PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

PUTUSAN Nomor : 172/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N A

D Etinggal di Jalan Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Masjid Assyuhada Dusun I Desa Pulau Rakyat M Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, IProvinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa GHukumnya : TEKAD KAWI, SH dan ZULHAM RANY, GSH, masing-masing Advokat/ Penasehat hukum dariN Kantor Hukum “ TEKAD KAWI, S.H & I ASSOCIATES”, berkedudukan di Kisaran, Jalan Iman Bonjol T Nomor 219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Februari 2014, selanjutnya N disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT/ A TERGUGAT INTERVENSI I; IL

R I D W A N, lahir di Pulau Rakyat tanggal 25 Januari 1950, Umur 62 Tahun,

D

A

G

LAWAN

1. ALIRMAN IRIANTO PANJAITAN, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

N

P

E

Tempat Tinggal di Dusun IV, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, semula disebut sebagai TERGUGAT I/ TERGUGAT INTERVENSI II;

2. PURNAMA NINGSIH, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Pulau Rakyat Tua, Tempat Tinggal di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, semula disebut sebagai TERGUGAT II/ TERGUGAT INTERVENSI III;

Put. No. 172/PDT/2014/PT.MDN - Hal. 1 dari 43 Hal.

3. RIBUT SANTOSO, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun VI, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, semula disebut sebagai TERGUGAT III/ TERGUGAT INTERVENSI IV; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, SH.MH., Advokat pada Kantor Law Office ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, SH.MH & Associates beralamat di Jln. Jend. A. Nasution No. 7 Medan,

N sebagai PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT I/ TERGUGAT A INTERVENSI II, TERGUGAT II/ TERGUGAT INTERVENSI D III, dan TERGUGAT III/ TERGUGAT INTERVENSI IV; E M 4. NURHAIDAH SIBARANI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan I PNS, Tempat Tinggal di Dusun IV, Desa Pulau RakyatG Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, selanjutnya G disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI; IN T Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MUHAMMAD ISNAINI LUBIS, SH Ndan ZULKIFLI, SH, masing-masing AdvokatPengacara/Penasehat AHukum dari Kantor M. I LUBIS, SH & REKAN, Ldi Jalan Cokroaminoto, No. 58 Kisaran Asahan, berdasarkan beralamat kantor I Surat Kuasa Khusus tertanggal .... April 2013; D A PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; G N Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya disebut

P

E

perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai


dibawah Register No.11/Pdt.G/2013/PN.TB, tertanggal 18 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik telah melakukan pembelian pada tanggal 3 Maret 2009 dengan cara mengganti rugi sebidang tanah yang luasnya ± 4.000 M2 yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat dari seorang ahli waris bernama Asbullah ZA sebagai pemegang surat kuasa menjual tanah tertanggal 22 Pebruari 2009 dari ahli Alm. Zainal Abidin dan Almh. Chadlijah ;

N Alm. Zainal Abidin, maka Penggugat menerima Surat Pantjang dariA Asbullah ZA, sesuai dengan surat Pantjang Nomor : 15/PRT/1962, D tertanggal 29 E September 1962 yang ditandatangani Kepala Kampung Pulau Rakyat Tua dan diketahui Asisten Wedana Pulau Rakyat ZainalM Abidin, sehingga surat pernyataan ganti rugi tertanggal 3 Maret 2009Iyang dibuat dan ditanda G ahli waris dari Alm. Zainal tangani Penggugat dengan Asbullah ZA sebagai G Abidin adalah sah dan berharga ; 3. Bahwa Penggugat yang telah menerima IN surat Pantjang dapat mengusahai sebidang tanah yang luasnya T± 4.000 Ha yang terletak di Dusun IV (Dusun I) Desa Pulau Rakyat Tua , Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan yang N selanjutnya disebut juga objek sengketa dengan batas-batas dan ukuran A sebagai berikut : L I - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sucipto Tampubolon = ± 100 D M; A G - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan = ± 100 M; = ± 40 M; N - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalinsum 2.

E

P

Bahwa dengan surat pernyataan ganti rugi Penggugat kepada ahli waris

-

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wali Thamrin Tampubolan = ± 40 M ;

4.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi kantor Kepala Desa Pulau Rakyat Tua yang dijabat oleh Tergugat II, dimana Penggugat memohon untuk dilegalisasikan surat penyerahan ganti rugi yang dilakukan dengan ahli waris Zainal Abidin, tapi Tergugat II meminta biaya administrasi melegalisasikan surat tersebut agar dibayar Penggugat, karena permintaan


Tergugat tidak Penggugat sanggupi, maka Tergugat II mencoret nomor legalisasi surat tersebut dan menuliskan batal disurat sebagaimana tertanggal 3 Maret 2009 ; 5.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 20012 Penggugat merasa resah disebabkan adanya orang suruhan supaya melakukan penggarapan atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Pulau Rakyat Tua yang dijabat oleh SABARUDDIN, dan secara patut pada tanngal 17 Desember 2012 dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat

N 6. Bahwa pertemuan tersebut yang di fasilitasi Kepala Desa Pulau Rakyat A Tua Sabaruddin diketahui Tergugat I dengan bangganya menunjukkan D Surat E Rp. 6000,Pernyataan Permohonan yang ditandatangani diatas materai (enam ribu rupiah) yang pada pokoknya menerangkan M “Dalam hal ini datang kehadapan Bapak Camat d/h Kepala Desa I Pulau Rakyat Tua untuk menyatakan dengan sesungguhnya bahwaG saya berkeinginan / memohon agar tanah yang saya peroleh berdasarkan Ggarapan pada tahun 1973 hingga sekarang untuk diterbitkan Surat keterangan….. ” ; N I 7. Bahwa Tergugat I tanpa memiliki dasar kepemilikan yang tidak berdasar dan T tidak jelas, karena tanpa adanya alas hak surat kepemilikan maupun garapan atas sebidang tanah Nyang digarapannya, sehingga Tergugat I telah melakukan penyerahan A hak ganti rugi kepada Tergugat II dan Tergugat III, secara tanpaL hak melakukan perbuatan melawan hukum, yamg diketahui I sebagai berikut : D a. Surat pernyataan Permohonan yang dibuat Tergugat I tertanggal 5 ADesember 2011, yang selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2012 dan dan G dibuat surat pernyataan hak ganti rugi antara Tergugat I dengan N Tergugat II yang diketahui Kepala Desa Pulau Rakyat Tua dengan nomor I,Tergugat II dan Tergugat III ke Aula Kantor Desa Pulau Rakyat Tua ;

P

E

: 592.2/015/2002/2012 yang ditandatangani Tergugat II dengan luas ± 1.875 M2 diatas sebidang tanah Penggugat yang luasnya ± 4.000 M2 dengan tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ; b. Surat pernyataan Permohonan Tergugat I adanya menguasai sebidang tanah, yang selanjutnya Tergugat I dengan Tergugat II melakukan penyerahan hak ganti rugi tertanggal 15 Desember 2011, yang diperbuat dibawah tangan dengan diketahui

Kepala Desa Pulau Rakyat Tua


dengan nomor : 592.2/09/2002/2011, sehingga surat pernyataan dan penyerahan ganti rugi yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilegalisasi Tergugat II untuk menguasai sebidang tanah dengan luas ± 3.000 M2 diatas sebidang tanah Penggugat yang luasnya ± 4.000 M2 dengan tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ; 8.

Bahwa perbuatan tergugat I dengan membuat surat pernyataan atas sebidang tanah dengan luasnya ± 1.875 M2, dan juga surat pernyataan atas sebidang tanah dengan luasnya ± 3.000 M2 yang dari kedua surat pernyataan

N luasnya ± 4.000 M , sehingga perbuatan Tergugat I, TergugatA II, dan Tergugat III telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat atas Dperbuatan E tanpa hak dan melawan hukum ; 9. Bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat M III yang tanpa hak telah melakukan perbuatan melawan hukum I dengan menguasai dan menganti rugi sebidang tanah luasnya ± G 3.000 M , dan sebidang tanah dengan luas ± 1.875 M diatas sebidang Gtanah luasnya luasnya ± 4.000 M milik Penggugat, yang menimbulkan kerugian atas perbuatan yang N I dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap Penggugat T dapat dinyatakan merupakan tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum ; 10. Bahwa penggugat memohon N kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim Amemerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III L I menyerahkan tanah yang telah dilakukan ganti rugi atas dua bidang tanah dengan luas ± 3.000 M dan sebidang tanah dengan luas ± 1.875 D M untuk segera membebaskan dengan mengosongkan sebidang tanah A GPenggugat yang luasnya ± 4.000 M dari segala macam sitaan maupun N agunan pihak ketiga yang diserahkan kepada Penggugat; tersebut diatas merupakan kepemilikan sebidang tanah Penggugat yang 2

2

2

2

2

2

2

P

E

11. Bahwa sejak dimulainya Pengggugat telah melakukan pengurusan surat penyerahan ganti rugi dikantor Kepala Desa Pulau Rakyat Tua pada tanggal 3 Maret 2009, Penggugat tidak mendapatkan hak untuk menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah tersebut, disebabkan perbuatan Tergugat I,

dan Tergugat II yang melakukan pengarapan atas tanah yang telah Penggugat beli dari ahli waris Zainal Abidin yang hingga sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Penggugat belum dapat menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah tersebut ;


12. Bahwa dalam kenyataannya pihak Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, sama sekali tidak mempunyai iktikad baik untuk menyerahkan dan atau menyelesaikan sengketa tanah tersebut kepada Penggugat, buktinya meskipun Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III yang difasilitasi Sabaruddin selaku Kepala Desa Pulau Rakyat Tua untuk menyerahkan dan menyelesaikan sengketa tanah tersebut tidak mendapatkan hasil, oleh karena itu hingga sampai gugatan ini Penggugat daftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal

N menyerahkan dan menyelesaikan sebidang tanah tersebut, padahal Adalam surat pernyataan dalam permohonan Tergugat I terjadi pemalsuan D surat E Tergugat I keteranagan atas sebidang tanah tersebut yang dilakukan bekerjasama dengan Tergugat II, Tergugat III yang M menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun imateriel bagi Penggugat I ; 13. Bahwa apabila diperhitungkan dalam kerugian G meteriel Penggugat dalam nilai harga sebidang tanah yang luasnya G ± 4.000 M yang tidak dapat Penggugat memanfatkan dan mengelolanya sebidang tanah tersebut, untuk N I dapat diusahai dan dikelola Penggugat, maka apabila diperhitungkan dalam T pengelolaanya dan nilai jual dari sebidang tanah dalam keuntungan yang menjadi hilang atau N tak dapat lagi Penggugat nikmati dapat dinilai sebesar Rp. 800.000.000,-A (delapan ratus juta rupiah) ; 14. Bahwa selanjutnya IL Penggugat juga mengalami kerugian secara inmateriel (moral), karena atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang D telah menggarap dan menguasai tanpa hak atas tanah milik Penggugat A Gtersebut, mengakibatkan Penggugat merasa malu dan nama baik tercemar, N sehingga karena itu pula Penggugat telah merasa terisolir dalam pergaulan 26 Maret 2013, dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak

2

P

E

sehari-hari dan tidak dipercayai lagi dalam perkumpulan oleh teman-teman

sejawat. Sebenarnya kerugian yang berasal dari tercemarnya nama baik serta terganggunya harkat martabat Penggugat dan keluarga yang tidak dapat secara mudah dipulihkan dan tidak dapat pula dinilai dengan uang, namun apabila ingin juga diperhitungkan dengan rupiah maka kerugian inmateriel Penggugat tersebut dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;


15. Bahwa kerugian lainnya atas perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tersebut ialah dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar jasa Advokat / pengacara ditambah perongkosan-perongkosan lainnya untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kisaran, yang diperhitungkan seluruhnya mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 16. Bahwa agar gugatan tidak nihil, untuk itu dimohonkan kepada Ketua

N A

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir

D E

Beslag) atas objek tanah sengketa yaitu: a. Sebidang tanah seluas ± 4.000

M2

dengan ukuran dan batas-batas sebagai

berikut :

I

M

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sucipto Tampubolon ± 100 M;

G

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan ± 100 M;

G

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalinsum

IN T

± 40 M;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wali Thamrin Tampubolan ± 40 M ;

N dan TergugatA III, agar memenuhi tuntutan gugatan Penggugat akan ditunjuk Penggugat IL dikemudian hari ; 17. BahwaD agar gugatan ini tidak dikesampingkan oleh tergugat I, Tergugat II dan ATergugat III, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan GNegeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili N perkara ini supaya menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III b. Untuk barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II

P

E

membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila perkara ini, setelah mempunyai putusan hukum yang berkekuatan tetap ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh fakta atau bukti-bukti hukum yang kuat, maka beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya berkenan menjalankan putusan secara serta merta atau lebih awal (uit vorbarr bij voraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi;


19. Bahwa didalam proses perkara ini tentu saja memerlukan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, maka beralasan hukum bila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

N A

Tanjung Balai berkenan memanggil para pihak yang berperkara, guna menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan, sekaligus memutuskan

D E

perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan demi hukum surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan

I

M

ditandatangani Penggugat dengan Abdullah ZA sebagai ahli waris dari Alm. Zainal Abidin adalah sah dan berharga ; 3.

Menyatakan demi hukum

G

G

Surat pernyataan permohonan yang dibuat

N I dibuat surat penyerahan hak ganti rugi antara Tergugat I dengan Tergugat II T merupakan perbuatan tanpa hak sebagai perbuatan Melawan Hukum ; N 4. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan Permohonan Tergugat I adanya A menguasai sebidang tanah, dan Tergugat I dengan Tergugat III melakukan IL penyerahan hak ganti rugi tertanggal 15 Desember 2011merupakan D tanpa hak sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; perbuatan A 5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III Gyang melakukan ganti rugi terhadap sebidang tanah luas ± 3.000 M dan N sebidang tanah luas ± 1.875 M diatas sebidang tanah luasnya ± 4.000 M Tergugat I tertanggal 5 Desember 2011, dan pada tanggal 8 Desember 2012

2

E

2

P

2

milik Penggugat merupakan perbuatan tanpa hak sebagai perbuatan melawan Hukum ; 6.

Menyatakan demi hukum dengan memerintahkan kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang mengganti rugi tanah seluas ± 3.000 M2 dan sebidang tanah luasnya ± 1.875 M2 dari Tergugat I segera diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala macam sitaan maupun anggunan kepada Penggugat ;


7.

Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian secara Materiel sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ditambah dengan biaya jasa advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta untuk kerugian Inmateriel

(Moral) dinilai sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; 8.

Menyatakan demi hukum sita jaminan

(Conservatoir Beslag) yang

diletakkan dalam objek tanah perkara ini sah dan berharga ;

N A Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III lalai menjalankan isi putusan D pengadilan setelah mendapat putusan berkekuatan tetap ; E 10. Menyatakan demi hukum agar putusan ini dapat dijalankan sera merta (uit M vorbaar bij voraad) meskipun ada verzet, bandingIatau kasasi ; G III untuk membayar biaya11. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat biaya yang timbul dalam perkara ini ; G Apabila Pengadilan berpendapatN I lain, mohonlah putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono) . T NPenggugat Intervensi yang bertindak sebagai pihak Menimbang, bahwa Amenjadi pihak dalam perkara gugatan antara Penggugat ketiga yang ingin masuk melawan Tergugat ILI, II dan III, sebagaimana dalam Surat Gugatan Intervensinya yang pada D pokoknya menyebutkan bahwa NURHAIDAH SIBARANI sebagai Penggugat A Intervensi melawan RIDWAN sebagai Tergugat Intervensi – I, ALIRMAN G IRIANTO PANJAITAN sebagai Tergugat Intervensi – II, NPURNAMA NINGSIH sebagai Tergugat Intervensi – III dan RIBUT SANTOSO 9.

Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa

(dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila

P

E

sebagai Tergugat Intervensi – IV dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil hukum sebagai berikut : 1.

Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat Intervensi (Intervenient), adalah isteri alm. M. Toib Tanjung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2000, adalah sebagai pemilik sah dari tanah terperkara dalam perkara a quo, yang semula adalah pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB, akan tetapi sangat berkepentingan


untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna untuk membela hak dan kepentingan hukum Penggugat Intervensi sendiri ; 2.

Bahwa Penggugat Intervenient/ Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas ± 5.000M2, yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat Tua , Kabupaten Asahan, yang saat ini dijadikan tanah sengketa sebagai objek perkara oleh Para Tergugat Intervensi ;

3.

Bahwa adapun ukuran luas dan batas-batas tanah Penggugat Intervensi tersebut adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani

:

D ± 100 M E: ± 100 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Umum

:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rawa-rawa 4.

I

N A ± 50 M

± 50 M2

:

M

2 2 2

Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi diperdapat berdasarkan ganti-rugi

G

antara M. Yasin Panjaitan dengan M.Toib Tanjung yang merupakan suami

G

Nurhaidah Sibarani selama dalam masa perkawinan (Ic. Penggugat Intervensi)

N I Desember 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Rakyat Tua, dan T hukum mengikat ; haruslah dinyatakan berkekuatan 5. Bahwa pengklaiman N tanah milik Penggugat Intervensi oleh Tergugat – I A– II Intervensi dan tergugat IV – Intervensi, yang saat ini Intervensi, Tergugat dijadikan sengketa IL dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB, adalah tidak benar D dan tidak sah, karena tanah yang dijadikan sengketa oleh Para Tergugat A Intervensi adalah tanah milik Penggugat Intervensi ; 6. G Bahwa penerbitan Surat ganti-rugi yang diperebutkan oleh Tergugat – I N Intervensi dengan Asbullah ZA, dan penerbitan Surat Ganti-Rugi antara yang tertuang dalam surat Keterangan Ganti-Rugi Tanah tertanggal 16

P

E

Tergugat –II Intervensi dengan Tergugat – IV yang dilegalisasi oleh Tergugat – III Intervensi yang dijadikan sebagai alas hak atas tanah terperkara a qua tanpa seizin dari Penggugat Intervensi haruslah dibatalkan demi hukum atau setidak-tidaknya penerbitan surat ganti-rugi tersebut adalah cacat hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable) ;


7.

Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat Intervensi dikuasai oleh Tergugat – IV Intervensi dan diclaim oleh Tergugat – I Intervensi dan Tergugat – II Intervensi secara tidak sah , maka perbuatan Para Tergugat Intervensi yang telah mengclaim serta mengkuasai tanah terperkara a quo tanpa seizin Penggugat Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat Intervensi

dan sangat

menggangu ketenangan Penggugat

Intervensi dalam mengerjakan tanah terperkara a quo tersebut ;

N Akepada – IV Intervensi , dan mengingat adanya kemungkinan akan dialihkan pihak lain, maka untuk tidak hampanya gugatan PenggugatD Intervensi , E dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dam mengadili perkara a M terhadap tanah quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) I terperkara a qua tersebut ; G 9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat – IV Intervensi dan Para Tergugat G Intervensi lainnya dalam mengklaim tanah terperkara a quo tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan IN hukum (onrecht matige daad) maka patut dan wajar Pengadilan Negeri T Tanjung Balai, menghukum Para Tergugat Intervensi atau siapa saja mendapat hak dari padanya untuk segera N mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara a quo tersebut kepada A Penggugat Intervensi dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani suatu L I persyaratan apapun juga ; D 10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Intervensi tersebut yang telah A mengklaim tanah milik Pengugat telah mengakibatkan kerugian secara G materiil dan immateriil yang besar kepada Penggugat Intervensi berupa N hilangnya rasa nyaman dalam menikmati hak milik Penggugat Intervensi atau 8.

P

E

Bahwa mengingat tanah terperkara a quo saat in dalam penguasaan Tergugat

setidak-tidaknya tidak dapat menguasai secara fisik tanah tersebut ; 11. Bahwa kerugian materiil yang diderita Pengugat Intervensi adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril tidak dapat diukur dengan angka namun demi kepastian dan agar gugatan tidak hampa maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan wajar apabila ditetapkan kerugian immateriil Penggugat Intervensi sebesar

Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar Rupiah) ;


12. Bahwa adil dan patut apabila Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

dan

kerugian

immateril

Penggugat

Intervensi

sebesar

Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas hilangnya rasa nyaman Penggugat Intervensi dalam menikmati hak milik Penggugat Intervensi atas tanah terperkara ;

N A juta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Dberkekuatan rupiah) setiap hari kepada Penggugat Intervensi sejak putusan ini E hukum tetap apabila Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat M putusan ini ; Intervensi III, Tergugat Intervensi IV lalai dalam melaksanakan I 14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi ini diajukan Penggugat G berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang G eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, dimohonkan kepada N Majelis Hakim yang memeriksa I dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat Tdijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi ; N Bahwa berdasarkan A uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat L Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri I Tanjung Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo D untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ; G 2. Menyatakan tanah terperkara a quo yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau N Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, seluas ± 5.000M , 13. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng untuk

P

E

2

dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani

:

± 50 M2

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Umum

:

± 50 M2

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa

:

± 100 M2

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rawa-rawa

:

± 100 M2

Adalah tanah milik Penggugat ;


3.

Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau rakyat Tua tanggal 16 Desember 1995, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;

4.

Menyatakan perbuatan Tergugat - I Intervensi, dan Tergugat – II Intervensi serta Tergugat – IV Intervensi, yang telah menguasai dan mengclaim tanah terperkara a quo milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat ;

5.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq) yang

N 6. Menyatakan apabila (quad non) Para Tergugat Intervensi melakukan A penerbitan Surat sebagai alas hak atas tanah terperkara a quo D tersebut, yang E Intervensi, tidak pernah mendapatkan hak secara yuridis dari Penggugat adalah cacat hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan Mtidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable) ; I 7. Menghukum Tergugat – IV Intervensi untuk G menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Penggugat Intervensi dalam Gkeadaan baik dan sempurna tanpa dibebani suatu hak apapun ; N I 8. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III , serta T Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,N(dua ratus juta rupiah) serta kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat A Intervensi ; L I 9. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III , serta D Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng membayar uang paksa A (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada G N Penggugat Intervensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila diletakkan terhadap tanah terperkara a quo ;

P

E

Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III , Tergugat Intervensi IV lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya Verzet, banding maupun kasasi ; 11. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ; Atau :


Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut diatas selanjutnya pihak Tergugat Intervensi - I (Penggugat Asli), dan Tergugat Intervensi – II, III dan IV (Tergugat I, II dan III) telah mengajukan tanggapan/jawabannya masing-masing sebagai berikut : 

TANGGAPAN / JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI – I (PENGGUGAT)

N 1. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi sebagai isteri dari Alm.A M. Toib Tanjung, karena diketahui alm.Toib Tanjung mempunyai isteri Ddan anakE hukum dalam anak di Kota Kisaran Kabupaten Asahan yang syah menurut perkawinan ; M 2. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi adalah Ipemilik sah atas sebidang tanah dengan luas ± 5.000 M², disebabkan G alm. M. Toib Tanjung mempunyai ahli waris yang berhak sebagai G ahli waris pengganti yang syah menurut hukum; N I 3. Bahwa tidak benar ukuran dan batas-batas tanah Penggugat Intervensi T adanya sebelah Barat dan Sebelah Timur dengan tanah rawa-rawa sebagaimana Surat Keterangan N Ganti Rugi Tanah pada tanggal 16 Desember 1995, karena A pada tanggal 29 September 1962 sebagaimana No. 15/PRT/1962 ILditerbitkan Surat Panjang atas nama Zainal Abidin oleh Kepala Kampung Pulau Rakyat Tua dengan ukuran dan batas-batas sebagai D berikut : A G- Sebelah Timur dengan tanah Kaban Effendy Sgn panjangnya 115 Meter tertanggal 07 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

N

P

E

-

Sebelah Barat dengan tanah M. Yusuf Tampubolon panjangnya 115 meter

-

Sebelah Utara dengan tanah Tuan Lo A Hong lebarnya 40 meter

-

Sebelah Selatan dengan pasar umum/aspal lebarnya 40 meter

Sehingga telah jelas adanya batas-batas kepemilikan dari nama setiap warga yang berbatasan diatas tanah tersebut; 4. Bahwa oleh karena itu tidak benar adanya sebelah Barat dan sebelah Timur berbatas rawa-rawa dan tidak benar sebelah Utara berbatas dengan Nurhaidah Sibarani, dapat diketahui kepemilikan surat ganti rugi atas


nama M. Yasin Panjaitan dengan M. Toib Tanjung terkesan surat tersebut dibuat-buat dengan merekayasa surat keterangan ganti rugi tanah yang dilegalisai Kepala Desa Pulau Rakyat Tua secara tidak syah; 5. Bahwa untuk diketahui adanya surat keterangan ganti rugi tanah atas nama M. Yasin Panjaitan dengan M. Toib Tanjung tertanggal 16-12-1995 yang merugikan Penggugat/Tergugat Intervensi-I telah diselasaikan di Kantor Kacamatan Pulau Rakyat diantaranya: a.

Pada Camat Pulau Rakyat bernama RAHMAN HALIM. AP telah

N 04 Oktober 2010 memberitahukan kepada Nurhaida A Sibarani, berdasarkan surat tersebut menyatakan “sesuai dengan hasil D cek kami dilapangan bahwa saudari ada mendirikan bangunanE diatas tanah yang sedang dalam permasalahan dengan saudara Ridwan M di Dusun IV Desa Pulau Rakyat Tua tepatnya dipinggir Jalan I Lintas Medan-Rantau Prapat, untuk menghindari tidak terjadinya G masalah baru sebelum adanya penyelesaian diminta kepada Gsaudari Nurhaida Sibarani supaya menghentikan segala kegiatanN yang ada diatas tanah tersebut”; I b. Pada Camat Pulau Rakyat bernama M. ALI MUKTAR, SH. T Mengeluarkan surat undangan dengan Nomor :005/297, tertanggal 31 Maret 2011 yang Ntujuan surat tersebut kepada sdra Kapolsek Pulau Rakyat, sdra. ADanRamil 16 Pulau Rakyat, sdra. Kepala Desa Pulau Rakyat,L I sdra. Kepala Desa Mekar Sari, sdra. H. Yusmar Siregar, sdra. Agus Salim ZA., sdra Nurhaida Sibarani, sdra. Ridwan, sdra Asnan D APanjaitan, sdra. Cipto Tampubolon, sdra. Kepala Dusun IV Desa Pulau menerbitkan Surat Pemberitahuan dengan Nomor: 005/711., tertanggal

N

P

E

G

Rakyat Tua, yang hasil kesimpulan pertemuan tersebut menyatakan tidak ada tanah Toib Tanjung ditempat itu;

6. Bahwa jelaslah kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang tepatnya dipinggiran Jalan Lintas Sumatera sejak tahun 1962 telah diterbitkan Surat Pantjang dengan diberikan kepada masyarakat Pulau Rakyat Tua oleh karena Kepala Desa Pulau Rakyat Tua yang diketahui dan dilegalisasi Asisten Wedana, sehingga kedudukan atas tanah yang berlokasi disekitaran pinggiran Jalan Lintas Sumatera di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat, sejak tahun 1962 telah mempunyai kepemilikan yang syah


sebagaimana Surat Pantjang dikeluarkan pada tahun 1962 oleh Kepala Kampung Pulau Rakyat Tua; 7. Bahwa atas gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi tidak tepat dan tidak berhak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, oleh karena itu Penggugat/Tergugat

Intervensi-I

memohon

kepada

Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini untuk tidak menerima dan setidak-tidaknya menolak gugatan intervensi yang

N Maka berdasarkan segala yang diuraikan tersebut diatas, dimohonkan A kehadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar D berkenan E memutuskan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA M 1. Menolak Gugatan Pengugat Intervensi untuk I seluruhnya, atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke GVerklaard); 2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk Gmembayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo; N I Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini T berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  EKSEPSI, JAWABAN N& GUGATAN REKONPENSI TERGUGAT INTERVENSI – II, III DAN IV (TERGUGAT I, II dan III) tertanggal 07 Mei A L hal-hal sebagai berikut : 2013 mengemukakan I DALAM INTEVENSI : D I. DALAM EKSEPSI A A. Tentang Penggugat Intervensi tidak mempunyai Kapasitas/Kedudukan GHukum (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatan Intervensi : N 1. Bahwa Penggugat Intevensi dalam surat Gugatan Intervensi pada hal. 1 diajuakan Penggugat Intervensi;

P

E

bagian syarat formil gugatan (ic. Identitas Penggugat Intervensi) menyebutkan “yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

NUR HAIDAH SIBARANI

Umur

:

54 Tahun

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal :

Dusun IV Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kab. Asahan.


Selanjutnya hal. 2 s/d hal. 3 pada point 1 dan 4 menyebutkan: “1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat Intervensi (Intervenient), adalah isteri alm. M. Toib Tanjung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2000, adalah sebagai pemilik sah dari tanah terperkara dalam perkara a quo, yang semula adalah pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB, akan tetapi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna untuk membela hak dan kepentingan hukum

N Yasin Panjaitan dengan M. Toib Tanjung yang merupakan Asuami Nurhaidah Sibarani selama dalam masa perkawinan (ic. DPenggugat Intervensi) yang tertuang dalam Surat Keterangan E Ganti-Rugi Tanah tertanggal 16 Desember 1995, yang diketahui oleh MKepala Desa Pulau Rakyat Tua, dan haruslah dinyatakan berkekuatan I hukum mengikat”; 2. Bahwa Penggugat Intervensi yang mengaku G sebagai istri Alm. M. Toib Tanjung adalah pengakuan yang Gmengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum, karena sepanjang sepengatahuan Tergugat IntervensiN I II, III dan IV bahwa Penggugat Intevensi (ic. Nur Haidah Sibarani) T bukan istri/ahli waris yang sah menurut aturan/ketentuan hukum atau peraturan N perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang sepengatahuan A Tergugat Intervensi-II, III dan IV bahwa menurut bukti/dokumen IL yang sah menurut hukum yang merupakan istri/ahli waris Alm. M. Toib Tanjung bukan bernama Nur Haidah Sibarani; D 3. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi (ic. Nur Haidah Sibarani) A Penggugat Intervensi diperdapat berdasarkan ganti rugi antara M.

N

P

E

G

tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatan Intervensi yang mewakili istri/ahli waris Alm. M. Toib Tanjung, maka surat kuasa khusus diterbitkan antara Penggugat Intervensi/Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya/Penerima Kuasa tidak layak, tidak sah digunakan sebagai dasar bagi Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan Intervensi dalam pemeriksaan perkara a

quo, maka surat kuasa khusus dan gugatan intervensi yang diperbuat oleh Penerima Kuasa haruslah dinyatakan batal demi hukum karena dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat formil sebagai Penggugat Intervensi, yang mewakili kepentingan


Alm. M. Toib Tanjung sehingga Kuasa Hukum Penggugat Intervensi tidak

mempunyai

kapasitas

hukum/kedudukan

hokum

(Legal

Standing) mewakili kepentingan hukum Penggugat Intevensi dalam perkara a quo ; 4.

Bahwa, oleh karena Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukumnya tidak mempunyai kapasitas hukum/kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mewakili kepentingan Alm. M. Toib Tanjung, maka segala sesuatu yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dalam

N A

pemeriksaan perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan atau setidaktidaknya harus dikesampingkan;

D Emensyarakatkan Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat formil yang seseorang layak dinyatakan sebagai Penggugat Intervensi M sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundanga-undangan yang berlaku I dan tidak mempunyai kapasitas hukum/kedudukan hukum (Legal G Standing) mewakili kepentingan hukum G Alm. M. Toib Tanjung dalam perkara a quo, sehingga N dengan demikian Gugatan Penggugat I Intervensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk T Verklaard); B. Tentang Gugatan Penggugat N Intervensi adalah Kabur, Tidak Jelas dan Tidak Tegas (Exceptio A Obscuur Libel) karena salah dalam menempatkan kedudukanL para Tergugat Intervensi pada Gugatan Intervensi : I 1. Bahwa pada surat Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat D AIntervensi dalam pemeriksaan perkara a quo, telah salah dalam kedudukan dan kapasitas para Tergugat Intervensi, G menempatkan sebagaimana yang termuat pada hal. 2, yang menyebutkan sebagai 5.

N

P

E

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, karena Penggugat Intervensi dan

berikut “Tergugat Intervensi-I sampai dengan Tergugat Intervensi-IV, selanjutnya disebut sebagai……....………Para Tergugat”; 2.

Bahwa

kapasitas

dan

kedudukan

Penggugat

Intervensi

dalam

pemeriksaan Register Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB adalah sebagai “Penggugat Intervensi”, sedangkan kedudukan Tergugat Intervensi-I adalah sebagai “Penggugat” dan kedudukan Tergugat-II, Tergugat Intervensi –III dan Tergugat Intervensi-IV adalah sebagai “Tergugat-Tergugat”

atau

“Para

Tergugat”.

Sehingga

dengan


demikian, dengan masuknya Penggugat Intervensi sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara a quo, dan selanjutnya mengajukan Gugatan Intervensi, maka kedudukan Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi dimaksud adalah sebagai “Penggugat Intervensi” dan kedudukan Tergugat Intervensi-I, II, III dan IV dalam gugatan intervensi dimaksud adalah sebagai “Tergugat Intervensi-I,II,III dan IV” atau “Para Tergugat Intervensi”, dan bukan “Para Tergugat” sebagaimana

yang

didalilkan

Penggugat

Intervensi.

Sedangkan

N sebagai “Para Tergugat” hanyalah dalam pemeriksaan Perkara APokok, yaitu atas Gugatan Konpensi yang diajukan Penggugat/Tergugat D E Intervensi-I; 3. Sehingga dengan demikian, Penggugat Intervensi Mdalam pemeriksaan perkara a quo, telah salah dalam menempatkan kedudukan dan I kapasitas para Tergugat Intervensi; G C. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi G adalah Kabur, Tidak Jelas dan Tidak Tegas (Exceptio ObscuurN Libel) karena tidak disebutkan kapan I dan tidak menyebutkan kapan Gugatan Surat Kuasa Khusus diperbuat T Intervensi diperbuat : 1. Bahwa Surat Gugatan N Penggugat Intervensi hal. 1 (pertama) pada bagian identitas A Kuasa Hukum Penggugat Intervensi tidak disebutkan tanggalL Surat Kuasa Khusus, yang berbunyi sebagai berikut :”Dalam I Gugatan Intervenient/ Intervensi ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya D : 1. MUHAMMAD ISNAINI LUBIS, SH., 2. ZULKIFLI, SH., Ayaitu Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor G masing-masing M.I.LUBIS, SH & REKAN, beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 58 kedudukan Para Tergugat Intervensi sebagai “Penggugat” maupun

N

E

Kisaran Asahan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

P

tertanggal….April 2013 (tanpa tanggal), (surat Kuasa khusus terlampir), selanjutnya dalam gugatan Intervenient/ Intervensi ini disebut sebagai : Penggugat Intervensi”; 2.

Bahwa selanjutnya Surat Gugatan Penggugat Intervensi hal. 7 pada bagian penutup Surat Gugatan Intervensi menyebutkan : “Demikianlah gugatan ini disampaikan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk dapat mengabulkannya. Tanjungbalai,…..April


2013 (tanpa tanggal), Hormat Kami, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, 1. MUHAMMAD ISNAINI LUBIS, SH., 2. ZULKIFLI, SH.”; 3.

Bahwa M. Yahya Harahap menyatakan : ”Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah : 1. Ditujukan (Dialamatkan) kepada PN sesuai dengam Kompetensi Relatif ;

N A

2. Diberi Tanggal; 3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa ;

D E

4. Identitas Para Pihak; 5. Fundamentum Petendi;

M

6. Petitum Gugatan; Guna

menjamin

Kepastian

hukum

I atas

G

pembuatan

dan

penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan

surat

G berhadapan

gugatan

dengan

tanggal

surat kuasa, segera dapat N I diselesaikan ;¹) T 4. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat Intervensi inperson (ic. Nur HaidahN Sibarani) kepada Kuasa Hukumnya (ic. Muhammad Isnaini Lubis, ASH dan Zulkifli, SH), dan Gugatan Intervensi yang diajukan ILhanya menyebutkan April 2013, sehingga tidak diketahui apakah tanggal Surat Kuasa terlebih dahulu diperbuat atau Gugatan D AIntervensi atau sebaliknya; pembuatan

N

P

E

G5.

dan

penaandatanganan

Bahwa dengan tidak diberi/dibuat/disebutkan tanggal Surat Kuasa Khusus dan tanggal Surat Gugatan Intervensi mengakibatkan Gugatan Penggugat Intervensi adalah Kabur, Tidak Jelas dan Tidak Tegas (Exceptio Obscuur Libel) dan tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Gugatan Intervensi, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

D. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi adalah Error in Objection karena Objek Gugatan Intervensi tidak jelas/tidak sama batas dan ukuran luas tanah yang digugat Penggugat Intervensi dengan yang dimiliki Tergugat Intervensi-IV :


1.

Bahwa pada Posita Gugatan Intervensi hal. 2 s/d hal 3 point 2 dan 3, Penggugat Intervensi mendalilkan : “2. Bahwa Penggugat Intervenient/ Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas ± 5.000 M², yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan yang saat ini dijadikan tanah sengketa sebagai objek perkara oleh Para Tergugat Intervensi”; “3. Bahwa adapun ukuran luas dan batas-batas tanah Penggugat

N - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani A :± 50 M² ; D - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum E : ± 50 M² ; M - Sebelah Barat berbatas dengan tanahIrawa-rawa : ± 100 M² ; G - Sebelah Timur berbatas dengan : G tanah rawa-rawa ± 100 M² ; N I 2. Bahwa pada kenyataannya batas-batas dan luas tanah yang disebut T dalam Gugatan Penggugat Intervensi berbeda/tidak sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat-III/Tergugat Intervensi-IV ; N 3. Bahwa sesungguhnya Tergugat-III/Tergugat Intervensi-IV ada A memiliki ILsebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, D Adan berdasarkan bukti kepemilikan yang tertera keatas nama TergugatIntervensi tersebut adalah sebagai berikut :

N

G

III/Tergugat Intervensi-IV, tercatat dengan luas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

E

- Sebelah Utara berbatas dengan Tn. Thamrin ;

P

- Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Ridwan ; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar dari Simpang Kawat ke Rantau Prapat ; - Sebelah Barat berbatas dengan M. 704 00185 ; 4.

Bahwa dengan adanya perbedaan/ketidaksamaan batas tanah dan ukuran luas tanah yang dimiliki Tergugat-III/Tergugat Intervensi-IV dengan yang tercantum pada surat gugatan Penggugat Intervensi, maka


mengakibatkan Gugatan Penggugat Intervensi salah Objek (Error in Objection) karena objek Gugatan Intervensi tidak jelas/tidak sama batas dan ukuran luas tanah yang digugat dengan yang dimiliki TergugatIII/Tergugat Intervensi-IV, dengan demikian haruslah dinyatakan Gugatan Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-I/Tergugat Intervensi-II, Tergugat-II/Tergugat Intervensi-III dan Tergugat-III/Tergugat Intervensi-

N telah diuraikan telah diuraikan pula dalam uraian Pokok Perkara A ini, sehingga tidak perlu untuk dibuang; D EAlm. M. Toib 2. Bahwa Penggugat Intervensi yang mengaku sebagai istri Tanjung adalah pengakuan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar M hukum, karena sepanjang sepengetahuan Tergugat I Intervensi-II, III dan IV bahwa Penggugat Intervensi (ic. Nur Haidah G Sibarani) bukan istri/ahli waris yang sah menurut aturan/ketentuan G hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang sepengetahuan N I Tergugat Intervensi-II, III dan IV bahwa menurut bukti/dokumen yang sah T menurut hukum yang merupakan istri/ahli waris Alm. M. Toib Tanjung bukan bernama Nur NHaidah Sibarani. Dengan demikian, Penggugat Intervensi tidak Amempunyai kapasitas/kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai IL istri/ahli waris mewakili kepentingan hukum Alm. M. Toib Tanjung karena Penggugat Intervensi (ic. Nur Haidah Sibarani) bukan D istri/ahli waris Alm. M. Toib Tanjung yang sah menurut hukum dan A Gperaturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat IV uraikan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap

N

P

E

Intervensi tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo ;

3. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik sah dari tanah terperkara (objek sengketa) dalam perkara perdata register nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, karena pada kenyataannya menurut ketentuan hukum dan peraturan perundanganundangan yang berlaku (ius constitutum) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilik yang sah adalah Tergugat Intervensi-IV (ic. Santoso alias Ribut Santoso) ;


4. Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi-IV (ic. Santoso Alias Ribut Santoso) terletak di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumater Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Tn. Thamrin ;

-

Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Ridwan ;

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar dari Simpang Kawat ke Rantau Prapat ;

N 5. Bahwa tidak benar Tergugat Intervensi-II, III & IV telah melakukan A perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad), justru pada D kenyataannya E sah menurut Tergugat Intervensi-IV yang memiliki sebidang tanah yang hokum dengan alas hak/dasar yang kuat telah mengalami M kerugian yang besar karena Penggugat Intervensi telah menyuruh I orang lain untuk menguasai/mengusahai/bekerja menimbun Gtanah (objek sengketa) dengan pasir, sehingga mendatangkan kerugian Gkerugian yang tidak sedikit dan mengganggu ketenangan bagi Tergugat Intervensi-IV telah melaporkan N I Penggugat Intervensi kepada pihak kepolisian in casu Polsek Pulau Raja ; T 6. Bahwa sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat Intervensi memohon untuk meletakkan N sita jaminan (conservatoir Beslagh) dan meminta agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Tergugat A Intervensi-IV ILkepada Penggugat Intervensi, menuntut kerugian materil dan immaterial serta uang paksa (Dwangsom); D 7. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Intervensi-IV yang telah mengalami A Gkerugian baik materil maupun immaterial karena pada saat ini Penggugat -

N

P

E

Sebelah Barat berbatas dengan M. 704 00185 ;

Intervensi telah menguasai/mengusahai/bekerja di atas tanah milik Tergugat Intervensi-IV tanpa ada ijin yang sah dari pemiliknya;

8. Maka oleh karena itu, Tergugat Intervensi-II, III dan IV menolak semua dalil-dalil Gugatan Intervensi Penggugat dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Tergugat Intervensi-II, III dan IV telah uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan menolak Gugatan Intervensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya


menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); III. DALAM REKONPENSI: 1. Bahwa Tergugat Intervensi-II, III & IV dalam Gugatan Intervensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III & IV, dengan ini mengajukan Gugatan Intervensi, selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi Intervensi ; 2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat Rekonpensi Intervensi II,

N Intervensi tersebut diatas, secara mutatis mutansi dianggap telah A pula diuraikan secara lengkap pada uraian dalam Gugatan Rekonpensi D ini dan E tidak perlu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga untuk diulang kembali; M 3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada I perkara register nomor : 11/Pdt.G/2013/PN-TB di Pengadilan G Negeri Tanjungbalai adalah merupakan milik Penggugat Rekonpensi G Intervensi-IV, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat Rekonpensi Intervensi; N I 4. Bahwa terhadap alas hak/dasar kepemilikan Tergugat Rekonpensi T Intervensi-IV tersebut adalah merupakan prosedur yang benar dan diterbitkan oleh aparat Npemerintah yang berwenang untuk itu, maka sangat patut menurut hukum; A Lkenyataannya, tanah milik Penggugat Rekonpensi Intervensi5. Bahwa pada I IV pada saat ini telah dikuasai/diusahai/dikerjakan oleh Tergugat D Rekonpensi Intervensi tanpa pernah mendapat ijin dari pemilik yang sah A (ic. Santoso Alias Ribut Santoso); G 6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi Intervensi yang III, & IV uraikan

N

P

E

pada uraian dalam eksepsi dan jawaban Gugatan

menguasai/mengusahai/mengerjakan tanah (objek perkara) tanpa ijin pemiliknya yang sah adalah merupakan suatu tindakan/perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) maka patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri

Tanjungbalai

menghukum

Tergugat

Rekonpensi

Intervensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau perintah untuk menguasai/mengusahai/mengerjakan objek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada pemilik yang sah yaitu


Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV (ic. Santoso Alias Ribut Santoso) seketika dalam keadaan baik dan sempurna; 7. Bahwa

akibat

Tergugat

Rekonpensi

Intervensi

menguasai/mengusahai/mengerjakan tanah milik Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV tanpa ijin dan hak yang sah telah mengakibatkan kerugian secara meteril dan immaterial yang besar bagi Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV berupa hilangnya rasa nyaman dalam menikmati hak miliknya

yang

sah

menurut

hukum

dan

tidak

bisa

N A

menguasai/mengusahai/mengerjakan secara fisik objek sengketa yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

D b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,-E (seratus milyar rupiah); M 8. Bahwa sangat patut dan beralasan juga apabila I Tergugat Rekonpensi Intervensi dihukum untuk membayar uangG paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap Ghari kepada Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV seketika/sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai N I kekuatan hukum yang tetap apabila Tergugat Rekonpensi Intervensi lalai T dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo ; 9. Bahwa kemudian, Penggugat N Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV bukanlah orang yang mahir/professional dalam menjalankan proses berperkara di A Pengadilan,L I sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili D kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV dalam A Gmengajukan Gugatan Rekonpensi ini terhadap Tergugat Rekonpensi a.

N

P

E

Kerugian Materil sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Intervensi, yang dalam pemeriksaan perkara ini secara nyata Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV telah menghunjuk Leo L. Napitupulu, SH, M.Hum., Nurliana Ritonga, SH. M.Hum., dan Erickson Saut Timbul Purba, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum LEO L. NAPITUPULU, SH, M.Hum & REKAN. Dimana atas penghunjukan tersebut, Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III & IV telah menyanggupi untuk membayar jasa honorarium Advokat yang dihunjuk, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Oleh karenanya, patut pula bilamana Tergugat Rekonpensi


Intervensi dihukum untuk membayar biaya jasa Advokat yang telah Penggugat Rekonpensi Intervensi II, III dan IV hunjuk tersebut ; 10.

Bahwa Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV merasa

khawatir akan tikad baik Tergugat Rekonpensi Intervensi bilamana nantinya dihukum untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, yang diduga akan mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan Tergugat Rekonpensi Intervensi kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus

oleh

Pengadilan,

yang

akan

mengakibatkan

terhalangnya

N dalam Gugatan Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, A III dan IV memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriD Tanjungbalai E perkara a melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus quo kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan M(Conservatoir Beslagh) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi I Intervensi yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah Gyang berdiri diatasnya milik Tergugat Rekonpensi Intervensi (ic. Nur GHaidah Sibarani) yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten N I Asahan, Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi objek jaminan T dalam perkara ini ; 11. Bahwa oleh N karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, A III dan IV berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudahL I selayaknya menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) D meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi ; A 12. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah akibat diawali G Penggugat Rekonpensi Intervensi II, III dan IV memperoleh tuntutannya

N

P

E

adanya

Gugatan

Intervensi

dari

Tergugat

Rekonpensi

Intervensi/Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat Rekonpensi

Intervensi-II, III dan IV telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :


DALAM INTERVENSI : I.

DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-II, III dan IV untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ; III. DALAM REKONPENSI

N A

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi IntervensiII, III dan IV untuk seluruhnya ;

D Haidah Sibarani) yang menguasai/mengusahai/mengerjakan E tanah (objek perkara) tanpa ijin pemiliknya yang sah adalah Mmerupakan suatu tindakan/perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad) ; I 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi Gdan / atau siapa saja yang mendapat hak dan/ atau perintah untuk menguasai/ mengusahai/ G mengerjakan objek sengketa, untuk segera mengosongkan dan N I menyerahkannya kepada pemilik yang sah yaitu Penggugat Rekonpensi T Intervensi-IV (ic. Santoso Alias Ribut Santoso) seketika dalam keadaan baik dan sempurna ; N 4. Menghukum A Tergugat Rekonpensi Intervensi yang menguasai / mengusahaiL / mengerjakan tanah milik Penggugat Rekonpensi Intervensi I IV tanpa ijin dan hak yang sah membayar kerugian yang diperhitungkan : D a) Kerugian Materil sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; A Immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Gb) Kerugian rupiah);

2. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonpensi Intervensi (ic. Nur

N

P

E

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonpensi Intervensi-IV seketika/sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila Tergugat Rekonpensi Intervensi lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo ;


6. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi untuk membayar biaya jasa Advokat yang telah Penggugat Rekonpensi Intervensi-II, III dan IV hunjuk tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 7. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sah dan berharga ; 8. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

N berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in good van justitie) Amohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuaiD dengan rasa E keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. M Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal G 13 Februari 2014 nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB, yang amarnya berbunyi Gsebagai berikut : DALAM EKSEPSI IN T 1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ; N 2. Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi ; A L 3. Menolak I Eksepsi Tergugat Intervensi – II, III dan IV untuk seluruhnya. D DALAM POKOK PERKARA A - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; G NDALAM REKONPENSI ATAU, bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai

P

E

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; 2. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi Intervensi untuk seluruhnya ; DALAM INTERVENSI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan tanah terperkara a quo yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, seluas ± 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani :

± 40 M2

-

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Umum

:

± 40 M2

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa

:

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan

:

N A

± 100 M2 ± 100 M2

D E Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh M Kepala Desa Pulau rakyat Tua tanggal 16 Desember 1995, adalah sah dan I berkekuatan hukum mengikat ; G Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi G - I / Penggugat dan Tergugat Intervensi II, III dan IV / Tergugat I, II dan III, yang telah menguasai dan N I mengclaim tanah terperkara a quo adalah miliknya merupakan Perbuatan T melawan hukum (onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat Intervensi N ; A Menyatakan apabila (quad non) Tergugat Intervensi - I / Penggugat dan L I Tergugat Intervensi II, III dan IV / Tergugat I, II dan III melakukan D Surat sebagai alas hak atas tanah terperkara a quo tersebut, penerbitan A yang tidak pernah mendapatkan hak secara yuridis dari Penggugat Adalah tanah milik Penggugat Intervensi;

3.

4.

5.

N

P

E

GIntervensi, adalah cacat hukum dan

tidak mempunyai kekuatan hukum

berlaku ; 6. Menghukum Tergugat Intervensi – IV / Tergugat III untuk menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani suatu hak apapun ; 7. Menghukum Tergugat Intervensi I / Penggugat dan Tergugat Intervensi II, III dan IV / Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari


kepada Penggugat Intervensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat Intervensi I / Penggugat dan Tergugat Intervensi II, III dan IV / Tergugat I, II dan III lalai dalam melaksanakan putusan ini ; 8. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI DAN INTERVENSI -

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Tergugat

N A biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. D 1. 731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah). E M Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor : I 02/Pdt.B/2014/PN.TB, yang dibuat oleh MARADEN SILALAHI, SH. Panitera G Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum G Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I pada tanggal 20 Februari 2014, telah mengajukan IN permohonan banding terhadap T Balai tanggal 13 Februari 2014 nomor : putusan Pengadilan Negeri Tanjung 11/Pdt.G/2013/PN.TB, permohonan banding mana telah dengan sempurna N diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula A Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, Tergugat II/ Tergugat Intervensi III, dan L I Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV, dan kepada Terbanding III semula D Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014, dan tanggal 10 A Maret 2014; G N Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor : Intervensi - I dan Tergugat I, II dan III dalam Konpensi / Para Penggugat

Rekonpensi / Tergugat Intervensi II, III dan IV untuk membayar biaya-

P

E

03/Pdt.B/2014/PN.TB, yang dibuat oleh RAMADHAN TARIGAN Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, Tergugat II/ Tergugat Intervensi III, dan Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV pada tanggal 24 Februari 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari 2014 nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB, permohonan banding mana telah dengan sempurna


diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, dan kepada Terbanding III semula Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 8 April 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada

N A Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, masingD masing pada tanggal 11 April 2014, dan tanggal 30 April 2014; E MHukum Pembanding Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa I II tertanggal 28 April II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi GNegeri Tanjung Balai pada 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Gmana telah dengan sempurna tanggal 29 April 2014, memori banding diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa N Hukum Pembanding I/ Terbanding I II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, dan kepada Terbanding III semula T Penggugat Intervensi, masing-masing pada tanggal 6 Mei 2014, dan tanggal 8 Mei N 2014; A Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III IL semula Penggugat D Intervensi tertanggal 16 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan A Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Mei 2014, kontra memori G banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan Nkepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat

Terbanding III semula Penggugat Intervensi, dan kepada Kuasa Hukum

P

E

Intervensi I pada tanggal 21 Mei 2014;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, kepada Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, kepada Terbanding III semula Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014, dan tanggal 30 April 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu


14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding

N Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat IntervensiA II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi D syaratsyarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan E banding tersebut secara formal dapat diterima; M I Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum G Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I pada G pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : N I 1. Judex factie tidak mempertimbangkan adanya kepemilikan dengan dasar alas T hak yang sah dimiliki Pembanding berdasarkan surat pancang nomor : 15/PRT/1962 tertanggal N29 September 1962 atas nama Zainal Abidin dengan luas 40 M x 115 m Ayang berbatasan sama dan dengan alas hak yang sama L nomor : 14/PRT/1962 tertanggal 27 September 1962 atas dengan surat pancang I nama Kaben Effendy Siagian dengan luas 40 M x 115 M (sesuai bukti surat D P.17) yang telah diganti rugi Pembanding pada tanggal 3 Juli 1993 (copy A terlampir : surat penyerahan ganti rugi tanah antara Kaben Effendi Siagian G N dengan Ridwan/ Pembanding; I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, dan Kuasa Hukum

P

E

2. Judec factie salah dan keliru dalam mempertimbangkan objek sengketa karena

perbedaan luas objek terjadi perubahan dilakukan judex factie pada kepemilikan Terbanding IV (Penggugat Intervensi) dengan luas 50 M x 100 M atau seluas 5.000 M2, dalam perubahan ukuran objek tanah sengketa menjadi 40 M x 100 M atau seluas 4.000 M2 atas sebidang tanah yang ukurannya disesuaikan dari lebar tanah berukuran 40 M sebagaimana kepemilikan alas hak Pembanding, sehingga pertimbangan judex factie tidak berdasarkan keadilan dan kepentingan hukum;


3. Judex factie mempertimbangkan keadaan yang tidak perlu untuk menjadi pertimbangan perkara aquo, sebab dalam gugatan yang telah dijelaskan sebidang tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Pembanding terdapat adanya surat-surat kepemilikan tanah diatas tanah Pembanding dimana Terbanding IV (Penggugat Intervensi) merasa memiliki sebidang tanah milik Pembanding, karena memiliki surat keterangan ganti rugi tanah antara M. Yasin Panjaitan dengan M. Toib Tanjung tidak mempunyai nomor registrasi dari kantor Kepala Desa Pulau Rakyat Tua, selain itu tidak ada saksi-saksi kecuali Terbanding IV

N diketahui timbulnya surat keterangan ganti rugi sebagai bukti kepemilikan A Terbanding IV tidaklah dapat dipertimbangkan karena telah D menimbulkan Esempadan batas pertentangan dengan administrasi Desa yang tidak memiliki yang jelas, sehingga surat keterangan yang dimiliki M Terbanding IV bertentangan dengan hukum dan tanpa berdasar hukum; I Ggugatan oleh Terbanding IV 4. Judex factie dalam mempertimbangkan bantahan G mengenyampingkan bantahan telah mengikuti kehendaknya dengan Nmenghadirkan keterangan saksi-saksi Pembanding yang didukung dengan I untuk menjelaskan tentang riwayat tanah di lahan milik Pembanding T sebagaimana dengan adanya Hakim Anggota meminta digambarkan peta Nlahan itu kepada para saksi-saksi Pembanding, maka situasi keadaan tanah di A (ahli waris dari M.Yusuf Tampubolon), Hilal Siagian saksi Sucipto Tampubolon (ahli waris cucu ILdari Manyonangkon), Syaharuddin Sitorus (anggota perintis lahan KOGEM) D menjelaskan tentang adanya program pemerintah daerah disebut A KOGEM yang berdasarkan surat pancang tahun 1962 dikeluarkan oleh asisten Wedana Zainal Abidin dan kepala kampung Pulau Rakyat Tua M. G N Sodak dengan kepemilikan terletak di Desa Pulau Rakyat Tua kecamatan Pulau menjadi saksi menandatangani surat keterangan tersebut, sehingga dapat

P

E

Rakyat kabupaten Asahan; 5. Judex factie dalam mempertimbangkan terdapat kekeliruan memutuskan perkara gugatan Pembanding disebabkan terpengaruh hadirnya Terbanding IV (Penggugat Intervensi) karena dalam gugatan Pembanding tidak mengajukan Terbanding IV sebagai Tergugat disebabkan Terbanding IV masih dalam proses tindak pidana dalam persidangan pidana atas perbuatan Terbanding IV (Penggugat Intervensi) yang melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik sebagaimana


dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) subs pasal 412 ayat (1), pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Pembanding melaporkan perbuatan Terbanding IV dengan laporan Polisi nomor : LP/66/III/2012/SU/Res Ash/Sek P. Raja tanggal 12 Maret 2012 yang terjadi di tanah milik Pembanding sebagai objek sengketa; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergguat III

N A 1. Pada dasarnya Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum D (ratio decidendi) judex factie pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai E nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 13 Februari 2014, demikian juga mengenai amar putusannya, sepanjang mengenai/M terhadap Penggugat I Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I, baik dalam konpensi, G rekonpensi maupun dalam intervensi. Akan tetapi Para Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap G pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam IN menjatuhkan amar putusan terhadap Tergugat I, II dan III/ Para Penggugat T rekonpensi/ Tergugat Intervensi II, III da IV/ Para Penggugat rekonpensi intervensi (sekarang Para Pembanding) dan N amar putusan terhadap Penggugat Intervensi/ Tergugat rekonpensi Intervensi A (sekarang Terbanding) dalam perkara ini; L I 2. Bahwa dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) judex factie pada putusan D Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 13 A Februari 2014 atas gugatan rekonpensi dalam perkara intervensi dinyatakan G majelis hakim telah dapat menarik suatu fakta bahwa sejak N bahwa diterbitkannya bukti PI-4 maka keberadaan/ eksistensi dari bukti TI-1 sudah pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

P

E

gugur/ tidak mempunyai nilai/ berharga lagi oleh karena telah digantikan dengan diterbitkannya bukti surat PI-4 sehingga bukti surat TI-1 tidak mempunyai nilai/ kekuatan sebagai dasar/ alas hak dari Tergugat I untuk mengusahai/ menguasai serta mengalihkan objek tanah aquo kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat III (Pembanding III), dan bahwa dengan demikian terhadap alas hak yang dijadikan oleh Tergugat I sebagai dasar peralihan hak dalam peralihan ganti rugi kepada Tergugat II maupun Tergugat III sejak


semula telah bertentangan dengan hukum oleh karena orang (subjek) yang mengalihkan haknya incasu Tergugat I bukan merupakan orang yang mempunyai hak atas objek tanah yang dialihkan tersebut. Oleh karena itu Para Pembanding tetap dengan dalil dalil dalam gugatan rekonpensi intervensi bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Penggugat rekonpensi : Ribut Santoso, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat rekonpensi intervensi (Penggugat Intervensi) dan justru pada kenyataannya tanah milik Pembanding : Ribut Santoso saat ini telah dikuasai/ diusahai/

N Pembanding sehingga perbuatan Terbanding ini adalah merupakan perbuatan A melawan hukum; D E Pembanding : Alirman Irianto Panjaitan selaku ahli waris M. Yasin Panjaitan M telah dapat menunjukkan asli bukti surat TI-1 yaitu surat ketarangan ganti rugi I tanah tertanggal 3 Juli 1973, yang mengalihkan sebidang tanah seluas 4.000 M2 G (empat ribu meter persegi) dari M. Sani Napitupulu kepada M. Yasin Panjaitan G dihadapan Panitera maupun dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai kemudian berdasarkan bukti surat TI-1 dengan melalui berbagai IN prosedur seperti pengukuranT tanah, pernyataan permohonan atas tanah dan pernyataan mengusahai tanah, maka pada tanggal 7 Desember 2011 N Pembanding I memperoleh surat keterangan tanah nomor : A 594.1/12/2002/2011 atas tanah objek perkara aquo, ditanda tangani oleh L I kepala desa Pulau Rakyat Tua, kemudian dengan surat pernyataan hak ganti D : 592.2/09/2002/2011 tanggal 15 Desember 2011 tanah objek rugi nomor A aquo luas 3.000 M2 dialihkan oleh Pembanding : Alirman Irianto perkara G Panjaitan kepada Pembanding : Ribut Santoso; dikerjakan oleh Terbanding (Penggugat Intervensi) tanpa memperoleh izin dari

N

P

E

Selanjutnya Pembanding : Ribut Santoso semula Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV telah menempuh berbagai prosedur dari Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sehingga akhirnya memperoleh sertifikat hak milik nomor : 761 tahun 2012 atas tanah objek perkara; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam


berkas perkara nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tanggal 13 Februari 2014 dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I/ Tergugat Intervensi

II serta kontra memori banding dari Kuasa

Hukum Terbanding III semula Penggugat Intervensi (Intervenient), maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

N A

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

D E Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak M Intervensi dan seluruh eksepsi dari Tergugat I, II dan III, eksepsi Penggugat I maka karena itu putusan eksepsi Tergugat II, III dan IV sudah tepat dan benar, G dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; G DALAM POKOK PERKARA IN T pertimbangan hukum dan kesimpulan Menimbang, bahwa mengenai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak N gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka karena itu A putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; L I D DALAM REKONPENSI A Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan G Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak NMajelis sependapat dengan alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan

P

E

Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan rekonpensi dari Para Penggugat pada pokoknya : 1. Bahwa objek perkara yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 3.000 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan

: Tanah Thamrin;

Sebelah Timur berbatas dengan

: Tanah Ridwan;


Sebelah Selatan berbatas dengan

: Jalan Besar dari Simpang Kawat ke Rantau Prapat;

Sebelah Barat berbatas dengan

: M. 70400185

adalah milik Tergugat III yang diperoleh dan dimilikinya secara sah dengan melalui prosedur yang sah melalui surat keterangan tanah dari Kepala Desa, kemudian mengajukan surat permohonan kepada Camat, pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, dilanjutkan dengan sebagian lagi tanah objek

N A Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi, yang kemudian dan dengan mengajukan D melalui permohonan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara E Badan Pertahanan Nasional dan sekarang menjadi sertifikat hak milik nomor : 761 tahun 2012 atas nama Ribut Santoso (Penggugat IIIM Rekonpensi/ Tergugat I III Konpensi); G 2. Bahwa penguasaan objek perkara diatas oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat G Konpensi/ Pembanding I atau oleh siapapun termasuk Penggugat Intervensi N tanpa seizin dari Penggugat IIIIRekonpensi : Ribut Santoso merupakan perbuatan melawan hukum; T N Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut A Penggugat III Rekonpensi : Ribut Santoso dan Penggugat I Rekonpensi telah IL mengajukan bukti surat-surat antara lain : D 1. Fotocopy surat ketarangan ganti rugi antara M. Sani Napitupulu dengan M. A Yasin Panjaitan yang diketahui oleh Kepala Kampung Pulau Rakyat Tua G tertanggal 3 Juli 1973 (bukti TI-1); N2. Fotocopy sertifikat hak milik nomor : 761 tahun 2012 yang terdaftar atas nama perkara dilakukan dengan penyerahan hak ganti rugi yang dilakukan antara Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dengan Penggugat III

P

E

Ribut Santoso, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (bukti TIII-1); 3. Fotocopy surat keterangan tanah nomor : 594.1/12/2002/2011 tertanggal 7 Desember 2011 atas nama Alirman Irianto Panjaitan yang diterbitkan Kepala Desa Pulau Rakyat Tua (bukti TI-2); 4. Bukti surat lain sebagai lampiran pendukung;


Dan kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah : 1. Jaliyah Maurung, 2. Jainul Aripin Panjaitan, 3. Asnan Panjaitan, 4. Pantun Aritonang, 5. saksi Neny Ety Siska Rambe, dimana kesemua saksi tersebut membenarkan kepemilikan Penggugat III Rekonpensi; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi : Ridwan, melalui bukti-bukti surat yang diajukannya yang diberi tanda P-1 sampai dengan

N pemilik objek perkara adalah Penggugat III Rekonpensi : Ribut Santoso,A terutama membuktikan tentang adanya cacat yuridis didalam penerbitan sertifikat D hak milik nomor : 761 tahun 2012 atas nama pemegang hak Ribut Santoso E(Penggugat III Rekonpensi/ Pembanding II), demikian juga penguasaan Tergugat Rekonpensi M atas objek perkara adalah sah menurut hukum dan I bukan perbuatan melawan hukum; G G Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka disimpulkan bahwa Para Penggugat IN Rekonpensi, khususnya Penggugat T dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya Rekonpensi III : Ribut Santoso telah sedangkan Tergugat I Rekonpensi : Ridwan tidak dapat membuktikan dalil-dalil N sangkalannya dan karenanya cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Para A Penggugat Rekonpensi (ic. Penggugat III Rekonpensi); L I D bahwa mengenai petitum kedua dan petitum ketiga dari Menimbang, Arekonpensi Para Penggugat karena petitum-petitum tersebut sejalan gugatan G dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti dan cukup dengan Nberalasan maka dapat dikabulkan;

P-18 maupun saksi-saksinya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa

P

E

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat tentang pembayaran ganti rugi karena tidak diperinci dengan baik maka petitum ini tidak dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima dan keenam dari gugatan Para Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran uang paksa (dwangsom), dan pembayaran jasa advokat yang telah dikeluarkan, karena hal ini kurang beralasan dan tidak berdasar maka tidak dapat dikabulkan;


Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh dari gugatan Para Penggugat Rekonpensi tentang sita jaminan untuk dinyatakan sah dan berharga karena hal tersebut belum pernah dilaksanakan maka tidak dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan dari gugatan Para Penggugat Rekonpensi tentang putusan serta merta, karena hal tersbut kurang memenuhi syarat tidak dapat dikabulkan;

N A Rekonpensi/ Terbanding I/ Pembanding I adalah tetap pihak yang kalah maka D dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan; E M Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut I diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari 2014 G nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, G selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; IN T DALAM INTERVENSI N A mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat IL Pertama dalam intervensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : D A Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan intervensi dari Penggugat G NIntervensi pada pokoknya : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi/

Para Pembanding II dikabulkan sebagian dan karenanya pihak Tergugat

P

E

1. Penggugat Intervensi adalah isteri Alm. M. Toib Tanjung dan merupakan pemilik yang sah atas objek tanah yang disengketakan yang diperoleh berdasarkan ganti rugi antara M. Yasin Panjaitan dengan Toib Tanjung pada tanggal 16 Desember 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Rakyat Tua dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurhaidah Sibarani : ± 50 M2 Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum : ± 50 M2


Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100 M2 Sebelah Timur bertabatas dengan tanah rawa-rawa : ± 100 M2 Yang terletak di Desa Pulau Rakyat Tua Dusun XIII dengan luas ± 5.000 M2 2. Atas tanah milik Penggugat Intervensi/ Terbanding tersebut diatas Tergugat Intervensi I/ Penggugat dan Tergugat Intervensi II, III, dan IV/ Tergugat I, II dan III yang telah menguasai dan mengclaim tanah terperkara aquo adalah

N A

miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

D Eganti rugi tanah utama dari Penggugat Intervensi tersebut adalah surat keterangan M tertanggal 16 Desember 1995; I Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah G meneliti secara cermat luas tanah maupun batas-batas tanah yang dinyatakan G sebagai miliknya diatas tersebut dihubungkan pula dengan surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 16 N I Desember 1995 (bukti PI-3) sangat jauh berbeda dengan tanah objek perkara yang T disengketakan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi. N Demikian juga letah tanah milik Penggugat Intervensi tersebut terletak A di Dusun XIII, hal ini juga sesuai dengan bukti surat LPenggugat Intervensi yang diberi tanda PI-4, PI-5 yang juga lain yang diajukan I menunjukkan tanah yang diclaim Penggugat sebagai miliknya tersebut terletak di D Dusun XIII; A GMenimbang, bahwa karena letak tanah, luas serta batas-batas tanah yang Ndiclaim Penggugat Intervensi sebagai miliknya tersebut berbeda dengan objek Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, bukti

P

E

yang disengketakan antara Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat

Konpensi/

Penggugat

Rekonpensi,

maka

tanpa

perlu

mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Penggugat Intervensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari 2014 nomor :


11/Pdt.G/2013/PN.TB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonpensi dan dalam intervensi dibatalkan, maka Pembanding I semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi I dan

N A

Terbanding semula Penggugat Intervensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

D nomor : 49 tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan E lain yang bersangkutan; M I MENGADILI GHukum Pembanding semula - Menerima Permohonan Banding dari Kuasa G Tergugat Intervensi I dan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Kuasa Hukum Pembanding II N I semula Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat T Intervensi II, III dan IV; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari N 2014 nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TB, yang dimohonkan banding tersebut; A IL MENGADILI SENDIRI DALAM KONPENSI D AEKSEPSI DALAM G 1. Menolak Eksepsi Pembanding II semula Tergugat I, II dan III seluruhnya; N 2. Menolak Eksepsi Terbanding semula Penggugat Intervensi; Memperhatikan undang-undang nomor : 20 tahun 1947 jo undang-undang

P

E

3. Menolak Eksepsi Pembanding II semula Tergugat Intervensi II, III dan IV seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;


DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Pembanding II semula Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi II, III dan IV sebahagian; 2. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonpensi Intervensi (ic. Nur Haidah Sibarani) yang menguasai/mengusahai/mengerjakan tanah (objek perkara) tanpa ijin pemiliknya yang sah adalah merupakan suatu tindakan/perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad); 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Intervensi dan/ atau siapa saja yang

N mengerjakan objek sengketa, untuk segera mengosongkan A dan menyerahkannya kepada pemilik yang sah yaitu Penggugat DRekonpensi E keadaan baik Intervensi-IV (ic. Santoso Alias Ribut Santoso) seketika dalam dan sempurna; M 4. Menolak gugatan rekonpensi dari PembandingIII semula Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi II, III danG IV selain dan selebihnya; G DALAM INTERVENSI - Menolak gugatan Terbanding INsemula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; T DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI N - Menghukum Pembanding I semula Penggugat Konpensi/ Tergugat A Rekonpensi/ ILTergugat Intervensi I dan Terbanding semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan D yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima A Gpuluh ribu rupiah); N Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim mendapat hak dan/ atau perintah untuk menguasai/ mengusahai/

P

E

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014, oleh kami, RIDWAN S. DAMANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDHI SUDARMUHONO, S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 172/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 20 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim


Anggota, serta ROSELINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. EDHI SUDARMUHONO, S.H.

RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

N A

D E

ttd 2. HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.

M

PANITERA PENGGANTI,

I

G

G

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

IL

D

A

N

P

E

G

IN Rp. 6.000,T Rp. 5.000,RpN 139.000,Rp. 150.000,A

ttd

ROSELINA, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M.Hum. NIP. 19630517 199103 1 003.


PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

Recommend Documents