RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TAJURHALANG TAHUN 2013 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAJURHALANG 2013
KATA PENGANTAR
Puji syujur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menye;esaikan Rancangan Akhir Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 , sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Rancangan Akhir Renstra SKPD ini memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran,
pembangunan Kecamatan
Strategi,
yang
disusun
Tajurhalang
padaRencana
Kebijakan,
Pembanguan
sesuai
Kabupaten Jangka
Program,
dan
Kegiatan
dengan
tugas
dan
Bogor,
serta
berpedoman
Menegah
Daerah
fungsi
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yan akan disusun , yang diharapkan mampu membeikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan
di
Kabupaten
Bogor
melalui
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemsyarakatan. Semoga Rancangan Akhir Renstra ini menjadi pedoman penyusunan
Renja
Kecamatan
Tajurhalang
selanjutnya
dapat
merealisasikan kebijakan Pemerontah Kabupaten Bogor untuk kurun waktu 2013-2018.
Tajurhalang,
2013
CAMAT TAJURHALANG
Dra. HJ. NURHAYATI, M.Si NIP. 196608241988012001
Kec. Tajurhalang 2013 - 2018 Kab. Bogor
i
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ....................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang .................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................... 3 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................... 4 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR 2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi ............................. 6 2.2. Sumberdaya Kecamatan ................................................... 17 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan........................................... 22 2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan .................................. 23 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .............................................................................. 24 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih................................................................. 26 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup ............................................................................... 28 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .............................................. 35 BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi..................................................................... 39 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................ 42 4.3. Strategi dan Kebijakan ..................................................... 44 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................................................... 49 BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TAJURHALANGPANJANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOGOR ............ 54 BAB VII. PENUTUP ................................................................................. 55 LAMPIRAN : 1. Tabel 2.3 : Riview Pencapaian Kinnerja Pelayanan Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor 2009-2013. 2. Tabel 2.4 : Anggran dan Realisasi Pendanaan Kec. Tajurhalang Kab. Bogor.
Kec. Tajurhalang 2013 - 2018 Kab. Bogor
ii
3. Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelaynan Kec. Tajurhalang 4. Tabel 5 . : Rencana Program Kebijakan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Perencanaan Indikatif Kec. Tajurhalang Kab. Bogor 2013-2018 5. Tabel 6 .. : Indikator Kinerja Kec. Tajurhalang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kec. Tajurhalang 2013 - 2018 Kab. Bogor
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TAJURHALANG NOMOR : TANGGAL : RANCANGAN AKHIR RANCANGAN STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TAJURHALANG KAB. BOGOR TAHUN 2013 - 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG Berkenaan dengan akan disusunnya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang akan ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perda No.16 tahun 2011, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(Renstra
SKPD).
Renstra-SKPD
dimaksud
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Selain
itu,
ketentuan
mengenai
tatacara
penyusunan
Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan
yang
wajib
diacu
oleh
seluruh
SKPD
dalam
menyusun Renstra SKPD. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus I-1
dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia,
dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai Tajurhalang
dengan
ketentuan-ketentuan
Tajurhalang
perlu
di
menyusun
atas,
dan
maka
menetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tajurhalang Tahun 20132018 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra Kecamatan Tajurhalang ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
1.2.LANDASAN HUKUM Penyusunan
Renstra
Tajurhalang
tahun
2013-2018
didasarkan pada : 1. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
I-2
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2008 Tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2010, Tentang Pendelegasian
Kewenangan
Penandatanganan
Dokumen
Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah. 10.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010, Tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat. 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2010 tentang Standar
Operasional
Prosedur
Pelayanan
Perizinan
Pada
Kecamatan. 1.3.MAKSUD DAN TUJUAN Renstra
Kecamatan
Tajurhalang
tahun
2013-2018
dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Tajurhalang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga
Teknis Daerah. I-3
Tujuan Renstra Kecamatan Tajurhalang tahun 2013-2018 untuk dijadikan
landasan/pedoman
dalam
penyusunan
Renja
Kecamatan Tajurhalang, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor 1.4.SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Kecamatan Tajurhalang dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Tajurhalang. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam
rapat-rapat
internal
serta
melibatkan
stakeholders
Kecamatan Tajurhalang dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika
penulisan
Perubahan
Renstra
Kecamatan
Tajurhalang tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud
dan
tujuan,
landasan
hukum,
dan
sitematika penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Struktur
Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Kecamatan Kecamatan Peluang
Tajurhalang, Tajurhalang
Pengembangan
Kinerja dan
Pelayanan
Tantangan
Pelayanan
dan
Kecamatan
Tajurhalang.
I-4
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan Fungsi
berdasarkan
Pelayanan
Tugas
Kecamatan
Pokok
dan
Tajurhalang,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L,
Telaahan
RTRW
dan
Penentuan
Isu-isu
Strategis. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta
Strategi
dan
Kebijakan
Kecamatan
Tajurhalang tahun 2013-2018. BAB V
RENCANA
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA,
DAN
KEGIATAN,
KELOMPOK
SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Tajurhalang untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan
dicapai
SKPD
dalam
lima
tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
I-5
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII
PENUTUP
I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat
dijelaskan
Kecamatan
Tajurhalang,
menganut
pola
Miniimal, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan
dan
pembinaan
kehidupan
kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala Seksi. Sebagai
Organisasi
Perangakat
Daerah,
Kecamatan
dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan
kebijakan
pembangunan
daerah
sebagaimana
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu “ Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia “ Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan
Tajurhalang
harus
mengacu
kepada
kebijakan
dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki,
sehingga
pembangunan
akan
sinergis
baik
dalam
kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.
II-1
Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2013-2018 dititikberatkan kepada
implementasi
masyarakat
terhadap
pelayanan segala
prima
sektor
dan
pemberdayaan
pelayanan
publik
yang
didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran,
sistem/metode
kerja,
serta
sosialisasi
yang
berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan,
koordinasi
dan
kerja
sama
lintas
SKPD
serta
pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor. Dalam
rangka
implementasi
pelimpahan
wewenang
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Bupati Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat, yang terdiri dari 27 bidang yang meliputi : 1. Bidang Pertanian dan ketahanan pangan meliputi : a. Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Sub Bidang Perkebunan c. Sub bidang peternakan 2. Bidang Perikanan 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi : a. Sub bidang pertambangan umum b. Sub bidang ketenagalistrikan 4. Bidang Kehutanan 5. Bidang Perindustrian 6. Bidang Perdagangan 7. Bidang Koperasi dan UKM 8. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan II-2
a. Sub Bidang Kepariwisataan b. Sub Bidang Kebudayaan 9. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi : a. Sub bidang Ketenagakerjaan b. Sub bidang ketransmigrasian 10.
Bidang Kesehatan
11.
Bidang Pendidikan
12.
Bidang Sosial
13.
Bidang Penataan Ruang
14.
Bidang Pertanahan
15.
Bidang Pekerjaan Umum
a. Sub bidang bangunan gedung dan lingkungan b. Sub bidang Drainase c. Sub bidang Bina Marga d. Sub bidang Pemukiman e. Sub bidang Persampahan 16.
Bidang Perumahan
17.
Bidang Perhubungan
a. Sub bidang Perhubungan Darat 18.
Bidang Lingkungan Hidup
19.
Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20.
Bidang Pemerintahan umum dan administrasi keuangan
daerah a. Sub bidang Trantibum dan Linmas b. Sub bidang Administrasi keuangan daerah 21.
Bidang Kependudukan
22.
Bidang pemuda dan olah raga
23.
Bidang komunikasi dan informasi
24.
Bidang kearsipan dan perpustakaan
25.
Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
26.
Bidang perencanaan pembangunan
27.
Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa II-3
a. Sub bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. c. Sub bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam kerangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, meliputi : 1.
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) untuk : a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M² ; b)
kolam
pemancingan
yang
berdiri
sendiri
tidak
ada
fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²; 2.
Izin Mendirikan Bangunan Gedung ( IMBG ) untuk : a) Rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M² ; b) Kolam
pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada
fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; c) Huller/penggilingan padi 3.
Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang ;
4.
Izin Reklame dalam ruang, terdiri dari ; a) Billboard tempel b) Billboard bersinar tempel ; c) Bersuara ; II-4
d) Balon udara ; e) Banner bahan kain dan partikel ; f) Spanduk ; g) Umbul-umbul ; h) Thin plat ; i) Animasi ; j) Megatron ; k) Neon box ; l) Poster ; dan m) Selebaran 5.
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro ;
6.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro ;
7.
Izin Pengangkutan Jenazah atau Kerangka ke luar daerah/ne
8.
Izin Pembangunan atau Penembokan Makam ;
9.
Izin Penguburan di lahan pemerintah daerah ; dan
10. Izin Huller/penggilingan padi. b. Non perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat di terbitkan oleh Camat. Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam kerangka menangani sebagian urusan otonomi daerah, melekat juga terhadap camat yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan;
II-5
4. mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum; 5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. membina
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
dan/atau
kelurahan; 7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan; b. Penyelenggaraan tugas– tugas pemerintahan umum kecamatan; c. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Penyelenggaraan perekonomian; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; g. Penyelenggaraan pembangunan; h. Pengkoordinasian
perangkat
daerah
dalam
wilayah
kerja
kecamatan kecamatan; j. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kecamatan
merupakan unsur pelaksana kewilyahan pada
Tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Kecamatan Tajurhalang adalah sebagai berikut :
II-6
1. Camat 2. Sekretariat, yang membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Seksi Kesejahteraan rakyat; 6. Seksi Perekonomian; 7. Seksi Pembangunan; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. 1. CAMAT Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
dan
kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang. 2. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam
pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan Kecamatan; b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data Kecamatan; c. pengelolaan
administrasi
umum
dan
kepegawaian
Kecamatan; d. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Kecamatan.
II-7
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu penyusunan
Sekretaris program
dalam dan
melaksanakan
pelaporan
pengelolaan
Kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Kecamatan; b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Kecamatan; c. pembinaan hubungan-hubungan masyarakat; d. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja Kecamatan. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi
umum
dan
kepegawaian
Kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
umum,
urusan
rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana
dimaksud,
sub
bagian
Keuangan
mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Kecamatan;
II-8
c. pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan Kecamatan.
3. SEKSI PEMERINTAHAN. Seksi Camat
Pemerintahan
dalam
mempunyai
melaksanakan
tugas
membantu
perencanaan
bidang
pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan b. perumusan
dan
penyiapan
bahan
perumusan
serta
pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pelayanan di Bidang Pemerintahan. 4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai
fungsi : a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan b. Perumusan
dan
penyiapan
pengkoordinasian
kebijakan
bahan
perumusan
perencanaan
serta bidang
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Bidang ketentraman dan Ketertiban. 5. SEKSI PEREKONOMIAN Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan bidang ekonomi. Untuk
II-9
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Bidang
Perekonomian mempunyai fungsi: a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pertanian, dan pariwisata meliputi: a.1. penyusunan
petunjuk
pembangunan
teknis
perekonomian
di
perencanaan
bidang
pertanian,
kehutanan, peternakan, perikanan, kebudayaan dan pariwisata. a.2. penyiapan
bahan
perumusan
dan
pengoordinasian
kebijakan perencanaan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kebudayaan dan pariwisata. b. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia usaha meliputi: b.1. penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan dunia usaha lainnya; b.2.
penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan
perencanaan
di
bidang
perindustrian,
koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan dunia usaha lainnya. 6. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan dalam
bidang
kesejahteraan
menyelenggarakan
tugas
rakyat
sebagaimana
dan
sosial.
Untuk
dimaksud,
Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai fungsi : a. perumusan dan pengkordinasian kebijakan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi:
II-10
a.1. Penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan; dan a.2. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan
perencanaan
di
bidang
pendidikan
dan
kesehatan. b. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang sosial. b.1.
penyusunan
petunjuk
tenis
pembangunan dibidang sosial, transmigrasi,
pemberdayaan
perencanaan
tenaga kerja dan perempuan,
keluarga
berencana, pemuda dan olah raga; dan b.2. penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang sosial, tenaga verja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga. 7. SEKSI PEMBANGUNAN. Seksi Camat
Pembangunan
dalam
mempunyai
melaksanakan
tugas
membantu
perencanaan
bidang
Pembangunan, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi: a. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang Pembangunan meliputi : a.1. penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, perumahan, pemukiman, pemadam kebakaran , kebersihan, pertamanan dan pemakaman; dan a.2. penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang sarana dan prasarana
II-11
lalu
lintas
dan
angkutan
jalan,
kebinamargaan,
pengairan, tata bangunan, perumahan, pemukiman, pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan dan pemakaman. b. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. b.1. penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; dan b.2. penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup. Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Tajurhalang, disajikan dalam Gambar 1 berikut ini;
CAMAT SEKCAM KSB PROGRAM & EVALUASI
KASI PEMERINTAHAN DESA
KASI EKBANG
KSB KEUANGAN
KASI KESRA
KSB UMUM & KEPEG
KASI TRANTIB
KASI
II-12
2.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah
pegawai
keseluruhan
yang
ada
di
Kecamatan
Tajurhalang sebanyak 24 orang, terdiri dari pegawai kecamatan sebanyak 17 orang dan sekretaris desa sebanyak 7 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Tajurhalang No 1. 2.
PEGAWAI
JUMLA ( ORANG) 17 5 22
PNS SEKDES JUMLAH
% 77,28 22,72 100.00
a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 24 tahun 2008 tentang SOTK Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Tajurhalang terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak
10
orang.
Selengkapnya dapat
dilihat
tabel
dibawah ini. Tabel 2.2. Jumlah pegawai Kecamatan Tajurhalang yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2013 N0 1. 2. 3 4
Jabatan/Staf Eselon III Eselon IV Staf Sekdes Jumlah
Jumlah (orang ) 2 7 8 5 22
% 9,09 31,81 36,36 22,72 100.00
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 22 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tajurhalang terdapat pegawai yang berstatus golongan II sebanyak 10
II-13
orang termasuk Sekdes (45,45 %)
pegawai berstatus
golongan III sebanyak 10 0rang (45,45 %) sedangkan golongan IV sebanyak 2 orang (9,09 %). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut Tabel 2.3. Jumlah pegawai Kecamatan Tajurhalang berdasarkan pangkat/Golongan tahun 2013 N0
Golongan
Jumlah (orang )
%
1.
IV
2
9,09
2.
III
10
45,45
3.
II
10
45,45
22
100,00
Jumlah
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Tajurhalang
yang ada, maka status pendidikan dengan
SLTA lebih mendominasi sebanyak 11 orang ( 50%), sedangkan yang Status pendidikan Strata-1 (S1) sebanyak 6 orang (27,27%), dan yang Strata-2 (S2) sebanayak 4 orang (18,18%). Selengkapnya dapat dilihat tabael dibawah ini : Tabel 2.4. Jumlah pegawai Kecamatan Tajurhalang berdasarkan pendidikan tahun 2013. No
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1.
Strata-2 ( S2 )
4
18,18
2.
Strata-1 ( S1 )
6
27,27
3
Diploma III
-
-
4
SLTA/SMK
11
50
5
SD
1
4,54
22
100,00
Jumlah
II-14
d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila
dilihat
dari
jenis
kesarjanaan/disiplin
ilmu,
selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Kecamatan Tajurhalang berdasarkan kesarjanaan N0 A.
B
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
JUMLAH (orang )
MAGISTER 1. Administrasi Negara
2
2. Magister Manajemen
2
SARJANA 1. Ilmu Sosial
3
2. Pendidikan
1
3. Ilmu Ekonomi
2
Jumlah
10
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Tajurhalang masih banyaknya
pegawai
Kecamatan
Tajurhalang
yang
berpendidikan diluar S-1 atau S-2. 2.
Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Tajurhalang tahun 2012-2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja langsung yang telah ditetapkan setiap tahunnya, pada tahun 2012 sebesar Rp. 507.375.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 530.625.000 dan 2014 sebesar Rp. 828.120.000, sebagai bagai berikut :
II-15
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Tahun 2012 – 2014 TAHUN
ANGGARAN ( RP )
REALISASI
2012
507.375.000
492.177.535
2013
530.625.000
502.514.900
2014
828.120.000
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Kecamatan Tajurhalang tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.8 Sarana Kerja Kecamatan Tajurhalang NO
URAIAN
BANYAKNY A
SATUAN
4000
M²
1
TANAH KANTOR
2
TANAH RUMAH DINAS
250
M²
3
TANAH MUSHOLLA
100
M²
4
GEDUNG KECAMATAN
360
M²
5
GEDUNG DINAS
200
M²
6
RUANG MUSHOLLA
80
M²
7
LISTRIK
2
JARINGAN
8
AIR
2
JARINGAN
9
TELPON
1
10
AREA PARKIR
1
AREA
11
RUANG RAPAT
1
RUANG
12
RUANG ARSIP
1
RUANG
13
TAMAN LUAR
1
AREA
14
LEMARI BESI
10
BUAH
15
KENDARAAN RODA 4
4
UNIT
16
KENDARAAN RODA 2
3
UNIT
17
MEJA TULIS
18
SET
18
AC
5
UNIT
RUMAH
LINE
(1 FAX)
II-16
19
KOMPUTER PC
5
UNIT
20
KOMPUTER NOTEBOOK
2
UNIT
21
PRINTER
3
UNIT
22
MEJA RAPAT
4
UNIT
23
KURSI KERJA
79
UNIT
24
FILLING KABINET
9
UNIT
25
RAK ARSIP
1
UNIT
26
LEMARI ARSIP
1
UNIT
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Tajurhalang sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 2. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Kesejahteraan
Sosial
dari
rencana
1
dokumen,
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100.%; 3. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi dan Pembanguan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 4. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 5. Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan dari rencana 1 kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100 %; 6. Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan dari rencana kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100 %.
II-17
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN TAJURHALANG Kecamatan fungsinya
di
Tajurhalang bidang
kemasyarakatan
dalam
menjalankan
pemerintahan,
tentunya
tidak
tugas
pembangunan
terlepas
dari
dan dan
berbagai
permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata
dihadapi
kedepan
terkait
dengan
Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya
perkembangan
masyarakat
yang
global
tidak
diberbagai
dapat
dihindari,
sektor
kehidupan
seiring
dengan
perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
II-18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
Tajurhalang Kabupaten Bogor tidak terlepas
dari
Kecamatan berbagai
permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1. Minimnya SDM pegawai yang ada di Kecamatan. 2. Minimnya sarana dan prasarana yang ada. 3. Kurangnya anggaran yang tesedia. 4. Kekurangan pegawai di Kecamatan. 5. Belum optimalnya disiplin kerja pegawai 6. Masih rendahnya tingkat kemampuan aparat pemerintahan desa pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan serta luasnya wilayah mengakibatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. 7. Sarana transportasi yang masih kurang memadai menjadi kendala bagi pemasaran hasil-hasil
pertanian/perkebunan
maupun disektor perdagangan. 8. Masih terdapatnya masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan serta banyaknya pengangguran tidak kentara. 9. Masih
kurangnya
fasilitasi
sarana
masyarakat khususnya sarana
dan
prasarana
dasar
kesehatan, pendidikan dan
pertanian. 10.
Tenaga pengajar masih kurang
11.
Masih kurang perhatian masyarakat untuk mensukseskan
wajardiknas 9 tahun
III-1
12.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan
saluran
irigasi
secara
rutin,
dan
adanya
penyempitan
saluran/irigasi. 13.
Masih ada warung remang-remang yang sedikit banyak
berpengaruh terhadap situasi keamanan. 14.
Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB masih
rendah sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat masih kurang 15.
Petani ikan seringkali mengalami kerugian apabila musim
hujan sering terjadi banjir 16.
Pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat
masih tradisionil belum dapat memanfaatkan lahan secara maksimal 17.
Pemanfaatan irigasi yang ada tidak maksimal karena
hanya mengairi beberapa desa dan diantara irigasi yang ada tersebut kurang pemeliharaannya. 18.
Rendahnya
sumber
daya
manusia
serta
adat
istiadat/budaya masyarakat yang masih tradisionalis. 19.
Belum optimalnya pelaksanaan catur tertib pertanahan
serta masih ada tanah yang bermasalah. 20.
Kurangnya informasi peluang usaha/ekonomi terutama
untuk pemasaran berbagai komoditi pertanian. 21.
Pertumbuhan perkembangan wilayah perkotaan lambat
karena kuranngya dukungan Tata Ruang Wilayah. 22.
Masih tingginya PUS yang belum berKB
23.
Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) belum berjalan optimal
24.
Meningkatnya pengangguran
25.
Menurunnya daya beli masyarakat
III-2
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan. Sebagaimana janji terpilih Bupati Bogor dan nanti akan dilegalkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa
Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN
BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ 1.
Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi
pemerintahan.
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Misi
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. III-3
Pernyataan misi yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
Misi Kabupaten
Bogor adalah:
Misi Pertama : Meningkatkan
kesolehan
sosial
dan
kesejahteraan
masyarakat;
Misi Kedua : Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata;
Misi Ketiga : Meningkatkan
integrasi,
koneksitas
dan
kualitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Misi Keempat : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
Misi Kelima : Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Tajurhalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; III-4
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. . 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan
bahwa
tujuan
penataan
ruang
adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai
konservasi;(b)
meningkatkan
kualitas
lingkungan
pada
kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian
masyarakat
khususnya
pada
daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);
dan (e) terwujudnya rencana III-5
tata
ruang
yang
lebih
rinci
sebagai
arahan
pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b)
kebijakan
pengembangan
kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan
kawasan
strategis
Puncak
sebagai
kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri
sebagai
kawasan
strategis
sosial
ekonomi
melalui
penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur
yang
mendorong
perkembangan
kawasan;
pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan III-6
pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan
penataan
ruang
wilayah
meliputi
:
(a)
strategi
pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan
perdesaan
pengembangan
dan
sistem
kawasan
pusat
perkotaan;
permukiman
(c)
strategi
perdesaan
dan
perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e)
strategi
pengembangan
pola
ruang
wilayah;
(f)
strategi
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat
Pertumbuhan
(DPP).
Desa
Pusat
Pertumbuhan
telah
ditetapkan meliputi : 1. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; 2. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; 3. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg; 4. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; 5. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; 6. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; 7. Desa Ciasmara Pamijahan;
dan
Desa
Gunung
Picung
Kecamatan
8. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; 9. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; III-7
10.
Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari;
11.
Desa Cidokom Kecamatan Parung;
12.
Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya;
13.
Desa Parakanmuncang Nanggung;
14.
Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng;
15.
Desa Warujaya Kecamatan Parung;
16.
Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang;
17.
Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur;
18.
Desa Susukan Kecamatan Bojonggede;
19.
Desa Hambalang Kecamatan Citeureup;
20.
Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong ;
21.
Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga;
22.
Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;
23.
Desa Cisalada Kecamatan Cigombong;
24.
Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk;
25.
Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin;
26.
Desa Cibedug Kecamatan Ciawi;
27.
Desa Cipayung Girang dan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung;
28.
Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua;
29.
Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang;
30.
Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja;
31.
Desa Sirnajaya Sukamakmur;
32.
Desa Sirnagalih, Desa Kecamatan Jonggol;
33.
Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi;
34.
Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri;
35.
Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu;
dan
dan
Desa
Desa
Cisarua
Sukadamai
Singasari,
dan
Kecamatan
Kecamatan
Desa
Jonggol
III-8
36. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 37.
Desa Cikahuripan Klapanunggal.
dan
Desa
Nambo
Kecamatan
Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde
I, yaitu Kecamatan Cibinong
yang memiliki
aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong ; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :
(a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi
jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi;
(d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e)
sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
di
berbagai
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika
ditelaah
rencananya,
maka
terlihat
adanya
keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam
III-9
pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah
masih
terjadi
penyimpangan
pemanfaatan
ruang
di
kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Tajurhalang dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus
dijadikan
acuan
utama
dalam
menetapkan
lokasi
pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai
Kecamatan
Tajurhalang
terhadap
RTRW
dan
perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi
seperti
kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian III-10
dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Kecamatan Tajurhalang untuk
semakin
kreatif
dalam
merancang
berbagai
upaya
perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Tajurhalang perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah
pertambangan,
dan
pembangunan
kawasan-kawasan
industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya III-11
dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan memberi
ekonomi
dampak
negatif
yang
kurang
terhadap
bijaksana
kualitas
akan
lingkungan.
Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan
air
bersih
secara
berlebihan
juga
dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Tajurhalang perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Tajurhalang tentang
lingkungan
hidup
perlu
ditingkatkan.
Selanjutnya
perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.4.PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan
analisis
terhadap
permasalahan
internal
maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT
Analisis.
Dalam
analisis
SWOT
Lingkungan
internal III-12
meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Kekuatan (Strenghts) Kekuatan organisasi keunggulan
adalah
yang
kompetensi
langsung
komparatif
khusus
berakibat
oleh
unit
yang
kepada
atau
suatu
terdapat pemilikan
Organisasi,
berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi yang merupakan kekuataan di Kecamatan Tajurhalang antara laian : a. Adanya
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku; b. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan staf; c. Adanya jumlah Sumber Daya yang cukup; dan d. Adanya
dukungan
sarana
dan
prasarana
yang
cukup
memadai b. Kelemahan (Weakneses) Kelamahan
merupakan
keterbatasan
atau
kekurangan
dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang memuaskan
dalam
praktek,
berbagai
keterbatasan
dan
kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana
yang
dimiliki
pengertian
tadi
maka
atau
dapat
tidak
dimiliki.
diperoleh
Berdasarkan
gambaran
tentang
kelemahan yang dihadapai antara lain : a. Kurang memadainya kualitas sarana kerja; III-13
b. Belum meratanya kualitas sumberdaya pegawai; c. Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan; dan d. Kurang optimalnya mekanisme kerja. 2. Faktor Eksternal a. Peluang (Opportunities) Peluang
adalah
berbagai
situasi
lingkungan
yang
menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja. Sehubungan rencana pembangunan wilayah Parung maka yang dapat dijadiakan sebagai peluang adalah : a. Adanya standarisasi dan/atau pedoman kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah; b. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih baik dan akuntabel; dan c. Tingginya
dukungan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Ancaman (Threats) Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian peluang. Ancaman
adalah
faktor
–
faktor
lingkungan
yang
tidak
menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi ganjalan bagi organisasi tersebut baik sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mempelajari kondisi yang ada maka dapat disimpulkan adanya beberapa ancaman seperti : a. Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat; b. Beragamnya
pemahaman
masyarakat
atas
kebijakan
Pemerintah Daerah ; c. Adanya kebijakan yang kontradiktif dengan kecamatan lain.
III-14
Bedasarkan
analisis
lungkungan
internal
dan
eksternal
tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : i. Strategi S-O 1. Melaksanakan kebijakan daerah dan/atau ketentuan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; 2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan standar dan/atau pedoman yang ada ; dan 3. Menindaklanjuti program dan rencana kerja demi kemajuan. ii. Strategi W-O 1. Meningkatkan kualitas sumber daya, baik SDM, sarana kerja, maupun perencanaan anggaran ; 2. Mengoptimalkn mekanisme kerja. iii. Strategi S-T 1. Menyusun program kerja sesuai dengan tuntutan perubahan; 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah ; dan 3. Merumuskan kerjasama dengan kecamatan lain. iv. Strategi W-T 1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan; 2. Mengoptimalkn sumber daya untuk pelaksanaan program dan rencana kerja.
III-15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
VISI DAN MISI KECAMATAN TAJURHALANG 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan
dibawa
dan
membantu
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
adalah
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Visi
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati Bogor terpilih yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ Dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2009
Peraturan
tersebut dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Kecamatan Tajurhalang menetapkan Visi : “
MENJADIKAN
TAJURHALANG
MASYARAKAT YANG
KECAMATAN
MANDIRI,
MAJU
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “ Visi ini dimaksudkan bahwa yang dikehendaki masyarakat adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas IV-1
wilayah yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan, dan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan efisiensi kerja serta mendorong kinerja kecamatan atas dasar prinsif pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan publik, melalui : 1. Peningkatan sistem pelayanan di seluruh sektor pelayanan pemerintahan; 2. Perumusan pembangunan infrastruktur dan peningkatan fungsi pelayanan; 3. Pemberdayaan perekonomian masyarakat; 4. Peningkatan kehidupan kerukunan umat beragama ; 5. Perumusan penyelenggaraan manajemen pemerintahan; 6. Peningkatan
profesionalisme
aparatur
dan
harus
diemban
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi
pemerintahan.
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Misi
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi
Kabupaten Bogor Tahun
2008-2013 serta Visi Kecamatan Tajurhalang yang telah IV-2
ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tajurhalang, dan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders),
ditetapkan
Misi
Kecamatan
Tajurhalang
Kabupaten Bogor sebagai berikut : Misi Pertama : “Meningkatkan Pelayanan prima diseluruh sektor pemerintahan ” Misi ini mengandung makna bahwa dalam era reformasi dan era globalisasi terjadi perubahan lingkungan strategi, dimana tuntutan pelayanan semakin dirasakan penting, oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan bdang pemerintahan di kecamatan menjadi salah satu sorotan masyarakat terutama yang berkaitan dengan mutu pelayanan bidang pemerintahan itu sendiri. Melalui kecamatan pemerintah daerah dituntut agar mampu
menyelenggarakan
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Misi Kedua :
“Meningkatkan Kesalehan Sosial Dalam Kehidupan Kemasyarakatan di Kecamatan Tajurhalang”
Misi ini mengandung makna bahwa kehidupan beragama, teloransi antar umat beragama dapat dirasakan dengan aman, nyaman , tenang dalam
kehidupan bermasyarakat serta
IV-3
meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana keagamaan yang refresentatif diwilayah kecamatan Tajurhalang. Misi Ketiga :
“Meningkatkan Sarana dan Prsarana Pembangunan Serta Menciptakan Perekonomian Masyarakat Yang Maju ”
Misi ini mengandung makna bahwa pengembangan pembangunan infrastruktur yang lebih baik guna menunjang perekonomian pedesaan sangat diharapkan oleh masyarakat Tajurhalang. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan
seluruh
potensi
yang
dimiliki
sesuai
kebutuhan dan karakteristik terutama dalam hal meningkatkan kualitas
perekonomian bagi masyarakat, penyediaan sarana
dan prasarana di wilayah yang sesuai kebutuhan, menjadi tanggung
jawab
pemerintah
daerah
dalam
merumuskan
kebijakan, kebutuhan, pengelolaan, pendayagunaan maupun pemanfaatannya. Penyertaan modal usaha akan dapat memacu masyarakat
meningkatkan
tarap
hidupnya
menuju
kesejahteraan.
4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH IV-4
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan
tujuan
strategis
Kecamatan
Tajurhalang
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama: Meningkatkan Pelayanan prima diseluruh sektor pemerintahan, mempunyai tujuan : 1. Terlaksananya pelayanan Bidang Kepemerintahan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat; 2. Meningkatkan Pelayanan secara administratif yang diperlukan masyarakat ; 3. Meningkatkan mutu pembinaan terhadap pemerintahan desa ; 4. Melaksanakan
Monitoring
dan
Evaluasi
di
Bidang
Kepemrintahan. Misi Kedua : Meningkatkan Kesalehan Sosial Dalam Kehidupan Kemasyarakatan di Kecamatan Tajurhalang, mempunyai tujuan : 1. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif dalam kehidupan beragama maupun kehidupan antar umat beragama; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan beragama ; IV-5
3. Terbangunnya mesid raya di Kecamatan Tajurhalang; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidapan sosial kemasyarakatan ; 5. Terjalinnya silaturahmi antar umat ; 6. Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan.
Misi Ketiga : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan serta Menciptakan Perekonomian Yang Maju
mempunyai
tujuan : 1. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat; 2. Terwujudnya sarana pendukung ekonomi berupa Bank ; 3. Terwujudnya sarana jalan menuju pasar kecamatan ; 4. Meningkatkan program infrasrtuktur di desa ; 5. Direncanakannya pembangunan dalam kegiatan Musrenbang ; 6. Terakomodirnya pembangunan fisik maupun non fisik; 7. Meningkatkan
partisipasi
swadaya
masyarakat
dalam
pembangunan ; 8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang.
4.3 A.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Sasaran Strategis Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan,
semesteran,
triwulanan
atau
bulanan.
Sasaran
menggambarkan hal yang
ingin
dicapai
melalui
tindakan-tindakan
yang
akan
dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada IV-6
penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran
Kecamatan
Tajurhalang
Kabupaten
Bogor
adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
telah
merumuskan
sasaran-sasaran
berikut
indikator
keberhasilannya. Misi Pertama: Meningkatkan Pelayanan Prima di Seluruh Sektor Pemerintahan : No.
Sasaran Strategis
1.1
Indikator Kinerja 1
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan kecanatan .
2
3
4
5
Terselenggaranya pelayanan adminnistrasi kependudukan dan pertanahan. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan pelimpahan kewenangan Terselenggaranya soasialisasi peraturan perundang undnagan. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pembinaan bidang pemerintahan.
Satuan Jenis, Dokumen
Jenis
Lokasi
Desa
Tersedianya kajian peningkatan status IV-7
desa menjadi kelurahan. 1.2
Meningkatnya kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa
1
2
3
4
Terselenggaranya tertib pengelolaan keuangan desa
Desa
Terselenggaranya Dokumen kajian calon lokasi dan rencana kantor desa. Terselenggaranya pembinaan aparatur pemerintahan desa.
Orang
Terfasilitasinya pembuatan peraturan desa.
Desa
Misi Kedua : Menigkatkan Kasalehan Sosial Dalam Kehidupan Kemasyarakatan di Kecamatan Tajurhalang No.
Sasaran Strategis
2.1
Meningkatkan kebersamaan dalam kehidupan beragama
2.2
2.3
Meningkatkan sarana dan prasaraana peribadatan
Melaksanakan MTQ tingkat kecamatan
Indikator Kinerja
Satuan
1
Meningkatkan pengajian bulanan
Kali
2
Terlaksananya kegiatan PHBI
Kali
3
Meningkatkan Silaturahmi umat
Kali
1
Mengusulkan pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah
Buah
2
Tersedianya petugas petugas keagamaan
Orang
1
Meningkatkan silaturahmi beragama
Kali umat
IV-8
2
Terciptanya qori dan qoriah
Orang
Misi Ketiga : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Serta Menciptakan Perekonomian Masyarakat yang Maju No.
Sasaran Strategis
3.1
Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan
3.2
3.3
3.4
3.5
Indikator Kinerja
Satuan
1
Terlaksananya Kegiatan, Musrenbang Desa Dokumen dan Kecamatan
2
Terfasilitasinya skala Dokumen prioritas musrenbang
Percepatan sarana dan prasarana pendukung pasar kecamatan
1
Fasilitasi menuju pasar
2
Terbangunnya Bank
Unit
Pendataan Infrastruktur dan RTLH
1
Terselenggaranya Kegiatan infrastruktur di desa desa.
Kegiatan
2
Berkurangnya angka RTLH
Unit
Meningkatkan partisipasi pembangunan swadaya masyarakat
1
Terciptanya Pokmas
2
Fasilitasi swadaya dalam pembangunan
Desa
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat
1
Terfasillitasinya penyelenggaraan pembinaan perekoomian masyarakat (UKM, Koperasi, dll)
Unit
2 3 4
jalan
Terselenggaranya pendataan perekonomian masyarakat Terfasilitasinya
Km
Kelompok
Unit Unit Unit IV-9
bantuan bagi penegembangan modal perekonomian masyarakat 5 6
7
B.
Terfasilitasinya Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Terfasilitasinya pengembangan produk unggulan pertanian Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pembinaan bidang perekonomian dan pembangunan
Jenis Unit
kegiatan
Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
IV-10
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Rancangan Renstra Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas yang didanai oleh SKPD maupun dari Kecamatan, program Lintas SKPD serta Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. 5.1.
Program dan Kegiatan Kecamatan Tajurhalang Misi Pertama: 1.
Program peningkatan kinerja Kecamatan Progam
ini
dimaksudkan
untuk
pemerintahan kecamatan melalui
meningkatkan
kinerja
kegiatan pokok sebagai
berikut : a.
Pembinaan
,
monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
dan
Evaluasi
Bidang
Kesejahteraan Rakyat. b.
Pembinaan
,
monitoring
Pembangunan.
V-1
Misi Kedua: 1.
Program peningkatan kinerja Kecamatan a.
Pembinaan
,
monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
dan
Evaluasi
Bidang
Evaluasi
Bidang
Kesejahteraan Rakyat. b.
Pembinaan
,
monitoring
Pembangunan. Misi ketiga: 1.
Program peningkatan kinerja Kecamatan a.
Pembinaan
,
monitoring
dan
Perekonomian. Misi keempat: 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kinerja
pemerintahan melalui pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Parung
yang
dilaksanakan
melalui
kegiatan
pokok sebagai berikut : a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
c.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
d.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
g.
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor. h.
Penyediaan Makanan dan Minuman.
i.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.
V-2
j.
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran.
k.
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD.
l.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang n. 2.
Penyediaan pelayanan keamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kinerja
Aparatur kecamatan Parung melalui peningkatan sarana dan prasarana
aparatur.
Program
ini
dilaksanakan
melalui
kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Pengadaan Mebeleur.
b.
Pengadaan Peralatan Kantor.
c.
Pengadaan Perlengkapan Kantor.
d.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
e.
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional. f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
g.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung
Kantor. 3.
Program Peningkatan , Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kinerja
aparatur dengan cara peningkatan, pengembangan sistem pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan.
Program
ini
dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. V-3
4.
c.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
d.
Penyusunan perencanaan angggaran.
e.
Penatausahaan Keuangan SKPD.
f.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
g.
Pubilkasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan a.
Penyelenggaraan rapat minggon tingkat kecamatan
b.
Pembinaan
,
Monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
Monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
Pembangunan. c.
Pembinaan
,
Perekonomian. d.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
e.
Penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan. f.
Penyusunan Monografi Kecamatan.
Misi Kelima: 1.
Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama a.
2.
Program Peningkatan Peran Serta Pemuda a.
3.
Fasilitasi Kegiatan MTQ Peringatan Hari - Hari Bersejarah.
Program peningkatan kinerja Kecamatan a.
Pembinaan
,
monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
Kesejahteraan Rakyat. b.
Pembinaan,
monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
Ketentraman dan Ketertiban umum.
V-4
Misi Keenam: 1.
Program peningkatan kinerja Kecamatan a.
Pembinaan
,
monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
Pemerintahan. b.
Pembinaan
,
Pembangunan. c.
Pembinaan,
monitoring
dan
Evaluasi
Bidang
Administrasi
Terpadu
Ketentraman dan Ketertiban umum. d.
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan.
V-5
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TAJURHALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, setiap organisasi perangkat daerah memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan tertuang pada RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Tajurhalang berkontribusi secara tidak langsung terhadap penetapan indikator kinerja RPJMD.
VI-54
BAB VII PENUTUP
Rancangan Renstra Kecamatan Tajurhalang Bogor Tahun 20132018 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
dan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
(RKA)
Kecamatan
Tajurhalang; penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf; penguatan peran Stakeholders Kecamatan Tajurhalang maupun Pemerintah Kabupaten Bogor, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Kecamatan Tajurhalang. Melalui Rancangan Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan dengan RJPM Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan datang. Keberhasilan
dan
implementasi
pelaksanaan
Rancangan
Rencana Strategis Kecamatan Tajurhalang Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kecamatan Tajurhalang.
Tajurhalang CAMAT
2013 TAJURHALANG
Dra. HJ. NURHAYATI, M.Si NIP. 196608241988012001
VII-1
TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR Anggaran pada Tahun ke-
Uraian 1
1
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran
Realisasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Belanja tidak langsung
1.986.023.000
1.584.030.000
1.358.990.081
1.362.791.877
68,43 %
86,03 %
Pelanja Pegawai
1.986.023.000
1.564.030.000
1.358.990.081
1.362.791.877
68,43 %
86,03 %
Belanja Langsung
507.375.000
502.514.900
97,00 %
94,70 %
530.625.000
15.197.465
1
Belanja Pegawai
103.575.000
101.300.000
2
Belanja Barang dan Jasa
320.100.000
297.852.400
97,80 % 93,04 %
3
Belanja Modal
103.362.500
96,64 %
19
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor 2013-2018 Target Target Indikato IKK r Lainnya
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
1
2
3
4
Target Renstra SKPD Thn Ke
Realisasi Capaian Tahun Ke
Rasio Capaian pada Tahun K
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Terselenggaranya MTQ dan pengiriman peserta MTQ tingkat Kabupaten
-
5 Kali
-
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
12 bln
12 bln
12 bln
100%
100%
2
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
-
60 Kali
-
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100%
100%
3
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra
-
60 Kali
-
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100%
100%
4
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
-
60 Kali
-
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100%
100%
5
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum
-
60 Kali
-
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100%
100%
-
2 Kali
-
-
-
1 kali
1 kali
1 kali
-
-
1 keg
1 keg
-
-
-
6
18
Rasio Capaian pada Tahun Ke 2011
2012
2013
18
19
20
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
19
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR NO.
TUJUAN
SASARAN
1 1.
2 Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan ukhuwah serta toleransi antar umat beragama
3 1. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
INDIKATOR SASARAN
2015 6 1 kali
2016 7 1 kali
2017 8 1 kali
2018 9 1 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 Jumlah Rekomendasi Yang dikeluarkan
50
70
90
100
120
4
70
90
100
120
140
50
60
70
80
100
28 kali
28 kali
28 kali
28 kali
28 kali
4 1. Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 2 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah,serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten,provinsi
2
Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional dan produktif serta berorientasi pada kualitas pelayanan
1
Meningkatnya Kinerja Kecamatan
2 Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014 5 1 kali
Jumlah surat keterangan Yang dikeluarkan
5 Jumlh izin izin yang dikeluarkan 6 Pembinaan tingkat kecamatan
6
TABEL 5.1 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
1
2
3
4
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
7
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
LOKASI
20
21
39.930.000
Seksi Kesra
Tajurhalang
33.275.000
Seksi Kesra
Tajurhalang
113.135.000
Seksi Kesra
Tajurhalang
199.650.000
Seksi Ekbang
Tajurhalang
199.650.000
Seksi Pemerintahan
Tajurhalang
99.825.000
Seksi Trantib
Tajurhalang
RENSTRA SKPD
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 1 Penyelenggaraan MTQ tingkat
Fasilitasi Kegiatan
Jumlah kegiatan MTQ tingkat
Musabaqoh Tilawatil Qur'an
kecamatan
Kecamatan
1
kegiatan
1
Jumlah peserta KAK
kegiatan
30.000.000
1
orang
kegiatan
30.000.000
1
orang
kegiatan
33.000.000
1
orang
kegiatan
36.300.000
1
orang
kegiatan
39.930.000
1
orang
kegiatan orang
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
4
keg
4
keg
4
keg
4
keg
4
keg
4
keg
Pembinaan
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Monitoring
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Laporan hasil Evaluasi
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
4
keg
4
keg
4
keg
4
keg
4
keg
4
keg
Pembinaan
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Monitoring
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Laporan hasil Evaluasi
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
6
keg
6
keg
6
keg
6
keg
6
keg
6
keg
Pembinaan
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Monitoring
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Laporan hasil Evaluasi
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
6
keg
6
keg
6
keg
6
keg
6
keg
6
keg
Pembinaan
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Monitoring
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
9
kali
Laporan hasil Evaluasi
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
Laporan akhir Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2 Penyelenggaraan peringatan hari-hari
Peringatan Hari-Hari
Jumlah kegiatan
Bersejarah
pendukung
bersejarah
KAK Laporan akhir
25.000.000
25.000.000
27.500.000
30.250.000
33.275.000
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Pembinaan, Monitoring dan
3 Pembinaan,
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan12 kali keg
Monitoring dan
Evaluasi Bidang
Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial
Evaluasi Bidang
Kesejahteraan Sosial
Jumlah
Kesejahteraan Sosial
KAK Laporan akhir
Pembinaan, Monitoring dan
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan12 kali keg
Monitoring dan
Evaluasi Bidang
Evaluasi Bidang Perekonomian dan
Evaluasi Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
Perekonomian dan
Pembangunan
Jumlah
4 Pembinaan,
Pembangunan
KAK Laporan akhir
Pembinaan, Monitoring dan
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan12 kali keg
Monitoring dan
Evaluasi Bidang
Evaluasi Bidang Pemerintahan
Evaluasi Bidang
Pemerintahan
Jumlah
5 Pembinaan,
1
20
37 001
Pemerintahan
KAK Laporan akhir
Pembinaan, Monitoring dan
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan12 kali keg
Monitoring dan
Evaluasi Bidang
Evaluasi Bidang Ketertiban Umum
Evaluasi Bidang
Ketertiban Umum
Jumlah
6 Pembinaan,
Ketertiban Umum
1
20
37 001
KAK Laporan akhir
59.600.000
84.200.000
104.800.000
43.600.000
85.000.000
150.000.000
150.000.000
75.000.000
93.500.000
165.000.000
165.000.000
82.500.000
102.850.000
181.500.000
181.500.000
90.750.000
113.135.000
199.650.000
199.650.000
99.825.000
2
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
1
2
3
4
5
TARGET
6
7 Terselenggaranya
Penyelenggaraan Rapat
Jumlah Rapat Minggon Keliling
Rapat Minggon
Minggon Keliling tingkat
tingkat Kecamatan
Keliling Tingkat
Kecamatan
KAK
7 1 kegiatan
Kecamatan Laporan akhir
8 Terselenggaranya
7 Penyelenggaraan
Jumlah Kegiatan Musrenbang Tingkat 1 kegiatan
Musrenbang tingkat
Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
KAK Laporan akhir
9 Jumlah ijin yang diterbitkan
Penyelenggaraan Pelayan
Jumlah dokumen pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
administrasi terpadu kecamatan KAK Laporan akhir
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
8 1 kegiatan
2015 Rp.
TARGET
9 50.000.000
10 1 kegiatan
2016 Rp.
TARGET
11 50.000.000
12 1 kegiatan
PADA AKHIR PERIODE 2017
Rp.
TARGET
13
14
55.000.000
1 kegiatan
Rp.
TARGET
15 60.500.000
16 1 kegiatan
Rp.
TARGET
17 66.550.000
18 1 kegiatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1 kegiatan
20.000.000
1 kegiatan
30.000.000
1 kegiatan
33.000.000
1 kegiatan
36.300.000
1 kegiatan
39.930.000
1 kegiatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
12
dokumen
1
12
dokumen
dokumen
1
3
buku
1
dokumen
3
buku
Penyusunan Monografi
Jumlah dokumen monografi
1
dokumen
Kecamatan
kecamatan
4
buku
194.625.000
130.000.000
12
dokumen
dokumen
1
3
buku
1
dokumen
3
buku
143.000.000
12
dokumen
dokumen
1
3
buku
1
dokumen
3
buku
157.300.000
12
dokumen
dokumen
1
3
buku
1
dokumen
3
buku
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
RENSTRA SKPD
2018
173.030.000
12
dokumen
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
1
dokumen
1
dokumen
3
buku
3
buku
LOKASI
Rp. 20
21
66.550.000
Seksi Pemerintahan
Tajurhalang
39.930.000
Seksi Ekbang
Tajurhalang
173.030.000
Seksi Pemerintahan
Tajurhalang
Subag Prolap
Tajurhalang
SubagUmum dan
Tajurhalang
19
5.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai 3000
50
lembar
Jumlah Materai 6000
50
lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Jumlah jaringan telepon
1
rekening
1
rekening
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jaringan listrik
1
rekening
2
rekening
Jumlah jaringan internet
1
jaringan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Jumlah pembayaran STNK
3
STNK Mobil
3
STNK Mobil
dan Perizinan Kendaraan
Kendaraan dinas/operasional
3
STNK Motor
3
STNK Motor
Penyediaan Jasa Kebersihan
Jumlah orang petugas
3
orang
1
orang
Kantor
kebersihan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Jumlah barang cetakan dan
Penggandaan
penggandaanyang dipergunakan
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah komponen instalasi
450.000
21.600.000
3.000.000
75
lembar
75
lembar
1
rekening
2
rekening
1
jaringan
3
STNK Mobil
3
STNK Motor
1
orang
675.000
10.000.000
3.000.000
75
lembar
75
lembar
1
rekening
2
rekening
1
jaringan
3
STNK Mobil
3
STNK Motor
1
orang
675.000
11.000.000
3.300.000
100
lembar
100
lembar
1
rekening
2
rekening
1
jaringan
3
STNK Mobil
3
STNK Motor
1
orang
900.000
12.100.000
3.630.000
100
lembar
100
lembar
1
rekening
2
rekening
1
jaringan
3
STNK Mobil
3
STNK Motor
1
orang
900.000
13.310.000
3.993.000
100
lembar
100
lembar
1
rekening
2
rekening
1
jaringan
3
STNK Mobil
3
STNK Motor
1
orang
900.000
Kepegawaian 13.310.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
3.993.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Dinas/Operasional 6.500.000
8.400.000
9.240.000
10.164.000
11.180.400
11.180.400
4
jenis
5.000.000
4
jenis
6.000.000
4
jenis
6.600.000
4
jenis
7.260.000
4
jenis
7.986.000
4
jenis
7.986.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 8
jenis
1.500.000
8
jenis
2.500.000
8
jenis
2.750.000
8
jenis
3.025.000
8
jenis
3.327.500
8
jenis
3.327.500
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Rapat Koordinasi dan
24
kali
28.200.000
24
kali
28.200.000
24
kali
31.020.000
24
kali
34.122.000
24
kali
37.534.200
24
kali
37.534.200
Konsultasi Yang Dilakukan
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian
Tajurhalang
Kepegawaian
listrik yang dipergunakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Ke Dalam dan Luar Daerah
SubagUmum dan
5
dokumen
2.500.000
5
dokumen
5.000.000
5
dokumen
5.500.000
5
dokumen
6.050.000
5
dokumen
6.655.000
5
dokumen
6.655.000
Kepegawaian
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Barang
5
dokumen
1.000.000
5
dokumen
3000000
5
dokumen
3.300.000
5
dokumen
3.630.000
5
dokumen
3.993.000
5
dokumen
3.993.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Barang Penyediaan Pelayanan Keamanan
Jumlah orang petugas
Kantor
keamanan
1
orang
7.200.000
1
orang
8400000
1
orang
9.240.000
1
orang
10.164.000
1
orang
11.180.400
1
orang
11.180.400
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan kantor
Jumlah bahan baku bangunan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
2
jenis
4
unit
1
jenis
4
jenis
1
unit
8
unit
10
jenis
10
jenis
7.000.000
18.550.000
10.000.000
2
jenis
4
unit
4
jenis
8
unit
10
jenis
9000000
20.000.000
10000000
2
jenis
4
unit
4
jenis
8
unit
10
jenis
9.900.000
22.000.000
11.000.000
2
jenis
4
unit
4
jenis
8
unit
10
jenis
10.890.000
24.200.000
12.100.000
2
jenis
4
unit
4
jenis
8
unit
10
jenis
11.979.000
26.620.000
13.310.000
2
jenis
4
unit
4
jenis
8
unit
10
jenis
11.979.000
Tajurhalang
Kepegawaian 26.620.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 13.310.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Kantor
1
SubagUmum dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah Pemeliharaan Mobil
3
unit
3
unit
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pemeliharaan Motor
4
unit
3
unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
12.000.000
3
unit
3
unit
Jumlah Peralatan kantor
3
jenis
yang dipelihara
5
unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah perlengkapan kantor
1
jenis
Perlengkapan Kantor
yang dipelihara
5
unit
15000000
5000000
2000000
3
unit
3
unit
3
jenis
5
unit
1
jenis
5
unit
16.500.000
5.500.000
2.200.000
3
unit
3
unit
3
jenis
5
unit
1
jenis
5
unit
18.150.000
6.050.000
2.420.000
3
unit
3
unit
3
jenis
5
unit
1
jenis
5
unit
19.965.000
6.655.000
2.662.000
3
unit
3
unit
3
jenis
5
unit
1
jenis
5
unit
19.965.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 6.655.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 2.662.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah pakaian batik
44
stel
4.400.000
-
Beserta Perlengkapannya
3
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
1
2
3
4 1
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
7
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
RENSTRA SKPD
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Program Peningkatan
LOKASI
20
21
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah LAKIP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1
dokumen
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Evkin
Penyusunan Pelaporan Keuangan
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
Jumlah Laporan Semesteran
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
Jumlah Laporan Tahunan
Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen RKA/DPA
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah Laporan keuangan
2 dokumen
12
dokumen
bulanan Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah Renja dan renstra
Publikasi Kinerja
15.000.000
1
dokumen
1
Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan
7.000.000
1
Jumlah Tapkin
Jumlah Dokumen laporan kinerja kecamatan yang tersedia
36
buku
12
dokumen
72
buku
1
dokumen
2
dokumen
5
buku
6
buku
5
dokumen
5.000.000
2.500.000
25.000.000
37.000.000
10.000.000
25.000.000
36
buku
12
dokumen
72
buku
2
dokumen
6
buku
5
dokumen
6.000.000
3.000.000
25.000.000
37.000.000
10.000.000
25.000.000
36
buku
12
dokumen
72
buku
2
dokumen
6
buku
5
dokumen
16.500.000
6.600.000
3.300.000
27.500.000
40.700.000
11.000.000
27.500.000
36
buku
12
dokumen
72
buku
2
dokumen
6
buku
5
dokumen
18.150.000
7.260.000
3.630.000
30.250.000
44.770.000
12.100.000
30.250.000
36
buku
12
dokumen
72
buku
2
dokumen
6
buku
5
dokumen
19.965.000
7.986.000
3.993.000
33.275.000
49.247.000
13.310.000
33.275.000
36
buku
12
dokumen
72
buku
2
dokumen
6
buku
5
dokumen
19.965.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
7.986.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 3.993.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 33.275.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 49.247.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 13.310.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian 33.275.000
SubagUmum dan
Tajurhalang
Kepegawaian
4
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
1
2
3
4
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
LOKASI
20
21
5
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
1
2
3
4
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
LOKASI
20
21
6
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
1
2
3
4
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
LOKASI
20
21
7
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
1
2
3
4
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
LOKASI
20
21
8
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AW AL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
1
2
3
4
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAW AB
LOKASI
20
21
9
TABEL 6.1 : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TAURHALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
1
2
2013 3
Tahun-1 4
Tahun-2 5
Tahun-3 6
Tahun-4 7
Tahun-5 8
9
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
5 kali
-
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
15 kali
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
I
Program Fasiliatasi Kerukunan Umat Beragama
1
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
II
Program Peran Serta Kepemudaan
1
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah, serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi nasionaldan
III
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
1
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
40
50
70
90
100
120
430
2
Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan
70
70
90
100
120
140
520
3
Jumlah Izin-izin yang dikeluarkan
40
50
60
70
80
100
360
4
Pembinaan oleh Kecamatan
21 kali
28 kali
28 kali
28 kali
28 kali
28 kali
140
3
