PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor : 190/Pdt/2016/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara Perdata

dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KLUSTER,

yang diwakili oleh DANILA, selaku Komisaris, yang beralamat di Jl.

Pasang No.30 RT.003 RW.005 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG BANDUNG NARIPAN,

beralamat kantor di Jalan Naripan No. 93 Kota Bandung,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

cq.

KEMENTRIAN

KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

NEGARA (DJKN) cq KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) BANDUNG,

beralamat di Jalan Asia Afrika No.114 Kota Bandung,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. CHRIS TIMOTIUS WIJAYA,

beralamat di Jalan Singgasana Raya No. 111A

RT.006 RW.003 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung,

dalam

hal

ini

diwakili

Kuasa

Hukumnya

F.

BANU

KOMARDIONO, S.H., dan ROCHMADANIYATULYAQIN, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “F. BANU K. S.H., &

REKAN” beralamat di Jl. Asmaranda No. 17 Kota Bandung, berasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG, beralamat kantor

di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1.

2.

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2016 Nomor 190/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 7 Januari 2016 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

bahwa surat

gugatan

Penggugat

sekarang

Pembanding

tertanggal 1 Juni 2015 yang terdaftar dalam register Perkara Perdata pada Pengadilan

Negeri Bandung pada tanggal 1 Juni 2015 Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah melakukan perjanjian kredit Investasi dengan No. 37 diantara Penggugat dalam kapasitasnya didalam perjanjian dimaksud selaku Debitur dengan Tergugat I dalam kapasitasnya didalam perjanjian dimaksud selaku Kreditur;

2. Bahwa, sebagai jaminan pelunasan kredit Penggugat kepada Tergugat I, maka Penggugat menyerahkan SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan

Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila kepada Tergugat I, yang untuk kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut diletakkan Hak Tanggungan;

3. Bahwa, pada pertengahan tahun 2012, kredit yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat mulai mengalami kemacetan, sehingga dalam melakukan pembayaran

kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGATI pun mengalami hambatan, hingga saat sekarang tetap macet;

4. Bahwa, Tergugat I telah berkali-kali mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Tergugat II atas SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan

Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila, dengan tanpa proses sita atas perintah Ketua Pengadilan;

5. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Dengan

Tanah

memberikan

dua

mekanisme

penjualan

objek

Hak

Tanggungan. Pertama melalui suatu pelelangan umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Kedua melalui jual beli sukarela;

6. Bahwa, mengenai Hak Tanggungan sebagaimana dalam Undang- Undang No.4

Tahun 1996, menurut ketentuan Pasal 224 RIB LN. 1941/44 Grosse Akte Hipotik Hak Tanggungan dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris Indonesia dan kepalanya berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

berkekuatan sama dengan putusan Hakim dan eksekusinya (Parate Eksekusi) dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang;

7. Bahwa, penjualan objek Hak Tanggungan melalui suatu pelelangan umum atas

perintah Ketua Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, berkaitan dengan hal tersebut disusunlah administrasi teknik eksekusi putusan yang mengatur bahwa eksekusi hak tanggungan

dilaksanakan

seperti

eksekusi

putusan

Pengadilan

yang

berkekuatan hukum yang tetap, dan proses eksekusi dimulai dengan teguran dan diakhiri dengan pelelangan tanah yang dibebankan dengan Hak

Tanggungan sebagaimana ditentukan dan dimuat didalam Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008;

8. Bahwa, dengan demikian seharusnya Tergugat I sudah cukup mengerti bahwa untuk melakukan proses lelang terhadap barang jaminan milik Penggugat

seharusnya diawali dengan melalui proses di Pengadilan Negeri Klas I A Bandung selaku institusi yang memiliki kompetensi mutlak untuk mengeluarkan penetapan lelang;

9. Bahwa, akan tetapi sehubungan dengan macetnya kredit Penggugat, alih-alih menempuh tata cara berdasarkan hukum, Tergugat I justru malah mengajukan permohonan untuk dilakukannya lelang atas barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat II. Dengan tidak ditempuhnya tahapan prosesual di Pengadilan

yang seharusnya diawali dengan proses teguran kepada Penggugat, untuk kemudian diikuti dengan ditetapkannya eksekusi sita jaminan maupun penetapan lelang dari Ketua Pengadilan Klas IA Bandung selaku pihak yang memiliki

kompetensi untuk itu, sehingga mengakibatkan proses pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat menjadi cacat formal;

10. Bahwa, sehubungan dengan terdapatnya cacat formal didalam proses permohonan

lalang maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Maka lelang yang telah Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

dilaksanakan atas barang jaminan milik Penggugat harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

11. Bahwa, pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat dilaksanakan tertanggal

18 Juli 2012 sebagaimana Risalah Lelang Nomor 907/2012 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Bandung;

12. Bahwa, Tergugat II tidak pernah mengirimkan tembusan Surat Penetapan

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 kepada Penggugat, hingga terjadi Pelelangan tersebut sebagaimana Risalah Lelang No. 907/2012 tertanggal 18 Juli 2012;

13. Bahwa, Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 mengatur apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat flat Tanggungan objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan

umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan. Adapun mengenai teknik pelaksanaan eksekusi hak Tanggungan dimaksud dilakukan dengan mengikuti pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung;

14. Bahwa, Pasal 1 angka (4) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan

Pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan didalamnya

ketentuan

termasuk

dalam

peraturan

Lelang Eksekusi

perundang-undangan

Pasal

6 Undang-undang

dan

Hak

Tanggungan (UUHT), dengan demikian cukup jelas diterangkan bahwa lelang

terhadap barang jaminan milik Penggugat adalah merupakan suatu lelang eksekusi untuk melaksanakan putusan/penetapan Pengadilan atau dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu;

15. Bahwa, angka (4) Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata

Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi “Sertifikat Hak Tanggungan

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak

Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian

eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap”;

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

16. Bahwa, angka 8 Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata

Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,

2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi “ Eksekusi hak Tanggungan

dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap”;

17. Bahwa, angka 9 Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata

Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi “ Eksekusi dimulai dengan

teguran dan diakhiri dengan pelelangan tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan”;

18. Bahwa, angka 13 Pedomana Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata

Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Makhamah Agung RI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi “ dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut hanya dapat

ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat intansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, adalah

dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara”;

19. Bahwa, dengan mencermati pedomana yang diberikan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan didalam angka 13 Pedomana Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,

Makhamah Agung RI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat II berdasarkan hukum tidak memiliki

kompetensi untuk melakukan lelang atas barang jaminan Penggugat yang telah diletakkan Hak Tanggungan karena terhadap barang jaminan milik

Penggugat yang telah diletakkan Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan eksekusi dengan berdasarkan atas perintah Ketua Pengadilan. Selain itu pula, lelang yang

diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negeri terhadap barang jaminan milik Penggugat, adalah dalam rangka eksekusi,

dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara. Dengan demikian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat II dalam kapasitasnya selaku

Penyelenggara Negara, telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 BW;

20. Bahwa, penarikan kesimpulan yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

didasari oleh terdapatnya unsur (1) adanya perbuatan, (2) perbuatan yang dimaksud melawan hukum, (3) adanya kerugian, (4) adanya kesalahan, dan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan, didalam proses penerbitan dan sebagai akibat dari diterbitkannya Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang

dilaksanakan pelelangannya tertanggal 18 Juli 2012 yang dimohonkan oleh Tergugat I;

21. Bahwa, unsur “adanya perbuatan” dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Surat

Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan

pada tanggal 18 Juli 2012, tanpa memberitahukan Penggugat sebagai pemilik Objek Lelang tersebut;

22. Bahwa, unsur “perbuatan dimaksud melawan hukum” dapat dibuktikan dengan

mencermati bahwa penerbitan Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang pelaksanaannya tertanggal 18 Juli 2012 oleh Tergugat II dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 4 tahun

1996 serta petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana dimuat didalam angka (4), (8),

dan (9) Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan;

23. Bahwa, unsur “adanya kerugian” terbukti dengan hilangnya Hak Penggugat atas tanah beserta bangunan berdasarkan SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa

Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di

Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila, dengan tanpa berdasarkan hukum, sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses pelelangan terhadap tanah beserta bangunan dimaksud;

24. Bahwa, unsur “adanya kesalahan” dapat dilihat dengan mencermati Pedoman

Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus,

Buku II, Edisi 2007,Mahkamah Agung RI, Jakarta, 208 tentang Eksekusi Hak Tanggungan, angka (9) yang berbunyi “Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan”.

Bahwa, proses pelelangan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan SHGB No.

444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila, tidak

dilakukan dengan melalui proses teguran kepada Penggugat selaku debitur yang Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

cedera janji, selain itu penerbitan Surat Penetapan Pelaksana Lelang Eksekusi Hak

Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 oleh Tergugat II tidak didasari dengan suatu penetapan eksekusi sita jaminan maupun penetapan lelang

dari Ketua Pengadilan Klas IA Bandung selaku pihak yang memiliki kompetensi untuk itu. Terhadap cacat formal dari pemohonan lelang Tergugat I, maka seyogyanya dengan berpegang kepada ketentuan hukum, Tergugat II melakukan

penolakan terhadap permohonan tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 12 Peraturan

Menteri

Pelaksanaan Lelang;

Keuangan

Nomor:

93/Pmk.06/2010

Tentang

Petunjuk

25. Bahwa, unsur “adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan” terbukti dengan hilangnya

hak Penggugat atas tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan sebagai akibat dilaksanakannya proses pelelangan yang didahului dengan

penerbitan Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 oleh Tergugat II;

26. Bahwa, dengan demikian, telah terbukti secara menyakinkan, penerbitan Surat

Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pelelangan tertanggal 18 Juli 2012 oleh Tergugat II telah memenuhi kualifikasi

perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad)

dan oleh karenanya lelang berdasarkan Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 atas jaminan milik Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

27. Bahwa, sepanjang pengetahuan Penggugat, yang menjadi pemenang lelang atas barang jaminan milik Penggugat adalah Tergugat III, bahkan Penggugat pernah terlibat pembicaraan informal dengan Tergugat III;

28. Bahwa, Tergugat III sebelum mengikuti pelelang barang jaminan milik Penggugat

sepatutnya melakukan penelitian mengenai kebenaran proses lelang dan barang

yang akan dilelang baik mengenai formalitasnya maupun materiil lelang. Kemudian apabila Tergugat III menemukan hal yang tidak benar maka sudah selayaknya Tergugat III membatalkan diri untuk mengikuti proses pelelangan;

29. Bahwa, namun kendatipun Tergugat III mengetahui terdapat cacat formal didalam

permohonan lelang yang dimohonkan, ditetapkan serta dilaksanakan oleh Tergugat

I dan Tergugat II, Tergugat III tidak membatalkan diri untuk menjadi peserta lelang,

dengan demikian maka kami tarik kesimpulan bahwa Tergugat III adalah peserta lelang yang tidak beritikat baik;

30. Bahwa, sehingga saat ini Penggugat selaku pihak yang memiliki kepentingan atas barang jaminan yang menjadi objek lelang tidak pernah mendapatkan salinan atau Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

risalah lelang dari Tergugat I maupun Tergugat II, sekalipun Penggugat telah

mengajukan permohonan untuk mendapatkannya. Padahal Penggugat memiliki hak untuk mengetahui berapa harga akhir penjualan objek lelangan berkaitan dengan

apakah terdapat selisih harga penjualan dengan nilai utang, penetapan jumlah uang miskin serta indentitas lengkap pemenang lelang;

31. Bahwa,

Pasal

22

ayat

(1)

tentang

Peraturan

Mentri

Keuangan

Nomor

93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur “Pelaksanaan

lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari Kantor

Pertanahan

setempat”.

Dengan

demikian

Turut

Tergugat

secara

administratif memiliki peranan didalam proses lelang barang jaminan milik Penggugat. Namun demikian kami memahami bahwa didalam proses lelang

tersebut Turut Tergugat hanya menjalankan fungsi administrasi berdasarkan permohonan dengan tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan dapat atau tidak dapat berjalannya proses lelang;

32. Bahwa, namun demikian sehubungan dengan telah selesainya proses lelang dilaksanakan dengan tanpa berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnyalah Turut Tergugat untuk tidak mengabulkan permohonan balik nama, dari DANILAkepada

nama lain atas SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu

Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila, sehingga saat perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde);

33. Bahwa, sehingga saat ini Penggugat masih memiliki itikat baik untuk melunasi segala beban utang yang dimikinya kepada Tergugat I;

34. Bahwa, sehubungan dengan terdapatnya cacat formal didalam proses pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Penggugat, maka dengan serta-merta seluruh akibat hukum yang timbul dari pelelangan berdasarkan Surat Penetapan

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pelelangannya pada tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan Tergugat II atas permohonan Tergugat I menjadi batal demi hukum;

35. Bahwa, sehubungan dengan terdapatnya unsur kebatalan didalam proses lelang

atas barang jaminan milik Penggugat, maka seluruh peristiwa hukum dan seluruh perbuatan hukum Tergugat III dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan barang jaminan milik Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

36. Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak melakukan suatu kesalahan apapun terkait

dengan diterbitkannya Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012, maka sudah Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

semestinya apabila Penggugat terbebas dari segala akibat hukum,kerugian serta biaya-biaya apapun yang timbul dari pelelangan barang jaminan milik Penggugat;

37. Bahwa,sehubungan dengan terdapatnya unsur kebatalan didalam proses lelang, maka keadaan utang-piutang berdasarkan Perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat I akan kembali kepada keadaan semula seperti sebelum dilaksanakannya

proses lelang terhadap barang jaminan milik Penggugat, terkait dengan hal tersebut

segala bunga beserta denda yang menjadi beban Penggugat akan kembali berjalan, sehingga dengan berlarut-larutnya perkara ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;

38. Bahwa, terdapat persangkaan yang kuat dan cukup beralasan yang menimbulkan

kekhawatiran bagi diri Penggugat bahwa Tergugat III selaku pihak pemenang lelang akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan barang dari kepentingan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya

Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk telebih dahulu memutuskan

dan memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti agar meletakan sita jaminan

atas sebidang tanah beserta bangunan

yang berada diatasnya

berdasarkan SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko

Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav

A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila termasuk terhadap surat tanda bukti kepemilikannya;

Mengenai hal-hal sebagaimana telah kami sampaikan diatas, maka telah cukup beralasan kiranya bagi kami mengajukan gugatan ini. Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan: DALAM PROVISI -

Mengabulkan permohonan sita jaminan dan memerintahkan kepada Jurusita

atau Jurusita Pengganti agar meletakan sita jaminan atas sebidang tanah

beserta bangunan yang berada diatasnya berdasarkan SHGB No. 444/ Kel.

Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80

M2 yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila termasuk terhadap -

surat tanda bukti kepemilikannya;

Guna menghindari semakin membengkaknya jumlah bunga dan denda utang

Penggugat kepada Tergugat I yang berakibat sangat merugikan pihak Penggugat. Maka mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

memutuskan menghentikan bunga beserta denda atas utang Penggugat kepada -

Tergugat I selama perkara ini berjalan semenjak saat dibacakannya putusan ini;

Memutuskan bunga dan denda atas utang Penggugat kepada Tergugat I akan

kembali berjalan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van gewijde).

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah penggugat yang beritakat baik;

3. Menyatakan bahwa lelang atas SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan

Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota

Bandung atas nama Danila, yang terhadapnya telah meletak titel eksekutorial adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dan bukan kewenangan Tergugat II;

4. Menyatakan bahwa lelang atas SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan

Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota

Bandung atas nama Danila, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 adalah mengandung cacat formal;

5. Menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang mengajukan permohonan penetapan lelang telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);

6. Menyatakan Tergugat II sebagai pihak yang menerbitkan Surat Penetapan

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);

7. Menyatakan Tergugat III selaku pemenang lelang yang tidak membatalkan diri selaku peserta lelang sekalipun mengetahui terdapat cacat formal didalam proses lelang sebagai pemenang lelang yang tidak beritikat baik;

8. Menyatakan pelelangan atas barang jaminan berupa tanah beserta bangunan

berdasarkan SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko

Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav

A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila, adalah batal demi hukum;

9. Menyatakan seluruh peristiwa hukum dan seluruh perbuatan hukum Tergugat III dengan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan tanah beserta bangunan

berdasarkan SHGB No. 444/ Kel. Kujangsari berupa Tanah dan Bangunan di Ruko Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Buah Batu Regency seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav

A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila termasuk surat bukti kepemilikannya harus dikembalikan kepada Tergugat I;

10. Menyatakan bahwa utang-piutang diantara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut kembali pada keadaan semula;

11. Memerintahkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menyatakan bahwa Penggugat dibebaskan dari segala akibat hukum, kerugian

serta biaya-biaya apapun yang timbul dari pelelangan barang jaminan berdasarkan Surat

Penetapan

Pelaksanaan

Lelang

dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012;

Eksekusi

Hak

Tanggungan

yang

13. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh pelimpahan hak

daripadanya, untuk tidak memindahkan atau mengalihkan asset-aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan utang kepada Tergugat I selama proses persidangan hingga perkara ini mempunyai putusan tetap;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, didalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

1. Pada tanggal 29 Maret 2012, Penggugat mengajukan Gugatan yang teregister dengan No. 166/Pdt.G/2012/PN.BDG tanggal 29 Maret 2012 dengan pihak-pihak yaitu : Penggugat : (salah satunya in casu Penggugat) Tergugat : - in casu Tergugat I

- BPN - KPKNL yang mana pada prinsipnya dalil Gugatan Penggugat (in casu Penggugat ) sama persis dengan gugatan ini; 2. Perkara Perdata a quosudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bandung melalui Putusan No. 166/PDT/G/2012/PN.BDG tanggal 06 Februari 2013, yang menyatakan bahwa : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

3. Oleh karena itu sudah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. B. DALAM POKOK PERKARA: 1. 2. 3. 4.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut ; Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ; Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ; Bahwa untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dengan ini Tergugat I sampaikan kronologis sebagai berikut : Untuk pertama kalinya Tergugat I memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada PT Kluster sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasar Akta Perjanjian Kredit Investasi Notariil Nomor : 37 tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Andi Ernawati Gaffar, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan jangka waktu 84 bulan dengan jadwal bunga pinjaman wajib dibayarkan secara efektif setiap bulan dan jadwal angsuran pokok sebagai berikut : a. angsuran setiap 3 (tiga) bulan selama 24 (dua puluh empat) kali sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga sisa kredit menjadi sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah); b. angsuran setiap 3 (tiga) bulan selama 4 (empat) kali sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa kredit menjadi lunas. Yang bertindak mewakili PT Kluster didalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan Anggaran Dasarnya adalah sebagai berikut : a. Tuan Sudarno, lahir di Bantul tanggal 12 September 1955 selaku Direktur Utama PT Kluster; b. Tuan Insinyur Thersisius Edy Wiyanto, lahir di Metro tanggal 27 Mei 1962 selaku Direktur PT Kluster; c. Nyonya Danila, lahir di Palembang tanggal 10 Spetember 1966 selaku Dewan Komisaris PT Kluster. Selanjutnya atas kredit PT Kluster telah dilakukan restrukturisasi kredit berdasar Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor B.058aVI/KC/RTL/KRD/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 sebagai addendum/perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Investasi Notariil Nomor : 37 tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Andi Ernawati Gaffar, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung;

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Berdasarkan perjanjian restrukturisasi tersebut atas kredit PT Kluster telah diberikan keringanan-keringanan berupa sebagai berikut : a. dilakukan perpanjangan kredit sehingga kredit PT Kluster berakhir sampai dengan tanggal 11 Maret 2014; b. diberikan keringanan bunga sehingga bunga pinjaman yang dikenakan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) per annum dengan bunga ditangguhkan sebesar 2% (dua persen) per annum, dikenakan efektif setiap bulan. Suku bunga ini reviewable setiap saat sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku di Tergugat; c. BAP dan penalty sebesar Rp.7.886.892,- diangsur setiap bulan sebesar Rp.328.621,- sesuai dengan jadwal restrtuk; d. biaya provisi tidak dikenakan; Dalam suatu perjanjian restrukturisasi, selalu tercantum adanya syarat batal (recapture clause), yaitu bilamana debitur tidak dapat melaksanakan

6.

7. 8.

kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, maka kewajiban-kewajiban (termasuk jumlah hutang, denda, penalty) kembali ke perjanjian semula (sebelum restrukturisasi) dan hal tersebut tercantum didalam Pasal 4 Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor : B.058a-VI/KC/RTL/KRD/07/2010 tanggal 5 Juli 2010. Atas dasar ketentuan itulah, mengingat PT Kluster akhirnya tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, maka segala kewajiban Penggugat kembali ke Perjanjian semula sebelum dilakukan restrukturisasi; Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, PT Kluster telah menyerahkan sebagai agunan berupa : ● Tanah dan bangunan SHGB No. 444/Kujang Sari atas nama Ny. Danila yang telah diikat secara nyata dan sempurna dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6360/2009 tanggal 10 September 2009; Dengan dijaminkannya SHGB (tanah obyek sengketa) atas nama Ny. Danila tersebut membawa akibat hukum bahwa SHGB tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Dalam hal ini menjadi jaminan pelunasan kredit PT Kluster. Apabila ternyata PT Kluster tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut; Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT Kluster tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I (wanprestasi), sehingga kredit PT Kluster tersebut menjadi macet ; Bahwa sebelum kredit macet tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

9.

Kekayaaan Negara dan Lelang Bandung (Tergugat II) untuk dilakukan parate eksekusi, Tergugat I telah memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat melalui : a. Surat No. B. 871-VI/KC/ADK/04/2011, tanggal 12 April 2011; b. Surat No. B. 1146-VI/KC/ADK/05/2011, tanggal 4 Mei 2011; c. Surat No. B. 1358-VI/KC/ADK/05/2011, tanggal 31 Mei 2011; d. Surat No. B. 2131-VI/KC/ADK/08/2011, tanggal 19 Agustus 2011; Bahwa yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi hutang-hutang PT. Kluster dan apabila tidak dilunasi maka Tergugat I akan melakukan Parate Eksekusi/lelang, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat dan hanya diberikan janji-janji saja tanpa realisasi secara nyata; Dalam surat-surat peringatan tersebut Tergugat I juga sekaligus memberitahukan kepada Penggugat mengenai kewajiban pelunasan pinjaman PT Kluster per 19 Agustus 2011 dengan perincian sebagai berikut : Sisa Pokok Pinjaman Rp.356.760.653,Tunggakan Pokok Rp. 6.582.198,Tunggakan Bunga Rp. 5.080.781.Denda/Penalty Rp. 141.145,- + Total Tunggakan Pokok+Bunga Rp.368.564.774,-

akan tetapi karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari debitur untuk melunasi semua hutangnya kepada Tergugat I, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Penggugat dilakukan melalui parate eksekusi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan; 10. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas permohonan Penggugat pada posita butir 5 s/d 10 yang menyatakan penjualan objek Hak Tanggungan memalui pelelangan umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri karena pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. entunya permohonan tersebut tidak berdasar hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan; 11. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas permohonan Penggugat pada posita butir 14, karena pelaksanaan lelang telah sesuai dengan aturan yang berlaku, rencana pelaksanaan lelang sebelumnya telah diumumkan melalui media sebagai berikut: Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

a. Media massa; b. Surat pengumuman lelang I No. B. 2894-VI/KC/ADK/11/2011 tanggal 21 November 2011; c. Surat pengumuman lelang I No. B. 2894-VI/KC/ADK/11/2011 tanggal 21 November 2011. Oleh karena itu, asas publisitas lelang telah terpenuhi dan dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberitahukan rencana lelang adalah dalil yang tidak benar. 12. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas permohonan Penggugat pada posita butir 15 s/d 19, dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan sangat KELIRU, karena dalil Penggugat hanya berdasar kepada Pedomana Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum dan Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah agung RI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan. Karena yang menjadi dasar hukum dalam hal lelang objek sengketa melalui Parate Eksekusi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini adalah UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/KMK.06/2010 tentang Pelaksanaan Lelang; 13. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas permohonan Penggugat pada posita butir 20 s/d 26, yang mana Penggugat menyimpulkan unsur perbuatan melawan hukum dari dasar aturan yang sangat tidak tepat, dan aturan yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam permasalahan dimaksud, maka dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan; 14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakannya seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. harus ada perbuatan; 2. perbuatan itu harus melawan hukum; 3. ada kerugian; 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5. ada kesalahan (schuld); 15. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak dapat menjelaskan sesuai prosedur hukum yang berlaku unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I jelas hal ini merupakan dugaan atau retorika belaka dari Penggugat, justru dalam hal ini Penggugat lah yang beritikat tidak baik dengan tidak patuh/menghalangi proses eksekusi lelang Hak tanggungan yang telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II; 16. Dengan demikian usaha perlawanan yang diajukan Penggugat adalah usaha yang tidak berdasarkan hukum dan hanya mencari-cari alasan agar jaminan (objek perkara) tetap dikuasai dan tidak bisa kuasai oleh Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Pemenang lelang (in casu Tergugat III) sebagai pembeli lelang yang sah yang telah dilaksanakan sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/KMK.06/2010 tentang Pelaksanaan Lelang 17. Bahwa Berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."; MAKA : BERDASARKAN JAWABAN TERGUGAT I DIATAS, MOHON DENGAN SEGALA HORMAT KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG UNTUK MEMUTUS PERKARA INI DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT : I. DALAM EKSEPSI 1. MENERIMA EKSEPSI DARI TERGUGAT I 2. MENYATAKAN BAHWA GUGATAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA II. DALAM POKOK PERKARA 1. MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT 2. MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Error in Persona Justitio

 Penggugat dalam perkara ini adalah suatu Badan Hukum yang berbetntuk Perseroan Terbatas, tetapi ternyata dalam gugtannya diwakili oleh Sdr. Danila yang berkedudukan sebagai Komisrais;  Bahwa dalam Undang-undang perseroan Terbatas yang berwenang mewakili perusahan yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah seorang Direktur Utama. Sebagai tersebut dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu “5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

“6.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ataukhusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.  Bahwa dengan demikian Sdr. Danila tidak berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mengajukan gugatan ini

 Bahwa dasar lain adalah adanya kerancuan kedudukan Penggugat sebagai Kreditur Bank atau sebagai penjamin hutang Penggugat  Bahwa PT. Kluster adalah kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia yang jaminannya telah dilelang. Sedangkan Sdr. Danila merupakan pemilik jaminan yang dilelang.

 Bahwa jika dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah permohonan pembatalan lelang. Maka Penggugat selaku Deditur Tergugat I tidak berhak mengajukan pembatalan lelang yang telah dilaksanakan, karena Penggugat bukanlah pemilik jaminan yang dilelang;  Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri bandung menolak gugatan Penggugat dengan dasar diajukan oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk membatalkan pelaksanaan lelang sebidang tanah, bangunan dan turutannya SHGB 444 di Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11 Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. 3. Bahwa pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat II terhadap sebidang tanah, bangunan dan turutannya SHGB 444 di Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11 Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa pelelangan yang diperantarai oleh Turut Tergugat II merupakan pelaksanaan dari lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, yang secara kronologis dapat Turut Tergugat II jelaskan terhadap lelang yang dilakukan atas permohonan PT BankRakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang dalam hal ini Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 37 tanggal 11 Maret 2009, dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” No. 6360/2009 tanggal 10 September 2009 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 39/2009 tanggal 5 Mei 2009sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu menegakkan hukum.

5. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk, didalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II telah disertai kelengkapan syarat-syarat dan dokumen untuk diadakan lelang yaitu : a. b. c.

d. e.

Perjanjian Kredit Investasi nomor: 37 tanggal 11 Maret 2009

Surat Pernyataan Tergugat I bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai Debitur Macet

Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” No. 6360/2009 tanggal 10 September 2009;

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 39/2009 tanggal 5 Mei 2009;

Surat Peringatan I Nomor: B.1146-VI/KC/ADK/05/2011 tanggal 4 Mei 2011,

Surat Panggilan II Nomor: B.2131-VI/KC/ADK/08/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Surat Peringatan III Nomor: B.1358-VI/KC/ADK/05/2011 tanggal 31 Mei 2011

yang

dikeluarkan

menyelesaikan hutangnya.

Kreditor/Tergugat

kepada

Penggugat

untuk

6. Bahwa karena permohonan lelang dari Tergugat I tersebut di atas telah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, maka Kepala KPKNL Bandung/ Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya, sesuai dengan surat Nomor S365/WKN.8/KNL.0105/2015 tanggal 4 Juli 2012 hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang yang menetapkan jadwal lelang pada tanggal 18 Juli 2012. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010 Jo. PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II”.

7. Bahwa permohonan lelang dari Tergugat I tersebut diatas dilengkapi pula dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor :278/2012 tanggal 27 Maret 2012yang menerangkan bahwa terhadap objek tanah SHGB 444 di Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11 Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 6360/2009 tgl 10 September 2009 an. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

8. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat I telah mengumumkan kepada khalayak umum melalui pengumuman melalui surat kabar harian Tribun Jabar tanggal 11 Juli 2015 sebagai pengumuman lelang Ulang. 9. Bahwa pada pelaksanaan lelang objek a quo yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 907/2012 tanggal 18 Juli 2012, telah ditunjuk Sdr. Chris Timoty Wijaya sebagai pembeli lelang yang sah.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I melaksanakan lelang yang dimintakan kepadanya, telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya lelang tersebut sah dan Risalah Lelang Nomor 907/2012tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

11. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, dengan demikian jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat merupakan perbuatan yang tidak menyalahi prosedur hukum karena prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 12. Bahwa uraian tersebut di atas telah membantah dalil Penggugat tentang adanya Perbuatan melawan Hukum dalam pelaksanaan lelang atas objek sengketa. Oleh karena itu Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 18 Juli 2012 adalah sah menurut hukum 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa terhadap lelang yang diperantarai Turut Tergugat II telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah adalah sah menurut Undangundang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”. Jadi dengan demikian lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI  Gugatan Ne bis In Idem Bahwa gugatan P. d.K / T. I d.R dengan perkara Nomor: 254/Pdt.G/2015/PN. BDG yang sedang berjalan ini, menyalahi asas ne bis in idem, karena P. d.K / T. I d.R pernah mendaftarkan perkara dengan objek sengketa dan para pihak yang sama yaitu dengan perkara nomor : 166/PDT.G/2012/PN.BDG yang saat ini sedang dalam proses peradilan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), dimana di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, P. d.K / T. I d.R dinyatakan kalah ;  Gugatan Tidak Jelas (Obscuur libel) - Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscuur libel, terutama tentang hubungan hukum antara P. d.K / T. I d.R dan T. III d.K / P. d.R, mengenai objek perkara berupa Surat Hak Guna Bangunan untuk selanjutnya kami sebut SHGB No. 444/Kel. Kujang Sari atas tanah dan bangunan di Ruko Buah Batu Regency Seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi)yang terletakdi Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung; - Bahwa, pada gugatan Point 1,2 dan 3, sebagai Jaminan pinjaman Kredit P. d.K / T. I d.R kepada T. I d.K / T. IId,R; maka P. d.K / T. I d.R menyerahkan SHGB No. 444/Kel. Kujang Sari berupa tanah dan bangunan di Ruko Buah Batu Regency Seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi)yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila kepada T. I d.K / T. II d.R, yang untuk kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut diletakkan Hak Tanggungan dan pada pertengahan tahun 2012, kredit yang diberikan T. I d.K / T. II d.R kepada P. d.K / T. I d.R mulai mengalami kemacetan, sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban P. d.K / T. I d.R kepada T. I d.K / T. II d.R pun terhambat, maka, T. I d.K / T. II d.R berhak untuk melakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Yang berbunyi " Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. " -

Oleh karenanya, pihak P. d.K / T. I d.R tidak memiliki legal standing untuk menyertakan T. III d.K / P. d.R dalam perkara ini, dikarenakan hubungan hukum yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara P. d.K / T. I d.R dan T. I d.K./.T. II d.R dalam bentuk perjanjian kredit dan Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

-

-

hak tanggungan yang melekat pada objek sengketa, karena itu pada saat T.II d.K / T.III d.R melakukan pelelangan terhadap objek sengketa, maka dengan demikian hubungan hukum antara P. d.K / T. I d.R dengan objek sengketa telah terputus. Sehingga dengan demikian tidak ada pula hubungan hukum antara P. d.K / T. I d.R dan T.III d.K/P.d.R, Oleh karenanya, gugatan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu penunjukan Sd.R. DANILA sebagai Komisaris untuk mewakili PT. KLUSTER sebagai P. d.K / T. I d.R dalam perkara ini telah menyalahi ketentuan dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (2) tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan pasal 7 ayat (1) tentang hak dan kewajiban organ-organ perusahaan dalam anggaran dasar perseroan terbatas dimana tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk tindakan diluar kewenangan (ultra vires); Sehingga dengan demikian, karena gugatan ini diajukan Sd.R. DANILA sebagai Komisaris untuk mewakili PT. KLUSTER sebagai P. d.K / T. I d.R yang menyalahi peraturan perundang-undangan, maka gugatan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa semua yang T. III d.K / P.d.R kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ; 2. Bahwa T. III d.K / P.d.R menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan P. d.K / T. I d.R kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh T. III d.K/ P.d.R; 3. Bahwa T. III d.K / P.d.R tidak akan menanggapi dalil-dalil P. d.K / T. I d.R yang tidak berkaitan dengan objek perkara ; 4. Bahwa, P. d.K / T. I d.R sendiri dalam gugatannya telah menyatakan bahwa P. d.K / T. I d.R sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban P. d.K / T. I d.R kepada T.I d.K/T.II d.R pun mengalami hambatan, hingga sampai sekarang tetap macet; 5. Bahwa, sebagai jaminan pelunasan kredit P d.K / T.I d.R kepada T.1 d.K / T.II d.R maka, P d.K / T.I d.R menyerahkan SHGB No. 444/Kel. Kujang Sari berupa tanah dan bangunan di Ruko Buah Batu Regency seluas 80 MZ (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung atas nama Danila T.I d.K / T.II d,R yang untuk kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut diletakkan Hak Tanggungan, sangatlah jelas bahwa objek sengketa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya atas nama Danila kepada T.I d.K / T.II d.R merupakan jaminan pelunasan kredit P d.K / T.I d.R kepada T.1 d.K / T.II d.R, sedangkan pada faktanya P d.K / T.I d.R pun menyatakan bermasalah dengan pelunasan kredit tersebut yaitu mengalami hambatan/macet ; 6. Bahwa T.III d.K / P d.R adalah Pemenang Lelang serta Pembeli Lelang yang sah berdasarkan Risalah lelang No. 907/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan telah melalui Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

prosedur yang berlaku atas objek SHGB No. 444/Kel. Kujang Sari berupa tanah dan bangunan di Ruko Buah Batu Regency Seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav. A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung ; Bahwa, pernyataan P d.K / T.I d.R yang menyatakan bahwa T.III d.K / P d.R sepatutnya melakukan penelitian mengenai kebenaran proses lelang dan barang yang dilelang mengenai formalitasnya maupun materiil lelang adalah TIDAK MENDASAR, sedangkan T.III d.K / P d.R hanya menjalani proses lelang dan berniat untuk membeli barang jaminan milik P d.K / T.I d.R karena sudah mempercayai bahwa lelang tersebut adalah sah karena di laksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jend.Ral Kekayaan negara Kantor Wilayah VIII Bandung sehingga T.III d.K / P d.R berpikir tidak perlu lagi melakukan penelitian terhadap barang lelang tersebut; Bahwa, T.III d.K / P d.R tidak ada itikad buruk sedikitpun terhadap pembelian barang lelang tersebut, dan T.III d.K / P d.R tidak mengetahui sama sekali adanya cacat formal dalam permohonan lelang yang dimohonkan sehingga T.III d.K/P d.R tidak membatalkan diri untuk menjadi peserta lelang ; Bahwa mengingat hal hal tersebut diatas dengan demikian T.III d.K / P d.R adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958. Yang menerangkan bahwa " Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah. " Sehingga apa yang telah dilakukan oleh T.III d.K / P d.R tentang peralihan hak terhadap obyek objek SHGB No. 444/Kel. Kujang Sari berupa tanah dan bangunan di Ruko Buah Batu Regency Seluas 80 M2 (Delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Terusan Buahbatu Kav A1/11 Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan haruslah dilindungi oleh hukum ; Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl 15 April 1976 No.1237 K/sip/1973 yang menerangkan bahwa "Terlawan, tergugat/pembanding membeli toko tersebut di muka umum dengan perantara Kantor Lelang Negara maka ia adalah pembeli yang beritikad baik” sehingga apa yang telah dilakukan oleh T.III d.K / P d.R tentang peralihan hak terhadap obyek sengketa adalah sah dan haruslah dilindungi oleh hukum Dengan demikian unsur perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh T.III d.K / P d.R, haruslah dianggap tidak terbukti : Karena gugatan P d.K / T.I d.R atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh T.III d.K / P d.R adalah tidak benar dan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan P d.K / T.I d.R mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan maka permohonan Sita Jaminan atas tanah beserta bangunan yang melekat diatasnya tersebut adalah tidak beralasan, sehingga Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

dengan demikian permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan oleh P d.K / T.I d.R dalam provisi mohon haruslah ditolak ; 13. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari P d.K / T.I d.R harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI :

1. Menerima tanggapan/ Eksepsi dari T.III d.K / P d.R untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan gugatan P d.K / T.I d.R tidak dapat diterima ; DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat; DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban dan tanggapan gugatan .III d.K/P d.R untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan P d.K / T.I d.R untuk seluruhnya ;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada P d.K / T.I d.R . DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan diatas merupakan suatu kesatuan dalam rekonpensi ; 2. Bahwa P d.R / T.III d.K adalah Pemenang Lelang yang sah dan telah melalui prosedur yang berlaku berdasarkan Risalah lelang No. 907/2012 tanggal 24 Juli 2012 atas objek SHGB No. 444/Kel. Kujang Sari berupa tanah dan bangunan di Ruko Buah Batu Regency Seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav. A1/11, Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung; 3. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas dengan demikian T.III d.K / P d.Radalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum; 4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958. yang menerangkan bahwa "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah." sehingga apa yang telah dilakukan oleh T.III d.K / P d.R tentang peralihan hak terhadap obyek objek SHGB No. 444/Kel. Kujang Sari berupa tanah dan bangunan di Ruko Buah Batu Regency Seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu Kav. A1/11, Kelurahan kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah sah dan haruslah dilindungi oleh hukum; 5. Bahwa T.III d.K / P d.R hanya sebagai pembeli barang jaminan milik P d.K / T.I d.R melalui lelang sekaligus T.III d.K / P d.R sebagai pemenang lelang atas barang jaminan milik P d.K / T.I d.R berdasarkan risalah lelang No. 907/2012 tanggal 24 Juli 2012;

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

6. Bahwa dikarenakan T.III d.K / P d.R telah beritikad baik, sehingga berhak diberikan perlindungan hukum; 7. Bahwa sejak P.d.R/T.III d.K membeli objek sengketa berdasarkan Risalah lelang No. 907/2012 tanggal 24 Juli 2012 sampai saat ini belum pernah menikmati hasil sehingga menimbulkan kerugian yaitu : Kerugian materiil , yaitu berupa : a) Kehilangan penghasilan, yang apabila Obyek sengketa tersebut di kontrakan atau disewakan, bernilai Rp. 100.000.000,- pertahun maka sejak 2012 sampai sekarang 2015 yaitu 3 tahun = 3 x Rp. 100.000.000,- = 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) b) Biaya transportasi yang timbul dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); c) Biaya pengacara untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) . Kerugian Immateriil, yaitu berupa kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap P d.R / T.III d.K yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); Sehingga total kerugian adalah : Kerugian Materiil = Rp. 405. 750.000,Kerugian Immateriil = RP. 1.000.000.000.- + Rp. 1.405.750.000, Terbilang : satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah 8. Bahwa, karena kerugian yang dialami oleh P d.R / T.III d.K adalah akibat perbuatan dari T.I d.R / P d.K, T.II d.R / T.I d.K dan T.III d.R / T.II d.K, maka sudah selayaknya akibat kerugian tersebut ditanggung bersama oleh T.I d.R / P d.K , T.II d.R / T.I d.K dan T.III d.R / T.II d.K secara tanggung renteng ; 9. Bahwa, karena P d.R / T.III d.K adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum berdasarkan hasil lelang, yang mempunyai kekuatan seperti putusan Pengadilan, maka oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet ataubanding. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR 1. Menerima gugatan P d.R / T.III d.K untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan P d.R / T.III d.K adalah Pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum ; 3. Menghukum T.I d.R/P d.K,T.II d.R/T.I d.K, danT.III d.R/T.II d.K,secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada P d.R/T.III d.K atas semua kerugian yang timbul akibat diperkarakannya objek perkara dengan rincian sebagai berikut: Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

- Kerugian Materil, yaitu berupa : a) Kehilangan penghasilan, yang apabila Obyek sengketa tersebut di kontrakan atau disewakan, bernilai Rp. 100.000.000,- pertahun maka sejak 2012 sampai sekarang 2015 yaitu 3 tahun = 3 X Rp. 100.000.000,- = 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; b) Biaya transportasi yang timbul dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; c) Biaya Pengacara untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) . - Kerugian Immateriil, yaitu berupa kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap P d.R / T.III d.K, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Sehingga total kerugian adalah : Kerugian Materiil = Rp. 405.750.000,Kerugian Immateriil = Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 1.405.750.000, Terbilang : satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah 4. Menghukum T.I d.R / P d.K, T.II d.R / T.I d.K dan T.III d.R / T.II d.K untuk membayar biaya perkara yang timbul ; 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding SUBSIDIAIR Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya, ex aqueo et bono; Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab diantara kedua

belah pihak dimana pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Oktober 2015 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Oktober 2015 ; dalam

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 7 Januari 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI: Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi Penggugat; Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat; Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.401.000,- (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 254/Pdt.B/2016/PN.Bdg.

yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat

II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Januari 2016 Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg.; Membaca,

Risalah

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

04/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Pembanding semula Penggugat

telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Bandung tanggal 7 Januari 2016, Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru

Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan permohonan

banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara patut dan saksama kepada Pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2016, kepada

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2016, kepada Terbanding III

semula Tergugat III pada tanggal 29 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016;

Membaca, Tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Muda Perdata

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

254/Pdt.G/2015/PN.Bdg.

jo

Nomor

04/Pdt.B/2016/PN.Bdg. pada tanggal 10 Februari 2016 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding;

Membaca, Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor

254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo Nomor 04/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan dan menyerahkan Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2016, kepada Terbanding III

semula Tergugat III pada tanggal 15 Februari 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016;

Membaca, Tanda terima Kontra memori banding yang dibuat Panitera Muda

Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo Nomor 04/Pdt.B/2016/PN.Bdg. pada tanggal 25 Februari 2016, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra memori banding;

Membaca, Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding

Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo Nomor 04/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang dibuat Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, telah memberitahukan dan menyerahkan

kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat

II pada tanggal 2 Maret 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Maret 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Maret 2016;

Membaca, Tanda terima Kontra memori banding yang dibuat Panitera Muda

Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo Nomor 04/Pdt.B/2016/PN.Bdg. pada tanggal 29 Maret 2016, Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan Kontra memori banding;

Membaca, Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding

Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo Nomor 04/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang dibuat Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, kepada Pembanding

semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 April 2016;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, telah memberikan kesempatan

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 274/Pdt.G/2015/PN/Bdg., kepada pihak Pembanding/Penggugat

pada tanggal 18 Maret 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18

Maret 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2016, Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Maret 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Maret 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori

banding pada pokoknya menolak/tidak sependapat Negeri Bandung tanggal

terhadap putusan Pengadilan

7 Januari 2016 Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. dengan

alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara dari Kuasa Hukumnya (MASITOH, S.H., M.H. dan

HAMIDAH, S.H.) pada tahap mediasi dengan mediator (BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H) sehingga tidak terjadi perdamaian, padahal Pembanding/Penggugat sangat ingin persoalan ini diselesaikan dengan jalan damai;

2. Bahwa, dalam proses perkara Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. di Pengadilan Negeri Bandung tidak ada pemeriksaan saksi-saksi;

3. BAHWA OLEH KARENA GUGATAN Pembanding/Penggugat ditolak dan Eksepsi para Terbanding/Tergugat ditolak maka merujuk pada Yurispudensi Putusan Mahkamah AGung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhan, baik fakta maupun penerapan hukum

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pembanding/ Penggugat memohon Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding/ Penggugat seluruhnya;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Januari 2016 Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut

diatas, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding dengan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan hukum Mejelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar;

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

- Bahwa dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak

satupun dalil yang disampaikan yang membantah putusan Hakim tingkat pertama maka memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat

tersebut diatas, Kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding dengan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah melaksanakan lelang secara terbuka untuk umum dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II semula Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan pasal 17 Akta perjanjian Kredit No. 37 (Bukti T.I-1) mempunyai hak untuk melakukan lelang atas barang yang dijadikan jaminan hutang;

Berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding III semula Tergugat III memohon Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding Pembanding

semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tertanggal 7 Januari 2016

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memeriksa dan

meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh kedua belah

pihak yang berperkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal 7 Januari 2016 Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding I semula

Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan sudah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan dan pertimbangan hukum

dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Januari 2016, Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg., dapat dikuatkan;

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada

dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman pasal-pasal dari HIR dan ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Januari 2016, Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Bandung

pada hari ini : R A B U tanggal 8 Juni

2016 oleh kami H.

EDWARMAN, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum., dan A.A. ANOM

HARTANINDITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

tersebut diucapkan pada hari R A B U tanggal 15 Juni 2016 dalam persidangan

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

A. FADLOL TAMAM, SH., M.Hum.

H. EDWARMAN, S.H.

Ttd A.A. ANOM HARTANINDITA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI, Ttd

Ny. Hj. FARIDA, S.H. Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.

Perincian Biaya : - Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------------

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 190/Pdt/2016/PT.Bdg.