-1-
P U T U S A N Nomor : 333 / PDT / 2014 / PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----------------1. WALI KOTA MEDAN, berkedudukan di Jl. Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, dahulu Tergugat – I , sekarang :PEMBANDING ;
LAWAN 1. AGUS SALIM Medan 17 Agustus 1962, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sei Silau No. 21 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dahulu PENGGUGAT , sekarang :TERBANDING ;--------------------------------------------------2. Camat Kecamatan Medan Baru Kota Medan,
berkedudukan di Jl. Rebab
No.34 Kel.Titi Rante Kec.Medan Baru Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. Lurah Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Merdeka Kota Medan, berkedudukan di Jl. Sei Belutu No.5 Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. Sysca
U.A
Hasibuan.S.STP,
Pekerjaan
Pegawai
Negeri
Sipil
pada
Pemerintahan Kota Medan menjabat sebagai Lurah Kelurahan Merdeka, dengan alamat Kantor Walikota Medan berkedudukan di Jl. Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV; 5. Siti Hajar,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sunggal Gg Sri No.5
Kec.Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I; 6. Mubarak Ginting, pekerjaan Kepala Lingkungan (KEPLING), beralamat di Jl. Sei Batu Gingging No.23 Kel.Merdeka Kec.Medan Baru Kota Medan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :TENTANG DUDUKNYA PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2012 dan telah mendaftarkannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
-2-
pada tanggal 21 Februari 2012, dibawah register No.110/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; 1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Mustafa yang telah meninggal dunia pada tahun 07 Oktober 1997 dan Aisjah yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2007; 2. Bahwa semasa hidupnya, Ibu Penggugat (Aisjah) ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berdasarkan penyerahan secara cuma-cuma dari adik kandungnya bernama Rivai Bahasjan (almarhum) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan bertanggal Medan 16 November 1959 yang ditandatangani oleh Muhammad Saleh Bin Samad (ayah Turut Tergugat I) dan Rivai Bahasjan yang diketahui dan disaksikan oleh Penghulu Pasar XI Medan Baru bernama Sjamsuddin; 3. Bahwa sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya tersebut, terletak di Pasar XI Medan Baru sekarang dikenal dengan nama Jalan Sei Silau No. 21 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan seluas + 367 M2 berukuran 12,40 m x 29,60 m dengan ukuran dan batas sebagai berikut: -
Sebelah utara + 12,40 meter berbatas dengan Jalan Sei Silau;
-
Sebelah selatan + 12,40 meter berbatas dengan tanah M. Pelawi;
-
Sebelah timur + 29,60 meter berbatas dengan tanah alm. M. Harahap;
-
Sebelah barat + 29,60 meter berbatas dengan tanah Bokar Harahap;
4. Bahwa pada awalnya, tanah seluas + 367 m2 merupakan sebagian dari tanah seluas + 750 m2 berukuran 25 m x 30 m dengan ukuran dan batas pada waktu tahun 1956 adalah: -
Sebelah utara + 25 meter berbatas dengan Pasar XI;
-
Sebelah selatan + 25 meter berbatas dengan Muhammad Saleh;
-
Sebelah timur + 30 meter berbatas dengan Amat Suandi;
-
Sebelah barat + 30 meter berbatas dengan Tumiran;
5. Bahwa tanah seluas + 750 m2 tersebut merupakan sebagian dari tanah seluas + 2000 m2 yang telah digantirugikan alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) kepada Amat Bugel pada tahun 1954. Uang ganti rugi tersebut merupakan milik Rivai Bahasjan dan alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) sebagai hasil dari jual beli harta peninggalan (pusaka) di bagan siapi-api; 6. Bahwa sebelum dilakukan pembagian antara Rivai Bahasjan dan alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I), untuk pegangan sementara dibuat surat kuasa bertanggal Januari 1956 dalam hal penyerahan rumah dari Muhammad Saleh Bin Samad (ayah Turut Tergugat I) kepada Rivai Bahasjan
-3-
dan ibu Penggugat (Aisjah) dan sejak itu, ibu Penggugat (Aisjah) langsung menggunakannya sebagai tempat tinggal; 7. Bahwa kemudian, Rivai Bahasjan dan alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) melakukan pembagian, yaitu: tanah seluas +750 m2 menjadi hak Rivai Bahasjan dan sisanya menjadi hak alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan bertanggal Medan I6 November 1959 yang ditandatangani oleh Muhammad Saleh Bin Samad (ayah Turut Tergugat I) dan Rivai Bahasjan yang diketahui dan disaksikan oleh Penghulu Pasar XI Medan Baru bemama Sjamsuddin; 8. Bahwa sesaat setelah pembagian tersebut, kemudian Rivai Bahasjan melakukan penyerahan secara cuma-cuma kepada ibu Penggugat (Aisjah) atas tanah seluas + 750 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan bertanggal Medan 16 November 1959 yang ditandatangani oleh Muhammad Saleh Bin Samad (ayah Turut Tergugat I) dan Rivai Bahasjan yang diketahui dan disaksikan oleh Penghulu Pasar XI Medan Baru bernama Sjamsuddin. Sejak saat itu
tanah
seluas +750 M2 berikut 2 (dua) bangunan rumah semi permanen di atasnya sah menjadi hak ibu Penggugat (Aisjah); 9. Bahwa tanah seluas +750 M2 tersebut berkurang luasnya menjadi seluas +367 M2 disebabkan pada 22 Mei 1972, Ibu Penggugat (Aisjah) telah pemah melakukan peralihan hak dalam bentuk ganti rugi kepada Masnar B.A. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1987, Masnar B.A. mengalihkannya kepada Siti Amah Siregar/Kisman Harahap dan sekarang dikuasai oleh Bokar Harahap; 10. Bahwa di atas tanah seluas + 367 m2 berikut rumah di atasnya tersebut dipergunakan kedua orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 1956; 11. Bahwa demikian pula dengan Penggugat beserta saudara kandung Penggugat bertempat tinggal di tanah dan rumah tersebut masing-masing sejak dilahirkan dan secara administrasi, Penggugat tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Sei Silau No. 21 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan sejak 17 Agustus 1962 hingga saat ini; 12. Bahwa pada tahun 1966, ibu Penggugat (Aisjah) bermaksud merenovasi kedua bangunan rumah tersebut yang kemudian diketahui oleh alm. Muhammad Saleh (ayah
Turut
Tergugat
I)
dan
meminta
agar
ibu
Penggugat
(Aisjah)
mengizinkannya menjadikan tempat tinggal juga. Atas permintaan tersebut maka setelah selesai renovasi pada tahun 1967, kedua orangtua Penggugat menjadikan bangunan rumah bagian sebelah timur sebagai tempat tinggal. Untuk bangunan rumah bagian sebelah barat, ibu Penggugat (Aisjah) mengizinkan alm.
-4-
Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) beserta keluarganya untuk menempatinya dengan ketentuan tidak melewati akhir tahun 1976; 13. Bahwa akan tetapi, walaupun telah berulang kali diingatkan namun alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) tidak bersedia meninggalkan tanah dalam keadaan baik dan kosong hingga meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007 dan kemudian dilanjutkan oleh Turut Tergugat 1; 14. Bahwa setelah ibu Penggugat (Aisjah) meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2007, maka hak atas tanah dan rumah tersebut secara hukum beralih kepada Penggugat beserta saudara kandung Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat mengingatkan agar Turut Tergugat I meninggalkan tanah dan rumah tersebut dalam keadaan baik dan kosong namun Turut Tergugat I mengabaikannya; 15. Bahkan kemudian diketahui ternyata alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) sebelum meninggal dunia sempat membuat Surat Pernyataan Pemilikan Hak bertanggal 20 Juli 2001 yang diketahui oleh Turut Tergugat II yang pada pokoknya berisikan suatu pengakuan sebagai orang yang berhak atas tanah seluas + 367 m2 beserta 2 (dua) bangunan semi permanen tersebut; 16. Bahwa Surat Pemyataan bertanggal 20 Juli 2001 yang diketahui oleh Turut Tergugat I tersebut berisikan pengakuan yang tidak benar sebagaimana terdapat kejanggalan sebagai berikut: a. Bahwa terdapat nama dan tandatangan saksi bernama M. Harahap sebagai saksi batas sebelah Timur padahal saksi tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1998; b. Bahwa terdapat nama dan tandatangan saksi bernama Leli Fazri sebagai saksi batas sebelah Barat padahal yang memiliki sebidang tanah dan bertempat tinggal di sebelah Barat pada tahun 2001 adalah Siti Amah Siregar/Kisman Harahap: 17. Bahwa akan tetapi, dengan berdasarkan Surat Pernyataan tersebut kemudian Tergugat III dengan diketahui oleh Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan No: 05/SKT/KM/2001 tanggal 24 Juli 2001 yang pada pokoknya menerangkan alm. Muhammad Saleh (ayah Turut Tergugat I) sebagai orang yang berhak atas tanah seluas + 367 m2 beserta 2 (dua) bangunan semi permanen yang berdiri di atasnya; 18. Bahwa selain Surat Pernyataan bertanggal 20 Juli 2001 tersebut, adapun dasar Tergugat III dengan diketahui oleh Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan No: 05/SKT/KM/2001 tanggal 24 Juli 2001 adalah Kutipan Gambar sebidang tanah yang terletak di Desa Merdeka Kecamatan Medan Baru (objek perkara) PLL. N0. 321/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengukuran dan Pemetaan
-5-
Daerah VI yang menerangkan tanah tersebut terletak di Pasar IX. Padahal, faktanya tanah tersebut dahulu dikenal dengan nama Pasar XI; 19. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan No: 05/SKT/KM/2001 tanggal 24 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan diketahui oleh Tergugat II tersebut. Turut Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Penggugat beserta saudara kandung Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan register N0: 493/Pdt.G/2008/PN.Mdn hingga kemudian telah berkekuatan hukum pada tanggal 29 April 2011, disebabkan Turut Tergugat I tidak mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan No: 131/PDT/2010/PT. Mdn tanggal 23 Agustus 2010; 20. Bahwa adapun bunyi amar Putusan No: 493/Pdt. G/2008/PN. Mdn tanggal 18 Mei 2009 jo Putusan No: 131/PDT/2010/PT. Mdn tanggal 23 Agustus 2010 dalam perkara antara Penggugat (dahulu Tergugat I) dengan Turut Tergugat I (dahulu Penggugat) adalah a. Putusan No: 493/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 18 Mei 2009 amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: - Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II; DALAM POKOK PERKARA: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM REKONPENSI: - Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: - Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp 191.000; (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
b. Putusan No: 493/Pdt.G/2008/PN. Mdn tanggal 18 Mei 2009 amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat Pembanding tersebut;
-6-
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 2009 No: 493/Pdt. G/2008/PN. Mdn;
-
Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah);
21. Bahwa kemudian, Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari ibu Penggugat (Aisjah) mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah seluas + 367 m2 tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan pemberian hak atas tanah dari negara melalui Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai lembaga yang berwenang untuk itu; 22. Bahwa ketika mengajukan permohonan pendaftaran tanah tersebut, keberadaan Surat Keterangan No: 05/SKT/KM/2001 tanggal 24 Juli 2001 yang berdasar kepada Surat Pernyataan bertanggal 20 Juli 2001 yang penuh dengan rekayasa, telah dibatalkan oleh Tergugat III sebagaimana terbukti Tergugat III yang pada waktu itu dijabat oleh H. Syahmadan R, S.E. bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pengiasaan Fisik dari Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat dalam kapasitas sebagai yang mengetahui; 23. Bahwa
dengan
adanya
Surat
Pernyataan
Penguasaan
Fisik
terscbut,
permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tinggal selangkah lagi menuju ke penerbitan Sertifikat Hak Milik yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
No:1535/HM/BPN.12.71
.2009
tanggal
22-7-2009
yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan namun karena Penggugat bersama saudara kandung Penggugat tidak sanggup membayar uang pemasukan kepada negara sebesar Rp 5.463.150.- (lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum; 24. Bahwa kemudian ketika Lurah Kelurahan Merdeka dijabat oleh Tergugat IV. Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat kembaIi mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik untuk kedua kali namun ada satu persyaratan dari Penggugat yang belum dipenuhi, yaitu: Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat beserta saksi-saksi batas tanah harus menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik namun Tergugat III juga harus menandatanganinya dalam kapasitasnya sebagai yang mengetahui; 25. Bahwa akan tetapi, betapa terkejutnya Penggugat ketika Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat beserta saksi-saksi batas tanah namun Tergugat III yang dijabat oleh Tergugat IV tidak bersedia menandatanganinya kecuali ada Penetapan Eksekusi
-7-
dari Pengadilan Negeri Medan karena telah pernah terjadi konflik hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berdasarkan Putusan No: 493/Pdt. G/2008/PN. Mdn tanggal 18 Mei 2009 jo Putusan No: 131/PDT/2010/PT. Mdn tanggal 23 Agustus 2010; 26. Bahwa sampai dengan pertengahan bulan Desember 2011, Penggugat telah berulang kali meminta kesediaan Tergugat III untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik di atas mengingat tanah dan rumah tersebut memang hak Pengugat dan saudara kandung Penggugat dengan alas hak yang jelas dan Turut Tergugat I telah tidak menempatinya namun Tergugat III mengatakan penandatanganan tersebut memang merupakan kewajiban Tergugat III dalam fungsi dan tugas sebagai pelayan masyarakat tetapi dengan syarat harus ada Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan; 27. Bahwa alasan Tergugat III tersebut merupakan alasan melawan hukum karena Putusan No: 493/Pdt. G/2008/PN. Mdn tanggal 18 Mei 2009 jo Putusan No: 131/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 23 Agustus 2010 tidak memerlukan eksekusi apapun baik eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ini berarti, Tergugat III menyuruh Penggugat bersama saudara kandung Penggugat untuk melakukan penyerahan kepada Turut Tergugat I baik penyerahan objek atau hasil penjualannya. Padahal, dalam kedua putusan tersebut tidak ada amar putusan yang memberikan penghukuman (condemnatoir) kepada Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat untuk melakukan penyerahan kepada Turut Tergugat 1; 28. Bahwa kekeliruan tersebut tidak semata-mata kesalahan Tergugat III sendiri melainkan juga kesalahan Tergugat I dan Tergugat II, karena; a. Tergugat III diangkat oleh Tergugat I atas usul Tergugat II; b. Tergugat III dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu melakukan koordinasi dengan Tergugat II sebagai instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya: 29. Bahwa kesalahan tersebut juga tidak semata-mata merupakan kesalahan dari Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III melainkan termasuk kesalahan Tergugat IV sebagai pribadi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lurah namun Tergugat IV tidak memahami aspek hukum sehingga tidak dapat memberikan respon yang baik terhadap peristiwa yang terjadi; 30. Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut mengakibatkan kerugian yang besar kepada Penggugat berupa hilangnya peluang Penggugat atau setidak-tidaknya tertundanya hak Penggugat untuk mendapatakan pemberian hak atas tanah dari negara yang tidak dapat diukur dengan angka namun demi kepastian dan agar
-8-
gugatan ini tidak hampa maka wajar ditetapkan kerugian Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000.000.- (satu triliun rupiah); 31. Bahwa perbuatan Tergugat III yang menolak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari Penggugat sebagai yang mengetahui dengan alasan tidak ada Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan merupakan perbuatan melawan hukum; 32. Bahwa sangat adil jika Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah); 33. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV patuh dalam melaksanakan hukuman pokok maka wajar jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dijatuhkan hukuman tambahan berupa membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap kali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam menjalankan putusan ini; 34. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat bersifat authentik sehingga patut putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi: 35. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, dimohonkan kehadapan Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung
renteng
membayar
kerugian
moril
Penggugat
sebesar
Rp
1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah); 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap kali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam menjalankan putusan ini; 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugal II, Tergugat III dan Tergugat IV sccara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
-9-
Menimbang,
bahwa
selanjutnya
pemeriksaan
perkara
dimulai
dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana kemudian Penggugat menyatakan ada melakukan perbaikan gugatan sesuai dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2012 yakni dalam halaman 6 point nomor 20 huruf b disebutkan sebagai berikut; b. Putusan No. 493/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 18 Mei 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -
Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 2009 No. 493/Pdt.G/2008/PN.Mdn;
-
Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
Bahwa
terhadap
kesalahan
pengetikan
dalam
penyebutan
putusan
No.493/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 18 Mei 2009, dimana seharusnya adalah putusan No.131/Pdt.G/2010/PT.Mdn tanggal 23 Agustus 2010;
Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat
I,II,III
mengajukan Jawaban Tertanggal 14 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut; A. Dalam Eksepsi 1. Tentang gugatan Penggugat salah alamat dan tidak konsisten (inkonsistensi) -
Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo telah menarik pihak Walikota Medan, Camat Medan Baru, dan Lurah Kelurahan Merdeka selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Namun dalam tuntutan (petitum) gugatan a quo justru hanya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat I, II, dan III membayar kerugian Penggugat.
-
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II tersebut adalah salah alamat dan/atau keliru sehingga harus ditolak karena dalam perkara a quo jelas-jelas dan secara tegas dikemukakan Tergugat I dan II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat. Dalam hal ini yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum adalah hanya Tergugat III, sehingga seharusnya Penggugat cukup menggugat Tergugat III.
- 10 -
-
Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan II yang tidak ada merugikan Penggugat tidak relevan dan tidak ada urgensinya untuk dilibatkan dan/atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahkan gugatan Penggugat justru terkesan tidak konsisten dan penuh keragu-raguan dalam mengelompokan dan menentukan siapa-siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan pantas dijadikan Tergugat.
-
Bahwa selain itu ketidak-konsistennya (inkonsistensi) gugatan Penggugat sangat jelas dan terang dalam posita dan petitum gugatan, yakni Penggugat menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi yang dituntut untuk mengganti kerugian Penggugat justru adalah Tergugat I, II, dan III. Padahal seharusnya secara hukum adalah Tergugat III saja yang jelas-jelas didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum.
-
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat dan tidak konsisten sehingga secara hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I, II, dan III kemukakan
tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). 2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libels). -
Bahwa tentang ketidakjelasan/kekaburan gugatan penggugat dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Ketidakjelasan tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Tergugat I dan II. Dalam perkara a quo, Penggugat menarik pihak Walikota Medan, Camat Medan Baru, dan Lurah Kelurahan Merdeka selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Namun tidak jelas dan kabur tentang perbuatan meIawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I dan II tersebut yang merugikan Penggugat. Begitu juga tidak jelas tentang relevansi dan urgensinya Tergugat I dan II dijadikan sebagai pihak daIam perkara a quo. Serta perselisihan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II 2. Ketidakjelasan tentang ganti kerugian Penggugat. Dalam perkara a quo, Penggugat telah menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap Tergugat I, II, III dan IV sebesar Rp.
- 11 -
1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan tetapi Penggugat tidak ada menjelaskan secara cermat dan rinci daIam gugatannya tentang dasar kerugian diperoIehnya nilai sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut. Bahwa seandainya pun benar (quadnon) nilai kerugian sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut diperoleh dari perhitungan tertundanya pemberian hak atas tanah oleh negara (Ic. Posita angka 30) maka sangat dipastikan dapat diperhitungkan besarnya jumlah kerugiannya baik diperoleh berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) daerah setempat ataupun dari harga pasar setempat.
Bukan
secara
ngawur
dan
asal-asalan
menyebut
Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triIIun rupiah) sehingga terkesan Penggugat asal bunyi (asbun) saja. Bahwa dengan tidak dijelaskan secara jelas dan rinci haI-hal tersebut diatas maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sangat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima. B. Dalam Pokok Perkara - Bahwa hal-hal yang teIah Tergugat I, II, dan III kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi. - Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat seIuruhnya terkecuali sepanjang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban Tergugat a quo. - Bahwa penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya mendalilkan menguasai sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah diatasnya. Namun terhadap satu unit bangunan dikuasai oleh Turut Tergugat I, bahkan Turut Tergugat I telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud
dalam
putusan
Nomor
493/Pdt.G/2008/PN.Mdn
Jo.
Nomor
131/PDT/2010/PT.Mdn yang pada dasarnya menyatakan gugatan Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima.(vide. Posita halaman 1, 2, 3, 4, dan 6). Selain
itu
Penggugat
juga
mendalilkan
Tergugat
III
tidak
bersedia
menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah yang Penggugat kuasai tersebut, sehingga tindakan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum.
- 12 -
- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena tidak benar Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. - Bahwa dari dalil gugatan penggugat tersebut menunjukkan secara jelas dan tegas tentang antara Penggugat dan Turut Tergugat I masih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah objek perkara. Dalam hal ini masih belum terdapat penyelesaian hukum yang jelas siapa pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut. Meskipun telah terdapat putusan pengadilan Nomor 493/Pdt.G/2008/PN.Mdn Jo. Nomor 131/PDT/2010/PT.Mdn tersebut, namun putusan tersebut belum ada memberikan status hukum yang jelas dan tegas mengenai kepemilikan tanah objek perkara, apakah miIIk Penggugat I ataukah milik Turut Tergugat I. - Bahwa selain itu, Penggugat dan/atau Turut Tergugat I juga tidak ada menunjukkan kepada Tergugat III tentang hasil penyelesaian berkaitan perselisihan tanah objek perkara sebagai milik Penggugat, sehingga tanah terperkara masih dalam perselisihan/sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I. - Bahwa oleh karenanya sikap Tergugat III yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah objek perkara terhadap salah satu pihak yang bersengketa tersebut, bukanlah merupakan perbuatan melawan
hukum
(onrechtmatige
daad).
Justru
jika
Tergugat
III
menandatangani surat pernyataan dimaksud untuk kepentingan salah satu pihak tertentu saja maka akan semakin memperkeruh dan memperumit permasalahan hukum hak kepemilkan tanah objek perkara. - Bahwa oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tersebut haruslah ditolak karena justru Tergugat III selaku pejabat pemerintahan telah bertindak cermat dan hati-hati sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dijadikan pegangan dalam bertindak. - Bahwa Iebih lanjut jika diperhatikan secara seksama pada petitum gugatan Penggugat, maka tidak ada tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek perkara. Hal ini menunjukkan tanah objek perkara masih diragukan sebagai milik Penggugat. - Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi moril yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) haruslah ditolak karena tidak jelas dan tidak akurat kerugian moril apa yang dimaksudkan Penggugat tersebut serta apa rujukan terhadap adanya kerugian tersebut. Jika sebab kerugian Penggugat berupa tertundanya hak Penggugat
- 13 -
untuk mendapatkan pemberian hak atas tanah negara tersebut maka tertundanya hal tersebut adalah merupakan kesalahan penggugat sendiri bukan kesalahan Tergugat III. - Bahwa dalam hal ini tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian adalah mengada-ada saja serta tidak masuk akal dan justru Penggugat hanya mencari
jalan
pintas
untuk
mengejar
keuntungan
semata
dengan
memanfaatkan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut. Bahwa demikian juga dengan tuntutan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari tersebut, hanyalah isapan jempol belaka karena tidak jelas dan kabur apakah akibat kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut ataukah kerugian atas kepemilikan tanah objek perkara. - Bahwa oleh karenanya dengan ketidakjelasan tuntutan-tuntutan dalam gugatan Penggugat a quo, maka Penggugat terkesan sangat "ngawur" dalam mengajukan tuntutan dan atau gugatan hukum a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk
menolak
gugatan
Penggugat
seluruhnya
atau
setidak-
tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut; A. Dalam Eksepsi 1. Tentang gugatan Penggugat salah alamat dan tidak konsisten (inkonsistensi) - Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo telah menarik pihak Sysca U.A. Hasibuan, S.STP selaku Tergugat IV. Namun dalam tuntutan (petitum) gugatan a quo justru hanya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat IV membayar kerugian Penggugat. - Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tersebut adalah salah alamat dan/atau keliru sehingga harus ditolak karena dalam perkara a quo jelas-jelas dan secara tegas dikemukakan Tergugat
IV
tidak
ada
melakukan
perbuatan
melawan
hukum
(onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat. Dalam haI ini yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum adalah hanya Tergugat III, sehingga seharusnya Penggugat cukup menggugat Tergugat III.
- 14 -
- Bahwa oleh karenanya Tergugat IV yang tidak ada merugikan Penggugat tidak relevan dan tidak ada urgensinya untuk dilibatkan dan atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahkan gugatan Penggugat justru terkesan tidak konsisten dan penuh keragu-raguan dalam mengelompokan dan menentukan siapa- siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan pantas dijadikan Tergugat. - Bahwa selain itu ketidak-konsistennya (inkonsistensi) gugatan Penggugat sangat jeIas dan terang dalam posita dan petitum gugatan, yakni Penggugat menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi yang dituntut untuk mengganti kerugian Penggugat justru adalah Tergugat IV. Padahal seharusnya secara hukum adalah Tergugat III saja yang jelas-jelas didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum. - Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat dan tidak konsisten sehingga secara hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libels). - Bahwa tentang ketidakjelasan/kekaburan gugatan penggugat dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Ketidakjelasan tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Tergugat IV.
Dalam perkara a quo, Penggugat menarik pihak Sysca U.A. Hasibuan, S.STP selaku Tergugat IV. Namun tidak jelas dan kabur tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat IV tersebut yang merugikan Penggugat. Begitu juga tidak jelas tentang relevansi dan urgensinya Tergugat IV dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Serta perselisihan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat IV.
2. Ketidakjelasan tentang ganti kerugian Penggugat.
- 15 -
Dalam perkara a quo, Penggugat telah menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap Tergugat I, II, III dan IV sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan tetapi Penggugat tidak ada menjelaskan secara cermat dan rinci dalam gugatannya tentang
dasar
kerugian
diperolehnya
nilai
sebesar
Rp.
1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)tersebut. Bahwa seandainya pun benar (quadnon) nilai kerugian sebesar Rp.1.000.000.000.000,00
tersebut
diperoleh
dari
perhitungan
tertundanya pemberian hak atas tanah oleh negara (ic. Posita angka 30) maka sangat dipastikan dapat diperhitungkan besarnya jumlah kerugiannya baik diperoleh berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) daerah setempat atau pun dari harga pasar setempat. Bukan secara ngawur dan asal-asalan menyebut Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terkesan Penggugat asal bunyi (asbun) saja.
Bahwa dengan tidak dijelaskan secara jelas dan rinci hal-hal tersebut diatas maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sangat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.
B. Dalam Pokok Perkara -
Bahwa hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi.
-
Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-daIiI gugatan penggugat seluruhnya terkecuali sepanjang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban Tergugat a quo.
-
Bahwa penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya mendalilkan menguasai sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah diatasnya. Namun terhadap satu unit bangunan dikuasai oIeh Turut Tergugat I, bahkan Turut
Tergugat
I
telah
mengajukan
gugatan
terhadap
Penggugat
sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 493/Pdt.G/2008/PN.Mdn Jo. Nomor 131/PDT/2010IPT.Mdn yang pada dasarnya menyatakan gugatan Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima.(vide. Posita halaman 1, 2, 3, 4, dan 6). -
Bahwa dari dalil gugatan penggugat tersebut menunjukkan secara jelas dan tegas tentang antara Penggugat dan Turut Tergugat I masih terdapat
- 16 -
sengketa kepemilikan atas tanah objek perkara. Dalam hal ini masih belum terdapat penyelesaian hukum yang jelas siapa pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut. Meskipun teIah terdapat putusan pengadilan Nomor 493/Pdt.GI2008lPN.Mdn Jo. Nomor 131/PDT/2010/PT.Mdn tersebut, namun putusan tersebut belum ada memberikan status hukum yang jelas dan tegas mengenai kepemilikan tanah objek perkara, apakah milik Penggugat ataukah milik Turut Tergugat I. -
Bahwa Iebih Ianjut jika diperhatikan secara seksama pada petitum gugatan Penggugat, maka tidak ada tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek perkara. Hal ini menunjukkan tanah objek perkara masih diragukan sebagai milik Penggugat.
-
Bahwa dalam hal ini tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian adalah mengada-ada saja serta tidak masuk akal dan justru Penggugat hanya mencari
jalan
pintas
untuk
mengejar
keuntungan
semata
dengan
memanfaatkan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut. -
Bahwa demikian juga dengan tuntutan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari tersebut, hanyalah isapan jempol belaka karena tidak jelas dan kabur apakah akibat keruguan moriI sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut ataukah kerugian atas kepemilikan tanah objek perkara.
-
Bahwa oleh karenanya dengan ketidakjelasan tuntutan-tuntutan dalam gugatan Penggugat a quo, maka Penggugat terkesan sangat “ngawur” dalam mengajukan tuntutan dan atau gugatan hukum a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.
Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk
menolak
gugatan
Penggugat
seluruhnya
atau
setidak-
tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut; I.
DALAM KONPENSI A. TENTANG EKSEPSI Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak (PIurium Litis Consortium)
- 17 -
Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan teliti didalam dalil gugatan Penggugat terdapat kurang para pihak (Plurium Litis Consortium), hal tersebut dikarenakan Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwasannya Penggugat merupakan salah satu anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama MUSTAFA (Ayah dari Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1997 dan AISJAH (ibu dari Penggugat) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2007, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengikutsertakan para ahli waris Iainnya sebagai Para Penggugat; Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan para ahli waris lainnya sebagai Para Penggugat dalam perkara ini, maka Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memutuskan, MenoIak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi diatas dianggap telah dimasukkan kedalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi Iagi; 2. Bahwa secara tegas Turut Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat I, baik dalil-dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini; 3. Bahwa benar Penggugat merupakan saiah satu anak kandung dari pasangan suami istri bernama Alm. MUSTAFA (Ayah dari Penggugat) yang telah meninggai dunia pada tanggal 07 Oktober 1997 dan Almh. AISJAH (lbu dari Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggai 25 Oktober 2007; 4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 2 halaman 2 yang mengatakan bahwasannya semasa hidupnya AISJAH (Ibu dari Penggugat) ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah semi permanen di Jalan Sei Silau No. 21 Lingkungan XI, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan secara cuma-cuma dari RIVAI BAHASJAN (Adik Kandung dari Orang Tua Penggugat) adalah sama sekali tidak benar. Yang sebenarnya adalah tanah berikut 2 (dua)
- 18 -
bangunan rumah semi permanen yang berada di Jaian Sei Siiau No. 21 Lingkungan XI, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tersebut adalah milik dari Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I), dan seianjutnya Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) memberikan 1 (satu) unit rumah yang berada diatas tanah tersebut untuk kemudian ditempati oleh AISJAH (lbu dari Penggugat) beserta anak-anaknya termasuk Penggugat secara cumacuma; 5. Bahwa sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Pasar XI Medan Baru, sekarang dikenal dengan nama Jalan Sei Silau N0. 21 Lingkungan XI, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas 1.367 m 2 dengan batas-batas: - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Silau + 12,40 meter. - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah N. Pelawi + 12,40 meter. - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Harahap + 29,60 meter. - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Leli Fazri + 29,60 meter. adalah merupakan sebagian dari tanah seluas 2000 M2 yang telah digantirugikan Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) dari AHMAD BOGEL sesuai dengan Surat Penyerahan tertanggal 27 Juni 1954; 6. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) ada memberikan kuasa penyerahan hak milik bangunan rumah kepada RIVAI BAHASJAN (Adik Kandung dari Orang Tua Penggugat). Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah Turut Tergugat I) memberikan kuasa hanya untuk menempati bangunan rumah tersebut kepada AISJAH (ibu dari Penggugat); 7. Bahwa tidak benar Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) ada melakukan pembagian tanah seluas + 750 M2 kepada RlVAl BAHASJAN(Adik Kandung dari Orang Tua Penggugat) sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 halaman 3; 8. Bahwa benar pada tahun 1966 AISJAH (lbu dari Penggugat) telah merenovasi bangunan rumah milik Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) yang ditempati oleh AISJAH (lbu dari
- 19 -
Penggugat) tanpa seijin dari pemilik rumah yang tidak lain adalah Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I); 9. Bahwa benar semasa hidupnya Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) telah membuat Surat Pernyataan Pemilikan Hak tertanggal 20 Juli 2001 yang diperbuat Kepala Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru pada tanggai 24 Juli 2001 yang diketahui oleh Camat Medan Baru telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 05/SKT/KM/2001 yang menerangkan bahwa Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) ada meguasai sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 21 Lingkungan XI, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas + 367 m2 dengan batas-batas: -
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Silau + 12,40 meter.
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah N. Pelawi + 12,40 meter.
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Harahap + 29,60 meter.
-
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Leli Fazri + 29,60 meter.
10. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah berikut 2 (dua) unit bangunan rumah di Jalan Sei Silau No. 21 Medan sebagai harta peninggaian dari AISJAH (lbu dari Penggugat) yang diserahkan secara cuma-cuma oleh RIVAI BAHASJAN (Adik Kandung dari Orang Tua Penggugat), sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan yang diperbuat di Medan tertanggal 16 tertanggal November 1959 yang ditandatangani oleh bahwa Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) dan RIVAI BAHASJAN (Adik Kandung dari Orang Tua Penggugat) yang diketahui serta disaksikan oleh Penghulu Pasar XI Medan Baru yang bernama SJAMSUDDIN, dengan ukuran dan batas sebagai berikut: -
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Silau + 12,40 meter.
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah N. Pelawi + 12,40 meter.
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Harahap + 29,60 meter.
-
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Leli Fazri + 29,60 meter.
11. Bahwa dalam gugatan Penggugat terlihat jeias bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan terlihat dengan jelas sengaja ”merekayasa" yang bertujuan agar Penggugat tetap dapat menguasai tanah beserta bangunan milik Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I) tersebut; 12. Bahwa karena gugatan dari Penggugat tidak mempunyai dasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta pihak Turut
- 20 -
Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan di tolak; 13. Bahwa tentang tuntutan moril yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) jelas tidak mempunyai dasar dan tidak dapat diterima nalar yang sehat serta dilakukan dengan itikad tidak baik, oleh karena harus ditolak; 14. Bahwa tentang posita dan petitum gugatan Penggugat agar perkara ini diputus dengan serta merta atau putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraud) jelas harus ditolak, dikarenakan gugatan Penggugat selain tidak berdasar juga belum memenuhi ketentuan hukum untuk diputus dengan serta-merta. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan: "MenoIak gugutan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima , serta menghukum Penggugut untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ”
II.
DALAM REKONPENSI 1. Bahwa Turut Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi (untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat I dk/Penggugat dr) dengan ini juga mengajukan
gugatan
Konpensi/Tergugat
Dalam
Rekonpensi
kepada
Rekonpensi
Penggugat
(selanjutnya
disebut
Dalam sebagai
Penggugat dk/Tergugat dr) dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dibawah ini; 2. Bahwa
segaia
sesuatu
yang
telah
dikemukakan
Turut
Tergugat
I
dk/Penggugat dr diatas dalam Konpensi, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi dan telah dianggap dimasukkan pada bagian Rekonpensi; 3. Bahwa Turut Tergugat I dk/Penggugat dr adalah anak kandung dari Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr) dan sekaligus pemilik sebidang tanah berikut 2 (dua) unit bangunan rumah yang ada diatasnya seluas 367 m 2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Merdeka, yang saat ini dikenal dengan Jalan Sei Silau No. 21, yang merupakan harta peninggalan dari Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I
- 21 -
dk/Penggugat dr) yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 09 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Sei Silau + 12,40 meter; - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah N. Pelawi + 12,40 meter; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Harahap + 29,60 meter; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Leli Fazri + 29,60 meter; 4. Bahwa sebidang tanah berikut 2 (dua) unit bangunan rumah seluas 367 m 2 yang terletak di Jalan Sei Silau No. 21 tersebut adalah merupakan sebagaian dari tanah seluas 2000 m2 yang telah digantirugikan Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr) dari AMAT BUGEL sesuai dengan Surat Penyerahan tertanggal 27 Juni 1954; 5. Bahwa adapun alas hak atas tanah yang seluas 367 m 2 tersebut adalah Surat Keterangan No. 05/SKT/KM/2001 yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Merdeka, pada tanggal 24 Juli 2001 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Baru; 6. Bahwa sekitar tahun 1966, Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr) telah mendirikan 2 (dua) pintu bangunan rumah semi permanen di atas tanah tersebut masing-masing berukuran dengan lebar 4 m serta panjang 12 m, dan selanjutnya sekitar tahun 1967 Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah Turut Tergugat I dk/Penggugat dr) telah mengizinkan Almh. AISJAH (lbu dari Penggugat dk/Tergugat dr) beserta dengan anak-anaknya yaitu AGUS SALIM (Penggugat dk/Tergugat dr) untuk menempati 1 (satu) pintu bangunan rumah bahagian Sebelah Timur, sedangkan bahagian Sebelah Barat ditempati oleh Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr) beserta keluarganya; 7. Bahwa selanjutnya setelah Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr) meninggal dunia maka bangunan rumah Sebelah Barat yang dahulu ditempati oleh Turut Tergugat I dk/Penggugat dr telah ditempati dan dikuasai oleh Almh. AISJAH (Ibu dari Penggugat dk/Tergugat dr) dan juga Penggugat dk/Tergugat dr; 8. Bahwa selama Almh. AISIAH (Ibu dari Penggugat dk/Tergugat dr) dan juga Penggugat dk/Tergugat dr menempati rumah (aquo) telah pernah merubah bentuk bangunan rumah milik Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr), hal ini juga telah berulang kali ditegur oleh Alm. MUHAMMAD SALEH Bin. SAMAD (Ayah dari Turut Tergugat I
- 22 -
dk/Penggugat dr) semasa hidupnya agar rumah tersebut tidak dirubah bentuknya oleh Almh. AISIAH (Ibu dari Penggugat dk/Tergugat dr) namun hal tersebut tidak juga diindahkan; 9. Bahwa setelah Almh. AISJAH (lbu dari Penggugat dk/Tergugat dr) meninggal, selanjutnya Penggugat dk/Tergugat dr hingga saat ini tetap menguasai bangunan rumah tersebut berikut tanahnya walaupun telah berulang kali ditegur oleh Turut Tergugat I dk/Penggugat dr yang meminta rumah tersebut untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Turut Tergugat I dk/Penggugat dr dalam keadaan baik dan kosong; 10. Bahwa sebagai itikad baik Turut Tergugat I dk/Penggugat dr juga telah berupaya untuk meminta bantuan kepada pihak Kelurahan Merdeka dan pihak Kecamatan Medan
Baru
untuk memusyawarahkannya
dengan
Penggugat dk/Tergugat dr namun dalam musyawarah tersebut Penggugat dk/Tergugat dr tetap tidak bersedia untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan rumah berikut tanahnya sebagaimana dimaksud kepada Turut Tergugat I dk/Penggugat dr yang secara hukum adalah milik dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr; 11. Bahwa perbuatan dan tindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang telah menguasai tanpa hak bangunan rumah milik Turut Tergugat I dk/Penggugat dr
berikut
tanahnya
adalah
merupakan
perbuatan
melawan
hukum
(onrechtmatige daad) yang secara nyata sangat merugikan Turut Tergugat I dk/Penggugat dr sehingga sangat beralasan hukum Turut Tergugat I dk/Penggugat dr untuk mengajukan gugatan Rekonpensi ini agar Penggugat dk/Tergugat dr atau orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah berikut bangunan rumah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Turut Tergugat I dk/Penggugat dr; 12. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat dk/Tergugat dr tidak mengalihkan bangunan rumah miIik Turut Tergugat I dk/Penggugat dr berikut tanahnya seluruhnya seluas 367 m2 tersebut kepada pihak Iain, maka Turut Tergugat I dk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) terhadap objek perkara dalam perkara ini; 13. Bahwa untuk menjamin bahwa putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Penggugat dk/Tergugat dr maka untuk itu Turut Tergugat I dk/Penggugat dr mohon agar Penggugat dk/Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari apabila Penggugat dk/Tergugat dr lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap nantinya;
- 23 -
14. Bahwa akibat perbuatan meIawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr yang telah menguasai tanah dan rumah milik dari Turut Tergugat I dk/Penggugat dr tersebut maka Turut Tergugat I dk/Penggugat dr secara nyata telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Karena Turut Tergugat I dk/Penggugat dr tidak dapat menempati/menyewakan rumah tersebut kepada pihak Iain. Maka oleh karena itu Penggugat dk/Tergugat dr wajar dan patut dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Turut Tergugat I dk/Penggugat dr atau sejumlah uang yang dianggap wajar dan pantas menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini; 15. Bahwa oleh karena gugatan Turut Tergugat I dk/Penggugat dr diajukan berdasarkan bukti-bukti authentik maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi nantinya (uit voorbaar bij voorraad).
Bahwa berdasarkan daIil dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Turut Tergugat I dk/Penggugat dr memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan Turut Tergugat I dk/Penggugat dr untuk seluruhnya; 2) Menyatakan
sah
dan
berkekuatan
hukum
Surat
Keterangan
Nomor:
05/SKT/KM/2001 tertanggal 24 Juli 2001; 3) Menyatakan sebidang tanah berikut 2 (dua) unit bangunan rumah diatasnya seluas 367 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Merdeka, yang saat ini dikenal dengan Jalan Sei Silau No. 21, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: -
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Silau + 12,40 meter;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah N. Pelawi + 12,40 meter;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Harahap + 29,60 meter;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Leli Fazri + 29,60 meter;
Adalah Sah milik Turut Tergugat I dk/Penggugat dr; 4) Menyatakan perbuatan penggugat dk/tergugat dr adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 5) Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (revindicutoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
- 24 -
6) Menghukum pengugat dk/tergugat dr atau orang Iain yang mendapat tanah dari padanya unntuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada turut tergugat I dk/tergugat dr; 7) Menghukum pengugat dk/tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada turut tergugat I dk/pengugat dr sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) perhari apabila pengugat dk/tergugat dr lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; 8) Menghukum pengugat dk/tergugat dr untuk membayar kerugian secara materil kepada turut tergugat I dk/pengugat dr sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atau sejumlah uang yang dianggap wajar dan pantas menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini; 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding, dan kasasi (uit voorbar bij voorraad) nantinya; 10) Menghukum penggugat dk/tergugat dr untuk membayar ongkkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini; ------- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 09 Oktober 202, Nomor : 110
/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : M E N G A D I L I: DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV serta Turut Tergugat I tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; DALAM REKONPENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi I. Membaca relas pemberitahuan isi putusan : -
kepada Tergugat –I , Tergugat – II, Tergugat III dan Tergugat - IV, disampaikan melalui kuasa hukumnya Iskandar Sm.Hk tanggal 08 April 2013 ; --------------------
- 25 -
-
Kepada turut Tergugat – I , tanggal 15 Juli 2013 ;
-
Kepada Turut Tergugat – II tanggal 15 Juli 2013 ;
II . Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh :ILHAM PURBA,SH Nip. 19600206.198310.1.002 Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 63 / 2013 yang menerangkan bahwa Kuasa hukum Tergugat – I , II ,III : ISKANDAR , Sm.Hk telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Medan bertanggal 09 Oktober 2012 No. 110/Pdt.G/ 2012/PN.Mdn tanggal 22April 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada :
III.
-
Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 15 Agustus 2013 ; -----------
-
Tergugat – IV / Turut Terbanding - I , tanggal 14 Agustus 2014 ---------------
-
Turut Tergugat – I / Turut Terbanding - II , tanggal 15 Juli 2013 ;--------------
-
Turut Tergugat – II / Turut Terbanding- III tanggal 15 Juli 2013 ; --------------
Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat ,I-II-III Tanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2013 ,memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada : -
Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 15 Agustus 2013 ;
-
Tergugat – IV / Turut Terbanding - I , tanggal 14 Agustus 2014;
-
Turut Tergugat – I / Turut Terbanding - II , tanggal 15 Juli 2013 ;--------------
-
Turut Tergugat – II / Turut Terbanding- III tanggal 15 Juli 2013 ; --------------
III. Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada : 1. kepada Tergugat –I , Tergugat – II, Tergugat III dan Tergugat - IV, disampaikan melalui kuasa hukumnya Iskandar Sm.Hk tanggal 14 agustus 2013 2. Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding , tanggal 15 Agustus 2013 ; ---------------3.Tergugat – IV / Turut Terbanding - I , tanggal 14 Agustus 2013; 4. Turut Tergugat – I / Turut Terbanding - II , tanggal 15 Juli 2013-----------------------5. Turut Tergugat – II / Turut Terbanding- III tanggal 15 Juli 2013 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -------Menimbang, bahwa permohonan banding dari semula Tergugat- I-II-III / sekarang Para Pembanding
yang diajukan oleh kuasanya ISKANDAR,SmHK.,sesuai Akta
Banding tanggal 22 April 2013 No. 63 / 2013 , ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan oleh
undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan
- 26 -
Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2012 No. 110/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan surat – surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar , oleh karena itu dapat disetujui dan dipertahankan ;-------------------------------- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan – alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya , oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding , oleh karena itu harus dikuatkan ; -------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat - I tetap dipihak yang kalah , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya , yang jumlahnya disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----Memperhatikan ketentuan
peraturan perundangan-perundangan yang berlaku
khususnya ketentuan-ketentuan dalam Rbg. dan Perundang – undang yang bersangkutan ;-------------------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI:
-
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat -I -II - III ; -
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 09 Oktober 2012 No.
110/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------
Menghukum Pembanding semula Tergugat -I -II - III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari : RABU tanggal 18 PEBRUARI 2015, oleh Kami. SAUT . H . PASARIBU ,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG , SH dan ABDUL FATTAH , SH. MH. masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal O6 NOPEMBER 2014 No. 333/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS TANGGAL 19 MARET 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : M. SIMARMATA, SH. sebagai
- 27 -
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.---------------------------------------Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
--Ttd—ttd -
ttd
- TTD -
- TTD -
SAMA RAJA MARPAUNG , SH
SAUT . H . PASARIBU, SH
- TTD -
ABDUL FATTAH , SH.M.H. PANITERA PENGGANTI :
- TTD M . SIMARMATA, SH. Biaya-Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
