PUTUSAN Nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR., beralamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, PEMBANDING semula TERGUGAT III ; ---------------LAWAN YAYASAN BHAKTI PUTRA BANGSA (TIRASA), beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro I No. 4, Jakarta Pusat, TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----------------------------------------------------------
DAN
1. PT. SENTUL CITY TBK (Dahulu PT. BUKIT SENTUL CITY), beralamat di Graha Utama, Jalan M.H. Thamrin, Sentul City, Kabupaten Bogor ; ---------------------------------------------------------------------2. H. ABDUL FATAH BIN H. YUSUF, beralamat di Kampung Sirungbungur, Rt. 06/02, Sumur Batu, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ; ---------------------------------------------------------------------3. KEPALA DESA SUMUR BATU KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR, beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ; ------------TURUT TERBANDING, semula TERGUGAT I, II DAN IV ; ---------------------------
Pengadilan Tinggi tersebut : Telah membaca : 1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Desember 2013 nomor : 271/Pen/Pdt/2013/PT.Bdg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; halaman 1 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
2. berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 September 2012
Nomor :
151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. dalam perkara para pihak tersebut di atas ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA :
Mengutip
serta
memperhatikan
uraian
tentang
duduk
perkara
sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 September 2012
Nomor : 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
Menyatakan SHGB No. 35/1999/Sumur Batu atas nama Tergugat I seluas + 100.103 m2 adalah tidak berkekuatan hukum ;
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 dan 4 Oktober 2012 telah memberitahukan secara resmi kepada Pembanding semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Tergugat IV tentang isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. tanggal 5 September 2012 ; Mengingat
akan
akta
permohonan
banding
nomor
:
151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2012 Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 September 2012 nomor 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. ;
halaman 2 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa ternyata dengan suratnya tertanggal 21 September 2012, kuasa pembanding semula Tergugat I tersebut telah mencabut pernyataan
bandingnya
tertanggal
17
September
2012,
pencabutan
permohonan banding mana kemudian dituangkan di dalam Akta Pencabutan Banding Nomor 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong dan ditandatangani oleh kuasa pembanding semula Tergugat I serta turut ditandatangani/diketahui oleh Tergugat I prinsipal, sehingga dengan demikian Tergugat asal I dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Mengingat
pula
akta
permohonan
banding
Nomor
:
151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Pembanding semula Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong
tanggal
5
September
2012
nomor
151/Pdt.G/2011/PN.Cbn.,
pernyataan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 November 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2012, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 November 2012 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 22 Oktober 2012 ; Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III tertanggal 7 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 November 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 November 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 November 2012, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 23 November 2012 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 28 November 2012, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 November 2012, kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada
halaman 3 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
tanggal 19 November 2012 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 23 November 2012 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dijatuhkan pada tanggal 5 September 2012 dengan tidak dihadiri oleh Tergugat III dan isi putusan tersebut baru diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 2 Oktober 2012, dan selanjutnya terhadap putusan tersebut Tergugat III mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
adapun
alasan
yang
dikemukakan
Pembanding/Tergugat III didalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sangat bertentangan dengan fakta fakta hukum terutama dalam halaman 61 paragraf terakhir dan halaman 62 dan s/d 65 yang dikutip selengkapnya yaitu ” Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok sengketa nomor 2, yaitu apakah proses permohonan sertifikat HGB No 35/1999/Sumur Batu yang diajukan oleh Tergugat I sampai diterbitkannya Sertifikat HGB tersebut oleh Tergugat III demikian juga terhadap surat Keterangan yang diberikan oleh Tergugat IV atas pengajuan Sertifikat HGB dari Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dipertimbangkan sebagai berikut ..................dst”. Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (1) dan !2) serta pasal 5 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986, pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tangal 14-10-1993 Nomor 224/Td.TUN/x/1993
perihal
juklak
yang
dirumuskan
dalam
pelatihan
Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadlan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia pada angka V butir I menegaskan : bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat Tanahnya, apakan prosedur penerbitannya sudah
halaman 4 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum; Bahwa akan tetapi pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Tingkat pertama telah melampaui wewenangnya yang tampak jelas dalam halaman 61 paragraf terakhir dan halaman 62 s/d 65 gugatan
Penggugat/Terbanding
yang mempertimbangkan tentang petitum nomor
3
agar
dinyatakan
SHGB
No.35/1999/Sumur Batu terjadi cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya maka harus batal demi hukum. Hal mana fakta Hukum berdasarkan Ketentuan Peraturan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 54 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 yang berwenang menguji tentang terdapatnya cacat hukum prosedural Penerbitan Surat Keputusan, Kompetensi absolut ada pada Peradilan Tata Usaha Negara bukan pada Peradilan Umum dan oleh karena Pembanding mohon gugatan Penggugat/Terbanding patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari gugatan penggugat, jawaban para tergugat, berita acara sidang Pengadilan Negeri, alat-alat bukti yang diajukan para pihak ke muka persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri, serta alasan-alasan yang dikemukakan pembanding/tergugat III dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : - bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya pada halaman 66 telah mempertimbangkan dengan benar yaitu bahwa gugatan penggugat tidak terbukti, sehingga tuntutan penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tidak dapat dikabulkan. Dan kerenanya petitum ke-4 dari gugatan penggugat yang memohon agar penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, ditolak ; - bahwa jika dalil gugatan dan tuntutan penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dianggap tidak beralasan dan ditolak, maka sebagai konsekwensi logis dan yuridisnya adalah tidak ada urgensinya dan karenanya tidak tepat jika Pengadilan Negeri menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan karenanya pula tidak logis dan tidak tepat jika Pengadilan Negeri memutuskan dan menyatakan Sertifikat HGB No. 35/1999/Sumurbatu atas nama tergugat I seluas ±
halaman 5 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
100.103 m2 tidak berkekuatan hukum, karena dengan putusan semacam itu mengakibatkan status tanah sengketa menjadi mengambang dan status quo. Atau dengan perkataan lain, putusan yang demikian justru menimbulkan masalah baru, bukan malahan menyelesaikan masalah ; - bahwa selain dari pada itu Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa oleh karena Sertifikat HGB No. 35/1999/Sumurbatu atas nama tergugat I tersebut terbit tanggal 19 April 1999, sedangkan keberatan dan gugatan penggugat atas terbitnya sertifikat tersebut baru dilakukan pada bulan Oktober 2011, dengan demikian keberatan dan gugatan itu baru diajukan setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berlalu, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kalaupun benar penggugat merasa memiliki atau mempunyai hak atas tanah sengketa-quod non- maka ia/penggugat tidak dapat lagi menuntut atas haknya tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas
Pengadilan
Tinggi
berpendapat
bahwa
penggugat
tidak
dapat
membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan karenanya gugatan penggugat tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 September 2012 Nomor 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar seperti tersebut di bawah ini ; Menimbang, bahwa terbanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepadanya ; Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;
MENGADILI
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR ; ---------------------------------------------------------------------------------------
halaman 6 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 September 2012 Nomor 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi tergugat I, tergugat III dan tergugat IV ; ------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------
-
Menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : K A M I S tanggal 9 JANUARI 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami : MOERINO, S.H. Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, S.H., M.H. dan H. EFFENDI GAYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh : TATA KURNIA S.A., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, S.H., M.H.
M O E R I N O, S.H.
H. EFFENDI GAYO, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI
TATA KURNIA S.A., S.H.
halaman 7 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
Rincian biaya perkara : - Materai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp. 139.000,Jumlah : Rp. 150.000,-
halaman 8 dari 8 halaman putusan nomor 271/Pdt/2013/PT.Bdg.
