PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 90/PDT/2014/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : DJODI WIRAHADIKUSUMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono KM.3.5 Penggugat

diwakili

Kota Tanjung Pinang. Dalam hal ini

oleh

Kuasa

Hukumnya

yang

bernama

BANGUN P. SIMAMORA,SH Advokat Pengacara, pada kantor BANGUN P. SIMAMORA,SH & REKAN, beralamat di Jalan Gajahmada Ruko Tiban City Square Blok A2 No.07 Sekupang Batam

yang bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 12 April 2013 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di bawah Nomor : 467/SK/IV/2013 tanggal 15-4-2013, selanjutnya disebut TERGUGAT I/PEMBANDING ; l a w a n PUTRANTO Als. AHENG,

Umur: 34 Tahun, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Bakar Batu No. 56 Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MUKHLIS, SH Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor MUKHLIS. SH & PARTNERS : beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 04 (Kampung Baru)

yang bertindak

berdasarkan Surat Kuasa

khusus Tanggal 14 Maret 2013, yang telah di daftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri

Tanjung Pinang di bawah

Register Nomor :430/SK/III/ 2013 Tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING ; DAN NUGROHO HARTADJI.SH, Pekerjaan NOTARIS dan PPAT, beralamat di Jalan Ketapang No. 45 Kelurahan Tanjung Pinang Kota Kec. Tanjung Pinang Kota

Kota Tanjung Pinang, Untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT II/TURUT TERBANDING ;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 90/PDT/2014/PTR

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Juli 2014 Nomor 90/Pen.Pdt/2014/PTR, tentang penunjukan

Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat Perkara

tersebut

serta

lainnya yang berhubungan

turunan

resmi

putusan

dengan

Pengadilan

Negeri

Tanjung Pinang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN TPI tanggal 3 Desember 2013; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang

tanggal

25

Maret

2013

dengan

Register

perkara

No.18/Pdt.G/ 2013/PN.TPI pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat

mengenal Tergugat I sudah lama dan menganggap

Tergugat sebagai orangtuanya sendiri dan memanggilnya dengan sebutan Paman atau om. 2. Bahwa Penggugat pada bulan September tahun 2012 ada masalah kesulitan keuangan dan menghubungi Tergugat I untuk meminjam uang dan Tergugat I menyanggupinya yang penting uangnya di bayar kembali. 3. Bahwa dikarenakan Penggugat membutuhkan uang untuk menolong kawan Penggugat yang mengalami kecelakaan maka Penggugat meminjam terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dari Tergugat I dan membuat kesepakatan bahwa Penggugat akan meminjam lagi sejumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang akan dibuatkan Perjanjian Pengakuan hutang dikemudian hari . 4. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan dikantor

Tergugat II

dengan Surat Perjanjian

Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor 948/W-XI/2012 yang nilai Hutangnya Rp. 700.000 000 (tujuh ratus juta rupiah) dan Surat Kuasa untuk menjual Nomor 37 dan 38 tanggal 20


November 2012, dan Penggugat sepakat akan mengikuti perjanjian tersebut. 5. Bahwa dikarenakan Penggugat buru-buru mau berangkat ke Jakarta maka Penggugat tidak mengambil salinan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor 948/W-XI/2012 dan Surat Kuasa untuk menjual Nomor 37 dan 38 tanggal 20 November 2012 tersebut, dimana Salinan perjanjian dan kuasa tersebut Tergugat I ada menerima salinannya. 6. Bahwa karena kesibukannya, Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat I untuk meminta salinan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor 948/W-XI/2012 dan Surat Kuasa untuk menjual Nomor 37 dan 38 tanggal 20 November 2012 akan tetapi Tergugat I hanya menjanjikan. Dan Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat 1 pada bulan Januari 2013 namun Tergugat I tidak mengingatkan kapan tanggal jatuh tempo hutang Penggugat kepada Tergugat 1. 7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat bahwa Perjanjian Pengakuan Hutangnya telah jatuh tempo selama 5 (lima) hari, kemudian Penggugat Menghubungi Tergugat I meminta salinan foto copy Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor 948/W-XI/2012 dan Surat Kuasa untuk menjual Nomor 37 dan 38 tanggal 20 November 2012 , baru tanggal 22 Februari 2013 Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat Melalui saudara Ican. 8. Bahwa setelah Penggugat menerima salinan Surat Perjanjian dan Kuasa tersebut dari saudara Ican, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat I, akan membayar uang Pinjaman sesuai dengan Perjanjian Pengakuan Hutang dan menambahkan Jasanya Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Penggugat mau membayar secara keseluruhannya berjumlah Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) akan Tetapi Tergugat I menolaknya dan tetap akan mengambil rumah toko dan rumah kebun yang menjadi jaminan dalam hutang piutang dalam perkara Aquo. 9. Bahwa Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan Penggugat mau membayar seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat I akan tetapi, Tergugat I malah mengirim pesan singkat melalui SMS pada


tanggal 22 Februari 2013 yang bunyinya “Tanah dan Bangunan itu kamu anggap jual sama kamu Rp 900 jt“. 10. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak mau dibayar hutangnya dan tetap menginginkan jaminan yang berupa rumah toko dan rumah kebun, maka pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat Mengirim Surat kepada Tergugat II

untuk mencabut Surat Kuasa Akta No. 37 tanggal 20 Nopember 2012

dan Akta Kuasa Menjual

No. 38 tanggal 20 Nopember 2012 dan juga

mengajukan Surat Pemblokiran pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang . 11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Tergugat I mengirimkan surat Somasi kepada Penggugat Untuk mengosongkan jaminan yang berupa Rumah Toko dan Rumah Kebun milik Penggugat, kemudian Penggugat menjawab somasi tersebut dan melakukan somasi kembali melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mengembalikan Jaminan dan Penggugat akan membayar hutang Tergugat I tersebut. 12. Bahwa atas somasi Penggugat, Tergugat I melayangkan lagi Somasi Kedua dan tetap pada pendiriannya sehingga upaya Penggugat untuk menyelesaikan masalah Hutang Piutang ini secara kekeluargaan menemukan jalan buntu yang menyebabkan Penggugat harus menempuh jalur hukum. 13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menginginkan Jaminan milik Penggugat sementara Penggugat mau membayar Hutang tersebut, maka Penggugat menganggap Tergugat I memiliki Itikat tidak baik . 14. Bahwa dalam persoalan ini adalah Hutang Piutang yang perjanjian tambahan adalah jaminan dengan Surat Kuasa menjual, akan tetapi apabila Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat I maka Perjanjian tambahannya tidak dapat dilaksanakan dan dalam persoalan ini Penggugat tidak menjual jaminan kepada Tergugat I. 15. Bahwa berdasarkan Poin 1 s/d Poin 14 Penggugat mengakui telah Berhutang kepada Tergugat I, bahwa Penggugat bersedia membayar hutang tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor 948/W-XI/2012 . 16. Bahwa Penggugat Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat untuk membayar Hutangnya kepada Tergugat I sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta


rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor 948/W-XI/2012 . 17. Bahwa Penggugat akan menitipkan uang sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Tergugat I dengan cara Konsinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. 18. Bahwa Penggugat Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Jaminan yang dikuasainya yaitu : a. Surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah Nomor 03/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kampung bugis dan diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor 11/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03-022012 yang diketahui oleh kepala kelurahan kampong bugis dengan register no 17/590/II/2012, tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor 27/590/II/2012 tanggal 08-02-2012 b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502, Kelurahan Kamboja, tanggal 10-04-2001 dengan Surat ukur Nomor : 0195/kamboja/2001) tertulis atas nama PUTRANTO. 19. Bahwa Penggugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II menjalankan Pekerjaan dan Propesinya dengan baik. 20. Bahwa Penggugat Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh dan melaksanakan ini putusan ini. 21. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) setiap hari apabila Tergugat I Lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang harus

dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di Kepanitraan

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. 22. Bahwa gugatan Penggugat ini dengan melihat bukti-bukti yang kuat dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000, cukup


jelas dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorrad) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. 23. Bahwa Penggugat mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat

I dan Tergugat II untuk

membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara. Primer 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. 2. Menyatakan Benar Penggugat ada berhutang pada Tergugat I sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor 948/W-XI/2012 . 3. Memerintahkan

Penggugat

untuk

Menitipkan

uang

sejumlah

Rp.

700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Tergugat I dengan cara Konsinyiasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Jaminan yang dikuasainya yaitu : I.

Surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah Nomor 03/G1/2012 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kampung bugis dan diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor 11/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03-02-2012 yang diketahui oleh kepala kelurahan kampong bugis dengan register no 17/590/II/2012, tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor 27/590/II/2012 tanggal 08-02-2012 .

II. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502, Kelurahan Kamboja, tanggal 10-04-2001 dengan Surat ukur Nomor : 0195/kamboja/2001) tertulis atas nama PUTRANTO. Kepada Penggugat. Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 90/PDT/2014/PTR

5. Menghukum Tergugat II menjalankan Pekerjaan dan Propesinya secara professional. 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh dan melaksanakan ini putusan ini. 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) setiap hari keterlambatan

apabila

Tergugat I Lalai melaksanakan putusan ini, harus dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di kepanitraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada perlawanan, banding , kasasi maupun upaya hukum lainnya. 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsider : Bahwa apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui. 2. Benar Penggugat telah berhutang kepada Tergugat I uang sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Maka untuk pengembalian hutang Pengugat kepada Tergugat I dibuatlah akta perjanjian pengakuan hutang hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa Penggugat wajib mengembalikan hutangnya tersebut selambat-lambatnya tanggal 15-02-2013 ( pasal 1) dan Penggugat berjanji tidak akan mengingkari kewajiban pengembalikan uang tersebut (pasal 3) dalam pasal 4 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang disbutkan Bilamana pihak pertama (Penggugat) tidak melaksanakan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka jaminan tersebut menjadi milik/hak pihak kedua (Tergugat 1) berupa (dalam pasal 4) : I.

Sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.701 M² terletak di jalan sungai Timun, kelurahan kampong bugis Tanjung Pinang sebagaimana


terurai dalam surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah Nomor 03/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluarahan kampung Bugis, diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor : 11/ G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03-022012 yang diketahui oleh kepala kelurahan kampong Bugis dengan register Nomor : 17/590/11/2012 tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register 27/590/II/2012 tanggal 08-022012. II.

Sebidang tanah berikut bangunan seluas 121 M² yang terletak di jalan Bakar Batu, kelurahan Kamboja sebagaimana di uraikan berdasarkan sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 502, kelurahan Kamboja tanggal 10-04-2001 dengan surat ukur Nomor 0195/kemboja/2001 tanggal 0801-2001 tertulis atas nama PUTRANTO.

3. Bahwa terhadap jaminan pembayaran hutang tersebut, Tergugat I dengan akta perjanjian pengakuan Hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 telah diberi hak untuk menjual jaminan tersebut. Artinya ialah apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat I, maka dengan akta perjanjian pengakuan Hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 tersebut, Tergugat I sudah memiliki hak uintuk menjual jamionan tersebut. Hal ini diperkuat dengan akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 dan dibuat Tergugat II selaku notaries di Tanjung Pinang. 4. Tegugat I menolak dalil Penggugat di point 5 dan 6 yang mengatakan tidak memegang salinan Akta perjanjian pengakuan Hutang dan Akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 masing-masing tertanggal tanggal 20 November 2012 tersebut dengan alasan karena terburu-buru dank arena kesibukkannya. Seharudnya Penggugat sadar akan haknya bahwa salinan akta-akta tersebut bisa Penggugat minta kepada Tergugat 2. 5. Tergugat I menolak dalil Penggugat di point 7,8 dan 9 yang mencoba membayar Hutangnya setelah lewat waktu yang diperjanjian dengan menambah jasa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dalam perjanjian sudah tegas disebutkan bahwa Tergugat I tidak membebankan bunga pinjaman, akan tetapi Penggugat malah mencoba


membuat masalah kepada Tergugat I dengan cara memberi jasa uang pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah). 6. Tergugat I menolak dalil Penggugat di point 10 s/d point 18 yang mengatakan

Tergugat

I

menginginkan

jaminan

pembayaran

utang

Penggugat.Tergugat I tidak pernah menginginkan jaminan pembayaran hutang tersebut menjadi milik Tergugat I, tetapi justru Penggugat mengajukan sendirilah yang tidak taat melaksanakan isi perjanjian. Malah sekarang Penggugat mengajukan gugatan kepada Penggugat I. yang Tergugat I inginkan adalah Penggugat agar dengan sukarela melaksanakan isi perjanjian itu dengan taat. Demikian pula halnya, Tergugat I menolak tegas maksud Penggugat agar membayar hutangnya kepada Tergugat I melalui gugatannya padahal perjanjian Nomor :948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 sudah berakhir pada tanggal 15-02-2013. Maka dari itu permintaan Penggugat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh jaminan adalah tidak berdasar atau harus di tolak. 7. Permintaan Penggugat dalam posita Nomor 21 dan Nomor 22 mengenai uang paksa dan mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya juga tidak berdasar karena yang dimaksudkan Penggugat adalah membayar utangnya kepada Tergugat I melalui gugatannya. 8. Tergugat I menolak gugatan Penggugat selebihnya. DALAM REKONPENSI DALAM PROVISI Bahwa Tergugat I konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Tergugat Rekonvensi mengutang uang Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah) 2. Atas utang Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat mengadakan perjanjian, untui itu dibuatlah akta perjanjian Pengakuan hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat dihadapan oleh A. NUGROHO HARTRADJI, SH, notaris di Tanjung Pinang.


3. Dalam akta perjanjian pengakuan hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 tersebut, disepakati bahwa pembayaran utang sejumlah Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah) wajib dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 16-11-2012 sampai tanggal 15-02-2013. Maka untuk menjamin pelaksanaan pembalian uang Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jaminan berupa : I.

Sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.701 M² terletak di jalan sungai Timun, kelurahan kampong bugis Tanjung Pinang sebagaimana terurai dalam surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah Nomor 03/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluarahan kampung Bugis, diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor : 11/ G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yzng diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03-02-2012 yang diketahui oleh kepala

kelurahan

kampong

Bugis

dengan

register

Nomor

:

17/590/11/2012 tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register 27/590/II/2012 tanggal 08-02-2012. II.

Sebidang tanah berikuit bangunan seluas 121 M² yang terletak di jalan Bakar Batu, kelurahan Kamboja sebagaimana di uraikan berdasarkan sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 502, kelurahan Kamboja tanggal 10-04-2001 dengan surat ukur Nomor 0195/kemboja/2001 tanggal 0801-2001 tertulis atas nama PUTRANTO. Jaminan tersebut akan menjadi hak Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat bisa berdaya guna sebagai akibat dari Tergugat Rekonvensi tidak bisa melaksanakan isi akta perjanjian pengakuan hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012, maka terhadap jaminan tersebut dibuatlah Nomor 37 tertanggal 20 november 2012 dibuat dihadapan A. NUGROHO HARTRADJI, SH, notaris di Tanjung Pinang khusu mengenai jaminan sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.701 M² terletak di jalan sungai Timun, kelurahan kampong bugis Tanjung Pinang sebagaimana terurai dalam surat keterangan riwayat kepemilikan/ penguasaan tanah Nomor 03/G-1/2012 tanggal 08-022012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluarahan kampung Bugis, diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor : 11/ G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yzng diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03-02-2012 yang diketahui oleh


kepala

kelurahan

kampong

Bugis

dengan

register

Nomor

:

17/590/11/2012 tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register 27/590/II/2012 tanggal 08-02-2012, sedangkan jaminan sebidang tanah berikut bangunan seluas 121 M² yang terletak di jalan Bakar Batu, kelurahan Kamboja sebagaimana di uraikan berdasarkan sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 502, kelurahan Kamboja tanggal 10-04-2001 dengan surat ukur Nomor 0195 / kemboja / 2001 tanggal 08-01-2001 tertulis atas nama PUTRANTO. Di buatkan akta kuasa menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 dibuat dihadapan A. NUGROHO HARTADJI, SH, notaris di Tanjung Pinang 4. Bahwa satu minggu sebelum akta perjanjian pengakuan hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 berakhir, Penggugat Rekonvensi bereusaha

menghubungi

Tergugat

Rekonvensi

untuk

mengingatkan

Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan pengembalian uang Penggugat Rekonvensi, namun handphone Tergugat Rekonvensi tidak aktif. Demikian pula, sehari setelah jatuh tempo pembayaran tanggal 15-02-2013 Penggugat

Rekonvensi

masih

mencoba

menghubungi

Tergugat

Rekonvensi, namun handphone Tergugat Rekonvensi tidak juga aktif. Oleh sebab itu, akta perjanjian pengakuan hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 harus dinyatakan telah berakhir dengan segala akibat hukumnya. 5. Bahwa berselang beberapa hari setelah lewat waktu yang diperjanjikan untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mencoba membayar dengan jumlah uang Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) namun Penggugat Rekonvensi tolak karena tidak sesuai dengan perjanjian. Yang Penggugat inginkan adalah pembayaran sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah) tepat waktu di tanggal 15-02-2013. Oleh sebab itu, pada tanggal 13 maret 2013 Penggugat Rekonvensi mensomasi Tergugat Rekonvensi agar dengan sukarela melaksanakan isi Akta perjanjian pengakuan Hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 dimana Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi meninggalkan/.mengosongkan tanah dan rumah sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012. 6. Oleh karena akta perjanjian pengakuan hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 telah berakhir dengan segala akibat


hukumannya, maka Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk mengambil alih tanah dan bangunan rumah yang disebutkan dalam akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. 7. Bahwa akibat penguasaan tanpa hak tanah dan bangunan dalam akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi Penggugat Rekonvensi. Adapun kerugian Penggugat Rekonvensi apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian bila dihitung sejak tanggal 15-02-2013 hingga tanggal gugatan Rekonvensi ini diajukan kerugian Penggugat Rekonvensi sudah mencapai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) 8. Penggugat

Rekonvensi

sangat

kwatir

akibat

penguasaan

Tergugat

Rekonvensi tanpa hak itu menambah kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka melalui gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah dalam akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012. DALAM POKOK PERKARA I. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanpa hak tanah dan bangunan rumah dalam akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 masing-masing dibuat oleh A. NUGROHO HARTRADJI, SH, notaris di Tanjung Pinang adalah perbuatan melawan hukum II.

Bahwa akta perjanjian pengakuan hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012, akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 masingmasing dibuat oleh A. NUGROHO HARTRADJI, SH, notaris di Tanjung Pinang adalah perikatan yang telah memenuhi syarat suatu perikatan, maka harus dinyatakan sah menurut hukum. Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada majelis yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :


DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA 

Menolak seluruh gugatan PenggugatMenghukum Penggugat membayar biaya perkara a quo

DALAM REKONVENSI DALAM PROVISI 1. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah dalam akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yaiutu sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.701 M² terletak di jalan sungai Timun, kelurahan kampong bugis Tanjung Pinang sebagaimana

terurai

dalam

surat

keterangan

riwayat

kepemilikan/penguasaan tanah Nomor 03/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluarahan kampung Bugis, diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor : 11/ G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yzng diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03-02-2012 yang diketahui oleh kepala kelurahan kampong Bugis dengan register Nomor : 17/590/11/2012 tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register 27/590/II?2012 tanggal 08-02-2012. 2. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah dalam akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sebidang tanah berikut bangunan seluas 121 M² yang terletak di jalan Bakar Batu, kelurahan Kamboja sebagaimana di uraikan berdasarkan sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 502, kelurahan Kamboja tanggal 10-04-2001 dengan surat ukur Nomor 0195/kemboja/2001 tanggal 08-01-2001 tertulis atas nama PUTRANTO. DALAM POKOK PERKARA 1. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSI MENGUASAI TANPA HAK tanah dan bangunan rumah dalam Akta surat Kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh A. Ngroho Hartradji, SH, notaris di Tanjung Pinang, yaitu sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.701 M² terletak di jalan sungai Timun, kelurahan kampong bugis Tanjung Pinang sebagaimana

terurai

dalam

surat

keterangan

riwayat

kepemilikan/penguasaan tanah Nomor 03/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluarahan kampung Bugis, diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor : 11/ G-1/2012 tanggal Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 90/PDT/2014/PTR

08-02-2012 yzng diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03-02-2012 yang diketahui oleh kepala kelurahan kampong Bugis dengan register Nomor : 17/590/11/2012 tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register 27/590/II?2012 tanggal 08-02-2012. DAN MENGUASAI TANPA HAK tanah dan bangunan rumah dalam akta untuk menjual Nomor38 tanggal 20 November 2012 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sebidang tanah berikut bangunan seluas 121 M² yang terletak di jalan Bakar Batu, kelurahan Kamboja sebagaimana di uraikan berdasarkan sertipikat Hak guna Bangunan Nomor502, kelurahan Kamboja tanggal 10-04-2001 dengan surat ukur Nomor 0195/kemboja/2001 tanggal 08-01-2001 tertulis atas nama PUTRANTO.ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM. 2. Menyatakan akta perjanjian pengakuan Hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh A. Nugroho Hartadji, SH, notaris di Tanjung Pinang SAH MENURUT HUKUM TELAH BERAKHIR; 3. Menyatakan akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 masingmasing dibuat dibuat oleh A. Nugroho Hartadji, SH, notaris di Tanjung Pinang SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM; 4. Menghukum Tergugat menganti kerugian Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tigaratus dua puluh lima juta rupiah) secara seketika dan tunai 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini; Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi

putusan

Pengadilan

18/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal

Negeri

Tanjung

Pinang

Nomor

3 Desember 2013 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : DALAM KONPENSI : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ; 2. Menyatakan Penggugat mempunyai hutang pada Tergugat I sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat; 3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan apabila Tergugat I tidak


mau menerima pembayaran tersebut maka dilakukan secara konsinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang; 4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Jaminan Hutang Penggugat yang dikuasainya berupa: I.

Surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah Nomor 03/G1/2012 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan kampung bugis dan diketahui oleh camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor 11/G-1/2012 tanggal 08-02-2012 yang diperoleh berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tanggal 03- 02- 2012 yang diketahui oleh kepala kelurahan kampong bugis dengan register no 17/590/II/2012, tanggal 08-02-2012 dan camat Tanjung Pinang kota dengan register Nomor 27/590/II/2012 tanggal 08-02-2012 .

II. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502, Kelurahan Kamboja, tanggal 10-04-2001 dengan Surat ukur Nomor : 0195/kamboja/2001) tertulis atas nama PUTRANTO. Kepada Penggugat. 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh dan melaksanakan isi putusan ini; 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I Lalai melaksanakan putusan ini, harus dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. DALAM REKONPENSI : Dalam Provisi  Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi; Dalam pokok perkara :  Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :  Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 769.000;- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/AKTA/PDT.G/2013/PN.TPI Jo Nomor 18/PDT.G/2013/PN.TPI yang Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 90/PDT/2014/PTR

ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 3 Desember 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 18/Pdt.G/2013/PN TPI, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding

pada tanggal 8 Januari

2014 melaui Kepala Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 Januari 2014; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 21 Januari

2014

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 5 Februari 2014, dimana memori banding tersebut pada tanggal 11 Februari 2014 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.TPI yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 10 Maret 2014 dan telah diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat I/Pembanding tanggal 16 April 2014 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 30 April 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.TPI yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberitahukan secara resmi masingmasing kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas ( inzage ) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa

karena

permohonan

banding dari Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang


waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 3 Desember 2013 Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.TPI dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 21 Januari 2014 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 10 Maret 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut : DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi ,Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang menjadi pokok

masalah dalam perkara ini

adalah mengenai hutang piutang antara pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding

dengan

pihak

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi/Terbanding yang dituangkan dalam perjanjian dihadapan Notaris A. Nugroho Hartadji, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 20 Nopember 2012 (bukti P1,P2,P3) yang sudah diakui dan tidak dibantah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan pihak Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi/Terbanding

tidak

memenuhi

perjanjian yang sudah ditentukan tersebut, sehingga Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi/Pembanding

sangat

dirugikan

atas

perbuatan

Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdata disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya; Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perjanjian pengakuan hutang yang dibuat tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 948/W-XI/2012 yang nilai hutangnya Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan surat kuasa untuk menjual No. 37 dan 38 dihadapan Tergugat II, maka oleh karena tidak dipenuhi oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding maka perjanjian


tersebut sudah selesai dan berakhir sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidak terbukti bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengandung cacat kehendak sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah patut dan wajar dinyatakan untuk ditolak seluruhnya; DALAM REKONPENSI DALAM PROVISI Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan provisional yang diajukan Pembanding – semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan, bahwa tuntutan Provisi tersebut tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg/ 180 ayat (1) HIR, jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2001, serta tidak ditemukannya adanya bukti bahwa Terbanding

–

semula

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konvensi

akan

mengalihkan 2 bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hokum tersebut sudah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding, dengan demikian tuntutan Provisi dari Pembanding – semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah ditolak; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/Pembanding pada angka 1 yang menuntut agar perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menguasai tanah dan bangunan rumah dalam Akta surat Kuasa nomor 37 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh A. Nugroho Hartadji, SH, notaris di Tanjung Pinang DAN MENGUASAI TANPA HAK tanah dan bangunan rumah dalam akta untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sebidang tanah berikut bangunan seluas 121 M² yang terletak di jalan Bakar


Batu, kelurahan Kamboja sebagaimana di uraikan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502, Kelurahan Kamboja tanggal 10-04-2001 dengan surat ukur Nomor 0195/kemboja/2001 tanggal 08-01-2001 tertulis atas nama PUTRANTO, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan teliti perkara a quo, Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

berpendapat

bahwa

yang

menjadi

permasalahan antara kedua belah pihak pada intinya adalah mengenai utang piutang dengan klausule, yang sudah jatuh tempo, namun tidak di dilaksanakan prestasi yang di perjanjikan dalam perjanjian utang piutang tersebut, oleh pihak siberutang, maka dengan demikian permasalahan dalam perkara aquo adalah masalah Wan prestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ); Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini substansinya adalah merupakan persoalan wanprestasi, maka tuntutan tentang perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena tututan Penggugat Rekonpensi / Tergugat

Konpensi/Pembanding

Terhadap

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi/ Terbanding tentang adanya perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding ditolak, maka petitum pada angka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat menganti kerugian Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tigaratus dua puluh lima juta rupiah) secara seketika dan tunai dan petitum angka 5 yaitu agar menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini, dalam gugatan rekonpensi dalam pokok perkara haruslah ditolak pula; Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan bahwa akta perjanjian pengakuan Hutang Nomor 948/W-XI/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh A. Nugroho Hartadji, SH Notaris di tanjung Pinang sah menurut hukum telah berakhir dan petitum angka 3 yang menyatakan bahwa akta surat kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 masing-masing dibuat oleh A. Nugroho Hartadji, SH Notaris di Tanjung Pinang Sah dan mengikat menurut hukum, maka petitum pada angka 2 dan angka 3 dalam gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi/Pembanding haruslah dikabulkan, karena itu


putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN TPI tanggal 3 Desember 2013 haruslah dibatalkan; DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI: Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ditolak seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN TPI tanggal 3 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN TPI tanggal 3 Desember 2013 dibatalkan dan pihak Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan; Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI DALAM PROVISI -

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/ Pembanding untuk sebagian;


-

Menyatakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 948/WXI/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh A. Nugroho Hartadji, SH, notaris di Tanjung Pinang sah menurut hukum telah berakhir;

-

Menyatakan Akta Surat Kuasa Nomor 37 tanggal 20 November 2012 dan akta kuasa untuk menjual Nomor 38 tanggal 20 November 2012 masing-masing dibuat dibuat oleh A. Nugroho Hartadji, SH, notaris di Tanjung Pinang sah menurut hukum telah berakhir;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, oleh kami, N. Betty Aritonang, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H. Imam Su’udi, SH.,MH dan Djumadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014

diucapkan

dalam

persidangan

terbuka

untuk

umum

oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diyah Fajar Sari, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. H. Imam Su’udi, SH.,MH

N. Betty Aritonang, SH.,MH

2. Djumadi, SH.,MH Panitera Pengganti,


Diyah Fajar Sari, SH

Perincian Biaya Proses: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Biaya Adminitrasi J u m l a h

: Rp 6.000.00 : Rp 5.000.00 : Rp 139.000.00 : Rp 150.000.00 ============

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents