.569 orang. Sementara tingkat pengangguran terbuka di Pulau Madura sekitar 3,93%, untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada Kabupaten Bangkalan yaitu 6,78%. Untuk lebih jelas mengenai data angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Madura tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel dan gambar di bawah.



19

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Madura Tahun 2009-2013 JUMLAH ANGKATAN KERJA (ORANG)

KABUPATEN

2009

2010

2011

2012

2013*)

BANGKALAN

500.688

461.365

473.198

492.413

507.089

SAMPANG PAMEKASAN

493.170 482.625

461.746 454.102

480.195 464.908

499.631 482.955

491.679 490.711

SUMENEP

624.715

614.494

661.924

644.439

645.569

2.101.198

1.991.707

2.080.225

2.119.438

2.135.048

TOTAL

493,170 461,746 480,195 499,631 491,679

482,625 454,102 464,908 482,955 490,711

BANGKALAN

SAMPANG

PAMEKASAN

2009

2010

2011

2012

624,715 614,494 661,924 644,439 645,569

500,688 461,365 473,198 492,413 507,089

JUMLAH ANGKATAN KERJA (ORANG) MADURA Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014 TAHUN 2009 – 2013

SUMENEP

2013*)

Gambar 1.9 Trend Angkatan Kerja di Madura 2009-2013 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Madura Tahun 2009-2013 KABUPATEN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) 2009

2011

2012

2013*)

BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN

5,14 1,70 2,17

6,05 1,79 3,53

6,37 2,13 2,61

5,13 1,71 2,29

6,78 4,68 2,17

SUMENEP

2,27

2,06

1,99

1,14

2,56

TOTAL

3,57

3,23

3,13

2,44

3,93


20

2010



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) MADURA TAHUN 2009 - 2013 8.00

7.00 6.00 5.00 4.00

3.00 2.00 1.00 2009

2010

BANGKALAN

2011

SAMPANG

2012

PAMEKASAN

2013*)

SUMENEP

Gambar 1.10 Trend Pengangguran Terbuka di Madura 2009-2013 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

Dilihat dari sosial budayanya, mayoritas penduduk di Pulau Madura beragama Islam dan sampai saat ini masih sangat mewarnai corak kehidupan masyarakatnya. Peran ulama/kyai menjadi menonjol dan merupakan figur sentral yang

dihormati dan ditaati.

Dalam adat istiadatnya, masyarakat Madura masih kental dengan kearifan local peran 4 (empat) elemen, yaitu Bapa’, Ebuh, Guru dan Rato’.

1.1.6. Kondisi Infrastruktur Kondisi infrastruktur di wilayah Kota Surabaya secara umum cukup memadai bila dibandingkan dengan kondisi infrastruktur di wilayah Pulau Madura yang relatif lebih minim. Kondisi infrastruktur wilayah Surabaya-Madura diuraikan sebagai berikut: 1. Jaringan Jalan Jaringan jalan di Pulau Madura dihubungkan dengan ruas jalan utama yang melintas pada pesisir utara (lintas utara), pesisir selatan (lintas selatan), dan jalan lintas tengah yang menghubungkan keduanya; dimana ketiga jaringan jalan utama tersebut berfungsi sebagai jalan penghubung regional kewilayahan antar kabupaten di Pulau Madura dan juga sebagai



21

jalur utama penghubung dengan akses Suramadu sehingga dapat terlihat keterjalinan infrastruktur transportasi dengan Jembatan Suramadu serta Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di sekitar Pulau Madura. Sesuai dengan RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2029 (Perda Jawa Timur nomor 5 Tahun 2012), maka jaringan jalan lintas Pulau Madura meliputi jalan yang memiliki status eksisting : 

Jalan Lintas Utara sebagai jalan provinsi sepanjang 178 km;



Jalan Lintas Tengah Selatan sebagai jalan nasional sepanjang 193 km;



Jalan Lintas Selatan (Kamal – Sampang) sebagai jalan provinsi sepanjang 84,3 km;



Jalan Penghubung Lintas Utara – Selatan sebagai jalan provinsi dan kabupaten sepanjang 180 km; dan



Jalan di dalam kawasan (jalan lingkar dalam kota) sebagai jalan desa dan jalan kabupaten sepanjang 28 km.

Berdasarkan kondisi eksisting tahun 2013, kondisi jalan di Madura didominasi dengan kondisi yang relatif baik. Kondisi jaringan jalan lintas Pulau Madura tersebut pada umumnya memiliki lebar jalan ± 4 – 6 meter dengan panjang total 663,3 km. Untuk lebih jelas, kondisi jaringan jalan di setiap kabupaten di Madura dapat terlihat sebagai berikut: Tabel 1.7 Kondisi Jaringan Jalan Pulau Madura Tahun 2013 KONDISI

BANGKALAN

BAIK

484,90

SEDANG

109,92

745,56

SUMENEP

441,72

538,88

98,14

121,28

RUSAK RINGAN

74,63

294,80

30,67

497,49

RUSAK BERAT

51,92

81,06

14,49

520,73

30,60

168,91

615,62

1847,27

tidak ada Keterangan TOTAL

22

PANJANG (KM) SAMPANG PAMEKASAN



721,37

1121,42

Gambar 1.11 Peta Jaringan Jalan Pulau Madura

Tabel 1.8 Kondisi Jalan Lintas Utara Pulau Madura (Jalan Propinsi) NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA RUAS Bangkalan - Batas Kab. Sampang Batas Kab. Bangkalan - Ketapang Ketapang - Batas Kab. Pamekasan Batas Kab. Sampang Sotobar Sotobar - Batas Kab. Sumenep Batas Kab. Pamekasan - Sumenep Batas Kota Sumenep Pantai Lombeng TOTAL

LOKASI

PANJANG (km)

LEBAR (m)

Baik (km)

KONDISI 2013 Sedang Rusak (km) (km)

Bangkalan

46.38

4-8

12.77

27.61

6.00

Sampang

17.54

4-6

17.54

-

-

Sampang

23.02

4-8

21.02

0.50

1.50

Pamekasan

5.68

4

-

2.40

3.28

Pamekasan

12.32

4

-

12.32

-

Sumenep

35.30

4-6

12.36

22.94

-

Sumenep

26.45

4-7

3.52

2.28

20.65

67.21

68.05

31.43

166.69



23

Tabel 1.9 Kondisi Jalan Lintas Lintas Tengah Selatan Madura (Jalan Nasional) NO 1 2 3 4

NAMA RUAS Bts. Kota Sampang-Bts. Kab Pamekasan Bts. Kota Pamekasan-Bts. Kab.Sumenep Bts. Kab. Pamekasan-Bts. Kota Sumenep Bts. Kota Sumenep - Kalianget TOTAL

PANJANG (km)

LEBAR (m)

KONDISI 2012

7.60

6

Baik

5.17

6

Baik

26.78

6

Baik

8.83 43.38

6

Baik

Tabel 1.10 Kondisi Jalan Lintas Lintas Selatan Madura (Jalan Kabupaten) NO 1 2 3 4

NAMA RUAS Pembangunan Jembatan SresehPangarengan, Cs Pembangunan Jalan Modung-Sreseh Pembangunan Jalan Lingkar Sampang Pembangunan Jalan Kamal-Modung TOTAL

PANJANG (km)

LEBAR (m)

0.51

-

7.00

-

2.50

-

30 40.01

4

Keterangan

2. Prasarana Perhubungan Pulau Madura sebagai bagian dari kepulauan yang ada di Propinsi Jawa Timur memiliki transportasi penghubung pula yang berfungsi menghubungkan wilayah di Pulau Madura sebagai pulau utama dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, dengan memanfaatkan jalur penyeberangan laut dan bandara udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2029, pada saat ini terdapat beberapa pelabuhan yang sudah dikembangkan di Pulau Madura meliputi : 

Pelabuhan nasional di Sapudi, Sapeken dan Kangean di Kabupaten Sumenep.



Pelabuhan regional di Branta (Kabupaten Pamekasan), Telaga Biru (Kabupaten Bangkalan), dan kalianget di Kabupaten Sumenep.



Pelabuhan lokal di Masalembu, Gayam dan Raas(Kabupaten Sumenep), Taddan (Kabupaten Sampang), serta Sepulu di Kabupaten Bangkalan.

24



Transportasi penyeberangan laut di Pulau Madura juga didukung dengan pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Tanjung Perak – Kamal (Bangkalan), Jangkar (Situbondo) – Wilayah Sumenep, Kalianget – Ketapang, dan masih terdapat pelabuhan lainnya yang digunakan sebagai transportasi penyeberangan. Pengembangan pelabuhan penyeberangan kedepan diarahkan pada wilayah kepulauan dengan meningkatkan jalur pelayaran untuk memberikan akses pada pulau-pulau khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep, dengan memanfaatkan prasarana pelabuhan penyeberangan Kalianget. Sistem transportasi antar pulau di wilayah Madura sangat penting karena jumlah pulau kecil sangat banyak di wilayah Madura yaitu sebanyak 126 pulau dan yang berpenghuni 48 pulau. Diantara 48 pulau yang berpenghuni tersebut, prasarana perhubungan antar pulau belum memadai dan untuk itu dibutuhkan peningkatan prasarana perhubungan dan pendukungnya. Pulau - pulau kecil yang merupakan simpul – simpul utama perhubungan laut antar pulau, yaitu : Pulau Mandangin, Pulau Gili Raja, Poteran, Pulau Sapudi, Pulau Ra’as, Pulau Sapekan, Pulau Pagerungan Besar, Pulau Kangean, Pulau Keramaian dan Pulau Masalembu. Untuk transportasi udara, Pulau Madura memiliki bandara udara Trunojoyo yang terletak di Kabupaten Sumenep. Pengembangan perhubungan udara di Wilayah Suramadu direncanakan melalui peningkatan Kapasitas Bandar Udara Trunojoyo yang terletak di



25

Kabupaten Sumenep sebagai pintu gerbang kedua Pulau Madura selain Jembatan Suramadu. Pengembangan bandara ini strategis untuk mobilitas angkutan transportasi wilayah Timur Pulau Madura dengan kota kota di Pulau lain. 3. Air Baku Kapasitas pengolahan air bersih yang tersedia di Pulau Madura sebesar 1.300 liter/detik saat ini belum dapat memenuhi perkiraan perkembangan dimasa yang akan datang. Sedangkan potensi sumberdaya air yang tersedia mencapai 33.500 liter/detik. Beberapa potensi sumber air baku di Pulau Madura antara lain: 

Waduk/Embung Beberapa potensi waduk yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku di Wilayah Suramadu adalah Waduk Blega (Kabupaten Bangkalan), Waduk Klampis dan Waduk Nipah (Kabupaten Sampang) dan Tambak Agung (Kabupaten Sumenep).



Mata Air Terdapat beberapa titik mata air Kabupaten Bangkalan di wilayah bagian Utara (Kec.Sepulu, Tanjung Bumi dan Klampis), di wilayah bagian Selatan (Kec.Modung,

26



Tragah dan Kwanyar), sedangkan wilayah bagian Tengah (Kec.Konang, Geger, Tanah Merah dan Burneh), terdapat mata air atau sumber berkapasitas kecil yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari – hari.Sedangkan, potensi mata air lainnya yang tersebar di keempat kabupaten merupakan sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara maksimal baik untuk penyediaan air minum maupun air bersih. 

Air Tanah Beberapa sumber air tanah terdapat di Kabupaten Bangkalan bagian barat, selatan dan sedikit di bagian utara yang digunakan untuk irigasi pertanian, air perkotaan dan industri karena ditunjang dengan kondisi geologi dan dipengaruhi geohidrologi, topografi dan morfologi. Cakupan sumber air tanah tersebut menyebar di berbagai kecamatan lintas kabupaten yaitu di Kabupaten Sampang bagian utara (yang berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan) dan Sampang bagian Selatan, Kabupaten Pamekasan bagian Tengah dan Selatan, serta Kabupaten Sumenep bagian tengah dan sedikit ke barat

4. Energi Listrik Distribusi

listrik

Madura

berasal dari Jaringan Listrik Jawa-

Jaringan Sistem Interkoneksi JAMALI Wilayah Jawa Timur

Madura-Bali (Jamali) yang dipasok Perusahaan

Listrik

Negara

(PLN).

Wilayah Madura masih mengalami deficit listrik karena kebutuhan listrik hingga tahun 2010 adalah sebesar 120 MW (media online, 14 januari 2010), namun baru dipasok 110 MW. Pasokan listrik Jamali dialirkan melalui kabel bawah laut dari Gresik sebesar 80 MW dan sisanya dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berlokasi di Gili Timur,



27

Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sebesar 30 MW. Untuk sumber listrik di pulau – pulau kecil Madura, umumnya masih menggunakan tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga surya yang skala pelayanannya terbatas.Hal ini selain jarak antar pulau-pulau kecil dengan pulau utama relatif jauh, pulau-pulau kecil tersebut sulit mendapatkan pasokan solar pada kondisi iklim yang ekstrim terisolir.Hal ini mengakibatkan penyediaan tenaga listrik sangat terbatas dan menjadi kendala utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang umumnya bekerja sebagai nelayan.

1.1.7. Kawasan Potensial Wilayah Suramadu Berdasarkan pendekatan berbasis pada sumberdaya unggulan Madura, kedekatan dengan pusat – pusat pelayanan, aksesbilitas dengan pintu – pintu outlet (lokal dan regional) dan mengacu pada rencana tata ruang, diidentifikasi 22 (dua puluh dua) klaster/kawasan yang sudah berkembang maupun berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat – pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan klaster/kawasan diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi melalui pengembangan sektor – sektor strategis secara berkelanjutan. Sektor strategis dapat diartikan sebagai sektor – sektor yang mempunyai multiplier effect (backward – forward linkages) yang besar yang mempunyai kemampuan secara berkelanjutan

dapat

dikembangkan

melalui

investasi

infrastruktur

yang

efisien.

Pengembangan sektor strategis Madura difokuskan pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri perdagangan jasa.

28



Gambar 1.12 Klaster/Kawasan di Wilayah Suramadu

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN 1.2.1. Potensi Wilayah Suramadu Wilayah Suramadu terdiri dari sebagian wilayah Kota Surabaya dan seluruh Wilayah Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Karakteristik perekonomian kedua wilayah tersebut sangat berbeda, dimana Kota Surabaya didominasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa, sementara itu di Wilayah Pulau Madura dengan didominasi kegiatan berbasis sumber daya alam.



29

Pulau Madura memiliki potensi yang sangat besar terutama di sector pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, perikanan dan kelautan, dan industri kecil menengah. Potensi Wilayah Madura akan lebih ekonomis dimanfaatkan secara terpadu dengan potensi kawasan Surabaya dan sekitarnya, agar dapat mewujudkan wilayah Suramadu sebagai suatu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Adapun potensi wilayah Suramadu antara lain: 

Kawasan Suramadu merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) pertumbuhan ekonomi.



Pulau Madura memiliki potensi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan perikanan laut serta pertambangan, yaitu: - Produk perikanan Pulau Madura pada saat ini berkontribusi kurang lebih 60% dari produk perikanan di Propinsi Jawa Timur - Produk garam Pulau Madura berkontribusi sekitar 50% dari produk garam Nasional (kurang lebih 1.200.000 ton per tahun) - Produk ternak sapi kurang lebih 1.000.000 ekor per tahun, dan produk perkebunan tebu di Madura kurang lebih 250.000 ha per tahun.



Pengembangan industri lokal, seperti garam, kerajinan dan batik Madura, serta potensi pengembangan industri berbasis pada pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;



Potensi wisata budaya, religi dan alam yang didasarkan pada budaya lokal tersebar lebih dari 30 destinasi wisata di Pulau Madura.

30



1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi Beberapa

permasalahan

utama

yang

dihadapi

dalam

rangka

percepatan

pengembangan di Wilayah Suramadu, yaitu : 1) Kesenjangan perkembangan antara Wilayah Madura dengan wilayahwilayah lain di Propinsi Jawa Timur Kegiatan ekonomi di Wilayah Madura didominasi oleh kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat sehingga migrasi penduduk dari Pulau Madura ke pusat kota-kota lain khususnya Surabaya (termasuk didalamnya brain drain). Ketimpangan pembangunan akan semakin tinggi dan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. 2) Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, seperti jalan, listrik dan air baku menyebabkan

sulitnya

perkembangan

sektor-sektor

penggerak

pertumbuhan ekonomi seperti industry dan perdagangan Keterbatasan infrastruktur di wilayah Suramadu menjadi permasalahan penting, yang seharusnya segera ditanggulangi untuk mempercepat pengembangan wilayah Suramadu. BP-BPWS memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah Suramadu. Masih tingginya ketimpangan antar kawasan di wilayah Suramadu antara keempat kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dengan Kota Surabaya maupun rata-rata wilayah di Provinsi Jawa Timur, sebagai akibat masih rendahnya konektivitas antarwilayah di Pulau Madura dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mempermudah aksesibilitas

pusat-pusat

pertumbuhan

kawasan.

Pendekatan

pembangunan

infrastruktur berbasis kawasan semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka



31

isolasi wilayah. Sementara itu, ketersediaan infrastruktur pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. 3) Belum memperoleh opini WTP dan dukungan manajemen yang optimal Penyelenggaran catatan atas laporan keuangan di lingkungan BP-BPWS sudah cukup baik, meskipun belum mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, penataan kelembagaan BPWS, pengaturan ketentuan ketentuan organisasi dan pelaksanaan tugas, rekrutmen personel profesional sangat dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu organisasi BPWS yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Selain itu dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai juga akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas. Untuk mendukung kecepatan ketersediaan informasi, diperlukan inventarisasi, pencatatan, pelaporan BMN yang akurat serta pengamanannya dan pengelolaannnya secara tertib, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar Deputi, Sekretariat dan Divisi yang lebih baik. 4) Perlu ditingkatkan sinergitas koordinasi antar unsur pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat Sebagaimana instansi pemerintah lainnya, BPWS dalam mengembangkan kawasan Suramadu

memiliki

keterbatasan

anggaran.

Oleh

karena

itu

pelaksanaan

pengusahaan dan investasi perlu melibatkan pelaku usaha lokal terutama untuk dapat meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya lokal. BUMN, BUMD dan swasta diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan kawasan. 5) Kesenjangan ekonomi di wilayah Suramadu dan perlu penyamaan persepsi dalam hal otonomi daerah Tingkat perkembangan ekonomi Wilayah Madura yang relatif rendah dibanding dengan wilayah-wilayah di Jawa Timur. Kondisi ini dapat dilihat dari masih relatif lambat dan lemahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura. Di sisi lain,

32



Pulau Madura memiliki potensi alam yang melimpah meliputi potensi

sektor

pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, maupun pariwisata. Dalam perpektif pelaksanaan otonomi daerah, untuk pengembangan wilayah Suramadu, perlu diadakan kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kabupaten di Wilayah Madura dan atau pemerintah Kota Surabaya. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

selalu

memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 1.2.3. Isu Strategis dan Tantangan Isu strategis yang dihadapi dalam rangka percepatan pengembangan Wilayah Suramadu, yaitu: a. Aspek Pengembangan Wilayah dan Ekonomi Ketimpangan di antara Wilayah Suramadu merupakan salah satu isu strategis yang meliputi lemahnya keterkaitan hubungan antara desa-kota, perbedaan nilai tambah dari berbagai sektor pertanian, kurang berkembangnya kegiatan perindustrian lokal, belum optimalnya pengembangan kegiatan ekonomi pertanian, perikanan dan pariwisata Pulau Madura serta belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan SDM. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis di tingkat lokal yang berupa klaster-klaster potensi unggulan dan sentrasentra produksi, pengolahan dan pemasaran unggulan yang diharapkan dapat menciptakan trickle down effect untuk pertumbuhan ekonomi Madura, yang terintegrasi dengan kawasan strategis di tingkat propinsi (KSP) dan nasional (KSN).



33

b. Aspek Pengembangan SDM Dilihat dari aspek kondisi sosial budaya masyarakat Madura saat ini, apabila dikaitkan dengan pengembangan industrialisasi di Madura, maka beberapa isu strategis pengembangan SDM di Madura adalah:  Pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berupa pusat – pusat produksi perlu mempertimbangkan prioritas pengembangan SDM dengan memperhatikan kearifan lokal.  Tingkat pendidikan dan ketrampilan belum memenuhi kebutuhan industrialisasi  Pelaku ekonomi lokal sulit masuk dalam sektor modern baik karena kemampuan investasi, kemampuan produksi dan lain sebagainya. c. Aspek Pengusahaan dan Investasi Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di wilayah Suramadu menjadi sangat penting bagi perekonomian wilayah Suramadu karena dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian yang cukup besar. Oleh karena itu perubahan pola pikir (mindset) dalam pemahaman bahwa pembangunan ekonomi wilayah membutuhkan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat (melalui BPWS dan sektor) dan Daerah, dunia usaha (BUMN, BUMD dan swasta) dalam semangat Suramadu Incorporated. Pengusahaan dan investasi kawasan Suramadu diharapkan dapat memberikan ruang kepada pelaku usaha lokal terutama untuk dapat meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya lokal. BUMN, BUMD dan swasta diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan kawasan. d. Aspek Dukungan Sektor Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara menjadi sangat penting untuk disediakan mengingat kondisi geografis Madura berupa kepulauan dengan disparitas ekonomi antar kawasan yang sangat beragam. Tersedianya infrastruktur transportasi akan memperlancar arus barang, manusia dan jasa, serta dapat menjadi

34



penghubung yang efisien antara sumber bahan baku (resource), pusat produksi dan pasar. Selain itu, ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai akan menciptakan konektivitas antar daerah bahkan antar pulau, termasuk daerah terpencil dengan daerah terdekat bahkan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya tersedianya infrastruktur akan banyak membawa dampak posistif bagi produktivitas industri, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing. Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu bersifat multisektor dan multi dimensi, sehingga perlu dukungan dan keterlibatan serta komitmen sektor terkait secara optimal. Tantangan yang dihadapi dalam rangka percepatan pengembangan Wilayah Suramadu, yaitu: a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pulau Madura Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

untuk

mendukung

penelitian

dan

pengembangan maupun kegiatan produksi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri dan jasa. b. Perlu ditingkatkan sinergitas kooodinasi antar unsur pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu merupakan lingkup penugasan yang bersifat lintas sektor dan sinergi pusat dan daerah. Dukungan kebijakan pemerintah baik pusat, propinsi, dan daerah (baik kebijakan sektoral maupun tata ruang) yang sinergis sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program/kegiatan percepatan pengembangan Wilayah Suramadu. c. Koordinasi, sinkronisasi program dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemeliharaan/pengelolaan infrastruktur Program percepatan pengembangan Wilayah Suramadu perlu diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan



35

Jangka

Menengah

Daerah

(baik

propinsi

maupun

kabupaten/kota)

serta

dikoordinasikan dengan sektor-sektor lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, PLN dan sektor lain yang terkait. d. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Peningkatan iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi dan usaha sangat penting untuk mendorong investasi masuk (baik investasi domestik maupun investasi asing) dan mendorong berkembangnya usaha di wilayah Suramadu. Meningkatnya investasi dan berkembangnya usaha sangat penting untuk mendorong aktivitas perekonomian, karena dapat menggerakkan usaha lain yang terkait dan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

36



BAB 2 – VISI, MISI, DAN TUJUAN


37

BAB

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 VISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Visi dapat diartikan sebagai keadaan dari sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang. Dalam konteks pengembangan wilayah Suramadu, visi dapat diartikan sebagai keadaan wilayah Suramadu yang diharapkan di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan penataan ruang Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Wilayah Suramadu, kondisi geografis, potensi strategis Pulau Madura dan sosial budaya masyarakat, percepatan pengembangan wilayah Suramadu, maka disusun visi jangka panjang percepatan pengembangan Wilayah Suramadu sebagai berikut:

“Mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Suramadu Untuk

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah” Berdasarkan visi pengembangan Wilayah Suramadu di atas, Badan Pelaksana BPWS sesuai peran dan fungsinya mempunyai visi untuk mendukung percepatan pengembangan Kawasan Suramadu khususnya untuk periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Suramadu melalui Pembangunan Kawasan, Dukungan Sektor dan Kerjasama Dengan Badan Usaha”

38



2.2 MISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Untuk mewujudkan visi dan tugas dan fungsi BPWS seperti yang telah ditetapkan, maka misi dari Badan Pelaksana – BPWS tahun 2015 – 2019 adalah: 1. Menyelenggarakan dukungan pengusahaan sektor melalui fasilitasi, kerjasama sektor dan lembaga donor guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang optimal dan terpadu; 2. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, pengusahaan dan pemeliharaan kawasan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan manfaat kawasan; 3. Menyelenggarakan stimulasi pembangunan infrastruktur dan SDM guna mendukung percepatan pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; 4. Menyelenggarakan dukungan manajemen internal yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

2.3 TUJUAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pengembangan wilayah Suramadu, tujuan yang ingin dicapai BP-BPWS dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah: 1. Meningkatkan dukungan pengusahaan sektor melalui fasilitasi, kerjasama sektor dan lembaga donor guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang optimal dan terpadu; 2. Meningkatkan pembangunan, pengelolaan, pengusahaan dan pemeliharaan kawasan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan manfaat kawasan; 3. Meningkatkan dukungan stimulasi pembangunan infrastruktur dan SDM mendukung

percepatan

pengembangan

wilayah,

pertumbuhan

guna

ekonomi

dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;



39

4. Meningkatkan dukungan manajemen internal yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance;

2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Mengacu pada kondisi wilayah Suramadu, hasil pelaksanaan tahun 2011-2014 dan isu strategis maupun permasalahan yang dihadapi, maka sasaran strategis BPWS diarahkan kepada upaya percepatan pengembangan Wilayah Suramadu yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam kaitan tersebut, sasaran strategis dari BPBPWS adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN I, II, dan III didukung dengan sasaran strategis: Meningkatnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang terpadu, pengembangan SDM lokal yang berkualitas, serta akses kawasan, dengan outcome: Meningkatnya

dukungan

stimulan

infrastruktur

akses

kawasan

dan

pengembangan SDM lokal. Adapun indikator sasaran startegis (ISS) kedua, antara lain : -

Jumlah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana mendukung kawasan (unit);

-

Luas lahan yang dibebaskan (hektar);

-

Persentase jumlah tenaga terampil

bersertifikat yang terserap dalam

pasar kerja (%); -

Jumlah bidang pengusahaan (bidang).

2. TUJUAN IV didukung dengan sasaran strategis: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM internal untuk meningkatkan kinerja BPWS,

40



dengan outcome: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen serta sarana dan prasarana. Adapun indikator sasaran strategis (ISS) pertama, antara lain : -

Opini laporan keuangan (nilai);

-

Nilai akuntabilitas kinerja (nilai);



41

BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


41

BAB

ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 Pembangunan

nasional

adalah

rangkaian

upaya

pembangunan

yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional Indonesia dijabarkan dalam perencanaan jangka panjang (20 tahun) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam tahapan-tahapan jangka menengah (5 tahun). Pembangunan nasional jangka panjang dijabarkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode jangka menengah atau disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program selama lima tahun kedepan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

42



RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Tahun 2015-2019 merupakan tahapan pembangunan nasional ketiga yang ditetapkan melalui Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015. Visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN)

2005

–

2025

adalah

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu: 1.

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;

2.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

3.

Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum;

4.

Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu;

5.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

6.

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;

7.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

8.

Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Visi misi pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang

maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran – sasaran pokok.



43

Dalam keterkaitan dengan pengembangan wilayah, arah pembangunan nasional adalah mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan melalui percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah – wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya pada wilayah – wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah. Percepatan pengembangan wilayah ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005 - 2025 Sumber: UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025

Dalam pembangunan jangka menengah ketiga (tahun 2015 – 2019), prioritas utama dan strategi pembangunan nasional ditujukan untuk lebih memantapkan memantapkan pembangunan

44

secara

menyeluruh

dengan



menekankan

pembangunan

keunggulan

kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Sementara itu, visi yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian

berlandaskan Gotong-royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia

menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasis kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam pembangunan jangka menengah ketiga tersebut, pembangunan Indonesia pada tahan ke-III tahun 2015-2019 dijabarkan melalui visi, misi, agenda strategis dan agenda prioritas pembangunan. Sesuai dengan agenda pembangunan nasional tersebut, tugas dan fungsi BPWS dalam mempercepat pengembangan wilayah Suramadu, maka fokus kebijakan dan strategi BPWS diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran 3 (tiga) agenda prioritas, antara lain agenda ke-3, ke-6 dan ke-7.



45

AGENDA 3 : Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah

Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan a) Pengembangan daerah tertinggal, difokuskan pada : 1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak; 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; 3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. b) Pembangunan desa dan kawasan pedesaan, difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi : 1. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; 2. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; 3. Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa; 4. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; 5. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain. c) Pengembangan kawasan strategis, melalui percepatan pengembangan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

46



1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan mengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja serta melalui percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, kereta api, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui inter-modal

supply chained system; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland); (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. 3. Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK, melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masingmasing pusat-pusat pertumbuhan di daerah. 4. Peningkatan keterkaitan kota-desa bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut: 

Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau dengan: (a) mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana transportasiyang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; (b) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; (c) mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.



47



Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.



Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan kotadesa dengan: (a) mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; (b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; (c) mengembangkan kerjasama antardaerah khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama

pemerintah-swasta;

(d)

mengembangkan

forum

dialog

antar

stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; (e) mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas local. 5. Penanggulangan kemiskinan dengan strategi menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat. AGENDA 6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional a) Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan 1. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistik nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka pendukung kerjasama regional dan global melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan berkapasitas tinggi yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistic nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya. 2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui penyediaan sarana

dan

prasarana

transportasi,

seperti

pembangunan

jalan

provinsi,

kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan

48



strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. 3. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat

pertumbuhan

pembangunan

dan

lainnya

di

peningkatan

wilayah

prasarana

non-koridor transportasi

ekonomi yang

melalui

mendukung

pengembangan industri dan pariwisata nasional sesuai dengan Rencana Induk Pengembangkan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN),

serta

stimulasi

pengembangan

kawasan

dan

penguatan

konektivitas regional di wilayah Surabaya-Madura (Suramadu). b) Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui : 1. Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang 2. Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur 3. Akselerasi pertumbuhan pariwisata 4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif, serta 5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi Agenda 7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor

Strategis Ekonomi Domestik a) Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui : 1. Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri 2. Peningkatan produksi bahan pangan lainnya 3. Peningkatan produksi perikanan, dan 4. Peningkatan layanan jaringan irigasi. b) Peningkatan Ketahanan Air melalui : 1. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya 2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air bagi masyarakat 3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.



49

c) Peningkatan Kedaulatan Energi diantaranya melalui peningkatan aksesibilitas energi di wilalyah pulau-pulau dan desa terpencil. d) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan melalui : 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan 2. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan peran SDM dan IPTEK kelautan 3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir

AGENDA STRATEGIS PRIORITAS 1. MENGHADIRKAN NEGARA UNTUK MEINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA 2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

3. KAMI AKAN MEMBANGUN INDONESIA 4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKANDENGAN DARI PINGGIRAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

MEMPERKUAT DAERAH – DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA 5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA KESATUAN

BPWS MENDUKUNG AGENDA 3, 6 DAN 7 3. KAMI AKAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH – DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) KESATUAN

6. KAMI AKAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL

AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)

6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL 3. KAMI AKAN MEMBANGUN INDONESIA 6. KAMI AKAN MENINGKATKAN DARI PINGGIRAN DENGAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN 7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR MEMPERKUAT DAERAH – DAERAH DAN DAYA SAING DI PASAR STRTAEGIS EKONOMI DOMESTIK DESA DALAM KERANGKA NEGARA INTERNASIONAL KESATUAN 8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

7. KAMI AKAN MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

Selain

dukungan

terhadap

ketiga

agenda

prioritas

tersebut,

percepatan

pengembangan Wilayah Suramadu juga bertujuan untuk mendukung arah kebijakan/strategi pembangunan bidang dan pengembangan wilayah Jawa - Bali, yang meliputi :

50



AGE 6.

7.

I.

Pembangunan Bidang Ekonomi a) Industri melalui strategi penumpuhan populasi industry serta peningkatan daya saing dan produktivitas b) UMKM dan koperasi melalui strategi pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran c) Pariwisata melalui strategi pemasaran pariwisata nasional, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata utamanya peningkatan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman/daya saing produk/jasa pariwisata d) Penguatan investasi melalui strategi peningkatan efektivitas dan upaya promosi investasi serta pengembangan investasi lokal e) Tenaga kerja melalui strategi meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif serta mendorong pengembangan ekonomi pedesaan,

II.

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang a) Pembangunan desa dan kawasan pedesaan melalui strategi pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. b) Kawasan strategi melalui kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya dengan meningkatkan produktivitas dan hilirasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya, memberikan fasilitasi pengembangan industri-industri pengolahan komoditas unggulan di kawasan; meningkatkan konektivitas antarwilayah sekitarnya (desa, daerah tertinggal, dan perbatasan) menuju pusat-pusat pertumbuhan lainnya; mempercepat penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan; serta meningkatkan kemampuan pengelolaan kawasan di wilayah belakangnya secara profesional. c) Daerah tertinggal melalui strategi pengembangan mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik (bioregion) dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan



51

keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran; meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan

daerah

tertinggal

dengan

pusat

pertumbuhan

melalui

pembangunan sarana dan prasarana transportasi; mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi; meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah; meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan sebagai program pembangunan lintas sektor. III. Pembangunan Bidang Penyediaan Sarana – Prasarana a) Pembangunan

prasarana

dasar

kawasan

permukiman

serta

energi

dan

ketenagalistrikan melalui penyediaan energi listrik untuk daerah-daerah terpencil dan kepulauan. b) Menjamin

ketahanan

air

untuk

mendukung

ketahanan

nasional

melalui

pembangunan tampungan air skala kecil/menengah pada daerah krisis dan wilayah strategis, pembangunan saluran pembawa air baku di wilayah tertinggal, strategis, pulau kecil, kawasan terpencil serta daerah perbatasan. c) Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan melalui percepatan pembangunan transportasi nasional untuk mendukung sistem logistic nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global; menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewialyahan; membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi,

kawasan

industrk

khusus,

kompleks

industri

dan

pusat-pusat

pertumbuhan lainnya di wilayah non koridor ekonomi sehingga memberikan nilai

52



tambah serta meningkatkan produktivitas nasional secara lebih berkualitas; penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasankawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan

dan

keamanan

transportasi,

serta

sarana

transportasi

yang

disesuaikan dengan karakteristik daerah; Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota propinsi), pusat kegaitan wilayah

dan

wilayah yang

mempunyai potensi

ekonomi dan pariwisata;

meningkatkan kapasitas bandara di wilayah terpencil, pedalaman dan rawan bencana dengan melakukan perpanjangan landasan serta pembangunan terminal penumpang. IV. Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa – Bali a) Pengembangan kawasan strategis Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis sektor industri dan jasa nasional, pusat pengembangan ekonomi kreatif, serta sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia, diarahkan untuk pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja. Salah satu fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Jawa-Bali adalah pengembangan Wilayah Suramadu sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran. Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Pengembangan potensi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, dan Kawasan Khusus di Pulau Madura.



53

2. Percepatan penguatan konektivitas melalui pembangunan jalan akses kawasan industri di Madura menuju pelabuhan petikemas. b) Pengembangan kawasan perkotaan Kebijakan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Jawa - Bali dilakukan melalui berbagai strategi, diantaranya meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan perkotaan Gerbangkertasusila (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojekerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojekerto). c) Pengembangan desa dan kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desakota melalui dukungan perwujudan sentra industri peternakan modern, sentra industry pertanian organic maupun non organic di kawasan Pamekasan dan Sampang. d) Peningkatan keterkaitan kota dan desa di wilayah Jawa – Bali diarahkan dengan memperkuat pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan Cibaliung dan Sekitarnya (Provinsi Banten), Pamekasan dan sekitarnya (Provinsi Jawa Timur), Banyuwangi dan sekitarnya (Provinsi Jawa Timur), serta Tabanan dan sekitarnya (Provinsi Bali). Kawasankawasan ini mencakup kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Jawa - Bali adalah sebagai berikut : 1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau  Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jalan Lintas Pulau Madura, Jalan Lintas Pulau Bali, jalan bebas hambatan dan jaringan kereta api di Pulau Jawa, Pelabuhan Regional Banyuwangi, Bandara Banten Selatan dan Banyuwangi, serta angkutan penyebrangan yang melayani Pulau Madura dan Pulau Bali;

54



2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, dan pariwisata.  Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Cibaliung, Pamekasan, dan Tabanan-Bali, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di Kawasan Banyuwangi.  Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasaran produksi. 3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota  Meningkatkan

pengetahuan

dan

kemampuan

masyarakat

mengenai

kelestarian daerah resapan serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pamekasan. 4. Pengembangan daerah tertinggal Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:  Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;  Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;  Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;  Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;  Pengembangan kegiatan perekonomian sub-sektor perikanan laut, garam, dan produk olahan laut diutamakan di Pulau Madura;



55

 Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir khususnya di Pulau Madura, bagian timur, dan bagian barat Pulau Jawa;  Pengembangan pelabuhan penyebrangan antarpulau;  Pembangunan sarana transportasi air di desa-desa terisolir bagian utara Pulau Jawa;  Pengembangan bandara perintis di Pulau Madura. 5. Penanggulangan bencana di wilayah Bangkalan dan Pamekasan

Tabel 3.1 Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Jawa Timur KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Sumenep PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Taddan/Sampang JALAN Pembangunan Jalan Lintas Utara Madura (Bangkalan - Tj Bumi-Ketapang-Sotobar-Sumenep) SUMBER DAYA AIR Persiapan Pembangunan Waduk Blega Kab. Bangkalan Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019

56



Gambar 3.2 Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Wilayah Jawa – Bali Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019



57

Gambar 3.3 Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Jawa-Bali 2015-2019 Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi RTRW Nasional Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

serta

mewujudkan

keseimbangan

dan

keserasian

perkembangan

antarwilayah. Untuk mewujudkan penataan ruang tersebut, RTRWN memuat kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang diterjemahkan ke dalam struktur ruang dan pola ruang. Arah kebijakan tata ruang nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang terdiri atas tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, yang

58



selanjutnya dijabarkan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah. Dalam struktur ruang wilayah terdiri atas sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan pembentuk ruang wilayah sedangkan pola ruang wilayah mencakup pembagian alokasi ruang beserta penjabaran fungsi ruang/kawasan pembentuk didalamnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wilayah Suramadu yang terdiri atas Kota Surabaya dan keempat kabupaten di Madura merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur ruang kewilayahan nasional. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan penetapan Wilayah Suramadu sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam struktur ruang maupun beberapa rencana sistem jaringan di Wilayah Suramadu untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagai upaya perwujudan percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara umum. Selain itu, rencana pengembangan Wilayah Suramadu juga tercantum dalam rencana pola ruang nasional yang mencakup pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) maupun Kawasan Andalan. Tabel 3.2 Arahan Kebijakan RTRWN Untuk Pengembangan Wilayah Suramadu No.

Kebijakan

A 1

Struktur Ruang Sistem Perkotaan Nasional

Pengaruh terhadap Pulau Madura   

Perkotaan Bangkalan dan Surabaya merupakan bagian dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila. Perkotaan Pamekasan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Sampang dan Sumenep ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Direncanakan jalan bebas hambatan antar kota dengan jurusan Surabaya-Madura

2

Jalan Bebas Hambatan



3

Pelabuhan sebagai simpul transportasi Nasional



Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu kesatuan dengan Tanjung Bumi

B 1

Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional



2

Kawasan Andalan



Perkotaan Surabaya dan Bangkalan termasuk dalam Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) pertumbuhan ekonomi. Kawasan Gerbangkertosusila termasuk dalam kawasan andalan nasional dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.



59

No.

Kebijakan

Pengaruh terhadap Pulau Madura

Madura dan Kepulauan termasuk dalam kawasan andalan nasional, dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan perikanan.  Kawasan Laut Madura dan sekitarnya termasuk dalam kawasan andalan Nasional, dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata. Sumber: PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN 

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pendekatan pembangunan kewilayahan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional adalah melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sejalan dengan rencana penataan ruang nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong program – program strategis yang tertuang dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Strategi utama dalam pendekatan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini adalah : a)

Pengembangan koridor ekonomi yaitu pengembangan dan revitalisasi pusat – pusat pertumbuhan di luar Jawa dan peningkatan pusat – pusat pertumbuhan di Pulau Jawa.

b) Perkuatan konektivitas nasional. Hal ini dilakukan melalui sinergi antar pusat – pusat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dasar secara menyeluruh di wilayah Indonesia; c)

Mempercepat kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Untuk mendorong peningkatan produksi di pusat – pusat pertumbuhan, perlu didukung inovasi teknologi dan SDM ke arah pengembangan ekonomi (inovation driven economy). Wilayah Suramadu mendukung Koridor Jawa sebagai koridor pendorong industri dan

jasa nasional. Industri dan jasa yang dikembangkan adalah industri manufacturing, tekstil, permesinan transportasi, perkapalan, alutsista, telematika dan pengembangan metropolitan Jabodetabek. Kota Surabaya dalam Koridor Jawa sebagai salah satu simpul utama

60



infrastruktur dibagian timur Jawa dengan pelabuhan utama internasional Tanjung Perak dan jalur utama ke luar koridor ke arah selatan Surabaya, sedangkan ke arah timur menuju ke Pulau Madura.

Gambar 3.4 Koridor Ekonomi Jawa Sumber: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH 3.2.1. Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur Dalam penjabaran visi, misi dan arahan percepatan pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, perlu dilakukan tinjauan kebijakan yang mengacu pada arahan pembangunan dan penataan ruang di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan pembangunan daerah



61

mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 dan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Sedangkan, kebijakan penataan ruang daerah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031. A. Arahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 Tahun 2009, dengan jangka waktu perencanaan mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Selama jangka waktu perencanaan tersebut, Provinsi Jawa Timur memiliki visi pembangunan sebagai Pusat Agrobisnis

Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Jawa Timur 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah : 1.

Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis, dicapai dengan cara mendorong pergeseran Agrobisnis dari berbasis pada keunggulan komparatif (comparative advantage) ke arah Agrobisnis yang didorong oleh keunggulan kompetitif (competitive advantage) melalui pengembangan modal dan peningkatan kemajuan teknologi pada setiap sub-sistemnya, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

2.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya, dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur yang berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3.

Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup,

62

dicapai

dengan

cara

mengurangi



kesenjangan

sosial,

kemiskinan,

pengangguran melalui kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas. 4.

Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan dicapai dengan cara menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan.

5.

Mengembangankan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi, dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan pusat-pusat produksi (agropolitan) dan distribusi (metropolitan) serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

6.

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dicapai dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur, stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM. Visi pembangunan Jawa Timur yang dilakukan melalui pelaksanaan misi dan strategi

pembangunan yang dilaksanakan melalui tahapan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dalam penyusunan Rencana Strategi Badan Pelaksana – BPWS 5 (lima) tahun kedua mengacu pada arahan pembangunan pada periodisasi tahap ketiga (2015 – 2019) dalam RPJP Provinsi Jawa Timur. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Berpijak pada visi, misi dan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 pada tahap ke-3 tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur ditandai makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan



63

pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Jawa Timur lebih berdaya saing. Berpedoman pada arah pembangunan tersebut, maka visi pembangunan lima tahunan kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah Jawa

Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak. Perwujudan visi lima tahunan tersebut, dijabarkan dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang. 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Perumusan kebijakan umum pembangunan jangka menengah daerah bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berdaya ungkit dalam menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut : I.

Kebijakan Kewilayahan Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta dengan memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

64



II. Pengembangan Wilayah Jawa Timur yang Berorientasi pada Pertumbuhan Inklusif Beberapa upaya pembangunan periode 2014 - 2019 yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan

kewilayahan,

memberdayakan

diarahkan

perekonomian

pada

rakyat,

perluasan

terutama

lapangan

yang

kerja,

berbasis

dan

pertanian;

meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu; meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas; meningkatkan pembangunan infrastruktur; serta meningkatkan

pemeliharaan

kualitas

lingkungan

hidup,

dan

pengembangan

pembangunan berwawasan lingkungan. III. Penetapan Klaster Kewilayahan

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan

dalam

rangka

meningkatkan

pemerataan

pertumbuhan

ekonomi,

infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan Klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat

Agrobisnis

terkemuka

yang

disinkronisasikan

dengan

arahan

agenda

pembangunan Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri, kawasan metropolitan dan kawasan tertinggal.



65

Gambar 3.5 Rencana Pembagian Klaster Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Sumber : Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Sesuai penugasan BPWS di Wilayah Surabaya-Madura, kebijakan dan arahan pengembangan Klaster yang perlu menjadi acuan antara lain : A. Klaster Agropolitan Madura Pulau Madura dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Madura (terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep), dan Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan) sehingga

66



Klaster Agropolitan Madura ditetapkan pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep, dengan arahan sebagai berikut: a) Mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Madura, b) Pengembangan Klaster agropolitan Madura berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui (renewable) dan berkelanjutan (sustainable) dari aspek alam, c) Pembangunan sektor agrobisnis di Pulau Madura yang didukung oleh pembangunan infrastruktur kewilayahan dengan lebih merata tanpa tergantung pada wilayah tertentu. Infrastruktur kewilayahan difokuskan pada peningkatan produksi, distribusi, maupun pemasaran komoditas unggulan. d) Pengembangan perdagangan dan jasa agrobisnis yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di kawasan agropolitan Madura e) Perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional sebagai f) Peningkatan sumber daya manusia dengan fokus pada sektor agrobisnis, khususnya inovasi riset yang mampu membuat keunggulan komparatif pada sektor unggulan. g) Penguatan koordinasi kelembagaan didalam Klaster Agropolitan Madura untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan, h) Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan, i)

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.



67

B. Klaster Metropolitan Dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai berikut: a) Rencana sistem perkotaan yang ditetapkan sebaga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau beberapa provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang b) Kawasan Strategis Provinsi Sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Metropolitan yang berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan, dan jasa komersial yang terdiri dari koridor Metropolitan yang meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di

Kota Surabaya, Kawasan Pusat

Bisnis (Central Bussines

District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kwasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang, Kawasan Pusat Bisnis Kota Malang, dan Pusat Pariwisata Batu) Kota Surabaya. C. Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diarahkan pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur dan wilayah kepulauan dengan arahan strategi sebagai berikut: a) Pengelolaan perairan wilayah laut b) Peningkatan sektor unggulan pada wilayah pesisir dan pulau c) Pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber daya kelautan dan merangsang investasi d) Pemberdayaan masyarakat nelayan/pesisir. e) Pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi. f) Pengawasan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi.

68



Berdasarkan

arahan

kebijakan

pengembangan

tersebut,

agenda

dan

prioritas

pembangunan dalam RPJMD Jawa Timur 2015-2019 terkait dengan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura yaitu : I. Agenda meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan; II. Agenda memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang; III. Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; IV. Prioritas Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup; serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang. Sesuai dengan arahan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019, dikaitkan dengan tugas percepatan pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS, dalam tahap kedua percepatan pengembangan Wilayah Surabaya-Madura tahun 2015 – 2019, penugasan BPWS lebih menekankan pada pengembangan klaster/kawasan pendukung pengembangan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pengusahaan/investasi klaster/kawasan; yang berbasis sektor/komoditas unggulan di Wilayah Surabaya-Madura. Pengembangan tersebut didukung dengan pengembangan infrastruktur ekonomi yang sejalan dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis lokal. B. Arahan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031, visi penataan ruang Provinsi Jawa Timur adalah Terwujudnya Ruang Wilayah

Provinsi Berbasis Agrobisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan. Dari visi tersebut, diharapkan sektor pertanian menjadi salah satu sektor penggerak utama pembangunan di Jawa Timur yang dikemas



69

dalam bentuk agrobisnis, dimana agrobisnis merupakan sistem dan usaha kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di kawasan agropolitan, terutama kawasan sentra produksi pangan dan juga kawasan lain di sekitarnya. Pencapaian visi dikaitkan dengan penugasan BPWS di Wilayah Surabaya-Madura tersebut dijabarkan kedalam arahan penataan ruang (spasial) sebagai berikut : Tabel 3.3. Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura NO. I. A.

B.

KEBIJAKAN

SISTEM PERKOTAAN Sistem Perkotaan

Sistem dan Fungsi Perwilalyahan

II. TRANSPORTASI A. Transportasi Darat - Jaringan Jalan

- Terminal - Kereta Api

70

ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA - Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN adalah Kawasan Perkotaan Bangkalan, yang menjadi bagian dari Kawasan Gerbangkertosusila. - Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW adalah Pamekasan. - Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKL yakni Sumenep dan Sampang. - Wilayah Surabaya-Madura merupakan bagian dalam Wilayah Pengembangan (WP) Germakertosusila Plus. - Wilayah Madura dan kepulauan diprioritaskan pada kegiatan kesehatan dan pendidikan (Bangkalan), sektor perdagangan dan jasa (Bangkalan), pertanian tanaman pangan/peternakan/perkebunan (Sumenep, Pamekasan, Sampang), pariwisata (Bangkalan, Sumenep dan Sampang), industri (Bangkalan, Pamekasan dan Sampang), perikanan dan tambak garam (Sampang dan Pamekasan).

- Pengembangan jaringan jalan nasional (arteri primer) jalan bebas hambatan Surabaya-Suramadu-Tanjung Buluhpandan - Pengembangan jaringan jalan provinsi (kolektor primer) Bangkalan-Tanjung Bumi-Ketapang-Sotabar-Sumenep-Lombang; Sampang-Ketapang; Sampang-Omben-Pamekasan; dan Pamekasan-Sotabar - Pengembangan jaringan jalan strategis nasional BangkalanPelabuhan Tanjung Bumi; Bangkalan-Tanjung BuluhpandanKetapang-Sotabar-Sumenep; Kamal-Kwanyar-Modung-Sampang - Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi Sampang-Ragung dan Slopeng-Lombang - Pengembangan Terminal Tipe A di Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan



NO.

B

C III. A.

B.

KEBIJAKAN

ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

- Pengembangan Terminal Tipe B di Sampang - Rencana konservasi jalur kereta api dan stasiun Kamal-BangkalanSampang-Pamekasan-Sumenep Transportasi Laut - Pengembangan Pelabuhan pengumpul di Bangkalan dan Sumenep - Pengembangan Pelabuhan pengumpan di Pamekasan, Bangkalan, dan Sumenep - Pengembangan Pelabuhan lokal di Sumenep, Sampang dan Bangkalan - Pengembangan Pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota di Bangkalan dan Sumenep - Pengembangan Pelabuhan penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota di Sumenep Transportasi Udara - Pengembangan Bandar udara pengumpan (Trunojoyo) dan Bandar udara khusus (Pagerungan) di Sumenep PRASARANA WILAYAH Energi dan - Pengembangan energi baru dan terbarukan di Bangkalan (energi Kelistrikan angin, gelombang laut, biogas, biomassa dan surya), Sumenep (energi panas bumi, biogas, biomassa dan gelombang laut), Sampang (energi biogas, biomassa dan gelombang laut), Pamekasan (energi gelombang laut, biomassa dan biogas) - Pengembangan jaringan transmisi 150 kV kabel Jawa MaduraSuramadu dan Madura PLTU (Sampang-Pamekasan) - Pengembangan Gardu Induk (GI) 150/20 kV di Sumenep, Bangkalan, Pamekasan - Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi KangeanPorong-Gresik - Pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi di Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep Sumberdaya Air

Pengembangan jaringan irigasi di wilayah Sungai Kep. Madura : - Waduk Nipah di Sampang - Waduk Blega di Bangkalan - Waduk Samiran di Pamekasan - Waduk Tambak Agung di Sumenep Pengembangan jaringan air baku untuk: - SPAM regional PANTURA Sungai Bengawan Solo di bangkalan

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Prov Jatim



71

3.2.2. Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang Kota Surabaya Kebijakan pembangunan Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015. Sedangkan, kebijakan penataan ruang daerah mengacu pada rancangan RTRW Kota Surabaya tahun 2010 – 2030. A. Arahan Pembangunan Kota Surabaya RPJPD Kota Surabaya tahun 2005 – 2025 menyebutkan pembangunan Kota Surabaya memiliki visi Surabaya Kota Perdagangan dan Jasa Internasional

Berkarakter Lokal yang Cerdas, Bersih, Manusiawi dan Berbasis Ekologi. Penjabaran visi tersebut dalam pembangunan lima tahunan ke-3 (tiga) tahun 2015 – 2019 yang merupakan periode pemantapan peran Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa internasional. Adapun misi dan arah kebijakan pembangunan Kota Surabaya periode 2015 – 2019 adalah : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal, dengan memantapkan sarana dan prasarana, sistem informasi penunjang peningkatan kualitas SDM aparatur, serta memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik pada semua unit pelayanan. 2. Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan system transportasi, infrastruktur, pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa dan pesisir yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan binaan (budidaya) dan alami (lindung). 3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis ekologi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa nasional

maupun

internasional,

pengoptimalan

sistem

dan

pelayanan

jaringan

transportasi (darat, laut dan udara) secara terpadu, serta peningkatan upaya pengembangan energi yang ramah lingkungan.

72



4. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi ekonomi lokal yang mandiri, dengan meningkatkan dan pengoptimalan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien, serta peningkatan daya tarik pariwisata. 5. Mewujudkan pola kerjasama yang sinergis dalam menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan beretika, dengan mewujudkan efisiensi dan efektifitas perdagangan serta pemerataan kesempatan akses ke sumberdaya produktif. 6. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial warga kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, dengan mewujudkan peningkatan kreatifitas masyarakat berkarakter lokal. 7. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanann sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kaum rentan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup, dengan memantapkan kesetaraan gender, kapasitas kelembagaan dan SDM. Pada periode kedua rencana pembangunan jangka menengah Kota Surabaya yaitu tahun 2010 – 2014 diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana drainase kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi; pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi sejalan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; perkuatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha; peningkatan kerjasama dengan wilayah-wilayah sekitar dalam upaya penggalian potensi perdagangan

dan

jasa

serta

pengembangan

dengan

swasta

dan

masyarakat;

pengembangan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal dan mendorong pengembangan industri kreatif.



73

B. Arahan Penataan Ruang Kota Surabaya Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Suramadu, pembangunan Pulau Madura dapat didorong melalui pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang sejalan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Tabel 3.4 Kebijakan Penataan Ruang Kota Surabaya Terhadap Pengembangan Wilayah Suramadu NO.

I. SISTEM PERKOTAAN A Orde Perkotaan

B

ARAH PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

KEBIJAKAN

Hirarkhi Perkotaan

II. TRANSPORTASI A. Transportasi Dar at - Jaringan Jalan

- Kota Surabaya secara regional termasuk dalam PKN yaitu termasuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). - Kota Surabaya sebagai PKN mempunyai fungsi pelayanan nasional dan internasional, pusat kota dan regional, sub pusat kota dan pusat unit pengembangan (desentralisasi pusat – pusat perdagangan dan jasa) - Kota Surabaya sebagai pusat pelayanan nasional dan internasional - Kecamatan Pabean Cantikan, Krembangan, Semampir, Simokerto, Bubutan, Genteng dan Tegalsari sebagai pusat pelayanan kota dan regional - Wilayah Kandangan (Benowo) sebagai pusat sub kota barat, kawasan Segi-8Darmo sebagai pusat sub kota tengah, wilayah Klampis sebagai pusat sub kota timur. - Kecamatan Tambak Wedi sebagai Unit Pengembangan untuk pengembangan perdagangan, jasa, permukiman dan wisata. - Pengembangan wisata pesisir disekitar Kenjeran

Pengembangan jalan lingkar timur tengah (middle east ring road) Pengembangan jalan akses Suramadu Pengembangan jalan akses Suramadu ke Pelabuhan Tanjung Perak - Terminal Pengembangan Terminal Tipe A dan Terminal barang di jalan akses Suramadu B. Transportasi Laut - Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong sebagai satu kesatuan sistem C Transportasi Udara - Pengembangan jalan akses ke Bandara yang terintegrasi dengan sistem jaringan kereta api III. PRASARANA WILAYAH A. Kelistrikan - Pengembangan Gardu Induk PLN pada kawasan – kawasan baru yang dikembangkan B. Sumberdaya Air - Mata Air : Umbulan - Sungai : Air Kali Surabaya Sumber: Bappeko Surabaya, 2011

74

-



3.2.3. Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang di Wilayah Madura Kebijakan arahan pembangunan dan penataan ruang di Wilayah Madura dituangkan dalam Peraturan Daerah dan rangan awal pembangunan jangka menengah. A. Arahan Pembangunan di Wilayah Madura Kebijakan pembangunan Pulau Madura diidentifikasi dari masing – masing arah kebijakan pembangunan empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Secara umum, arah pembangunan empat kabupaten di Pulau Madura ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis ekonomi lokal dan peningkatan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi. Secara ringkas, arahan kebijakan pembangunan empat kabupaten di Pulau Madura disampaikan pada tabel berikut : Tabel 3.5 Kebijakan Pembangunan Kabupaten - Kabupaten di Wilayah Madura RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKALAN 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang NO.

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DI WILAYAH MADURA Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan periode tahun 2005 – 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan pembangunan sarana prasarana wilayah penunjang yang berkelanjutan bagi terciptanya iklim investasi yang mendorong pembangunan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangkalan periode 2010 – 2014 diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius dengan didukung oleh tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam mendukung ekonomi daerah dan investasi, pembangunan infrastruktur yang strategis dan berimbang dengan mempertimbangkan aspek tata ruang dan lingkungan, peningkatan pendayagunaan sumber daya alam meliputi pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan) yang berorientasi kemakmuran rakyat, peningkatan dan melestarikan serta mengembangkan potensi budaya dan peningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.



75

RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMPANG 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang NO.

2.


KABUPATEN PAMEKASAN 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

2.


KABUPATEN SUMENEP 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

76

ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DI WILAYAH MADURA Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sampang tahun 2005 – 2025 diarahkan pada peningkatan hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas dalam kondisi sanitasi lingkungan yang bebas dari pencemaran, banjir dan berwawasan lingkungan, pengembangkan SDM yang religius, cerdas, mandiri dan berdaya saing, pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, pensinergian kehidupan sosial, berbudaya dan berpolitik untuk mewujudkan masyarakat yang madani dan pengelolaan ruang kegiatan bagi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang harmonis, terintegrasi, dan terpadu. Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sampang periode 2008 – 2013 diarahkan pada pengembangan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis sumber daya lokal, pengembangan kualitas dan kuantitas SDM yang sejalan dengan pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, dan Pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten melalui pengembangan infrastruktur transportasi darat dan transportasi laut (pembangunan dan revitalisasi pelabuhan) dan pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan tahun 2005 – 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan keyakinan/syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi daerah, dan penegakan Supremasi hukum dan hak asasi manusia. Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pamekasan periode 2013-2018 diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yg efektif dan efisien, Peningkatan layanan prima terkait dengan adminstrasi kependudukan, Meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan hidup umat beragama, Peningkatan layanan prima penerbitan ijin lokasi, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berdasis pada pengembangan TI. Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep tahun 2005 – 2025 diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelaku usaha dan pengembangan UMKM yang mempertimbangkan kebutuhan lokal, serta mampu bersaing di tingkat



NO.

RENCANA PEMBANGUNAN

ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DI WILAYAH MADURA

regional, nasional, dan bahkan internasional, pengembangan pola pengelolaan SDA, peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan, pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional bahkan dunia internasional, dan pewujudan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan berkualitas. 2. Rencana Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep periode Pembangunan 2015 – 2019 diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis Jangka Menengah pertanian, perikanan dan industri kecil dan berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan, industrialisasi dan eksplorasi SDA berbasis SDM Masyarakat Lokal, peningkatan infrastruktur pemenuhan kebutuhan masyarakat (listrik, air bersih) dan infrastruktur ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi – produksi, pembangunan infrastruktur (listrik dan air bersih), jaringan transportasi darat dan laut di wilayah Kepulauan sejalan dengan peningkatan pengelolaan SDA, dan peningkatan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan. Sumber : Bappeda Kabupaten Bangkalan, Bappeda Kabupaten Sampang, Bappeda Kabupaten Pamekasan dan Bappeda Kabupaten Sumenep, 2014

B. Arahan Penataan Ruang di Wilayah Madura Dalam sistem perkotaan nasional, empat kabupaten di Pulau Madura mempunyai fungsi perkotaan yang berjenjang. Perkotaan Bangkalan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam satu kesatuan dengan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, Perkotaan Pamekasan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Perkotaan Sampang serta Perkotaan Sumenep berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan fungsi tersebut, arahan kebijakan pengembangan ruang pada masing-masing kabupaten di Pulau Madura disampaikan pada tabel berikut: Tabel 3.6 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten - Kabupaten di Wilayah Madura NO. KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA KABUPATEN BANGKALAN I. Sistem Perkotaan a. Orde Perkotaan - Kawasan perkotaan di Kecamatan Labang sebagai pusat regional dan merupakan kawasan perkotaan metropolitan Bangkalan - Kecamatan Klampis, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Blega dan Kecamatan Tanah Merah termasuk dalam Orde K1 - Kutub pertumbuhan desa/ kelurahan terdapat pada kawasan BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


77

NO.

KEBIJAKAN

b.

Hirarkhi Perkotaan

II. Transportasi a. Transportasi Darat Jaringan Jalan

Terminal

ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA perkotaan masing-masing kecamatan termasuk dalam orde K2 - Area hinterland dari orde K1 dan K2 termasuk dalam orde K3 - Desa – desa berada di luar pengaruh secara langsung perkembangan wilayah kota di Ibukota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Bangkalan dan memiliki akses berupa jalan lokal sekunder atau jalan desa termasuk dalam orde K4  Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Labang sebagai Kawasan Perkotaan Metropolitan Bangkalan  Kecamatan Klampis sebagai Kawasan Pengembangan Metropolitan Bangkalan  Ibu kota kecamatan lain di Kab. Bangkalan sebagai Kawasan Perkotaan Kecil

 Pengembangan Tol Suramadu-Bangkalan Utara  Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan SurabayaBangkalan-Sampang  Pengembangan jaringan jalan Interchange Burneh-ArosbayaPelabuhan Peti Kemas Tanjung Modung (Kecamatan Klampis) Pengembangan terminal penumpang tipe A pada kawasan

Interchange Burneh dan Tragah

Sistem Kereta Api Transportasi Laut

Revitalisasi jalur Kamal-Pamekasan-Sumenep b.  Arahan pengembangan pelabuhan Petikemas Tanjung ModungBulupandan di Kecamatan Klampis sebagai Pelabuhan Petikemas Internasional  Arahan pengembangan pelabuhan Telaga Biru di Kecamatan Tanjungbumi yang dikembangkan menjadi Pelabuhan Regional  Arahan pengembangan Pelabuhan  Pengembangan pelabuhan Sepulu sebagai pelabuhan lokal III. Infrastruktur-Prasarana a Telekomunikasi  Pengembangan prasarana telematika dengan penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) di pedesaan dan sistem telekomunikasi kabel pada semua kawasan di Kabupaten Bangkalan b Sumberdaya Air  Pengembangan sarana air bersih untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah  Pengembangan hutan sebesar 30% dari luas DAS Blega untuk perlindungan terhadap DAS Blega c Kelistrikan  Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik di Kabupaten Bangkalan  Pengembangan dan mengoptimalkan pelayanan listrik di Kabupaten Bangkalan

78



NO. d

KEBIJAKAN Pengelolaan Lingkungan

KABUPATEN SAMPANG I. Sistem Perkotaan a Orde Perkotaan

II. Transportasi a Jaringan Jalan

b

Sistem Kereta Api

c

Transportasi Laut

d

Transportasi Sungai e Transportasi Udara III. Prasarana a Kelistrikan

ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA  Pengembangan TPA skala regional di Kecamatan Tanahmerah

 Sampang dan Ketapang termasuk dalam kota orde I (pusat pelayanan utama)  Torjun termasuk dalam kota orde II (pusat pelayanan wilayah)  Sreseh, camplong, Tambelangan, Jrengik, Omben, Banyuates dan Sokobanah termasuk dalam kota orde III (pusat pelayanan sub wilayah/distrik)  Kedungdung dan Robatal termasuk dalam kota orde IV (pusat pelayanan lokal)  Pembagian SWP ditetapkan menjadi 4 wilayah yaitu Sampang selatan (pengembangan wilayah kabupaten bagian selatan), Sampang tengah bagian barat (kutub pertumbuhan bagian barat), Sampang tengah bagian timur (kutub pertumbuhan wilayah bagian timur) dan Sampang utara (kutub pertumbuhan sampang bagian utara).  Pengembangan jalan arteri primer: Banyuates – Ketapang – Sokobanah dan Jrengik – Torjun – Sampang - Camplong  Pengembangan jalan kolektor sekunder: Ketapang – Robatal – Kedungdung – Sampang. Selain itu juga diperlukan perencanaan jalan lingkar kolektor sekunder lain untuk pengembangan wilayah kota juga untuk mengatasi lalu lintas yang padat yang melalui kawasan pusat kota .  Pengembangan jalan lokal primer: Menghubungkan Ibukota Kecamatan dengan Pusat Desa  Pengembangan sub-sub terminal baru disetiap kecamatan di Kabuaten Sampang Rencana pengfungsian kembali jaringan jalan kereta api yang menghubungkan Bangkalan-Sumenep (melewai Kabupaten Sampang) bila nantinya pada Pulau Madura bermunculan kawasankawasan industri maupun kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Rencana peningkatan fungsi dari pelabuhan Branta II, Pelabuhan Pangarengan dan Pelabuhan Nepa Transportasi sungai di Kabupaten Sampang terdapat di Kecamatan Sreseh Arahan lokasi lapangan udara pada lokasi Sokobanah Perkiraan kebutuhan kelistrikan untuk Kabupaten Sampang sampai



79

NO.

ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA dengan tahun 2009/2010 adalah sebesar 120.418,75 Kva. b Air Bersih dan Kebutuhan volume total air minum hingga tahun 2009/2020 sebesar Pemanfaatan Air 91.004.259,38 (liter/perhari) dengan kebutuhan debit Baku (liter/detik)adalah sebesar 1.053.290. Pengembangan sistem penyimpanan air dalam bentuk embung untuk daerah/wilayah yang cukup jauh dari waduk Klampis dan Nepa c Telekomuni Kebutuhan fasilitas telepon sampai dengan tahun 2009/2010 di Kasi Kabupaten Sampang adalah sebesar 719 satuan sambungan untuk telepon umum dan 14.381 satuan sambungan untuk telepon komersial/rumah tangga. d Drainase Pembuatan kanal-kanal secara alami tanpa plengsengan untuk wilayah yang belum terjangkau pelayanan sistem drainase secara formal . KABUPATEN PAMEKASAN Sistem Perkotaan a Orde Perkotaan  Kawasan perkotaan Pamekasan termasuk dalam perkotaan Orde I  Kawasan perkotaan Galis dan Tianakan termasuk dalam perkotaan Orde II  Kawasan perkotaan Pakong dan Waru termasuk dalam perkotaan Orde III  Kawasan perkotaan Pasean, Proppo, Larangan, Pademawu, Pegantenan, Palengaan, Kadur dan Batumarmar.  Pembagian SSWP ditetapkan menjadi sebagai berikut; 4. SSWP I bagian selatan (pusat pengembangan di Pamekasan dan wilayah pendukungnya adalah Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Galis, Larangan, Proppo dan Tlanakan); 5. SSWP II bagian tengah (pusat pengembangan di Pakong dan wilayah pendukungnya meliputi Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Kadur dan Pakong);  SSWP III bagian utara (pusat pengembangan di Waru dan wilayah pendukungnya meliputi Kecamatan Waru, Pasean, dan Batumarmar) b Transportasi  Rencana pengembangan jaringan jalan a. rencana jaringan jalan Nasional meliputi: 1) ruas jalan Nasional sebagai arteri primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura terdiri atas ruas Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget; dan 2) rencana pengembangan lintas utara dari jalan Provinsi menjadi jalan nasional (arteri primer) terdiri atas ruas Bangkalan – Ketapang – Sotabar – Pasongsongan – Sumenep – Pantai Lumbang. b. rencana jaringan jalan Provinsi meliputi ruas jalan Provinsi

80

KEBIJAKAN



NO.

KEBIJAKAN

ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA sebagai jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura yang melintasi Kabupaten Pamekasan meliputi ruas Pamekasan – Sotabar – Sampang – Omben – Proppo – Pamekasan; dan rencana jaringan jalan Kabupaten.  Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api a. arahan pengembangan jalur perkeretaapian Bangkalan – Kamal – Sampang – Pamekasan – Sumenep dan Penyambungan jaringan jalur perkeretaapian Pulau Madura ke jaringan perkeretaapian di Surabaya. b. revitalisasi jalur Kamal – Pamekasan – Sumenep dan menghidupkan kembali jalur rel Kereta Api Mati Bangkalan – Sampang – Pamekasan. c. rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I dikembangkan di Kecamatan Pamekasan  Rencana pengembangan pelabuhan a. Pengembangan Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan sebagai pelabuhan pengumpul sehingga dapat meningkatkan layanan keluar-masuk barang melalui pelabuhan tersebut. b.Merencanakan pelabuhan baru meliputi: 1) pelabuhan pengumpan di Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari Daerah ke Pulau Jawa; 2) pelabuhan pengumpan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu untuk melayani angkutan barang dan sapi dari Daerah menuju Pasuruan dan Situbondo; dan 3) pelabuhan pengumpul di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani transportasi laut dari Daerah ke Kalimantan.  Rencana pengembangan terminal a. rencana pengembangan terminal angkutan penumpang, meliputi: 1) peningkatan pelayanan terminal tipe B menjadi tipe A di Kecamatan Tlanakan; 2) peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B di Kecamatan Waru 3) rencana terminal Tipe C yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Batumamar dan Kecamatan Pasean. b. rencana pengembangan terminal angkutan barang terdapat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan.



81

NO. c

KEBIJAKAN Prasarana

KABUPATEN SUMENEP I. Sistem Perkotaan a Orde Perkotaan

82

ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA  Rencana Pembangunan industri kelistrikan dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tlanakan.  Rencana Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih melalui pengelolaan air permukaan, pengembangan air baku dari sumber mata air (di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pasean, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Palengaan); pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih (Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Larangan); pembangunan prasarana air berupa bak penampung air (Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pagentenan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Palengaan).

Pembagian SSWP di Kabupaten Sumenep adalah: 1. Sub SWP I, meliputi Kecamatan-kecamatan Sumenep, Gapura, Saronggi, Talango dan Kalianget dengan pusatnya Sumenep. Kegiatan utama: Pertanian, Industri Kecil, Pendidikan, Pariwisata, Perdagangan dan Penggaraman 2. Sub SWP II, meliputi kecamatan-kecamatan Ganding, Lenteng, Guluk-guluk dengan pusatnya Ganding. Kegiatan utama: Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pendidikan 3. Sub SWP III, meliputi Kecamatan-kecamatan Pasongsongan, Ambunten dan Rubaru dengan pusatnya Pasongsongan. Kegiatan utama: Perikanan, Perkebunan, dan Holtikultura 4. Sub SWP IV, meliputi Kecamatan-kecamatan Batang-batang, Batuputih dan Dungkek dengan pusatnya Batang-batang. Kegiatan utama: Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil dan Pariwisata. 5. Sub SWP V, meliputi Kecamatan-kecamatan Manding dan Dasuk dengan pusatnya Manding. Kegiatan utama: Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Holtikultura 6. Sub SWP VI, meliputi Kecamatan-kecamatan Pragaan, Bluto, dan Giligenting dengan pusatnya Pragaan. Kegiatan utama: Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil Dan Pendidikan 7. Sub SWP VII, meliputi Kecamatan-kecamatan Arjasa dan Sapeken dengan pusatnya Arjasa.



NO.

b

KEBIJAKAN

Transportasi

ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA Kegiatan utama: Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan 8. Sub SWP VIII, meliputi Kecamatan-kecamatan Gayam dan Nonggunong dengan pusatnya Gayam. Kegiatan utama: Perkebunan, Peternakan, Industri Kecil dan Perhubungan 9. Sub IX, meliputi Kecamatan-kecamatan Masalembu dengan pusatnya di Masalembu. Kegiatan utama: Pertanian, dan Perikanan  Rencana pengembangan jaringan jalan  Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api Pengembangan kembali jalur-jalur kereta api mati potensial, yaitu Sumenep – Bangkalan melalui Perkotaan Saronggi – Perkotaan Bluto – Perkotaan Pragaan dan menuju ke wilayah Kabupaten Pamekasan.  Rencana pengembangan pelabuhan a. Pengembangan Pelabuhan Regional Kalianget di Desa Kalianget Timur b. Pengembangan Pelabuhan Nasional, yaitu Pelabuhan Arjasa di Pulau Kangean (Batu Guluk I dan II), Pelabuhan di Kecamatan Sapeken sebanyak 2 unit (di Desa Sapeken dan Pagerungan Besar), Pelabuhan di Pulau Sapudi sebanyak 2 unit (di Desa Gayam kecamatan Gayam dan di Desa Karamian Kecamatan Nonggunong). c. Pengembangan Pelabuhan/dermaga skala lokal antar pulau (dilengkapi dengan TPI) di Kecamatan Masalembu terletak di Desa Masalima, Pelabuhan di Kecamatan Raas sebanyak 1 unit berada di Desa Berakas, di Desa Dungkek (Kecamatan Dungkek), Gapura (Desa Longos Kecamatan Gapura), Gili Genting (Desa Aeng Anyar), Talango (Desa Talango) Ra’as (Desa Ketupati), Sapudi, Pasongsongan (Desa Pasongsongan), Ambunten (Desa Ambunten tengah), Dasuk (Desa Slopeng), Bluto (Desa Lobuk), Pragaan, Saronggi (Desa Tanjung) dan Noingguninjg (Desa Sokarame Pasar).  Rencana pengembangan terminal Terminal Klas A (terminal Arya Wiraraja di Perkotaan Sumenep) Terminal Klas C (Terminal Pragaan di Kec. Pragaan; Terminal Guluk-Guluk di Kec. Ganding; Terminal Kalianget di Kec. Kalianget; Terminal Ambunten di Kec. Ambunten; Terminal Dungkek di Kec. Dungkek; Terminal Pasongsongan di Kec. Pasongsongan; Terminal Saronggi di Kec. Saronggi; Terminal Batuan di Kec. Batuan; Terminal Talango di Kec. Talango; Terminal Bangkal di Kota Sumenep; dan Terminal Pamolokan di Kota Sumenep)  Rencana Pengembangan Bandar Udara Pengembangan Bandar udara Nasional Trunojoyo di Perkotaan BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


83

NO.

c

KEBIJAKAN

Prasarana

ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA Sumenep dan pengembangan bandar udara khusus non militer di Pagerungan Kecamatan Sapeken.  Rencana Pengembangan Jaringan Listrik a. Pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif di wilayah kepulauan melalui pengembangan PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) dan PLTS (Pusat Listrik Tenaga Surya). b. Pengembangan energi panas bumi Aeng Panas Tirtosari di Kecamatan Pragaan. c. Pengembangan Pembangkit Listik Tenaga Angin di Kecamatan Ra’as.  Rencana Pengembangan Sistem Air Baku dan Air Bersih a. Pengembangan sistim penyediaan air bersih untuk kota-kota yang mendapat prioritas tinggi (Pusat Kota Sumenep dan Ibu Kota Kecamatan lainnya). b. Mengoptimalkan sumber air baku yang berasal dari sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Sumenep yang mempunyai debit air yang melimpah dan tidak pernah kering

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangkalan, Bappeda Kabupaten Sampang, Bappeda Kabupaten Pamekasan dan Bappeda Kabupaten Sumenep, 2014

3.3 ARAH

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

BADAN

PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu economically feasible, socially

acceptable dan environmentally sustainable dalam arahan kebijakan pembangunan Nasional merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu. Percepatan pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta. Kemampuan pemerintah melalui APBN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas, sehingga peran pemerintah sebagai stimulan bagi peran swasta yang lebih dominan dalam pembangunan ekonomi.

84



Seperti yang telah disampaikan di atas, langkah – langkah percepatan pembangunan Suramadu dilakukan melalui integrasi pengembangan infrastruktur dan SDM dalam kerangka pengembangan wilayah. Percepatan pengembangan wilayah Suramadu dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang potensi untuk dikembangkan. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Tujuan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk membangun keterkaitan ekonomi Madura sebagai pusat pertumbuhan Jawa Timur yang dapat memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi daerah serta memperbaiki ketimpangan pembangunan ekonomi. Ditetapkan sebagai kawasan Strategis Propinsi (KKSS, KKSM.KKM) KEP. KANGEAN

kebijakan relokasi industri ke KKM

Pengembangan Pelabuhan berorientasi pemasaran outward dalam sistem logistik

XIII

VI

IX

XXI

XX

VII

V

KEP.MASALEMBU

XVI

XVII

XVIII

XII

III

IV

XIX

II XV

X

XIV

XXII

I XI

PENGEMBANGAN KAWASAN REGIONAL DI KKJSS UNTUK ORIENTASI DISTRIBUSI PEMASARAN

PENGEMBANGAN KAWASAN REGIONAL DI KKJSM UNTUK ORIENTASI DISTRIBUSI PEMASARAN

Link Hulu-Hilir (19 KLASTER unggulan – (produksi pengolahan pemasaran)

TRICKLE DOWN EFFECT UNTUK EKONOMI LOKAL

Gambar 3.6 Kerangka Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penguatan konektifitas antar pusat – pusat pertumbuhan dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur dan SDM pendukungnya. Jembatan



85

Suramadu merupakan modal konektivitas jaringan distribusi (barang dan jasa) yang dapat menyatukan wilayah pengembangan ekonomi Jawa dan Madura dalam satu koridor. Penguatan konektivitas akan membuka pertumbuhan ekonomi baru dan mengurangi keterisolasian wilayah dan memperluas cakupan hinterland wilayah yang terlebih dahulu berkembang. Secara keseluruhan, pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitasnya menciptakan

kerangka

percepatan

pengembangan

wilayah

Suramadu.

Dalam

pengembangan klaster – klaster ekonomi tersebut, BPWS berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri kecil-menengah dan pariwisata.

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Sebagai STIMULAN Pembangunan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Madura PEMBANGUNAN SEKTOR LAINNYA DAN BPWS  Jaringan jalan  Infrastruktur perhubungan  Infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, telekomunikasi

PEMBANGUNAN KAWASAN

Pembangunan dan pengelolaan dalam rangka pengusahaan investasi kawasan oleh BPWS/ BLU/ BUMN/ BUMD/ Dunia Usaha

 Pembangunan pelabuhan, tol, bandara FASILITASI

 Perencanaan  Pengembangan SDM  Pembebasan Lahan  Persiapan Pengusahaan Investasi Kawasan  Persiapan kerjasama pengusahaan pelabuhan Tol untuk pengembangan kawasan Gambar 3.7 Kerangka Stimulan Pembangunan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Madura

86



DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL PULAU MADURA

DUKUNGAN MEMBANGUN KETERKAITAN EKONOMI NASIONAL

 Membangun infrastruktur dan  Membangun fasilitas regional  Mengembangkan kawasan sarana pendukung kegiatan berupa fasilitas umum sosial, industri kecil menengah di ekonomi lokal di klaster terminal regional, kawasan Pulau Madura dan kawasan unggulan pergudangan regional, khusus sisi Madura perdagangan regional di mendukung Pelabuhan  Mengembangkan kelembagaan kawasan strategis propinsi  Mendukung Sistem Logistik dan keuangan mendukung Nasional melalui peningkatan ekonomi lokal  Membangun sistem pembangunan pelabuhan  Mengembangkan inovasi konektivitas dari daerah utama di Madura teknologi utk ekonomi lokal produksi ke pemasaran di  Meningkatkan sistem jaringan kawasan regional  Meningkatkan pemberdayaan jalan nasional termasuk masy. dan kapasitas SDM  Mengembangkan pengusahaan pembangunan jalan tol.  Mengembangkan pusat model dan investasi melalui pengolahan produksi, pembentukan BLU kawasan pemasaran dan promosi

Gambar 3.8 Arah Kebijakan BPWS dalam mendukung Peningkatan Ekonomi di Wilayah Suramadu Adapun penjabaran kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diinginkan adalah : a) Pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan klaster/kawasan ekonomi berbasis pada produk unggulan, dicapai dengan strategi;  Membangun infrastruktur dan sarana pendukung kegiatan ekonomi lokal di klaster unggulan;  Mengembangkan kelembagaan dan keuangan mendukung peningkatan ekonomi lokal;  Mengembangkan inovasi teknologi untuk ekonomi lokal;  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas sumber daya manusia;  Mengembangkan pusat model pengolahan produksi, pemasaran dan promosi. BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


87

Dalam pengembangan klaster/kawasan di wilayah Madura, pengembangan ekonomi lokal pada sektor strategis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan industri kecil menengah, dilakukan melalui pendekatan :  Pengembangan kegiatan perekonomian dan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, yaitu sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada sektor strategis klaster/kawasan;  Penekanan pada pendekatan pengembangan bisnis (business development);  Pelibatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif dan kemitraannya;  Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi;  Pengembangan UKM (usaha kecil menengah). Sebagai pusat pertumbuhan baru, 19 klaster/kawasan (selain ketiga kawasan kaki Jembatan

Suramadu

dan

kawasan

khusus

sekitar

pelabuhan

petikemas)

dikembangkan ke dalam tema – tema sesuai dengan potensi sektor strategis pada masing – masing kawasanberfokus pada 4 (empat) sektor strategis, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan industri/perdagangan jasa. Pendekatan dalam pengembangan klaster/kawasan di wilayah Madura dilakukan melalui: - Pengembangan ekonomi lokal; - Penguatan konektivitas klaster/kawasan; - Penguatan kemampuan SDM dan peran serta pemberdayaan masyarakat; - Peningkatan inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. Konsep

tersebut

pertanian/perikanan

dilakukan yang

dengan

berbasis

penguatan

potensi

lokal,

sentra-sentra penguatan

pasar

produksi melalui

pemberdayaan usaha budidaya dan kegiatan agribisnis/ minabisnis hulu sampai dengan hilir, pengembangan sistem kelembagaan dan sistem keterkaitan desa-kota (urban-rural linkage) untuk mendukung pengembangan kawasan. Sistem keterkaitan tersebut bertujuan untuk mengembangkan interaksi yang saling menguntungkan antara pusat kawasan dengan sentra-sentra produksi yang dapat memberikan nilai

88



tambah produksi sehingga dapat memacu pembangunan perdesaan, meningkatkan produktivitas

dan

kualitas

produk

unggulan,

meningkatan

pendapatan

dan

kesejahteraan masyarakat di daerah hinterland, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan menekan laju urbanisasi.

Gambar 3.9 Konsep Pengembangan Klaster/Kawasan di wilayah Suramadu

b) Pengembangan

kawasan

regional

mendukung

distribusi

pemasaran

produk unggulan klaster, dicapai melalui strategi:  Membangun fasilitas regional berupa fasilitas umum, sosial, terminal regional, kawasan pergudangan regional dan perdagangan regional di kawasan strategis provinsi;  Membangun sistem konektivitas dari daerah produksi ke pemasaran di kawasan regional;  Mengembangkan pengusahaan dan investasi melalui pembangunan fasilitas terkait tol dan fasilitas lainnya melalui pembentukan BLU kawasan bekerjasama dengan Jasa Marga. BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


89

Dengan adanya Jembatan Suramadu, untuk optimasi pengembangan infrastruktur Wilayah Suramadu, di samping meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur juga

perlu

diperkuat

keterkaitan

infrastruktur

wilayah.

Untuk

memperkuat

keterkaitan infrastruktur wilayah Suramadu ditetapkan simpul-simpul aktifitas dan bernilai strategis regional sehingga perlu dikembangkan dan ditata sebagai pusat pelayanan yang merupakan perluasan Kota Surabaya dan menjadi satu kesatuan dengan Perkotaan Bangkalan. Nilai strategis regional yang dimaksud dapat berupa batasan fisik, lingkup pelayanan dan fungsional dari suatu kegiatan dalam rangka mendukung perekonomian kewilayahan, didukung dengan pusat-pusat koleksi dan distribusi kegiatan dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Nilai strategis regional tersebut diarahkan pada kegiatan ekonomi tinggi yang dapat berpengaruh secara luas lintas kabupaten/kota dan menciptakan sinergitas serta efisiensi antarkegiatan, antarfungsi dan antar kawasan. Untuk

mendukung

integrasi

logistik

nasional,

sistem

transportasi

nasional,

pengembangan wilayah dan sistem komunikasi dan informasi tersebut, dibangun Pusat Distribusi Regional yang berfungsi sebagai cadangan penyangga nasional dan Pusat Distribusi Propinsi sebagai penyangga pada setiap Propinsi dan menjadi penyangga bagi jaringan Distribusi Kabupaten/Kota. Adapun kriteria penempatan Pusat Distribusi Regional adalah jumlah penduduk, akseibilitas, daerah konsumen (bukan penghasil dan bukan daerah produsen), dapat berfungsi sebagai kolektor (pusat konsolidasi) dan distributor, berada pada wilayah dekat Pelabuhan Utama dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antar pulau. Dalam rangka percepatan pengembangan Wilayah Suramadu dan berdasar pada pendekatan

pembangunan

tersebut,

percepatan

pengembangan

infrastruktur

Wilayah Suramadu meliputi pengembangan simpul-simpul, sistem/jaringan dan konektivitas kewilayahan pada skala lokal, regional dan nasional. Pada lingkup lokal fokus pengembangan diwujudkan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

90



kawasan

berdasarkan

sektor

unggulan

yang

didukung

dengan

penyediaan

infrastruktur penunjang aktifitas produksi-pengolahan-pemasaran produk unggulan. Pada lingkup yang lebih luas (regional), pengembangan diwujudkan melalui pengembangan pusat perkotaan sebagai sentra pemasaran dan distribusi produk menuju wilayah lain didukung dengan konektivitas sistem perkotaan-daerah pendukungnya (hinterland). Sedangkan, pada lingkup nasional pengembangan diwujudkan melalui pengembangan simpul-simpul transportasi penghubung utama. Sebagai ilustrasi, Kota Surabaya merupakan lokasi Pusat Distribusi Regional, dimana segala aktifitas perekonomian di Wilayah Suramadu akan berpusat dan menjadi orientasi distribusi barang menuju wilayah lain.

Gambar 3.10 Kecenderungan Arus Barang melalui Pelabuhan di Wilayah Suramadu c) Pengembangan konektivitas mendukung ekonomi nasional dalam MP3EI, dicapai melalui strategi:  Mengembangkan kawasan industri/kawasan khusus sisi Madura; BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


91

 Mendukung Sistem Logistik Nasional melalui pembangunan pelabuhan utama di Madura;  Meningkatkan sistem jaringan jalan nasional termasuk pembangunan jalan tol. Konektivitas Wilayah Suramadu merupakan bagian dari konektivitas nasional, untuk itu penguatan konektivitas Wilayah Suramadu mempertimbangkan keterhubungan Suramadu dengan pusat – pusat perekonomian Nasional untuk meningkatkan daya saing. Penguatan konektivitas dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem, yang mana simpul – simpul transportasi (pelabuhan, terminal, bandara, pusat – pusat distribusi dan kawasan pergudangan) diintegrasikan dengan jaringan infrastruktur yang terhubung secara efektif dan efisien. Dalam pengembangan klaster/kawasan di wilayah

Madura,

penguatan

konektivitas

klaster/kawasan

dilakukan

melalui

pendekatan:  Penguatan konektivitas infrastruktur pendukung ekonomi klaster/kawasan;  Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi klaster/kawasan;  Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi klaster/kawasan. Penguatan konektivitas infrastruktur pendukung dilakukan dengan menghubungkan antar pusat – pusat kegiatan ekonomi (produksi, pengolahan dan pemasaran) dalam klaster/kawasan, antar pusat – pusat kegiatan ekonomi klaster/kawasan menuju pusat – pusat pelayanan dan pintu – pintu outletyang akan berdampak pada kelancaran arus barang dan efektivitas kegiatan ekonomi.

92



Gambar 3.11 Sistem Konektivitas di Dalam Klaster/Kawasan Infrastruktur yang dikembangkan meliputi infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi, sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya, yaitu:  Sistem jaringan transportasi Meliputi jaringan transportasi darat (jalan, jalan lintas dan angkutan jalan, penyeberangan

dan

perkeretaapian),

jaringan

transportasi

laut

(tatanan

kepelabuhanan dan alur pelayaran), serta jaringan transportasi udara (tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan).  Sistem jaringan energi Meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.  Sistem jaringan telekomunikasi Meliputi jaringan terestrial dan jaringan satelit (stasiun bumi, STO, dan lain sebagainya).



93

 Sistem jaringan sumber daya air Meliputi sumber air (wilayah sungai dan cadangan air tanah) dan prasarana SDA (irigasi, pengendali banjir dan lain sebagainya).

Gambar 3.12 Jaringan Sistem Konektivitas Nasional

3.4 KERANGKA REGULASI UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 18 merupakan langkah terobosan untuk mensinergikan antara kebijakan dan

94



regulasi. Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:  Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;  Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan  Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lingkup penugasan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) adalah penugasan multi sektor dan lintas kabupaten/kota sehingga pembangunan wilayah Suramadu merupakan urusan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Program percepatan pengembangan wilayah Suramadu adalah multi sektor dan lintas kabupaten/kota, beberapa hal yang perlu dikoordinasikan adalah sebagai berikut: •

Aturan perundang-undangan: disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur.

•

Kapasitas kelembagaan: tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan kapasitas SDM.

•

Pembebasan tanah: pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya.

•

Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur.

•

Prioritisasi: sinkronisasi prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota). Berdasarkan lingkup substansi yang multi sektor dan kewilayahan yang lintas

kabupaten, kerangka regulasi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Wilayah Suramadu sebagaimana diamanatkan oleh Perpres yang merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi bersama sama BPWS dalam skema hubungan kelembagaan di bawah ini. Kerangka regulasi tersebut



95

diturunkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Gambar 3.13 Kelembagaan dan Kewenangan Badan Pelaksana BPWS

Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari pemerintah di Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi) mempunyai fungsi koordinasi program Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Dalam pembangunan wilayah Suramadu, Gubernur bersama sama dengan BPWS mensinergikan Pusat dan daerah dalam berbagai urusan dan melaksanakan kesepakatan,

96



kerjasama serta melaksanakan berbagai peran dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanan pembangunan kawasan oleh Dunia usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan kepala daerah melaksanakan sinergi pusatdaerah dan antardaerah yang dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah yaitu: a. Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan, antara lain: (1) sinergi dalam perencanaan pembangunan; (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standardisasi indikator pembangunan; (4) pengembangan database dan sistem informasi; (5) perijinan investasi di daerah. b. Sinergi dalam Kerangka Anggaran Sinergi antara APBN dan APBD (DAU, DAK, DBH, DP, Dana Otsus). c. Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah, yaitu (1) menata dan menyempurnakan pengaturan mekanisme pembangunan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran; (2) meningkatkan kapasitas aparatur. d. Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah, meliputi: (1) sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang; (2) keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana antar kabupaten/kota; (3) meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan; (4) mempercepat penyusunan penyusunan RTRW Daerah, dan peraturan pendukung pelaksanaan RTRW; (5) membangun kesepakatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, urusan pemerintahan terbagi habis dalam kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan setiap bidang



97

terbagi ke dalam urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan urusan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak Urusan Pusat)

• • • • • •

Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter & Fiskal Nasional Agama

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (SektorUnggulan)

WAJIB/OBLIGATORY (PelayananDasar)

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, dsb

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM (StandarPelayanan Minimal) PP 65/2005

Gambar 3.14 Pembagian Urusan Pemerintahan Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

Dalam perpektif pelaksanaan otonomi daerah, untuk pengembangan wilayah Suramadu, perlu diadakan kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kota Surabaya. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk

98



meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah. Kerjasama antar daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan urusan pemerintahan yang memberikan dampak lintasdaerah, Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya dari pengelolaan urusan pemerintahan secara bersama. Beberapa substansi penting yang diatur dalam pasal 2 PP 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, antara lain: kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip efesiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonomi dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Dalam pasal 5 PP 50 Tahun 2007 bahwa kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama : 

Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.



Badan kerja sama sebagaimana dimaksud diatas adalah bukan perangkat daerah. Dalam kaitannnya dengan pengembangan Wilayah Suramadu, Peran Pemerintah

Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Suramadu antara lain: 1. Dukungan politik & komitmen stakeholder, meliputi: sektor-sektor terkait, swasta, masyarakat, media massa 2. Dukungan sumberdaya, meliputi: legal, organisasi, SDM, dana 3. Dukungan leadership, meliputi visi, pro-aktif, konsisten, dsb



99

Gambar 3.15 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Suramadu

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN Kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 tahun 2008 junto Perpres No. 23 Tahun 2009 dan rancangan revisi Perpres No. 27 Tahun 2008 terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Koordinasi Pelaksana Pengembangan Wilayah, dan Badan Pelaksana. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dan perubahannya mengamanatkan pembangunan kawasan dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jaringan jalan, jaringan listrik dan air minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 dan Undang Undang sektor, pembangunan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah melalui kementerian yang terkait dan pemerintah propinsi serta Pemerintah Kabupaten kota. BPWS sesuai dengan amanat Perpres mempunyai tugas dan fungsi utama untuk mengintegrasikan pembangunan dengan memfasilitasi dan menkoordinasikan pelaksanaan urusan urusan yang menjadi

100



kewenangan Pusat dan daerah tersebut, dan mempunyai fungsi membangun, mengelola dan mengusahakan kawasan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi lokal.

Gambar 3.16 Kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pembentukan BPWS bertujuan untuk mempercepat pengembangan Wilayah Suramadu yang meliputi sebagian wilayah Surabaya, Madura dan Kepulauannya. Struktur BPWS terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu; b. Mensinkronkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu;



101

c. Memberikan

petunjuk

pelaksanaan

kepada

Badan

Pelaksana

mengenai

pengembangan wilayah Suramadu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. DEWAN PENGARAH Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ketua Pelaksana Harian : Menteri Pekerjaan Umum (merangkap anggota) Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menteri Keuangan Menteri Perhubungan Menteri Perindustrian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perdagangan Menteri Dalam Negeri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Sekretariat Gubernur Jawa Timur

BADAN PELAKSANA KEPALA BADAN WAKIL KEPALA BADAN SEKRETARIS

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN

Gambar 3.17 Susunan Organisasi BPWS Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Suramadu terdiri atas 12 (dua belas) Menteri Negara, 1 (satu) Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) Gubernur dengan rincian dapat dilihat pada Gambar di atas. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Dewan Pengarah dapat membentuk sekretariat dengan rincian tugas serta susunan organisasi yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah. Kewenangan Dewan Pengarah adalah meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang berkaitan dengan

102



pelaksanaan

pengembangan

wilayah

Suramadu

dan

meminta

masukan

maupun

mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang dipandang perlu. Adapun skema organisasi internal secara keseluruhan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dapat dilihat Gambar di atas. Pada tahun 2011 telah disusun Peraturan Kepala Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor: 01/PER/BP-BPWS/XI/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP-BPWS dan pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor: 024/PER/BP-BPWS/V/2012 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern BP-BPWS sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. Susunan Organisasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura terdiri dari : 1. Kepala Badan Pelaksana; 2. Wakil Kepala Badan Pelaksana; 3. Sekretaris Badan Pelaksana; 4. Deputi Bidang Perencanaan; 5. Deputi Bidang Pengendalian. BP-BPWS berada dibawah Dewan Pengarah dan dapat berkonsultasi kepada Dewan Pengarah apabila diperlukan. Selain itu, BP-BPWS berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait; melibatkan secara langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait; dan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.



103

BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


103

BAB TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dokumen Rencana Strategis Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana pembangunan nasional disusun dengan penetapan Rencana Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah), Rencana Kerja Jangka Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN), dan Rencana Jangka Panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura didukung oleh satu Program Teknis dan satu Program Generik, antara lain Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk meuwujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Target program strategis Badan Pelaksana – Badan Pengembangan wilayah Surabaya-Madura dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan akan meliputi :

104



a. Pembangunan dan pengelolaan dalam rangka pengusahaan investasi pada 3 Kawasan (KKJSS, KKJSM, KKM) dan Jalan Akses Tol Suramadu serta Pelabuhan Petikemas Tanjung Bulu Pandan dan Socah sebagai satu kesatuan; (perpres 27/2008 pasal 12 huruf b, c, d) b. Stimulasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur (konektivitas) untuk mendukung pengembangan kawasan dan sentra produksi/komoditas di Madura, meliputi:  Infrastruktur untuk mendukung kawasan dan akses destinasi wisata di Madura;  Kawasan agropolitan dan industrialisasi minapolitan dalam rangka peningkatan produktivitas komoditas unggulan (kelautan dan perikanan, industri garam, ternak

sapi di Madura, dan perkebunan tebu di Madura);  Kawasan industri kompetitif inti daerah di Madura (batik, pengolahan ternak sapi

dan perikanan, jamu, gula, dll);  Sentra ekonomi unggulan dan seni budaya serta infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil produksi di 4 kabupaten wilayah Suramadu.  Infrastruktur Bandara Trunojoyo sebagai pintu gerbang kedua Madura untuk mendukung konektivitas serta pelayanan penerbangan komersial di MaduraSurabaya-Banyuwangi-Bali-Bawean c. Integrasi sektor-sektor dalam rangka peningkatan potensi unggulan daerah Madura;

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1.1. Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu Program percepetan pengembangan wilayah Suramadu berada di bawah unit kerja (Eselon II), antara lain : 

Deputi Perencanaan melalui kegiatan perencanaan pengembangan wilayah Suramadu, dan



105



Deputi Pengendalian melalui kegiatan pengendal;ian pengembangan wilayah Suramadu.

Adapun keluaran (outcome) program ini adalah : 1. “Meningkatnya dukungan stimulan infrastruktur akses kawasan dan pengembangan SDM lokal”. Adapun indikator outcome tersebut, antara lain : - Jumlah

dokumen/kajian/

rumusan

kebijakan

yang

diterima

stakeholder

(dokumen); - Persentase dokumen perencanaan teknis yang diaplikasikan (%); - Jumlah unit infrastruktur dasar dan prasarana lainnya yang distimulan terkait (unit); - Jumlah tenaga terampil terlatih untuk industri lokal (orang); 2. “Meningkatnya

pembangunan

kawasan

dalam

rangka

pengusahaan

investasi oleh badan usaha”. Adapun indikator outcome tersebut, yaitu : - Jumlah dukungan pengusahaan investasi yang diselesaikan/ dipublikasikan (dokumen); - Luas lahan yang dibebaskan (hektar); - Jumlah unit infrastruktur kawasan yang dibangun/dipelihara (unit); Kegiatan dalam program percepatan pengembangan wilayah Suramadu antara lain : 1. Perencanan Pengembangan Wilayah Suramadu, adapun sasaran kegiatan dan indikator, sebagai berikut : a. Sasaran Kegiatan (Output) 1 : “Terselesaikannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah Suramadu”  (Dokumen) Indikator :  Jumlah dokumen perencanaan umum dan evaluasi yang diselesaikan (dokumen);  Jumlah dokumen program dan anggaran yang diselesaikan (dokumen);  Jumlah dokumen perencanaan kawasan yang diselesaikan (dokumen);

106



b. Sasaran Kegiatan (Output) 2 : “Terlaksananya dukungan pengembangan investasi kawasan”  (Dokumen) Indikator :  Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan investasi kawasan (dokumen);  Jumlah laporan pelaksanaan promosi investasi (laporan); 2. Pegendalian Pengembangan Wilayah Suramadu, adapun sasaran kegiatan dan indikator, sebagai berikut : a. Sasaran Kegiatan (Output) 1 : “Terlaksananya penyiapan kawasan dan pembebasan lahan”  (Hektar) Indikator :  Luas lahan yang dibebaskan (hektar);  Jumlah dokumen penyiapan kawasan (dokumen); b. Sasaran

Kegiatan

(Output)

2

:

“Terselesaikannya

dokumen

pengendalian/pembangunan di wilayah Suramadu”  (Dokumen) Indikator :  Jumlah dokumen perencanaan teknis yang diselesaikan (dokumen);  Jumlah dokumen pengawasan yang diselesaikan (dokumen); c. Sasaran Kegiatan (Output) 3 : “Terbangunnya infrastruktur kawasan”  (Unit) Indikator :  Jumlah unit infrastruktur dan prasarana lainnya yang distimulan (unit);  Jumlah infrastruktur kawasan yang dibangun (unit); d. Sasaran Kegiatan (Output) 4 : “Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM lokal”  (Orang) Indikator :  Jumlah SDM lokal terlatih (orang);



107

e. Sasaran Kegiatan (Output) 5 : “Terlaksananya operasional dan pemeliharaan infrastruktur”  (Bulan Layanan) Indikator :  Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan (bulan layanan);

4.1.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berada di bawah unit kerja (Eselon II) Sekretaris Badan Pelaksana – BPWS. Adapun keluaran (outcome) program ini adalah “meningkatnya kualitas dukungan manajemen serta sarana dan prasarana”. Adapun indikator outcome tersebut, antara lain : -

Jumlah SDM pegawai yang dibina dan ditingkatkan kompetensinya (orang);

-

Jumlah dukungan manajemen pelaksanaan tugas BP-BPWS (laporan);

-

Jumlah produk hukum/Mou dengan instansi terkait (peraturan/MoU);

-

Sistem aplikasi dan informasi publik yang tersedia dan dikelola (sistem aplikasi);

-

Jumlah daftar BMN (daftar); Kegiatan dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya antara lain : 1. Dukungan Manajemen Internal, adapun sasaran kegiatan dan indikator, sebagai berikut : a. Sasaran Kegiatan (Output) 1 : “Terlaksananya Layanan Perkantoran”  (Bulan Layanan) Indikator : 

Jumlah orang / bulan yang dibayarkan renumerasinya (bulan layanan);



Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (bulan layanan).

b. Sasaran Kegiatan (Output) 2 : “Tersusunnya laporan kegiatan dukungan manajemen tugas BP-BPWS”  (Laporan) Indikator : 

108

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai (laporan);





Jumlah laporan dukungan pelaksanaan tugas BP-BPWS (laporan);



Jumlah fasilitasi dan promosi yang dilaksanakan (laporan);



Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi publik serta hubungan masyarakat (laporan);

c. Sasaran Kegiatan (Output) 3 : “Tersusunnya dokumen hukum dan peraturan lainnya”  (Dokumen) Indikator : 

Jumlah produk/ kajian hukum yang diselesaikan (Dokumen);



Jumlah kasus/perkara yang dibantu (laporan);

d. Sasaran Kegiatan (Output) 4 : “Tersedia dan terkolanya sistem aplikasi dan informasi publik”  (Sistem Aplikasi) Indikator : 

Jumlah sistem aplikasi informasi dan database (sistem aplikasi);

e. Sasaran Kegiatan (Output) 5 : “Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran”  (Unit) Indikator : 

Jumlah unit pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (unit);

4.2 TARGET KINERJA Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:  Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indicator kinerja sasaran;  Penetapan target secara relevan dengan indicator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.



109

Selain itu penentapan target kinerja berdasarkan pada base line tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014 dan disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019. Secara lengkap target kinerja baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan disajikan dalam matriks pada Lampiran.

4.3 KERANGKA PENDANAAN Mengacu kepada mekanisme dan prosedur perencanaan tersebut, maka Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan kerangka makro dan mikro dari situasi dan kondisi global, baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal lembaga, sekaligus mengantisipasi pembiayaan melalui pola prognosis perkiraan pembiayaan per tahun untuk lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mencermati perkembangan dan perubahan lingkungan strategis sebagaimana tersebut, maka perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yang dilaksanakan melalui Program Teknis 2015-2019, dapat diperhitungkan dengan dua (2) skenario yaitu sebagai berikut: 

Skenario pertama (Skenario Moderat), didasarkan perkiraan trend kenaikan anggaran Badan Pelaksana BPWS pertahun (2011-2014);



Skenario ketiga (Skenario Optimis),didasarkan atas perhitungan kebutuhan masingmasing Unit Kerja Eselon I.

110



Tabel 4.1 Skenario 1: Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019 NO.

1 2

ALOKASI ANGGARAN (Rp. JUTA)

PROGRAM Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas BPWS Program percepatan pengembangan Wilayah Suramadu JUMLAH

TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. JUTA)

2015

2016

2017

2018

2019

37.000

39.501

39.875

40.896

44.629

202.157

258.507

279.050

282.416

309.592

343.613

1.472.921

295.507

318.551

322.291

350.488

388.241

1.675.078

Tabel 4.2 Skenario 2: Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019 NO.

1 2

ALOKASI ANGGARAN (Rp. JUTA)

PROGRAM Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas BPWS Program percepatan pengembangan Wilayah Suramadu JUMLAH

TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. JUTA)

2015

2016

2017

2018

2019

37.257

39.501

39.875

40.896

44.629

202.157

258.250

479.431

506.395

539.945

590.786

2.374.807

295.507

518.931

546.270

580.841

635.415

2.576.964



111

11 1

BAB 6 – PENUTUP


BAB

PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2015-2019 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Renstra Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2015-2019 ini akan dievaluasi pada pertengahan (2017) dan akhir periode 5 tahun (2019) sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Renstra Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah SurabayaMadura 2015-2019 melibatkan stakeholders terkait baik Pusat dan Daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya. Tentunya dokumen ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

112

BAB 5 – PENUTUP




1

PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents