PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR :161/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : MUHAMMAD ALI NUMBE, umur 80 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta/Petani,

alamat

Jalan

Perdana

Raya

RT.21,

Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

PENGGUGAT/

PEMBANDING; M e l a w a n: 1. PT. PH INDO PLANTATION dahulu PT.MULTI GAMBUT INDUSTRI berkedudukan Pelangiran,

didesa

Tanjung

Simpang,

Kecamatan

Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, yang

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2011 yang

terdaftar

Tembilahan

di

pada

29/SK/2011/PN.TBH JOHANES

BAGUS

Kepaniteraan tanggal

24

diwakili

oleh

Pengadilan Agustus

2011

kuasanya

DHARMAWAN,

SH.,

Negeri No.

bernama SYLVANA

AGNETHA WULAN WIDIASTUTY,SH. dan RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING,SH., Advokat pada Firma Hukum “AKKH” yang beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jl.Jenderal Sudirman Kav.21 dan Blok II First City Complex Lt 1 unit 18 & 21 Batam Center, Kota Batam

untuk

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I / TERBANDING; 2. KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berkedudukan di Kecamatan Tembilahan Kota Tembilahan,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR

Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 24 Agustus 2011 No.30/SK/2011/PN.TBH diwakili oleh kuasanya bernama SUSIANI,SH. dan BUSRIANTO,SSos., keduanya Pegawai Negeri pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II / TERBANDING; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

tanggal 23

Januari 2013 Nomor 161/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.06/Pdt.G/2011/PN.TBH tanggal 3 April 2012; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tembilahan No.06/Pdt.G/2011/PN.TBH tanggal 3 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : I. Dalam Konpensi Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); II. Dalam Rekonpensi


Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.978.500,-( Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.06/PDT.G/2011/PN.TBH yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Jum’at

tanggal 13 April 2012,

Penggugat (Muhammad Ali Numbe) telah menyatakan banding terhadap putusan

Pengadilan

Negeri

Tembilahan Nomor

06/PDT/G/2011/PN.TBH

tanggal 3 April 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding

No.06/Pdt/G/2011/PN.TBH yang ditanda

Pengadilan

Negeri

Batam

dan

Jurusita-pengganti

Tembilahan, pengajuan permohonan banding oleh tersebut

diatas

telah

tangani

diberitahukan

secara

sah

oleh

Jurusita

Pengadilan

Negeri

Penggugat/Pembanding kepada

Kuasa

para

Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 26 April 2012; Menimbang,

bahwa

untuk

melengkapi

permohonan

bandingnya,

Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan

pada

tanggal 11 Mei 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah kepada Kuasa para Tergugat/Terbanding tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 14 Mei 2012; Menimbang, bahwa

menanggapi memori banding tersebut, Kuasa

Tergugat I/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 18 Juni 2013, dimana kontra memori banding tersebut telah


diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juli 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan Relas/Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.06/Pdt.G/2011/PN.TBH yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita/Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Tembilahan, Tergugat/Terbanding

Penggugat/ Pembanding maupun para

telah

diberikan

kesempatan

untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,

bahwa karena

permohonan

banding

dari

Penggugat/

Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada

pokoknya

tidak sependapat

dengan

dalam memori bandingnya

putusan

Pengadilan

Negeri

Tembilahan yang dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat obscuur libel (kabur) karena alasan batas-batas tanah sengketa tidak sama dengan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan tempat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah menolak alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penggugat/Pembanding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut dikuatkan;


Menimbang, bahwa

setelah memperhatikan memori banding dari

Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat I/ Terbanding serta memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan

Nomor

06/Pdt.G/2011/PN.TBH tanggal 3 April 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

karena

dalam

pertimbangan

hukumnya

telah

memuat

dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; Menimbang, bahwa

karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar

putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan

hukum

tersebut

diambil-alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TBH tanggal 3 April 2012

patut

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang,

bahwa

didalam

perkara

ini

Hakim

Anggota

I

(H.DASNIEL,SH.MH) telah berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut : Menimbang, bahwa Hakim Anggota I. H. Dasniel, SH.MH, hanya sependapat dengan Hakim Ketua Edi Widodo, SH.MH, dan Hakim Anggota II. Tani Ginting, SH.MH., tentang putusan Eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya karena Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan, demikian pula tentang pembebanan biaya perkara yang


dibebankan kepada Penggugat Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dan berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggta II tersebut di atas yang telah menguatkan putusan Majleis Hakim Tingkat Pertama untuk seluruhnya baik dalam Eksepsi, maupun dalam pokok perkara yaitu dalam Konpensi, dalam Rekonpensi serta dalam Konpensi dan Rekonpensi; Menimbang, bahwa alasan dari Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk seluruhnya adalah pada halaman 55 dan 56 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan : 

Bahwa

sebelum

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat, dalil-dalil bantahan serta bukti-bukti dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Pertama akan mempertimbangkan terlebih dahulu formal dari gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan setempat; 

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, diketahui tanah obyek perkara berada di areal yang dikuasai oleh PT. TH. Indoplantation (dahulu PT. Multi Gambut Industri (PT.MGI) / Tergugat I/Terbanding); Setelah dilakukan pengukuran ternyata batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat /Pembanding sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SGKAT) No. 005/DT/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Muhammad Ali (Penggugat/Pembanding) adalah berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan yaitu : Batas-batas tanah dalam gugatan/Pembanding adalah :


- Sebelah Utara

: Kanal PT MGI Ukuran 735 M.

- Sebelah Timur


- Sebelah Selatan : Kanal PT MGI Ukuran 735 M. - Sebelah Barat

: Sungai Simpang Kanan Ukuran 600 M.

Batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat adalah : - Sebelah Utara


- Sebelah Timur


- Sebelah Selatan : Sungai Simpang Kanan Ukuran 600 M. - Sebelah Barat 


Bahwa karena batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak sama dengan batas-batas tanah

di lapangan,

maka

Majelis Hakim Tingkat

Pertama

berpendapat bahwa obyek gugatan yang didalilkan, Penggugat/ Pembanding adalah kabur (Obscuur libel) mengenai batasbatasnya

sehingga

gugatan

Penggugat/Pembanding

harus

dinyatakan tidal dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan karena batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak sama dengan batas-batas tanah di lapangan (hasil

pemeriksaan

setempat)

maka

obyek

gugatan

gugatan

Penggugat/Pembanding adalah kabur (Obscuur libel) mengenai batas-batasnya sehingga

gugatan

Penggugat/Pembandingharus

dinyatakan

tidak

dapat

diterima, Hakim Angggota I H. Dasniel, SH.MH, tidak sependapat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : 1.

Bahwa batas sebelah utara dengan timur adalah sama hanya ukuran tanahnya yaitu panjang dan lebarnya terbalik sedangkan batas sebelah selatan dengan barat juga hanya terbalik menempatkan


posisi arah mata anginnya, tetapi walaupun demikian luas obyek sengketa tersebut adalah sama yaitu 2.

735 x 600 M2 = 441.000 M2;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata tidak ada tanah orang lain ikut terbawa di dalamnya;

3.

Bahwa kedua belah pihak membenarkan lokasi yang menjadi pemeriksaan setempat itu adalah tanah yang disengketakan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil batas-batas yang ditemukan di lapangan tersebut sebagai patokan batas-batas yang benar, bukan sebaliknya berpendapat obyek gugatan Penggugat/Pembanding adalah kabur (Obscure libel) mengenai batas-batasnya; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

menurut

pendapat

Hakim

Anggota I, dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang batas-batas tanah sengketa tidaklah kabur (Obscure libel), sehingga tidaklah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan : Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang,

bahwa

dengan

diajukannya

gugatan

Penggugat/

Pembanding pada Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding dalam kasus a quo adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg. No. 204 K/TUN/2003 antara Kepala Desa Tanjung Simpang

Kateman,

sebagai

Pemohon

Kasasi

dahulu

sebagai

Tergugat/Pembanding melawan PT. Multi Gambut Industri sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding dalam pertimbangan putusannya telah membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Kepala Desa Tanjung Simpang Kateman dahulu Tergugat/Pembanding) karena penerapan hukum oleh Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)


terdapat kesalahan yaitu bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara (vide pasal 1 (3) UU No. 5 Tahun 1986); Menimbang, bahwa dari putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa tentang Surat Keterangan Tanah menyangkut sengketa tentang kepemilikan tanah bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya tetapi adalah kewenangan Peradilan Umum sehingga putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tersebut adalah : Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi /Terbanding) tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan dari Penggugat/Pembanding dan sangkalan dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II/ Terbanding sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa setelah di baca dan di teliti point satu dan point ketiga tuntutan provisi, ternyata tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut telah menyangkut

materi/pokok

perkara

yang

menjadi

dasar

gugatan

Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo, yang masih memerlukan pembuktian

di

persidangan,

sedangkan

terhadap

provisi

point

kedua

dipertimbangkan bahwa karena pada Peradilan Tingkat Pertama Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I/Terbanding berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, maka sudah selayaknya tuntutan sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan provisi penggugat/pembanding haruslah dinyatakan ditolak selurunhnya; DALAM EKSEPSI :


Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugata II/Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya sudah tepat dan benar, karena eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut materi/pokok perkara, sehingga putusan tentang eksepsi tersebut perlu dipertahankan untuk dikuatkan; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa setelah di baca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding, maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah : mengenai kepemilikan atas tanah seluas 441.000 M2 (735 x 600) M2 yang terletak di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Kateman (sekarang kecamatan Kateman pelangiran) Kabupaten Indragiri Hilir, apakah benar pemiliknya Penggugat/Pembanding; Menimbang, Tergugat I/Terbanding dalam jawabannya membantah dalil gugatan


tersebut

dengan

mendalilkan

bahwa

penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek, sengketa oleh Tergugat I /Terbanding adalah sah dan dilakukan dengan itikad baik sesuai prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan telah memperoleh sertifikat HGU Nomor : 01 tanggal 29 Januari 1997 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 31//HGU/BPN/96 tanggal 31 Juli 1996; Menimbang, bahwa Tergugat I/ Terbanding juga menyatakan dalam jawabannya

bahwa

diantara


dan

Tergugat

I

/Terbanding telah menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan di atas Tanah HGU PT. Multi Gambut Industri (sekarang PT. TH Indo Plantation/Tergugat I/ Terbanding) tanggal 4 Mei 2004


(Akta Kesepakatan Bersama) yaitu tanah yang digarap oleh Penggugat /Pembanding (tanah sengketa sekarang) seluas 441.000 M2 dengan batasbatas : - Sebelah Utara

: Kanal (PT. MGI 735 M

- Sebelah Selatan


- Sebelah Barat

: Sungai Simpang Kanan 600 M

- Sebelah Timur


Pasal 2 Akta Kesepakatan Bersama menyebutkan : “ Pihak Pertama (Penggugat/Pembanding) dengan ini Setuju untuk menghenti-kan penggarapan ataupun pengelolaan tanah tersebut dan sebagai kompensasinya Pihak Kedua setuju untuk membayar uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama (Penggugat/Pembanding); Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II/Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa : pernyataan Penggugat/Pembanding pada halaman 2 angka 7 menyebutkan Penggugat/Pembanding telah menguasai tanah obyek sengketa jauh sebelum diterbitkannya sertifikat HGU atas nama Tergugat I / Terbanding, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dalam SKGAT Nomor : 005/DT/VII/2000 tanggal 28 Agustus 2000, tidaklah beralasan karena obyek HGU tersebut telah diukur jauh sebelum terbitnya sertifikat HGU atas nama Tergugat I/Terbanding yaitu pada Tahun 1992/1997 dan Tahun 1995 dan tahun pendaftaran sertifikat HGU atas nama Tergugat I/ Terbanding tahun 1997 dan tahun 1999 sedangkan SKGAT atas nama Penggugat/Pembanding tahun 2000; Menimbang,

bahwa

karena

dalil

gugatan


dibantah oleh Tergugat I dan II /Terbanding maka Penggugat/Pembanding berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding diberi hak pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya sesuai pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdata;


Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P27 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I/Terbanding telah mengajukan buktii surat-surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan T1-7 sedangkan Tergugat II /Terbanding mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-11; Menimbang, bahwa menurut bukti P-9 yaitu Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKGAT) Reg. No. 005/DTS/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 antara Jana E. Marundang, pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dengan Muhammad Ali, pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah garapan pihak pertama yang terletak di Simpang Kanan Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Plangiran, Kabupaten Indragiri Hilir seluas ± 41.000 M2 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari pemiliknya bernama Jana E. Marundang yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Pj. Kepala Desa Tanjung Simpang tanggal 28 Agustus 2000; Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Janna E. Marundang tanah sengketa sekarang dahulunya adalah milik saksi yang diperoleh dari orang tuanya dan pada tahun 2000 saksi jual kepada Penggugat/Pembanding dan dasar kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat/Pembanding; Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding membantah atas kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat/Pembanding dengan mengajukan bukti T1-2 dipersidangan; Menimbang, bahwa menurut bukti TI-2 yaitu Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 01 yang sama dengan bukti TII-2 (sesuai dengan aslinya) dari Badan


Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Kateman, Mandah Desa Simpang Kateman, Lubuk Kempas tertanggal 28 Januari 1997, Peta gambar situasi khusus tertanggal 20 Desember 1993 seluas 7.972,2995 Ha, pemegang haknya PT. Multi Gambut Industri (dahulu) sekarang PT. TH INDO PLANTATION (Tergugat I/Terbanding); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Tergugat/Terbanding telah lebih dahulu menguasai tanah sengketa dari Penggugat/Pembanding yaitu sejak keluarnya Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 28 Januari 1997, sementara Penggugat menguasainya sejak membayar uang ganti rugi tanah sengketa kepada JANNA E. MARUNDANG sesuai Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SGKAT) Reg. No. 005/DTS/VIII/2000 tertanggal 28 Agustus 2000; Menimbang,

bahwa

menurut

JANNA

E.

MARUNDANG

sewaktu

dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat/Pembanding menerangkan di persidangan bahwa tanah sengketa di dapatkan dari orang tuanya dan dasar kepemilikannya adalah Surat Keterangan Tanah tetapi saksi tidak menjelaskan Surat Keterangan Tanah tahun berapa dan siapa pejabat yang membuatnya sementara dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga tidak ada yang berhubungan dengan hal itu, sehingga kepemilikan atas tanah sengketa yang dahulunya atas nama JANNA E MARUNDANG tersebut sangat

diragukan,

dan


dengan

demikian

telah

membayar uang ganti kerugian kepada pihak JANNA E MARUNDANG yang tidak ada alas haknya; Menimbang, bahwa sekalipun demikian menurut bukti P-7, bukti P-8 yang sama dengan bukti TI-1 yaitu Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan di atas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri (sekarang PT. TH. Indo Plantation) dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Batam, Yulianistri, SH No. 1 tertanggal 4


Mei 2004 ternyata telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding tentang tanah sengketa; Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernama Rozak yang hadir di Kantor Notaris saat itu adalah antara lain saksi H. Ali Numbe (Penggugat/Pembanding) H. Abdul Malik, Hasbi dan Ambok Nurung, sedangkan dari pihak perusahaan (PT. Multi Gambut Industri/Tergugat I /Terbanding) hadir satu orang dan saksi juga ikut tanda tangan dalam Akta Kesepakatan Bersama itu mewaklili Pak Sake karena waktu itu dalam keadaan sakit; Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernama Rafles pada tahun 2004, Penggugat/Pembanding ada menumpang taxi saksi minta diantarkan ke Notaris Yulinistri, SH di Jalan Pelita Batam; Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan di atas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut industri tertanggal 4 Mei 2004 (bukti P-8 idem bukti TI-1) telah diatur kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK PERTAMA (Penggugat/Pembanding Cs) dengan ini menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa “tanah garapan” seluas 441.000 M2 (44,1 Ha) tersebut di atas yang digarap oleh pihak pertama adalah berada di atas tanah Hak Guna Usaha milik PIHAK KEDUA (PT. Multi Gambut Industri /Tergugat I /Terbanding) sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat

Hak Guna Usaha No. 01 Desa Simpang Kateman Lubuk

Kempas Kecamatan Kateman, Mandah Kabupaten Indragiri Hilir; Pasal 2 PIHAK PERTAMA dengan ini setuju menghentikan penggarapan ataupun pengelolaan tanah tersebut dan sebagai kompensasinya PIHAK KEDUA setuju untuk membayar uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima


puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama secara tunai dan perjanjian ini berlaku pula sebagai kwitansi / tanda terima yang sah” Pasal 3 Dengan perjanjian ini maka Pihak Pertama menyatakan akan melakukan penyerahan “tanah garapan” kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama menyatakan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi Pihak Kedua untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan “tanah garapan” Pasal 4 Pihak Pertama juga menjamin bahwa sejak tanggal surat perjanjian ini dan untuk seterusnya untuk waktu dikemudian tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan dari siapapun juga baik perorangan maupun secara kelompok termasuk ahli waris dari Pihak Pertama. Jika terjadi tuntutan atau gugatan dari siapapun juga dikemudian hari atas “tanah garapan” tersebut, maka penyelesaiannya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama sendiri.” Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut di atas diakui oleh Penggugat/Pembanding telah ditanda tanganinya di depan Notaris Batam Saudara Yulianistri, SH dan telah pula menerima uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Menimbang,

bahwa

pengakuan


tersebut

dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding sendiri yang bernama Rozak bahwa disamping Penggugat/Pembanding yang ikut menanda tangani Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut di atas adalah saksi sendiri mewakili Pak Sake, H. Abdul Malik, Hasbi dan Ambok Nurung dan dari pihak

perusahaan

satu

orang

(PT.

Multi

Ganbut

Industri/Tergugat

I

/Terbanding); Menimbang,

bahwa

akan

tetapi


kesimpulannya tertanggal 01 Maret 2012 halaman 26 dan

dalam

tambahan


kesimpulan tertanggal 8 Maret 2012 halaman 20 menyebutkan bahwa ia bersedia menerima uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Akta Kesepakatan Bersama itu karena menganggap uang tersebut dan isi akta adalah kebijaksanaan dari perusahaan; Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding tersebut di atas adalah tidak beralasan sama sekali karena dalam pasal 2 dari perjanjian kesepakatan bersama itu sangat jelas disebutkan : Pihak Pertama (Penggugat/Penbanding) setuju menghentikan penggarapan/pengelolaan tanah (tanah sengketa) dan sebagai kompensasinya Pihak Kedua (TergugatI/Terbanding) setuju membayar uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak pertama akan menyerahkan tanah garapan (tanah sengketa) kepada pihak kedua dan menjamin kenyamanan, keamanan pihak kedua melaksanakan pengelolaan dan pengolahan tanah garapan tersebut (pasal 3) serta pihak pertama menjamin sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama tersebut dan untuk seterusnya tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan dari siapapun juga termasuk ahli waris dari pihak pertama (Penggugat/Pembanding) (pasal 4); Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 22 dan 25 Kesimpulan Penggugat/Pembanding menyebutkan : Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama penyelesaian Tanah garapan di atas tanah HGU PT. Multi Gambut Industri cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu : pasal 17 huruf a menyebutkan : “Notaris dilarang menjalankan Jabatan diluar wilayah Jabatannya”. Bahwa Yulianistri, SH Notaris Batam hanya berwenang

menjalankan

jabatannya di Batam, sedangkan obyek tanah kebun yang dinyatakan di dalam surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan di atas tanah HGU PT Multi Gambut Industri

(Tergugat I/Terbanding) terletak di


Simpang Kanan Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir yang adalah wilayah jabatan Notaris Kabupaten Indragiri Hilir; Menimbang,

bahwa

terhadap

kesimpulan


tersebut di atas maka menurut pasal 18 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “ Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya”; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) tersebut di atas jelaslah bahwa Notaris Yulianistri, SH berwenang menjalankan jabatannya selaku Notaris baik di tempat kedudukannya di Batam dan Tembilahan karena Batam dan Tembilahan (Ibukota Indragiri Hilir), saat perjanjian kesepakatan bersama itu dibuat tanggal 4 Mei 2004 Batam masih termasuk di dalam Propinsi Riau dan Batam masuk Propinsi Kepulauan Riau sebagai Propinsi yang ke 32 baru pada tanggal 1 Juli 2004; Menimbang, bahwa kecuali seorang Notaris tersebut dalam kwalitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta jual beli tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pasal 12 ayat (1) menyebutkan : “ Daerah kerja Pejabat Penbuat Akta Tanah (PPAT) adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya” Menimbang, bahwa jadi daerah kerja Notaris yang kwalitasnya selaku (PPAT) adalah ditempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kotamadya satu wilayah kerja Kantor Pertanahan dan bukan Propinsi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan gugatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum atau dengan kata lain Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-


dalil gugatannya sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI : Menimbang,

bahwa

Penggugat

Rekonpensi(Tergugat

I

Konpensi/

Terbanding) telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi/Pembanding) dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

Bahwa diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah

menandatangani

Akta

Perjanjian

Kesepakatan

Bersama

Penyelesaian Tanah Garapan Diatas Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri tanggal 4 Mei 2004; -

Bahwa hal-hal yang telah disepakati sesuai dengan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama itu adalah tanah yang digarap oleh Tergugat Rekonpensi yang terletak di Simpang Kanan Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir seluas 441.000 M2 (empat ratus empat puluh satu ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

-

- Sebelah Utara


- Sebelah Selatan


- Sebelah Barat

: Sungai Simpang Kanan 600 M

- Sebelah Timur


Bahwa kedua belah pihak dengan ini telah saling setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK

PERTAMA

(Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi/

Pembanding) dengan ini menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa “tanah garapan” seluas 441.000 M2 tersebut di atas yang digarap oleh


PIHAK PERTAMA adalah berada dalam tanah Hak Guna Usaha milik PIHAK

KEDUA

(Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

I

Konpensi/

Terbanding) sebagaimana yang disebutkan dalam sertifikat HGU No. 01 Desa Simpang Kateman Lubuk Kempas Kecamatan Kateman Mandah Kabupaten Indragiri Hilir; Pasal 2 PIHAK PERTAMA dengan ini setuju untuk menghentikan penggarapan ataupun pengelolaan tanah tersebut dan sebagai konpensasinya PIHAK KEDUA setuju untuk membayarnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA secara tunai dan perjanjian ini berlaku pula sebagai kwitansi/tanda terima yang sah; Pasal 3 Dengan perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA menyatakan akan melakukan penyerahan “tanah garapan” kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan “tanah garapan”; Pasal 4 PIHAK

PERTAMA

juga

menjamin

bahwa

sejak

tanggal

ditandatanganinya perjanjian ini dan untuk seterusnya untuk waktu dikemudian hari tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan dari siapapun juga, baik secara perseorangan maupun secara kelompok termasuk juga ahli waris dari PIHAK PERTAMA, jika terjadi tuntutan atau gugatan dari siapapun dikemudian hari atas “tanah garapan” tersebut, maka penyelesaiaanya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sendiri ; -

Bahwa oleh karena Akta Kesepakatan Bersama mengikat sebagai perjanjian diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi


maka para pihak harus tunduk dan menjalankan kesepakatan tersebut dengan itikad baik. Tentang akibat hukum suatu perjanjian diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya ;



Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah pihak atau perkara alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu;

-

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah menarik kembali isi Akta Kesepakatan Bersama, maka dokumen tersebut tetap berlaku sebagai perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Tergugat Rekonpensi;

-

Bahwa pengajuan gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi telah menunjukan itikad tidak baik dengan melakukan wanprestasi mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya dalam

Akta

Kesepakatan

Bersama,

yang

secara

nyata

telah

menimbulkan kerugian maretiil karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menghadiri persidangan. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi/Terbanding) mohon agar Pengadilan memutuskan sebagai berikut : 1.

Menyatakan

Tergugat


Konpensi

telah

melakukan wanprestasi; 2.

Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan Diatas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri tanggal 4 Mei 2004 sah dan mengikat;

3.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tunduk dan mematuhi ini Akta Perjanjian Kesepakatan


Bersama Penyelesaian Tanah Garapan Diatas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri tanggal 4 Mei 2004; Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Terbanding ternyata identik dengan jawabannya dalam Konpensi, sehingga bukti-bukti surat untuk mendukung gugatan dalam Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi sama dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam Konpensi yaitu bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-7, tanpa mengajukan saksi-saksi; Menimbang,

bahwa

setelah

membaca

dan

memahami

gugatan

rekonpensi maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : apakah benar Tergugat Rekonpensi telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama tentang status tanah garapan yang digarap Tergugat Rekonpensi di atas tanah Hak Guna Usaha Penggugat Rekonpensi (PT. Multi Gambu Industri); Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Terbanding sebagai berikut : Menimbang, bahwa bukti TI-1 sama dengan bukti P-8 yaitu Perjanjian Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan Diatas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri tanggal 4 Mei 2004; Menimbang, bahwa pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama berbunyi : PIHAK

PERTAMA/Tergugat


Konpensi/Pembanding

menjamin sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan untuk seterusnya untuk waktu dikemudian hari tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan dari siapapun juga, baik secara perseorangan maupun kelompok termasuk ahli waris PIHAK PERTAMA; Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat Rekonpensi telah menggugat Penggugat Rekonpensi pada Pengadilan Negeri Tembilahan


dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2011, mengingkari Perjanjian Kesepakatan Bersama sesuai pasal 4 tersebut di atas, padahal Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa ia telah menerima uang kompensasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah garapan Tergugat Rekonpensi yang berada di atas Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri (bukti TI-6 dan bukti TI-7) sehingga dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan cidera janji atau wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonpensi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menghadiri persidangan sehingga dengan demikian petitum point pertama gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Kesepakatan Bersama berarti mengikat sebagai perjanjian di antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka para pihak harus tunduk dan menjalankan kesepakatan itu dengan itikad baik dan tidak ada alasan bagi sebelah pihak untuk mengingkarinya kecuali sepakat kedua belah pihak dan karena Penggugat Rekonpensi baik dalam jawaban gugatan konpensi maupun dalam gugatan rekonpensi serta dalam kontra memori banding menyebutkan tidak pernah menarik kembali isi Akta Kesepakatan Bersama tersebut dan Penggugat Rekonpensi telah mengemukakan akibat hukum dari suatu perjanjian dengan mensetir pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya ;



Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah pihak atau perkara alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi tidak pernah menarik kembali isi Akta Kesepakatan Bersama, maka Akta tersebut tetap berlaku sebagai perjanjian yang sah dan mengikat yang harus dipatuhi oleh Tergugat


Rekonpensi, dengan demikian petitum point kedua dan ketiga gugatan Penggugat Rekonpensi dapat pula dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 03 April 2012 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PB.TBH tersebut dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah maka haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan; Mengingat akan pasal-pasal dari perudang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan : MENGADILI -

Menerima permohonan bading dari Penggugat/Pembanding;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 03 April 2012 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.TBH yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding; MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding seluruhnya;

DALAM ESKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :


-

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/ Terbanding seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa selanjutnya karena putusan Pengadilan Tingkat

Pertama harus dikuatkan menurut pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 06/PDT.G/2011/ PN.TBH tanggal 3 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Penggugat / Pembanding

untuk

membayar biaya perkara

yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 2 SEPTEMBER 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL,SH.MH, dan TANI GINTING,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 5 SEPTEMBER 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh


para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.DASNIEL,SH.MH.

EDI WIDODO,SH.MHum.

TANI GINTING,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH.

Perincian biaya proses: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Leges 4. Administrasi Jumlah

Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 3.000,Rp 136.000,Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents