PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

PUTUSAN Nomor : 93/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------YANI ROHAYANI, beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.03/02 Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARI PURNAMA SIDIK, S.H., IRAWAN NURHADIYANTO, S.H. dan DENI DRAJAT, S.H., kesemuanya adalah Adovakt dan Penasehat Hukum

pada Kantor Hukum ARI

PURNAMA SIDIK, S.H. & ASSOCIATES, beralamat kantor

di

Jalan

Lombok

No.

5/S

Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014 ; --------------------------------------------------- Sebagai Pembanding, semula Penggugat; -----LAWAN 1.

PT. BANK MEGA, TBK KANTOR PUSAT, berkedudukan di menara Bank

Mega

Jalan

Jakarta,C.Q.PT. WILAYAH

Kapten

BANK

Tandean

MEGA

BANDUNG,beralamat

TBK, di

12-14

A

KANTOR

Jalan

Gatot

Soebroto No.283 Kota Bandung ; ----------------------------- Sebagai Terbanding , semula Tergugat I; -----2.

PEMERINTAH KEUANGAN

REPUBLIK REPUBLIK

INDONESIA INDONESIA

CQ.

KEMENTRIAN

CQ.

DIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDRAL

KEKAYAANG

NEGARA

BANDUNG

CQ.

KANTOR

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, beralamat di Jalan Ambon No.1 Bandung; --------------------------------------------------- Sebagai Terbanding , semula Tergugat II; -----

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

3.

HENDRAWIJAYA, beralamat di Gang Awiwulung No. 45/226 RT. 0101/09 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung; ---------------------------------- Sebagai Terbanding, semula Tergugat III; -----

4.

KICKY RIZKY, beralamat di Jalan Suryalaya III No. 38 RT. 06/04, Kelurahan

Cijagra,

Kecamatan

Lengkong,

Kota

Bandung; --------------------------------------------------------- Sebagai Terbanding, semula Tergugat IV; ----5.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAWA BARAT CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

beralamat

di

Jalan

Soekarno

Hatta No. 586

Bandung; --------------------------------------------------------------------------- Sebagai Terbanding, semula Tergugat V; -----6.

DODY MOETIA PONIM, Notaris dan PPAT, berkantor di Jalan Kejaksaan No. 37 Bandung; -------------------------------- Sebagai Terbanding, semula Turut Tergugat; --Pengadilan Tinggi tersebut; -----------------------------------------------------------Telah membaca : ---------------------------------------------------------------------------

1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Februari 2015, No93/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak tersebut di atas;

2.

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2014, Nomor 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg; --------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg; -------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 September 2013 di bawah Register Nomor : 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---------Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

1.

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Syah atas sebuah tanah dan Bangunan yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay; RT.003/02, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 M2 Gambar Situasi No. 2793/1979, atas nama Penggugat ; ----

2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Fasilitas Pembiayaan Kredit UKM ke Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No 185 atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 gugatan ini ; ----------------

3.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 telah dibuat PERJANJIAN KREDIT-Fasilitas Pembiayaan UKM (Mega UKM) No. 285/PK-SME/WIL-BDG/10 yang ditanda tangani oleh Pihak Tergugat I dan Penggugat; ------------------------------------------------------------------------------------

4.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerdit/Kredit Investasi Term Loan (KI-TL) tersebut, Penggugat diberikan fasilitas sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Suku Bunga 12,5% per tahun, Jangka waktu 60 (enam putuh bulan) bulan terhitung sejak 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.416.658,95 (lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah koma sembilanpuluh lima sen); -------------------------------------------------

5.

Bahwa setelah Perjanjian Pembiayaan tersebut disepakati lalu oleh pihak Tergugat l dibuatkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 33/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 melalui PPAT / Notaris Doddy Moetia Ponimin;

6.

Bahwa

berdasarkan

APHT

tersebut

diterbitkanlan

Sertifikat

Hak

Tanggungan No.2964/2012 oleh BPN Kota Bandung tertanggal 15 Maret 2012; -------------------------------------------------------------------------------------------7.

Bahwa seperti yang diperjanjikan maka Penggugat telah melakukan kewajiban atau prestasinya melakukan Pembayaran angsuran tiap bulannya melalui system Pembayaran Autodebet di Bank Mega sebanyak 25 kali kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut: ----------------------1.

pada tanggal 01-09-2010 sebesar Rp 7.000.000; -----------------------

2.


3.


4.

pada tanggal 10-12-2010 sebesar Rp 5.459.992,22; -------------------

5.


6.


7.


8.


9.

pada tanggal 09-06-2011 sebesar Rp 5.633.325,30; ------------------Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.

pada tanggal 14-06-2012 sebesar Rp 5.835.547,24; ------------------

20.


21.


22.

pada tanggal 12-09-2012 sebesar Rp, 6.000.000; ----------------------

23.


24.


jadi total keseluruhan pembayaran angsuran tiap bulan yang telah Penggugat bayar sebesar Rp. 137.604.820.- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah); -----------------------8.

Bahwa Penggugat dalam proses menyelesaikan kewajiban selaku Debitur, Penggugat pernah mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya yang berakibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran, yaitu di tahun 2011 dan pihak Tergugat sudah langsung mengeluarkan Surat Peringatan I (ke-satu), II (ke-dua) dan III (ke-tiga) secara berturut-turut dalam rentang waktu yang singkat masing-masing tanggal 12 November 2011, tangga! 18 November 2011 dan tanggal 24 November 201l namun tunggakan pembayaran angsuran tersebut telah dilunasi, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pembayaran melalui auto debet yang dUakukan oleh Tergugat I terhadap rekening milik Penggugat dimana pembayaran secara auto debet tersebut masih berlangsung hingga pada tanggal 19 November 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana di maksud pada poin 6 di atas ; ------------------------------------------------------------------------

9.

Bahwa pada tanggaf 21 November 2012 tiba-tiba Penggugat menerima Surat dari Tergugat I yang menyatakan telah adanya Pelunasan tertangga! 14 November 2012, dengan cara adanya pemberian (credit dari Tergugat I kepada Bpk Maman Rohman, dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui dengan jelas siapa itu Bapak Maman Rohman, padahal pada tanggal 19 November 2012 Penggugat sempat melakukan pembayaran dengan cara Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

auto debet kepada Tergugat I sebesar Rp.6.000.000,- seperti apa yang di rincikan pada poin 7 nomor 25 tersebut di atas dalam gugatan, yang mana dari Tergugat I sendiri pada waktu pembayaran tidak ada penolakan ataupun pemberitahuan/penjelasan pada saat itu seperti yang dimaksud dalam surat Tergugat I kepada Penggugat; -----------------------------------------10. Bahwa sekitar tangga! 30 November 2012, Penggugat dikagetkan lagi oleh pegawai Tergugat I yang mendatangi Penggugat, untuk mempertanyakan keinginan Penggugat dari kelebihan harga tanah dan bangunan milik Penggugat (Objek sengketa), yang jelas-jelas Penggugat tidak mengerti maksud dari kedatangan Pegawai Tergugat I tersebut, maka keesokan harinya Pengugat langsung berusaha mendatangi Tergugat I untuk meminta klarifikasi mengenai maksud surat Tergugat I dan pegawai yang mendatangi Penggugat, akan tetapi

Tergugat

I tidak menanggapinya

hanya menjelaskan bahwa objek sengketa sudah di lelang melalui Tergugat II dan tidak mau menunjukan berita acara lelangnya serta tidak mau menjelaskan siapa MAMAN ROHMAN tersebut; --------------------------11. Bahwa dengan adanya keterangan dari staf Tergugat I tersebut sangat tidak beralasan apabila obyek sengketa dilelang melalui Tergugat II tanpa adanya

pemberitahuan

terlebih

dahulu

kepada

Penggugat

karena

Penggugat tidak nernah merasa menerima surat pemberitahuan lelang baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II sendiri sebagai lembaga Pemerintah yang menjalankan dan patuh terhadap aturan hukum; -----------12. Bahwa Surat Peringatan I (ke-satu). II (ke-dua) dan III (ke-tiga),. yang masing-masing tertanggal 12 November 2011, tangga! 18 November 2011 dan tanggal 24 November 2011 tersebut yang ditujukan atas pembayaran angsuran di bulan dan tahun 2011 telah dibayarkan dengan itikad baik oleh Penggugat, ternyata oleh pihak Tergugat I dijadikan sebagai aias dasar mengajukan Lelang terhadap objek jaminan yang dilakukan oleh pihak Tergugat II; -----------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai Keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut blsa terjadi karena Lelang yang dilakukan oleh pihak Tergugat II berdasarkan alas dasar yang kabur atau tidak jelas serta pihak Tergugat II menentukan Limitasi atas harga tanah dan bangunan tersebut hanya berdasarkan pada nilai hutang Penggugat tanpa mempertimbangkan harga kepantasan dan keadilan juga tanpa berunding terlebih dahulu Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

dengan pihak Penggugat selaku pemilik syah atas tanah dan bangunan jaminan tersebut, sehingga terkesan pihak Tergugat II mengesampingkan atau menganggap tidak ada atau tidak perlu atas kehadiran dan kepentingan pihak Penggugat; ----------------------------------------------------------14. Bahwa Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan keadilan dan karenanya haruslah dinyatakan TIDAK SYAH karena berdasarkan pada suatu alas dasar yang meragukan; -----------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa tidak syahnya Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II selain berdasarkan hal tersebut diatas juga didasarkan pada ketentuan dalam pasal 26 Undang-undang No, 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu ; "Selama belum adanya peraturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan pasal

14,

berlakunya

peraturan

mengenai

undang-undang

ini,

ketentuan

dalam

Eksekusi Hypotheek yang ada mulai berlaku

terhadap

Eksekusi

Hak

Tanggungan". --------------------------------------------------------------------------------Dalam penjelasannya: --------------------------------------------------------------------pasal 26 Undang-undang No, 4 tahun

1996 tentang Hak Tanggungan

tersebut dijelaskan: ------------------------------------------------------------------------"Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini. adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 224 Reglement Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Statsblad 1941-44) pasal 258 Reglement Acara Hukum untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Statsblad 1927227); -------------------------------------------------------------------------------------------Kemudian dalam Penjelasan umum Undang-undang Hak Tanggungan angka 9 alinea ke-3 dijelaskan : --------------------------------------------------------"Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang diatur dalam kedua reglement tersebut, berlaku terhadap eksekus i Hak tanggungan." Dan, --------------------------------------------------------------------------------------------Yurisprudensi No. 3210 K/Pdt/1984 tentang pembatalan (tidak sah) lelang umum jika tidak atas perintah Ketua Pengadilan; ----------------------------------Bahwa berdasarkan apa yang dijelaskan diatas maka sudah jelas-jelas bahwa untuk proses Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dijelaskan Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

dalam Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah masih menggunakan ketentuan hukum acara untuk Lelang Eksekusi hypoteek yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 224HIR/258RBG Yaitu harus berdasarkan Perintah Pengadilan Negeri dan tidak dapat langsung atas permintaan Bank (Kreditur). Oleh karena itu adalah semakin jelas bahwa Lelang Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 14 November 2012 adalah bertentangan dengan ketentuan hokum yang berlaku, Kepastian hukum dan Keadilan dan haruslah dinyatakan TIDAK SYAH dan BATAL DEMI HUKUM; ----------------16. Bahwa selain ketentuan hukum tersebut diatas, didalam pasal 2 point 6 APHT No. 2964/2012 dikatakan apabila DEBITOR TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA

UNTUK

MELUNASI

HUTANGNYA,

berdasarkan

perjanjian hutang piutang (in cassu Akta perjanjian 285/PK-SME/WILBDG/10 tanggal 31 Agustus 2010) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan Maka

Tergugat

I

selaku pemegang Hak

Tanggungan peringkat Pertama berhak untuk menjual atau suruh meniual dihadapan umum secara lelanq Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian. Dalam hal ini sangat jelas Pihak Tergugat I memaksakan diri agar disebut syah dan tidak melawan hukum untuk menguasai atau berhak untuk melakukan suatu tindakan atas barang jaminan milik Penggugat, salah satunya dengan cara memberikan keterangan yang meragukan atau bisa dianggap tidak jelas yaitu dengan cara menyerahkan dokumen atau kelengkapan dokumen kepada pihak Tergugat II, yaitu Surat Peringatan I, II dan III tertanggal 12 November 2011,

tanggal 18 November 2011 dan tanggal 24 November 2011, in

cassu Surat Peringatan tersebut atas tunggakan Pembayaran angsuran yang telah lama dilunasi oleh pihak Penggugat; -----------------------------------17. Bahwa berdasarkan keterangan dari pegawai Tergugat I limit lelang atau harga yaitu sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah), terhadap objek jaminan milik Penggugat yang telah ditetapkan oleh Tergugat II adalah limit lelang/harga yang jauh dari harga wajar dan sangat minim sekali serta dibawah sisa pembayaran hutang Penggugat; ------------18. Bahwa dengan adanya pihak Tergugat III yang memberikan kuasa kepada Tergugat IV telah membeli barang jaminan yang dilelang dengan menggunakan Limit Lelang sebesar Rp.151.000.000,- (seratus limapuluh satu juta) yang digunakan dalam Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permohonan pihak Tergugat I, yang seharusnya nilai Objek jaminan Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

Penggugat apabila dilihat harga umum dapat mencapai Rp.600.000.000,(enam ratus juta) dengan bangunan 2 (dua) tingkat, maka fakta tersebut membuktikan dengan jelas bahwa Tergugat III adalah jelas-jelas Pembeli Lelang yang tidak beritikad baik yang hanya mementingkan keuntungan semata karena harga limit barang jaminan yang sangat murah jauh dibawah harga yang wajar, oleh karena itu adalah patut dan beralasan apabila Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan sebagai pembeli Lelang yang tidak beritikad baik karena tidak ada niatan untuk menanyakan harga pasaran yang sesungguhnya; -----------------------------------------------------------19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang penggugat utarakan diatas maka sudah sangat jelas bahwa proses leleng Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II mengandung banyak cacat hukum mulai dari penetapan harga limit oleh tergugat I yang sewenang-wenang. sangat rendah jauh dibawah harga yang wajar, kemudian kewenangan

Tergugat

II

untuk

melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa melalui proses Pengadilan, tidak adanya pemberitahuan dari tergugat I kepada Penggugat tentang berapa jumlah penggugat yang pasti, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung/Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya fakta-fakta yang Penggugat sampaikan ini dapat dijadikan pedoman bahwasannya pengajuan langsung Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Lelang tanpa perantaraan Pengadilan Negeri adalah sarat dengan hal-hal yang merugikan pihak debitur seperti yang dialami oleh penggugat dan karenanya sudah seharusnya dihentikan demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan; --------------------------------------------20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian Immateriil yaitu berupa terganggunya kesehatan jiwa dan raga atau sakit sehingga harus dirawat jalan dengan pemantauan medis/dokter karena merasa shock, tekanan bathin dan menjadi resah dalam keluarga; -----------21. Bahwa atas adanya perbuatan Tergugat I dan Perbuatan Tergugat II yang telah melakukan pelelangan, Penggugat sangat heran kenapa Para Tergugat sedangkan

sampai

melakukan

Penggugat

sudah

tindakan

sewenang-wenang

menunjukan

itikad

tersebut,

baiknya

akan

menyelesaikan semua angsuran yang telah di sepakati dengan melakukan 25 kali pembayaran angsuran sebesar Rp. 137.604.820,- (sebagaimana Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

yang dimaksud dalam poin 7 dalam gugatan ini) dan pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut apabila di perhitungkan maka sisa pembayaran pokok dan bunga yang harus di bayar dalam jangka sisa waktu + 3 tahun adalah sebesar Rp. 112.395.180,- (seratus dua belas juta tigaratus Sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) dari utang pokok Rp. 200.000.000,- dengan bunga 12,5 % dalam jangka waktu 5 tahun; ---------------------------------------------------------------------22. Bahwa melihat dari perhitungan sisa yang harus di bayar Penggugat maka Penggugat dengan itikad baik akan menyelesaikan sisa pembayaran angsuran tersebut sebesar Rp. 112.395.180,- (seratus dua belas juta tigaratus Sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan cara diangsur kembali mengacu pada sisa waktu yang te!ah disepakati; ---23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sangat dirasakan Kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut : a. Kerugian Materiil : ---------------------------------------------------------------------- Pembayaran

angsuran

yang

telah

dibayarkan

sebesar Rp.

137.604.820,- ------------------------------------------------------------------------b. Kerugian Immateriil : ------------------------------------------------------------------berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock, dan sakit yang harus dirawat jlaan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp.100.000.000,- Jadi total j umlah kerugian Penggugat Rp. 237.604.820.- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus duapuluh rupiah): ---------------------------------------------------24. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia sia serta guna menghindari usaha TERGUGAT I atau Tergugat III untuk mengalihkan objek sengketa ini pada pihak lain maka, PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan SITA JAMINAN atau STTA PERSAMAAN terhadap sebidang Tanah dan Bangunan yang menjadi objek sengketa yang terletak di JL Babakan Ciparay, RT.003/002, Kel, Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 M2 Gambar Situaasi No. 2793/1979, atas nama YANI ROHAYANI (Penggugat) ; --------25. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti bukti yang otentik maka, PENGGUGAT memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih


dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walapun ada Banding, Kasasi maupun Verzet; -----------------------------------------------------------------------------------------26. Bahwa sangat wajar apabila PENGGUGAT memohon untuk membebankan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar Rp, 1,000,000.- (satu juta rupiah) per hari; -----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian

Gugatan diatas demikian, Penggugat Mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------Dalam Provisi: --------------------------------------------------------------------------------------

Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap 1 (satu) sebuah tanah dan Bangunan yang

berkedudukan

di

Jl. Babakan Ciparay, RT.003/002,

Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik

No. 185 seluas 158 M2 Gambar Situaasi No,

2793/1979, atas nama Penggugat; ------------------------------------------------------

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan seluruh proses lanjutan, tidak terkecuali Eksekusi pengosongan atas lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan tanggal 14 November 2012 sesuai akta risalah lelang No 1383/2012 hari rabu tanggal 14 November 2012 terhadap sebuah tanah dan Bangunan yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay, RT.003/002, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 M2 Gambar Situaasi No, 2793/1979, atas nama Penggugat sampai adanya putusan hukum dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht); --------------------------

Dalam Pokok Perkara: ---------------------------------------------------------------------------1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----------------------------------2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik. -----------------3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, ----------------------------------------4. Menyatakan Tergugat I selaku kreditur telah bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat selaku Debitur. ------------------------------------------------------5. Menyatakan Tergugat III yang memberikan kuasa kepada Tergugat IV adalah Pembeli yang tidak beritikad baik; ----------------------------------------------Halaman 10 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum proses lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012 terhadap barang jaminan Penggugat berupa tanah dan Bangunan yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay, RT.003/002, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama Penggugat, ----------7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai hukum tetap atas risalah lelang No. 1383/2012 hari rabu tanggal 14 November 2012 ; ----------------------------8. Menyatakan harga limit atas barang jaminan Penggugat berupa 1 ( satu ) bidang dan Bangunan yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay, RT.003/002, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 M2 Gambar Situaasi No. 2793/1979, atas nama Penggugat, yang telah ditetapkan sebesar Rp. 151.000.000,(seratus lima puluh satu juta rupiah) Adalah harga limit yang sangat rendah dan tidak wajar dan karenanya tidak sah dan bertentangan dengan kepantasan dan keadilan. ------------------------------------------------------------------9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak kepada Tergugat III Maupun kepada pihak lainnya yang berdasarkan kepada akta risalah lelang No.1383/2012 hari rabu tanggal 14 November 2012 terhadap sebuah tanah dan Bangunan yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay, RT.003/002, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 M2 Gambar Situaasi No. 2793/1979, atas nama Penggugat ; -----------------------------------------------------10. Menyatakan bahwa seluruh proses hukum lanjutan atas dilaksanakannya lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 14 November sesuai akta risalah lelang no.1383/2012 baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dan akan berlangsung beserta akibat hukumnya menjadi batal demi hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini ; -----------------------------------------------11. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV serta pihak-pihak lain untuk menghentikan seluruh proses hukum lanjutan atas adanya Akta Risalah Lelang No.1383/2012 tanggal 14 november 2012 ; ---------------------------------12. Menyatakan sebagai hukum bahwa proses lelang Eksekusi Hak Tanggungan haruslah tunduk kepada ketentuan hukum acara yaitu ketentuan pasal 224 HIR/258Rgb. ------------------------------------------------------------------------------------13. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara langsung tanpa melalui proses ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung ; ------------------------------------------------


14. Menyatakan Bahwa lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan Penggugat harus melalui perintah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung ; 15. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kembali penguasaan atas Sertifikat Hak Milik No, 185 seluas 158 M2 Gambar Situaasi No. 2793/1979, yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay, RT.003/002, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Atas nama Penggugat kepada Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Barang jaminan Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------------16. Menyatakan PERJANJIAN KREDIT-Fasilitas Pembiayaan UKM (Mega UKM) No. 285/PK-SME/WIL-BDG/10, tetap mengikat dan berlaku; ----------------------17. Menyatakan Penggugat harus membayar sisa angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 112.395.180,- (seratus dua belas juta tigaratus Sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan cara diangsur tiap bulannya dalam jangka waktu 2 tahun berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati; ---------------------------------------------------------------------------------------18. Menyatakan pembayaran angsuran tertanggal 19 November 2012 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah di auto debet oleh Tergugat I merupakan pembayaran angsuran yang sah untuk bulan November 2012 yang harus di catat dalam system pembayaran angsuran Penggugat oleh Tergugat I; ---------------------------------------------------------------------------------------19. Menghukum dan memerintahkan Tergugat V untuk mengembalikan kepada keadaan semula hak kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 M2 Gambar Situaasi No. 2793/1979, yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay, RT.003/002, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Atas nama Penggugat, apabila terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah beralih kepada Tergugat III atau pihak lainnya berdasarkan akta Risalah Lelang No. 1383/2012 tanggal 14 januari 2012. ----------------------------20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar tanggung rentang kerugian materiil sebesar Rp.137.604.820,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp. 237.604.820,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat; --------21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan; ---------------------------------------------------------22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq) yang telah diletakan terhadap 1 (satu) bidang tanah bangunan yang berada diatasnya Halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 m2 Gambar Situasi No. 2793/1979, yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay RT. 03/02, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama Penggugat ; ---------23. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------24. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; ------------------------------------------------------------------------------------------25. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lainnya ; ----------------------------------------------------------------------------------26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------------Atau : ------------------------------------------------------------------------------------------------Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnnya (ex aequo et bono) ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : A.

DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------I.

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM. ------------Bahwa Gugalan Penggugat dcngan nornor registrasi perkara nomor 427/PD T/G/2013/PN.B D G adalah gugatan y a n g pengulangan

gugatan

sebelumnya,

Penggugat

telah

menggugat Tergugat I dengan pokok perkara yang sama yaitu gugatan dengan nomor Registrasi 90/Pdt/G/2013/PN.BDG dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Langgal 03 September 2013 dengan putusan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ; ----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa

telah

kebenarannya

terbukti

dan

bahwa

subjek

tidak dan

dapat obyek

disangkal serta

lagi

materi

perkara a quo adalah sama dengan perkara No : 90/ PDT/G/2013/PN.BDG, maka sudah sepantasnya gugatan i n i harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard ; -----------------------------------------------------------------II.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, BIAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL). -----------------------------------------------Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

1.

Bahwa Tergugat I dalam gugatan yarig Penggugat ajukan tersebut cacat formil karena dalil-dalil gugatan baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel) ; Fakta-fakta dalam gugatan mendalilkan mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam Posita gugatan, Penggugat. tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum (rechtgrond) dan dalil unsur-unsur PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

yang

dilakukan

oleh

Tergugat 1 pada gugatan aquo, Penggugat hanya membahas mengenai proses atau peristiwa-peristiwa menurut hemat dan akal Penggugat tanpa menguraikan seeara jelas dan terperinci terhadap dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum tersebut ; -----------------------------------------------------------------------2.

Bahwa permintaan Sita Jaminan dan Sita Persamaan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu hal yang sangat BERBEDA dan sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum oleh karenanya atas dalil dan permintaan yang didalilkan oleh penggugat merupakan hal yang sangat mengada-mengada dan tidak berdasar hukum sama sekali, perlu ditegaskan sekali lagi Objek Sengketa bukanlah milik dari Penggugat dan juga bukanlah Hak Tanggungan lagi dari Tergugat I lagi ; atas permintaan tersebut. sangat tidak relevan karena pihak yang memiliki atas

objek

sengketa

ternyata

tidaklah menjadi

pihak atas perkara aquo, sehingga suatu hal yang obscuur atas permintaan sita Penggugat aquo, oleh karenanya atas dalil yang sangat unlogictable tersebut sangat patut untuk dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung ; --------------------------------------------Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat diajukan telah tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); ---------------DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------


1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas

seluruh

dalil

Penggugat dalam Gugatannya, kccuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugal I ; 2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebuah tanah dan banguna yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay RT. 003/002, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kola Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 185M-' Gambar Situasi Nomor 2793/1979 ; --------------------------------------Bahwa Objek tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 185 M2 telah beralih kepemilikan sesuai dengan Risalah lelang Nomor 1383/2012; -----------------------------------------3. Bahwa Penggugat mengakui dengan jelas dan tegas dalam positanya point ke 2 sampai dengan point ke 5 ; --------------------Bahwa Tergugat I sebelumnya telah menyalurkan fasilitas Pembiayaan MEGA USAHA KECIL MENENGAH ("MEGA UKM") dengan jenis Fasilitas Kredit Investasi Term Loan kepada Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan Perjanjian Kredit BDG/10

dengan

Nomor

285/PK-SME/WIL-

total pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua

Ratus Juta Rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------4. Bahwa alas fasilitas tersebut Penggugat menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I, dimana Jaminan tersebut adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------Sebidang tanah dan bangunan berikut segala yang ada dan/atau melekat diatasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Kopo tertanggal 11 Agustus 1979, dengan Gambar situasi Nomor 2793/1979 tertanggal 11 Agustus 1979 seluas 158 m2, yang terletak di Propinsi Jawa barat, Kec. Bojongloa, Kelurahan Kopo d/h atas nama Yani Rohayani sekarang atas nama Hendra Wijaya berdasarkan atas Risalah lelang Nomor 1383/2012 (selanjutnya disebut "Jaminan Kredit"); -----------5. Bahwa atas Jarninan kredit tersebut Tergugat 1 telah memasang Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) y aitu sebagai berikut : ------------------------------------------Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2964/2012 tertanggal 15 Maret 2012, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bandung jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan/oleh Notaris/PPAT Dody Moetia Ponimin, SH ; --------------------Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam. Pasal 14 ayat (2,3) Undang-undang Nornor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------"Sertipikat Hak Tanggungan membuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia" ; -------------------6. Bahwa Tergugat I menolak dan m e n g k o n s t a t i r secara tegas dalil

Penggugat

dalam

Posita

gugatannya

point

7

yang

menyatakan : ----------------------------------------------------------------------"...... berdasarkan

perjanjian/credit

maka

Penggugat

berkewajiban untuk mengangsur setiap bulannya." -----------".......Penggugat

telah

melakukan

kewajiban

atau

prestasinya tiap bulannya melalui system pembayaran auto debet sebanyak 25 kali dengan rincian ......" (posita point 7) Bahwa tidak benar, Penggugat melakukan angsuran sebanyak 25 kali dan alas dalil Penggugat diatas nampaknya Penggugat tidak menyadari dengan Penggugat memberikan rincian-rincian tersebut terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlihat jelas adanya beberapa bulan dimana Penggugat tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit yang telah diterimanya

dan

bukan

hanya

satu

kali

namun

beberapa

kali

sebagaimana tercantum jelas dalam rincian yang Penggugat berikan dalam gugatan aquo ; -------------------------------------------------------------------7.

Bahwa perlu diakui oleh Penggugat dan diketahui bersama, Penggugat telah terhitung beberapa kali menunggak dan kemudian lancar kembali dan menunggak lagi ; Bahwa hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sedang mempermainkan Bank (Incassu Tergugat I) dan atas hal tersebut Tergugat I telah memberikan beberapa kali surat peringatan, hal mana atas Surat Peringatan tersebut telah diterima baik oleh Debitur, namun tetap saja Debitur tidak beritikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit, oleh karenanya Tergugat I mengajukan permohonan lelang pertama

kepada

KPKNL

Kota

Bandung

(Incassu

Tergugat

II)


sebagaimana sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor 605/MCRWIL-BDG/V/12 terlanggal 28 Mei 2012 dan halmana atas lelang tersebut : telah

diberitahukan kepada

Debitur

(IncassuPenggugat)

yang

sebagaimana sesuai dengan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 628/MCR-W1L-BDG/VI/

12

tertanggal

15

Jum

2012

yang

telah

disampaikan kepada Debitur dan juga selain dari pada itu atas pengumuman lelang tersebut telah diumumkan melalui surat kabar harian Galamedia tanggal 15 Juni 2012, tetapi kemudian sebelum pelaksanaan lelang tersebut Debitur melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I sehingga Tergugat I membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang Jaminan Kredit Penggugat dan masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan fasilitas kredit sesuai Perjanjian Kredit ; ---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tersebut ternyata telah disia-siakan Penggugat begitu saja dengan kembali melalaikan/wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Tergugat I, yang mengakibatkan Tergugat I sangat dirugikan dan merasa telah dipermainkan oleh Debitur (incassu Penggugat) ; --------------Bahwa perlu Penggugat pahami, semua dana yang ada di Bank merupakan dana masyarakat yang dititipkan oleh Masyarakat kepada Bank yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin kepastian dananya aman, dan dana yang Penggugat nikmati pada saat pencairan kredit adalah dana masyarakat, sehingga Bank bertanggung jawab atas pengembalian dana yang dipinjam oleh Penggugat tersebut. ------------------------------------------------------------U n t u k menyelamatkan kredit dan kesehatan bank (Tergugat I) dan dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit maka dalam hal Debitur (incasu Penggugat) wanprestasi atas pembayaran kewajibannya kepada Tergugat 1, Tergugat I dapat mengajukan eksekusi lelang terhadap Jaminan Kredit sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan : ----------------------------------------------------------Pasal 6 "Apabila

debitor

cidera

janji/wanprestasi,

pemegang

Hak

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak


Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". -----Pasal 20 Apabila Debitor (in Casu Penggugat) cidera janji, maka berdasarkan : ---------------------------------------------------------------Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN seperti yang dimaksud dalam pasal 6, atau ----------------------------------------------------------------Berdasarkan

titel

eksekutorioal

yang

terdapat

dalam

Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) "objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang, pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului pada kreditor-kreditor lainnya." --------------------------------------------Bahwa

dengan

telah

wanprestasinya

kembali

Penggugat.

I

atas

kewajibannya kepada Tergugat 1 berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Tergugat I kembali mengajukan permohonan lelang atas Jaminan Kredit kepada Tergugat II dengan Surat Permohonan Nomor 168/MCR-WILBDG/X12 tertanggal 02 Oktober 2012, dan atas pelaksanaan lelang tersebut telah juga diberitahukan kepada debitur (Incassu Penggugat) sesuai dengan surat yang telah Tergugat 1 berikan kepada debitur tertanggal 31 Oktober 2012 dengan nomor surat 278/MCR-WIL-BDG/X/12 serta telah dimuat dan diumumkan melalui selebaran tertanggal 16 Oktober 2012 serta pengumuman melalui surat kabar harian Galamedia tcrtanggal 31 Oktober 2012 ; --------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan demikan maka seluruh proses pelaksanaan lelang atas Jaminan Kredit tclah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan sepenuhnya berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam hal Debitur wanprestasi dan sudah sesuai juga telah berkesesuaian dengan Pasal 41 ayat (1), junto Pasal 43 mengenai pengumuman atas pelaksanaan

lelang

sebagaimana di at u r

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/ 20 10 Tentang P c t u n j u k Pelaksanaan Lelang ya n g berbunyi : ---------------Pasal 41 ayat ( 1 )


"

Penjualan

secara

lelang

wajib

didahului

dengan

pengumuman lelang yang dilakukan oleh Penjual " -------------Pasal 43 " Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dikota/kabupaten tempat barang berada " Oleh karena segala prosedur atas pelaksanaan lelang alas J a m i n a n Kredit telah sesuai baik secara teknis dan prosedural maka

atas

pelaksanakaan

Lelang tersebut

adalah

sah dan

mengikat. dan tidak dapat dibatalkan, sehingga tidak terbukti adanya

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana

yang

telah

didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo ; -------------------------------Bahwa atas Pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012

telah

selesai

di l akukan oleh KPKNL Kota Bandung (Incassu Tergugat II) dan telah dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor 1383/2012 dimana dalam Risalah lelang atas Jaminan Kredit a quo telah termuat secara jelas bahwa pelaksanaan lelang telah dilakukan menurut Undang-undang

juncto

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 ; ---------------------------------------------------------Sehingga karenanya atas dalil penggugat yang demikian sangat tidak logic dan atau t i d a k sesuai denga n fakta yang ada, dan sem akin memperlihatkan bahwa gugatan Penggugat u n t u k yang k e d u a kali i n i dengan pokok perkara yang sama hanya merekareka dan atau

sengaja mengarang sel ur u h

kejadian

dan

dijadikan dalil dalam gugatannya ; ----------------------------------------------------8. Bahwa atas d a l i l Penggugat yang menyatakan telah m e l a k u k a n pembayaran auto debet sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam j u t a rupiah) kepada Tergugat I, hal

m ana atas dalil tersebut

Tergugat I m en ol ak dengan tegas maksud dari Penggugat itu sendiri

dimana

SENGAJA sebelumnya

yang

Tergugat I mensyinyalir dilakukan

Penggugat

juga

oleh

adanya PERBUATAN

Penggugat

melakukan

hal

sebagaimana

tersebut

pada

pelaksanaan lelang pertama yang akhirnya Tergugat 1 hentikan ; -----9. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan, Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2012 tiba-tiba melakukan penyetoran tanpa diketahui oleh Tergugat I, hal mana diketahui bahwa tanggal 14 Nopember 2012 telah dilakukan Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

lelang atas Obyek sengketa dimana atas lelang tersebut DIKETAHUI JELAS OLEH PENGGUGAT, Sehingga perbuatan Penggugat yang mana ada unsur kesengajaan melakukan penyetoran, padahal Penggugat mengetahui atas obyek sengketa telah dilakukan lelang dimana walaupun Penggugat menyatakan tidak tahu menahu akan pelaksanaan lelang adalah merupakan suatu kebohongan, halmana secara jelas diketahui, Tergugat I telah melakukan pengumuman lelang melalui media massa serta juga Tergugat I juga telah memberikan surat permohonan lelang kepada Penggugat. selaku debitur dari Tergugat I, sehingga bukanlah alasan yang masuk akal dan bukanlah alasan yang logic kemudian Pcnggugat menyatakan tidak pernah diberitahu atas pclaksanaan lelang obyek sengketa dan sangat unlogictable kemudian Penggugat melakukan penyetoran setelah lelang dilaksanakan, halmana atas penyetoran yang dilakukan yang penuh dengan kesengajaan tersebut oleh debitur (Incassu Penggugat) setelah lelang

atas

obyek

sengketa

tidak

dapat

membatalkan lelang dan tidaklah dianggap sebagai pembayaran kredit, oleh karenanya atas dalil Penggugat yang unlogictable tersebut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim secara arif dan bijaksana menolaknya karena sangat tercermin adanya unsur manipulasi serta kebohongan serta kesengajaan yang dilakukan oleh Penggugat ; -----------10. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras d a l i l Penggugat yang menyatakan tindakan

"Para

Tergugat

sewenang-wenang,

sampai

melakukan

sedangkan

ti n d a k a n

Penggugat

sudah

menunjukan itikad baiknya...dst" ; ------------------------------------------Bahwa Tindakan sewenang-wenang yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I..?..Tergugat I telah me n j a l a n k a n kewajibannya memberikan kredit kepada Penggugat, Tergugat I telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Penggugat u n t u k melunasi kredit yang diterimanya, namun Penggugat tidak pernah memberikan h a k dari Tergugat I, Penggugat tidak pernah merespon dengan baik beberapa k a l i kesempatan yang telah dibe rika n oleh Tergugat I ; Apakah dengan tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati dan ditandatangani merupakan bentuk Itikad baik dari Penggugat..? ; -------11. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Eksekusi yang dilakukan Tergugat I bersamasama dengan Tergugat II mengandung banyak cacat hukum, mulai dari Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

penetapan

harga

limit dibawah

harga

yang

wajar

kemudian

kewenangan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa m el al ui Pengadilan ; ---------------------------------------------------------------Bahwa atas dasar apa Penggugat meny at aka n penetapan harga li mi t

dibawah

Penggugat

harga

sehingga

w a j a r. . ?

metode

mengeluarkan

apa

yang

pernyataan

dipakai

seperti

hal

tersebut diatas..? ; ----------------------------------------------------------------Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi Hak tanggungan dapat melalui instrument Parate Eksekusi ; Pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan tidak memerlukan Fiat Pengadilan tetapi dapat dilakukan langsung

oleh

Kantor

Lelang

Negara

;

Farate

Eksekusi artinya

menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantaraan hakim (Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, SH - Hal 325, Aspek - Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank Karangan Sutarno, SH., MH., Penerbit Alfabela) ; Menjual alas kekuasaan sendiri tersebut diartikan bahwa penjualan dilakukan menurut cara yang diatur dalam pasal 1211 KUH Pcrdata yaitu dilakukan dengan bantuan langsung oleh Kantor Lelang Negara tanpa memerlukan fiat Pengadilan ; Kreditur

sebagai

pemohon eksekusi dapat melakukan eksekusi objek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi (Beding van eigen niatiye ver koop) ; ----------------12. Bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan H u k u m adalah dali l y a n g mengada-ada, dal i l yang sangat t i d a k mempunyai dasar h u k u m ; Bahwa Penggugat pada Positanya yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan H u k u m kepada Penggugat, dimana suatu perbuatan rnelawan h u k u m (onrechmatige daad) yang di at ur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 K U H P e r harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----------------a.

Ada Suatu Perbuatan, adalah perbuatan melawan h u k u m yang dilakukan

oleh

pelaku.

Secara

umum

perbuatan

ini

mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu

(dalam

arti

pasif),

sesuatu,

padahal pel aku

mi sal nya

tid a k

berbuat

mempunyai kewajiban hukum

u n t u k berbuat, kewajiban i t u timbul dari h u k u m ; ------------------b.

Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harus rnelawan

hukum,

unsur melawan

hukum diartikan

dalam arti

seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut : -------------Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

-

Perbuatan melanggar u nd an g-un da ng. ------------------

- Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum. --------------------------------------------------- Perbuatan ya n g bertentangan dengan kewajiban h u k u m si pelaku. --------------------------------------------------------------------c.

Ada

Perbuatan y a n g bertentangan kesusilaan (geode zeden); Kesalahan

dari

perbuatan melawan Undang-Undang pelaku

Pelaku, hukum

untuk

dapat

sesuai

Pasal

Hukum Perdata

harus

mengandung

Indonesia,

dikategorikan 1365 rnaka

Kitab pada

unsur kesalahan (schuldelement).

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, dapat diminta pertanggungjawaban

hukum,

sehingga

jika memenuhi

unsur- u n s u r sebagai berikut : ------------------------------------------- Ada u n s u r kesengajaan. -------------------------------------------- Ada u n s u r kelalaian (negligence, culpa). ------------------------------Tidak

ada

alasan

pembenar

(rechtvaardigingsgrond),

seperti

atau

alasan

keadaan

pemaaf

overmacht,

membela diri, tidak waras dan lain-lain ; ---------------------d. Ada Kerugian Korban,

Ada kerugian (schade) yang nyata bagi

korban ; ----------------------------------------------------------------------e.

Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Ada hubungan yang

erat

yang dilakukan

antara

kausal

antara

perbuatan

dengan kerugian yang terjadi. ---------------

Bahwa berdasarkan u n s u r - u n s u r perbuat an melawan h u k u m yang diuraikan di atas, telah diperolch FAKTA HUKUM bahwa dalam hal ini Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan h u k u m kcpada Tergugat I dikarenakan Penggugat ti da k menyelesaikan ke w aj i ba n ny a u n t u k membayar angsuran ; 13. Bahwa

Tergugat

menyatakan

I

menolak

mengalami

keras

kerugian

d al i l

Penggugat

Materiil

dan

yang Imateril

seperti dalam point ke 23 surat gugatannya. ; dalil tersebut merupakan dalil rekayasa dan melenceng j a u h dari pokok perkara, h a l tersebut membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak serius dan sudah sepantasnya untuk ditolak ; -------------------------------------------------------------------------------14. Bahwa selain dari pada i t u permintaan Sita Jaminan dan Sita Persamaan yang d i a j u k a n

oleh

Penggugat dalam

Posita


gugatanya merupakan su atu hal yang sangat BERBEDA dan sangat

mengada-ngada,

membingungkan

serta

tidak

pada

tempatnya serta t ida k bcrdasar h u k u m , ha lma na diketahui suatu Sita Jaminan dilakukan dalam hal obyek belum diletakkan sita oleh pihak lain dan da l a m hal ada keberatan dari pihak ketiga maka dapat dimohonkan atas adanya sita jaminan agar obyek t i d a k dapat d i a l i h k a n pada p i h a k lain, dan atas Sita Pcrsamaan diletakkan dalam hal terhadap obyek yang telah dibebani atas adanya sita eksekusi, sehingga oleh kar e nan ya atas da lil d a n permintaan yang d i d al i l k an oleh penggugat merupakan hal yang sangat mengada-mengada dan t i d a k berdasar h u k u m sama sekali, diketahui atas Obyek Sengketa bukanlah milik dan Penggugat dan juga bukanlah Hak Tanggungan dari Tergugat I lagi sehingga atas per mintaan tersebut sangat tidak relevan karena pi ha k yang memiliki atas obyek sengketa ternyata tidaklah menjadi pihak atas perkara aquo, sehingga atas dalil yang sangat unlogictable tersebut sangat patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung ; -------------------------------------------------------------15. Bahwa Tergugat I me nol a k keras d a lil permintaan Penggugat mengenai dwangsom ( u a n g paksa) h a l m a n a t u n t u t a n seperti hal te r se b u t p a t u t u n t u k ditolak oleh yang Terhormat Majelis Ha k i m Pengadilan Negeri Ba n d u n g , Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, y a n g tegas berbunyi sebagai b e r i k u t : ----------------------------------------"uang

paksa

(dwangsom)

tidak

berlaku

terhadap

tindakan untuk membayar uang." ------------------------------------16. Bahwa u n t u k

lain

dan selebihnya Tergugat I tidak

akan

menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan pengulangan dalil dalam perkara nomor 90/Pdt/G/2013/PN.BDG serta dalil-dal il yang disampaikan dalam gugatan a q uo merupakan dalil yang tidak berdasar h u k u m sama sekali dan dengan ini m aka Tergugat I menolak

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

untuk

selain

dan

selebihnya, karena seandainyapun-quod non- benar adalah irrelevant. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka adalah cukup dan patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut : --------------------------------Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

A. Dalam Provisi. ---------------------------------------------------------------M e n o l a k permohonan d a ri Penggugat kare na t i d a k sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan ; ------------------------------------B. Dalam Eksepsi. --------------------------------------------------------------1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in Idem ; -------------------2. Menyatakan

Gugatan

Penggugat Tidak Jelas, Tidak Terang,

Bias dan Kabur (Obscuur Libel). ---------------------------------------------3. Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvantkelijk). --------------------------------------------------------------------------C. Dalam Pokok Perkara. ------------------------------------------------------1. Menolak se l u ru h gugatan Penggugat u n t u k seluruhnya ; -----------2. Menyatakan Tergugat 1 adalah Kre d i tu r yang benar d a n beritikad baik ; ------------------------------------------------------------------3. M e n y a t a k a n Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik ; -----------------------------------------------------------------------4. Menyatakan

bahwa

Tergugat

I

ti d a k

melakukan

Perbuatan

melawan H u k u m sebagaimana didalilkan oleh penggugat ; ----------5. Menyatakan sah dan berharga pelelangan

umu m atas jaminan

kredit Penggugat : --------------------------------------------------------------Sebidang tanah dan bangunan berikut segala yang ada dan/atau melekat diatasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Kopo tertanggal 11 Agustus 1979, dengan Gambar situasi Nomor 2793/1979 tertanggal 11 Agustus 1979 seluas 158 m2, yang terletak di Propinsi Jawa barat, Kec. Bojongloa, Kelurahan Kopo d / h atas nama Yani Rohayani sekarang atas nama Hendra Wijaya berdasarkan atas Risalah lelang Nomor 1383/2012.--------------------------------6. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 1383/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 yang keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Bandung; 7. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 285/PK-SME/WIL-BDG/10 telah berakhir ; ------------------------------------------------------------8. Menyatakan Pembayaran angsuran t.ertanggal 19 November 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan itikad tidak baik dari Penggugat untuk mempermainkan Tergugat I ; ---------------9. Menolak permintaan ganti rugi Penggugat baik materil dan Immateril karena tidak berdasar hukum ; ---------------------------------------------------Halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

10. Menolak permintaan ppnggugat mengenai Dwangsom karena tidak berdasar h u k u m ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11. Menolak permohonan Penggugat atas permohonan sita jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan berikut segala yang ada dan/atau melekat diatasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Kopo tertanggal 11 Agustus 1979, dengan Gambar situasi Nomor 2793/1979 tertanggal 11 Agustus 1979 seluas 158 m2, yang terletak

di

Propinsi

Jawa barat, Kec. Bojongloa, Kelurahan Kopo d / h atas nama Yani

Rohayani

sekarang

atas

nama

Hendra

Wijaya

berdasarkan atas Risalah lelang Nomor 1383/2012 ; ----------12. Menghukum Penggugat u n t u k membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil / alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; --------------------------------------------------------------------------2. Eksepsi Persona Stand Non Judicio. -----------------------------------------------2.1. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat

II

harus

dinyatakan

tidak

dapat

diterima,

sebab

penyebutan persoon Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru dimana Penggugat menggugat Tergugat II dengan menyebutkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang cq. Kantor Wilayah VIM Bandung cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bandung. ------------------------------------------------------------------2.2. Bahwa penyebutan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tersebut adalah salah karena di dalam organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tidak memiliki unit organisasi dengan nama yang disebutkan Para Penggugat di dalam gugatannya. ---------------------2.3. Bahwa penyebutan institusi Tergugat II yang benar adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bandung. -----------2.4.

Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penyebutan subyek hukum Tergugat II selanjutnya menyebabkan gugatan Para Penggugat salah alamat/Persona Stand! Non Judicio, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). ----------------------------------

3. Eksepsi Nebis In Idem. -----------------------------------------------------------------3.1. Bahwa terkait dengan gugatan a quo sebelumnya, gugatan dengan objek gugatan dan subyek gugatan yang sama yaitu dengan gugatan perkara perdata Nomor: 90/Pdt.G/2013/PN.Bdg. -------------3.2. Bahwa

terkait

dengan

perkara

perdata

Nomor:

90/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. --------3.3.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa terhadap objek dan permasalahan yang sama oleh Pengadilan Negeri Bandung sudah pernah diperiksa, oleh karena itu menjadikan gugatan perkara a quo nebis in idem. ----------------------------------------

3.4.

Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia YMA No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 terkait Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa "meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem". ------------------------------------------------------

3.5. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya

gugatan

Penggugat

ditolak

oleh

Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa pekara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----------------DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak provisi Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka yang pada pokoknya "Penggugat memohon kepada juru sita Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang

berkedudukan

di

Jalan Babakan


Ciparay RT 003/002 Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan seluruh proses lanjutan, tidak terkecuali Eksekusi pengosongan atas lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan tanggal 14 November 2012 sesuai akta risalah lelang Nomor: 1383/2012". --------------------------------------------------------------2.

Bahwa

tuntutan

provisional

tersebut

harus

ditolak

atau

dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan. --------------------------------------------------------------3.

Bahwa oleh karena itu, maka permintaan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. ------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. ------------------------------

2.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II. -----------------------------------------------------------

3.

Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah sehubungan dengan keberatan Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

Penggugat atas tindakan pelelangan atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 185 seluas 158 m2 atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Babakan Ciparay RT 003/002, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung yang menurut Penggugat di jual tanpa sepengetahuan Penggugat dengan harga dibawah limit. Oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan dan menganggap tindakan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sebesar Rp. 237.604.820,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus duapuluh rupiah). ----------------------------------------4.

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya atas dalil/alasan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena lelang yang diperantarai Tergugat II (Risalah Lelang Nomor: 807/2012 tanggal 29 Juni 2012) adalah telah sesuai dengan ketentuan dan proseduryang berlaku sehingga sah secara hukum. ---------------------

5.

Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa pelaksanaan lelang tersebut dilakukan atas permintaan dari Sdr.Yuyus Nurwahyuni, SME Support & Collection Manager PT. Bank Mega, Tbk, Regional Bandung, berkedudukan di Bandung, sesuai Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Nomor: 285/PK-SME/WIL-BDGA//12 tanggal 28 Mei 2012, berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor: 285/PKSME/WIL-BDG/10 tanggal 31 Agustus 2010, Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor: 2964/2012 tanggal 15 Maret 2012 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 33/2010 tanggal 31 Agustus 2010. --------------------------------------------

6.

Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa terhadap permintaan pelelangan tersebut, oleh Tergugat I telah dipenuhi syarat-syarat permohonan lelang oleh Tergugat II sebagai berikut: -------------------a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 185/Kel. Kopo atas nama Ny. Yani Rohayani seluas 158 m2 ; -------------------------------------------------


b. Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor

: 285/PK-SME/WIL-BDG/10 tanggal 31

Agustus 2010 ; ---------------------------------------------------------------c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2964/2012 tanggal 15 Maret 2012; ---------------------------------------------------------------------------d. Surat Permohonan Lelang Nomor: 605/MCR-WIL-BDGA/12 tanggal 28 Mei 2012 ; ------------------------------------------------------e. Surat Peringatan I Nomor : 238/SME-COLL/BDG/XI/ll tanggal 12 November 2011,

Surat

Peringatan

464/SME-COLL/BDG/XI/ll tanggal

II

Nomor

:

18 November 2011, dan

Surat Peringatan III Nomor : 672/SME-COLL/BDG/XI/ll tanggal 24 November 2011 dari PT. Bank Mega, Tbk kepada debitur yang membuktikan bahwa debitor telah wanprestasi; -------------f.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 443/2012 tanggal 22 Juni 2012 ; -----------------------------------------------------------------

g. Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Nomor

:

605/MCR-WIL-BDG/V/12 tanggal 28 Mei 2012 ; --------------------h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 33/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ; ----------------------------------------------------------i.

Surat

Keterangan

Rincian

Hutang

atas

nama

Yani

Rohayani in casu Penggugat tanggal 2 Oktober 2012 ; -------j.

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2964/2012 tanggal 15 Maret 2012; ----------------------------------------------------------------------------

7.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 443/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, obyek sengketa masih dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada Tergugat I. -----------------------

8.

Bahwa guna memenuhi asas publisitas, terhadap rencana pelelangan atas obyek sengketa telah diumumkan oleh Tergugat I melalui melalui selebaran tanggal 16 Oktober 2012 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar harian Galamedia tanggal 31 Oktober 2012 sebagai pengumuman lelang kedua. ------------------------

9.

Bahwa sebelum dimohonkan lelang kepada Tergugat II, Tergugat I telah memberitahukan pada Penggugat agar segera menyelesaikan piutangnya

melalui

suratnya

Nomor:

628/MCR-WIL-BDG/VI/12

tanggal 15 Juni 2012. ---------------------------------------------------------------


10.

Bahwa oleh karena semua persyaratan pelelangan telah dipenuhi, maka selanjutnya Tergugat II melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa a quo dan tercatat dalam Risalah Lelang Nomor: 98/2012 tanggal 20 Maret 2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 (dua belas) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa: "Kepala KPKNUPejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang". -------------------------------------------------

11.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kepala KPKNL Bandung

yang

telah

mengeluarkan

Surat

Nomor:

S-269

a/WKN.8/KNL.0105/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2012, bertempat di KPKNL Bandung Jl. Ambon No. 1 Bandung adalah telah sesuai berdasarkan Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010 yang tegas menyatakan bahwa: "Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II". ------------------------------12.

Bahwa selain itu pula, dapat Tergugat II tegaskan bahwa karena pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat II pada pokoknya dilakukan guna memenuhi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 33/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, jelas bahwa terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan berfungsi untuk menjamin hutang-piutang antara Pihak pertama-Debitor (Pemberi Hak Tanggungan) dengan Pihak Kedua-Kreditur (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama). -----------------------------------------------

13.

Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa "Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan Irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan Eksekutorial pada sertifikat hak Tanggungan sehingga apabila debitor cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata". Dengan demikian jelas bahwa Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

terhadap peraturan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -------------------------------------------------------------------------14.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, setelah Tergugat I melakukan pengurusan terhadap piutang tersebut, Tergugat I kemudian meminta kepada Tergugat II untuk melakukan lelang, yang tidak lain guna memenuhi ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bunyi klausula Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 06/2010 tanggal 4 Januari 2010 yang berbunyi : "Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : ------------------------------------------------------------------------------a.

Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagiansebagian. -----------------------------------------------------------------------

b.

Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan. -------------------------------------------------------------

c.

Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi. ------------------------------------------------------------------------

d.

Menyerahkan

apa

yang

dijual

kepada

pembeli

yang

bersangkutan. ----------------------------------------------------------------e.

Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur. -------------------------------

f.

Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditur perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. ---------------------------------------------------------------

15.

Bahwa oleh karena pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Staatsblad 1941:3) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, maka lelang tersebut adalah sah secara hukum. ------Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

16.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelelangan yang diperantai oleh Tergugat II telah sesuai Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang

menyebutkan bahwa . "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan" dan ini juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Jadi dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum. -----------------------------------------------------------------------17.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka 11 (sebelas) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "objek sengketa dilelang melalui Tergugat II tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu". ---------------

18.

Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benardan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena surat pemberitahuan pelaksanaan lelang telah disampaikan oleh Tergugat I jauh sebelum lelang terhadap obyek jaminan dilakukan. Surat pemberitahuan lelang disampaikan oleh Tergugat I dengan Surat No. 278/MCR-WIL-BDG/X/12 tanggal 31 Oktober 2012. -------------------------------------------------------------------------

19.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka 17 (tujuh belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat menganggap limit lelang yang telah ditetapkan oleh Tergugat II jauh dibawah harga wajar". -----------------------------------------------------------------------------------

20.

Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena berdasarkan pada pasal 35 (2) Peraturan Menteri

Keuangan

No.

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa: "Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang". Oleh karena itu sangat jelas bahwa terhadap penetapan harga limit atau nilai jual Halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

objek lelang bukanlah merupakan tanggung jawab Tergugat II, melainkan merupakan tanggung jawab Tergugat I selaku pihak penjual. Dengan demikian yang menetapkan harga limit adalah kewenangan dari Tergugat I selaku Penjual. --------------------------------21.

Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, bahwa terhadap nilai/harga Imit yang ditetapkan oleh Tergugat I adalah telah sesuai dengan ketentuan dan selain pula terhadap penentuan nilai limit tidak semudah seperti apa yang Penggugat dalilkan. -----------------------------

22.

Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, Tergugat I selaku Penjual telah menetapkan nilai limit atas objek sengketa, sebagaimana yang tercantum dalam Keterangan Limit Lelang. -----------------------------------

23.

Bahwa selain itu pula, dalam mengumumkan lelang, Tergugat I selaku Penjual telah mencantumkan nilai limit objek jaminan, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 37 (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. ----------------------------------------------------------------

24.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka 23 (dua puluh tiga) halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Para

Tergugat

telah

melakukan

perbuatan

yang

merugikan

Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 237.604.820,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)". -----------------------------------------25.

Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena jelas berdasarkan pada fakta hukum, lelang yang diperantarai oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum. ------------------------------------------------------------------------

26.

Bahwa selain pada alasan tersebut di atas, dalil yang Penggugat kemukakan

juga

tidak

benar

dan tidak berdasarkan hukum

sama sekali karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak dirinci dan tanpa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. --------------------------------------------------------27.

Bahwa selain itu juga, permohonan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat baik di dalam posita maupun petitum gugatannya patut untuk ditolak oleh majelis hakim karena tidak ada


satupun perbuatan dari Tergugat II yang bertentangan dengan hukum yang dapat merugikan Penggugat. ---------------------------------------------28.

Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian

kerugian

dalam

bentuk

apa

yang

menjadi

dasar

tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna". -------------------------------------------------------------29.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak petitum Penggugat pada halaman 7 (tujuh) posita gugatan dan halaman 9 (sembilan) petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Bandung meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 158 m2 yang terletak di Jl. Babakan Ciparay RT 03 RW 02 Kel. Kopo Kec. Bojongloa Kaler, Bandung. -----------------------------------

30.

Bahwa hal tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali karena obyek sengketa a quo telah dibeli secara sah melalui lelang dan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi MA Rl No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 disebutkan "bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, maka terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan". ------------

31.

Bahwa oleh karena pelelangan a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka pelelangan adalah sah dan benar menurut hukum. Berdasarkan Yurisprudensi MA Rl. No. 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962, "pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang". ----------------------

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; -----------------



Menyatakan

gugatan

Para

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijk Verklaard). ------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI : -------------------------------------------------------------------------------

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya. -------------------Halaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), ------



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. -------Memperhatikan,

mengutip

dan

menerima

keadaan-keadaan

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 23 Oktober 2014, Nomor 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI : ---------------------------------------------------------------------------------

Menolak permohonan Provisi dari Penggugat tersebut ; --------------------------

DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; --------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -------------------------------------------2. Menghukum

Penggugat

membayar

ongkos

perkara

sebesar

Rp. 3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----------Membaca

Banding

Nomor

124/PDT.B//2014/PN.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri

Bandung, yang

Risalah

menyatakan

Pernyataan

bahwa

Permohonan

pada

tanggal 06 Nopember 2014

Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2014, Nomor 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; ---------------------------------------------------Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada : -------------------------------------------------------------------------

Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 20 Nopember 2014 ; --------

-

Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 27 Nopember 2014 ; --------

-

Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 20 Nopember 2014; --------

-

Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal 26 Nopember 2014 ; -------

-

Terbanding semula Tergugat V, pada tanggal 20 Nopember 2014 ; --------

-

Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 27 Nopember 2014 ; ---


Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Jo. No.124/PDT/B/2014/PN.BDG, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Bandung, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada : ----

Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2015; -----------

-

Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 18 Desember 2014 ; ---------

-

Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 17 Desember 2014 ; --------

-

Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 17 Desember 2014; --------

-

Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal 17 Desember 2014 ; -------

-

Terbanding semula Tergugat V, pada tanggal 16 Desember 2014 ; -------

-

Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 15 Desember 2014 ; --

untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; --------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan tanpa dihadiri oleh para pihak (kuasanya), dan putusan tersebut baru diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung kepada pihak Penggugat pada tanggal 03 Nopember 2014, sedangkan kepada pihak Tergugat I s/d V dan pihak Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2014, dan kemudian Penggugat

melalui Kuasa Hukumnya

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 06 Nopember 2014 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan tersebut ; -------Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, ternyata sampai berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ; -----------------------------------------------------Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

mencermati pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding

dapat

menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan

hukum

tersebut

diambil

alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka dengan demikian dianggap telah tercantum pula dan menjadi alasan serta dasar dalam putusan tingkat banding; --------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2014, Nomor 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan; ------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; ------------------------------------------Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan : ----------------------M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2014, Nomor 427/Pdt.G/2013/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------


-

Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Senin, tanggal 23 Maret 2015, oleh Kami : H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, SH.,M.H. dan H. EDWARMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 93/PEN/PDT/2015/PT.BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SELASA, tanggal 24 MARET 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dibantu oleh DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya pihakpihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya. ---------------------------------------

Hakim Anggota,

Ttd

KAREL TUPPU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH.,M.H.

Ttd

H. EDWARMAN, S.H. Panitera Pengganti,

Ttd

DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ……….. Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan …………….Rp.139.000,Jumlah ……………………………….Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.Bdg.

PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

Recommend Documents