RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Tanggal REPUBLIK INDONESIA

_____________________________

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I PENDAHULUAN

I.1.

Umum. I.1.a. Basis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Sehubungan dengan RPJMN 2015-2019 belum tersusun, maka mengacu pada pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama pemerintahan Presiden berikutnya. Presiden terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). I.1.b. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2015 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dan anggaran merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenko Polhukam Tahun 2015.

I.2.

Maksud dan Tujuan. I.2.a. Maksud. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk mengatur arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Kemenko Polhukam.

Renja Kemenko Polhukam

Hal 1

I.2.b. Tujuan. Agar penyusunan Rencana Kerja ini selaras dan searah dengan prioritas pembangunan nasional serta menjadi bahan dalam penyusunan RKA Kemenko Polhukam Tahun 2015. I.3.

Dasar. I.3.a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. I.3.b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. I.3.c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-13/Menko/Polhukam/06/2012 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Tahun 2010-2014. I.3.d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. I.3.e. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor : 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor: S179/MK.02/2014 Tentang Pagu Anggaran indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2015.

I.4.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. I.4.a. Ruang Lingkup. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2015 mencakup tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran Kemenko Polhukam. I.4.b. Tata Urut. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut: 1)

Bab I

Pendahuluan.

2)

Bab II

Latar Belakang.

3)

Bab III Tujuan dan Sasaran.

4)

Bab IV Kebijakan, Program dan Kegiatan.


Hal 2

5)

Bab V Anggaran.

6)

Bab VI Penutup.

7)

Lampiran.


Hal 3

BAB II LATAR BELAKANG

II.1.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. II.1.a. Arah kebijakan pembangunan nasional dititikberatkan pada 23 (dua puluh tiga) arah kebijakan umum yaitu : Konsolidasi Demokrasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan, Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri, Perkuatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Ketahanan Energi, Peningkatan Ketahanan Air, Percepatan Pembangunan Kelautan, Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas, Lingkungan Hidup, Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas, Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, Peningkatan Kapasitas IPTEK, Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi, Penguatan Konektivitas Nasional, Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah, Pendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan, Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional, Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi, Penataan Perumahan/Permukiman, Reformasi Pembangunan Kesehatan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply), Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Pengendalian Jumlah Penduduk, Reformasi Pembangunan Pendidikan, Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dan Pengelolaan Risiko Bencana. II.1.b. Strategi pembangunan Bidang Polhukam dititikberatkan pada konsolidasi demokrasi, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, percepatan MEF dengan pemberdayaan Industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri.

II.2.

Kondisi umum Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan. II.2.a. Bidang Politik. 1) Kondisi bidang politik dalam negeri, Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah 62.63. Perkembangan skor IDI tahun 2011 dengan skor 65.48, tahun 2010 dengan skor 63.17, dan tahun 2009 dengan skor 67.30 mengalami fluktuasi


Hal 4

dengan yang dapat dilihat pada diagram berikut : Diagram 1 Trend IDI 2009,2010, 2011 dan 2012

Pada IDI 2012, skor untuk Indeks Kebebasan Sipil 77.94, Hak-Hak Politik 46.33 dan Lembaga Demokrasi 69.28. Kebebasan sipil mendapatkan nilai paling tinggi, kemudian diikuti oleh lembaga demokrasi yang mendapatkan poin 'sedang', serta aspek hak-hak politik yang masih tergolong rendah. Angka indeks kebebasan sipil masih jauh di atas kedua aspek lainnya (hak politik dan lembaga demokrasi). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indeks kebebasan sipil alami penurunan sebesar 2,85 point. Penurunan diyakini sebagai akibat dari masih terdapatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (skor 43,94). Artinya, kebebasan berpendapat justru menghadapi tantangan lebih besar dari unsur masyarakat, bukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara. Pada aspek hak-hak politik, maraknya demonstrasi dan unjuk rasa dengan kekerasanyang terjadi di berbagai belahan provinsi turut menyumbang rendahnya nilai indeks pada aspek tersebut. Sementara, pada aspek lembaga demokrasi, kurang berperannya DPRD dalam menyusun dan mengajukan Perda inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif menyumbang capaian yang rendah dibandingkan dengan indikator lain pada aspek kelembagaan demokrasi. Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ini telah diterbitkan pada tanggal 22 Juli tahun 2013 sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sebagai upaya untuk meminimalisir eskalasi menjelang Pemilu tahun 2014, telah dilakukan kebijakan untuk memajukan pelaksanaan Pemilukada terhadap kepala daerah yang Renja Kemenko Polhukam

Hal 5

berakhir masa jabatannya pada tahun 2014 dimajukan pelaksanaanya pada tahun 2013, sehingga tidak mengganggu pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Dalam rangka penataan administrasi kependudukan, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks mendorong keterbukaan informasi publik sekaligus open government, telah didorong upaya pembentukan lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui antara lain penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tentang keterbukaan Informasi publik, khususnya Pasal 21. Melaksanakan UU dan PP tersebut, saat ini di Indonesia telah terbentuk PPID sebanyak 227 terdiri dari dari 34 Kementerian, 36 Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23 Provinsi, 98 Kabupaten, dan 36 Kota. Dengan kata lain, sampai dengan saat ini, baru 39,83% bdan publik yang telah memiliki PPID seperti diamanatkan oleh UU KIP. Diagram 2 Pembentukan PPID 2014

2) Kondisi bidang politik luar negeri. Menko Polhukam duduk sebagai wakil Pemerintah Indonesia dalam ASEAN Political Security Community Council yang bertemu dua kali setahun. Dalam posisi tersebut, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi reguler dengan 6 badan sektoral di bawah pilar Polkam ASEAN antara lain ASEAN Regional Forum, ASEAN Law Ministerial Meeting, ASEAN Defense Ministerial Meeting, dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Renja Kemenko Polhukam

Hal 6

Pemerintah RI telah melakukan langkah-langkah nyata dalam menangani permasalahan WNI di luar negeri, baik melalui kerjasama bilateral atau multilateral. Kerjasama bilateral dilakukan seperti penanganan overstayer dengan pemerintah Saudi Arabia, Malaysia dan beberapa negara yang merupakan kantong-kantong TKI berada. Khusus mengenai WNI overstayers di Saudi Arabia, sejak dimulainya masa amnesti (3 Juli 2013) hingga 30 Desember 2013, tercatat sejumlah 101.067 WNI overstayers telah terdaftar di Perwakilan RI di Saudi Arabia dan mendapatkan SPLP. Dari jumlah tesebut sebanyak 17.259 orang (17,08%) telah melakukan perbaikan status tinggal; dan sekitar 14.863 orang terpantau telah kembali ke tanah air. Pasca berakhirnya Amnesti (3 November 2013) Pemerintah RI telah memulangkan sebanyak 2.453 orang WNI yang terdiri atas 1.859 orang perempuan, 410 orang anak/bayi dan 184 orang laki-laki pada periode 10 November-1 Desember 2013. Disampingpemulangan yang dilakukan oleh Pemerintah RI, Pemerintah Saudi Arabia juga telah memulangkan (deportasi) sebanyak 5.819 orang WNI overstayers, yang terdiri atas 3.282 orang perempuan, 703 orang anak, dan 1.739 orang laki-laki. Pada tingkat regional, Indonesia berperan aktif dalam kegiatan Asia Pacific Group on Money Laundring,dan sebagai co-chair Southeast Asia Working Group dari Global Counter-Terrorism Forum dan tindak lanjut dari Konvensi Anti Terorisme ASEAN. Mekanisme regional lainnya adalah melalui ASEAN Regional Forum dan ASEAN Defense Ministrial Meeting. Pada tingkat multilateral, Indonesia telah meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional dan Protokol terkait terorisme, yaitu 1963 Convention on Effences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Againts the Safety of Civil Aviation, 1980 Conventions on the Physical Protection of Nuclear Material, International Convention for the Suppression of hte Financing of Terrorism, 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, Amandment to the Conventions on the Physical Protection of Nuclear Material, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violance at Airport Serving International Civil Aviation, dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Saat ini Indonesia sedang dalam proses meratifikasi International Convention on the Suppression of the Acts of Nuclear Terrorism yang diharapkan dapat diratifikasi pada awal tahun 2014.


Hal 7

Indonesia berperan dalam Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa. Di tingkat bilateral, Indonesia telah memiliki 14 kemitraan strategis, yaitu dengan Australia, RRT, Jepang, Korea, India, Afrika Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Brasil, Turki, dan Rusia. Saat ini, 15 perusahaan Indonesia telah beroperasi di sejumlah negara Afrika (mayoritas secara joint venture), utamanya Nigeria, Ghana, Zimbabwe dan Gambia. Dalam Kerangka Kemitraan Komprehensif RI- Amerika Serikat (AS), Pemerintah Indonesia dan AS telah melaksanakan Plan of Action (PoA) dan evaluasi pelaksanaannya di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial budaya dan pendidikan. Terkait dengan peran dalam perdamaian dunia, Indonesia terus berpartisipasi dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB (Peacekeeping Operations/PKO). Indonesia merupakan negara pengirim pasukan ke-20 terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Jumlah personel Indonesia yang berpartisipasi dalam berbagai United Nations Peace Keeping Operations (UN PKO) sesuai data UN Department of Peacekeeping Operations (Januari 2014) adalah sejumlah 1.697 personel yang menempatkan Indonesia di urutan ke-20 dari 123 Troop/Police Contributing Countries. Pasukan tersebut bertugas di delapan misi pemeliharaan perdamaian PBB, yaitu MINUSTAH (Haiti), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), UNAMID (Darfur, Sudan), UNISFA (Abyei, Sudan), UNIFIL (Lebanon), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudah Selatan), MINURSO (Sahara Barat). Penegakan kedaulatan negara khususnya di wilayah udara nasional telah menunjukkan kemajuan yang berarti dimana pelanggaran kedaulatan wilayah udara oleh penerbangan asing pada tahun 2013 sebanyak 8 kali, menurun 57 % dari jumlah 19 kali pelanggaran yang terjadi di tahun 2012. Hal ini tercapai karena diterapkannya program Flight Clearance Information System secara online, yaitu proses penerbitan Flight Clearance bagi Pesawat Asing tidak berjadwal ditambah dengan ketegasan penerbitan diplomatic complaint kepada negara asal para pelanggar, disamping ketegasan pelaksanaan penangkapan (forced down) para pelanggar oleh kekuatan TNI AU.


Hal 8

II.2.b. Bidang Hukum dan Aparatur 1) Pada bidang hukum, Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, pada tahun 2013 IPK Indonesia sama dengan tahun 2012 dengan skor 32. Meskipun skor IPK 2013 Indonesia tidak beranjak dari skor tahun sebelumnya, posisi Indonesia meningkat empat peringkat yaitu dari peringkat 118 dari 176 negara menjadi 114 dari 177 negara. Secara global, Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam rangka penyelamatan asset hasil korupsi. Jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2013 sebanyak 8.402 kasus, dengan perincian: Kejaksaan : tahap penyelidikan 1.696 kasus, penyidikan 1.646 kasus dan penuntutan 2.013 kasus; Polri : 1.399 kasus dengan perincian P21 sejumlah 905 kasus, SP3 sejumlah 69 kasus dan proses sidik 424 kasus; KPK : tahap penyelidikan 76 kasus, penyidikan 66 kasus, penuntutan 34 perkara, Inkrah 34 perkara dan tahap eksekusi 40 perkara. Penyelamatan keuangan negara hasil korupsi selama tahun 2013 sebanyak Rp 1.362.873.958.524,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan penyelamatan aset hasil korupsi yang diselenggarakan pada tahun 2012, yaitu senilai Rp 504.259.865.547 dan US$ 500.000. Terbentuknya Pokja RANHAM baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dengan rincian : a) K/L yang telah membentuk Kelompok Kerja RANHAM hingga tanggal 20 Desember 2013 sebanyak 40 K/L dari 48 K/L (83.33%). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebanyak 33 K/L; b) Provinsi yang telah membentuk Panitia RANHAM sebanyak 33 provinsi, yang semuanya telah membentuk Pokja Panitia RANHAM Provinsi (100%), dimana sebelumnya pada tahun 2012 hanya sejumlah 30 Provinsi; c) Kabupaten/Kota yang telah membentuk panitia RANHAM 2011-2014 sebanyak 339 kabupaten dari 400 (84,75%) dan 93 dari 97 Kota (95.88%). Jumlah ini meningkat 19,37 % (sebanyak 284 Kabupaten/ Kota) jika dibandingkan dengan tahun 2012. Renja Kemenko Polhukam

Hal 9

Diagram 3 Pembentukan Pokja RANHAM

Skor Integritas untuk tahun 2013 menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini sebesar 7,37 (2012: 6,86), instansi vertikal sebesar 6,71 (2012: 6,34) dan pemerintah daerah sebesar 6,82 (2012:6,32). Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012. IIN 2013 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2012: 6,37). Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Diagram 4 Tren Perkembangan Integritas

2) Dalam aspek pemberdayaan aparatur, Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 27 K/L pada tahun 2013, sehingga total keseluruhan K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sebanyak 63 K/L. Selain itu, pasca pencanangan pilot project reformasi birokrasi pemda pada pertengahan tahun 2013 lalu, saat ini Renja Kemenko Polhukam

Hal 10

sudah ada 16 pemerintah provinsi yang telah menyusun road map reformasi birokrasi. Sedangkan Kabupaten yang telah menyusun road map sebanyak 59, dan kota sebanyak 20. Kondisi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dalam pelayanan publik. Pada tanggal 19 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh DPR dan telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Hal yang baru di dalam Undang-Undang tersebut adalah ditetapkannya Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi; adanya kateorisasi jenis pegawai ASN; pembentukan komisi ASN; jenis jabatan dalam ASN; penguatan kompetensi, kompetisi, manajemen dan pengembangan karier; perubahan penggajian dari skala ganda menjadi skala tunggal, batas usia pensiun, pembenahan sistem pembayaran pensiun, perlindungan dari intervensi politik, penguatan sistem informasi ASN, dan ketentuan rinci mengenai pidana dalam jabatan. II.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan. 1) Kondisi keamanan nasional, Sepanjang tahun 2014 relatif aman dan dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, tren gangguan keamanan sepanjang 2013 cenderung naik. Kejahatan konvensional sebanyak 293.047 kasus (2012: 291.228 kasus), Kejahatan transnasional sebanyak 18.429 kasus (2012: 15.450), kejahatan terhadap kekayaan negara sejumlah 4.144 kasus (2012: 3.837) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi sebanyak 398 kasus (2012: 649). Dengan demikian jumlah keseluruhan kasus kejahatan tahun 2013 sebanyak 316.018 kasus (2012: 311.164). Sedangkan jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan hingga akhir november tahun 2013 sebanyak 167.956 kasus atau naik 7.031 kasus, dengan persentase penyelesaikan kasus sebesar 53 persen (2012:52 persen).


Hal 11

Diagram 5 Penyelesaian Kasus Kejahatan 2012-2013

2) Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inpres Nomor 2 tahun 2013 bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Inpres tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Pada Pemerintah Pusat, tim diketuai oleh Menko Polhukam, tingkat Provinsi diketuai oleh Gubernur dan pada tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/ Walikota. Tim Terpadu menyusun Rencana Aksi yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu pencegahan, penghentian/penyelesaian konflik, dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara umum, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2013 telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah kasus konflik sosial dari 128 kasus konflik pada Tahun 2012 menjadi 84 kasus konflik pada Tahun 2013, terciptanya sinergitas antara aparat di Pusat maupun di Daerah dalam menangani konflik sosial, terlaksananya upaya penyelesaian akar masalah konflik sosial yang selama ini penyelesaiannya berlangsung berlarut-larut mulai ditangani oleh Tim Terpadu Pusat dan Tim Terpadu Daerah, dan terlaksananya cegah dini dengan diambilnya langkah yang cepat, tegas, serta proporsional dalam menangani konflik sosial yang terjadi di daerah.


Hal 12

3) Persentase pencapaian MEF diukur dari besaran realisasi dukungan anggaran pembangunan MEF terhadap rencana alokasi anggaran. Todal dukungan anggaran pembangunan MEF pada Renstra II (2010-2014) sebesar Rp 55.995,08 M. Pada tahun 2010, capaian persentase dukungan MEF Rp 10.878,81 M (6,93%), tahun 2011 sebesar Rp 9.858, 67 M (13,21%), sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 10.401,44 M ( 19,83%). Pada tahun 2013, MEF mencapai 28,78 % dari rencana target dalam RKP 2013 pada kisaran 30-40 % atau dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.043,18 M. Diagram 6 : Perkembangan Capaian MEF

4) Sedangkan dalam penanganan tindakan terorisme yang dilakukanpemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik, dari segi pencegahan telah terbentuk 21 Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di 21 Provinsi. II.3.

Identifikasi Masalah. Jaminan terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus diwujudkan melalui upaya-upaya pencapaian kondisi stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut perlu memprediksi sedini mungkin terhadap berbagai bentuk permasalahan yang akan dihadapi, guna menyusun perencanaan kinerja bidang politik, hukum, dan keamanan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain : II.3.a. Bidang Politik. 1) Skor Indeks demokrasi Indonesia 2009-2012 masih fluktuatif. Bahkan menurun dari 65.48 menjadi 62.63 pada tahun 2012. Aspek yang paling rendah yaitu hak-hak politik menjadi atensi yang perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang disamping terus meningkatkan aspek kelembagaan demokrasi dan kebebasan sipil.


Hal 13

2) Kredibilitas dan akuntabilitas Parpol masih perlu ditingkatkan dalam rangka konsolidasi demokrasi. 3) Tantangan memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat: pluralisme, kemajemukan, dan perbedaan termasuk keberagaman kepercayaan agama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya. 4) Tindak kekerasan yang menyertai konflik antar golongan yang berbeda kepentingan politik, perselisihan terkait sektarianisme, konflik SDA (termasuk pertanahan dan adat) dan ketenagakerjaan. 5) Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh informasi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah. 6) Pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan masih kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Hal ini disebabkan sosialisasi dan informasi ASEAN community pada tahun 2015 masih terbatas dan belum terintegrasi. 7) Permasalahan utama yang selama ini dihadapi dalam diplomasi perbatasan adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. Perbatasan yang masih sering dispute adalah perbatasan RI-Malaysia. Kesediaan negara mitra perbatasan untuk berunding juga menjadi faktor krusial atas kemajuan perundingan. 8) Internasionalisasi Papua dan isu kekerasan aparat terhadap komponen masyarakat menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menjaga citra Indonesia dalam percaturan hubungan luar negeri. 9) Berkaitan dengan perlindungan WNI/TKI/BHI di luar negeri diantaranya belum adanya cetak biru diplomasi perlindungan tenaga kerja, belum adanya perjanjian pengiriman dan penempatan TKI, serta belum terakomodasinya peran serta masyarakat sipil dalam upaya perlindungan TKI/WNI di luar negeri. 10) Antisipasi peningkatan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerjasama bilateral, regional dan multilateral.


Hal 14

II.3.b. Bidang Hukum dan Aparatur. 1) Permasalahan yang akan dihadapi yang dihadapi di bidang perundangundangan adalah masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang bermasalah baik itu tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi fenomena bottle necking dalam penyelenggaraan kebijakan negara.. 2) Proses penanganan perkara lembaga di lingkungan penegak hukum masih belum optimal terutama dalam pelaksanaan mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas. Meskipun upaya keterbukaan sudah dilaksanakan di beberapa lembaga, namun kesinambungan data dan informasi serta kualitasnya perlu ditingkatkan. 3) Berdasarkan pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan perkiraan pencapaian tahun 2054, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani dari sisi pemberantasan korupsi, antara lain: perumusan pendekatan represif yang memiliki dampak mengurangi perilaku koruptif dan praktek koruptif yang sistematis dan masif; (b) inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi; (c) tumpang tindih peraturan perundangundangan di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Konvensi PBB Anti Korupsi; (d) masih belum optimalnya pengembalian aset hasil korupsi; dan (e) integritas aparat pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel masih menjadi permasalahan utama dalam kapasitas pendayagunaan aparatur, hal ini diakibatkan bisnis proses yang ada belum disertai dengan standar operasi yang jelas dan formal. Sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan, menyulitkan koordinasi dan mengakibatkan inefisiensi dalam belanja negara, selain dari pada itu pemerintah belum secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses kerjanya. 4) Ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik semakin besar. Hal ini menuntut lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk menunjukkan kinerja.


Hal 15

II.3.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan. 1) Masih terjadinya serangkaian aksi terorisme di Indonesia, menunjukkan bahwa terorisme masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Walaupun Kepolisian RI telah menunjukan keberhasilan dengan menangkap gembong-gembong teroris, namun munculnya beberapa tokoh terorisme baru yang relatif muda dan terdidik mengindikasikan bahwa kemampuan jaringan terorisme dalam merekrut anggota baru sangat lihai. Optimalisasi FKPT yang telah dibentuk oleh BNPT menjadi harapan bagi suksesnya program deradikalisasi dalam rangka pencegahan terorisme di Indonesia. 2) Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah minimum essential force yang dijadikan prioritas pembangunan pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang dihadapi, serta doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. 3) Di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) masih terdapat beberapa permasalahan garis batas dengan negara-negara tetangga serta gangguan keamanan yang masih sering terjadi. 4) Secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal, yaitu dicerminkan dari potensi Industri pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. 5) Peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan, perebutan pengaruh dalam proses pemilihan kepala daerah, atau perbedaan agama dan keyakinan yang terjadi pada tahun 2013 dan awal 2014 menggambarkan bahwa upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal. 6) Dalam rangka meningkatkan kondisi keamanan dalam skala nasional yang meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri, serta keamanan sosial, maka deteksi dini merupakan kunci utamanya. Meningkatnya kualitas dan kuantitas deteksi dini diharapkan pengumpulan data dan informasi, serta analisa kebijakan mengenai keamanan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan akurat. Namun demikian, sistem deteksi dini masih Renja Kemenko Polhukam

Hal 16

sering kecolongan dengan masih maraknya kasus-kasus bentrok berdarah yang sebenarnya bisa dicegah jika sistem deteksi dini berjalan dengan baik. 7) Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri, baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam.


Hal 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Tujuan. Kinerja Kemenko Polhukam dilaksanakan dengan melanjutkan Renstra Kemenko Polhukam 2010-2014 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan tugas. Diharapkan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dalam rangka penyelesaian permasalahan pada bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga akan tercipta kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan guna tercapainya tujuan program pembangunan nasional. III.2. Sasaran. Menghadapi kompleksitas permasalahan dan intensitas penugasan yang tinggi sementara dukungan anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia; meningkatnya supermasi hukum dan pemajuan HAM; terwujudnya stabilitas keamanan; dan meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan. Adapun implementasi sasaran strategis tersebut dirinci sesuai dengan sasaran perbidang sebagai berikut: III.2.a. Bidang Politik : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Menguatnya kelembagaan demokrasi Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik Terjaganya stabilitas sosial dan politik Berjalannya sistem presidential Terjaganya stabilitas sosial dan politik dari ancaman terorisme Terwujudnya pemantapan komunitas ASEAN Peningkatan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia Terjaganya stabilitas sosial dan politik Peningkatan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia Peningkatan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular


Hal 18

Adapun arah kebijakan dan strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut: Tabel 1 Arah kebijakan dan strategi bidang politik Arah Kebijakan

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi

Mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil


Strategi a. Intervensi regulasi/kebijakan kepemiluan yang tidak diskriminatif b. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu c. Terlaksananya pemutakhiran data pemilih d. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu yang Partisipatif e. Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 a. Intervensi kebijakan untuk mendukung keberlanjutan peran OMS dan partai politik b. Dukungan pemberdayaan filantropi masyarakat dan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk keberlanjutan OMS c. Penguatan kemitraan yang luas dengan kalangan organisasi masyarakat sipil, media massa dan pemerintah dalam pemantapan demokrasi d. Peningkatan kapasitas OMS e. Penguatan fungsi pendidikan politik parpol

Hal 19

Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik


a. Intervensi kebijakan affirmative action kelompok marjinal/rentan b. Kebijakan mainstreaming untuk kelompok disabilitas untuk seluruh sektor pembangunan c. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marijinal/rentan lainnya d. Penguatan kebebasan sipil dan pelembagaan egalitarianisme, non-diskriminasi dan kemitraan a. Intervensi kebijakan/regulasi meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan menjamin kebebasan berpendapat b. Kebijakan mainstreaming Open Government dalam pelaksanaan pembangunan c. Peningkatan kualitas konten informasi publik d. Peningkatan sistem informasi dan sarana/prasarana akses terhadap informasi publik e. Penguatan Lembaga Quasi Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi f. Penguatan lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI g. Penguatan media komunitas dan media tradisional h. Pemanfaatan media baru/sosial i. Pembentukan lembaga rating (pemeringkat) penyiaran nasional

Hal 20

Menguatkan iklim kondusif bagi demokrasi yang beradab

Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

Menguatkan lembaga kepresidenan

Meningkatkan kualitas hubungan antar lembaga negara


a. Intervensi kebijakan/regulasi untuk penciptaan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi, peka terhadap isu-isu konflik dan memasukkan/memperhatikan nilai-nilai lokal, memperhatikan kesetaraan etnis, saling menghormati, keadilan serta keterwakilan dan partisipasi a. Pengembangan pusat pendidikan kebangsaan yang terintegrasi dan komprehensif serta memahami multikulturalism b. Penguatan dan pelembagaan dialog penyelesaian konflik di masyarakat c. Penguatan lembaga pemerintah dalam penanganan konflik d. Peningkatan kapasitas dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan Adat a. Penguatan proses pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif b. Penguatan komunikasi publik dan politik c. Pengembangan jejaring (network) d. Pengembangan ruang kontrol eksekutif (situation room) untuk menajamkan pengambilan keputusan eksekutif a. Pengembangan sistem koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antar kementerian lembaga b. Peningkatan peran jurubicara kementerian dan lembaga c. Peningkatan komunikasi politik

Hal 21

Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme

Menguatkan kelompok-kelompok pro demokrasi di organisasiorganisasi keagamaan

Meningkatkan kesiapan domestik publik pasca 2015


a. Intervensi kebijakan dengan melakukan upaya amandemen perundang-undangan antiterorisme dan peraturan pelaksanaannya. a. Penguatan forum dialog FKPT b. Penguatan Satgas Pencegahan dan Penindakan c. Pengembangan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menangkal ancaman terorisme d. Pendidikan idelologi Pancasila e. Kerja sama bilateral, regional, dan global tentang counter terrorism f. Pemantapan Pelaksnaan Kegiatan Penanggulangan Terorisme di IPSC - Sentul a. Intervensi kebijakan pemerintah terkait komunitas ASEAN b. Penguatan kapasitas domestik dalam menghadapi terwujudnya Komunitas ASEAN c. Penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan komunitas ASEAN d. Penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

Hal 22

Meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN

Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

Meningkatkan pelaksanaan diplomasi ekonomi dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global


a. Kontribusi peran Indonesia dalam menguatkan sentralitas ASEAN dan peran ASEAN di tingkat regional dan global (arsitektur kawasan) b. Kontribusi Indonesia dalam South East Asia Nuclear Weapon Free Zone c. Mendorong pembahasan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) di kawasan Asia Pasifik. d. Peran Indonesia dalam penanganan konflik kawasan melalui mekanisme ASEAN termasuk sengketa Laut China Selatan a. Peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia pada WNI/BHI b. Pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan c. Pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan WNI/BHI di luar negeri d. Penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI a. Penguatan diplomasi perluasan pasar non-tradisional b. Peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang. c. Peran Indonesia di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) d. Kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur energy and food security sebagai public goods Hal 23

Meningkatkan kesiapan domestik publik pasca 2015

Meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN

Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri


a. Intervensi kebijakan pemerintah terkait komunitas ASEAN b. Penguatan kapasitas domestik dalam menghadapi terwujudnya Komunitas ASEAN c. Penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan komunitas ASEAN d. Penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya a. Kontribusi peran Indonesia dalam menguatkan sentralitas ASEAN dan peran ASEAN di tingkat regional dan global (arsitektur kawasan) b. Kontribusi Indonesia dalam South East Asia Nuclear Weapon Free Zone c. Mendorong pembahasan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) di kawasan Asia Pasifik. d. Peran Indonesia dalam penanganan konflik kawasan melalui mekanisme ASEAN termasuk sengketa Laut China Selatan a. Peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia pada WNI/BHI b. Pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan c. Pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan WNI/BHI di luar negeri d. Penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI

Hal 24

Meningkatkan pelaksanaan diplomasi ekonomi dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global

Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia


a. Penguatan diplomasi perluasan pasar non-tradisional b. Peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang. c. Peran Indonesia di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) d. Kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur energy and food security sebagai public goods a. Pemantapan peran Indonesia dalam penanganan konflik Laut China Selatan b. Diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah c. Peran Indonesia dalam penanganan people smuggling/irregular migration bersama negara pengirim, transit dan tujuan d. Pemantapan peran Indonesia dalam penanganan transnational organized crime e. Melanjutkan pemantapan diplomasi perbatasan f. Meningkatkan koordinasi yang efektif terkait kesiapan pengiriman pasukan perdamaian g. Penyusunan roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers h. Penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif i. Mendorong terlaksananya Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) Hal 25

a. Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama SelatanSelatan dan Triangular b. Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilatas lembaga Peningkatan peran Indonesia yang menangani KSST dalam Kerjasama Selatan-Selatan c. Pengembangan dan pemantapan dan Triangular Eminent Persons Group untuk membantu pemangku kepentingan KSST d. Promosi KSST di tingkat nasional dan internasional e. Pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST III.2.b. Bidang Hukum. 1) Menciptakan Penegakan Hukum yang berkualitas dan berkeadilan 2) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa 3) Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang 4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel 5) Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif 6) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Adapun arah kebijakan dan strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut: Tabel 2 Arah kebijakan dan strategi bidang hukum Arah Kebijakan

Strategi a. Peningkatan

keterpaduan

dalam

system peradilan pidana Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

b. Pelaksanaan

Sistem

Peradilan

Pidana Anak (SPPA) c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat d. Pengembangan SDM aparat hukum


Hal 26

a. Harmonisasi Pencegahan dan pemberantasan korupsi

peraturan

terkait

korupsi b. Efektifitas implementasi kebijakan anti-korupsi a. Harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM b. Penegakan HAM

Penghormatan,perlindungan, dan pemenuhan HAM

c. Optimalisasi bantuan hukum dan Layanan peradilan bagi masyarakat d. Penanganan

kekerasan

terhadap

perempuan e. Pendidikan HAM a. Penerapan

sistem

integritas

nasional yang efektif b. Penerapan

pengawasan

profesional,

yang

berintegritas,

independen dan sinergis Pemerintahan yang bersih dah akuntabel

c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan

integrasi

antara

sistem

akuntabilitas keuangan dan kinerja d. Pemantapan

sistem

pengadaan

barang dan jasa yang profesional, transparan,

berintegritas,

terkendali resikonya


Hal 27

dan

a. Penataan

kelembagaan

pemerintah

yang

instansi

tepat

ukuran,

tepat fungsi dan sinergis b. Penataan

bisnis

proses

yang

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government c. Penerapan manajemen ASN yang transparan,

kompetitif,

dan

berbasis merit untuk mewujudkan ASN Pemerintahan yang efisien dan produktif

yang

profesional

dan

bermartabat d. Penerapan

sistem

manajemen

kinerja nasional yang efektif e. Peningkatan kapasitas pengelolaan kebijakan yang efektif dan efisien f. Pengembangan birokrasi

kepemimpinan yang

berkomitmen

visioner,

tinggi,

dan

tranformatif g. Peningkatan

efisiensi

(belanja

aparatur) penyelenggara birokrasi h. Penguatan

kualitas

pengelolaan

reformasi birokrasi K/L/Pemda a. Penguatan Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran

kelembagaan

dan

manajemen pelayanan b. Penguatan

pengendalian

kinerja

pelayanan publik


Hal 28

III.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan. 1) Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan 2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit 3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri 4) Menguatnya intelijen 5) Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan 6) Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba Adapun arah kebijakan dan strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut: Tabel 3 Arah kebijakan dan strategi bidang Pertahanan dan Keamanan Arah Kebijakan

Strategi a. Pengadaan alpahan TNI

Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan

b. Peningkatan kesiapan Alutsista 2015-2019 c. Pengadaan alpalkam Polri d. Peningkatan peran Industri Pertahanan dalam negeri a. Peningkatan jumlah fasilitas

Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit

perumahan prajurit b. Peningkatan kualitas dan kuatitas latihan prajurit TNI c. Peningkatan fasilitas kesehatan Polri


Hal 29

a. Peningkatan pelaksanaan Quick Response dan Quick Wins b. Pemantapan pelaksanaan community policing c. Penjagaan Rasio Polri Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri

d. Pengembangan Diklat Polri e. Penanganan gejolak sosial dan Penguatan Pengamanan Pemilu 2019 f. Meningkatnya sistem komunikasi Polri teknologi (engage citizen) dan memantapkan Mabes Polri-PoldaPolres-Polsek a. Pengembangan sistem jaringan intellegence data sharing antar institusi intelijen negara b. Peningkatan koordinasi intelijen

Menguatnya intelijen

oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden c. Peningkatan profesionalisme personil dan modernisasi peralatan intelijen. a. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan

Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan

b. Menambah pos pengamanan perbatasan darat c. Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut d. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama


Hal 30

Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba

a. Diseminasi Informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media. b. Menerapkan sistem social control di daerah rawan narkoba c. Menambah fasilitas Terapi dan Rehabilitasi d. Kegiatan bimbingan paska rehab e. Meningkatkan upaya tindak kejar

Strategi pencapaian sasaran tersebut, dilakukan melalui dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam dan program teknis yaitu program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan.


Hal 31

BAB IV KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

IV.1. Kebijakan. Arah kebijakan Kemenko Polhukam diimplementasikan melalui aktualisasi program prioritas dan kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang Polhukam, yang disesuaikan dengan isu strategis dalam RKP 2015 yaitu: IV.1.a.

Bidang politik : konsolidasi demokrasi

IV.1.b.

Bidang pertahanan dan keamanan : percepatan pembangunan MEF dan pemberdayaan industri pertahanan

IV.1.c.

Bidang hukum dan aparatur : reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas

IV.2. Program dan Kegiatan. Program Kemenko Polhukam terdiri dari: IV.2.a. Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 1) Kegiatan Prioritas Nasional : Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. a. Koordinasi Demokratisasi dan Kelembagaan, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Demokratisasi dan Kelembagaan. b. Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi. c.

Koordinasi Penegakan Hukum, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi Penegakan Hukum.

d. Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan. e. Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi.


Hal 32

f.

Koordinasi Wawasan Kebangsaan, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan.

2) Kegiatan prioritas bidang : a.

Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus, dengan keluaran : Terselenggaranya Pemantapan Otonomi Khusus.

Koordinasi

b. Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika. c.

Koordinasi hubungan multilateral, dengan keluaran : Terselenggaranya hubungan multilateral.

koordinasi

Kebijakan

kebijakan

kebijakan

d. Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan. e. Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan dan kejahatan luar biasa, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa. f.

g.

h.

Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal.

kebijakan

Koordinasi Kerjasama ASEAN, dengan keluaran : Terselenggaranya kerjasama ASEAN.

kebijakan

koordinasi

Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan.

Kebijakan

3) Kegiatan prioritas K/L : a. Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.


Hal 33

b.

Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil, dengan keluaran : Terselenggaranya Organisasi masyarakat Sipil.

Koordinasi

Kebijakan

c.

Koordinasi Kebijakan Strategi Politik Luar Negeri, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri.

d.

Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa, dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa.

kebijakan

e.

Koordinasi Materi Hukum, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan materi hukum, Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Inventarisasi Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di Lapangan (De-Bottlenecking).

f.

Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi pemberdayaan aparatur hukum

Kebijakan

g.

Koordinasi Hukum internasional, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan hukum internasional.

h.

Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan perlindungan dan pemajuan HAM, Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim RAN HAM, Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim KKP RI-Timor Leste.

i.

Koordinasi Sistem, Doktrin dan Strategi Hanneg, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Sistem, Doktrin dan Strategi Hanneg.

j.

Koordinasi Intelijen Hanneg, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan intelijen Hanneg.

k. Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan potensi pertahanan dan integritas nasional.


Hal 34

l.

Koordinasi Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

m. Koordinasi Pembinaaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan. n.

Koordinasi Intelijen dan Bimbingan Masyarakat, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelejen dan Pembinaan Masyarakat.

o. Koordinasi Harmonisasi Sosial, dengan keluaran : Terselenggaranya Harmonisasi Sosial.

Koordinasi

Kebijakan

p. Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus, dengan keluaran : Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Khusus.

Koordinasi

Kebijakan

q. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan keluaran : Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat.

Koordinasi

Kebijakan

r.

Koordinasi Informasi Media Massa, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Informasi media massa.

s.

Koordinasi Telekomunikasi dan Telematika, dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi telekomunikasi dan informatika.

Kebijakan

Koordinasi Pendayagunaan Aparatur, dengan keluaran : Terselenggaranya Pendayagunaan Aparatur.

Kebijakan

t.


Koordinasi

Hal 35

IV.2.b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi, organisasi dan tata laksana dan Perpustakaan dan Data, dengan keluaran : Terselenggaranya Pengelolaan rencana kerja, evaluasi, data, organisasi dan tatalaksana serta tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam. 2) Kegiatan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan, dengan keluaran :Terselenggaranya Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan. 3) Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan Hubal, dengan keluaran : Terselenggaranya pelayanan persidangan Hubungan Antar Lembaga.

dan

4) Kegiatan Pengelolaan Pengawasan Internal dengan keluaran : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam dan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 5) Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan bidang polhukam, dengan keluaran : Terselenggaranya telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan. 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Kompolnas dengan keluaran: Terselenggaranya dukungan administratif dan operasional Kompolnas. 7) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Komjak RI dengan keluaran: Terselenggaranya dukungan administratif dan operasional Komjak RI.


Hal 36

IV.2.c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Polhukam, dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan keluaran tersedianya sarana dan prasarana aparatur.


Hal 37

BAB V ANGGARAN

V.1.

Kebutuhan. Kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam tahun 2015 sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor : 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor: S-179/MK.02/2014 Tentang Pagu Anggaran indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2015 adalah Rp. 169.288.700.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Belanja menurut Program : 1) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebesar Rp. 60.266.400.000,00 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam sebesar Rp.101.349.000.000,00 (Termasuk Alokasi untuk Komisi Kepolisian Nasional Rp.14.817.500.000,00 dan Komisi Kejaksaan RI Rp. 8.542.600.000,00) 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 7.073.300.000,00


Aparatur

Kemenko Polhukam

Hal 38

BAB VI PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015 ini disusun untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran Kemenko Polhukam Tahun 2015 dengan tetap memperhatikan Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2015 dan melanjutkan Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2010-2014. Jakarta,

April 2014

SESMENKO POLHUKAM Paraf : Paban IV

:

Kataud

:

Paban I

:

Paban II

:

Paban III

:

Paban V

:

Paban VI

:

Paban VII

:

LANGGENG SULISTIYONO

Waasrenum :


Hal 39

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents