PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------Ir. H. ARIEF WIDODO, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Telaga Bodas Raya, Blok X, No.8 RT. 03 RW. 18, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; -----Melawan: RUDI H.M SAMIN, Pekerjaan Ketua Pemuda Pancasila Depok, Alamat Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cibinong 16914, Bengkel mobil dengan

merk,

Sejahtera,

RT

BRS

KEVIN

05/RW.07,

MOTOR, Kelurahan

PT

Nilam

Tengah,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Bontor O.L Tobing, S.E.,S.H., Nurasl, S.H., Erwin Irawan, S.H., Iwan Sugianto, S.H., Anggoro Pribadi, S.H. Renius J. Simamora, S.H. dan Norman Juntua Simangunsong, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LUMBAN TOBING & REKAN yang berkedudukan di Gedung Lina Lt.5 R.504 Jl. H.R Rasuna Said Kav. B7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; -------------------------------PengadilanTinggitersebut;---------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014;----------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tanggal 23 Oktober 2014; -----------------Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : ----------1. Penggugat menggugat atas perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melaksanakan eksekusi tidak sah tanggal 17 September 2013 , atas tempat usaha / bengkel mobil / motor milik Penggugat bersama Ir Ronal Nainggolan yang berada di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok, keberadaan bengkel tersebut sesuai dengan surat ijin tinggal yang diterbitkan oleh pemilik sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 dan setelah melakukan eksekusi tidak sah, merusak rumah, tempat usaha warga yang terletak di Kampung Parung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok . Tergugat kemudian melarang setiap orang untuk memasuki, memanfaatkan lahan yang telah dieksekusi tidak sah tersebut , dengan memasang banner dimana-mana yang bertuliskan bahwa barang siapa memasuki dan memanfaatkan lahan yang telah dieksekusi tidak sah tersebut harus seijin tertulis dari Tergugat. ----------2. Penggugat menggugat atas perbuatan Tergugat yang bukan Pemilik tanah telah menawarkan, menyewakan lahan yang telah dieksekusi tidak sah tersebut kepada setiap orang, termasuk menempatkan penjaga menguasai tanah a quo. ------------------------------------------------------------------------------------KRONOLOGIS KEJADIAN : --------------------------------------------------------------1. H Muhammad Samin , Abdul Karim, Udje S, Admin ( sebagai Penggugat ) melakukan gugatan dengan proses sebagai berikut : ----------------------------1.1. Gugatan Perdata di PN Bogor , No.161/Pdt.G/1997/PN Bgr, tanggal putus 22 November 1997, Tergugat Kemenkominfo/ mass media RRI menang. ------------------------------------------------------------------------------1.2. Kemudian Penggugat ( H Muhammad Samin,Abdul Karim, Udje S , Admin

)

melakukan

banding

di

Pengadilan

Tinggi

Bandung

No.603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal putus 25 Mei 1998, Tergugat Kalah . 1.3. Lalu Tergugat Kasasi No.511K/Pdt/2000 tanggal putus 23 Maret 2001, Tergugat Menang. ---------------------------------------------------------1.4. Kemudian Penggugat mengajukan peninjauan kembali No.588 PK /Pdt/2002, tanggal putus 22 September 2004 ( Bukti P1 ) , Tergugat Kalah. ------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

1.5. Udje S dan Didin mengajukan gugatan ke PTUN No.71/G /2002/PTUN Bdg, tanggal putus 31 Oktober 2002. Tergugat Kemenkominfo/ mass media RRI menang, sehingga keabsahan sertifikat

hak

pakai

No.4/Sukmajaya

dengan

Gambar

Situasi

No.9095/1995 telah lama inkracht th.2002-2013. ---------------------------1.6. Tergugat

menggugat

Pidana

No.139/Pid.B/2008/PN

Bgr,

dan

No.140/Pid.B /2008/PN Bgr, kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan

Kasasi

No.1554K/Pid/2009

(

Bukti

P2)

dan

No.

1556K/Pid/2009 ( Bukti P3 ) tanggal putus 18 Mei 2010, Udje S dan Admin dipidana sedangkan Udje S dan Admin belum dieksekusi tetapi buron / DPO. --------------------------------------------------------------------------1.7. Agar mendapat kepastian hukum atas PK No.588PK/Pdt/2002 karena PK tersebut menggunakan Novum palsu sehingga Udje S dan Admin dipidana ( Butir 6 tersebut diatas ) , maka Tergugat / Kemenkominfo / mass media RRI mengajukan PK No.815PK/Pdt/2011 tanggal putus 16

Mei

2012,

putusannya

adalah

PK

yang

diajukan

oleh

Kemenkominfo / mass media RRI ditolak. ------------------------------------1.8. Kemudian Kemenkominfo untuk mendapat kepastian hukum atas PK No.588PK/Pdt/2002

yang

menggunakan

Novum

palsu,

maka

Kemenkominfo / mass media RRI mengajukan gugatan di PN Depok No.165/Pdt.G/2011/PN Dpk tanggal putus 26 Desember 2012, diputuskan

Penggugat

/

Kemenkominfo

/

mass

media

RRI,

dikalahkan. ----------------------------------------------------------------------------1.9. Lalu Kemenkominfo / mass media RRI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung No.253/Pdt/2013/PT Bdg tanggal putus 27 Agustus 2013, dengan hasil Penggugat / Kemenkominfo / mass media RRI dimenangkan. ---------------------------------------------------------1.10. Didalam proses banding tersebut terdapat 4 Terbanding yaitu : -----1. Ahli waris H Muhammad Samin . 2. Ahli waris A Karim . 3. Udje S . 4. Admin . Perlu diperhatikan bahwa putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 , bahwa dengan meninggal nya H Muhammad Samin, tertulis didalam putusan


PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman 1, bahwa H Muhammad Samin digantikan oleh : A Karim, Udje S, Admin , dan dengan jelas dan tegas tidak ada sedikitpun disebut Rudi HM Samin sebagai ahli waris H Muhammad Samin menggantikan H Muhammad Samin , inisiatif ahli waris H Muhammad Samin untuk maju didalam persidangan sudah tidak mendapat kesempatan karena perkara yang berlangsung dengan tegas, Mahkamah Agung RI didalam keputusannya pada perkara

PK

No.588

PK/Pdt/2002

halaman

1

dengan

tegas

menyatakan bahwa meninggalnya H Muhammad Samin digantikan oleh A Karim, Udje S , Admin tidak disebutkan adanya ahli waris H Muhammad Samin menggantikan H Muhammad Samin , jadi ahli waris H Muhammad Samin tidak ada celah untuk melibatkan diri didalam perkara No.588 PK/Pdt/2002 ( Bukti P1). --------------------------1.11. Bahwa ditegaskan setelah putusan PTUN tanggal 31 Oktober 2002 atas perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg ( Bukti P4 ), maka keabsahan Sertifikat Hak Pakai No.4 / Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 yang terletak di Kampung Parung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok telah ditetapkan Sah sehingga pada saat ini th.2013, penetapan sah nya sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 (Bukti P-5) Putusan banding perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg ) telah inkracht . ------------------------------------------------------------------------------1.12. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 jam 11.30 WIB – 18.00 WIB , Tergugat / Rudi HM Samin melakukan eksekusi yang diawali dengan pembacaan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok dengan tidak sah ( Bukti P6 ), dengan melanggar : ---------------1.12.1. Surat Putusan PTUN perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg ( Bukti P4 ), tanggal 31 Oktober 2002, bahwa penetapan keabsahan sertifikat hak pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 telah inkracht, jadi tidak seorangpun yang dapat memasalahkan sertifikat hak pakai No.4 / Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995. -----------------------------------------1.12.2. Putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 karena mengabulkan Tergugat / Rudi HM Samin sebagai ahli waris H Muhammad Samin terlibat didalam perkara a quo,


didalam Putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman pertama dengan

tegas

dan

jelas

bahwa

disebutkan

“

dengan

meninggalnya H Muhammad Samin digantikan oleh Abdul Karim, Udje S, Admin “ . --------------------------------------------------1.12.3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 April 2007 No.04/Pdr/Eks/2005/PN Bgr jo No.161/Pdt/G /1997/PN Bgr jo No.603/Pdt/1998/PT.Bdg jo No.511 K/Pdt /2000 jo No.588 PK/Pdt/2002, yang menetapkan penangguhan eksekusi ( Bukti P6 ), karena telah ditetapkan adanya Novum Palsu dengan status inkracht yaitu adanya putusan Kasasi No.1554 K/Pid/2009 dan No.1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010,

maka

penetapan

penangguhan

eksekusi

berlaku

selamanya. -------------------------------------------------------------------1.12.4. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No. W11.U/3123/ HT.04.10/IX/2013 tanggal 9 September 2013 ( Bukti P7 ) , perihal penangguhan eksekusi. -----------------------------------------1.12.5. Surat Ketua Pengadilan Negeri Depok

No.W11.U21/2137

/HK.02/IX/2013 tanggal 16 September 2013 ( Bukti P7 ) perihal penangguhan eksekusi. ---------------------------------------------------1.12.6. Surat Ketua Pengadilan Negeri Bogor No.W11.U2/1565/ HT.04.10/IX/2013 tanggal 16 September 2013 ( Bukti P7 ), perihal penangguhan eksekusi. -----------------------------------------1.12.7. Putusan Banding perkara No.253/Pdt/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang isinya menetapkan bahwa Sertifikat Hak Pakai No.4 /Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti P5 ) adalah Sah, keabsahan sertifikat ini ditetapkan kesekian kalinya , pada putusan PTUN perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg tanggal 31 Oktober 2002 sudah ditetapkan sah dan inkracht. -----------------------------------------------------------------------Dengan jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan Eksekusi dengan tidak sah / melawan hukum , maka apa yang dilakukan oleh Tergugat / Rudi HM Samin melarang setiap orang memasuki , memanfaatkan lahan Sertifikat Hak Pakai No.4 / Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 tanpa ijin tertulis dari Rudi HM Samin , maka tindakannya melarang


tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum , yaitu penyerobotan tanah, karena pihak yang memanfaatkan dan akan memasuki lahan sertifikat hak pakai No.4 / Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 adalah pihak yang sah yang mendapat ijin dari RRI/ Kominfo. --------------------------------1.13. Bahwa Tergugat / Rudi HM Samin pada tanggal 10 Oktober 2013 , mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Depok atas perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg yang diputus tanggal 27 Agustus 2013, perkara tersebut ditingkat banding sebagai Terbanding adalah : ----------------------------------------------------------------1. Ahli Waris HM Samin . 2. Ahli Waris A Karim . 3. Udje S . 4. Admin . Rudi HM Samin mengajukan Kasasi dengan menyatakan dirinya adalah sebagai Ahli waris HM Samin , sebagaimana diuraikan diatas, bahwa didalam putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 yang diputus tanggal 22 September 2004 tertulis dihalaman 1 yaitu HM Samin meninggal diganti oleh A Karim , Udje S, dan Admin , tidak ada tertulis Ahli waris HM Samin ataupun Rudi HM Samin , jadi pengajuan Kasasi Rudi HM Samin adalah tidak sah. -----------------------------------------------------------2. Tergugat / Rudi HM Samin dengan langkah-langkah melwan hukum memajukan dirinya sebagai ahli waris H Muhammad Samin dimulai pada tahun 2002, untuk melibatkan didalam perkara a quo padahal tidak sedikitpun dari penetapan hukum bahwa Tergugat / Rudi HM Samin bisa melibatkan didalam perkara a quo meskipun dirinya memajukan status sebagai ahli waris HM Samin. --------------------------------------------------------3. Bahwa setelah adanya putusan PK No.588 PK/Pdt/2002, Kemenkominfo / mass media RRI mengurus / menggugat adanya Novum palsu yang dilakukan oleh HM Samin , A Karim , Udje S dan Admin, pada tanggal 18 Mei 2010, telah diputus inkracht adanya Novum palsu yang dlakukan oleh Udje S dan Admin, sedangkan A Karim dan HM Samin meninggal . 4. Tergugat / Rudi HM Samin mengajukan pemohonan Eksekusi, dan ditindak lanjuti oleh PN Bogor dengan terbitnya putusan Penetapan tanggal 25 April 2007 No.04/Pdr/Eks/2005/PN Bgr jo No.161/Pdt/G/1997


/PN Bgr jo No.603/Pdt/1998/ PT.Bdg jo No.511 K/Pdt/2000 jo No.588 PK/Pdt/2002, adapun isi penetapan adalah Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap obyek sengketa sampai dengan perkara pidana pemalsuan surat-surat / Novum PK No.588PK/Pdt/2002 diputus. -------------------------------------------------------------------------------------Setelah putusan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diputus , atas perkara No.1554 K/Pid/2009 dan No.1556 K/Pid/2009 diputus tanggal 18 Mei 2010 dengan status inkracht, maka Penetapan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 April 2007 tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum tetap. -------------------------------------------------5. Bahwa pada putusan banding perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg yang diputus tanggal 27 Agustus 2013, isinya menyebutkan Sertifikat Hak Pakai

No.4/Sukmajaya

dengan

Gambar

Situasi

No.9095/1995,

penetapan sertifikat sah, penetapan sah sudah dimiliki oleh sertifikat tersebut yaitu sertifikat itu telah menyandang keabsahan inkracht dengan keputusan perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg yang diputus tanggal 31 Oktober 2002. -----------------------------------------------------------------------------POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------------------------1. Rudi HM Samin memposisikan dirinya sebagai ahli waris HM Samin, kemudian karena mengaku dirinya sebagai ahli waris HM Samin lalu dirinya melibatkan didalam perkara a quo, padahal perkara a quo yang disebutkan didalam putusan PK No.588PK/dt/2002, bahwa Tergugat / Rudi HM Samin, setelah meninggalnya HM Samin , maka HM Samin diganti oleh A Karin, Udje S dan Admin, fungsi ahli waris tidak mempunyai dampak hukum didalam perkara a quo ,sehingga apa yang dilakukan oleh Rudi HM Samin melibatkan diri didalam perkara a quo termasuk mengajukan Kasasi adalah perbuatan melawan hukum , bukan tindakan mencari keadilan , tetapi tindakannya tersebut adalah mencari keuntungan untuk diri pribadi dengan mengakal akali hukum , Bukti P9 yaitu surat Kapolresta Depok yang isinya menyatakan bahwa Y Husein Ibrahim melapor ke Polresta Depok dengan tuduhan bahwa Tergugat /Rudi HM Samin telah melakukan pemalsuan surat berkaitan dengan penipuan yaitu menjual tanah a quo padahal tanah tersebut bukan milik Tergugat / Rudi HM Samin. ------------------------------------------------------------


2. Eksekusi yang dimohon oleh yang tidak berhak yaitu Tergugat / Rudi HM Samin dan dilaksanakan oleh Tergugat / Rudi HM Samin dengan mendapat persetujuan oleh PN Depok dengan melawan hukum / tidak sah, eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013. -3. Setelah berhasil melaksanakan eksekusi dengan tidak sah , Tergugat / Rudi HM Samin , menguasai lahan Sertifikat Hak Pakai No.4/ Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 dengan tidak sah. --------------------4. Penggugat dan korban yang memberi kuasa kepada Penggugat mempunyai ijin tertulis untuk tinggal dari Pemilik Sertifikat Hak Pakai No.4 /Sukmajaya. ------------------------------------------------------------------------Dengan Gambar SituasiNo.9095/1995 yaitu Direktur Utama RRI (Bukti P9), sedangkan Tergugat tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah a quo melarang Penggugat dan pemberi kuasa kepada Penggugat untuk memanfaatkan tanah a quo setelah rumah dan tempat usaha nya dirusak oleh Tergugat dan kawan-kawan; ---------------------------------------------------KESIMPULAN : --------------------------------------------------------------------------1. Eksekusi tanggal 17 September 2013 jam11.30 WIB – 18.00 WIB yang dilaksanakan diatas Sertifikat Hak Pakai No.4 / Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995, milik Kemenkominfo / mass media RRI yang keabsahannya telah sah dengan inkracht (Bukti P4), yang mempunyai penetapan tidak akan dieksekusi (Bukti P6), bahwa eksekusi yang dilaksanakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah; ---------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin adalah pihak yang tidak berhak melakukan permohonan eksekusi meskipun dirinya mengaku sebagai ahli waris HM Samin ( Bukti P1 ) , sehingga perbuatan Tergugat atau Rudi HM Samin melakukan permohonan eksekusi adalah perbuatan melawan hukum. ---------------------------------------------------------------------3. Bahwa Tergugat / Rudi HM Samin melakukan eksekusi dengan merusak Rumah, tempat usaha, merusak Pengadilan Negeri Depok , menganiaya

petugas

Pengadilan

Negeri

Depok

,

melakukan

perbuatan makar merusak Negara, menganiaya petugas Negara, memaksa Negara melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan dilaksanakannya eksekusi tidak sah pada tanggal 17 September 2013 di lokasi Kampung Parung Serap Jl.Raya KSU


Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 Depok , sehingga merugikan diantaranya : ---------------3.1. Bernama Ir Ronal Nainggolan sesuai dengan foto kerusakan (Bukti P13), secara materiil sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00

(satu

milyar

rupiah),

yaitu

akibat

menderitanya Ir Ronal Nainggolan, yang kini belum punya rumah karena rumah yang ada hancur , semua alat bengkel hancur , alat rumah tangga hancur. ------------------------------------3.2. Bernama Tina Paulina Rajaguguk , 2 rumah tinggalnya rusak dengan kerugian materiil sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga

puluh

juta

rupiah), dan

secara

immateriil sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). --------------------------3.3. Bernama Sinaga, rumahnya rusak dengan kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). --------------------------------------------------------------------3.4. Bernama Tuti Yuliastuti , rumahnya dan tempat usaha miliknya rusak dengan kerugian materiil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) , dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). --------------------------Bernama Jubir, semua peralatan rumah makan, meja kursi, piring , gelas hancur sehingga dirugikan materiil sebesar Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ). -------------------------3.5. Bernama Suhud, rumahnya rusak dengan kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena Pemilik rumah meninggal akibat kaget akan putusan pengadilan yang berjalan. --------------------------------------3.6. Bernama Dumiati, alat rumah tangga rusak, memindahkan ketempat lain, sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah ) dan mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); ------------------------------------------------------------


3.7. Bernama Gatot, rumahya hancur total, alat rumah tangga hancur

sehingga

mengalami

kerugian

materiil

sebesar

Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). -------------------------------------------------------------------------3.8. Bernama Maulani Dalimonte HE, rumahnya hancur mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). --------------------------3.9. Bernama Sita Gultom, rumahnya hancur mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); ----------------------------------------------------3.10. Bernama Lumumba Manalu / Supandi, rumahnya rusak , kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). ----------------------------------------------------3.11. Bernama Arnelis Dalimonte, rumahnya rusak mengalami kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). ---------------------------------------3.12. Bernama Rizal Simanjuntak, rumahnya rusak mengalami kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). ---------------------------------------3.13. Bernama Jhon Naibaho/ Pahotan Sitorus, mengalami kerugian materiil sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). -----------------------------------------------------3.14. Bernama

Herman,

mengalami

kerugian

materiil

sebesar

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). ------------------------------------------------------------


3.15. Bernama Amirhud Siregar, mengalami kerugian materiil sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). --------------------------------------------------------------------3.16. Bernama Siti Ramadhani Nasution, mengalami kehancuran rumahnya

sehingga

menderita kerugian

materiil sebesar

Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); -------------------------------------------------------------------------3.17. Bernama

Agung,

dengan

kerugian

materiil

sebesar

Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). --3.18. Bernama Dadang Effendi, dengan kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). --3.19. Bernama H Rustam, bangunan rumahnya hancur sehingga kerugian materiil yang dialaminya sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) 3.20. Bernama Drs Muchdar, mengalami kerugian materiil sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). --------------------------------------------------------------------3.21. Bernama Tuti binti

Usman, kerugian materiil sebesar

Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). -------------------------------------------------------------------------3.22. Bernama Asni Purba, rumahnya hancur sehingga

kerugian

materiil sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta

rupiah)

dan

kerugian

immateriil

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus

sebesar

Rp.

juta rupiah) karena

suaminya dianiaya oleh pelaku. ------------------------------------------3.23. Bernama Jhon Adiguna, rumahnya rusak sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh


puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ----------------------------3.24. Bernama

Lindung

Sihombing,

kerugian

materiil

sebesar

Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). --------------------------------------------------------------------3.25. Bernama

Juden

Rp.30.000.000,00

Simarmata,

kerugian

(tiga

juta

puluh

materiil

sebesar

rupiah) dan

kerugian

immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -3.26. Kerugian immateriil yang dialami oleh Kemenkominfo / Direktur Utama RRI karena akibat dari surat untuk tinggal bagi Ir Ronal Nainggolan dkk di lokasi yang dirusak tersebut ditandatangani oleh Kemenkominfo / Direktur Utama RRI,oleh karena itu Kemenkominfo merasa disalahkan oleh Ir Ronal Nainggolan dkk, Kemenkominfo /Direktur Utama RRI harus dibayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah ). 3.27. Bahwa akibat perusakan yang dilakukan oleh Tergugat / Rudi HM Samin , yang terjadi di kantor PN Depok, Penggugat yang memiliki KTP dan WNI berhak untuk meminta ganti rugi untuk dibayarkan kepada para korban penganiayaan yaitu Panitera PN Depok, dan staf nya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). --------------------------------------------------------------------3.28. Bahwa akibat makar atau pemberontakan, yang menyebabkan Negara terhina , wibawa Negara hancur , dan Negara ditekan untuk melawan hukum, Penggugat yang memiliki KTP dan WNI berhak meminta diputuskan agar Tergugat / Rudi HM Samin membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). -----------------------------------------------------------------4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat atau Rudi HM Samin dengan menguasai lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 (Bukti P8)

adalah perbuatan

melawan hukum , dan dampak dari penguasaan lahan tidak sah tersebut merugikan para warga yang mempunyai surat ijin tinggal yang diterbitkan oleh RRI / Kemenkominfo, sebanyak 300 KK atau sebanyak 700 orang, dengan nilai kerugian materiil Penggugat dan


warga korban eksekusi tidak sah sebanyak Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan keugian immateriil sebanyak Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah). --------------------5. Bahwa tindakan Tergugat atau Rudi HM Samin memasang banner dimana – mana yang bertuliskan dilarang memanfaatkan lahan tanpa ijin tertulis dari Tergugat atau Rudi HM Samin (Bukti P10) diatas lokasi lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 , dengan menempatkan penjaga , termasuk Tergugat atau Rudi HM Samin menyewakan lahan untuk keramaian komedi putar dan fasilitas lainnya ( Bukti P11) adalah perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai lahan dengan tidak sah. ---Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Bapak /Ibu majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : --------------------------------1. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa eksekusi yang dilaksanakan diatas tanah bersertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 yang keabsahannya (Bukti P4) telah inkracht dan penetapan tidak dilakukan eksekusi (Bukti P6) telah inkracht , dan uraian tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, dan mohon diputus bahwa eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 yang dilaksanakan diatas tanah di Kampung Parung Serap Jl. Raya KSU Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok diatas sertifikat Hak Pakai tersebut tidak sah. -------------------------------------------------------------------2. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin ( Bukti 1, karena didalam putusan PK No.588PK/Pdt/2002 halaman 1, tidak ada disebut ahli waris menggantikan HM Samin ) melakukan permohonan eksekusi , masuk didalam perkara a quo termasuk mengajukan Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 atas perkara Banding No.253/Pdt/2013/PT.Bdg adalah perbuatan melawan hukum , dan perbuatan Tergugat atau Rudi HM Samin tersebut adalah perbuatan tidak sah. -----------------------------------------3. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat atau Rudi HM Samin menguasai lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti P8 ) dengan memasang banner yang bertuliskan dilarang memanfaatkan lahan tanpa seijin Tergugat atau Rudi HM Samin ( Bukti P10 ) , meletakkan penjaga diatas lahan tersebut, menyewakan lahan , menerima pembayaran atas lahan, menjual lahan ,


menjual galian atas tanah lahan , ( yang dimaksud lahan adalah tanah bersertifikat

Hak

Pakai

No.4/Sukmajaya

dengan

Gambar

Situasi

No.9095/1995) adalah perbuatan melawan hukum. --------------------------------4. Mohon majelis Hakim memutuskan Tergugat atau Rudi HM Samin membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang diuraikan diatas. ------------------------------------------------------------------------------5. Mohon majelis Hakim memutuskan akibat perbuatan Tergugat atau Rudi HM Samin melarang Penggugat memanfaatkan lahan tanah bersertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti 8),

membayar

ganti

rugi

materiil

kepada

Penggugat

sebesar

Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000.000,00 ( tiga puluh lima milyar rupiah ) dengan tunai, besarnya ganti rugi materiil dan immateriil yang dimohon seharusnya lebih besar, karena Tergugat atau Rudi HM Samin tindakannya didalam perkara a quo sudah memosisikan diri menganggap hukum sudah tidak ada, akhirnya menganggap negara tidak ada, Tergugat atau Rudi HM Samin semua bisa diselesaikan tanpa dasar hukum, Pengadilan Negeri Depok dirusak petugasnya dianiaya, Negara dipaksa untuk melakukan eksekusi , lalu korban dilarang mendekat harta yang dirusaknya , lalu Tergugat atau Rudi HM Samin memasukkan komedi putar tanpa ijin pemilik tanah, menjual tanah yang disengketakan, jadi sepantasnya dan sewajarnya jika Tergugat atau Rudi HM Samin harus dihukum dengan seberat-beratnya. -----------------------------------------------------6. Mohon majelis Hakim memutuskan Tergugat atau Rudi HM Samin termasuk semua orang yang tinggal dilahan karena adanya surat dari Tergugat atau Rudi HM Samin , meninggalkan lahan tanah bersertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995, menarik semua penjaganya , setelah perkara ini diputus pada tanggal putusan perkara ini. -7. Mohon majelis Hakim memutuskan semua akte notaris , surat apapun yang menyatakan menjual , menyewakan, memberi ijin pemakaian tanah sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar SituasiNo.9095/1995 ( Bukti P12 ) baik atas luas sebagian dinyatakan batal demi hukum pada tanggal putusan perkara ini. -------------------------------------------------------------------------8. Mohon majelis Hakim memutuskan , bahwa pengajuan Kasasi oleh Tergugat atau Rudi HM Samin yang diajukan paa tanggal 10 Oktober 2013


melalui Pengadilan Negeri Depok dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, karena yang dimasalahkan didalam Kasasi oleh Tergugat atau Rudi HM Samin adalah putusan pengadilan yang sudah inkracht , putusan pengadilan yang inkracht mempunyai sifat sama dengan UU tidak dapat dibatalkan diganggu gugat melalui Pengadilan, namun putusan inkracht dapat digugat di pengadilan jika dibarengi bukti pidana dari putusan pidana yang sudah inkracht. ------------------------------------------------------------------------9. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin harus memasang iklan esok hari setelah tanggal putusan dalam luas satu halaman penuh di harian kompas dengan isi iklan bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin meminta maaf atas terajdinya eksekusi tidak sah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Sepember 2013 diatas tanah bersertifikat Hak Pakai No.4 /Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.90951995 adalah sah milik Kemenkominfo /mass media RRI, menyatakan bahwa semua surat penjualan tanah, surat sewa, surat persetujuan sewa , yang telah dilakukan oleh Tergugat atau Rudi HM Samin dinyatakan batal demi hukum , bahwa lahan diserahkan sepenuhnya kepada Kemenkominfo / mass media RRI dalam keadaan kosong (bahwa konsep iklan sepenuhnya diberikan oleh Penggugat ). ----------------------------------------------------------------------------------10. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa pengabaian putusan pengadilan pada perkara butir 4,5,6,7,8 Tergugat harus membayar pada saat 5 hari sejak perkara ini diputus dengan tunai sebesar Rp.15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah) dan Tergugat atau Rudi HM Samin membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pada butir 4,5,6,7,8. -------------------------------------11. Mohon majelis Hakim memutuskan sita jaminan atas semua aset Tergugat atau Rudi HM Samin yang berada dimana pun dan pemaksaan dengan pengurungan badan Tergugat atau Rudi HM Samin dalam pengawasan Negara selama kewajiban melaksanakan putusan perkara ini belum selesai dengan tuntas, sehingga putusan pengadilan atas perkara ini dapat terjamin pembayarannya; -----------------------------------------------------------------------------12. Atau Majelis Hakim memutus

dengan putusan yang lain dengan seadil

adilnya. ------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT

didalam

GUGATAN,

kecuali

kebenarannya

diakui

oleh

TERGUGAT didalam Jawaban ini; -------------------------------------------------------PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS/TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN GUGATAN (diskualificatoir in person exception); --------------------------------------------------------2.

Bahwa PENGGUGAT di dalam GUGATAN menyatakan kapasitasnya sebagai pemilik dari tempat usaha / bengkel mobil / motor yang terletak di atas lahan di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 September 2013; -----------------------------------------------------

3.

Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak sebagai pemilik dari tanah tersebut, maka PENGGUGAT harus dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan dan atau bukti pembelian atas bidang tanah objek eksekusi tersebut atas nama PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------

4.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demi hukum nama yang tercatat pada sertifikat berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas sertifikat tersebut yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sempurna mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya; -----------------------------------------------------------------------

5.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam GUGATAN tidak memberikan bukti yang menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik dari objek eksekusi tersebut di atas, maka PENGGUGAT sama sekali tidak berkualitas mengajukan GUGATAN

KARENA

PENGGUGAT bukanlah pemilik dari objek

eksekusi tersebut; -------------------------------------------------------------------------6.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dinyatakan sebagai berikut: ---------------------------------------

“ Menyatakan sertipikat Hak Pakai No. 4 yang diterbitkan BPN Bogor, tangal 24 Agustus 1995 atasnama Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta Cimanggis, batal demi hukum”


-

“ Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I (Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia) selama ini yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat , Batal demi hukum”

Dengan demikian Penggugat yang mengaku-ngaku memiliki ijin tertulis dari Direktur RRI memanfaatkan tanah berupa Bengkel yang terletak diatas objek eksekusi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai kepentingan atau tidak berkualitas mengajukan gugatan terkait dengan objek eksekusi tersebut; 7.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai hak / tidak memiliki kualitas untuk mengajukan GUGATAN, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak GUGATAN

yang

diajukan

oleh

PENGGUGAT,

atau

setidak-tidaknya

menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima; ----------------------------------------PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PIHAK TERGUGAT (EXCEPTIO

GEMIS

AANHOEDANIGHEID)

8.

Bahwa PENGGUGAT didalam gugatan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melaksanakan eksekusi tidak sah atas tanah yang terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya pada tanggal 17 September 2013 dengan cara merusak bangunan rumah dan tempat usaha

milik

PENGGUGAT

sehingga

menyebabkan

kerugian

bagi

PENGGUGAT; ---------------------------------------------------------------------------------9.

Bahwa faktanya Pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua bangunan yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok.

jo.

No.

04Pdt/Eks/2005/

PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No. 511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013; -----10. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT sebagai Pihak Tergugat karena TERGUGAT tidak pernah melakukan eksekusi Pembongkaran sebagaimana yang telah dituduhkan oleh PENGGUGAT; ---------------------------------------------------------------------------------Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah keliru menarik pihak Tergugat dalam GUGATAN

A QUO,

maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang

Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT, atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------------------GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) 12. Bahwa

GUGATAN

yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan saling

bertentangan antara posita yang satu dengan lainnya serta bertentangan antara posita dan petitum gugatan; ---------------------------------------------------13. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam

GUGATAN

pada posita yang pada

pokoknya menyatakan bahwa eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995 milik RRI/Kominfo adalah perbuatan melawan hukum, namun dalam Petitum gugatan PENGGUGAT menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga Milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah); --------------------------------14. Bahwa pada Posita halaman 1 didalam gugatan, PENGGUGAT mendalilkan mengajukan gugatan a quo bertindak untuk diri sendiri sebagai PENGGUGAT, namun dalam Posita halaman 10 s/d alaman 15 PENGGUGAT menyatakan dengan dilaksanakan eksekusi tersebut merugikan warga yang diantaranya bernama Ir. Nainggolan, Tina Paulina Rajaguguk, Sinaga Tuti Yuliastuti, Suhud, Dumiati, Gatot, Maulani Dalimone HE, Sita Gultom, Lumumba Manalu / Supandi, Arnelis Dalimonte, Rizal Simanjuntak, Jhon Naibaho/ Pahotan Sitorus, Herman, Amirhud Siregar, Siti Rahmadhoni Nasution, Agung, Dadang Effendi, H. Rustam, Drs. Muchdar, Tuti biti H. Usman, Asni Purba, Jhon Adiguna,, Lindung Sihombing dan Juden Simarmata, sehingga TERGUGAT harus mengganti kerugian kepada warga tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT menjadi tidak jelas mengenai siapa yang dirugikan dan siapa yang menuntut ganti kerugian, oleh karena itu gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur (obscuur libel); ---------------------------------------------------16. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 2 halaman 17 gugatan yang memohon Tergugat


mengajukan Kasasi atas perkara banding No. 253/Pdt/2013/PT.Bdg adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa Petitum tersebut menjadi tidak jelas karena materi gugatan Penggugat adalah mengenai eksekusi lahan namun tiba-tiba Penggugat memohon perbuatan Tergugat mengajukan Kasasi adalah tidak sah, hal tersebut membuat hak apa yang dituntut Penggugat dan perbuatan melawan hukum apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel); -------------------------17. PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dalam menentukan dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan

GUGATAN

aquo, karena seluruh dalil-dalil

posita gugatan yang mengenai Putusan Perkara-perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah dalil yang patut untuk ditolak atau dikesampingkan karena Penggugat sama sekali bukan sebagai Pihak didalam Perkaraperkara tersebut oleh karena itu gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur; -----------------------------------------------------------------------------------------18. Terhadap

GUGATAN

mengeluarkan

yang kabur dan tidak jelas, mahkamah Agung RI telah

yurisprudensi

tetap

yang

pada

kaidah

hukumnya

menyatakan bahwa Gugatan yang kabur atau tidak jelas harus dinyatakan tidak

dapat

diterima,

yurisprudensi

tersebut

antara

lain

adalah

Yurisprudensi Mahkamah agung RI tanggal 21 agustus 1973 No. 565K/Sip/1973, yang menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.” ----------------------------------------------------------19. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam posita tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya serta petitum yang tidak jelas apakah mengenai hak apa yang dituntut Penggugat dan perbuatan melawan hukum apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIO ONRECHMATIGE OF ONGEROND) 20. Bahwa pada hakekatnya dalam mengajukan GUGATAN, harus berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang mengajukan gugatan dengan pihak terhadap siapa gugatan ditujukan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana


ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan sebagai berikut: -----------------------------“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” 21. Bahwa selanjutnya, untuk mengajukan seseorang/ badan hukum menjadi pihak tergugat di pengadilan harus mempunyai alasan hukum perihal hak yang dilanggar, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 995K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1973, yang menyatakan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------“Sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan” 22. Bahwa didalam GUGATAN, PENGGUGAT tidak menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995, akan tetapi Penggugat hanya menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara alm. HM. Samin dengan pihak Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia dan tidak menjelaskan ada nya hak-hak PENGGUGAT yang telah dilanggar oleh Tergugat dengan demikian GUGATAN PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar karena

TERGUGAT tidak pernah melakukan

pelanggaran terhadap hak dari PENGGUGAT ; ---------------------------------------23. Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum (Onrechmatige Of Ongerond) dalam mengajukan GUGATAN a quo, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); ------------------------------------------------------------------GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM / EX JURI TERTI)

24. Bahwa pada Posita halaman 10 s/d alaman 15 PENGGUGAT menyatakan dengan dilaksanakan eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995 milik RRI/Kominfo tersebut merugikan warga yang diantaranya bernama Ir. Nainggolan, Tina Paulina Rajaguguk, Sinaga Tuti Yuliastuti,


Suhud, Dumiati, Gatot, Maulani Dalimone HE, Sita Gultom, Lumumba Manalu / Supandi, Arnelis Dalimonte, Rizal Simanjuntak, Jhon Naibaho/ Pahotan Sitorus, Herman, Amirhud Siregar, Siti Rahmadhoni Nasution, Agung, Dadang Effendi, H. Rustam, Drs. Muchdar, Tuti biti H. Usman, Asni Purba, Jhon Adiguna, Lindung Sihombing dan Juden Simarmata, akan tetapi PENGGUGAT tidak menarik / mengikut sertakan para warga tersebut sebagai Pihak dalam Gugatan; ---------------------------------------------------------25. Bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak karena tidak menarik / mengikut sertakan Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Perkara a quo yang mana justru Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia sering kali disebutkan dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT; ---------------------------------------------------------------------26. Bahwa

Pelaksanaan

Eksekusi

atas

Objek

eksekusi

yang

telah

dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Depok, akan tetapi Penggugat tidak menarik / mengikut sertakan Pengadilan Negeri Depok sebagai pihak dalam Perkara gugatan a quo; -----------------------------------------------------------------------------------------27. Bahwa Oleh karena Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (EX

JURI TERTI)

dalam mengajukan GUGATAN a quo, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); ------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------28. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan didalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan didalam Pokok Perkara; ------------29. Bahwa TERGUGAT

menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

PENGGUGAT didalam GUGATAN, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; ---------------------------------------------------------30. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil kosong PENGGUGAT halaman 2 GUGATAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melaksanakan eksekusi tidak sah tanggal 17 September 2013, atas tempat usaha / bengkel mobil/motor milik PENGGUGAT bersama Ir. Ronald Nainggolan yang berada di Kampung Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok, merusak, rumah, tempat usaha warga diatas lahan tersebut; -------------------------------31. Bahwa faktanya Pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua bangunan yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok.

jo.

No.

04Pdt/Eks/2005

/PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No. 511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013, dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 2 gugatan tersebut adalah tidak benar oleh karenanya dalil-dalil tersebut sangat patut ditolak dan dikesampingkan; ---------------------------------------------------------------------32. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil kosong PENGGUGAT pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 GUGATAN karena tidak benar dan hanya mengada-ada saja; ---------------------------------------------------------33. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995, akan tetapi Penggugat hanya menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara alm. HM. Samin dengan pihak Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia; --34. Bahwa seluruh dalil-dalil posita gugatan pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 yang mengenai Putusan Perkara-perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun perkara pidana, adalah dalil-dalil yang patut untuk ditolak atau dikesampingkan karena PENGGUGAT sama sekali bukan sebagai Pihak didalam Perkara-perkara tersebut oleh karena itu maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); ------------------------------------------------------------------------------------


35. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1 halaman 9 GUGATAN yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT telah dilaporkan ke Polresta Depok oleh Y Husein Ibrahim dengan tuduhan telah melakukan pemalsuan surat berkaitan dengan penipuan yaitu menjual tanah a quo padahal tanah tersebut bukan milik TERGUGAT; ------36. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan pada laporan polisi yang dimaksud, faktanya Laporan Polisi tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Depok melalui Surat Penghentian Penyidikan (SP3), oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1 halaman 9 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo; --------------------------------------------------------------37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 2 s/d 4 halaman 9 dan 10 GUGATAN karena tidak benar dan tidak berdasar hukum; ---------------------------------------------------------------------------38. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melaksanakan eksekusi tidak sah dan merusak rumah dan tempat usaha milik PENGGUGAT yang pada tangal 17 September 2013 adalah sama sekali tidak benar dan menyesatkan, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan eksekusi dan merusak/membongkar tempat usaha Penggugat, faktanya pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua bangunan yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas perintah Ketua

Pengadilan

Negeri

Depok,

No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok.

berdasarkan jo.

No.

Penetapan

04Pdt/Eks/2005/

PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No. 511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013, oleh karenanya pelaksanaan eksekusi riil tersebut adalah sah secara hukum; 39. Bahwa dalil PENGGUGAT menyatakan memiliki ijin tertulis untuk tinggal dari Pemilik lahan objek eksekusi namun PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti mengenai kepemilikan yang sah atas objek eksekusi tersebut, oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tanpa alas hak kepemilikannya (recht-titel) yang sah dan berharga di muka sidang yang terhormat ini, PENGGUGAT bukan merupakan pemilik Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

sah atau pemegang hak atas objek eksekusi tersebut, sehingga tidak mempunyai hak atau bukan sebagai orang yang sah mempunyai wewenang bertindak (legal Standi in-judicio) terhadap objek eksekusi tersebut, maka sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum PENGGUGAT

menyatakan

bahwa

TERGUGAT

telah

menguasai

dan

menduduki objek ekseskusi tersebut diatas; ----------------------------------------40. Bahwa PENGGUGAT bukan merupakan pemilik sah atau pemegang hak atas objek eksekusi tersebut, sehingga sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap TERGUGAT dan menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN a quo karena pengajuan GUGATAN tidak beralasan secara hukum, tidak cukup bukti, dan mengadaada. Justru PENGGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT dengan mengajukan GUGATAN a quo, mengaku-ngaku sebagai yang mempunyai hak atas lahan objek eksekusi tersebut dan mendalilkan tuduhan yang tidak benar dan menyesatkan terhadap Tergugat, bahkan dengan adanya GUGATAN a quo, TERGUGAT telah mengalami kerugian karena nama baik Tergugat menjadi tercemar akibat tuduhan Penggugat yang tidak benar tersebut serta aktivitas TERGUGAT menjadi terhambat terkait dengan adanya gugatan a quo; ---------------------41. Bahwa oleh karena GUGATAN PENGGUGAT tidak mengandung unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT didalam GUGATAN, maka TERGUGAT

mohon agar Yang Mulia Majelis

Hakim menolak GUGATAN a quo atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK 42. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN terhadap TERGUGAT dengan dalil-dalil kosong dan tidak berdasar hukum serta tuduhan yang tidak benar tanpa bukti-bukti yang jelas mengenai hal yang dituduhkan serta mengenai objek yang digugat, hal ini menunjukkan adanya itikad buruk PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN dengan upaya agar memperoleh keuntungan atau ada maksud lain dari PENGGUGAT untuk membuat TERGUGAT mengalami kerugian materil maupun immateril karena adanya GUGATAN a quo, berdasarkan hal tersebut maka terbukti bahwa GUGATAN PENGGUGAT adalah GUGATAN yang diajukan dengan itikad tidak baik dan


oleh karenanya sudah sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak GUGATAN a quo; ---------TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERDASAR HUKUM 43. Bahwa TERGUGAT pokoknya

menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada

menyatakan

akibat

tindakan

TERGUGAT

menyebabkan

PENGGUGAT menderita kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah); ------------------------------44. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami kerugian karena PENGGUGAT bukanlah pemilik atas lahan objek yang telah dieksekusi tersebut, terlebih lagi TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum melakukan eksekusi, dengan demikian tidak ada tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT; 45. Bahwa GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT tidak tercermin adanya unsurunsur perbuatan melawan hukum sama sekali, sehingga tuduhan-tuduhan PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tuduhan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum dan tidak terbukti; ----------------------------------------------------------------46. Bahwa mengingat unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka tuntutan ganti rugi PENGGUGAT yang hanya didasarkan pada asumsiasumsi, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak nyata, oleh karenanya sangatlah berlandaskan hukum apabila GUGATAN PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya; ----------------------------------------------------------------------------------TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIJELASKAN SECARA TERPERINCI. 47. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terperinci adanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian material maupun kerugian immaterial, tuntutan ganti rugi PENGGUGAT hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak nyata, oleh karena itu GUGATAN a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: ----------------------------1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598K/Sip/1971, tanggal

18

Desember 1971:


“Apabila besarnya

kerugian yang diderita oleh Penggugat , tidak

dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan” 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal

2

Juni 1971: “Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan” 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980: “ Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”; dan 4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979: “ Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak” Dengan demikian oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tidak merinci kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima; PERMOHONAN PEMBEBANAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM 48. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang memohon agar TERGUGAT dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara aquo; 49. Bahwa permohonan PENGGUGAT yang demikian sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum acara Perdata yang berlaku, terlebih lagi permohonan PENGGUGAT mengenai ganti kerugian dan dwangsom merupakan permohonan yang berdasarkan ketentuan


tidak dapat diajukan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No. 791K/Sip/1972 yang pada intinya menegaskan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM. 50. Bahwa TERGUGAT

menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam

GUGATAN yang pada intinya memohon sita jaminan atas semua asset TERGUGAT yang berada dimanapun dan pemaksaan dengan pengurungan badan TERGUGAT selama kewajiban melaksanakan putusan perkara ini belum selesai sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT; -----------------------51. Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada saja serta bertentangan dengan Hukum acara Perdata yang berlaku, PENGGUGAT seolah-olah bertindak selaku Jaksa Penuntut umum yang menuntut hukuman penjara terhadap TERGUGAT, hal ini sangat tidak masuk akal sama sekali, PENGGUGAT sangat jelas tidak memilik pengetahuan mengenai prosedur hukum acara perdata yang berlaku sehingga mengajukan permohonan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku; -----------------------52. PENGGUGAT tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk mengajukan sita jaminan, mengingat gugatan PENGGUGAT tidak cukup bukti mengenai kepemilikan yang sah atau pemegang hak atas objek eksekusi tersebut , terlebih lagi yang diajukan sebagai sita jaminan oleh PENGGUGAT tidak ada korelasinya dengan permasalahan didalam GUGATAN a quo sehingga sangat tidak beralasan hukum, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan sita jaminan PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------


1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya; ------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------1.

Menolak GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

2.

Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya Perkara. -------------------

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 23 Oktober 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-------------------DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan untuk kepentingan sendiri dan sebagai Kuasa; -------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp

791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ----------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Akta

Pernyataan

Permohonan

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 6 Nopember

2014

Pembanding

semula

Penggugat

telah

menyatakan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2014; --------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

permohonan

bandingnya

tersebut,

Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Nopember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2014; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Januari 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Januari 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Nopember 2014, kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----------Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Desember 2014 kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; --------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--------------------------Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------

Bahwa

Pembanding/Penggugat

mempunyai

KTP

dan

WNI,

jadi

Pembanding/Penggugat sah menggugat demi membela kepentingan Negara, menegakkan Hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, 3; -

Bahwa Pembanding/Penggugat memiliki aset di lokasi eksekusi yang dihancurkan oleh Terbanding/Tergugat sebagai pemohon eksekusi; ---------

-

Bahwa

Pembanding/Penggugat

mendapat

kuasa

dari

para

korban

perusakan akibat eksekusi tidak sah dari parawarga yang jadi korban; ------

Bahwa dengan demikian Pembanding/Penggugat syah untuk mengajukan gugatan, dengan memohon penetapan pengadilan agar tanah sah menjadi tanah negara, dengan menetapkan eksekusi tidak sah dan kemudian memohon agar Terbanding/Tergugat meninggalkan lokasi sertifikat No 4/ Sukmajaya Depok, termasuk Terbanding/Tergugat membayar semua ganti rugi materiil dan immaterial kepada Negara, kepada Pengadilan Negeri Depok dan kepada para korban eksekusi tidak sah; -------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah

mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

-

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan untuk kepentingan sendiri dan sebagai kuasa adalah sudah benar dan patut untuk dikuatkan dalam putusan tingkat banding; --------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari

dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi karena dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; ---------------------Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; -------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena selain pertimbangan hukum dalam eksepsi dinyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan juga pemeriksaan dalam pokok perkara belum dilakukan sehingga dengan demikian Dalam Pokok Perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 23 Oktober 2014 patut dipertahankan dan

dikuatkan

dengan

perbaikan

dalam

diktum

putusan

yang

bunyi

selengkapnya akan disebutkan dibawah ini; ------------------------------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut pada amar putusan ini; --------------------------------------------------------------------------Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;------------------------------------------------------MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut; -------------------------------------------------------------

-

Memperbaiki

putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : -------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------

Menerima

dan

mengabulkan

eksepsi

Tergugat,

bahwa

Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan untuk kepentingan sendiri dan sebagai kuasa; -----------------------------DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard); -----------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh kami H. Lexsy Mamonto, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Karel Tuppu S.H.,M.H.,dan Eddy

Pangaribuan,

berdasarkan

S.H.M.H.masing-masing

penetapan

Ketua

Pengadilan

sebagai Tinggi

Hakim Bandung

Anggota, Nomor

57/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 10 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu


oleh Dra. Dedeh Sumiati J.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasanya; ---------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

KarelTuppu, S.H.M.H.H.

Lexsy Mamonto, S.H.M.H.

Ttd

Eddy Pangaribuan, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI Ttd Dra. DedehSumiati J.

Perincianbiayaperkara : 1. Biaya Meterai ..............……….Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan …. .....Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ………

Rp. 139.000,00

Jumlah ……………………….

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah)


PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents