PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 87/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. SIMON PETRUS, pekerjaan pedagang, alamat Pamulang Permai No. E 45/ 30A RT. 08/ RW. 014, Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang atau Perum Nusa Loka Sektor

X1V 6 Blok JA/ 31 BSD

Tangerang, atau Perum Nusa Loka Sektor XIV.6 Blok Q/87 BSD Tangerang atau Perum Castila Blok10 No.2; 2. NOVIANTO, pemilik TOKO SAUDARA, alamat Pekan Baru Jalan Arengka II/Ring Road Nomor 10; Dalam

hal

ini

Keduanya

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya: 1. Arfendi, S.H., 2. Agus Wijaya, S.H., Advokat/Penasihat

Hukum

dari

Kantor

Advokat/

Penasihat Hukum Arfendi, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 125 Lt. III Kota Pekanbaru,

Provinsi

Riau,

masing-masing

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / PARA TERBANDING semula TERGUGAT I DAN TERGUGAT II; Lawan: 1. PAULUS ARIFIN, Wirasuwasta, alamat Jalan Terusan Pasirkoja No. 109 B, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;

.

2. CICILIA ARIFIN, Wirasuwasta, alamat Jalan Terusan Pasirkoja No. 109 B Kelurahan Panjungan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung; Keduannya

selaku

Pemilik dari UD BINTANG

UTAMA yang berkedudukan di Jalan Raya Ciater , BSD, No. RT. 11/ RW. 009

Kelurahan Ciater,

Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 87/PDT/2015/PT.BDG.

Kecamatan

Serpong

Tangerang, dalam

hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya: A. Syachrullah Tahir, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di A. SyachrullH Tahir, S.H. Associates, yang

beralamat

Jalan

Leuwi

Anyar

B.15

Kota

Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April

2014,

selanjutnya

disebut

sebagai

PARA

TERBANDING/PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT; PengadilanTinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 211/PDT.G/2013/PN.BDG. tanggal 28 Januari 2014; Tentang Duduk Perkara: Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 211/PDT.G/2013/PN.BDG. tanggal 28 Januari 2014 ; Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2013 telah mengemukakan sebagai berikut: -

Bahwa berdasarkan Akta PERJANJIAN KERJA SAMA MITRA USAHA, Tertanggal 30 Maret 2009, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, antara pihak Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hubungan kerja sama mengenai penjualan

alat bangunan dengan memakai nama UD.

BINTANG UTAMA, yang berdomisili/berkedudukan di B.S.D. Blok JA/ 31 Sektor XII-8 . Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang selatan (bukti P-1); -

Bahwa dalam perjanjian KERJA SAMA MITRA USAHA tersebut dibuat dengan syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut; Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa "Pihak Pertama" adalah distributor, yang bergerak dibidang ditribusi dan penjualan bahan bangunan dan matrial lainnya yang tekait telah memiliki pengalaman dalam pendistribusian bahan bangunan dan matrial lainnya yang tekait di Wilayah Indonesia;


Untuk

mendukung

kemitraan

ini

Pihak

Pertama,

memberikan

seluruh informasinya kepada mitra/ Pengelola (Pihak kedua) dalam hal jaringan pemasaran, pemasok, pelanggan dan bantuan lainnya dalam hal sumber daya manusia, alat Angkut, Pergudangan dan peralatan pendukung lainnya yang memadai; 2. Bahwa

“Pihak

kedua"

adalah

Mitra/

Pengelola

yang

akan

mengoperasikan seluruh kegiatan usaha yang bergerak di bidang pemasaran bahan bangunan dan material lainnya yang terkait; 3. Bahwa diantara dua pihak telah sepakat dan setuju untuk membuat "perjanjian

kerjasama

mitra

usaha"

(untuk

selanjutnya

disebut

"perjanjian"), dalam hal ini “pihak pertama" bertindak sebagai pemodal dan akan menggunakan jasa ”pihak kedua" sebagai mitra/ pengelola untuk memasarkan/ menjual produk-produk yang ada dalam kategori bahan bangunan; 4. Bahwa bentuk kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk satuan usaha yang berdiri sendiri yang dikelola oleh "Pihak Kedua", dibawah pengawasan sepenuhnya oleh "Pihak Pertama"; 5. "Keuntungan Bersih'' adalah merupakan kalkulasi dengan hasil positif (plus) dari hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan/ harga modal/ harga beli, biaya usaha, biaya bunga dan pajak-pajak terkait. Pembagian keuntungan akan dihitung atas dasar "keuntungan bersih" jika hasil kalkulasi ternyata hasilnya negative (minus), maka hal tersebut akan disebut sebagai "kerugian"; Juncto pasal 3 yang berisi mengenai larangan: 1. Selama “pihak kedua”: terikat dalam perjanjian ini, maka "pihak Kedua” dilarang / tidak diperbolehkan memasarkan/ menjual barang dagangan sejenis dari pihak competitor/ distributor/ pabrikan lain, selain yang telah disetujui oleh “ pihak pertama". Jika dikemudian hari ditemukan bahwa "pihak kedua" melanggar larangan ini, maka "pihak pertama" berhak untuk mengakhiri "perjanjian" secara sepihak; 2. Pihak kedua" dilarang untuk menggunakan / memakai hasil penerimaan penjualan selain disetorkan/ diserahkan kepada “pihak pertama". Jika dikemudian hari ditemukan bahwa "pihak kedua” melanggar larangan ini, maka “pihak pertama” berhak untuk mengakhiri “perjanjian” secara sepihak;


3. "pihak kedua'' tidak dapat melepasakan diri (mengundurkan diri) dari tanggung

jawab

pengelolaan

kemitraan

secara

sepihak

tanpa

persetujuan "pihak pertama"; -

Bahwa: berdasarkan catatan yang dicatat dalam daftar pembayaran dari Tergugat II/konsumen yang membeli barang bahan bangunan, Tergugat II, selaku salah satu konsumen PD UD BINTANG UTAMA, telah membayar kurang lebih dari Tanggal 20-10-2009 sampai dengan Tanggal 30-6-2011. atau sebanyak 128 (Seratus dua puluh delapan) kali angsuran jumlahnya kurang lebih Rp.3.500.000.000 (tiga koma lima milyar rupiah) (bukti P-2); Jumlah uang tersebut diatas secara jelas dan nyata-nyata telah diterima melalui rekening Nomor: 1761366888 atas nama Penggugat dalam rekening di B.C.A. Cabang Bandung;

-

Bahwa agar supaya pengiriman uang pembayaran penjualan bahan bangunan terutama yang berbentuk, besi beton dari Tergugat II, beralih ke Tergugat I, Tergugat I, telah mengirim surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2011 (bukti P-2) kepada konsumen toko besi SAUDARA Milik Tergugat II yang ada di Jalan Arengka II/ Ring Road Nomor 10, Simpang Tabek Gadang yang berkedudukan di Pekan Baru, Riau; Dimana isi surat Pernyataan Tanggal 6 Januari 2011, Menyatakan: -

Bahwa, pemilik/ Pimpinan UD. BINTANG UTAMA adalah SIMON PETRUS/ Tergugat I;

-

Dengan MelampirkanIzin Tempat Usaha, Nomor: 5033/ 113, Kecsrp/ 2008, tertanggal 29 Januari 2009:

-

Surat Keterangan Izin Domicili Nomor: 503/3/KelCtr/XI/2010, Tertanggal 29 Oktober 2010:

-

Nomor Rekening Dari B.C.A. Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan, dengan nomor rekening: 498.0044.772;

-

Bahwa baik izin-izin usaha maupun Izin domicili serta Nomor rekening di B.C.A. secara Jelas dan Nyata dibuat atas nama UD BINTANG UTAMA dengan pemiliknya adalah SIMON PETRUS/ Tergugat I;

-

Bahwa Pembuatan izin-izin tersebut diatas dibuat oleh saudara SIMON PETRUS/Tergugat I, dengan maksud yang direncanakan oleh Tergugat I, untuk mengambil uang tagihan yang masih ada di konsumen Perusahaan


Dagang SAUDARA, yang bernama NOVIANTO/ Tergugat II, yang beralamat di Jalan Arengka II/ Ring Road 10, Simpang Tabek Gadang Pekan Bam, Riau (bukti P-3); -

Bahwa untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dengan bantuan Tergugat II, untuk mengambil semua pembayaran yang masih ada di Tergugat II, Penggugat sebagai upaya prentif, terhitung mulai Tanggal 2 Febuari 2012. telah mengirim surat pemberitahuan kepada pelanggan/ konsumen termasuk kepada Tergugat II, dimana dalam isi surat himbauan tersebut, agar untuk setiap pembayaran atas barang-barang bahan

bangunan

yang

dibeli

dari

UD.

BINTANG

UTAMA

vang

berkedudukan di Tangerang Selatan, untuk masalah pembayarannya diharapkan ditrasfer ke rekening nomor 176.136.6888 nama PAULUS ARIFIN/ Penggugat di B.C.A. Cabang Bandung; - selaku pemilik perusahaan UD BINTANG UTAMA yang berkedudukan di

Tangerang Selatan; -

Bahwa

walaupun

Penggugat

telah

mengirim

surat

pemberitahuan,

tertanggal 2 Febuari 2012 (bukti P-4) kepada Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tidak pernah menggubrisnya dan Pengiriman pembayaran atas pembelian bahan bangunan dari UD. BINTANG UTAMA, oleh Tergugat II tetap masih di kirim kepada Tergugat I; satu dan lain hal ini terbukti dari; - Bukti Setoran Kliring dan Titipan Warkat B.C.A., yang dikirim dari

TERGUGAT II Nomor Rekening 4980044772 atas nama TERGUGAT I, yang penyetorannya secara bertahap Dari Tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan Tanggal 21 Mei 2012, yang jumlahnya semuanya sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) (Bukti P-5); -

Bahwa disamping pengambil alihan uang pembayaran dari konsumen UD.BINTANG UTAMA

tersebut

diatas

yang pelaksaannya di bantu

olehTergugat II, juga Tergugat I, secara jelas dan berdasarkan hukum telah pula menggelapkan serta mengambil uang hasil penjualan Kendaraan Roda Empat Merk PAJERO Tahun 2011. warna silver nomor Polisi B 884 TIE; - yang berdasarkan REKAPITUEASI DATA INVENTARIS dari UD. BINTANG UTAMA, yang Uang Mukanya telah dibayar dengan uang kas


perusahaan, yang jumlah sebesar Rp.265.296.000, (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) (Bukti P-6); Dimana cara penjualan Kendaraan Roda Empat tersebut dilakukan dengan cara, Melunasi angsuran kendaraan tersebut, dan setelah kendaraan tersebut lunas, lalu TERGUGAT I menjualnya kepada pihak lain selaku peminat dan hasil penjualan I kendaraan tersebut sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Oleh Penggugat pada waktu musyawarah antara Penggugat dan Tergugat I serta dengan kuasa hukum Tergugat I, oleh saya selaku kuasa hukum Penggugat yang pada waktu itu sempat hadir dalam musyawarah tersebut, sempat menanyakan masalah uang hasil penagihan kepada Tergugat II maupun jumlah uang hasil penjualan kendaraan roda empat Merek PAJERO, apakah uangnya masih ada,...? Pada waktu itu Tergugat I menjawab bahwa uang tersebut sudah habis terpakai; -

Bahwa

untuk perbuatan

tersebut

diatas,

Penggugat

telah sempat

melaporkan pebuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II, pada tanggal 23 November 2012 LP/908/XI/ 2012/Bareskrim, dalam laporan Penggelapan uang hasil penjualan barang-barang bangunan yang dilakukan SIMON PETRUS/ Tergugat I, di BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM (Bukti P-7); -

Bahwa Atas perbuatan Tergugat I yang dalam menjalakan rencananya tersebut secara Jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat selaku pemilik modal perusahaan UD. BINTANG UTAMA tersebut; - berupa hilangnya uang modal Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000

(lima milyar Rupiah.); - Disamping itu. Penggugat juga menderita kerugian berupa hilangnya

keuntungan untuk setiap bulannya yang bila di hitung tidak kurang dari 1% dari Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) terhitung dari sejak bulan 10 (sepuluh) tahun 2009 sampai keputusan perkara ini nanti dilaksanakan dan harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I

dan

Tergugat II;


-

Bahwa: untuk

menjamin

terpenuhinya semua tuntulan Penggugat itu;

maka adalah wajar bila harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I danTergugat II ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Bandung; yaitu milik Tergugat I adalah: Untuk benda tidak bergerak; Tanah berikut bangunan berupa pabrik ATI BAROKAH PLASTIK berikut bahan baku dan benda bergerak lainya yang ada di dalam pabrik tersebut yang terletak di Rangkas Bitung KM. 14, Kampung Bojot Nomor: 88, Rt. 002 Rw. 001, Cikande Serang; Tanah berikut bangunan mana berbatasan; Utara

: jalan raya;

Barat

: tanah saiman;

Timur

: tanah saiman;

Selatan : tanah kosong; Dan sebidang tanah Seluas ± 5000 M2 (lima ribu meter persegi) tanah mana berada didepan perusahaan ATI BAROKAH PLASTIK, terletak di Propinsi Banten, Kampung bojot, Kecamatan Rangkas Bitung, Tanah mana berbatasan: Yang berbatasan dengan: Utara

: jala raya;

Barat

: pabrik gantungan baju;

Timur

: tanah saiman;

Selatan : tanah kosong; Dan benda bergerak yang berupa: a. Bahan baku plastik, sebanyak 7 atau 10 ton yang berada di pabrik tersebut; b. Satu unit Mesin Proses Bikin Biji Plastik, merk; c. Satu unit Mesin Giling untuk penghancur Bekuan Plastik, Merk; d. Satu unit Mesin Crusher kering 15HP, Merk HUADEM; e. Satu unit mesin mixer Aduk Bahan, Merk HUADEM; f. Dua unit Mesin Kiler Pendingin Air; g. Satu kendaraan roda dua Merk HONDA REVO nomor Polisi B 1765 NUH; h. Satu kendaraan roda dua Merk HONDA VARIO; i. Satu kendaraan roda empat Colt Diesel, nomor polisi; j. Satu Unit Travo Listrik Merk;


k. Kendaraan roda Empat Merk HYUNDAI Nomor Polisi B 884 TIN; Sedangkan milik Tergugat II, Berupa: SebidangTanah berikut bangunan berupa perusahan/ toko SAUDARA; - yang beralamat di Jalan ARENGKA II/ RING ROAD No. 10 Simpang Tabek Gadang, Pekan Baru Riau; - yang berbatasan: Utara

: tanah kosong;

Timur

: jalan arengka II/ Jalan Muhamad Yamin;

Barat

: tanah kosong;

Selatan

: Hotel Parma Siti;

Dan benda bergerak yang berupa: - Kendaraan roda empat, COLT DIESEL, no. pol. BM 9327 AJ; - Kendaraan roda empat, TOYOTA DYNA, No. Pol. B 9677 NDB; - Kendaraan roda empat, HINO TRONTON, No. Pol. BM 9509 TH; - Kendaraan roda empat. CHEVROLET, No. Pol. BM 424 NN; - Kendaraan roda empat. COLT DIESEL DOUBLE, No. Pol. BM 8116 AG; - Kendaraan roda empat HINO. No. Pol. BM 9429 TU; - Kendaraan roda empat. HINO TONTON NO Pol BM 9760 TU; -

Bahwa: pula mohon agar Tergugat I dan Tergugat II, dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai, memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

-

Bahwa: Mengingat Gugatan Penggugat ini cukup beralasan jika di kaitkan pula dengan alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon Putusan bij voorraad; Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, berkenan untuk memutuskan: PRIMAIR: 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata ini;


3.

Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Modal dan Barang inventaris UD. BINTANG UTAMA yang berkedudukan di jalan raya Ciater, B.S.D No. 88 Rt. 11, Rw. 009 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang adalah tanpa hak dan melawan hukum;

4.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menyerahkan modal berikut kentungan sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;

5.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1% dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) terhitung bulan 10 (sepuluh) tahun 2009, sampai keputusan perkara perdata ini dilaksanakan, yang besarnya ± RP 50.000.000 X 30 = Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

6.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat Sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isI Putusan ini, terhitung sejak putusan ini di bacakan hingga dilaksanakan;

7.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara perdata ini;

8.

Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini serta merta dijalankan walaupun ada verzeL Banding atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

9.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR: Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono); Membaca surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 23 Juli 2013 yang mengemukakan sebagai berikut: I. Dalam Konpensi: A. Dalam Eksepsi : Gugatan Terhadap Tergugat II Salah Orang (Error in Persona). Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat

II

merupakan gugatan yang salah alamat dalan bentuk error in persona, karena Tergugat II tidak pernah tau atau kenal apalagi mempunyai hubungan dan atau ikatan hukum dalam bentuk apapun baik dengan Penggugat maupun dengan perjanjian Kerjasama Mitra Usaha anatara Penggugat dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Halaman 9 dari 31 halaman putusan Nomor 87/PDT/2015/PT.BDG.

Kerja Sama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009, sebagai obyek perkara yang dipermasalahkan dalam perkara a quo, karena Tergugat II tidak pernah sama sekali mempunyai hubungan hukum dan melakukan perikatan hukum dengan Penggugat baik dalam bentuk apapun, maka tindakan Penggugat mamasukan Tergugat II sebagai para pihak (pihak Tergugat) dalam perkara a quo merupakan gugatan yang salah alamat dalan bentuk error in persona dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; B. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, diulangi kembali, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara; 2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, terkecuali diakui kebenarannya dengan tegas dibawah ini; 3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian tentang Kerjasama Mitra

Usaha untuk

memasarkan/ menjual produk-produk yang ada dalam kategori bahan bangunan, dimana Penggugat sebagai Pemodal sedangkan Tergugat I sebagai mitra/pengelola untuk memasarkan/menjual produk-produk yang ada dalam kategori bahan bangunan, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009; 4. Bahwa dalam melaksanakan kerjasama mitra usaha tersebut Tergugat I mengoperasikan seluruh kegiatan usahanya di ”UD. Bintang Utama” yang merupakan Usaha Perorangan milik Tergugat I yang berkedudukan di jalan Raya Ciater BSD No.88 RT.11 RW.009 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang; 5. Bahwa Tergugat I dibantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan sebagai Pemodal dalam Kerja Sama Mitra Usaha dan selaku Pemilik dari ”UD. Bintang Utama” yang berkedudukan di jalan Raya Ciater BSD No.88 RT.11 RW.009 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, karena walaupun dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Mitra Usaha tertanggal 30 Maret 2009, Penggugat disebut sebagai Pemodal tetapi pada kenyataannya sejak dimulai kerjasama


mitra usaha tersebut Penggugat tidak pernah menanamkan dan atau menyetorkan Rp.1,- (satu rupiah) pun dananya sebagai modal usaha untuk dikelola/ diusahakan Tergugat I di UD Bintang Utama

dan

berdasarkan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum ”UD. Bintang Utama” adalah kepunyaan/ milik yang sah dari Tergugat I; 6. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya kerjasama mitra usaha antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dimulai dari nol dan atas keseriusan, keuletan dan kegigihan

Tergugat I selaku mitra dalam

mengelolanya, sehingga usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dengan nama ”UD. Bintang Utama” terus berkembang pesat dan telah banyak memiliki pelanggan bahkan hampir sampai keseluruh Indonesia; 7. Bahwa adapun cara kerja sama kemitraan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tegugat I dilakukan atau dimulai dengan cara sebagai berikut: Tergugat I mencari pelanggan/ pembeli terhadap bahan-bahan bangunan khusus besi baja yang akan disediakan oleh Penggugat, setelah Tergugat I mendapatkan pembeli yang memesan besi baja tersebut kemudian Tergugat I menyampaikan pesan tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengirimkan pesanan tersebut bisa kepada Tergugat I atau langsung dikirim kepada pembeli seusai permintaan dari Tergugat, dan dari setiap barang/material yang dikirim kepada Terggugat I atau pelanggan Penggugat telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk perkilo besinya dengan cara menaikkan harga dari harga yang sebenarnya Penggugat beli dari pabrik atau pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada Tergugat I,

dan

Penggugat selalu mengenakan bunga terhadap seluruh harga barang yang dikirim kepada Tergugat I dengan persentase yang tidak wajar yang ditentukan sendiri oleh Penggugat untuk setiap hari keterlambatan menyetorkan uang hasil penjualan Besi Baja tersebut, sehingga untuk menghindari bunga yang terlalu besar maka sebagian pelanggan diminta Tergugat I untuk mengirimkan uang pembelian barangnya langsung pada rekening

Nomor : 176166888 atas nama Penggugat di Bank BCA

Cabang Bandung, dan hal ini juga termasuk untuk Tergugat II selaku salah satu konsumen ”UD. Bintang Utama” sebelumnya diminta oleh Tergugat I untuk menyetorkan uang pembelian barang bahan bangunan ke rekening BCA tersebut;


8. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya alenia ke-2 dan ke-3, hal ini Tergugat I lakukan karena Penggugat sebagai mitra usaha tindakan dan perbuatan yang telah merugikan Tergugat II, dengan cara walaupun dalam Perjanjian Kerjasama mitra usaha tanggal 30 Maret 2009 ada disebutkan tentang pembayaran bunga tetapi tidak disebutkan secara jelas berapa persentase besarnya bunga tersebut, tetapi pada kenyataannya Penggugat selalu mengenakan bunga terhadap seluruh harga barang yang dikirim kepada Tergugat II dengan persentase yang tidak wajar, dan disamping itu Penggugat juga mengambil keuntungan dari setiap barang/material yang dikirim kepada Tergugat II dengan cara menaikkan harga dari harga yang sebenarnya Penggugat beli dari pabrik atau pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada Tergugat II, padahal dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat

terdapat

perjanjian

kerjasama

mitra

usaha

yang

atas

keuntungan dan atau kerugian telah diatur dan ditentukan secara jelas; 9. Bahwa Tergugat I dibantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3 alenia ke-4, karena sebelum Surat Perjanjian Kerja Sama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I Usaha ”UD. Bintang Utama” telah ada dan dimiliki oleh Tergugat II hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 5033/113-Kec-Srp/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang diterbitkan Camat Serpong Kabupaten Tangerang, atas nama Simon Petrus, Nama Perusahaan UD. BINTANG UTAMA; 10. Bahwa Tergugat II dibantah dan Menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya gugatannya halaman 3 alenia terakhir, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, benar Tergugat II adalah sebagai Pengelolah Toko Besi SAUDARA, dimana Toko Besi SAUDARA yang Tergugat II Kelola merupakan salah satu Konsumen dari

”UD.

Bintang Utama” kepunyaan/milik dari Tergugat I, dan selama menjadi Konsumen Tergugat II hanya mengetahui bahwa ”UD. Bintang Utama” pemiliknya adalah Tergugat I, sehingga semua urusan yang menyangkut tentang

pemesanan

barang-barang

bahan

bangunan

dan

pembayarannya Tergugat II hanya lakukan dengan Tergugat I saja, termasuk

menyetorkan

pembayaran

atas

barang-barang

bahan

bangunan yang Tergugat II lakukan ke Rekening Nomor : 176166888 di Bank BCA Cabang Bandung atas Permintaan dari Tergugat II, dan oleh


karenanya selama menjadi konsumen Tergugat II hanya berhubungan hukum dengan ”UD. Bintang Utama” dan Tergugat I saja, tidak pernah ada dengan pihak lainnya; 11. Bahwa disamping itu Tergugat II selama menjadi Konsumen ”UD. Bintang Utama” tidak pernah tau dan atau mengenal apalagi mempunyai hubungan hukum dengan PAULUS ARIFIN DAN CICILIA ARIFIN (Penggugat),

sehingga

merupakan

suatu

kewajaran

pada waktu

Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan tanggal 2 Februari 2012 kepada pelanggan/konsumen ”UD. Bintang Utama” termasuk ke Tergugat II, tidak digubris oleh Tergugat II, karena selama menjadi Konsumen sepengetahuan Tergugat II pemilik ”UD. Bintang Utama” adalah Tergugat I, apa hubungan Tergugat I dengan Penggugat tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat II ; 12. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah tahu dan kenal dan atau tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka pada waktu Tergugat I yang Tergugat II ketahui sebagai pemilik dari ”UD. Bintang Utama” meminta kepada Tergugat II untuk menyetorkan uang pembayaran barang-barang bahan bangunan yang Tergugat II pesan ke Bank BCA dengan Rekening Nomor : 4980044772 atas Nama Tergugat I, selaku konsumen yang beritikad baik mematuhi saja apalagi sebelumnya Tergugat II telah mendapatkan Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 06 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I sebagai

Pemilik/Pimpinan

”UD.

Bintang

Utama”,

sehingga

dalil

Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah membantu Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali dan oleh karenanya haruslah ditolak; 13. Bahwa Tergugat I dibantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya halaman 4 alenia ke-2, karena fakta yang sebenarnya Pembelian kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun 2011 No. Polisi B 884 TIE di bayar oleh Tergugat I secara cicilan, yang pada beberapa bulan pertama cicilannya Tergugat I lakukan melalui UD. Bintang Utama dan untuk selanjutnya Tergugat I melunasinya, dan akhirnya kendaraan tersebut terpaksa Tergugat I jual untuk kepentingan biaya operasional dan internal dalam mengembangkan usaha, karena untuk keperluan tersebut selama menjalankan usaha UD. Bintang Utama


ditanggung sendiri oleh Tergugat I tanpa sedikitpun bantuan dari Penggugat, dan oleh karenanya dalil jawaban Tergugat tentang hal ini haruslah ditolak; 14. Bahwa benar Penggugat telah melaporkan Tergugat I di Mabes Kepolisian Republik Indonesia, tindakan Penggugat tersebut merupakan upaya untuk menghindari adanya tuntutan Tergugat I untuk dilakukan perhitungan seluruh laba-rugi dan seluruh asset-asset yang menjadi Hak milik Usaha Kemitraan UD.Bintang Utama yang harus dilakukan antara Penggugat

dan Tergugat I, sehingga terdapat kejelasan apa yang

menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum perjanjian Kerjasama Mitra Usaha sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009 apakah akan diteruskan atau dihentikan; 15. Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada point 3 s/d point 14 diatas, apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan bahwa Tergugat I dengan bantuan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, dan oleh karenanya dalil Penggugat Tersebut haruslah ditolak; 16. Bahwa tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menyerahkan Modal berikut keuntungan sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, karena tuntutan penyerahan sejumlah uang tersebut tidak disertai perhitungan secara jelas dan terperinci dengan menyebutkan item-itemnya dengan terperinci sehingga dapat diketemukan dari mana uang sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dimaksud, dengan disertai buktibukti jelas dan kuat, bukan hanya berdasarkan hasil perkiraan Penggugat saja, karena menurut hukum gugatan yang berisikan tentang tuntutan pembayaran sejumlah uang harus disertai dan menyebutkan item-item secara jelas dan terperinci, dan disamping itu Tergugat II dalam perkara a quo tidak pernah tau atau mengenal serta tidak pernah dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Tersebut haruslah ditolak; 17. Bahwa tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sebesar 1 % dari berupa hilangnya keuntungan uang bunga Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhitung bulan 10 Halaman 14 dari 31 halaman putusan Nomor 87/PDT/2015/PT.BDG.

(sepuluh) tahun 2009 sampai keputusan perkara perdata ini dilaksakan yang besarnya ± Rp. 50.000.000,- x 30 = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena tuntutan kerugian yang didalilkan Penggugat hanya didasarkan pada perkiraan yang dibuat oleh Penggugat saja, tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kerugian apa saja yang dimaksud Penggugat, karena menurut hukum gugatan yang berisikan tentang tuntutan pembayaran ganti rugi harus disertai dan menyebutkan itemitem secara jelas dan terperinci terhadap nilai-nilai kerugian yang dimaksud,

sehingga

dengan

demikian

tuntutan

ganti

rugi

yang

dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak; 18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum serta tuntutan pengembalian uang sejumlah Rp. 5. 000.000.000,(lima milyar rupiah) juga tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali dengan alasan sebagaimana Tergugat I dan Terguigat II di atas, maka permohonan sita jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat terhadap harta benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari: -

Tanah berikut bangunan berupa pabrik ATI BAROKAH PLASTIK berikut bahan baku dan benda bergerak lainnya yang ada di dalam pabrik tersebut, yang terletak di Rangkas Bitung KM. 14 Kampung Bojot Nomor : 88, RT. 002 RW.001 Cikande Serang: Tanah berikut bangunan mana berbatas; Utara

: jalan raya;

Barat

: tanah Saiman;

Timur

: tanah Saiman;

Selatan

: tanah kosong;

- Dan sebidang tanah seluas ± 5000 M2 (lima ribu meter persegi) tanah mana berada didepan perusahaan ATI BAROKAH PLASTIK terletak di Propinsi Banten, Kampung Bojot, Kecamatan Rangkas Bitung, Tanah mana berbatasan: Utara

: jalan raya;

Barat

: pabrik gantungan baju;

Timur

: tanah Saiman;

Selatan

: tanah kosong;


Benda-benda bergerak yang berupa: a. Bahan baku plastik, sebanyak 7 atau 10 ton yang berada dipabrik tersebut; b. Satu unit Mesin Proses Bikin Biji Plastik, merk; c.

Satu unit Mesin Giling untuk penghancur Bekuan Plastik, Merk;

d. Satu unit Mesin Crusher kering 15HP, Merk HUADEM; e. Satu unit Mesin Mixer Aduk Bahan, Merk HUADEM; f.

Dua unit Mesin Kiler Pendingin Air;

g. Satu kendaraan roda dua Merk HONDA REVO nomor Polisi B 1765 NUH; h. Satu kendaraan roda dua Merk HONDA VARIO; i.

Satu kendaraan roda empat Colt Diesel, nomor polisi;

j. Satu Unit Travo Listrik Merk; k.

Kendaraan roda Empat Merk HYUNDAI Nomor Polisi B 884 TIN;

Sedangkan tanah bangunan Milik TERGUGAT II berupa: Sebidang

Tanah

berikut

bangunan

berupa

perusahaan/toko

SAUDARA; Yang beralamat di Jalan ARENGKA II/RING ROAD No. 10 Simpang Tabek Gadang, Pekanbaru Riau; Utara

: Tanah kosong;

Barat

: Tanah kosong;

Timur

: Jalan Arenka II/Muhammad Yamin;

Selatan

: Hotel Parma Siti;

Dan benda bergerak berupa; -

Satu unit roda empat merek Colt Diesel. No.Pol. BM 9327 AJ;

-

Kendaraan Roda Empat Toyota Dyna, No. Pol. B 9677 NDB;

-

Kendaraan Roda Empat Hino Trontan No. Pol. BM 9509 TH;

-

Kendaraan Roda Empat Cnevrolet No. Pol. BM 424 NN;

-

Kendaraan Roda Empat Colt Diesel Double No. Pol. BM 8116 AG;

-

Kendaraan Roda Empat Hino No. Pol. BM 9429 TU;

-

Kendaraan Roda Empat Hino Tronton No. Pol. BM 9760 TU;

Haruslah ditolak, karena bardasarkan fakta yang sebenarnya harta/benda baik tidak bergerak maupun bergerak yang disebutkan oleh Penggugat tersebut bukan milik Tergugat I tetapi milik pihak ke Tiga yang melakukan


kerjasama dengan Tergugat I, demikian juga Tergugat II statusnya hanya sebagai Pengelolah bukan sebagai pemilik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya; 19. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak, karena sesuai dengan ketentuan hukum dan Yuridprudensi Mahkamah Agung RI, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak bisa dilakukan atas tuntutan pengembalian sejumlah uang, dan oleh karenanya haruslah ditolak; 20. Bahwa tuntutan Penggugat tentang putusan dalam perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi

(uit voerbaar bij voorraad), haruslah ditolak

karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij voorraad) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvooerbaar bij voorraad)

dan

Provisionil; II Dalam Rekonpensi: 1. Bahwa apa yang telah uraikan dalam bagian Konpensi diatas, mohon diulangi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi dibawah ini; 2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian tentang Kerjasama

Mitra Usaha untuk

memasarkan/menjual produk-produk yang ada dalam kategori bahan bangunan, dimana Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagai Penyedia

barang

bahan

Bangunan

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

sedangkan

Penggugat

sebagai mitra/pengelola untuk

memasarkan/menjual produk-produk yang ada dalam kategori bahan bangunan, yang dituangkan dalam dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009; 3. Bahwa dalam melaksanakan kerjasama mitra usaha tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mengoperasikan seluruh kegiatan


usahanya di ”UD. Bintang Utama” yang merupakan Perusahaan Perorangan milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang berkedudukan di jalan Raya Ciater BSD No.88 RT.11 RW.009 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang; 4. Bahwa kerjasama Mitra Usaha antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut dimulai dari nol dan atas keseriusan, keuletan dan kegigihan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selaku mitra dalam mengelolahnya, sehingga usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan nama Usaha UD. Bintang Utama terus berkembang pesat dan telah banyak memiliki pelanggan bahkan

hampir sampai

keseluruh Indonesia; 5. Bahwa sejalan dengan terus berkembangnya kerjasama Mitra Usaha yang

dijalankan/dikelolah

oleh

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

I

Konpensi selaku mitra, sehingga UD. Bintang Utama berhasil membeli beberapa barang baik berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang menjadi asset milik Badan Usaha Kemitraan UD. Bintang Utama yang terdiri dari: 5.1 1 (satu) bidang tanah seluas ± 2.000 M² yang terletak di Jl. Raya Ciater

BSD

No.88

Kelurahan

Ciater

Kecamatan

Serpong

Tangerang; 5.2 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di BSD Blok JA/31 Sektor XII-8 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Tangerang Selatan; 5.3 1 (satu)unit Truck Toyota New Dyna tahun 2008 No.Pol.B 9456 B; 5.4 1 (satu)Unit Truck Toyota New Dyna tahun 2008 No.Pol.B 9457 B; 5.5 1 (satu) Unit Truck Toyota Dyna tahun 2006 No.Pol. B 9155 QV; 5.6 1 (satu) Unit Truck Toyota New Dyna tahun 2009 No.Pol. B 9044 NDA; 5.7 1 (satu) Unit Truck Toyota New Dyna tahun 2009 No.Pol. B 9092 NDA; 5.8 1 (satu) Unit ISUZU Minibus Tahun 2009 No.Pol. B 884 ATI; 5.9 1 (satu) Unit Truck Toyota New Dyna tahun 2009 No.Pol. B 9027 WDA; 5.10 1 (satu) Unit Truck Toyota New Dyna tahun 2009 No.Pol. B 9028 WDA; Halaman 18 dari 31 halaman putusan Nomor 87/PDT/2015/PT.BDG.

5.11 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi/Colt Diesel tahun 2009 No.Pol. B 9068 WDA; 5.12 1 (satu) Unit Truck Toyota New Dyna tahun 2009 No.Pol. B 9069 WDA; 5.13 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi/Colt Diesel No.Pol. B 9166 WDA; 5.14 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi/Colt Diesel No.Pol. B 9167 NQA; 5.15 1 (satu) Unit Toyota Avanza No.Pol. B 1196; 5.16 1 (satu) Unit Toyota Pick Up Hylux No.Pol. B 9117 TR; 5.17 1 (satu) Unit Sedan Nissan tahun 1998 No.Pol. B 778 NEQ; 5.18 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda tahun 2008; 5.19 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda tahun 2009; 6. Bahwa berdasarkan kesepakatan Perjanjian Kerjasama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009, seluruh pembelian barang modal/kendaraan sebagaimana disebutkan dalam point 5.1 s/d 5.19 di atas akan menjadi Hak milik Badan Usaha Kemitraan, namun pada kenyataan barangbarang modal berupa 1 (satu) bidang tanah seluas ± 2.000 M² yang terletak di Jl. Raya

Ciater BSD No.88 Kelurahan Ciater Kecamatan

Serpong Tangerang dan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di BSD Blok JA/31 Sektor XII-8 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Tangerang Selatan yang pada mulanya dibeli untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, walaupun pembeliannya atas nama Tergugat, tidak dimasukan sebagai asset barang modal milik Badan Usaha Kemitraan yang dalam hal ini UD. Bintang Utama, tetapi diambil dan dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, padahal atas kedua harta/benda tersebut pembayarannya dilakukan oleh UD.Bintang Utama sebagai Badan Usaha Kemitraan yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi selaku mitra usaha, dan sebaliknya 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Pajero, yang dibeli dengan uang pribadi Penggugat malah dimasukan sebagai asset barang modal milik Badan Usaha Kemitraan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi; 7. Bahwa walaupun dalam Perjanjian Kerjasama mitra usaha tanggal 30 Maret 2009 ada disebutkan tentang pembayaran bunga tetapi tidak disebutkan secara jelas berapa persentase besarnya bunga tersebut, tetapi pada kenyataannya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu mengenakan bunga terhadap seluruh harga barang yang dikirim


kepada Penggugat dengan persentase yang tidak wajar, dan disamping itu

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi

juga

mengambil

keuntungan dari setiap barang/material yang dikirim kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan cara menaikkan harga sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap kilonya dari harga yang sebenarnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi beli dari pabrik atau pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, padahal dalam hal ini antara Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

I

Konpensi

dengan

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi terdapat perjanjian kerjasama mitra usaha yang atas keuntungan dan atau kerugian telah diatur dan ditentukan secara jelas; 8. Bahwa

atas

tindakan-tindakan

Tergugat


Konpensi tersebut, selaku mitra usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang juga sebagai pemilik perusahaan UD. Bintang Utama merasa dirugikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dan atas hal tersebut sebelum kerjasama mitra usaha antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat

I

Konpensi

dengan

Tergugat

Rekonpensi/

Penggugat Konpensi dilanjutkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi minta kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk terlebih dahulu dilakukan perhitungan atas seluruh hasil dari usaha kerjasama mitra usaha tersebut, akan tetapi dengan alasan-alasan yang tidak jelas Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu berusaha untuk tidak mau melakukan perhitungan tersebut, bahkan sekitar bulan Desember 2011 tanpa memberitahu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi terlebih dahulu Tergugat

Rekonpensi/ Penggugat Konpensi

mengambil alih seluruh kegiatan usaha UD.Bintang Utama, termasuk seluruh asset yang menjadi Hak milik Badan Bintang Utama tersebut,

Usaha Kemitraan UD

tanpa ada perhitungan apapun dengan

Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi; 9. Bahwa bahkan untuk menghidari adanya tuntutan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tentang perhitungan atas keuntungan dan seluruh asset yang menjadi Hak milik Badan Usaha Kemitraan UD. Bintang

Utama,

Tergugat


Konpensi

telah

melaporkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi di Mabes Kepolisian Republik Indonesia, dengan tuduhan dugaan Penggelapan,


padahal andaikan benar masih terdapat sejumlah uang hasil transaksi Badan Usaha Kemitraan UD. Bintang Utama dengan pihak pelanggan yang masih tertahan pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi, tetapi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak berniat atau bermaksud untuk menguasai dan atau memiliki uang tersebut, tetapi akan diperhitungkan dalam perhitungan seluruh laba-rugi dan seluruh asset yang menjadi Hak milik Badan

Usaha Kemitraan UD. Bintang

Utama yang harus dilakukan antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, sehingga terdapat kejelasan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak; 10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana telah diuraikan pada point 6 s/d point 8 di atas telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi; 11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana diterangkan di atas telah menimbulkan kerugian materil

terhadap Penggugat Rekonpensi/

Tergugat I Konpensi, karena akibat tindakan/ perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi mengambil alih seluruh kegiatan usaha UD. Bintang Utama tersebut Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah kehilangan hak yang menjadi bagiannya atas bagian keuntungan dari hasil usaha yang dikelola di UD. Bintang Utama selama ini dan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menjalan usaha di UD. Bintang Utama semenjak tahun 2011 setiap bulannya rata-rata mendapat keuntungan sebasar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus rubu rupiah), maka selama 1 (satu) tahun akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- x 12 = Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk tahun 2011 s/d sekarang belum pernah menerima bagiannya sebesar 25 % sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009 dari hasil keuntungan tersebut sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengalami kerugian sebasar Rp. 1.500.000.000,- x 30 bulan = Rp. 45.000.000.000.-


x 25 % = Rp. 11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi secara seketika dan sekaligus; 12. Bahwa sehubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tersebut, maka berdasarkan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi mengambil alih seluruh kegiatan usaha UD. Bintang Utama, termasuk seluruh asset yang menjadi Hak milik Badan Bintang Utama,

Usaha Kemitraan UD.

tanpa memberitahu dan mengadakan perhitungan

apapun dengan Penggugat Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum, maka Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sudah selayaknya dihukum untuk seluruh kegiatan usaha UD. Bintang Utama, termasuk seluruh asset yang menjadi Hak milik Badan

Usaha Kemitraan UD. Bintang Utama

sebagaimana disebutkan dalam point 5.1 s/d point 5.19 diatas kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam secara seketika dan sekaligus dan bebas dari pengusaan pihak lain; 13. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sangat meragukan itikad baik dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, maka untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka beralasan hukum untuk dimohonkan diletakan sita jaminan (CB) atas asset Badan Usaha Kemitraan UD. Bintang Utama sebagaimana yang disebutkan pada point 5.1 s/d point 4-19 diatas; 14. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: I. Dalam Konvensi: A. Dalam Eksepsi: - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;


- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; B. Dalam Pokok Perkara: - Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos Perkara; II Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konpensi Seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konpensi dalah selaku pemilik yang sah atas Badan Usaha UD. Bintang Utama yang berkedudukan di jalan Raya Ciater BSD No.88 RT.11 RW.009 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang; 3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerja Sama Mitra Usaha tanggal 30 maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat; 4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konpensi

untuk

menyerahkan seluruh kegiatan usaha UD. Bintang Utama, termasuk seluruh asset yang menjadi Hak milik Badan Usaha Kemitraan UD. Bintang

Utama

sebagaimana

disebutkan

dalam

posita

gugatan

Rekonpensi point 5.1 s/d point 5.19 diatas kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam secara seketika dan sekaligus dan bebas dari pengusaan pihak lain; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi untuk segera melakukan perhitungan seluruh laba-rugi dan seluruh asset yang menjadi Hak milik Badan Usaha Kemitraan UD. Bintang Utama; 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh seketika dan sekaligus; 8. Menyatakan Sita Jaminan (CB) sah dan berharga; 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;


10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini; Membaca Replik dalam Konvensi dan Jawaban Gugatan dalam Rekonvensi tertanggal 31 Juli 2013 yang diajukan oleh pihak Para Penggugat serta Duplik dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 20 Agustus 2013 dari pihak Tergugat I dan II sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Bandung; Membaca, mengutip dan mempelajari secara seksama uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 28 Januari 2014, Nomor 211/PDT.G/2013/PN.BDG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI: Dalam eksepsi: -

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatalan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Modal dan Barang inventaris UD. BINTANG UTAMA yang berkedudukan di jalan raya Ciater, B.S.D No. 88 Rt. 11, Rw. 009 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang adalah tanpa hak dan melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menyerahkan modal sebesar Rp. 2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah rupiah) secara seketika dan sekaligus; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1% dari Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) terhitung mulai bulan ke 10 (sepuluh) tahun 2009, sampai keputusan perkara perdata ini dilaksanakan; 5. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan kepada penggugat sebahagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit kenderaan Mitsubishi Pajero yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; DALAM REKONPENSI: -

Menolak gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya;


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konpensi atau Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 616000,(enam ratus enam belas ribu rupiah ); Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 14/ PDT.B/

2014/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Kls I A khusus Bandung No. 211/ Pdt.G/ 2013/ PN.Bdg. tanggal 28 Januari 2014; Membaca akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung, yang menyatakan

bahwa

masing-masing

pada

tanggal

20

Februari

2014

permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat; Membaca memori banding tertanggal 21 Maret 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Kls. I A Khusus Bandung pada tanggal 21 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 02 April 2014 Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 14/ PDT.B/ 2014/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2014 Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Kls I A khusus Bandung No. 211/ Pdt.G/ 2013/ PN.Bdg., tanggal 28 Januari 2014; Membaca akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2014 permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat


telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II; Membaca memori banding tertanggal 10 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat dan telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Kls. I A Khusus Bandung pada tanggal 15 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II masingmasing pada tanggal 17 April 2014; Membaca kontra memori banding tertanggal 03 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat dan telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 15 April 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 April 2014; Membaca kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 07 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut

telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan

seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2014; Membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor: 211/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Jo. Nomor 14/Pdt/B/2014/ PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dan Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini kepada pihak Para Terbanding/Para Pembanding semula Para penggugat pada tanggal 09 Januari 2015 dan kepada pihak Para Pembanding/Para terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2015; Tentang Pertimbangan Hukum: Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 211/PDT/G/2013/PN.BDG. telah diucapkan pada tanggal 28


Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kemudian Kuasa Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 15 April 2014, sehingga permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima karena telah diajukan lewat tenggang waktu dan tidak menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang; Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding tidak bisa diterima, maka memori banding dan kontra memori banding yang diajukannya tersebut patut untuk dikesampingkan; Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

pihak

Para

Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

Para

Pembanding/Para

Terbanding

semula

Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya telah mengemukakan tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/Pdt-G/2013/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2014, karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Bandung tersebut bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan serta salah dalam penerapan hukumnya, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/PdtG/2013/PN.Bdg.

tanggal

menjatuhkan/memberikan

27

Januari

putusan

2014

melebihi

dalam

amarnya

daripada

yang

telah telah

diminta/dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya (bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR); -

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut diambil

bukan

berdasarkan

kepada

fakta-fakta

yang

terungkap

dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah tetapi dibuat sedemikian rupa dengan cara mengutip bagian-bagian tertentu dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun Pembanding/Tergugat I, Tergugat II yang diperkirakan bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana terlihat dengan gamblang dan jelas dalam pertimbangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut; Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 87/PDT/2015/PT.BDG.

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Para Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum satu dan lain antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I, Tergugat II didasarkan kepada bukti otentik yang diketemukan dalam persidangan;

-

Bahwa pertimbangan hukum atas putusan perkara a quo tersebut menurut Terbanding adalah suatu keputusan dengan pertimbangan hukum yang benar satu dan lain karena setiap Majelis hakim yang memeriksa perkara yang sedang diadilinya sudah barang tentu harus melihat dan terikat kepada bukti-bukti yang diketemukan dalam persidangan dan untuk membuat keputusannya juga disamping melihat bukti yang ada juga tidak terlepas dari keyakinan Hakim yang memeriksa perkara a quo; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

setelah

mempelajari dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang amar putusan pada point 5 yang menghukum Tergugat I/Terbanding untuk mengembalikan kepada Penggugat sebahagian dari

hasil

penjualan

1

(satu)

unit

kendaraan

Pajero

yaitu

sebesar

Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa amar putusan point 5 tersebut sangat berlebihan oleh karena pihak Penggugat/Terbanding tidak memohonnya dalam petitum gugatan,

hal

tersebut

sejalan

dengan

alasan

memori

banding

dari

Pembanding/Tergugat yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

melebihi

daripada

yang

diminta/dimohonkan

oleh

Penggugat/

Terbanding dan hal itu bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkannya dan membenarkannya;


Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sepanjang amar putusan point 5 tersebut; Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan yang lain sebagaimana dalam memori banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah termaktub dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan setelah menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tanggal 28 Januari 2014 Nomor 211/Pdt/G/ 2013/PN.Bdg.; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan; Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini: Mengadili: -

Menyatakan permohonan banding dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

-

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor

211/Pdt.G/2013/PN.Bdg.

tersebut,

khusus

sepanjang

tentang amar putusan point 5, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konpensi: Dalam eksepsi:


-

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Modal dan Barang inventaris UD. BINTANG UTAMA yang berkedudukan di Jalan Raya Ciater, B.S.D No. 88 Rt. 11, Rw. 009 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang adalah tanpa hak dan melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menyerahkan modal sebesar Rp.2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti

rugi

kepada

Penggugat

sebesar

1%

dari

Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) terhitung mulai bulan ke 10 (sepuluh) tahun 2009, sampai keputusan perkara perdata ini dilaksanakan; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Dalam Rekonpensi: -

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi: -

Menghukum

Para

Pembanding/Para

Terbanding

semula

Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Selasa, tanggal 7 April 2015, oleh kami: Karel Tuppu, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H., dan H. Edwarman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 87/ PEN/ PDT/ 2015/ PT.BDG., tanggal 26 Februari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang


terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak dan Kuasanya dalam perkara ini.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Ttd H. Edwarman, S.H. Panitera Pengganti, Ttd

Hj. Nenden Khaerani, S.H. Perincian biaya perkara: - Biaya Meterai ..............……….Rp.

6.000,00.

- Biaya Redaksi putusan …. ....Rp.

5.000,00.

- Biaya Pemberkasan ………....Rp.139.000,00.(+) Jumlah ………………………...Rp.150.000,00. (seratus lima puluhribu rupiah). ==============


PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents