RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT MARET 2012

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kalbar sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (TUPOKSI) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat ; dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 November 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindag Provinsi Kalbar. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan Pembangunan Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 3 (tiga) Unit pelayanan Tehnis dan 1 (satu) unit pelatihan yaitu,Unit pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak, dan Unit Pelayanan Kemetrologian Singkawang, serta Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah Provinsi Kalbar. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

Dalam proses

penyusunan Renja ini telah melalui mekanisme Raker Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI, serta Forum SKPD yang melibatkan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini memperhatikan hasil kinerja Program/Kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu

1

strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor pembangunan, koordinasi antar SKPD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya. B. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 49 Tahun 2008 tugas pokok dan fungsi Dinas Perindag Provinsi Kalbar adalah : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Pengkoordinasikan dan fasilitas kegiatan dibidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.

Pengendalian kegiatan di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perindustriandan perdagangan pada kabupaten/kota Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak terlepas dari kewenangan

Provinsi untuk urusan industri dan perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Struktur Organisasi Disperindag Provinsi kalbar sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindag Prov. Kalbar

2

C. Sistematika Dokumen Renja Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 Bab III. Tujuan dan Sasaran Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan Bab V. Penutup

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012

A. Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2011 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan barat dalam Tahun 2011 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih menitikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun stakeholder lainnya dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri yang meliputi indikator mikro, indikator strategis Pemerintah Daerah dan indikator mikro. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan dan keluaran. Hal ini mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, belum sepenuhnya terbangun. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang teroranganisasi sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Kinerja pelaksanaan tugas program Disperindag Provinsi Kalbar pada tahun Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan 4

kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun angggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut. Terlebih lagi peran penyediaan dana APBN (dekosentrasi) masih sangat besar untuk menunjang program-program dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Disperindag Prov. Kalbar sesuai yang tertuang dalam

Renstra

Disperindag Prov. Kalbar 2008 – 2013. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Disperindag Prov. Kalbar tahun 2011 dapat disajikan berdasarkan 6 (enam) sasaran berikut ini. Tabel 1. Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar Tahun 2011 No. 1. 2.

Sasaran Strategis Tumbuh & berkembangnya sektor industri Kalbar Tumbuh & berkembangnya IKM Kalbar

Indikator Kinerja Utama -

-

Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar per tahun Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar Jumlah IKM Kalbar yg. Mendapat penghargaan baik skala nasional maupun internasional Laju inflasi Kalbar

-

jumlah pengaduan konsumen

14 pengaduan

Persentase pertumbuhan nilai ekspor & impor Kalbar per tahun - Akreditasi laboratorium UPT di lingkukngan Disperindag Prov. Kalbar - Persentase jumlah peningkatan pengujian komoditi - Persentase jumlah peningkatan peralatan yang ditera

12 %

12 pengaduan 102,57%

3 lab terakreditasi

3 lab terakreditasi

4 komoditi

3 komoditi

31.500 alat UTTP

31.593 UTTP

-

3.

4. 5. 6.

Peningkatan effisiensi distribusi perdagangan dalam negeri Peningkatan perlindungan konsumen Peningkatan ekspor daerah & pengendalian impor Peningkatan pelayanan kepada masyarakat & dunia usaha

Pencapaian Kinerja Th. 2011 Target Realisasi 1,79 % 2,6%

-

4,5 %

4,0%

2 unit usaha

2 unit usaha

4,22 %

4,91 %

5

Pada tahun anggaran 2011, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (termasuk UPT) memiliki alokasi dana (APBD dan APBN) sebesar Rp. 28.235.310.493,-Adapun realisasi keuangan sampai dengan Bulan Desember 2011 sebesar Rp.26.728.846.131,- (94,66%) dengan realisasi fisik sebesar 100 persen. Rincian realisasi anggaran Disperindag Prov. Kalbar sebagai mana tercantum pada tabel berikut: Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2011 Dinas Perindag Prov. Kalbar No

Rincian

I. II.

Belanja Tidak langsung Belanja Langsung

a.

DINAS PERINDAG

b. c.

UPSMB KEMETROLOGIAN SINGKAWANG KEMETROLOGIAN PONTIANAK UP IKM Total (I + II)

d. e.

Sumber Dana APBD APBD & APBN APBD APBN APBD APBD

Pagu 10.544.596.493 17.690.714.000

16.862.238.339

95,32

100

8.486.187.000 4.599.772.000 1.200.953.000

8.186.827.577 4.430.147.919 1.117.238.873

96,47 96,31 93,03

99 100 100

823.860.000

778.403.086

94,48

100

1.277.709.000

1.124.568.980

88,01

100

1.302.233.000 28.235.310.493

1.225.051.904 26.728.846.131

94,07 94,66

100 100

APBD APBD

Realisasi Keu (%) 93,57

Rp. 9.866.607.792

Fisik (%) 100

B. Pelaksanaan Renja 2012 Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, serta memperhatikan hasil Forum SKPD dan Raker Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI. Sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, program kerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut: 1. Bidang Perdagangan -

Program Perlindungan Konsumen

-

Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

-

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

-

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6

2. Bidang Industri -

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

-

Program Pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

-

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi

Kalimanta Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2012 serta direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012 serta didukung oleh APBN yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012. Perbandingan antara Renja dengan DPA dan DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 3. Program/Kegiatan di Renja dan DPA/DIPA Dinas Perindag Prov. Kalbar TA. 2012 Realisasi No

Program/Kegiatan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengelolaan Aset Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

Program Pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan 13. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka bersambung

Renja 2012

DPA (APBD)

908.304.000

1.023.910.800

774.500.000

554.200.000

120.000.000

150.975.000

245.000.000

268.850.000

685.000.000

278.440.000

40.000.000

38.500.000

75.000.000

-

1.155.000.000

1.113.137.500

1.555.000.000

1.266.042.750

335.000.000

217.171.750

225.000.000

149.450.700

2.918.600.000

1.067.890.600

750.000.000

217.374.700

DIPA (APBN)

7

lanjutan

Realisasi No

Program/Kegiatan

14.

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Pengembangan Revitalisasi dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (PIKM) Pengembangan Industri Keramik Pengembangan Ekspor Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang (SRG) daerah Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah Pengembangan dan Pengamanan Dalam Negeri Daerah

15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Renja 2012

DPA (APBD)

605.000.000

1.579.960.200

2.345.585.000

2.700.000.000

500.000.000 909.440.000 920.480.000

-

DIPA (APBN)

315.000.000 632.824.000

204.550.000

252.375.000

174.710.000

348.337.000

440.477.000

635.000.000

8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. Sekilas Renstra Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Industri dan Perdagangan Tahun 2008- 2013 merupakan acuan utama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kaliamantan Barat untuk melaksanakan program pembangunan di sektor perdagangan selama 2008-2013 dalam mendukung pembangunan ekonomi Kalimantan Barat. Adapun Visi Misi Dinas Perindag Prov. Kalbar yang termuat dalam Renstra 20082013 sebagai berikut:

Visi Terwujudnya Industri Yang Maju Dan Perdagangan Yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat

Misi 1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan konstribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kalimantan Barat 2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat Renstra Dinas Perindag Prov. Kalbar Periode 2008-2013 berisi 3 (tiga) agenda pokok agenda pokok pembangunan sektor industri dan perdagangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan perumusan anggaran.

Ketiga agenda

pokok yang

dimaksud yaitu: 1. Membina dan menumbuhkembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Indag daerah kalbar melalui pemanfaatan sumber daya daerah yang mempunyai daya saing, peningkatan teknologi,

9

penyebaran informasi, profesionalisme pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. 2. Membina Perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberi kontribusi nyata

dalam

pembangunan

sektor

perdagangan

daerah

Kalbar

melalui

pengembangan pasar yang terintegrasi, penciptaan iklim usaha yang kompetitif, pengendalian inflasi, mendorong penumbuhan dan pengembangan sektor produksi perdagangan dalam dan luar negeri guna peningktan ekspor, penciptaan tertib usaha dan upaya perlindungan konsumen. 3. Membina aparatur dinas Perindag Prov. Kalbar untuk dapat berperan nyata dalam pembangunan Bidang Indag daerah Kalbar melalui fasilitas peningkatan karir (kemampuan Teknis dan Manajemen, serta peningkatan sarana dan prasarana kerja

Gambar 2. Peta Strategi Dinas Perindag Prov. Kalbar

10

B. Tujuan Strategis Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1. Meningkatkan daya saing bidang industri melalui pemanfaatan teknologi, penyebaran informasi, profesionalisme pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif 2. Meningkatkan kelancaran distribusi penggunaan produk dalam negeri perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan mengembangkan perdagangan yang tertib efisien, transparan dan berdaya saing 3. Meningkatkan perluasan pasar & kelancaran perdagangan luar negeri serta pengamanan perdagangan 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang prima dan profesional C. Sasaran Strategis Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, Dinas Perindag Provinsi Kalbar menetapkan delapan sasaran strategis sebagai berikut: 1. Tumbuh dan berkembang sektor industri (SS 1) Industri Kalbar sebagai sektor penggerak utama peningkatan nilai tambah harus tumbuh dan berkembang untuk kontribusi perekonomian daerah dan menghindari “potenstial lost” produk-produk primer yang dihasilkan Kalbar dan diarahkan untuk tumbuh & berkembang dengan basis pengolahan sumberdaya utama Kalbar terutama (pertambangan dan pertanian dalam arti luas) dan industri kreatifitas basis IT & seni budaya luhur daerah yang unik yang berkelanjutan. Tumbuh dan berkembang sektor industri selain peningkat nilai tambah komoditi primer utama kalbar, juga diharapkan tumbuh dan berkembang industri pendukung penggerak utama perekonomian daerah (pertambangan, pertanian dan perkebunan) terutama industri galangan kapal dan alat mesin pertanian (alsintan). Pengembangan industri galangan kapal diharapkan dapat menunjang perkapalan sebagai alat distribusi 11

logistik dan produk dari dan ke sentra produksi, sehingga galangan kapal yang maju dapat mendorong efisiensi distribusi komoditi utama daerah.

Sedangkan

pengembangan alsintan di Kalbar sangat diperlukan terutama dalam menunjang ketahanan pangan dan menjadikan Kalbar sebagai lumbung pangan dan energi di Pulau Kalimantan dan nasional.

Fokus utama sampai dengan 2013 adalah

penguatan dan pengembangan alsintan centre yang merupakan pilot project alsintan centre nasional di luar pulau Jawa. 2. Tumbuh dan berkembang industri Kecil dan Menengah (SS2) Industri Kecil dan menengah (IKM) harus dipekuat tumbuh dan berkembangnya, karena IKM dapat menjadi penyerap tenaga kerja, modernisasi masyarakat utamanya pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat, pemenuh kebutuhan masyarakat dan yang terpenting sebagai upaya memperkuat struktur industri Kalbar yang secara pendapatan masih dipegang industri sedang besar hingga 81,5% dari total pendapatan dan aset sebesar 79 % dari aset total sektor industri Kalbar walaupun populasi industri besar/sedang hanya 0,5% total poulasi industri kalbar (Sensus Ekonomi 2006, BPS Kalbar). 3. Meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri (SS3) Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata berpengaruh, pertama, terhadap daya saing produk-produk Kalbar dari sentra produksi ke pusatpusat pemasaran didalam maupun daerah, dan kedua, terhadap ketersediaan stok bahan pokok dan strategis daerah, dimana Kalbar dan sebagaimana daerah diluar pulau Jawa lainnya masih dihadapkan pada sistim logistik yang sangat tidak handal penyebab ekonomi biaya tinggi akibat keterbatasan Supra dan infrastruktur logistik daerah. Untuk itu upaya-upaya untuk pengendalian inflasi, perluasan akses pasar produk Kalbar baik produk industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan menjadi sangat krusial. 4. Meningkatkan perlindungan konsumen (SS4) Sistim distribusi yang efisien tidak akan menjadikan Kalbar menjadi daerah perdagangan yang tangguh jika tidak disertai dengan perlindungan bagi konsumen terhadap kepastian

dan keamanan barang yang dibeli, terlebih lagi dengan

banjirnya produk-produk negara luar terutama china dan malaysia. Untuk itu perlu 12

penguatan upaya-upaya perlindungan tidak hanya terhadap konsumen Kalbar tetapi juga para pelaku usahanya. 5. Meningkatnya Ekspor daerah dan terkendalinya impor (SS5) Ekspor dan impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB Kalbar, dan daerah yang maju adalah daerah yang mampu mengekspor produk dan jasa yang dihasilkannya.

Ekspor kalbar walaupun secara nilai menunjukan trend

peningkatan, namun jika diteliti ternyata peningkatan tersebut dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil ekspor barang mentah hasil tambang.

Yang perlu

diwaspadai pada tahun 2014, bahan baku tambang seperti bauksit akan dilarang untuk diekspor kecuali dalam bentuk setengah jadi atau jadi (UU Nomor 4/2009 tetang Mineral dan batubara). Hal ini dapat menyebabkan turun secara drastis nilai ekspor Kalbar untuk tahun tersebut. Oleh sebab itu promosi produk-produk daerah didadalam dan luar negeri dan ekspor komoditi-komoditi perkebunan seperti CPO dan Karet perlu ditingkatkan ekspornya untuk menggantikan peranan bauksit, terlebih CPO pada kenyataanya walaupun besar diproduksi di Kalbar namun tidak diekspor melalui Kalbar melainkan melalui pelabuhan lain di luar Kalbar. Pengendalian impor perlu dilakukan untuk menjaga masuknya barang-barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen, juga kaitannya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar negeri yang masal dan kualitasnya tidak dapat dijamin. Pembinaan perdagangan lintas batas menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian impor, karena di daerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan illegal sering muncul. 6. Meningkatnya Pelayanan UPT dilingkungan Disperindag Prov. Kalbar kepada Masyarakat & Dunia Usaha (SS6) Disperindag Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 4 UPTD.

Dan 3 (tiga)

diantaranya merupakan UPTD teknis yang berkaitan dengan pelayanan dunia usaha yaitu pemberlakuan standardisasi dunia. Unit-unit tersebut adalah Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak dan singkawang yang bergerak pada pelayanan dunia usaha atas kemetrologian legal serta Unit Pelayanan sertifikasi Mutu Barang 13

Pontianak yang melayani Uji standarisasi Komoditi ekspor dan kalibrasi alat-alat laboratorium. Untuk sisa dua tahun ini ketiga UPTD tersebut perlu dipertahankan dan diperluas akreditasi ruang lingkup laboratoriumnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada dunia usaha. UP Kemetrologian harus dapat menjadi ujung tombak tertib di Kalbar.

Pelayanan UPSMB Pontianak dengan

ketersediaan Sumber daya dan kemampuan pengujiannya (ruang lingkup yang telah terakreditasi) saat ini perlu untuk dikaji peranannya seiring dengan diterbitkannya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membatasi daerah dalam menerima restribusi, sehingga laboratorium pengujian yang telah didirikan dan dibiayai oleh pemerintah daerah Kalbar ini dapat membantu dunia usaha mengembangkan nilai dan pasar ekspornya. 7. Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan (SS7) Perencanaan kerja yang baik akan sangat membantu kejelasan & pencapaian kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Perencanaan kerja juga merupakan sarana bagi SKPD untuk belajar dan berkembang.

Demikain pula Pengelolaan keuangan

Negara, dimana pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perencanaan kerja dan pengelolaan juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga lebih tepat dan berdaya guna. 8. Meningkatkan ketersediaan & kualitas aparatur, dukungan manajemen serta sarana dan prasarana guna mendukung perindustrian dan perdagangan Kalimantan Barat (SS8) Sebagai SKPD yang bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan dunia usaha dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting Disperindag. Oleh sebab itu, pembinaan kemampuan kompetensi dan disiplin pegawai Dinas menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil kinerja yang optimal. Selain itu, Dinas Perindag provinsi kalbar perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, agar merangsang 14

upaya terbaik dari pegawai di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Tidak saja sistim manajemen kepegawaian yang baik, tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja juga perlu disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Disperindag Provinsi Kalbar

D. Sasaran Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam (Sektor Indag) yang termuat dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2013 Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perindag Prov. Kalbar selain mengacu pada Renstra juga mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013. Didalam RKPD tersebut termuat sasaran bidang perekonomian dan sumberdaya alam, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri dan perdagangan. Adapun sasaran dimaksud yaitu: 1. Mendorong kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 16,12 persen; 2. Mendorong kontribusi sektor

perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB

sebesar 21,41 persen; 3. Meningkatnya perdagangan ekspor daerah sehingga berkontribusi sebesar 21,98 persen dan perdagangan impor sebesar 19,83 persen dalam penggunaan PDRB; 4. Tersediannya kebijakan dalam rangka memperluas akses permodalan bagi UMKM; 5. Tersedianya regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi daerah secara makro;

15

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam proses penyusunan Renja Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2013 tetap mengacu pada Renstra Dinas Perindag Prov. Kalbar periode 2008-2013 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 serta memperhatikan hasil dari Rapat Kerja dengan Kementerian terkait dalam hal ini yaitu Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI, dan hasil dari Forum SKPD yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2013. Adapun Program yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindag Prov. Kalbar yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 yaitu: 1.

Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan Indag

2.

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

3.

Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

4.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

5.

Program Perlindungan Konsumen

6.

Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Ekspor

7.

Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian Pontianak

8.

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

9.

Program Pengembangan Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH)

10. Program Pengembangan Industri, Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA)

Dengan berpedoman hal yang disebutkan diatas Dinas Perindag Prov. Kalbar merencanakan

program/kegiatan

untuk

tahun

2013

sebagai

berikut

(rincian

program/kegiatan terlampir) : A. Dinas Perindag Prov. Kalbar No 1. 2. 3.

Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4. Aparatur bersambung

Pembiayaan (Rupiah) APBD APBN 1.230.820.000 3.614.500.000 9.000.000 407.500.000

16

lanjutan No 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan Indag Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Industri Kimia. Agro. Dan Hasil Hutan ( Ikahh ) Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Total

Pembiayaan (Rupiah) APBD APBN 335.000.000 50.000.000 550.000.000 1.100.000.000

3.310.000.000

1.265.000.000

76.169.000.000

400.000.000

10.250.000.000

350.000.000

3.190.000.000

6.920.000.000

21.200.000.000

2.050.000.000

17.300.000.000

2.690.000.000

7.600.000.000

20.971.820.000

139.419.000.000

B. UPIKM No

Program

1. 2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Total

3. 4. 5. 6.

Pembiayaan (Rupiah) APBD APBN 391.500.000 212.600.000 52.000.000 30.800.000 20.000.000 1.440.000.000 2.146.900.000

17

C. UPSMB No

Program

1. 2. 3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Ekspor Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Total

4. 5. 6. 7. 8.

Pembiayaan (Rupiah) APBD APBN 345.820.000 541.300.000 24.000.000 65.000.000 30.000.000 10.000.000 415.000.000 1.082.350.000 2.513.470.000

D. UP Kemetrologian Pontianak No

Program

1. 2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian PTK Total

3. 4. 5.

Pembiayaan (Rupiah) APBD APBN 555.662.630 693.159.500 78.702.360 27.461.000 1.941.349.185 3.296.334.675

E. UP Kemetrologian Singkawang No

Program

1. 2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian PTK Total

3. 4. 5.

Pembiayaan (Rupiah) APBD APBN 294.990.000 119.250.000 65.000.000 49.282.000 370.576.600 899.098.600

18

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Periode 2008-2013. Renja ini menjadi pedoman bagi Dinas Perindag Prov. Kalbar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2013 dengan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan di Kalimantan Barat yang akhirnya untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Kalimantan Barat

2008-2013 yaitu peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya rencana kerja ini agar dapat menjadi bahan Musyawarah rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 untuk menjadi masukan dan perbaikan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

19

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE 1 02 06 01 01 02 06 01 01 01 02 06 01 01 01 01 02 06 01 01 01 02 02 06 01 01 01 04 02 06 01 01 01 05

PROGRAM DAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2012

2 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3

4

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pengiriman surat dan dokumen Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik

02 06 01 01 01 09

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip

Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronika

02 06 01 01 01 15 02 06 01 01 01 16 02 06 01 01 01 17 02 06 01 01 01 18 02 06 01 01 02 02 06 01 01 02 03 02 06 01 01 02 05 02 06 01 01 02 07 02 06 01 01 02 08 02 06 01 01 02 09 02 06 01 01 02 11 02 06 01 01 02 18 02 06 01 01 02 20 02 06 01 01 02 21 02 06 01 01 02 22 02 06 01 01 02 25 02 06 01 01 02 31 02 06 01 01 02 32

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan

Tersedianya makan minum rapat dan tamu Tersedianya dukungan koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar

Terpelihara dan tertatanya arsip pada bidang-bidang dilingkungan

1,230,820,000.00 1,500,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,230,820,000.00 1,500,000.00

1,230,820,000.00 1,500,000.00 IBUKOTA PROVINSI

166,000,000.00

258,000,000.00

0.00

0.00

258,000,000.00

258,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI

10,000,000.00

10,500,000.00

0.00

0.00

10,500,000.00


4,500,000.00 162,796,800.00 47,500,000.00

4,500,000.00 185,000,000.00 70,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4,500,000.00 185,000,000.00 70,000,000.00

4,500,000.00 KOTA PONTIANAK 185,000,000.00 KOTA PONTIANAK 70,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI

45,850,000.00

65,000,000.00

0.00

0.00

65,000,000.00


10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00


7,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00


9,444,000.00 20,000,000.00

15,000,000.00 20,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15,000,000.00 20,000,000.00

15,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI 20,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI

325,000,000.00

325,000,000.00

0.00

0.00

325,000,000.00


85,920,000.00

85,920,000.00

0.00

0.00

85,920,000.00


80,400,000.00

80,400,000.00

0.00

0.00

80,400,000.00


10,000,000.00 38,000,000.00

15,000,000.00 75,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15,000,000.00 75,000,000.00


554,200,000.00

3,614,500,000.00

0.00

0.00

3,614,500,000.00

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI

0.00 15,450,000.00 57,300,000.00

1,000,000,000.00 0.00 200,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,000,000,000.00 0.00 200,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI

11,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


71,700,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


52,800,000.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00


207,500,000.00

Tersedianya Kendaraan Jabatan

Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terpeliharaan secara Rutin/Berkala Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharaan secara Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

3,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000.00


11,950,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

20,000,000.00


5,000,000.00 100,000,000.00

7,500,000.00 100,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7,500,000.00 100,000,000.00


20,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00 97,750,000.00

100,000,000.00 50,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

100,000,000.00 50,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI

0.00 2,000,000.00 0.00 5,450,000.00 0.00 99,900,000.00

5,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150,975,000.00

9,000,000.00

0.00

0.00

9,000,000.00

0.00

121,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


29,325,000.00 0.00

0.00 9,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 9,000,000.00


268,850,000.00

407,500,000.00

0.00

0.00

407,500,000.00

400,000,000.00

100,000,000.00 0.00

200,000,000.00 7,500,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

200,000,000.00 7,500,000.00

200,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI

79,300,000.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Terpeliharaan secara Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Terpeliharaan secara Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengembangan website Dinas Perindag Prov. Kalbar

Terlaksananya Pembangunan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

1,023,910,800.00 1,500,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

02 06 01 01 05 02 02 06 01 01 05 03

2,913,320,000.00

Tersedianya bangunan untuk sentralisasi arsip

02 06 01 01 03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan

159,840,820,000.00

Tersedianya dukungan publikasi pada masyarakat

Terpeliharaan secara Rutin/Berkala Generator Meningkatnya manfaat dan kualitas gedung kantor

02 06 01 01 05

0.00

Tersedianya pengelola keuangan dan barang

Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Sarana / Prasarana Olahraga Rehabilitasi Pagar Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Wisma Daerah

02 06 01 01 05 01

139,019,000,000.00

Tersedianya honorarium tenaga kontrak

02 06 01 01 02 65 02 06 01 01 02 71 02 06 01 01 02 75 02 06 01 01 02 81 02 06 01 01 02 92

02 06 01 01 03 03

20,971,820,000.00

Tersedianya bahan bacaan

Pengadaan Mebelair Tersedianya meubelair Dinas Perindag Prov. Kalbar Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor Meningkatnya manfaat dan kualitas Plank Nama Kantor

02 06 01 01 03 02

10

7,925,904,000.00

Tersedianya perlengkapan dan bahan pembersih kantor

02 06 01 01 02 42 02 06 01 01 02 55

02 06 01 01 03 01

LOKASI

9

Terlaksananya dokumen/administrasi keuangan yang sesuai ketentuan Terpeliharanya lingkungan kerja Tersedianya alat tulis Tersedianya barang cetakan, penggandaan

02 06 01 01 01 13 02 06 01 01 01 14

2014

Penyediaan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

02 06 01 01 01 12

JUMLAH 8

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 06 01 01 01 06 02 06 01 01 01 07 02 06 01 01 01 08

02 06 01 01 01 11

PEMBIAYAAN 2013 APBN SWASTA/MASY. 6 7

APBD PROV 5

Meningkatnya manfaat dan kualitas Pagar Kantor

Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai

IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Disperindag Prov. Kalbar Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya penilaian Pejabat fungsional dilingkungan Disperindag Prov.Kalbar

02 06 01 01 05 04

Pembinaan Jasmani dan Rohani

02 06 01 01 06

02 06 01 01 06 02

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan Dinas perindag Prov. Kalbar Tahun 2013 Penyusunan LAKIP Tersedianya LAKIP Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2012

02 06 01 01 06 03

Penyusunan RENSTRA

02 06 01 01 06 01

Terlaksananya Pembinaan jasmani dan rohani pegawai Disperindag Prov.Kalbar

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan indag Kalbar

02 06 01 01 06 07

Penyusunan RENJA SKPD

Tersedianya RENJA Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2014

02 06 01 01 06 08

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersedianya RKA

02 06 01 01 07

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset

Tersedianya data asset per semester

02 06 01 01 31 7 02 06 01 01 31 70 1 02 06 01 01 31 70 2 02 06 01 01 31 70 3 02 06 01 01 31 70 4 02 06 01 01 31 70 5 02 06 01 01 31 70 6 02 06 01 01 37 9

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen Sosialisasi BPSK dan Konsumen Cerdas Monitoring dan Evaluasi Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur dan BDKT Sosialisasi Pembentukan Unit Kerja dan UPTD Metrologi Kabupaten/Kota Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah Peningkatan Tertib Ukur

02 06 01 01 37 90 7 02 06 01 01 37 90 8 02 06 01 01 37 91 0 02 06 01 01 37 91 1

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor di dalam dan Luar Negeri Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED) Peningkatan Informasi Ekspor Pembinaan Perdagangan Lintas Batas Pembuatan Profil Komoditi Unggulan Daerah dan Profil Eksportir (Intelegence Market) Misi Dagang Sosialisasi E-SKA On line Pemutakhiran Data Importir Forum Kerja Ekspor Hasil Pertambangan

02 06 01 01 37 91 2 02 06 01 01 37 91 3 02 06 01 01 37 91 4

Pengembangan Ekspor Daerah Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

02 06 01 01 37 91 5

Partisipasi Bimtek Perdagangan Luar Negeri Tk Nasional di Pontianak Partisipasi Pelaksanaan Forum Perbatasan Tingkat Nasional I Di Pontianak Sosialisai Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Tentang Bahan Olahan Komodii Ekspor (BOKOR) Rapat Koordinasi Penyusunan Program Bidang Industri dan Perdagangan Se Kalimantan Barat Tahun 2012

02 06 01 01 37 90 1 02 06 01 01 37 90 2 02 06 01 01 37 90 3 02 06 01 01 37 90 4 02 06 01 01 37 90 6

02 06 01 01 37 91 6 02 06 01 01 37 91 7

02 06 01 01 37 91 8

Terlaksananya Program Perlindungan Konsumen Terlaksananya pengawasan barang beredar di kab/kota Terselenggaranya Sosialisasi Terlaksananya pengawasan UTTP dan BDKT di Kab/Kota

Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen di daerah Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi

02 06 01 01 84

02 06 01 01 84 02

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Forum Kerja Teknis Ekonomi SOSEKMALINDO Partisipasi Kerjasama Sub Regional BIM EAGA


278,440,000.00

335,000,000.00

0.00

0.00

335,000,000.00

285,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

30,000,000.00


20,000,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

20,000,000.00


0.00 20,000,000.00

50,000,000.00 20,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

50,000,000.00 20,000,000.00

0.00 KOTA PONTIANAK 20,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI

168,440,000.00

175,000,000.00

0.00

0.00

175,000,000.00


20,000,000.00 20,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

20,000,000.00 20,000,000.00


38,500,000.00 38,500,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

50,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI

217,171,750.00

400,000,000.00

10,250,000,000.00

0.00

10,650,000,000.00

39,798,500.00 53,413,250.00

125,000,000.00 75,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

125,000,000.00 75,000,000.00

123,960,000.00

125,000,000.00

0.00

0.00

125,000,000.00

0.00 0.00 0.00

75,000,000.00 0.00 0.00

0.00 500,000,000.00 9,750,000,000.00

0.00 0.00 0.00

75,000,000.00 500,000,000.00 9,750,000,000.00

1,113,137,500.00

1,100,000,000.00

3,310,000,000.00

0.00

4,260,000,000.00

280,412,500.00

350,000,000.00

0.00

0.00

350,000,000.00

350,000,000.00 IBUKOTA PROVINSIJakarta, Bel

100,000,000.00 72,500,000.00 94,800,000.00

100,000,000.00 75,000,000.00 100,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100,000,000.00 75,000,000.00 100,000,000.00

150,000,000.00 IBUKOTA PROVINSIBali 75,000,000.00 IBUKOTA PROVINSI 100,000,000.00 IBUKOTA PROVINSIAruk, Jagoi B

62,031,000.00 0.00 0.00 0.00

215,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

65,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

0.00 0.00 0.00

60,000,000.00 0.00 0.00

0.00 710,000,000.00 1,500,000,000.00

0.00 0.00 0.00

60,000,000.00 710,000,000.00 1,500,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIKota Pontian 0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI

0.00 0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI

0.00 IBUKOTA PROVINSI11 Kabupate 0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI

Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Ekspor 740,000,000.00

Terpromosikannya produk kalbar bagi buyer di dalam Informasi perdagangan luar negeri Terbinanya perdagangan lintas batas Profil Komoditi Unggulan Daerah Sinkronisasi dengan Program / Kegiatan Ditjen PEN Penyuluhan/Sosialisasi tentang E-SKA Pengumpulan Data Importir Up To Date Rekomendasi mengenai ekspor hasil tambang sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan ekspor Berkembangnya Ekspor Daerah Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor Tersedianya Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Barang

Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se Kalimantan Barat Tahun 2013 Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Kementerian Perindustrian RI Tahun 2013 dan Koordinasi/ Finalisasi Penyusunan Program/ Anggaran Tahun 2014 Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan RI Tahun 2013 dan Koordinasi/ Finalisasi Penyusunan Program/ Anggaran Tahun 2014 Partisipasi Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2013

02 06 01 01 84 01

100,000,000.00

Terpromosikannya produk kalbar bagi buyer di dalam

02 06 01 01 39 50 1

02 06 01 01 39 50 4

0.00

Terbentuknya unit kerja dan UPTD Metrologi di Kab/Kota

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan dan pengembangan perencanaaan bidang indag PERENCANAAN BIDANG INDAG

02 06 01 01 39 50 3

0.00

Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah

02 06 01 01 39 5

02 06 01 01 39 50 2

100,000,000.00

Tersedianya RENSTRA Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2014 - 2019

02 06 01 01 06 05 02 06 01 01 06 06

02 06 01 01 07 02

89,550,000.00

65,000,000.00 0.00 0.00 0.00

IBUKOTA PROVINSIKota Pontian IBUKOTA PROVINSIKorea/Jepan IBUKOTA PROVINSIKota Pontian IBUKOTA PROVINSIKetapang, S

0.00

0.00

1,100,000,000.00

0.00

1,100,000,000.00

78,716,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


124,646,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


74,813,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


225,217,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

550,000,000.00

0.00

0.00

550,000,000.00

0.00

0.00

225,000,000.00

0.00

0.00

225,000,000.00


0.00

125,000,000.00

0.00

0.00

125,000,000.00


0.00

125,000,000.00

0.00

0.00

125,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIJakarta

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

149,450,700.00

350,000,000.00

3,190,000,000.00

0.00

3,540,000,000.00

109,450,700.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

Terciptanya sinkronisasi arah perencanaan indag Kalbar 2014 Sinkronisasi program pengembangan industri antara pusat dan daerah

Sinkronisasi program pengembangan perdagangan antara pusat dan daerah

Terciptanya sinkronisasi arah perencanaan indag tahun 2014 antara kab/kota, provinsi 0.00 IBUKOTA PROVINSIJakarta, 14

Meningkatnya Kerjasama Perdagangan Internasional Terlaksananya Pertemuan teknis regional tim ekonomi Kalbar dgn tim Malaysia Terlaksananya Pertemuan teknis regional tim ekonomi Kalbar dgn negara ASEAN

0.00 0.00 IBUKOTA PROVINSIMalaysia 0.00 IBUKOTA PROVINSIAsean

02 06 01 01 84 03 02 06 01 01 84 04

02 06 01 01 86 02 06 01 01 86 01 02 06 01 01 86 02 02 06 01 01 86 03

02 06 01 01 86 04 02 06 01 01 86 05 02 06 01 01 86 06 02 06 01 01 86 07 02 06 01 01 86 08 02 06 01 01 86 09 02 06 01 01 86 10 02 06 01 01 86 11 02 06 01 01 86 12 02 06 01 01 86 13 02 06 01 01 86 15 02 06 01 01 86 16 02 06 01 01 86 17

02 06 01 01 86 18 02 06 01 01 86 19

02 06 01 01 87 02 06 01 01 87 01 02 06 01 01 87 02 02 06 01 01 87 03 02 06 01 01 87 04 02 06 01 01 87 05 02 06 01 01 87 06 02 06 01 01 87 07 02 06 01 01 87 08 02 06 01 01 87 09 02 06 01 01 87 10 02 06 01 01 87 11

02 06 01 01 87 12 02 06 01 01 87 13 02 06 01 01 87 14

02 06 01 01 87 15

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah Dukungan Pembahasan Border Trade Agrement (BTA)

Meningkatnya peran daerah fasilitasi ekspor dan impor nasional

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengolahan Data SIUP dan TDP Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan Pemasaran Produk Kerajinan Kalbar Partisipasi Pada Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan Monitoring Stock Perdagangan Antar Pulau Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan Partisipasi pada Pameran Pangan Nusa

Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Partisipasi pada Pertasi Kencana, Lingkungan Hidup dan Pangan Sedunia Monitoring Perdagangan Gula Peta Produksi dan Distribusi Karet Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang (SRG) Daerah Penyusunan Profil Perdagangan Kalbar Partisipasi Pada Rakor Perencanaan Bidang Perdagangan Tingkat Nasional In House Training Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Bidang Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Pengembangan kelembagaan IKM di daerah perbatasan Monitoring dan Evaluasi Unit Usaha Baru di Desa Model (Kerjasama dengan PKK) Partisipasi pada pameran Inacraft Partisipasi pada pameran nasional dan daerah Seminar dan pameran produk OVOP Internasional Partisipasi pameran aneka produk kerajinan Kalbar pada gelar kerajinan Dekranasda Dukungan peningkatan Gerai ILMEA Dukungan pendampingan UPL Dukungan Konvensi GKM tingkat provinsi dan nasional Dukungan penghargaan upakarti 2013 Dukungan bantuan peralatan bagi perajin motor bandung yang bandung yang mendapatkan Upakarti 2010 Dukungan pendampingan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Motivasi kewirausahaan bagi Industri pengolahan jagung di daerah perbatasan Dukungan bantuan peralatan bagi perajin mandau hias yang mendapatkan Upakarti 2010

Pengolahan/Pengumpulan data SIUP dan TDP dari Kab/Kota Terpenuhinya data dan informasi pasar di kab/kota

3,190,000,000.00

0.00

100,000,000.00


1,266,042,750.00 43,572,200.00

1,265,000,000.00 53,000,000.00

76,169,000,000.00 0.00

0.00 0.00

77,434,000,000.00 53,000,000.00

0.00 0.00 IBUKOTA PROVINSI14 Kabupate

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI14 Kabupate

137,979,500.00

138,000,000.00

0.00

0.00

138,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIProvinsi Bal

112,890,500.00

135,000,000.00

0.00

0.00

135,000,000.00


46,757,250.00

56,000,000.00

0.00

0.00

56,000,000.00

321,703,500.00 56,314,000.00

320,000,000.00 68,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

320,000,000.00 68,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI7 Kabupaten 0.00 IBUKOTA PROVINSI

21,327,000.00

80,000,000.00

0.00

0.00

80,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI5 Kabupaten

94,878,250.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

52,322,000.00 121,500,000.00 0.00

55,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

55,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00

0.00 102,117,250.00

0.00 0.00

15,500,000,000.00 0.00

0.00 0.00

15,500,000,000.00 0.00


80,506,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00


74,175,000.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

669,000,000.00

0.00

669,000,000.00


0.00

0.00

60,000,000,000.00

0.00

60,000,000,000.00


1,579,960,200.00

2,690,000,000.00

7,600,000,000.00

0.00

10,290,000,000.00

0.00

0.00

450,000,000.00

0.00

0.00

450,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIBengkayang

0.00 1,098,349,700.00 127,464,000.00

150,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

150,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIPontianak, K 0.00 IBUKOTA PROVINSIJakarta 0.00 IBUKOTA PROVINSINasional, Po

85,700,000.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSILuar Negeri

57,746,750.00 16,075,000.00

100,000,000.00 75,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

100,000,000.00 75,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIJakarta 0.00 IBUKOTA PROVINSI

52,760,250.00

225,000,000.00

0.00

0.00

225,000,000.00


0.00 53,756,500.00

300,000,000.00 150,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

300,000,000.00 150,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIKetapang, Y 0.00 IBUKOTA PROVINSIJakarta

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00 SANGGAU

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSISanggau, Si

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00 MELAWI

0.00

40,000,000.00

0.00

0.00

40,000,000.00


88,108,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

7,600,000,000.00

0.00

7,600,000,000.00


1,067,890,600.00

6,920,000,000.00

21,200,000,000.00

0.00

28,120,000,000.00

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIBengkayang

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00

0.00 KOTA PONTIANAK

0.00 0.00 0.00

250,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

250,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIMedan, Jam 0.00 KOTA PONTIANAK 0.00 IBUKOTA PROVINSI



Penyelenggaraan pasar murah di Kab/Kota Tersedianya data stok kebutuhan barang pokok Terlaksananya monitoring dan pengawasan barang-barang dalam pengawasan Terlaksananya partisipasi promosi produk pangan Kalbar pada Pameran Pangan Penyelenggaraan Pasar Murah pada Pertasi Kencana Tim monitoring perdagangan gula terpadu di Kalbar Tersedianya data produksi dan pendistribusian karet di Kabupaten Meningkatnya penyelenggaraan pasar lelang sebagai salah satu sarana distribusi bagi komoditas unggul

Meningkatnya dukungan daerah, dalam rangka pencapaian sasaran nasional/bidang perdagangan dalam negeri Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi bahan pokok


0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSI7 Kabupaten

0.00 KOTA PONTIANAK

Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah Adanya pusat pengembangan IKM di 5 daerah perbatasan Berkembangnya 5 unit usaha baru di desa model Adanya promosi komoditi unggulan IKM tingkat nasional Adanya promosi produk IKM/Kerajinan Kalbar Adanya komoditi OVOP yang dikenal di dunia internasional Promosi dan pameran produk IKM/Kerajinan Kalbar Adanya wadah bagi pelaku IKM untuk promosi produk di Kalbar Adanya peningkatan pada 5 sentra IKM baik kualitas maupun kuantitas serta koordinasi pembina UPL Kab/Kota Adanya 1 gugus terbaik mewakili propinsi di ajang nasional Adanya 2 penghargaan upakarti di Kalbar Adanya peralatan tepat guna bagi perajin motor bandung

Adanya aparat indag yang mendukung tim sanitasi industri Adanya perajin pengolahan jagung di daerah perbatasan yang mempunyai wawasan industri Adanya peralatan tepat guna bagi perajin mandau hias

0.00 BENGKAYANG

Forum Koordinasi Pembina IKM Tingkat Provinsi Terlaksananya sinkronisasi program pembinaan IKM ditingkat provinsi

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru IKM pangan, sandang, KBB, kerajinan, logam, alat angkut dan kreatif telematika

02 06 01 01 88

PROGRAM INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH) Pendampingan, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi. Fokus Diskusi antara Aparat, Industri Pelaku Usaha Karet Kalbar Studi pengembangan industri Hilir CPO dan Turunannya Sosialisasi Industri Hilir CPO dan turunannya. Pengembangan Industri Basis Sawit

Peningkatan dan Pengembangan Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (1) Terlaksananya kegiatan Asistensi dan pendampingan bantuan mesin

02 06 01 01 88 04 02 06 01 01 88 05

0.00

0.00

Tersosialisasinya penggunaan produksi dalam negeri

02 06 01 01 87 17

02 06 01 01 88 03

3,190,000,000.00

100,000,000.00

Terlaksananya partisipasi promosi produk Kalbar pada PRJ

Pendampingan Unit Usaha Baru Di Desa Model pada 5 Kab/Kota (Kerjasama dengan PKK)

02 06 01 01 88 02

0.00

0.00

Perluasan pangsa dan segmen pemasaran bagi produk kerajinan/handycraft Kalbar

02 06 01 01 87 16

02 06 01 01 88 01

0.00 Masukan revisi BTA Tahun 1970

Terlaksananya kegiatan pertemuan antara pelaku usaha industri karet / Asosiasi Pengusaha Karet, Gapoktan Terlaksananya Studi pengembangan Industri hilir CPO dan Turunannya Terlaksananya Sosialisasi Industri Hilir CPO dan turunannya. Fasilitasi Pengembangan Industri Basis Sawit

0.00

02 06 01 01 88 06 02 06 01 01 88 07 02 06 01 01 88 08 02 06 01 01 88 09 02 06 01 01 88 10 02 06 01 01 88 11 02 06 01 01 88 12 02 06 01 01 88 13 02 06 01 01 88 14

02 06 01 01 88 15 02 06 01 01 88 16

02 06 01 01 88 17

02 06 01 01 88 18 02 06 01 01 88 19 02 06 01 01 88 20 02 06 01 01 88 21 02 06 01 01 88 22 02 06 01 01 88 23 02 06 01 01 88 24 02 06 01 01 88 25 02 06 01 01 88 26 02 06 01 01 88 27 02 06 01 01 88 28 02 06 01 01 88 29 02 06 01 01 88 30 02 06 01 01 88 31

02 06 01 01 89 02 06 01 01 89 01 02 06 01 01 89 02 02 06 01 01 89 03 02 06 01 01 89 04 02 06 01 01 89 05 02 06 01 01 89 06 02 06 01 01 89 07 02 06 01 01 89 08 02 06 01 01 89 09 02 06 01 01 89 10

02 06 01 01 89 11 02 06 01 01 89 12 02 06 01 01 89 13 02 06 01 01 89 14

Peningkatan Kemampuan Keramik Centre di Singkawang Monitoring Industri Pengolahan Kimia Hilir Studi Teknologi Industri Pengolahan Pakan Ternak Fasilitasi Penumbuhan Kawasan Industri Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dukungan Pengembangan Industri berbasis Potensi Daerah Pendampingan dan Asistensi Hilirisasi Industri Aluminium Study Pembelajaran Kawasan Industri Basis Sawit Fasilitasi kerjasama antar pelaku bisnis perikanan dan industri dalam penerapan kemitraan Penumbuhan Industri Pengolahan Hasil Laut Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Pengolahan Ikan melalui Kaji Terap di Pabrik Pengolahan Hasil Laut di Jawa Timur Sosialisasi pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (gelatin, khitin, khitosan) Bimtek dan Bantuan Mesin / Peralatan Industri Pangan di KUAT Singkawang Partisipasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tk. Provinsi Partisipasi Pameran PASPARAWI Tingkat Nasional Rencana Aksi Daerah-gerakan rumah Kaca Sektor Industri Penguatan Teknologi Pengolahan Karet Pembinaan Iklim Usaha Industri Pengembangan Industri Unggulan (Sawit) Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Makanan di KUAT Singkawang Partisipasi Pada Rakor Perencanaan Bidang Industri Tingkat Nasional Penyusunan Profil Industri Kalbar (sekilas Industri Kalbar 2012) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

(1) Terlaksananya kegiatan asistensi, Fasilitasi Penguatan Industri Keramik (UCC), (2) Terlaksananya Terlaksananya kegiatan monitoring industri pengolahan kimia hilir Terlaksananya Studi Teknologi Industri pakan Ternak. Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kawasan Industri Kalbar Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi kawasan Ekonomi Khusus

300,000,000.00 100,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

300,000,000.00 100,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSISingkawang 0.00 IBUKOTA PROVINSISingkawang

0.00 171,578,250.00

200,000,000.00 500,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

200,000,000.00 500,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSISurabaya 0.00 IBUKOTA PROVINSI

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00

0.00 KOTA PONTIANAK

0.00

700,000,000.00

0.00

0.00

700,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI6 Kabupaten

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIKab. Pontian

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIChina

0.00 100,000,000.00

250,000,000.00 480,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

250,000,000.00 480,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI 0.00 IBUKOTA PROVINSIKetapang, K

0.00

325,000,000.00

0.00

0.00

325,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIJawa Timur,

0.00

360,000,000.00

0.00

0.00

360,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSISambas, Be

Tersedianya Draft Roadmap Kompetesi Inti kabupaten/kota Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Hilirisasi Aluminium Terlaksananya kegiatan pembelajaran kawasan Industri Interaksi jaringan kerja yang saling menguntungkan antar dunia usaha

Percepatan tumbuhnya industri di sentra produksi hasil laut Kalbar Percepatan penerapan pengolahan hasil laut di Kalimantan Barat

Tersebarnya pengetahuan pemanfaatan limbah hasil laut yang terabaikan

Dukungan pengembangan KUAT Kalbar Dukungan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Tingkat Provinsi Terselenggaranya pameran Produk Unggulan Kalbar

0.00

325,000,000.00

0.00

0.00

325,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSISingkawang

25,000,000.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


48,517,500.00

125,000,000.00

0.00

0.00

125,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIManado

0.00 162,198,750.00 129,178,500.00 62,658,000.00

855,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

855,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

163,278,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


104,822,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


100,658,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

5,000,000,000.00

0.00

5,000,000,000.00


0.00

0.00

5,200,000,000.00

0.00

5,200,000,000.00


0.00

0.00

3,000,000,000.00

0.00

3,000,000,000.00


0.00

0.00

8,000,000,000.00

0.00

8,000,000,000.00


217,374,700.00

2,050,000,000.00

17,300,000,000.00

0.00

19,350,000,000.00

0.00 0.00

600,000,000.00 150,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

600,000,000.00 150,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSI4 Kabupaten 0.00 KOTA PONTIANAK

0.00

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIMempawah,

0.00 0.00

300,000,000.00 250,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

300,000,000.00 250,000,000.00

0.00 KUBU RAYA 0.00 IBUKOTA PROVINSI

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00

0.00 IBUKOTA PROVINSIKetapang, S

0.00 90,061,000.00

50,000,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

50,000,000.00 0.00


54,719,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


72,594,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

7,000,000,000.00

0.00

7,000,000,000.00


0.00

0.00

6,000,000,000.00

0.00

6,000,000,000.00


0.00

0.00

4,000,000,000.00

0.00

4,000,000,000.00


0.00

0.00

300,000,000.00

0.00

300,000,000.00


Koordinasi Pokja, Identifikasi Emisi Perusahaan Industri Terlaksananya bantuan alat dan bimtek serta monitoring dan evaluasi

(1) Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah dan unggulan Provinsi (2) Terbangunnya pusat-pusat industri Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir (1) Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produk keramik (2) Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia hilir Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Berkembangnya klaster industri pengolahan gula, kakao, hasil laut dan Hasil Laut dan Perikanan kelapa Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil (1) Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM (2) Berkembangnya Hutan dan Perkebunan klaster industri karet

PROGRAM INDUSTRI, LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA (ILMEA) Dukungan Pengembangan Industri Galangan Kapal di Kawasan Industri Maritim Pengembangan Industri Kreatif Basis IT Feasibility study (FS) dan Amdal pengembangan industri alumunium Bimbingan teknis dan dukungan kelembagaan pada alsintan centre Rapat teknis bidang ILMEA dan Rakor Industri Monitoring dan evaluasi pengembangan industri galangan kapal Dukungan pengembangan industri lalulintas dan angkutan jalan Dukungan Pengembangan Alsintan Centre Dukungan Pendirian regional IT Of Centre Exelence (RICE) di Pontianak Fasilitasi Pengembangan Iklim Usaha Industri (Monitoring, evaluasi dan pengawasan) Industri Besar dan Menengah Bidang ILMEA di Kalbar Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika

0.00 0.00

Peningkatan dan Pengembangan Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Rencana dan desain Kawasan Industri Maritim di Kawasan Minapolitan Kalbar Edukasi dan TOT, Operasional Tim Tersedianya Dokumen FS dan Amdal

IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSIBengkayang IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI

0.00

Adanya lembaga alsintan centre Adanya rekomendasi teknis bidang ILMEA Adanya data industri galangan kapal yang up to date Adanya aparat indag yang mendukung tim perhubungan darat

Pengembangan klaster industri berbasis alumina dan non ferro lainnya Peningkatan kemampuan industri penghasil barang modal dalam negeri Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan alat pertahanan Berkembangnya industri Elektronika dan Telematika

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

Recommend Documents