RENCANA KERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2014

RENCANA KERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2014

DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrembang. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renja SKPD dengan mengacu kepada Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program

dan

kegiatan

Dinas

Pelayanan

Pajak

guna

mendukung

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung. Dengan

tersusunnya

Renja

ini,

mudah-mudahan

dijadikan

pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2014 bagi seluruh aparatur Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Demikian

halnya dengan

Penyusunan Rencana Kerja

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja ini dapat berguna bagi perbaikan dan peningkatan kinerja

Bandung, Desember 2013 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680702 198803 1 003

Renja Disyanjak 2014

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ---- ----------------------------------------------------------- i DAFTAR ISI ------------- ----------------------------------------------------------- ii BAB I

: PENDAHULUAN ------------------------------------------------------- 1 1.1. Latar Belakang --------------------------------------------------- 1 1.2. Landasan Hukum ----------------------------------------------- 6 1.3. Maksud dan Tujuan -------------------------------------------- 9 1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------------------- 9

BAB II : EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2013 2.1. Evaluasi ….............................. 13

Pelaksanaan

Renja

Tahun

2013

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disyanjak Kota Bandung ------ 18 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disyanjak ......... 21 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD --------------------- 24 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat --- 32 BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ----------------3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pelayanan Pajak ---------------- 36 3.2. Target Pajak Daerah 2014 -------------------------------------- 40 3.3. Program dan Kegiatan Disyanjak 2014 ----------------------- 41 BAB IV : PENUTUP -- ----------------------------------------------------------- 48


ii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Daftar Tabel : Tabel 1.2.

:

Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak ............................................................

3

Tabel 2.1. :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2013 ...............

16

Tabel 2.2

:

Capaian Indikator Kinerja Utama Disyanjak dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2013 ......................................

20

Tabel 2.3

:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....................

24

Tabel 2.4

:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 ...........................................

32

Tabel 3.1.

:

Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 ..........................................

40

Tabel 3.2

:

Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 .................................................

43

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Pada RKPD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 ............

50

Gambar : Gambar 1

:

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Rencana Kerja


3

iii

Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014

BAB I

1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Perencanaan merupakan peran penting dalam rangka

percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014;


1


3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dalam undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

yang

dituangkan

dalam

Renstra

SKPD

kedalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja

SKPD

pada

dasarnya

merupakan

suatu

proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam

menyusun,

mengorganisasikan,

mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan tahapan,

tata

cara

Permendagri

No.54

penyusunan,

Tahun

pengendalian,

2010

tentang

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja

SKPD.

Tahapan

persiapan

meliputi

pembentukan

tim

penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.


2


Dalam mengacu

prosesnya,

pada

penyusunan

kerangka

arahan

rancangan yang

Renja

dirumuskan

SKPD dalam

rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi SKPD saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan

akhir

pengesahan

oleh

Rencana Kepala

Kerja

Daerah,

SKPD

dilakukan

selanjutnya

Kepala

dengan SKPD

menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah. Gambar. 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Rancangan Awal RKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rancangan Renja SKPD

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Penyempurnaan Rancangan Renja

Musrenbang kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Penyusunan KUA dan PPAS

Tidak sesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup


3


Untuk menyusun dokumen renja ini diperlukan waktu penyelesaian target, sedangkan agenda kerja penyusunan rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak seperti pada tabel 1.2. dibawah ini : TABEL 1.2. Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak

N O

Kegiatan

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Nov Des Agust Sept Okt 123 4 123 4 123 4 123 4 1 2 3 4

1..

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

2.

PENGUMPULAN DATA DILANJUTKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA

3.

PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS

4.

VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENETAPANNYA

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada dinas yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka berubah pula nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak. Mengenai landasan hukum uraian tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah. Renja Disyanjak 2014

4


TUGAS POKOK Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pajak Daerah yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung; FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak; 2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; 3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjadi : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran. c. Bidang Perencanaan, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah; 2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan 3. Seksi Analisa dan Pelaporan. d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan: 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penyelesaian Piutang. e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan: 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan; 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penagihan. f. Bidang Pengendalian, membawahkan: 1. Seksi Penyuluhan; 2. Seksi Pengawasan; dan 3. Seksi Penindakan.


5


g. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Pemungutan menjadi Unit

Pelayanan Pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung). Unit Pelayanan Pemungutan,terdiri atas: 1. UPP Bandung Barat; 2. UPP Bandung Utara; 3. UPP Bandung Tengah; 4. UPP Bandung Selatan; dan 5. UPP Bandung Timur h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.

Landasan Hukum Yang menjadi prinsip perencanaan pembangunan daerah

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 salah-satunya adalah adanya satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan renja SKPD kabupaten/kota harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait perencanaan pembangunan. Dengan demikian dalam proses penyusunan Renja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut : 1) 2)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


6


3)

4)

5)

6)

7) 8)

9)

10) 11) 12)

13)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja Disyanjak 2014

7


14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014; 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 17) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); 18) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05); 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,). 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.


8


24) Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud

dan

tujuan

penyusunan

rencana

kerja

DInas

Pelayanan Pajak adalah:

1.4.

1)

Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dalam lima tahun (renstra) dan rencana kerja setiap satu tahun sekali (renja).

2)

Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung

Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.


9


1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Sub bab ini berisi uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Renja Disyanjak 2014

10


2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global; 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. BAB III : TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.2 Target Pajak Daerah 2014 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2014


11


Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi: · Jumlah program dan jumlah kegiatan. · Besaran anggaran yang dibutuhkan.

BAB IV : PENUTUP Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target Sasaran yang ingin dicapai dari rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan jujur; 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak; 3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 4. Tercapainya target peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.


12


BAB II

2.1.

EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2013

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 Setelah diberlakukannya perubahan nomenklatur dinas yang

berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula

nomenklatur

Dinas

Pendapatan

Daerah

menjadi

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan

organisasi

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan

Pajak

adalah

melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan dibidang pajak daerah.


13


Meskipun terjadi perubahan nomenklatur dinas namun pada tahun 2013 mengenai visi dan misinya tidak mengalami perubahan, dan masih menjalankan visi dan misi dinas sebelumnya, dengan mewujudkan Visi Dinas Pelayanan Pajak yaitu : “Profesional Dalam

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah,

Prima

Dalam

Pelayanan Menuju Kota Jasa Bermartabat ”, sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan program kegiatan pada tahun 2013. Pada rencana kerja dinas untuk menjalankan program dan kegiatan

Tahun

Anggaran

2014

pelaksanaan

program

dan

kegiatannya akan mengacu atau berlandaskan arah kebijakan pada Visi

dan

Misi

Dinas

Pelayanan

Pajak

yang

baru

yaitu

:

“Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera” Program Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi Dinas Pelayanan Pajak pada Tahun 2013 meliputi 6 (enam) program wajib yaitu : (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.


14


Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2013 telah melaksanakan 8 (delapan) kegiatan wajib yang termasuk ke dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja utama. Namun bisa terjadi efisiensi disemua program dan kegiatan

pada

Dinas

Pelayanan

perubahan

nomenklatur

berubahnya

Dokumen

Pajak,

dinas

disebabkan

sehingga

Pelaksanaan

Anggaran

adanya

mengakibatkan (DPA)

dan

perubahan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut maka program dan kegiatan mengalami hambatan sehingga terjadinya kemunduran penjadwalan

pelaksanaan

terhadap

masing-masing

kegiatan

tersebut akan dianalisis sebagai berikut :


15


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2013 Dinas Pendapatan Kota Bandung

NO

1.

2.

3.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

PERSENTASE

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5,609,654,000

4,492,067,738

80.077%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

1,300,000,000

1,189,370,590

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

PERMASALAHAN/ KETERANGAN

SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Dispenda

91.49%

Tersusunnya NKA tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen, NKA tentang PBB sebanyak 1 dan Raperda tentang PBB sebanyak 1 dokumen serta Raperwal pajak: hotel,restoran,hiburan,parkir,re klame,penerangan jalan, air tanah dan BPHTB sebanyak 8 dokumen

Tersedianya Perda tentang Pajak Daerah dan Perwal tentang tata cara pemungutan pajak: hotel,restoran,hiburan,park ir,reklame,penerangan jalan, air tanah dan BPHTB sebagai dasar pemungutan pajak daerah

Dispenda/ Disyanjak

Tersampaikannya informasi mengenai Pajak Daerah dan implementasi tentang verifikasi dan desain sistem Pajak Daerah

Dispenda/ Disyanjak

Terlaksananya sistem on line pada 30 WP

Dispenda/ Disyanjak

885,000,000

633,941,210

71.63%

Terlaksananya Kegiatan Penginformasian tentang Pajak Daerah kepada 750 WP, 1 Sistem tentang Verifikasi Pajak Daerah dan 1 Sistem Hasil Konsultasi Desain Sistem Pajak Daerah

969,804,000

642,796,938

66.28%

Terpasangnya on line sistem pada 30 WP

Renja Disyanjak 2014 16


NO

4.

PROGRAM/KEGIATAN

Intensikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Melalui Penerimaan Pajak Bukan Pajak Daerah

ANGGARAN (RP)

240,518,900

REALISASI (RP)

240,511,900

PERMASALAHAN/ KETERANGAN

SKPD/UNIT KERJA

PERSENTASE

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

99%

Penginformasian tentang Peraturan Perundangundangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah

Aparat, Wajib Pajak dan masyarakat yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah

Dispenda/ Disyanjak

Tersedianya Data Base Pajak Daerah dan Kajian tentang cara Perhitungan Data Potensi Pajak Daerah

Dispenda/ Disyanjak

Tersedianya Data Potensi PBB, Kajian Potensi PBB dan Sistem Informasi PBB

Dispenda/ Disyanjak

Tersusunnya Data Base Pajak Daerah 1 Dokumen dan Kajian tentang cara Perhitungan Data Potensi Pajak Daerah 1 Dokumen Pendataan Potensi PBB sebanyak 1 Dokumen, Kajian Potensi PBB sebanyak 1 Dokumen dan Sistem Informasi PBB 1 Dokumen

5.

Penyusunan Data Base Pajak Daerah

200,000,000

144,963,050

72.48%

6.

Kajian/ Study Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pemkot Bandung (Banprov)

1,304,850,000

1,098,541,050

84.19%

200,000,000

151,585,800

75.79%

Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan kepada wajib pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan

Terlaksananya Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan kepada wajib pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan

Dispenda/ Disyanjak

76.62%

Penginformasian tentang Peraturan Perundangundangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah

Aparat, Wajib Pajak dan masyarakat yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah

Dispenda/ Disyanjak

7.

8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Melalui Pengendalian Pengelolaan Pajak Daerah

Intensikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Melalui Penerimaan Pajak Bukan Pajak Daerah

509,481,100

390,357,200


URUSAN


2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Setelah adanya perubahan nomenklatur pada Dinas

yang

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula

nomenklatur

Dinas

Pendapatan

Daerah

menjadi

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan

organisasi

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan

Pajak

adalah

melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan dibidang pajak daerah.


18


Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dalam

bidang

pendapatan, Dinas Pendapatan Kota Bandung berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang termaksud, jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (mulai dilaksanakan pada tahun 2013)

Dinas

Pendapatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian urusan Daerah dibidang Pendapatan. Dalam menjalan kan tugas pokok, Dinas Pendapatan Kota Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan teknis pendapatan; (2) Melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak daerah dan pengendalian; (3) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


19


Keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan Kota Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja yang sesuai dengan RPJMD tahun 2009-2013 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2013, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 di bawah ini. Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG DARI TAHUN 2012 S.D. TAHUN 2013 2012

2013

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Rata-rata peningkatan pajak daerah 1 Pajak Hotel

131.000.000.000

142.732.317.105

Target

Realisasi

148.000.000.000 12,98%

2

Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

5

PPJU

88.500.000.000

97.356.787.188

24,35%

102.000.000.000 15,25%

33.000.000.000

34.553.186.144

35.500.000.000

15.500.000.000

18.575.238.358

18.500.000.000

114.000.000.000

118.646.202.927

121.500.000.000

7.135.692.799

PBB

8

BPHTB

7.500.000.000

Pajak Air Tanah

0

0

277.000.000.000

280.104.269.023

335.000.000.000

398.574.514.052

350.000.000.000

415.761.410.854

3.000.000.000

3.471.181.769

4,31%

3.000.000.000 0,00%

Jumlah

7.796.908.376 9,27%

4,48% 9

135.297.036.036 14,03%

7,14% 7

17.603.910.300 -5,23%

6,58% 7.000.000.000

37.767.188.531 9,30%

19,35%

Pajak Parkir

118.700.322.856 21,92%

7,58%

6

177.490.303.830

727.000.000.000

821.045.120.342

3.566.097.210 2,73%

1.063.000.000.000

1.194.087.447.016

Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya

46,22%

45,44%

Target Kenaikan Pendapatan Pajak 13 %

13,00%

13,00%


20


2.3.

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Dalam

era

otonomi

daerah,

Pemerintah

Daerah

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan

dan

pembangunan

di

daerahnya

melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

termasuk pajak daerah oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Dinas, dengan dilandasai oleh isu penting penyeleggaraan penjabaran

dari

tugas

dalam

tujuan

dalam

sasaran

yang

Rencana

merupakan

Strategis

Dinas

Pelayanan Pajak, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.


21


Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : 1.

Belum

sempurnanya

regulasi

(Peraturan

Perundang-

undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah). 2.

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.

3.

Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan.

4.

Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi

pajak,

dalam

hal

manajemen

sistem

informasi

ini

dikaitkan

pelayanan

dengan

perpajakan.

Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT). 5.

Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.

6.

Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan

identifikasi

permasalahan

pelayanan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak


22


Faktor Penghambat: 1. Kualitas dan penempatan SDM · Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi; · Belum adanya KPI ("Key Performance Indicators") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal; 2. Sarana dan prasarana · Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan Pajak belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi Kantor Sekretariat dengan Kantor Pelayanan PBB; · Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga belum berfungsi secara optimal; 3. Belum adanya regulasi yang sesuai dengan peraturan, perundang-undangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang ada/terkini; 4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang; 5. Pengelolaan piutang belum optimal; 6. Lemahnya koordinasi unit kerja terkait; 7. Kurangnya pemahaman Pendapatan Asli Daerah dari wajib pajak atau masyarakat sehingga belum akuratnya data potensi pajak daerah untuk menentukan target penerimaan PAD dari sektor pajak daerah; Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga dapat diselesaikannya permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu Faktor Pendorong 1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah; 2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi; 3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai; 4. Adanya potensi pajak masih besar; 5. Disusunnya regulasi peraturan pajak; 6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;


23


2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal DPK No. (1) I

Program / Kegiatan (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

(3)

(4)

(5)

(6) 12,355,200,000,00

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Disyanjak Kota Bandung

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Tersedianya sarana jasa surat menyurat Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK


Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11) 12,355,200,000,00

100,000,000,00



Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak

250,000,000.00



Lancarnya PAD Kota Bandung

253,600,000.00



750,000,000.00



Lancarnya jasa Surat Menyurat

Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK

Program /

Lokasi

Indikator Kinerja

Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK

(12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak

Terkendalinya Target Pajak Daerah

300,000,000,00


250,000,000.00

Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan


253,600,000.00


Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK

750,000,000.00


Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal DPK No.

Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah

Catatan Penting

Target Capaian


Program / Kegiatan

Catatan Penting Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian




Kegiatan (1)

(2)

(3)

(4)

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

6

Penyediaan alat tulis kantor


Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


10

Penyediaan peralatan rumah tangga


11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


(5) Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

(6)

(7)

(8)

(9)

302,800,000.00




Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

1,000,000,000.00




Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran

Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak

1,250,000,000.00



Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak


504,400,000.00



Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak

5,436,,775,000.00



Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak

355,400,000.00



200,000,000.00



Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)

Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung

(10) Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

(11) 302,800,000.00

Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan

Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

1,000,000,000.00




1,250,000,000.00




504,400,000.00



5,436,,775,000.00



355,400,000.00



200,000,000.00


Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)


Rancangan Awal DPK

(12)

Catatan Penting

No.

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


(12)


12

Penyediaan makanan dan minuman


Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat

Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain

14

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


Tersedianya jasa pengamanan Kantor

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak

Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan PAD

16

Pengadaan Mebeulair


Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor

Tertatanya ruang kantor Disyanjak

17

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak

Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak

Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak

Program / Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

18

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Indikator Kinerja (4) Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem

Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak



317,500,000.00


400,000,000.00



201,600,000.00



8,354,800,000.00


5,610,400,000.00




500,000,000.00

Pengadaan Mebeulair


1.035,000,000.00



317,500,000.00


400,000,000.00


201,600,000.00


8,354,800,000.00



5,610,400,000.00




500,000,000.00




1.035,000,000.00




Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain


Target Capaian


Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer

Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan Kantor

305,200,000.00




305,200,000.00

Catatan Penting (12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan


Komputer

19

Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair


Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP

Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan Kantor UPP

204,200,000.00





204,200,000.00


20

Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor


Tersedianya Ruangan Kantor yang Memadai

Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pelayanan Pajak

700,000,000.00





700,000,000.00


III

Program peningkatan disiplin aparatur

608,000,000.00


608,000,000.00


21

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

608,000,000.00


608,000,000.00


IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2,000,000,000.00


2,000,000,000.00


22

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Meningkatnya target Pajak daerah

500,000,000.00




500,000,000.00


23

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur untuk menunjang kenaikan PAD

1,500,000,000.00




1,500,000,000.00



Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersosialisasikannya peraturan perundangan Pajak daerah kepada wajib Pajak dan masyarakat Tersedianya Kegiatan Bimtek dan Pengembangan Karakter Disyanjak

Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan Pajak


(1)

V

Program / Kegiatan (2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan






Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(3)

(4)

(5)

(6)

250,000,000.00

Program / Kegiatan (7) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

Catatan Penting

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11)

250,000,000.00


(12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan


keuangan

24

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

VI

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

25

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi


Tersusunnya Dokumen Lakip Disyanjak Tahun 2013 Tersusunnya buku mutu ISO Disyanjak

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

250,000,000.00

15,275,400,000.00


Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Urtug UPP, Background paper dan Rancangan Kepwal tentang NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, Kajian Mapping Pajak Daerah

Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, tersedianya landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas UPP Disyanjak Tersedianya Landasan Hukum mengenai NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, tersusunnya Kajian Mapping Pajak Daerah

1,000,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah







250,000,000.00


15,275,400,000.00



1,000,000,000.00



Rancangan Awal DPK

Catatan Penting

No.

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


(12)


26

27

28

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah


Terlaksananya Kajian tentang metodologi penetapan target dan data potensi pajak


Sistem Informasi Modul Penerimaan Pajak Daerah yang terintegrasi


Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

29



30

Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi


Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015 Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

2.530,000,000.00

3,605,000,000.00

1,000,000,000.00

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah






Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3,000,000,000.00



950,000,000.00



Program / Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

31

Pengendalian kualitatif dan kuantiitatif Pajak Terpadu


Indikator Kinerja (4) Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah

2.530,000,000.00


3,605,000,000.00


Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

1,000,000,000.00


Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah

3,000,000,000.00


Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

950,000,000.00




Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015 Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service

Target Capaian


Program / Kegiatan

Lokasi

(5)

(6)

(7)

(8)



Meningkatnya Kinerja petugas Pajak

250,000,000.00

Indikator Kinerja (9) Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah

Target Capaian


(10)

(11)


250,000,000.00


Catatan Penting (12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan


32

Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak


33

Pengendalian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan


34

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan


35

Penyusunan Evaluasi Tahun Pendapatan


36

Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran


Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak Tersedianya Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah Yang Terintegrasi Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak Terkendalinya piutang pajak daerah

Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak Terkendalinya pengawasan terhadap wajib Pajak daerah

1,250,000,000.00



150,000,000.00



Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

950,000,000.00



Terevaluasinya Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak

150,000,000.00



Berkurangnya tunggakan piutang pajak

1,440,000,000.00



Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak Tersedianya Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah Yang Terintegrasi Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak Terkendalinya piutang pajak daerah

Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak

1,250,000,000.00


Terkendalinya pengawasan terhadap wajib Pajak daerah

150,000,000.00



950,000,000.00



150,000,000.00



1,440,000,000.00



Rancangan Awal DPK

Catatan Penting

No.

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

250,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


250,000,000.00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


VII



37



Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra

Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas

(12)

250,000,000.00 Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra

Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas

250,000,000.00




2014-2018

Pelayanan Pajak

2014-2018

Pelayanan Pajak



2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak No. (1)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


2


3

4

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Tersedianya sarana jasa surat menyurat

1 Tahun


Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan


Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

12 Bulan


Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK

12 Bulan

5



Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan

6




12 Bulan

7




12 Bulan

8




12 Bulan

9



Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

10



Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

11



Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)



No.

Program / Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (4) Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat

Besaran/ Volume

Catatan

(5)

(6)

12



13




12 Bulan



12 Bulan



12 Bulan


12 Bulan

14 II 15

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

16

Pengadaan Mebeulair


17



18



19



Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP

III


20




III


21




22

Pengadaan Mebeulair



23



24



25




1 Tahun

26




1 Tahun

Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

1 Tahun



No. (1)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

IV


27


V


28


Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

28

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan renja SKPD


V

29 VI 30

VII

31

32

33

34

35

36


Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam meningkatkan Disiplin Aparatur Disyanjak

Tersedianya Kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Tersedianya Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan sebagai sarana dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Disyanjak

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersusunnya Dokumen Lakip, Renja dan Rancangan Renstra Sebagai Bahan Laporan Kepada Walikota

1 Tahun

Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA

1 Tahun

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Data Base Pajak Daerah Kegiatan Peningkatan penerimaan PBB melalui teknologi informasi Kegiatan Pengendalian Kualitatif dan kuantitatif pajak terpadu

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Tersedianya Perda Kota Bandung Sebagai Bahan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi

1 Tahun

1 Tahun


Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

1 Tahun


Terprediksinya jumlah potensi pendapatan PBB

1 Tahun


Tersedianya informasi teknologi penerimaan PBB

1 Tahun


Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak

1 Tahun



No.

Program / Kegiatan

(1)

(2)

Lokasi

Indikator Kinerja

(3) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

(4) Terlaksananya pengaturan terhadap pastisipasi aktif wajib pajak

Besaran/ Volume

Catatan

(5)

(6)

37

Pengendalian partisipasi aktif wajib pajak

38

Pengendalian program kerja pemeriksa tahunan


Terlaksananya pencegahan terhadap penyimpangan pajak daerah

1 Tahun

39

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan


Terlaksananya operasi sisir PBB

1 Tahun

40

Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan


Tersusunnya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak

1 Tahun

41

Fasilitasi penyelesaian piutang pajak


Terlaksananya penyelesaian piutang pajak

1 Tahun

1 Tahun

Khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD,

LSM,

asosiasi-asosiasi,

maupun

berdasarkan

hasil

pengumpulan informasi Dinas Pelayanan Pajak dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.



BAB III

3.1.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2014

Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pelayanan Pajak Tujuan Renja Dinas Pelayanan Pajak

Dalam pencapaian tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota BANDUNG JUARA, Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2014 2018 “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” atau mewujudkan

yang diartikan sebagai kota yang

mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaransasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.



Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan rencana kerja antara lain: 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan 3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami Berdasarkan penjelasan Visi dan Misi sebelumnya, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kedalam misi untuk tujuan sebagai berikut : 1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah; b) Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif; 2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah; 3. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak; 4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel;



b.Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan

organisasi/pemerintah

daerah.Sasaran harus

bersifat

spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran atas Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah sasarannya adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi dengan Indikator Sasaran :  Penerimaan pajak daerah  Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB



b) melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif dengan sasarannya adalah mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik dengan Indikator Sasaran jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak; 2. Sasaran atas Misi Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah yang berkualitas dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan sasarannya terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik denga Indikator Sasarannya Indikator bidang pembayaran pajak daerah; 3. Sasaran atas Misi Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak adalah : a) Meningkatnya

kesadaran

dan

kepatuhan

masyarakat

membayar pajak dengan sasaran Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah; b) Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan daerah dengan Indikator Sasarannya :  Prosentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti;  Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk; 4. Sasaran atas Misi Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan

Terwujudnya Laporan keuangan SKPD

dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel adalah

Meningkatnya

kapasitas

dan

akuntabilitas

kinerja

instansi pemerintah (birokrasi) dengan Indikator Sasarannya



 Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;  Penilaian

AKIP/Lakip

SKPD

oleh

Kementerian

PAN

/inspektorat;  Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah.

3.2 Target Pajak Daerah 2014 Adapun target pendapatan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bnadung pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.400.000.000.00 yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak seperti terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini; Tabel 3.1 Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

Jenis Pajak

Target (Rp)

1

Pajak Hotel

199.350.000.000

2

Pajak Restoran

135.000.000.000

3

Pajak Hiburan

45.000.000.000

4

Pajak Parkir

12.000.000.000

5

PPJU

156.000.000.000

6

BPHTB

439.650.000.000

7

Pajak Air Tanah

30.000.000.000

8

Pajak Reklame

23.000.000.000

9

PBB Jumlah

360.000.000.000 1.400.000.000.000



3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak 2014 Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program tertentu

selalu

berkaitan

sebagaimana

dengan

ditetapkan

pelaksanaan

dalam

kebijakan

strategi.

Dalam

menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram adalah salah satu Cara untuk

Mencapai Tujuan dan Sasaran

Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:  Penetapan kebijakan  Program operasional  Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut: 

Spesifik



Terukur



Agresif



Berorientasi kepada hasil



Memiliki jangka waktu tertentu



Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam RPJMD 20132018 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka programprogram yang akan dilaksanakan meliputi : Sebagai Program Urusan Wajib (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah; (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. Sedangkan Program Non Urusan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun untuk merealisasikan program – program tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 Hasil Analisis Kebutuhan No. (1) I


Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(3)

(4)

(5)

(6)

Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

Catatan Penting (7)

12,355,200,000,00


Terkendalinya Target Pajak Daerah

300,000,000,00

Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak


250,000,000.00



253,600,000.00


750,000,000.00


302,800,000.00


1,000,000,000.00


1



2



3



4



Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK

5




6




7





1,250,000,000.00


8





504,400,000.00


9



Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak


5,436,,775,000.00


10



Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


355,400,000.00


11



Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)


200,000,000.00


Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

Hasil Analisis Kebutuhan No.

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Catatan Penting



(1)

(2)

(3)

(4) Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat

12



13




14




II


15




16

Pengadaan Mebeulair


17


(5) Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak

(6)

(7)

317,500,000.00


400,000,000.00


201,600,000.00


8,354,800,000.00



5,610,400,000.00




500,000,000.00





1.035,000,000.00


18



Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer


305,200,000.00


19





204,200,000.00


20





700,000,000.00


III


608,000,000.00


21


608,000,000.00


IV


2,000,000,000.00


22




500,000,000.00


23




1,500,000,000.00








Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)



V

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24


VI

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

25








250,000,000.00


250,000,000.00


15,275,400,000.00


1,000,000,000.00



Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)



26

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah



27

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen



28

Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah


29



30



31



Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service

2.530,000,000.00


3,605,000,000.00


Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

1,000,000,000.00


Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah

3,000,000,000.00


Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

950,000,000.00


Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah


250,000,000.00


32



Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak

Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak

1,250,000,000.00


33



Tersedianya Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah Yang Terintegrasi

Terkendalinya pengawasan terhadap wajib Pajak daerah

150,000,000.00


34



Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah


950,000,000.00


Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015 Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah


Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)



35



Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak


150,000,000.00


36



Terkendalinya piutang pajak daerah


1,440,000,000.00


VII



37



250,000,000.00

Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra 2014-2018

Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas Pelayanan Pajak

250,000,000.00


BAB IV PENUTUP



Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

merupakan

rencana

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2014. Sasaran

yang

ingin

dicapai

dari

rencana

kerja

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan jujur; 2. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melunasi

kewajiban membayar pajak; 3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 4. Tercapainya target peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) program, 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan sebagaimana pada tabel 3.2 terlampir dan rencana target pendapatan

sebesar

Rp.

1.400.000.000.000,-

sebagaimana

terlampir pada tabel 3.1. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhoinya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Amin



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG NAMA SKPD

: DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

lembar.....dari......

KODE

1

5.2.01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2 Belanja Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KINERJA PROGRAM/

LOKASI

KEGIATAN 3

Tersedianya sarana jasa surat menyurat sebagai pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

4

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

5

6

9

10

7

8

32.150.000.000.00

28,350,000,000.00

26.500.000.000.00

21,950,000,000.00


Lancarnya jasa surat menyurat

100,000,000.00

APBD Kota Bandung

Lancarnya jasa surat menyurat

100,000,000.00


Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak

250,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak

300,000,000.00

500,000,000.00

APBD Kota Bandung

1,500,000,000.00

APBD Kota Bandung

5.2.01.01


5.2.01.02


5.2.01.03


Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor


5.2.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

Tersedianya Jasa Service, Pelumas dan Suku Cadang sebagai

Dinas Pelayanan Pajak Kota

Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional


500,000,000.00

1,800,000,000.00


KODE

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

KINERJA PROGRAM/

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

4 Bandung

5 di Disyanjak

6

9 di Disyanjak

10


Terpeliharanya kebersihan kantor


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Disyanjak


Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak


Terpenuhinya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak


Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak

LOKASI

KEGIATAN

2 kendaraan dinas/operasional

3 Pendukung Operasional Pelayanan kepada WP

5.2.01.08


Tersedianya jasa kebersihan kantor

5.2.01.10


5.2.01.11


5.2.01.12


5.2.01.13


Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak


RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

7

8

APBD Kota Bandung

Terpeliharanya kebersihan kantor

400,000,000.00

1.000,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Disyanjak

1.200,000,000.00

1,250,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak

1,3000,000,000.00

1,000,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak

1,000,000,000.00

18,290,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak

12,500,000,000.00

250,000,000.00



KODE


1

2

5.2.01.14


5.2.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

5.2.01.17


5.2.01.18


5.2.01.20


5.2.02


KINERJA PROGRAM/

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

4

5

6

7

9

10


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak

750,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak

850,000,000.00


Tersedianya Koran dan Bahan Bacaan di Disyanjak

250,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Koran dan Bahan Bacaan di Disyanjak

300,000,000.00


Tersedianya Makanan dan Minuman di Disyanjak

710,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Makanan dan Minuman di Disyanjak

800,000,000.00


Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Disyanjak

400,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Disyanjak

500,000,000.00


Terciptanya keamanan lingkungan kantor

250,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terciptanya keamanan lingkungan kantor

400,000,000.00

LOKASI

KEGIATAN 3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Disyanjak sebagai Pendukung dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Tersedianya jasa pengamanan kantor


RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

8

3,800,000,000.00

4,600,000,000.00



KODE


1

2

5.2.02.10

Pengadaan Mebeulair

5.2.02.22


5.2.02.26


5.2.02.29


5.2.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5.2.03

5.2.03.02

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KINERJA PROGRAM/

LOKASI

KEGIATAN 3 Tersedianya Meubeulair Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Terpeliharanya Bangunan / Kantor Disyanjak sebagai Pelayanan Kenyamanan Kepada Wajib Pajak


Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak Tersedianya ruangan kantor yang memadai

Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam meningkatkan Disiplin


RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

5 Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di Disyanjak Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang

6

7

10

500,000,000.00

APBD Kota Bandung

1,500,000,000.00

APBD Kota Bandung

9 Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di Disyanjak Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang

8

600,000,000.00

1,500,000,000.00


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Disyanjak

500,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Disyanjak

600,000,000.00


Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak

300,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak

400,000,000.00


Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak

1,000,000,000.00

APBD Kota Bandung

Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak

1,500,000,000.00

600,000,000.00

APBD Kota Bandung

600,000,000.00

APBD Kota Bandung


Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di

650,000,000.00 Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di


650,000,000.00


KODE

1

5.2.05

5.2.05.02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan

5.2.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

5.2.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.2.06.01


KINERJA PROGRAM/

LOKASI

KEGIATAN 3 Aparatur Disyanjak


RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

4

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

5 Disyanjak

6

9 Disyanjak

10

7

8

1,000,000,000.00 Tersedianya Kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Tersedianya Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan sebagai sarana dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Disyanjak

1,000,000,000.00


Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak

500,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak

500,000,000.00


Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak

500,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak

500,000,000.00

250,000,000.00

Tersusunnya Dokumen Lakip, Renja dan Rancangan Renstra Sebagai Bahan Laporan Kepada Walikota


Tersedianya Dokumen Lakip 2013, Renja 2014 dan Rancangan Renstra Disyanjak

250,000,000.00

150,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Dokumen Lakip 2012 dan Renja 2014


150,000,000.00


KODE

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2

KINERJA PROGRAM/

LOKASI

KEGIATAN 3


RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

4

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

5

6

9

10

7

8

Urusan Wajib

8,350,000,000.00

8.050,000.00

5.2.21


250,000,000.00

200,000,000.00

5.2.21.16

Penyusunan Renstra dan Renja

5.2.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi

Tersusunnya dokumen renstra, renja dan RKA



250,000,000.00

APBD Kota Bandung


8,100,000,000.00

200,000,000.00

7,850,000.00

Tersedianya Perda Kota Bandung Sebagai Bahan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah


Tersedianya Perwal Tupoksi Disyanjak, Penyusunan SOP dan Revisi Perwal Pemungutan Pajak Daerah

600,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya Perwal tentang Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)

700,000,000.00

5.2.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi


Terlaksananya WP Gathering pada 600 WP

750,000,000.00

APBD Kota Bandung

Terlaksananya WP Gathering pada 600 WP

850,000,000.00

5.2.17.23

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan

Sistem online pajak dan modul penerimaan daerah


Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah

1,500,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah

2,000,000,000.00

5.2.17.05



KODE

1

5.2.17.28

5.2.17.43

5.2.17.44

5.2.17.45

5.2.17.46

5.2.17.aa


KINERJA PROGRAM/


RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

9

10

2 Sistem Informasi Manajemen

3

4

5

6

7


Tersusunnya data potensi PBB


Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB

2,000,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB

1,000,000,000.00

Tersedianya informasi teknologi penerimaan PBB


Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB

950,000,000.00

APBD Kota Bandung

Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB

950,000,000.00

Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak


Meningkatnya ketaatan WP terhadap ketentuan

500,000,000.00

APBD Kota Bandung

Meningkatnya ketaatan WP terhadapketentuan

500,000,000.00

350,000,000.00

Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan

350,000,000.00

750,000,000.00

150,000,000.00

Kegiatan peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknlogi Kegiatan Pengendalian kualitatif dankuantitatif pajak terpadu Kegiatan pengendalian pastisipasi aktif wajib pajak Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi bangunan Kegiatan penyusunan evaluasi tahunan

8

Terlaksananya pengaturan terhadap partisipasi aktif wajib pajak

Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan

Terlaksananya operasi sisir PBB

Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB

750,000,000.00

Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB

Tersusunnya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak

Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas

150,000,000.00

Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas



KODE

1

5.2.17.ab

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2 pendapatan

Kegiatan fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran JUMLAH

KINERJA PROGRAM/

LOKASI

KEGIATAN 3

Terlaksananya penyelesaian piutang pajak


RENCANA TAHUN 2014

INDIKATOR

4

TARGET

KEBUTUHAN

SUMBER

CATATAN

TARGET

KEBUTUHAN

CAPAIAN

DANA/PAGU

DANA

PENTING

CAPAIAN

DANA/PAGU

KINERJA

ANGGARAN Rp.

KINERJA

INDIKATIF Rp.

5 pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian piutang pajak

6

9 pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian piutang pajak

10

250,000,000.00

7

8

40,500,000,000,00

300,000,000.00

36,400,000,000.00


RENCANA KERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2014

Recommend Documents