PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

PUTUSAN

NOMOR 259/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PTPN Pusat di Bandung cq. PTPN VIII Kebun Bungur Sukabumi beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Ratu Kp. Cibungur RT.03/015 Desa

Ubrug

Kecamatan

Warungkiara

Kabupaten

Sukabumi

Provinsi. Jawa Barat, dalam hal ini telah menunjuk Herman

Wijaya, S.H., FE.Abraham,S.H.,Mkn., Revi Putu Sukanda, S.H., Gilang Jalu Praga, S.H. dan Arnold H Situmorang, S.H., Mkn. selaku

Kuasa

Hukum

berdasarkan

Surat

Kuasa

Nomor

SKK/III.2/364/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan tersebut tanggal 14 Juni 2016 Nomor 70/SK/VI/2016/ PN.Cbd, untuk selanjutnya disebut sebagai ; PEMBANDING SEMULA TERGUGAT; L A W A N

NY. SAWI JOHANAH; ADANG YUSUF DENDAWILAGA,B.A.; TASWIN; INDRA SUHENDRA;

RAMON

HIDAYAT;

AAN;

MUSTOPA;

REMON

TIRTAPRAJA; dan ASEP DADANG RUSMANA, dalam hal ini telah menunjuk alamat tinggal secara bersama-sama di Kp. Sorog RT.001/RW.003 Kabupaten

Desa

Sukabumi,

Bojongkerta untuk

Kecamatan

selanjutnya

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT; 1. MENTERI

NEGARA

D A N

AGRARIA/KEPALA

BADAN

Warungkiara

disebut

PERTANAHAN

sebagai;

NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT di Bandung cq.

KEPALA

KABUPATEN

KANTOR

SUKABUMI

BADAN

PERTANAHAN

beralamat

di

Jalan

NASIONAL

Suryakencana

Nomor 2 Sukabumi 43111, untuk selanjutnya disebut sebagai; TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I ; Halaman

1 dari 38 Putusan Nomor 259/Pdt/2016/PT.Bdg.

2. MENTERI DALAM NEGERI R.I. cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT CQ. BUPATI SUKABUMI di Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai;

TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II; Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa melalui surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri

Cibadak tanggal 13 Maret 2015 yang selanjutnya telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2015/PN.Cbd telah menggugat pihak-pihak tersebut di atas dengan mendalilkan hal-hal berikut : Tentang Hak Penggugat atas Tanah

1. Bahwa Penggugat adalah para ahli waris dari alm. Natadipura M.S. alias Tirta sebagai

ternyata

Putusan

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Cibadak

Nomor

40/Pen.Pdt.P/1986/PN.Cbd tanggal 10 Desember 1986 (bukti P-1) dan Surat

Keterangan Waris tanggal 27 Maret 1966 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 09/SKA/1996/PN.Cbd (bukti P-2), serta Surat Keterangan Kepala Desa Ubrug Nomor 141.1/2006/1/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Kepengurusan Kepemilikan Tanah/Lahan a.n. Natadipura M.S. alias Tirta yang

dilakukan oleh Endang bin Natadipura, salah satu ahli waris alm. Natadipura M.S.

alias Tirta (bukti P-3), disampng Surat Pernyataan dari sdr. Didi tanggal 30 Agustus 1993 yang menyatakan pada intinya “....Natadipura atau Tirta memiliki 3 (tiga) isteri,

isteri pertama Haromi alias Rukmini mempunyai 2 (dua) anak, isteri kedua Icih mempunyai 1 (satu) anak, isteri ketiga Iyah Suryah mempunyai 3 (tiga) anak...” (bukti P-5) dan atau Surat Keterangan Freddy tanggal 30 Oktober 1978 terkait harta

peninggalan alm.Natadipura (bukti P-6) dan Surat Kesaksian sdr. R.M.Harlan tanggal 25 Oktober 1988 (bukti P-8);

2. Bahwa alm.Natadipura M.S. alias Tirta (incasu orang tua/kakek Penggugat)

meninggal dunia pada tahun 1946 sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Sukaraja

tanggal 8 Nopember 1986 (bukti P-9), selain meninggalkan Penggugat selaku para

ahli waris anak/cucu juga meninggalkan harta warisan yang berupa beberapa bidang tanah adat dan Vorponding sesuai surat tanda bukti kepemilikan sebagai

ternyata dalam Letter C.16, C.84 dan C.89 menyatu dengan Vorponding 1745 Halaman


klasiran tahun 1933 No.Surat Ukur 45 serta Peta Lokasi tanah milik bulan Oktober 1973 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta dengan luas keseluruhan ± 630 Ha (enam

ratus tiga puluh hektar) terletak di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Jawa Barat (bukti P-10), dengnan perincian sebagai berikut: I.

C.89 dengan luas 477 Ha menyatu dengan Verponding 1745 dengan luas 79 Ha 4004 M2 batas-batas yaitu: -

Sebelah Barat

berbatasan dengan Sungai Cicareuh

-

Sebelah Selatan

Sebelah Timur

berbatasan dengan irigasi

Sebelah Utara

berbatasan dengan Jalan Provinsi

-

Sebelah Barat


-

Sebelah Selatan

-

berbatasan dengan Vorponding 15 Cibungur

II. C.84 dengan luas 49 Ha 1885 M2, batas-batas yaitu -

Sebelah Timur

-

Sebelah Utara

-

Sebelah Barat

-

Sebelah Selatan

berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745

berbatasan dengan Perkebunan Halimun PT.Sugih

Mukti


III. C.16 dengan luas 25 Ha, batas-batas yaitu: -


Sebelah Timur


Sebelah Utara



3. Bahwa dengan meninggalnya orang tua/kakek Penggugat alm. Natadipura M.S. alias

Tirta

menjadi

pasti,

Penggugat

dengan

sendirinya

karena

hukum

memiliki/memperoleh hak milik atas dan terhadap harta warisan yang berupa obyek tanah sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas;

4. Bahwa sebagai ternyata Surat Tanda Bukti kepemilikan tanah milik adat Girik

letter C.16, C.84, C.89 menyatu dengan Vorponding 1745 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta (bukti P-11) dan Surat Keterangan Pajak tahun 1935 dan obyek tanah untuk

C.16 maupun C.84 dari Kantor IPEDA tanggal 6 Pebruari 1979 (bukti P-12) serta

Surat Ketetapan Pajak untuk C.89 tahun 1945 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta (bukti P-13);

5. Bahwa berdasarkan bukti pengembalian hak atas tanah dari Bapak A. Syarifudin sebagai kuasa pengganti dari Toean Van Wael, administratur di Cibungur tahun

1950 dan oleh Bapak A. Syarifudin yang digarap tahun 1952 yang sekarang menjadi PTPN VIII Kebun Cibungur Sukabumi dan dikembalikan sesuai surat tertanggal 7

Juli 1961 kepada ahli waris alm. Natadipura M.S. alias Tirta sebagai pemilik yang sah (bukti P-14);

Halaman


6. Bahwa patut dicatat, obyek tanah aquo telah/sudah dihaki dan dimiliki turun temurun sejak alm. Natadipura M.S. alias Tirta (incasu orang tua/kakek/buyut penggugat)

masih hidup, kemudian jatuh kepada para ahli waris alm. Natadipura M.S. alias Tirta

adalah bukti kepemilikan yang sudah ada jauh sebelum berlaku Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960, menjadi pasti berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No24/1997 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/DDA/1970 adalah bukti hak yang sah;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 s.d. 6 di atas, maka sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat adalah ahli waris yang paling berhak atas dan terhadap warisan alm. Natadipura M.S. alias Tirta yang berupa

beberapa bidang tanah tanah adat dan Vorponding sesuai surat tanda bukti

kepemilikan sebagai ternyata dalam letter C.16, C.84 dan C.89 menyatu dengan Vorponding 1745 klasiran tahun 1933 No.Surat Ukur 45 a.n. Natadipura M.S. alias

Tirta dengan luas keseluruhan ±630 Ha (enam ratus tiga puluh hektar) terletak di

Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: I.


Sebelah Barat

-

Sebelah Selatan


Sebelah Timur


Sebelah Utara


-

Sebelah Barat


-

Sebelah Selatan

-



Sebelah Timur

-

Sebelah Utara

-

Sebelah Barat

-

Sebelah Selatan



Mukti




Sebelah Timur


Sebelah Utara


Tentang Duduk Perkara


1. Bahwa sejak alm. Natadipura M.S. alias Tirta (incasu orang tua/kakek Penggugat)

meninggal dunia pada tahun 1946 sesuai surat keterangan Kepala Desa Sukaraja tanggal 8 Nopember 1986, tetapi obyek tanah tersebut tetap dalam pengawasan Halaman


Penggugat, bahkan sebelum tahun 1978 sampai hari ini para ahli waris Natadipura M.S. alias Tirta selalu berjuang jiwa dan raga untuk mendapatkan hak-hak yang

harus menjadi milik Penggugat, namun hak subyektif Penggugat terusik oleh penguasaan Tergugat dengan diterbitkan S.K. Pemberian Hak Guna Usaha

No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat oleh Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II;

2. Bahwa terkait dengan fakta pada butir 1 (satu) di atas, di samping sebagai warga negara yang baik dan menjunjung tinggi hukum, maka melalui alm. sdr. Endang bin

Natadipura M.S. alias Tirta mewakili para ahli waris/Penggugat menyurati Turut Tergugat, perihal penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh Tergugat

dan permohonan pembuatan sertifikat a.n. Endang bin Natadipura dkk ahli waris

Natadipura M.S. alias Tirta tertanggal 27 Januari 2014, maka dalam surat jawaban Turut Tergugat No.173/32.02.600/III/2004 tanggal 12 Maret 2014 merupakan

jawaban menyesatkan, memutarbalikan fakta dan atau sebagai pejabat negara

harus terbuka dan jujur serta pejabat negara tidak boleh merahasiakan dan memberikan keterangan yang tidak benar, hal tersebut sudah bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, di samping itu Kuasa Hukum Penggugat menyurati Tergugat untuk memberi penjelasan secara hukum terkait penguasaan tanah para ahli waris alm.

Natadipura M.S. alias Tirta selama puluhan tahun dengan Surat Nomor 15/LBH.PTSrt/II/2015 tanggal 4 Pebruari 2015, tetapi sampai hari ini tidak ada jawaban apapun dari Tergugat;

3. Bahwa dari kenyataan hukum pada butir 2 (dua) di atas dan tidak kooperatifnya pihak terkait dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II,

maka Penggugat memasang plang pada 10 titik di areal yang dikuasai Tergugat dan

mengirim surat pemblokiran terhadap S.K. Pemberian Hak Guna Usaha No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat untuk diblokir oleh

Turut Tergugat I, tertanggal 9 dan 11 Pebruari 2015 dengan alasan dan dasar hukum dari S.K. Pemberian Hak Guna Usaha No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat cacat hukum, karena bertentangan dengan hukum

positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemilik sah,

sehingga penerbitan S.K. Pemberian Hak Guna Usaha aquo harus diblokir serta tidak perlu diperpanjang;

4. Bahwa terkait fakta hukum pada butir 3 (tiga) di atas dan Penggugat sangat

menderita selama puluhan tahun memperjuangkan hak-haknya atas harta warisan alm. Natadipura M.S. alias Tirta (incasu orang tua/kakek Penggugat) meninggal

dunia pada tahun 1946, maka untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum

tersebut terpaksa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Halaman


pada Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi atas tidak kooperatif pihak-pihak terkait dalam mengurus, memperoleh dan mendapatkan hak-hak Penggugat atas tanah yang sekarang dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat dengan bantuan Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II;

5. Bahwa ternyata Tergugat dan Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II telah lalai dan mengabaikan kewajibannya yang diisyaratkan oleh undang-undang dalam

menerbitkan S.K. Pemberian Hak Guna Usaha No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat tanpa persetujuan, tidak memperdulikan hak-hak dan

kepentingan Penggugat atas harta warisan/hak adat alm. Natadipura M.S. alias Tirta (incasu orang tua/kakek Penggugat), maka tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II cacat hukum, tidak dibenarkan, dilakukan tanpa hak serta melawan hukum;

6. Bahwa asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh setiap

subyek atau badan hukum adalah kebutuhan dan merupakan kewajiban hukum,

sepatutnya Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II selaku instansi pemerintah/aparat negara seharusnya memiliki kepekaan memproteksi kejadian hukum semacam ini, sehingga untuk menerbitkan S.K. Pemberian Hak Guna Usaha

No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat dijadikan lahan

perkebunan di lokasi milik harta warisan/hak adat alm. Natadipura M.S. alias Tirta (incasu orang tua/kakek) Penggugat yang tidak pantas, tidak adil dan tidak patut serta tanpa hak dan melawan hukum; Ganti Rugi Materiil

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan

Penggugat

tidak

dapat

memanfaatkan

secara

maksimal

dan

menghilangkan hak subyektif Penggugat atas keuntungan yang sedianya diperoleh apabila menyewakan obyek tanah dimaksud kepada pihak lain dengan nilai sewanya

sebesar Rp. 18.900.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk setiap tahunnya, demikian total sewa selama 26 tahun sejak tahun 1988 sampai hari ini sebesar Rp. 491.000.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu

Milyar Rupiah) kepada Tergugat dan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp. 52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) setiap harinya sampai obyek tanah terperkara diserahkan tanpa syarat kepada Penggugat; Ganti Rugi Immateriil

Penggugat sudah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya serta secara moril sudah

sangat dirugikn yang dalam kenyataannya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dalam perkara ini Penggugat harus menentukan dan memberikan nilai disesuaikan dengan Halaman


hak subyektif Penggugat atas obyek tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00

(Satu Trilyun Rupiah) masing-masing kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa berdasarkan permasalahan di atas, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan

Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum: 1. Mohon Provisi

Bahwa guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan atau dapat menimbulkan kerugian lebih besar bagi diri Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi supaya selama proses persidangan berlangsung supaya menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

a. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau Turut Tergugat II supaya segera tanpa syarat menghentikan hubungan hukum untuk tidak menerbitkan SK Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat;

b. Menetapkan

dan

memerintahkan

kepada

Tergugat

supaya

segera

menghentikan kegiatan dan atau mengosongkan obyek tanah Penggugat untuk sementara, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka memberi hak kepada Penggugat untuk melaksanakan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan pengosongan;

c. Menetapkan dan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Cibadak

Sukabumi meletakan status quo di atas obyek tanah, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

d. Menetapkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I memblokir Penerbitan

S.K. Pemberian Hak Guna Usaha No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

e. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaard bij voorraad);

2. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi melalui majelis hakim yang

memeriksa perkara ini, berkenan tanpa ragu-ragu meletakan sita jaminan (R.B.) terhadap obyek tanah milik Penggugat seluas ±630 Ha (enam ratus tiga puluh hektar) terletak di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

sebagai ternyata Letter C.16, C.84 dan C.89 menyatu dengan Vorponding 1745

Klasiran Tahun 1933 No.Surat Ukur 45 serta Peta Lokasi Tanah Milik bulan Oktober 1937 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta dengan batas-batas obyek tanah yaitu: I.

C.89 dengan luas 477 Ha menyatu dengan Verponding 1745 dengan luas 79 Ha 4004 M2 batas-batas yaitu:

Halaman


-

Sebelah Barat

-

Sebelah Selatan


Sebelah Timur


Sebelah Utara


-

Sebelah Barat


-

Sebelah Selatan

-



Sebelah Timur

-

Sebelah Utara

-

Sebelah Barat

-

Sebelah Selatan


berbatasan dengan Perkebunan Halimun PT. Sugih

Mukti




Sebelah Timur


Sebelah Utara



Demikian meletakan jaminan (C.B.) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang berupa “kantor dan pabrik serta benda bergerak yang ada di atasnya yang oleh

umum dikenal dengan Jalan Raya Pelabuhan Ratu Kp. Cibungur RT.03/RW.15 Desa Ubrug Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi Jawa Barat;

3. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai dengan menghindari isi putusan maupun menghilangkan dan mengaburkan obyek sitaan, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi tidak ragu menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;

4. Bahwa karena gugatan aquo didasari bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut

hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaard bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut: Dalam Provisi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan

dan mengosongkan obyek tanah Penggugat untuk sementara sampai putusan

dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau apabila Tergugat tidak Halaman


melaksanakan maka memberi hak kepada Penggugat untuk melaksanakan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan pengosongan;

3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau Turut Tergugat II supaya segera tanpa syarat menghentikan hubungan hukum untuk tidak menerbitkan SK Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat;

4. Menetapkan dan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi meletakan status quo di atas tanah adat/warisan Penggugat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memblokir atas nama Tergugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan dalam putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaard bij voorraad);

Dalam Pokok Perkara

1. Menetapkan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memutuskan dan menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Memutuskan dan menyatakan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 40/Pen.Pdt/1986/PN.Cbd. tanggal 10 Desember 1986 dan Surat Keterangan Waris tanggal 27 Maret 1996 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibadak

dengan Nomor 09/SKA/1996/PN.Cbd. sah secara hukum dengan demikian Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Natadipura M.S. alias Tirta;

4. Memutuskan dan menyatakan alm. Natadipura M.S. alias Tirta selain meninggalkan Penggugat sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang berupa

beberapa bidang tanah hak milik adat dan vorponding seluas ±630 Ha (enam ratus tiga puluh hektar) terletak di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Jawa

Barat sebagai ternyata Letter C.16, C.84 dan C.89 menyatu dengan Vorponding 1745 Klasiran Tahun 1933 No.Surat Ukur 45 serta Peta Lokasi Tanah Milik bulan Oktober 1937 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta dengan batas-batas tanah yaitu: I.


Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cicareuh

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Vorponding 15 Cibungur

-

Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Provinsi


Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cicareuh Halaman


-

Sebelah Timur berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745

-

Sebelah Utara berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745

-

Sebelah Selatanberbatasan dengan Perkebunan Halimun PT.Sugih Mukti


Sebelah Barat berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745

-



5. Memutuskan dan menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang paling berhak atas harta warisan yang berupa beberapa bidang tanah hak milik adat dan vorponding dengan Letter C.16, C.84 can C.89 menyatu dengan Vorponding 1745 klasiran Tahun 1933 No.Surat Ukur 45 serta Peta Lokasi Tanah Milik bulan Oktober 1937 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta dengan batas-batas tanah yaitu: I.



-


-





-

Sebelah Selatan

-

-

Sebelah Timur berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745 Mukti





-


-



6. Memutuskan dan menyatakan Penerbitan S.K. Pemberian Hak Guna Usaha No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Memutuskan/memerintahkan Turut Tergugat segera tanpa syarat membatalkan, mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah S.K. Pemberian Hak Guna Usaha No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 a.n. Tergugat;

8. Memutuskan dan menyatakan kepada Tergugat I dan atau Turut Tergugat II supaya

segera tanpa syarat menghentikan hubungan hukum untuk tidak menerbitkan S.K. Halaman


Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat atau atau apabila hubungan hukum

yang dapat timbul di kemudian hari antara Tergugat, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II adalah batal, tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Memutuskan dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak menguasai tanah Penggugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat beberapa bidang tanah milik adat dan atau

vorponding dengan luas ±630 Ha (enam ratus tiga puluh hektar) terletak di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sebagai ternyata Letter C.16, C.84 dan C.89 menyatu dengan Vorponding 1745 Klasiran Tahun 1933

No.Surat Ukur 45 serta Peta Lokasi Tanah Milik bulan Oktober 1937 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta dengan batas-batas obyek tanah yaitu: I.



-


-





-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Halimun PT.Sugih Mukti

-

Sebelah Timur berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745 Sebelah Utara berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745



-


-



10. Memutuskan dan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II

untuk segera membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dijatuhkan yaitu:

Ganti Rugi Materiil:

Pemasukan Penggugat yang dapat diperoleh dari menyewakan obyek tanah dimaksud

kepada pihak lain dengan nilai sewanya sebesar Rp. 18.900.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk setiap tahunnya, demikian total sewa

selama 26 tahun sejak tahun 1988 sampai hari ini sebesar Rp. 491.000.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Rupiah) kepada Tergugat dan jumlah

tersebut akan terus bertambah sebesar Rp. 52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Halaman


Rupiah) setiap harinya sampai obyek tanah terperkara diserahkan tanpa syarat kepada Penggugat;

Ganti Rugi Immateriil :

Ganti rugi immateriil masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Trilyun Rupiah) masing-masing kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

11. Meletakan sita jaminan (R.B.) terhadap obyek tanah hak milik Penggugat dengan luas ± 630 Ha (enam ratus tiga puluh hektar) terletak di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sebagai ternyata Letter C.16, C.84 dan C.89

menyatu dengan Vorponding 1745 Klasiran Tahun 1933 No.Surat Ukur 45 serta Peta Lokasi Tanah Milik bulan Oktober 1937 a.n. Natadipura M.S. alias Tirta dengan batas-batas obyek tanah yaitu: I.



-


-





-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Halimun PT.Sugih Mukti

-

Sebelah Timur berbatasan dengan C.89 menyatu dengan V.1745




-


-



12. Meletakan sita jaminan (C.B.) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa

beberapa bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal karyawan, kantor dan

pabrik serta barang bergerak yang ada di atasnya yang oleh umum dikenal dengan

Jalan Raya Pelabuhan Ratu Kp. Cibungur RT.03/RW.15 Desa Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi Jawa Barat;

13. Memutuskan dan menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini;

14. Memutus dan menguatkan putusan dalam provisi;

15. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Halaman


16. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya keterlambatan melakukan isi putusan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi (uitvoorbaard bij voorraad);

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi melalui Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, asal sungguhsungguh Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum

Penggugat, kuasa hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Wakil Turut Tergugat II tersebut, masing-masing hadir di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada seluruh pihak

bersengketa tersebut untuk mengupayakan perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi, untuk itu atas permintaan dan persetujuan para pihak telah

ditunjuk mediator pada pengadilan negeri tersebut, yaitu Muhammad Fauzan

Haryadi,S.H.,M.H. sebagai mediator untuk memfasilitasi proses mediasi perkara ini dengan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa ternyata menurut laporan Mediator tertanggal 1 Juni 2015,

mediasi

gagal

mencapai

perdamaian

oleh

karenanya

perkara

dilanjutkan

pemeriksaannya sebagai biasanya menurut hukum acara yang berlaku, namun

demikian Majelis telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak bersengketa untuk sewaktu-waktu mengajukan perdamaian, akan tetapi hingga putusan ini jatuhkan, para pihak tidak dapat mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan, yang isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan tersebut, Tergugat,Turut Tergugat I

dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan surat jawaban tanggal 2 Juli 2015, yang di dalamnya turut memuat eksepsi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok surat jawaban tergugat adalah sebagai berikut: Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuurlibel)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menguraikan nama-nama ahli waris yang berhak atas peninggalan harta waris alm.Natadipura MS alias Halaman


Tirta dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 1 s.d. 2 telah menguraikan antara lain:

“Bahwa Penggugat adalah para ahli waris dari alm. Natadipura M.S. alias

Tirta sebagai ternyata Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 40/Pen.Pdt.P/1986/PN.Cbd tanggal 10 Desember 1986 (bukti P-1) dan Surat Keterangan Waris tanggal 27 Maret 1966 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 09/SKA/1996/PN.Cbd (bukti P2), serta Surat Keterangan Kepala Desa Ubrug Nomor 141.1/2006/1/2014

tanggal 27 Januari 2014 perihal Kepengurusan Kepemilikan Tanah/Lahan

a.n. Natadipura M.S. alias Tirta yang dilakukan oleh Endang bin Natadipura, salah satu ahli waris alm. Natadipura M.S. alias Tirta (bukti P-3), disampng

Surat Pernyataan dari sdr. Didi tanggal 30 Agustus 1993 yang menyatakan pada intinya “....Natadipura atau Tirta memiliki 3 (tiga) isteri, isteri pertama

Haromi alias Rukmini mempunyai 2 (dua) anak, isteri kedua Icih mempunyai 1 (satu) anak, isteri ketiga Iyah Suryah mempunyai 3 (tiga) anak...” (bukti P5) dan atau Surat Keterangan Freddy tanggal 30 Oktober 1978 terkait harta peninggalan

alm.Natadipura

(bukti

R.M.Harlan tanggal 25 Oktober 1988”

P-6) dan

Surat

Kesaksian

sdr.

Bahwa dalil Penggugat yang hanya menyatakan sdr. Sawi Johana, alm. Sdr.Endang dan alm.sdr.Abas adalah ahli waris dari alm.Natadipura MS alias Tirta adalah sangat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat dalam dalil gugatan tersebut di atas tidak menjelaskan apa alasan dari ahli waris yang lain hingga tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah antara lain: -

Haromi alias Rukmini bersama dengan 2 orang anak;

-

Iyah Suryah bersama 3 orang anak

-

Icih bersama dengan 1 orang anak

Apakah para isteri beserta anaknya tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia dan mengapa orang-orang tersebut tidak turut dinyatakan

sebagai ahli waris, apakah orang-orang tersebut telah melepaskan haknya atas harta peninggalan secara lengkap oleh Penggugat dalam gugatannya,

sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan sangat kabur (obscuurlibel);

1.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan perihal kedudukan dan hubungan hukum antara alm.Natadipura MS

alias Tirta dengan sdri. Sawi Johana, alm. Sdr.Endang dan alm.sdr.Abas dan masing-masing penggugat, apakah ketiga orang tersebut adalah

merupakan anak kandung, cucu atau saudara kandung dari alm.Natadipura Halaman


MS alias Tirta;

Selanjutnya jika masing-masing Penggugat adalah merupakan anak kandung dari alm.Natadipura MS alias Tirta, lalu siapa ibunya dari 3 (tiga) orang isteri alm.Natadipura MS alias Tirta;

Selanjutnya jika Penggugat merupakan cucu dari alm.Natadipura MS alias

Tirta, lalu siapa ibunya dan dari anak isteri yang keberapa dari alm.Natadipura MS alias Tirta, yang mana nyata-nyata telah disebutkan oleh Penggugat sendiri jika alm.Natadipura MS alias Tirta memiliki 3 orang isteri, yakni: -

Haromi alias Rukmini bersama dengan 2 orang anak;

-

Iyah Suriyah bersama 3 orang anak

-

Icih bersama dengan 1 orang anak

1.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan

perihal kedudukan alm. Sdr.Endang dan alm.sdr.Abas, apakah kedua orang tersebut masih memiliki ahli waris pengganti atau tidak dan jika masih memiliki ahli waris mengapa tidak dijadikan sebagai pihak untuk turut dinyatakan sebagai ahli waris dari alm.Natadipura MS alias Tirta;

1.4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai silsilah dan hubungan

hukum antara Penggugat dengan alm.Natadipura MS alias Tirta, apakah berasal dari isteri pertama, isteri kedua atau isteri ketiga;

1.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan jika gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menguraikan letter C/tanah adat yang diklaim sebagai milik Penggugat, karena dalam gugatannya

untuk letter C 89 seluas 477 Ha, letter C 84 seluas 49 Ha dan letter C 16 seluas 25 Ha tidak dijelaskan atas nama siapa, selanjutnya nomor persil, kelas tanah

dan letaknya di desa mana, pun juga tidak diuraikan dengan jelas, bahkan batasbatas tanah adat tersebut juga tidak jelas dan kabur, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatannya

Penggugat tidak menjelaskan darimana asal-usul harta peninggalan dari alm.Natadipura MS alias Tirta sehingga alm. Natadipura MS alias Tirta dapat

memiliki tanah adat dengan luas yang fantastis yakni ±630 Ha yang terletak di Kecamatan Warungkiara sebagaimana ternyata dalam angka 2 halaman 2 Halaman


gugatan Penggugat, apakah diperoleh melalui waris, hibah atau jual beli. Oleh

karenanya berdasarkan hal tersebut mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di angka 5 halaman 3 telah diuraikan halhal sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan bukti pengembalian hak atas tanah dari Bapak A. Syarifudin sebagai kuasa pengganti dari Toean Van Wael, administratur di Cibungur tahun 1950 dan oleh Bapak A. Syarifudin yang digarap tahun 1952 yang sekarang

menjadi PTPN VIII Kebun Cibungur Sukabumi dan dikembalikan sesuai surat

tertanggal 7 Juli 1961 kepada ahli waris alm. Natadipura M.S. alias Tirta sebagai pemilik yang sah”

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak jelas dan kabur, karena Penggugat

tidak menjelaskan untuk pengembalian tanah yang mana dan dimana, berapa

luasnya dan apa kaitannya dengan Tergugat, bahkan dalam dalilnya tersebut tidak dijelaskan apa dasar kepemilikan alm.Natadipura MS alias Tirta atas tanah yang dikembalikan tersebut dan apa bukti kepemilikannya, apalagi ternyata

dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada satu pun disebutkan mengenai alat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, oleh karenanya telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh

karenanya berdasarkan hal tersebut mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 1 s.d. 2 telah diuraikan bahwa alm. Natadipura alias Tirta memiliki 3 (tiga) orang isteri yang masingmasing memiliki anak antara lain: -

Haromi alias Rukmini mempunyai 2 (dua) anak;

-

Iyah Suryah mempunyai 3 (tiga) anak

-

Icih mempunyai 1 (satu) anak

2. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat nama-nama tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut

merupakan

gugatan

terhadap

harta

warisan/harta

peninggalan

alm.Natadipura alias Tirtam yang nyata-nyata dalam gugatan Penggugat telah

diuraikan bahwa alm.Natadipura alias Tirta memiliki 3 (tiga) orang isteri dan 6 orang anak, apalagi ternyata dalam gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan

perihal tidak diikutsertakannya 3 orang isteri dan 6 orang anak tersebut sebagai pihak dalam gugatannya;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena 3 isteri dan 6 orang anak dari alm.Natadipura MS alias Tirta tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam Halaman


gugatan ini maka telah terbukti dan tidak terbantahkan jika gugatan Penggugat

menjadi tidak lengkap/kurang pihak, oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsinya tersebut di atas mohon dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dall

penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dana tertulis kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil penggugat pada angka 1 s.d. 4 pada halaman 4 s.d. 5 yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah puluhan tahun

melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menikmati tanah milik

penggugat, karnea hingga saat ini tergugat sama sekali tidak pernah melakukan

perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut,

dan agipula tanah-tanah yang disebutkan oleh penggugat sebagaimana ternyata dalam letter C No.89 Letter C No.84 dan Letter C No.16 tidak jelas persil dan

kelasnya, bahkan letaknya pun tidak jelas di desa mana, selanjutnya atas hal tersebut tergugat mensomeer penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

4. Bahwa perlu tergugat sampaikan, PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah salah satu

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh assetnya berasal dari proses nasionalisasi perusahaan milik Belanda sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik

Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia jo. PP No.19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Belanda yang dikenakan

nasionalisasi, sehingga seluruh asset milik Tergugat dahulu berstatus hak barat (eigendom dan erfacht) yang kemudian diambil alih oleh Negara dan menjadi tanah Negara/asset Negara;

Bahwa adapun asal usul asset PTPN VIII adalah merupakan hasil peleburan

PT. Perkebunan XI, PT. Perkebunan XII dan PT. Perkebunan XIII yang dibentuk oleh Negara/pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII dan Perusahaan Perseroan

(Persero) PT. Perkebunan XIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VIII;

Bahwa selanjutnya asset Negara tersebut oleh pemerintah pengelolaannya diberikan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Halaman


8/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 dan SK HGU tersebut sebelum berakhir telah diajukan permohonan perpanjangannya kepada BPN RI;

5. Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil penggugat pada angka 2 halaman 10 dalam gugatan penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa letter C dan vervonding merupakan alat bukti kepemilikan;

Bahwa dalil penggugat tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan sangat menyesatkan,

karena

berdasarkan

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

MA.Reg,No.84k/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 telah dijelaskan bahwa pada dasarnya girik/letter C bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah, melainkan

hanya sebatas bukti untuk menerangkan siapa yang membayar pajak, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3783 K/Pdt/1987 tanggal 14

Pebruari 1987 sebagaimana ternyata dalam Kompilasi Abstrak Hukum halaman 115 yang diterbitkan oleh IKAHI telah dijelaskan pula bahwa girik/letter C bukan

merupakan alat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, lagi pula di atas tanah hak barat nasionalisasi sangat tidak mungkin terdapat tanah adat di atasnya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa: (1)

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat

tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum, maka sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil penggugat pada poin 3 halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberian HGU Nomor 86/HGU/DA/1988

tanggal 25 Oktober 1988 a.n. tergugat cacat hukum, karena proses penerbitan SK HGU tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

7. Bahwa

tergugat

menolak

dan

membantah

dalil

yang

mengada-ada

dan

sangat menyesatkan, karena HGU yang dimiliki oleh Tergugat adalah merupakan

asset Negara dari hasil nasionalisasi perusahaan Belanda dan tidak ada kaitannya

dengan tanah adat/harta warisan penggugat dan lagi pula dalam gugatannya penggugat dengan alm. Natadipura MS alias Tirta, bahkan untuk tanah-tanah adat

dalam Letter C No.89, C84 dan C.16 yang diklaim sebagai harta peninggalan am.

Natadipura MS alias Tirta juga tidak jelas keberadaannnya dan tidak jelas hubungannya dengan penggugat, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak;

Halaman


8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 perihal tuntutan ganti

rugi materiil yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan tergugat

telah mengakibatkan penggugat kehilangan keuntungan yang sedianya diperoleh apabila menyewakan tanah dimaksud kepada pihak lain dengan nilai sewa sebesar

Rp. 18.900.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Juta

Rupiah) untuk setiap tahunnya, sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 491.000.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Rupiah) serta kerugian immaterial Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Trilyun Rupiah);

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar,

karena tidak ada satu pun tindakan dari tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengngat tanah yang dikuasai dan ditanami oleh

tergugat adalah tanah HGU tergugat sendiri, namun demikian justru sebaliknya penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakuaku seolah-olah sebagai pihak yang berhak atas tanah HGU Perkebunan Cibungur,

padahal alas hak dan kedudukan penggugat atas obyek sengketa tidak jelas, bahkan tergugat juga telah dirugikan nama baiknya oleh Penggugat sebagai akibat diajukannya gugatan ini ke pengadilan;

9. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada angka 2 halaman 6 s.d. 7 yang pada pokoknya mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) kepada Pengadilan Negeri

Cibadak Sukabumi bahwa permintaan penggugat tersebut adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak masuk akal, karea tanah-tanah yang diajukan sita jaminan

tersebut tidak jelas keberadaannya, baik letak posisi maupun batas-batasnya, oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa selanjutnya terkait dengan pengajuan sita jaminan atas kekayaan milik

Tergugat berupa “kantor dan pabrik serta benda bergerak yang ada di atasnya”,

bahwa permintaan tersebut adalah permintaan yang bertentangan dengan hukum

dan harus ditolak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah dijelaskan bahwa: Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaa Negara;

d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan daerah;

Halaman


f. Pengeluaran daerah;

g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

h. Kekayaan i.

pihak

lain

yang

dikuasai

oleh

pemerintah

penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;

dalam

rangka

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah;

Bahwa oleh karena asset-asset tergugat merupakan bagian dari asset Negara yang

tunduk pada aturan Undang-undang Keuangan Negara, maka menunjuk ketentuan Pasal 50 huruf C Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni:

Pasal 50

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;

c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik kepada Negara/daerah;

d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;

e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut permintaan Penggugat untuk meletakan sita jaminan terhadap asset Tergugat harus ditolak;

10. Bahwa tergugat meolak dalil penggugat pada angka 4 halaman 7 yang pada

pokoknya meminta agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). Bahwa permintaan tersebut adalah permintaan yang berlebihan dan mengada-ada, mengingat bukti-bukti yang penggugat ajukan

dalam perkara ini hanya sekedar pengakuan belaka dan tidak memiliki nilai

pembuktian, apalagi ternyata alas hak kepemilikan penggugat yakni letter C No.16,

letter C No.84 dan letter C No.89 tidak jelas siapa pemiliknya, tidak jelas

batas-batasnya dan tidak jelas letaknya, dan lagi pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung MA.Reg.No.84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 telah

dijelaskan bahwa pada dasarnya Letter C bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya sebatas bukti untuk menerangkan siapa yang membayar

pajak, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang setidaknya harus memenuhi unsur Halaman


antara lain: -

-

Alat bukti yang diajukan berupa Akta Otentik dan atau akta di bawah tangan yang

isinya telah diakui isinya oleh tergugat;

Adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

yang menguntungkan para penggugat dna putusan tersebut ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

Adanya gugatan provisi yang dikabulkan;

Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh

Tergugat;

11. Bahwa jika kita perhatikan isi gugatan yang diajukan oleh penggugat, gugatan yang diajukan penggugat tersebut hanya gugatan proforma dan akal-akalan belaka, mengingat dalam gugatan penggugat tidak jelas dalil-dalilnya, tidak jelas penyusunannya dan tidak didasari oleh alat bukti yang sah dan dalam hal ini

tergugat menduga gugatan ini hanya akal-akalan dari penggugat saja untuk mengambil asset Negara secara gratis melalui pengadilan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut mohon agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaard);

Maka berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim

dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan penggugat verklaard);

tidak dapat diterima (nietontvankelijke

3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara -

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya, pokok-pokok surat jawaban Turut Tergugat I adalah sebagai berikut: Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat I;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat I yang memiliki tugas dan fungsi Halaman


yaitu mengadministrasikan tanda bukti hak atas tanah/sertifikat mengingat baik

dalam posita maupun petitum tidak terdapat penjelasan adanya data dan informasi mengenai tanda bukti hak atas tanah/sertifikat, mengingat data dan informasi yang disampaikan oleh Penggugat yaitu SK.Pemberian Hak Guna Usaha

No.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 dari hal tersebut diketahui bahwa SK.Pemberian Hak Guna Usaha yang dimaksud merupakan kewenangan dari

Direktorat Jenderal Agraria di bawah Kementerian Dalam Negeri pada saat itu

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dengan demikian pihak yang tepat dalam

pemeriksaan perkara ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

3. Bahwa gugatan Penggugat Obscuurlibel (gugatan kabur) a. Error in persona

Bahwa hal ini diketahui dalam gugatan penggugat halaman 1 nomor 2 yang

diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat I yaitu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan

Negeri Cibadak tertanggal 13 Maret 2015 adalah tidak tepat karena hal ini mempunyai konsekuensi tugas pokok dan fungsi yang berbeda karena penamaan nomenklatur yang

berlaku adalah Menteri Agraria dan Tataruang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tataruang;

Adapun Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhitung sejak tanggal

23 Januari 2015 nomenklatur tersebut tidak berlaku lagi akan tetapi selanjutnya dikenal dengan nomenklatur yaitu Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; Begitupula

mengenai

nomenklatur

sebagaimana

yang

disebutkan

oleh

Penggugat dalam gugatannya yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, nomeklatur demikian tidak dikenal dalam tata persuratan maupun

struktur organisasi dari Badan Pertanahan Nasional, dengan memakai penulisan Kepala maupun Menteri (seharusnya kementerian ….yang merupakan subyek hukum perdata), pada gugatan Penggugat maka ini mempunyai konsekuensi hukum bahwa yang

diposisikan sebagai pihak adalah kepala sebagai pejabat Tatausaha Negara yang mana

ruang lingkup untuk mengadili dan memeriksa kewenangan kepala adalah Peradilan Tatausaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; Halaman


Sekalipun demikian kehadiran Turut Tergugat I dalam pemeriksaan perkara ini

hanyalah semata-mata menghormati lembaga peradilan dengan tanpa memperhatikan gugatan dari penggugat;

Sehingga sudah selayaknyalah gugatan Penggugat ditolak dan atau dinyatakan

tidak dapat diterima;

b. Legal Standing/Kedudukan Hukum Penggugat

Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi terdapat adanya

informasi ahli waris lain dari Natadipura MS alias Tirta yaitu sdr. Endang bin Natadipura sesuai suratnya tanggal 27 Januari 2014 beserta lampirannya yang ditujukan kepada

Kepala BPN Kabupaten Sukabumi. Dapat diketahui bahwa sebagai ahli waris dari Natadipura MS alias Tirta salah satunya adalah sdr. Endang bin Natadipura

berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 27 Maret 1996 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibadak dengan No.09/SKA/1996/PN.Cbd dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang sebagai ahli waris Natadipura MS alias Tirta adalah: -

Adang Rustona Natadipura

-

Taswin

-

Endang Yusuf Deda Wilaga BA Indra Suhendra

Ramon Hidayat Aan

Mustopa

Remon Tirtapraja

Asep Dadang Rusmana

Terdapat adanya perbedaan nama ahli waris dari Natadipura MS alias Tirta. Sehingga

sudah selayaknyalah gugatan penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Obyek Gugatan (tanah yang diklaim) oleh Penggugat tidak jelas

Secara keperdataan kepemilikan atas suatu bidang tanah didukung oleh 2 (dua) aspek teknis, yaitu:

1. Aspek yuridis 2. Aspek fisik

Dengan melihat gugatan penggugat baik pada posita maupun petitumnya tidak

terdapat adanya dalil yang menyatakan secara pasti kedua aspek teknis tersebut di atas, hal ini dapat diketahui dari adanya yaitu kepemilikan dari penggugat hanya berdasarkan letter C, sedangkan lazimnya Letter C disebut juga kohir dan adanya

keterangan mengenai letak atau posisi tanah yaitu persil dan adanya klasifikasi tanah tersebut yaitu kelas tanah dan kondisi tanah tersebut baik berupa sawah (S) maupun Halaman


tanah darat/kebun (D) misal Kohir No.07 Persil No.09 Klas IID dari penulisan seperti

contoh tersebut dapat ketahui terdapat adanya sebidang tanah milik adat kohir No.07 (data yuridis) yang berisikan subyek hak, dengan letak tanah sesuai persil No.09 dan

kelas tanah merupakan tanah darat/kebun klas II, sebagai dasar pengenaan pajak dahulu Ipeda sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Begitupula dalam gugatan Penggugat dalam penulisan Vorvonding, dalam

bahasa hukum pertanahan tidak terdapat adanya penulisan seperti demikian yang ada yaitu Vervonding;

Selain hal tersebut klaim pemilikan dari penggugat sebagaimana diuraikan pada

halaman 2 angka 2, halaman 3 dan 4 angka 7, halaman 7, 8, 9, 10 dan halaman 11 mengenai batas-batas tanah memiliki kecenderungan batas-batas tanah sesungguhnya sesuai fisik tanah yang diklaim oleh penggugat;

Sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak dan atau dinyatakan

tidak dapat diterima;

d. Selain itu mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Turut Tergugat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana mengelola administrasi pertanahan bagi bidang-bidang tanah yang telah terdaftar yang diadministrasikan

desa demi desa, maka dengan tidak adanya penjelasan dalam gugatan penggugat mengenai dimana desa/letak tanah yang diklaim kepemilikannya oleh

penggugat, maka Turut Tergugat I tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, terbukti dalam posita halaman 1 s.d. 5 tidak menjelaskan letak desa dan hanya mencantumkan kecamatan;

e. Berdasarkan gugatan penggugat apabila dibaca secara teliti dan cermat dalam

posita maupun petitum adalah gugatan melawan hukum akan tetapi faktanya dalam gugatan tersebut terdapat dalam posita gugatan tuntutan provisi dengan

ini seolah-olah adanya wanprestasi/utang piutang atau ganti rugi dengan demikian gugatan tersebut adalah obscuurlibel (gugatan kabur);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat I yang memiliki tugas dan fungsi yaitu mengadministrasikan tanda bukti hak atas tanah/sertifikat mengingat baik dalam posita maupun petitum

tidak terdapat penjelasan adanya data dan informasi mengenati tanda bukti hak atas tanah/sertifikat maka kami mohon dalam pemeriksaan perkara ini dikeluarkan sebagai pihak;

Halaman


5. Kompetensi Absolut

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Turut Tergugat I pada uraian tersebut di atas yaitu:

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;

Bahwa nomenklatur dengan subyek hukum Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sejak gugatan ini diajukan di

Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 13 Maret 2015 adalah tidak tepat karena hal ini mempunyai konsekuensi tugas pokok dan fungsi yang berbeda karena penamaan

nomenklatur yang berlaku adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Adapun Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhitung sejak tanggal

23 Januari 2015 nomenklatur tersebut tidak berlaku lagi akan tetapi selanjutnya dikenal dengan nomenklatur yaitu Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; Begitupula

mengenai

nomenklatur

sebagaimana

yang

disebutkan

oleh

Penggugat dalam gugatannya yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, nomenklatur demikian tidak dikenal dalam tata persuratan

maupun struktur organisasi dari Badan Pertanahan Nasional dengan memakai

penulisan Kepala maupun Menteri (seharusnya kementerian…. yang merupakan subyek hukum perdata) pada gugatan Penggugat maka hal ini mempunyai konskuensi hukum

bahwa yang diposisikan sebagai pihak adalah Kepala sebagai Pejabat Tatausaha

Negara yang mana ruang lingkup untuk mengadili dan memeriksa kewenangan kepala adalah Peradilan Tatausaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah selayaknya gugatan Penggugat

ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima; Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan

dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya;

Halaman


2. Bahwa apabila melihat pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini dalam

posita halaman 4 nomor urut 2 yaitu terhadap surat yang telah dikeluarkan

oleh Turut Tergugat I No.173/32.02.600/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 bahwa

penggugat mengatakan jawaban Turut Tergugat I menyesatkan dan memutar balikan fakta, pernyataan ini adalah tidak benar dan Turut Tergugat I dalam penyampaian fakta tersebut telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya perbuatan melawan hukum. Sekalipun dianggap

dengan terbitnya surat tersebut melawan hukum hal ini dapat diuji melalui peradilan tata usaha Negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Bahwa pada petitum halaman 11 dan 12 pada angka 12 dan dijelaskan mengenai adanya tuntutan meletakan sita jaminan, bahwa hal ini tidak dapat dilaksanakan karena kedudukan PTPN VIII baik asset yang bergerak maupun asset yang tidak bergerak

sesuai

dengan

Undang-undang

Nomor

Perbendaharaan Negara Pasal 50 yang berbunyi:

1

Tahun

2004

tentang

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;

c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik kepada Negara/daerah;

d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;

e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

Dengan berdasarkan pasal tersebut di atas mengenai penyitaan terhadap barang milik Negara/asset milik Negara tidak dapat dikabulkan;

4. Bahwa mengingat tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat I yang memiliki tugas

dan fungsi yaitu mengadministrasikan tanda bukti hak atas tanah/sertifikat, yang mana dalam posita maupun petitum tidak terdapat penjelasan adanya data dan

informasi mengenai tanda bukti hak atas tanah/sertifikat, mengingat data dan informasi yang disampaikan oleh penggugat yaitu SK.Pemberian Hak Guna

UsahaNo.86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 tersebut dapat diketahui bahwa SK.Pemberian Hak Guna Usaha yang dimaksud merupakan kewenangan

dari Direktorat Jenderal Agraria di bawah Kementerian Dalam Negeri pada saat itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 tentang

Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, dengan demikian Turut Tergugat I tidak dapat menjelaskan lebih lanjut; Halaman


5. Bahwa setiap permohonan hak atas tanah yang berasall dari tanah aset Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan asset Negara mengacu pada Undagn-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta harus dilengkapi dengan:

a. Surat Persetujuan Menteri Keuangan selaku pemegang saham PTPN VIII (Persero);

b. Surat Persetujuan Pelepasan Hak dari Menteri BUMN;

c. Surat Pelepasan hak dari Dewan Direksi PTPN VIII (Persero) d. Surat Penghapusan Asset dari Kementerian BUMN;

e. Ijin pelepasan hak atas sebagian lahan HGU PTPN VIII (Persero) dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, mengingat fakta yang ada terhadap asset PTPN VIII tersebut mengakibat adanya unsur kerugian bagi Negara

sehingga dapat berindikasi adanya perbuatan tindak pidana korupsi melalui proses peradilan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terdapat adanya perbuatan

melanggar hukum dari Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam petitum penggugat;

Berkenaan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili

dan memeriksa perkara ini dengan berdasarkan agama, pengetahuan, keyakinan dan hati nuraninya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk tidak diterima;

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa demikian juga pokok-pokok surat jawaban Turut Tergugat II adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Cibadak tidak berwenang mengadili perkara aquo -

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh penggugat dalam perkara aquo adalah

mengenai Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT.Perkebunan Nusantara VIII melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988, yang merupakan keputusan pejabat

tatausaha Negara sehingga termasuk dalam sengketa administrasi Negara. Halaman


Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tatausaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tatausaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha Negara yang berisi tindakan hukum tatausaha

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata

usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian -

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulias untuk

menolak gugatan dan menyatakan Pengadilan Negeri Cibadak tidak berwenang mengadili perkara aquo;

B. Gugatan Kadaluarsa (exceptio peremtoir) -

Bahwa PT.Perkebunan Nusantara VIII memperoleh hak dari pemerintah untuk

melakukan pengelolaan terhadap asset Negara hasil nasionalisasi dari

perusahaan milik Belanda sejak tahun 1988 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988, sehingga

sampai saat ini PT.Perkebunan Nusantara VIII telah menguasai lahan aquo -

selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1963 KUHPerdata yang berbunyi:

“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,

memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun;

Oleh sebab itu, karena kadaluarsa, penggugat tidak dapat melakukan gugatan,

hal ini disebabkan penguasaan oleh PT.Perkebunan Nusantara VIII sudah -

melebihi masa dua puluh tahun;

Bahwa karena hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk

menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. Gugatan salah alamat (eksepsi error in persona) -

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo telah salah

pihak dikarenakan penggugat memasukan Bupati Sukabumi sebagai Turut Tergugat II. Hal ini tidak dapat diterima karena terkait penerbitan Surat Halaman


Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara -

VIII merupakan kewenangan pemerintah;

Bahwa gugatan salah alamat ini, diperkuat oleh dalil penggugat dalam

gugatannya selalu menuliskan “Tergugat dan Turut Tergugat I dan atau

Turut Tergugat II”, penggunaan frase “dan atau” (yang artinya pilihan bisa

akumulasi atau alternatif), ini menunjukan bahwa penggugat merasa tidak yakin dan ragu-ragu dalam menarik pihak-pihak yang terkait sebagai tergugat/ -

turut tergugat;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

gugatan tidak dapat diterima;

D. Gugatan kabur/tidak jelas/gelap (eksepsi obscuurlibel) -

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas kabur/gelap/obscuur karena pengugat

tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai silsilah dan hubungan hukum antara penggugat dengan alm. Natadipura NS alias Tirta, apakah berasal

dari isteri pertama, isteri kedua atau isteri ketiga. Hal ini menyebabkan kedudukan dan hubungan hukum antara alm. Natadipura NS alias Tirta dengan

sdr.Sawi Johana, alm. Sdr.Endang dan alm sdr. Abas dan masing-masing penggugat pun tidak jelas/kabur/gelap/obscuur. Selain itu, tidak jelas apakah

ketiga orang tersebut adalah anak kandung, cucu atau saudara kandung dari -

alm. Natadipura NS alias Tirta;

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas terdapat dalam dalil penggugat pada

angka 2 halaman 4 yang menyatakan bahwa penggugat telah menyurati Turut Tergugat terkait penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai Tergugat,

namun penggugat tidak menjelaskan apakah yang dimaksud sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat adalah Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II, hal ini -

menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur;

Bahwa penggunaan frase “dan atau” yang digunakan penggugat dalam

gugatannya merupakan hal yang tidak jelas dan kabur (obscuur) karena

senyatanya pengggugat sendiri tidak yakin dn ragu-ragu dalam menarik pihak-

pihak yang terkait sebagai tergugat/turut tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan penggugat atau

setidak-tidaknya

verklaard);

dinyatakan

tidak

Halaman

dapat

diterima

(nietontvankelijke


Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II dalam jawaban ini;

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutastis mutandis

juga masuk ke dalam jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil penggugat pada halaman 4-5 angka 1-6, perlu disampaikan

bahwa penggugat

belum pernah

berkoordinasi dengan

Turut Tergugat II mengenai permasalahan yang menjadi perkara aquo, sehingga tudingan penggugat bahwa Turut Tergugat II tidak kooperatif sangat tidak beralasan;

4. Bahwa Turut Tergugat II membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa SK.

Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988

adalah cacat hukum karena bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, jal tersebut tidaklah benar karena pemberian hak guna usaha kepada PT. Perkebunan

Nusantara VIII telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia,

memberi putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I

2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknnya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor

09/Pdt.G/2015/PN.Cbd. tanggal

21 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut

untuk seluruhnya;

Halaman


Dalam Provisi -

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

-

Mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan para Penggugat tersebut merupakan keturunan sekaligus ahli

waris yang sah menurut hukum dari almarhum Natadipura M.S. alias Tirta

sepanjang hak waris itu tidak terhalangi oleh ahli waris yang lebih berhak -

daripadanya;

Menyatakan obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah sebagaimana

disebutkan di bawah ini yang dahulunya dikenal terletak di Desa Warungkiara Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi yang pada saat ini keadaannya adalah sebagai berikut:

1. Tanah terletak di Desa Sukaharja dengan batas-batas: Barat

Utara

Timur

: Obyek sengketa eks. C.89 dalam gugatan

: Obyek sengketa eks. C.89 dalam gugatan : Perkebunan PTPN VIII

Selatan : Perkebunan (menurut Penggugat adalah Perkebunan Halimun, menurut Tergugat adalah Perkebunan milik PTPN VIII)

Oleh Penggugat diakui dahulunya merupakan Tanah Hak Milik Adat C. 84 seluas 49 Hektar 1885 Meter Persegi, terbelah oleh jalan provinsi melintang dari utara ke selatan;

2. Tanah terletak di Desa Sukaharja, Desa Bojongkerta dan Desa Ubrug dengan batas-batas: Barat

Utara

Timur

: Sungai Cicareuh

: Sungai Cicatih, Irigasi, tanah warga

: Tanah warga, obyek sengketa eks.C.16 dalam gugatan

Selatan : Jalan Panagan dan Perkebunan milik PTPN VIII

Oleh Penggugat diakui dahulunya merupakan Tanah Hak Milik Adat C. 89

seluas luas 477 Hektar menyatu dengan Verponding 1745 dengan luas 79 Hektar 4004 Meter Persegi, terbelah oleh jalan provinsi melintang dari utara ke selatan dan Jalan perkebunan melintang dari Barat ke Timur;

3. Tanah terletak di Desa Ubrug dengan batas-batas: Barat

Utara

Timur

: sebagian obyek sengketa eks. C.89 dalam gugatan

: sebagian Irigasi dan tanah warga : tanah warga

Selatan : Jalan Perkebunan

Oleh Penggugat diakui dahulunya merupakan Tanah Hak Milik Adat C. 16 seluas 25 Hektar;

Halaman


Ketiganya adalah hak milik sekaligus merupakan harta peninggalan almarhum

Natadipura M.S. alias Tirta yang sah menurut hukum serta jatuh menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya termasuk di antaranya adalah para

penggugat tersebut sebagai ahli warisnya kecuali terhadap penggugat yang -

hak warisnya masih terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak;

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahai ketiga obyek

sengketa tersebut di atas merupakan perbuatan melanggar hukum;

Memerintahkan Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak untuk

menguasai seluruh atau sebagian dari ketiga obyek sengketa tersebut, baik

dari Tergugat maupun dari pihak lainnya untuk menyerahkan seluruh obyek

sengketa tersebut di atas kepada ahli waris almarhum Natadipura M.S. alias

Tirta melalui para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan baik -

-

sebagaimana sebelum dikuasainya tanpa syarat apapun;

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk terhadap isi

putusan ini;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini, yang

hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3.656.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2015/

PN.Cbd. tanggal 28 Januari 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat,

menyatakan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Cbd. tanggal 21 Januari 2016, dan telah diberitahukan

kepada Terbanding semula

Penggugat pada tanggal 2 Februari 2016, kepada Turut Terbanding I, semula Turut

Tergugat I, pada tanggal 28 April 2016, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2016;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat, pada tanggal 1 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Cibadak pada tanggal 14 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2016, dan kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II pada tanggal 20 Juni 2016;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula

Penggugat, pada tanggal 27 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Juni 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016; Halaman


Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage)

Nomor

09/Pdt.G/2015/PN.Cbd. Jo. Nomor 383/Pdt.Del/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, atas perintah

Ketua Pengadilan Negeri tersebut, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri

Cibadak

sesuai

dengan

W11.U18/313/HT.04.10/III/2016

suratnya

yang

tanggal

menyatakan

17

telah

Maret

2016

Nomor

memberitahukan

dan

memberi kesempatan masing-masing kepada, Pembanding semula Tergugat pada

tanggal 12 April 2016, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret

2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 28 April 2016,

dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2016,

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena banding tersebut secara formal dapat diterima;

itu permohonan

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat

banding hanya dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat, akan tetapi

pemeriksaan aquo dalam tingkat banding, harus meliputi dan berlaku juga bagi Tergugat lainnya yang dalam tingkat banding berkedudukan menjadi Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah melanggar kompetensi / kewenangan absolute Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa

perkara pewarisan bagi Warga Negara yang beragama Islam haruslah diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama setempat;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah melanggar Asas Kepastian Hukum, oleh karena Majelis Hakim berpegang teguh pada asas, ahli waris lebih tahu siapa pewarisnya tanpa mempertimbangkan fakta dan keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak lain;

3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada halaman 39 paragraf keempat, adalah pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan terlalu dipaksakan untuk mem-verifikasi atau mencocokan kesesuaian antara letak/lokasi tanah (data fisik) dengan data yuridis berupa buku letter C; Halaman


Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding

semula Penggugat, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Cibadak telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan memutuskan perkara aquo dan tidak ada kekurangan dalam pertimbangan hukumnya didalam memutus perkara aquo;

2. Bahwa sudah sejak

lama tanah yang dalam perkara ini seharusnya sudah

dikembalikan lagi kepada ahli waris Natadipura Ms Alias Tirta sesuai dengan surat

pengembalian tanah yang dikeluarkan dan dibuat oleh PTPN Cibungur tanggal 7 Juli 1961 yang di tandatangani oleh Administratur PTPN Cibungur yang pada waktu itu dijabat oleh A.Sarifudin;

3. Bahwa

Surat

Kuasa

Khusus

Pembanding

semula

Tergugat

asal

Nomor

SKK/III.2/364/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 menurut Terbanding semula Penggugat adalah cacat hukum karena tidak diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh

isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan

seksama berkas perkara beserta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Cbd. tanggal 21 Januari 2016 serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut; DALAM EKSEPSI

:

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat

pertama tentang eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut

dapat disetujui pada tingkat banding dan segala pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus tentang eksepsi di tingkat banding ini sebagai pertimbangan sendiri dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi ini dapat dikuatkan ; DALAM PROVISI :


pertama tentang Provisi yang dimohonkan oleh Terbanding semula Penggugat, sudah

benar dan tepat oleh karenanya putusan tersebut dapat disetujui pada tingkat banding dan segala pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus tentang Provisi ditingkat banding ini sebagai pertimbangan

sendiri dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Provisi ini dapat dikuatkan;

Halaman


DALAM POKOK PERKARA:


pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujuinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalilkan sebagai yang

berhak atas tanah terperkara berdasarkan perolehan sebagai ahli waris dari Almarhum NATADIPURA M.S. alias TIRTA ;

Menimbang, bahwa pewaris Almarhum NATADIPURA M.S. alias TIRTA sebagai

pemilik atas tanah sengketa berdasarkan hak adat sebagaimana surat pengibahan atau

penyerahan dari A . SYARIFUDIN sebagai kuasa pengganti Toean Van Wael selaku Administratur di Tjiboengoer pada Tahun 1950 tanggal 7 Juli 1961 (P.16), yang oleh Pembanding semula dikuasai berdasarkan proses nasionalisasi perusahaan Belanda

sebagaimana Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa selain bukti (P.16) sebagai bukti kepemilikan Almarhum

NATADIPURA M.S. alias TIRTA juga surat ketetapan IPEDA atas tanah terperkara yakni P.14 dan P.15 ; Menimbang,

bahwa

tentang

NATADIPURA M.S. alias TIRTA

bukti

Terbanding

sebagai

ahli

waris

dari

masih perlu dikaji kebenarannya karena gugatan

permohonan Terbanding semula Penggugat kepada Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3/Pdt.P/1993/PA.Cbd tanggal 18 Agustus 1993 telah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.16 memang benar adanya penyerahan

tanah oleh A. SYARIFUDDIN sebagai kuasa dari VAN WEEL selaku Administratur di Tjiboengoer, tidak dapat diyakini sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada NATADIPURA M.S. alias TIRTA dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Tanah yang diserahkan adalah yang dikuasai oleh Perkebunan Belanda, apa yang menjadi alasan diserahkan kepada perantaraan

A.

SYARIFUDDIN

NATADIPURA M.S. alias TIRTA dengan

sementara

bukti

awal

yang

menerangkan

sebelumnya tanah dimaksud telah diserahkan oleh Almarhum NATADIPURA M.S. alias TIRTA untuk dikuasai oleh Perkebunan Tjiboengoer yang adalah perusahaan

milik Belanda, apalagi sebelumnya yang bersangkutan hanya sebagai pegawai pada perusahaan tersebut ;

2. Kalau benar penyerahan tersebut ada tentunya tidak hanya dengan surat dibawah tangan oleh A. SYARIFUDDIN ;

3. Andaikata benar sebelumnya tanah tersebut milik adat atas nama

NATADIPURA

M.S. alias TIRTA tentu ada bukti penyerahan darinya kepada kebun Tjiboengoer ; Halaman


4. Penyerahan dibawah tangan tersebut dilakukan sesudah Undang-Undang Nomor

86 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959, tentang Nasionalisasi perusahaan Belanda, tentunya sebelum penyerahan tersebut, tanah terperkara sudah harus masuk yang dinasionalisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka bukti P.16 tidak dapat

dijadikan sebagai alas hak dalam hal NATADIPURA M.S. alias TIRTA sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.14 dan P.15 tentang surat ketetapan IPEDA

Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. P.14 tertanggal 13 Desember 1945, berarti beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara RI, perlu dipertanyakan apakah kantor IPEDA pada waktu itu sudah ada ?

2. P.15 Tahun 1954 pada waktu mana masih belum diserahkan kepada SARIJAH tentu masih dikuasai oleh kebun Tjiboengoer, bagaimana SARIJAH atau ahli waris dapat membayar IPEDAnya;

3. Disamping itu surat-surat bukti tersebut patut diragukan keabsahannya karena ada

terlihat tanda-tanda bekas penghapusan tertulis nama NATADIPURA M.S. alias

TIRTA, dan juga ketetapan IPEDA tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bukti P.14,

P.15 dan P.16 tidak dapat diyakini sebagai bukti yang membuktikan keabsahan

kepemilikan atas tanah terperkara pada Almarhum NATADIPURA M.S. alias TIRTA sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti girik / letter c oleh Mahkamah Agung

dalam putusannya Reg.Nomor 84K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973 telah dijelaskan bahwa dasarnya girik / letter c bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah tetapi hanya untuk menerangkan siapa yang membayar pajak ;

Menimbang, bahwa juga dari segi kepatutan tidak mungkin seseorang dapat

menguasai tanah adat yang sangat luas seperti tanah yang didalilkan oleh Terbanding

semula Penggugat sebagai milik adat dari Almarhum NATADIPURA M.S. alias TIRTA kecuali sebuah persekutuan Hukum adat;

Menimbang, bahwa juga kalau ditinjau dari dasar gugatan Terbanding semula

Penggugat yang mendalilkan penguasaan Pembanding semula Tergugat atas tanah

sengketa termasuk perbuatan melawan Hukum, hal mana sudah dapat terjawab

oleh bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan adanya bukti Hak Guna Usaha Nomor 86/HGU/DA/1988 tanggal 25 Oktober 1988 (T.I) dimana Pembanding semula Tergugat telah mempunyai alas hak yang sah diakui hukum;

Halaman

secara


Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

yang

telah

dikemukakan diatas maka Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dasar gugatannya yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dan juga bukti-bukti yang diajukan tidak cukup

mendukung alas hak Terbanding semula Penggugat yang mendalilkan tanah terperkara adalah milik Almarhum NATADIPURA M.S. alias TIRTA, secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat

membuktikan alas haknya atas tanah terperkara maka, gugatan Terbanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding menyatakan

gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat

dinyatakan ditolak pada tingkat banding ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR dan ketentuan

lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;  

M E N G A D IL I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Cbd.

tanggal 21 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut dengan ;

DALAM EKSEPSI :

MENGADILI SENDIRI ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor tanggal 21 Januari 2016 ; DALAM PROVISI ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor tanggal 21 Januari 2016 ;

09/Pdt.G/2015/PN.Cbd.

09/Pdt.G/2015/PN.Cbd.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebankan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman


DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari KAMIS tanggal 4 AGUSTUS 2016 oleh kami : H. N E R I S, SH.MH.,

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku

Ketua Majelis, dengan MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.,

dan ABID SALEH

MENDROFA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 1 Juni 2016, Nomor :

259/PEN/PDT/2016/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 9

AGUSTUS 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.,

H. N E R I S, SH.MH.,

Ttd ABID SALEH MENDROFA, SH.,

PANITERA PENGGANTI Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya : - Materai

- Redaksi

............…….

.....................

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp.

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

Recommend Documents