P U T U S A N NOMOR 43/PDT/2014/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradlan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : Ir. SYARIFUDDIN ADEK, -pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jln Budi Utomo III No.10, Kel.Labuh Timur, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;
L A W A N
Dra. Hj. PARIDA,Msi,
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau dengan alamat Jalan Pattimura No.2 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 April 2014 Nomor 43/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas dengan
perkara
berikut
surat - surat
lainnya
yang
berhubungan
perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru No.139/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 20 November 2014;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2013 dibawah Nomor : 139 / PDT.G / 2013 / PN.PBR, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
Halaman.1 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan menghapus nama dan atau pencoretan nama Penggugat dari daftar absensi pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 ; 2. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mempunyai Hak dan kewenangan untuk melakukan pencoretan nama Penggugat yang merupakan yang fatal yang bertindak sewenang-wenang yang merupakan perbuatan melawan hukum berbentuk Malfeaseance ; 3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat,Penggugat terhalangi untuk melakukan tugas kedinasan, merupakan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53 Tahun 2010) ; 4. Bahwa hilangnya nama Penggugat dari daftar absen mengakibatkan reward dan atau pembinaan serta hak penggugat terhenti sejak Juni 2010 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan kejahatan pembinasaan karir pegawai Negeri Sipil ; 5. Bahwa perbuatan tergugat mengakibatkan terhenti pembayaran gaji sejak Juni 2010, tidak diterima gaji ke 13, tertunda kenaikan Gaji Berkala, kesempatan untuk naik pangkat Pembina Utama Muda (IV C), tertundanya pengusulan memperoleh penghargaan Satya Lencana 30 tahun, tidak dibayarkan Tunjangan Fungsional, Tidak dibayarkan Tunjangan Beban Kerja/TBK, dan tidak menerima pembagian perlengkapan pegawai serta kerugian
biaya
pengurusan
penyelesaian
kekeliruan
penanganan
administrasi penyuluh yang dilakukan tergugat ke Instansi terkait, Badan Kepegawaian Negara, Menpan, Irjendagri, KOMNASHAM, OMBUDSMAN, Menteri Pertanian di Jakarta dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun Immateril ; 6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat baik moril maupun immateril dikarenakan sudah 3 tahun Penggugat mengurus permasalahan ini baik didalam maupun diluar kota yang jika dihitung ditaksir sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut : I. Immaterial : 1. Mencemarkan nama baik dan merusak karir Pegawai Negeri Sipil Penggugat. 2. Tertutup peluang kenaikan pangkat dari Pembina Tingkat I (IV/b) ke Pembina Utama Muda (IV/c) dan pengusulan Penghargaan Satya
Halaman.2 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
Lencana 30 tahun. II. Materil. Rp.490.007.470.- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). 1. Gaji sejak Juni 2010 s/d Agustus 2013 dan atau 3 tahun 3 bulan (39 bln x Rp.3.374.300.-) ........................................... Rp.131.597.700.2. Gaji ke 13 tiga kali (3 x Rp.2.930.000.-) .............. Rp. 13.159.770.3. Tunjangan Fungsional Penyuluh 3 tahun 3 bulan x Rp.550.000.- (39 x Rp.550.000.- ) ..................................................... Rp. 21.450.000.4. Tunjangan Beban Kerja 3 th 3 bln
( 39 x Rp.4.200.000.-
Rp.163.800.000.5. Biaya Pengurusan Penyelesaian akibat kekeliruan dan Penanganan Administrasi Penyuluh baik di Kota Pekanbaru maupun ke Instansi di Pusat ................................................................... Rp. 50.000.000.6. Jika naik pangkat ke IV/c penerimaan gaji juga naik termasuk penerimaan KGB April 2012, ditaksirRp. 10.000.000.7. Adanya masalah sehingga berdampak kepada terhentinya kegiatan pengelola lahan sawit seluas 400 ha dan mengalami kerugian keterlambatan
produksi
sawit
karena
tidak
terurus
dinilai
Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Total seluruhnya Rp.490.007.470.7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu tidak melaksanakan tugas kedinasan yang berarti Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melanggar Peraturan Pemerintah No.53 Th 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan telah diadukan kepada Gubernur Riau cq Inspektorat Propinsi Riau tetapi Inspektorat tidak melakukan proses atas pengaduan Penggugat dan meminta HAK Penggugat dan Tergugat wajib bertanggungjawab perbuatannya yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat maka digugat melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru ; 8. Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata-nyata melakukan tindakan yang sewenang-wenang telah menghapus dan atau mencoret nama Penggugat dari absen pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau berindikasi kepada pelanggaran disiplin PP No.53 tahun 2010 yang tergolong kepada pelanggaran disiplin berat dan pasal 7 ayat 4 huruf a, b, c, d, e dan pasal 10 angka 2 dan 3, 7, 13 serta pasal 13 angka 1 dan 9 tidak melaksanakan kewajiban dan atau tugas kedinasan selaku Pegawai Negeri Sipil ;
Halaman.3 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang salah melaksanakan tugas kedinasan sehingga telah merugikan Penggugat baik moril maupun immaterial dikarenakan sudah 2 tahun Penggugat mengurus permasalahan ini baik didalam maupun diluar kota yang ditaksir sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ; 10. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan aquo, mohon dipertimbangkan pula peraturan-peraturan dibawah ini ini, dimana Pengadilan memiliki asasasas yang harus diperhatikan, yaitu : a. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :”peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. b. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor.4 Tahun 2004 yang berbunyi : “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. “Setiap
orang,
kelompok,
masyarakat,lembaga
swadaya
organisasi masyarakat
politik, atau
organisasi lembaga
kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.” i.
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional (...) atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh Hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”
ii. Pasal 17 UU Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : 1. Asas Kepastian Hukum ; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; Halaman.4 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
3. Asas Kepentingan Umum ; 4. Asas Keterbukaan ; 5. Asas Proporsionalitas ; 6. Asas Profesionalitas ; 7. Asas Akuntabilitas ; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “. TUNTUTAN : Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan nama Penggugat kedalam daftar absen Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau. 2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap surat-surat kepegawaian antara lain : Surat Pengangkatan PNS. Kartu Pegawai Negeri Sipil. Surat-surat berharga. 3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Tergugat
sebesar
Rp.9.000,
000.-
setiap
harinya
untuk
setiap
keterlambatan. PRIMAIR : 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Memberikan rekomendasi atas nama Tergugat kepada Gubernur Riau dengan menghukum Tergugat melakukan perbuatan hukum berupa penjatuhan sanksi administrasi/kepegawaian sesuai dengan tingkat kesalahan ; 4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian Penggugat untuk membayar secara moril dan materil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan perincian : a. a.Immaterial sebesar Rp.530.000.530. (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh rupiah). b. b.Materil sebesar Rp. 469.000.470.- (empat ratus enam puluh
Halaman.5 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
sembilan juta tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). 5. Menghukum Tergugat untuk membuat permintaan maaf di media cetak lokal dan nasional dan media elektronik selama 4 hari secara berturutturut ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang menghadap persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta tidak pula memberitahukan sebab-sebab tentang ketidak hadirannya, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Risalah Panggilan tertanggal 22 Agustus 2013, 29 Agustus 2013 dan 5 September 2013 ; Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan
Putusan
sebagaimana
tertuang
dalam
Putusan
Nomor
139/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 20 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan ;
-
Memutus perkara ini dengan diluar hadirnya Tergugat (Verstek) ;
-
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 139/PDT.G/2013/PN.PBR, amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 20 November 2013 telah
diberitahukan
secara sah kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.139/PDT.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
Halaman.6 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
139/PDT.G/2013/ PN.PBR tanggal 20 November 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan
Relaas Pemberitahuan Pernyataan
banding No.139/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan
Negeri
Penggugat
tersebut
Pekanbaru, diatas
pengajuan
telah
permohonan
diberitahukan
banding
secara
sah
oleh
kepada
Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 139/Pdt.G/2013/PN.PBR, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Penggugat/Terbanding telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang,
bahwa
karena
permohonan
banding
dari
Penggugat
/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut
turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
No.139/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 20 November 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri dan dengan mengadili sendiri akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986, telah diatur bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat
dikeluarkannya
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
termasuk
SENGKETA
KEPEGAWAIAN berdasarkan perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan para pihak tidak ada
Halaman. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
satupun yang membuktikan adanya Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara, demikian pula tidak ada Keputusan dibidang Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyebabkan adanya sengketa kepegawaian; Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara yang harus diselesaikan dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat ; Menimbang bahwa di dalam uraian posita gugatannya Penggugat menguraikan dalam poin 1 dan 2 sebagai berikut : Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan menghapus nama dan atau pencoretan nama Penggugat dari daftar absensi pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010; Bahwa perbuatan Tergugat tidak mempunyai Hak dan kewenangan untuk melakukan pencoretan nama Penggugat yang merupakan yang fatal yang bertindak sewenang-wenang yang merupakan perbuatan melawan hukum berbentuk Malfeaseance; Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut sama sekali tidak tergambar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat , bagaimana kedudukan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; Menimbang, bahwa di dalam suatu gugatan haruslah jelas diuraikan hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat dan berdasarkan hubungan hukum itulah diuraikan adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat namun dari uaraian posita gugatan tersebut di atas sama sekali tidak tergambar dengan jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, bagaimana kedudukan Penggugat terhadap Tergugat; Menimbang, bahwa dengan tidak ada kejelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat Dengan Tergugat maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur; Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima; Halaman.8 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 20 November 2013 harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
Nomor
139/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 20 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari: Selasa, tanggal 9 September 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua, H.DASNIEL,S.H, M.H dan YULIUSMAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H.
Halaman.9 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA;
HAKIM KETUA;
H. DASNIEL,S.H,M.H.
DWI PRASETYANTO,S.H.
YULIUSMAN,S.H.
PANITERA-PENGGANTI;
SYAMSIAH,S.H. Perincian biaya banding : 1. Materai putusan .................RP. 6.000,2. Redaksi putusan ................Rp.
5.000,-
3. Leges
................Rp.
3.000,-
4. Pemberkasan
...............Rp.136.000,Jumlah
Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).
Halaman.10 dari 10 halaman Putusan Nomor. 43/PDT/2014/PTR.
