PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor : 407/Pdt/2016/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

REKSON SITORUS, beralamat di Jl.Berlian No.35 Cawang Atas, Kelurahan

Bidara Cina, Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh : REFER HARIANYA, SH., dan MARULITUA HARIANYA, SH., , Advokat pada Law Office REFER HARIANJA & Partner, beralamat di Ruko

Sentra Niaga Blok B2 No. 4 Jln. Ahmad Yani Kota Bekasi, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan

953/SK/2016/PN.Bks., semula PELAWAN;

Negeri

selanjutnya

Bekasi

disebut

dengan

sebagai

Nomor

PEMBANDING

Lawan

1. PT.BANGUN TJIPTA PRATAMA, beralamat di Jl. Pemuda No. 296 Rawamangun

Jakarta

Timur

selaku

Pemohon

Eksekusi. semula

Pemohon Penggugat Asal, dalam hal ini diwakili oleh ZAINUDDIN SOTI,

S.H., dan ACEP SAMSU DJALAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZS & Rekan beralamat di Jl. POMAD No. 72 Komp.

Kodan Jaya Jatiwaringin Jakarta Timur 13620 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarakan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 1383/SK/2016 PN.Bks. tanggal

29 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERLAWAN;

2. ARGA bin TABENG, beralamat di Kp. Kebantenan Rt.001/04 Kel. Jati Asih, Kec. Jati Asih, Bekasi, selaku Terlawan Eksekusi I/semula Tergugat I, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERLAWAN I;

3. IROH binti BAROK, beralamat di Kp. Bojong Menteng Rt.007/02 Kel. Bojong

Menteng Kec. Rawa Lumbu, Bekasi, selaku Termohon Eksekusi II semula /Tergugat II, Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERLAWAN II;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

4. DR.H.M.RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN,SH., beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Bekasi Plaza Blok B-19 Bekasi, selaku Termohon Eksekusi IV semula Tergugat IV, selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TERLAWAN IV;

5. KEPALA DESA JATIRASA, yang beralamat di Jln. Swantara III No. 97,

Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatirasa, Bekasi,selaku Termohon Eksekusi V semula Tergugat V, selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERLAWAN V;

6. Pemerintah Kota Bekasi Cq Walikota Bekasi, beralamat di Jln. Ir. H. Juanda

No. 100 Kota Bekasi, selaku Termohon Eksekusi IV/semula Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERLAWAN VI;

7. Semula MENTERI

KEUANGAN RI CQ DIRJEN PAJAK CQ KEPALA

KANTOR PAJAK WILAYAH VII JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEKASI, kemudian

dirubah menjadi WALIKOTA BEKASI Cq. DINAS PENDAPATAN KOTA

BEKASI yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Bekasi, sebagai TERBANDING VII semula TERLAWAN VII; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1.

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 September 2016 Nomor 407/PEN/PDT/2016/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut 2.

diatas;

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 347/Pdt/Plw/2015/PN.Bks. tanggal 1 Juni 2016 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat Perlawanannya tertanggal 28 Juli 2015, yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal28 Juli 2015, di bawah

register Nomor:347/Pdt/PLw/2015/PN Bks, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


I. TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN PERLAWANAN; -

Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III menerima Relaas Panggilan

TEGURAN (Aanmaning) No.

13/EKS/2015/PN.BKS

Juncto Nomor :

66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor : 218/Pdt/2006/PT. Bdg,

Juncto

Nomor : 1544 K/PDT/2008, Juncto Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 03 Juli 2015 yang pada pokok surat Memanggil dengan Resmi REKSON SITORUS selaku TERMOHON

EKSEKUSI III untuk hadir pada hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2015 Jam 10.00

WIB untuk diberi TEGURAN (Aanmaning) agar dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak dan tanggal dilakukannya TEGURAN (Aanmaning) oleh

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, segara secara sukarela melaksanakan kewajibannya

guna memenuhi isi/bunyi Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung RI, Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 tanggal 10 Januari 2012 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1544 K/PDT/2008, tanggal 18 Mei 2009 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :

214/Pdt/2006/PT. Bdg, tanggal 18 Januari 2007 Juncto Putusan Pengadilan -

Negeri Bekasi Nomor : 66/Pdt.G/2005/PT. Bks tanggal 04 Oktober 2005;

Bahwa karena bertepatan dengan libur nasional sejak tanggal 16 Juli 2015

sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 dalam rangka memperingati Hari Raya

Idul Fitri dan hari libur kerja (Sabtu dan Minggu) maka hitungan 8 (delapan) hari sejak TEGURAN (Aanmaning) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Bekasi tanggal 15 Juli 2015 kepada TERMOHON EKSEKUSI III,

batas waktunya sampai tanggal 31 Juli 2015, sehingga Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh TERMOHON EKSEKUSI III/ PELAWAN EKSEKUSI -

masih dalam batas waktu yang ditentukan;

Bahwa Tentang batas waktu mengajukan Perlawan terhadap Eksekusi sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: -

Putusan MA – RI No: 3939.K/Sip/1975, tanggal 2 Februari 1980, yang menyebutkan:

“Sanggahan oleh Pihak ke – III diluar Pihak – pihak dalam berperkara yang Putusannya

selesai dilaksanakan, menurut Praktek Hukum

Acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diadakan dalam bentuk

Gugatan

Sanggahan/Verzet”;

dan

tidak

dalam

bentuk

Bantahan/


-

Putusan MA – RI No: 1281.K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981, yang menyebutkan:

“Bantahan terhadap Eksekusi, yang diajukan setelah Eksekusi itu -

dilaksanakan, tidak dapat diterima”

Bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka mohon PELAWAN

TERMOHON

EKSEKUSI

III

dinyatakan

mengajukan

perlawanan masih dalam tenggang waktu yang diatur dan dibenarkan oleh hukum

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III; 1. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI terhadap Penetapan Eksekusi

III mengajukan Perlawanan

Nomor: 13 / EKS/ 2015/ PN. Bks, Juncto

Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor : 218/Pdt/2006/PT. Bdg,

Juncto Nomor : 1544 K/PDT/2008, Juncto Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 adalah karena PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III adalah “ Sebagai Pemilik

yang sah” atas Objek Perkara yang dimohonkan eksekusi oleh TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI berdasarkan bukti kepemilikan berupa Akta Jual

Beli Nomor : 315 / AD / 2/ Jatiasih / 1994 tertanggal 11 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. H. M. Ridwan Indra R.

A, SH. yang berasal dari tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10 atas nama SEBIH BIN KEMON seluas 18.700 M2, yang terletak di RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Bujong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, yang telah

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yang tercatat dan Terdaftar dalam Register Perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN. Bks tertanggal

21 Oktober 2011

dan telah diputus pada tanggal 23 April 2012 dan terhadap Putusan tersebut telah dilakukan Eksekusi berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19 September 2012 , Jo BERITA ACARA Aanmaning No :46 / EKS.G / 2012 / PN. Bks tanggal 19 September 2012;

2. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI

III mengajukan Perlawanan

Eksekusi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) RBg yang menyebutkan:

“Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan

sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita”;

- Yurisprudensi MA Nomor : 510 . K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyebutkan bahwa:

“Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan

bukan hanya pihak ketiga saja melainkan Pihak Tergugat, Pemilik atau Derden Verzet”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat

(6) RBg dan Yurisprudensi MA Nomor : 510 . K/Pdt/2000 tersebut diatas, Perlawanan

Eksekusi

yang

diajukan

oleh

EKSEKUSI III terhadap Penetapan Eksekusi Bks,

Juncto

Nomor

:

66/Pdt.G/2005/PN.

PELAWAN

TERMOHON

Nomor: 13 / EKS/ 2015/ PN. Bks,

Juncto

Nomor

:

218/Pdt/2006/PT. Bdg, Juncto Nomor : 1544 K/PDT/2008, Juncto Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 jelas mempunyai dasar secara Hukum, maka mohon

Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III mempunyai Kedudukan Hukum sebagai PELAWAN baik;

yang

III. ALASAN-ALASAN PERLAWANAN;

III.1. TENTANG DUDUK PERKARA ;

Bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2015, PELAWAN TERMOHON

EKSEKUSI III menerima Relaas Panggilan TEGURAN (Aanmaning) No.

13/EKS/2015/PN.BKS Juncto Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor : 218/Pdt/2006/PT. Bdg,

Juncto Nomor : 1544 K/PDT/2008,

Juncto Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 dari Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, yang pada pokok surat Memanggil dengan Resmi REKSON SITORUS selaku TERMOHON EKSEKUSI III untuk hadir pada hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2015 Jam 10 WIB untuk diberi TEGURAN

(Aanmaning) agar dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak dan tanggal dilakukannya TEGURAN (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan

Negeri Bekasi, segara secara sukarela melaksanakan kewajibannya guna memenuhi isi/bunyi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,

No : 606 PK/Pdt/ 2011 tanggal 10 Januari 2012 Juncto

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1544 K/PDT/2008,

tanggal 18 Mei 2009 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, tanggal 18 Januari 2007 Juncto Putusan Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 66/Pdt.G/2005/PT. Bks tanggal 04 Oktober 2005 ;

2. Bahwa atas

panggilan TEGURAN (Aanmaning) tersebut PELAWAN

TERMOHON EKSEKUSI III telah mengahdiri Panggilan dimaksud tepat

waktu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 diwakili oleh Kuasanya dari

Law Office REFER HARIANJA, SH & Partners, dan PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III telah ditegur untuk segera memenuhi isi Putusan sebagaimana tersebut dalam Surat TEGURAN (Aanmaning);

3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri menjelaskan secara rinci tentang

maksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning) dimaksud bahwa Lokasi tanah yang akan dilaksanakan Eksekusi adalah sebidang tanah yang

terletak di Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Bekasi Timur, seluas 18.400 M2, dengan batas batas : - Sebelah Utara

: Kali Bekasi

- Sebelah Timur

: Milik Adat

- Sebelah Barat

: Milik Adat

- Sebelah Selatan

: Milik Adat

Sebagaimana tersebut dalam SHGB No. 7/Bojong Menteng, Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 terdaftar atas nama PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor :

214/Pdt/2006/PT. Bdg, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1544 K/PDT/2008, serta dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 yang telah

berkekuatan Hukum Tetap dan yang dimohonkan Eksekusi oleh TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI tersebut, amar Putusan berbunyi antara lain sebagai berikut : I.

DALAM KONVENSI

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk sebahagian;


2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan SHGB No. 7/Bojong Menteng, Gambar Situasi No : 13.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 seluas 18. 400 M2 yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi ;

3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No : 315/AD/2/Jati Asih tanggal 11 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Doktor Haji Muhammad

Ridwan Indra Romeo Ahadian, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bekasi ;

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk menyerahkan Tanah Milik

PENGGGUAT seluas 18.400 M2 yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi sesuai dengan SHGB No: 7/Bojong Menteng pada PENGGUGAT tanpa syarat ;

6. Menghukum TERGUGAT VII untuk membatalkan dan tidak menerbitkan

surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) atas nama TERGUGAT III di atas tanah milik PENGGUGAT untuk pembayaran PBB tahun 2005 dan seterusnya ;

7. Menghukum TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-/hari apabila TERGUGAT III tidak menyerahkan tanah a-quo terhitung sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

8. Menolak gugatan PENGGUGAT yang lain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI -

Menyatakan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI tidak dapat diterima ;

-

Membebankan kepada TERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT

III. DALAM KONPENSI / REKONPENSI

dalam Rekonpensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya

yang timbul dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 1.424.000 (satu juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) ;

5.Bahwa mencermati Amar Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, dan Putusan Kasasi Putusan

Mahkamah

Peninjauan Kembali

maka

Amar

Putusan

Agung

Mahkamah yang

melekat

Nomor : 1544 K/PDT/2008,

Agung pada diri

Nomor :

Juncto

606 PK/Pdt/ 2011,

PELAWAN

TERMOHON


EKSEKUSI III ialah amar Putusan pada angka (3), angka (4), angka (5) dan

angka (7) yang bunyi Amar Putusannya antara lain : Amar Putusan angka (3) :

Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No : 315/AD/2/Jati Asih tanggal 11 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Doktor Haji Muhammad

Ridwan Indra Romeo Ahadian, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bekasi ;

Amar Putusan angka (4) : Menyatakan

TERGUGAT

I,

TERGUGAT

II,

TERGUGAT

III,

TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Amar Putusan angka (5) :

Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk menyerahkan Tanah

Milik PENGGGUAT seluas 18.400 M2 yang terletak di Kelurahan Bojong

Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi sesuai dengan SHGB No:

7/Bojong Menteng pada PENGGUGAT tanpa syarat ;

Amar Putusan angka (7) : Menghukum

TERGUGAT

III

untuk

membayar

uang

paksa

(Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-/hari apabila TERGUGAT III tidak

menyerahkan tanah a-guo terhitung sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menjelaskan secara rinci tentang maksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning)

dimaksud kepada Kuasa

hukum PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III untuk segera melaksanakan

Isi /Bunyi Putusan tersebut secara Suka rela dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal dilakukannya Teguran ( Aanmaning) ;

7. Bahwa atas Penjelasan dan Teguran (Aanmaning) tersebut Kuasa Hukum PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III

dengan tegas menyampaikan,

menolak melaksanakan secara suka rela Isi/bunyi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi

Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, yang dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1544 K/PDT/2008, serta dikuatkan pula


oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III mempunyai Putusan

Pengadilan Negeri Bekasi yang telah berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III adalah sebagai

Pemilik yang sah atas Objek Eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN PEMOHON PRATAMA) 7.2

yaitu

EKSEKUSI ( PT. BANGUN TJIPTA

Putusan

Pengadilan

Negeri

457/Pdt.G/2011/PN. Bks, tanggal 23 April 2012 ;

Bekasi

No.

Bahwa Pihak-pihak dalam Perkara Perdata No. 457/Pdt.G/2011/PN. Bks, tanggal 23 April 2012 adalah sebagai berikut :

REKSON SITORUS selaku PENGGUGAT mengajukan Gugatan

MELAWAN :

1. ARGA bin TABENG (Ahli Waris ARMAH Binti SEBIH)selaku TERGUGAT I

7.3

2. BAROK bin Binti SEBIH dan Ahli Warisnya selaku TERGUGAT II.

Bahwa pokok-pokok Gugatan Perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks

adalah karena adanya Penguasaan Pisik tanah yang dilakukan oleh

beberapa orang keluarga dari ARGA Bin TABENG ( Ahliwaris ARMAH

Binti SEBIH) selaku TERGUGAT I dan dari Keluarga BAROK bin Binti SEBIH

dan Ahli Warisnya selaku TERGUGAT II menyangkut

penyerahan pisik tanah yang telah dibeli oleh PENGGUGAT

REKSON SITORUS sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli antara PENGGUGAT dengan ARMAH BINTI SEBIH (orang tua TERGUGAT I) dan BAROK BINTI SEBIH (orang tua TERGUGAT II), yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. H. M. Ridwan

Indra R. A, SH. Nomor : 315 / AD / 2/ Jatiasih / 1994 tertanggal 11 Mei

1994 atas tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10 atas nama SEBIH BIN KEMON yaitu seluas 18.700 M2, yang terletak di RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Bujong Menteng, Bekasi Timur dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: Pecahan yang terbawa Arus Kali

-

: Pecagan / Tanah Milik Endi

-

Sebelah Timur

-

Sebelah Barat

Sebelah Selatan

: Tanah Milik Endi

: Pecahan yang terbawa arus Kali

7.4 Bahwa Amar Putusan Perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 23 April 2012 nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI


1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebahagian ;

2. Menyatakan Akta Jual Beli antara PENGGUGAT dengan ARMAH

BINTI SEBIH (orang tua TERGUGAT I) dan BAROK BINTI SEBIH (orang tua TERGUGAT II), yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) DR. H. M. Ridwan Indra R. A, SH. Nomor :

315/AD/2/Jatiasih/1994 tertanggal 11 Mei 1994 atas tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10 atas nama SEBIH BIN KEMON yaitu seluas 18.700 M2 adalah sah dan berharga menurut hukum ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah pembeli yang jujur dan beritikad baik ;

4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT ;

5. Menyatakan bahwa tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10 bekas

atas nama SEBIH BIN KEMON seluas 18.700 M2 beserta bangunan dan taman yang tumbuh di atasnya menjadi sengketa adalah merupakan hak milik yang sah dari PENGGUGAT;

6. Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT adalah satu-satunya pihak yang sah untuk mendaftarkan dan mendapatkan hak kepemilikan guna memperoleh Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Milik Adat

Girik No. 215 Persil 10 bekas atas nama SEBIH BIN KEMON seluas 18.700 M2 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi ;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau Ahli warisnya atau siapa saja yang menguasai bidang Tanah Milik Adat Girik No. 215

Persil 10 bekas atas nama SEBIH BIN KEMON seluas 18.700 M2 untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan ;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (limaratus empat puluh satu ribu rupiah).

7.5.Bahwa terhadap Putusan Perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN. Bks. tanggal 23 April 2012, TERGUGAT I

ARGA Bin TABENG ( Ahliwaris ARMAH Binti

SEBIH) dan TERGUGAT II BAROK bin Binti SEBIH atau Ahli Warisnya tidak

mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang

yang

berlaku

sehingga

Putusan

Perkara

No.

Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi

No.

457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April 2012, telah mempunyai kekuatan 8.

hukum tetap ( Incracht van gewistje);

457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012, mempunyai kekuatan hukum


tetap, maka pada tanggal 23 Juli 2012 PENGGUGAT REKSON SITORUS melalui kuasanya mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk

melakukan

Teguran ( Aanmaning ) atas isi/ bunyi

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 9.

April 2012;

Bahwa 2 (dua) bulan setelah Permohonan Teguran (Anmaaning) diajukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi maka pada tanggal 10 September 2012 Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menerbitkan PENETAPAN No. 46/EKS.G/2012/PN.Bks untuk memanggil TERGUGAT I / TERMOHON EKSEKUSI I, ARGA Bin TABENG ( Ahliwaris ARMAH Binti SEBIH ) dan TERGUGAT II / TERMOHON EKSEKUSI II, BAROK bin Binti

SEBIH atau Ahli Warisnya untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari Rabu Tanggal 19 September 2012 ;

10. Bahwa atas panggilan tersebut

TERGUGAT I/TERMOHON EKSEKUSI I,

ARGA Bin TABENG ( Ahliwaris ARMAH Binti SEBIH) dan TERGUGAT II / TERMOHON EKSEKUSI II, BAROK bin Binti SEBIH atau Ahli Warisnya telah datang menghadap

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sesuai waktu

pemanggilan Aanmaning, dan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Menjelaskan maksud dan tujuan pemanggilan adalah untuk Menegur agar TERGUGAT

I/TERMOHON EKSEKUSI I dan TERGUGAT II / TERMOHON EKSEKUSI II

agar dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal dilakukan Peneguran/Aanmaning untuk segera melaksanakan isi /bunyi

Putusan

Pengadilan Negeri Bekasi No. 457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012, secara Sukarela ;

11. Bahwa atas Teguran/Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tersebut para TERMOHON EKSEKUSI menerangkan bahwa Para TERMOHON

EKSEKUSI akan tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ;

12. Bahwa

pernyataan para TERMOHON EKSEKUSI akan tunduk dan patuh

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri

Bekasi

membuat

BERITA

ACARA

AANMANING

No.

46/Eks.G/2012/PN.Bks tertanggal 19 September 2012 sehingga Eksekusi telah dilakukan ;

13. Bahwa setelah membaca (2) dua Putusan Pengadilan tersebut yaitu Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Nomor : 1544 K/PDT/2008, serta


dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 dibandingkan dengan isi/bunyi Putusan Pengadilan Negeri

Bekasi No. 457/ Pdt.G/2011/ PN. Bks tanggal 23 April 2012 maka dengan jelas dapat ditemukan Persamaan yang sangat nyata dan Perbedaan yang sangat kontradiktif antara lain : 4. PERSAMAAN

1. Perkara diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bekasi ;

2. TERGUGAT adalah Pihak yang sama yaitu :

1. ARGA Bin TABENG ( Ahliwaris ARMAH Binti SEBIH) Selaku TERGUGAT I / TERMOHON EKSEKUSI I dan ;

2. BAROK bin Binti SEBIH atau Ahli Warisnya selaku TERGUGAT II / TERMOHON EKSEKUSI II ;

3. Tanah yang digugat menjadi Objek sengketa adalah tanah yang

diakui sama yaitu tanah yang terletak dahulu di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur;

5. PERBEDAAN

 Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 214

/Pdt /2006 /PT. Bdg, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1544 K/PDT/2008, serta dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011:

1. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No : 315/AD/2/Jati Asih tanggal 11 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Doktor Haji Muhammad Ridwan Indra Romeo Ahadian, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bekasi ;

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang

tanah dengan SHGB No. 7/Bojong Menteng, Gambar Situasi No

: 13.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 seluas 18. 400 M2 yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi ;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT III (REKSON SITORUS)

untuk menyerahkan Tanah Milik PENGGGUAT seluas 18.400 M2 yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan

Bekasi Timur, Bekasi sesuai dengan SHGB No: 7/Bojong Menteng pada PENGGUGAT tanpa syarat ;

Sebaliknya :


 Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012 berbunyi : 1. Menyatakan

Akta Jual Beli antara PENGGUGAT dengan

ARMAH BINTI SEBIH (orang tua TERGUGAT I) dan BAROK BINTI SEBIH (orang tua TERGUGAT II), yang dibuat dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. H. M. Ridwan Indra R.

A, SH. Nomor : 315/AD/2/Jatiasih/1994 tertanggal 11 Mei 1994 atas tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10 atas nama SEBIH BIN KEMON yaitu seluas 18.700 M2 adalah sah dan berharga menurut hukum ;

2. Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT adalah satu-satunya

pihak yang sah untuk mendaftarkan dan mendapatkan hak

kepemilikan guna memperoleh Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10 bekas atas nama SEBIH BIN KEMON seluas 18.700 M2 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau Ahli warisnya

atau siapa saja yang menguasai bidang Tanah Milik Adat Girik

No. 215 Persil 10 bekas atas nama SEBIH BIN KEMON seluas 14.

18.700 M2 untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan ;

Bahwa dengan adanya dua (2) Putusan Pengadilan yang sama – sama telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang masing – masing Amar Putusannya bertentangan satu sama lain padahal objek Sengketa ternyata diakui secara bersama-sama,

maka adalah patut dan beralasan hukum PELAWAN

TERMOHON EKSEKUSI III mengajukan BANTAHAN / PERLAWANAN atas PENETAPAN (Aanmaning) No. 13 / EKS/ 2015/ PN. Bks, Juncto Nomor :

66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, Juncto 15.

Nomor : 1544 K/PDT/2008, Juncto Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011; Bahwa

disamping

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.

457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN Ketua Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.

46/EKS.G/2012/PN.Bks,

September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning

tanggal

19

No : 46 / EKS.G / 2012 /

PN. Bks, pada tanggal 19 September 2012, Pengadilan Negeri Bekasi Sebelumnya sudah menerbitkan Penetapan yang berhubungan dengan

Objek Sengketa menyangkut hak kepemilikan tanah Milik Adat Girik No. 215

Persil 10 seluas 26.789 M2 yang terletak di Rt. 03/Rw. 02 Kelurahan Bojong Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

Menteng, Bekasi Timur yaitu PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BEKASI 16.

No. 265/Pdt.P/1994/PN.Bs tanggal 21 Nopember 1994 ; Bahwa

PENETAPAN

PENGADILAN

NEGERI

BEKASI

No.

265/Pdt.P/1994/PN.Bs tanggal 21 Nopember 1994 dimaksud belum pernah pernah dibatalkan oleh Pengadilan tingkat manapun, dan secara tegas

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BEKASI No. 265 / Pdt.P / 1994/PN.Bs tanggal 21 Nopember 1994 Amar Penetapannya berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 2. Menyatakan/Menetapkan bahwa : 1. ONIH BIN BENGKOK

2. GOIH BIN BENGKOK

3. ONIH BINTI BENGKOK 4. ONDIH BIN BENGKOK

Secara bersama-sama sebagai Ahli Waris pengganti dari EMOH BINTI SEBIH KEMON (Almarhum)

1. EROM BINTI ALAM sebagai Ahli waris Pengganti EMOR BINTI KEMON (Almarhum);

2. ARMAH BINTI SEBIH dan BAROK BINTI SEBIH, secara bersamasama sebagai Ahli waris dari SEBIH BIN KEMON dan HALIMAH (Almarhum);

1. OLIM BIN ACEP,

2. OCIM BIN ACEP,

3. ONYIH BINTI ACEP,

4. ENCUM BINTI ACEP.

Secara bersama-sama adalah Ahli waris pengganti dari ACEP BIN SEBIH KEMON (Almarhum);

Para Ahli waris dan Ahli waris Pengganti tersebut bermaksud untuk mengurus surat-surat/membalik nama, guna memenuhi salah satu

syarat dalam rangka Penerbitan Sertipikat (Bukti Hak Milik) terhadap

Tanah Milik Adat Girik C No. 215 Persil 10 luasnya kurang lebih 26.789 M2 (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Bojong

Menteng, Bekasi Timur yang masih atas nama Almarhum SEBIH BIN KEMON;


3.

17.

Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dengan adanya

Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah);

Bahwa

PENETAPAN

265/Pdt.P/1994/PN.Bs

PENGADILAN

tanggal

21

NEGERI

Nopember

1994

BEKASI

dimaksud

No.

juga

menyangkut Objek Tanah Perkara yang dimohonkan oleh Eksekusi oleh TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI, yang sampai saat ini belum pernah

dibatalkan oleh Pengadilan mana pun sehingga secara hukum masih tetap 18.

berlaku ;

Bahwa jika dicermati lebih jauh, ternyata Penetapan Pengadilan Negeri

Bekasi No. 265/Pdt.P/1994/PN.Bks tanggal 21 Nopember 1994 tersebut

juga dijadikan dasar Pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bekasi yang memeriksa dan mengadili Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No: 457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012 tersebut

III.2. TENTANG LETAK, BATAS-BATAS, DAN LUAS TANAH SUDAH TIDAK JELAS, SERTA DASAR HUKUM PEMBERIAN HAK TELAH BERAKHIR ;

1. Bahwa Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Bekasi No. 13/EKS/2015/PN.BKS didasarkan pada Putusan

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor : 218/Pdt/2006/PT. Bdg,

Juncto Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011;

Juncto Nomor : 1544 K/PDT/2008,

Bahwa sesuai dengan Dalil Gugatan PENGGUGAT ASAL / PEMOHON

EKSEKUSI Tanah Sengketa yang di mohonkan Eksekusi oleh PEMOHON EKSEKUSI adalah Tanah yang terletak di Kelurahan

Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur ( Vide Dalil Gugatan PENGGUGAT ASAL) dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara

: Kali Bekasi

- Sebelah Selatan

: Milik Adat

- Sebelah Timur

: Milik Adat

- Sebelah Barat

: Milik adat

Sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7 / Bojong Menteng, Bekasi Timur, Gambar Situasi No. 13. 390 / 1991 tanggal 03 Februari 1993 ;

Bahwa ternyata pada saat Gugatan PENGGUGAT ASAL / PEMOHON EKSEKUSI didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi

pada tanggal 7

Maret 2005 Bojong Menteng bukan Kecamatan Bekasi Timur, melainkan Kecamatan Rawa Lumbu ;


Sehingga dengan demikian Objek Wilayah Kecamatan tidak Jelas ;

2. Bahwa dalam Dalil Gugatan PENGGUGAT ASAL / TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI perolehan Hak atas tanah

sebagaimana

tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7 / Bojong Menteng,

Bekasi Timur, Gambar Situasi No. 13. 390 / 1991 tanggal 03 Februari 1993 didasarkan atas Tukar Bagun (Ruislag) dengan Departemen PU dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: Kali Bekasi

- Sebelah Selatan

: Milik Adat

- Sebelah Timur

: Milik Adat

- Sebelah Barat

: Milik adat

Bahwa seiring dengan waktu, objek sengketa yang berbatasan dengan

Kali Bekasi dapat dipastikan dalam kurun waktu 23 tahun telah

mengalami perubahan baik disebabkan faktor Alam, faktor Sosial atau Terdampak Abrasi, timbulnya Delta, terkena atau factor-faktor social lainnya

seperti

sebagainya.

Pembangunan,

Penggusuran,

Bahwa demikian halnya di atas tanah

Pengalihan

dan

objek sengketa, secara

total

keseluruhan Permukaan tanah telah berubah bentuk karena :

a. Tanah telah terbelah oleh Pembangunan Jalan Baru Cipendawa ;

b. Bertambahnya Luas Tanah disebelah Barat karena Delta, yang kini

Tanah Delta tersebut telah di urug / ditimbun dan diakui hak oleh Pihak Lain ;

c. Struktur

Tanah

sudah

berubah

setelah

dilakukan

Pengurugan/Penimbunan oleh TERMOHON EKSEKUSI III dengan Tinggi 9 m X Luas 18.700 X 0,5 M ( asumsi Kemiringan 90 Derajat) ;

d. Telah berdiri banyak bangunan-bangunan ; e. Sudah banyak terjadi Pengalihan hak ; 3. Bahwa

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

PENGGUGAT

ASAL

/

PEMOHON EKSEKUSI diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1242 / HGB / BPN / 1992 tanggal 22 Desembar 1992 (Seb) dengan Uang Pemasukan Biaya Administrasi Rp.

450.000,- Rupiah dengan Lamanya Hak Berlaku selama 20 (duapuluh) tahun.

Dengan demikian Masa berlakunya Hak Guna Bangunan PEMOHON EKSEKUSI telah berkhir pada 21 Desember 2012


III.3. TENTANG HAMBATAN PERMOHONAN PEMOHON EKSEKUSI ;

i. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Eksekusi PEMOHON TERLAWAN adalah agar PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III memenuhi prestasi

yang telah diputus oleh Pengadilan asal berdasarkan Pasal 195 HIR Permohonan

Eksekusi

diajukan

agar

PELAWAN

EKSEKUSI

III

menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum, karena merasa bahwa PELAWAN EKSEKUSI III kalah

adalah pihak yang

yang tidak mau melaksanakan Putusan itu secara sukarela

sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan Negeri Bekasi untuk melaksanakan bunyi/isi Amar Putusan ;

ii. Bahwa benar hakikat Eksekusi adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tecantum dalam putusan

Pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (eksecution forcee).

Sesuai Putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai Azas Eksekusi yaitu:

a. Bersifat Partai ;

b. Bersifat contradictoir ;

c. Bersifat condemnatoir atau eksekutorial.

d. Putusan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga melekat nilai

kekuatan pembuktian yang menjangkau :

- Para pihak yang berpekara

- Orang yang mendapat hak dari mereka, dan - Ahli waris mereka

e. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

f. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan ;

3. Bahwa

akan

tetapi

Hakikat

Eksekusi

TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI berdasarkan

Putusan

Pengadilan

sebagaimana

keinginan

yang hendak dilaksanakan

Negeri

Bekasi

Nomor

:

66/Pdt.G/2005/PN. Bks, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Nomor : 1544 K/PDT/2008, serta dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011,

Sudah TERHAMBAT dan SUDAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN LAGI (

NON EKSEKUTABEL) karena Objek Perkara telah dieksekusi terlebih

dahulu oleh REKSON SITORUS selaku PEMOHON EKSEKUSI dari Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

TERMOHON EKSEKUSI I dan TERMOHON EKSEKUSI II dalam Perkara

No.

PENETAPAN

457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012 Juncto Ketua

Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.

46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19 September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning 46 / EKS.G / 2012 / PN. Bks tanggal 19 September 2012 ;

4. Bahwa

Pelaksanaan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.

457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19 September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning No : 46 / EKS.G / 2012

/ PN. Bks tanggal 19 September 2012 telah terlaksana dengan baik tentu karena Objek Sengketa sangat jelas, batas-batas, luas, hingga

Penguasaan Pisik selama ini jelas dikuasai dan diusahai oleh REKSON SITORUS

selaku

PEMOHON

EKSEKUSI

457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012;

dalam

Perkara

No.

5. Bahwa berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :

66/Pdt.G/2005/PN. Bks, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Nomor : 1544 K/PDT/2008, serta dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 dapat dipastikan bahwa Lokasi tanah

dengan batas-batas sebagaimana

tersebut dalam Gugatan sangat TIDAK JELAS, karena PENGGUGAT

ASAL/TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI tidak pernah mengasai fisik, melainkan hanya menguasasi Surat Formal semata berupa SHGB No. 7/Bojong Menteng, Bekasi Timur,

15.390/1991 tertanggal 3 Februari 1993 ;

dengan

Gambar Situasi No.

6. Bahwa tidak jelasnya Objek Sengketa juga disebabkan adanya

PELANGGARAN HUKUM YANG SANGAT FATAL yaitu pada saat

Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Juncto Nomor : 214/Pdt/2006/PT. Bdg, Juncto Putusan Kasasi Mahkamah

Agung Nomor : 1544 K/PDT/2008, Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011 yaitu selama dalam

proses Pemeriksaan perkara sejak tingkat Pengadilan Pertama sampai

dengan Peninjauan Kembali tidak Pernah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat(descente/ plaatselijke opneming en onderzoek, site visit investigation), dan diperparah pula PEMOHON EKSEKUSI tidak menghadirkan

saksi,

(Vede

Putusan

Pengadilan

No.

/Pdt.G/2005/PN.Bks, Perimbangan Majelis Hakim pada halaman 48) ;

66


7. Bahwa dalam Konsideran SEMA Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan, sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan

dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak

bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan,

sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara, Maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa

perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan

penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun

karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang

berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar

situasi tanah atau obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh

kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat

8. Bahwa Pemeriksaan Setempat juga secara tegas diatur oleh Pasal 153

HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001. Pasal 153 HIR, 180 R.Bg., berbunyi sebagai berikut :

6. Jika pandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu

Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim;

7. Tentang pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera

tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut;

8. Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekaslekasnya berita acara pemeriksaan itu ;

9. Bahwa nilai signifikansi Pemeriksaan Setempat tidak hanya terlihat dari hasil yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan putusan, juga


berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan, diantaranya ialah, :

 Kepastian ukuran, batas, dan bendanya.  Tahap peletakkan sita.

 Acara eksekusi ataupun lelang.

 Aspek sosio-psikis masyarakat.

10. Bahwa Dalil PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III yang demikian ini menjadi Penting

dalam Perkara a-quo semata-mata kerena Gugatan

PENGGUGAT ASAL/ TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI mendalilkan bahwa batas-batas Tanah Sengketa terdiri dari batas-batas : - Sebelah Utara

: Kali Bekasi

- Sebelah Selatan

: Milik Adat

- Sebelah Timur

: Milik Adat

- Sebelah Barat dan

: Milik adat

sebagaimana tersebut dalam Dalil Gugatan bahwa dasar

kepemilikan Hak Guna Bangunan No. 7 / Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur adalah Tukar Bagun (Ruislag) dengan Departemen PU

yang berbatasan dengan Kali Bekasi, maka sangat memungkinkan

seiring waktu, objek sengketa mengalami perubahan baik disebabkan faktor Alam, faktor Sosial atau Terdampak Abrasi, timbulnya Delta, terkena

Pasang

Surut

air

atau

factor

social

lainnya

Pembangunan, Penggusuran, Pengalihan dan sebagainya.

seperti

11. Bahwa signifikansinya juga tampil saat putusan telah dijatuhkan. Dalam praktek, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi). Seperti

batas tanah

yang

berubah-ubah

disebabkan

berbatasan dengan air yang pasang surut, terkena abrasi atau

bertambah luasnya oleh lumpur. sehingga ukuran tanah tidak cocok dengan yang tertulis di dalam putusan yang dapat melahirkan

PENETAPAN NON EKSEKUTABEL atas alasan bahwa batas tanah tidak jelas .

12. Bahwa Penetapan yang Non Eksekutabel karena tidak dilakukan Sidang Lapangan / Pemeriksaan Setempat baru-baru ini terjadi dalam Perkara Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Talu, ditemukan dua hal yaitu :

Pertama : Bahwa ukuran objek sengketa ternyata setengah dari yang

didalilkan dalam posita, dan itu diakui oleh kedua belah pihak. Kekeliruan

relatif dalam posita dikarenakan pihak Penggugat berdasarkan hanya pada akta

otentik yang ada.


Kedua

sengketa. Bahwa

: Bahwa telah terjadi pengubahan pemilik batas-batas objek

pada

pemeriksaan

setempat

untuk

50/Pdt.G/2014/PA Talu, ditemukan pula dua hal :

perkara

Nomor

:

Pertama : Adanya bangunan di atas tanah sengketa yang sama sekali tidak disebutkan dalam Posita ;

Kedua : Ukuran tanah yang berbeda antara dalam akta otentik dengan senyatanya.

13. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 274 K/Sip/1976 tanggal tanggal 25 April 1979 ditegaskan bahwa: Karena judex facti belum memeriksa tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, kepada

Pengadilan

Negeri

diperintahkan

untuk

mengadakan

pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut oleh Sub. Dit.

Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dan pihak-pihak.

14. Bahwa Putusan Nomor 3783 K/Pdt/1987, perkara antara Negara RI qq.

Pemerintah qq. Departemen Keuangan RI melawan Yayasan Pendidikan

Wiraswasta Indonesia, Mahkamah Agung, sebelum mengambil putusan akhir menetapkan mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri untuk mengetahui dengan jelas status dan lokasi tanah sengketa serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan

tanah sengketa yang dipandang perlu dengan memanggil saksi-saksi ahli dari :

- Dinas Agraria Jakarta Selatan,

- Inspeksi Pajak Tanah Jakarta Selatan,

- Camat Mampang Prapatan Jakarta Selatan, serta saksi-saksi,

 Lurah Desa Kalibata Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan,  Notaris Chufrari Iiamal, SH.,

 Penitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

 Para ahli waris yang namanya tercantum dalam Surat Putusan

Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 15 April 1964 No.

421/1962.G, tanggal 28 Juli 1964, No.429/1964 G, tanggal 8 Oktober 1974 No. 417/1974 G (bukti P.4b, P.5b, P.6b), supaya menghadiri sidang permusyawaratan Mahkamah Agung.

15. Bahwa penyimpangan atau pengabaian terhadap ketentuan Pasal 153

HIR, 180 RBG, pasal 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001. serta Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

beberapa Jurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas,sejak

proses

Pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Pertama sampai dengan

Peninjauan Kembali jelas adalah merupakan PELANGGARAN HUKUM YANG SANGAT FATAL terhadap keharusan Sidang Pemeriksaan Setempat(descente/ plaatselijke opneming en onderzoek, site visit investigation), dan diperparah pula PEMOHON EKSEKUSI tidak

menghadirkan saksi, (Vede Putusan Pengadilan No. 66 / Pdt.G / 2005 / PN.Bks, Perimbangan Majelis Hakim pada halaman 48) , maka adalah patut

dan

dimohonkan

beralasan

Eksekusi

hukum oleh

agar

Permohonan

PENGGUGAT

EKSEKUSI, PT. BANGUN TJPTA PRATAMA dilaksanakan ( NON EKSEKUTABEL ) ;

ASAL

Eksekusi /

yang

PEMOHON

dinyatakan tidak dapat

16. Bahwa demikian halnya dengan letak, batas-batas, dan luas tanah, sudah tidak jelas ditambah pula oleh dasar hukum perolehan hak atas

TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI berupa SHGB No. 7 / Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur telah berakhir, dan Permohonan

Eksekusi telah terhambat oleh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19

September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning 46 / EKS.G / 2012 /PN. Bks tanggal 19 September 2012

yang Eksekusinya telah dijalankan

terlebih dahulu, maka patut dan beralasan hukum pula apabila Permohonan

Eksekusi

dari

TERLAWAN

PEMOHON

EKSEKUSI

dinyatakan tidak dapat dijalankan ( Non Eksekutabel) atau setidaktidaknya tidak dapat dapat diterima ;

17. Bahwa karena ternyata 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimaksud adalah Bukti Hukum yang Autentik dan terbukti Amar Putusan ternyata sangat Kontradiktif

maka alasan ini juga harus dijadikan Dasar Pertimbangan untuk menyatakan Permohonan Eksekusi dinyatakan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel) ;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas guna menjaga

Wibawa

Pengadilan

serta

menegakkan

Hukum

dan

Menciptakan rasa Keadilan mengenai hak atas suatu objek sengketa

diperuntukkan kepada siapakah yang paling berhak apabila ada 2 (dua) Putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya, maka guna menyelesaikan Perkara dimaksud secara konpehensif, utuh dan


menyeluruh sehingga terciptanya Penegakan Hukum serta terciptanya Rasa Keadilan bagi yang bersengketa, maka mengingat bahwa perkara ini adalah perkara para pihak yang tunduk dalam Peradilan Perdata

dimana Pengadilan “harus bersifat pasif” maka untuk itu perlu adanya Pemeriksaan yang menyeluruh, sejak awal, dimulai dari Formal Gugatan, Kedudukan Hukum para Pihak, Pemenuhan Ketentuan Hukum Acara Perdata,

sejak

Surat/Bukti/Saksi

awal

/Ahli

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Perkara,

Setempat,

Pemeriksaan

hingga

Putusan

berikutnya, dengan menempuh langkah-langkah hukum yang dianggap

tepat dan perlu oleh Para Pihak bersengketa, hingga timbulnya Hak yang Sah menurut hukum atas tanah sengketa dimaksud sebagai Wujud Tegaknya Hukum dan Terciptanya Keadilan ;

Bahwa oleh karena itu PELAWAN TEREKSEKUSI mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus

BANTAHAN/PERLAWANAN

amar Putusan sebagai berikut:

TERMOHON EKSEKUSI III ini dengan

DALAM PROVISI:

Menyatakan Permohonan Eksekusi yang dimohonkan TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI Nomor : 13/EKS/2015/PN.BKS Juncto Nomor : 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor : 218/Pdt/2006/PT. Bdg, Nomor : 1544 K/PDT/2008,

Juncto Nomor : 606 PK/Pdt/ 2011

DAPAT DILAKSANAKAN (Non Eksekutabel) ;

Juncto

TIDAK

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

1. Menerima Perlawanan PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III;

2. Menyatakan PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III adalah Pelawan yang Jujur dan Beritikad Baik;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.

457/Pdt.G/2011/PN.

Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri

Bekasi No. 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19 September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning 46/EKS.G/2012/PN.Bks tanggal 19 September 2012, Sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan

Eksekusi

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.

457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN Ketua Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.

46/EKS.G/2012/PN.Bks,

September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning

tanggal

19

Nomor : 46 / EKS.G /

2012 / PN. Bks tanggal 19 September 2012, telah dijalankan terlebih dahulu;


5. Menyatakan PELAWAN TERMOHON TEREKSEKUSI III adalah Pemilik yang Sah atas sebidang Tanah yang terletak di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Bojong Menteng, Bekasi Timur seluas 18.700 M2;

6. Menyatakan TERLAWAN EKSEKUSI,

I, TERLAWAN

EKSEKUSI

II,

TERLAWAN EKSEKUSI IV, TERLAWAN EKSEKUSI V, TERLAWAN EKSEKUSI VI, DAN TERLAWAN EKSEKUSI VII patuh dan taat atas Putusan Perlawanan ini;

7. Menghukum TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI untuk membayar biaya Perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka: SUBSIDIAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex acquo et bono).

Membaca surat jawaban Terlawan Pemohon Ekseskusi I tertanggal

Januari 2016 sebagai berikut:

20

1. PENEGASAN.

Bahwa sebelum Terlawan menjawab perlawanan Pelawan secara rinci,

terlebih dahulu Terlawan menyampaikan penegasan berkaitan dengan fakta hukum yang benar.

1. Bahwa kedudukan hukum Pelawan adalah pihak tereksekusi, bukan pihak ketiga yang melakukan perlawanan (derden verset), sehingga perlawanan

terhadap eksekusi a quo semata-mata hanyalah alasan untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi.

2. Bahwa dasar hukum perlawanan Pelawan adalah putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., tanggal 23 April 2012 yang salah

satu

amarnya

adalah

mengesahkan

Akta

Jual

Beli

No.

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994, namun patut diketahui Akta Jual

Beli

tersebut

sebelumnya

telah

dibatalkan

oleh

putusan

Pengadilan Negeri Bekasi No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., tanggal 4 Oktober

2005 Jo. No. 214/PDT/2006/PT.Bdg„ tanggai 18 Januari 2007 Jo. No. 1544 K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2009 Jo. No. 606 PK/PDT/2011 tanggal 10 Januari 2012 (selanjutnya disebut ’’putusan No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.”)

3. Bahwa secara hukum terdapat indikasi adanya rekayasa hukum yang

dilakukan Pelawan dengan meminta pengesahan kembali Akta Jual Beli Nomor: 315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 melalui perkara No. Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

457/Pdt.G/2011/PN.Bks., yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan No. 66/PdtG/2005/PN.Bks.

4. Bahwa Pelawan menggunakan Lembaga Peradilan dengan mengajukan

gugatan No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. sebagai alasan pembenaran atas Akta Jual Beli Nomor : 315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 yang sudah

dibatalkan oleh lembaga peradilan yang sama mulai dari Pengadilan Negeri Bekasi hingga Mahkamah Agung RI ditingkat Peninjauan Kembali.

5. Bahwa mohon diperhatikan perbandingan antara tanggal dan tahun perkara Peninjauan Kembali No. 606 PK/PDT/2011., dengan tanggal dan tahun perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. dibawah ini:

5.1 Peninjauan Kembali perkara No. 606 PK/PDT/2011 yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 April 2011dan kemudian Mahkamah Agung RI. memutus pada tanggal 10 Januari 2012.

5.2 Gugatan perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., diajukan dan diterima di Pengadlilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Desember 2011dan di putus pada tanggal 23 April 2012 Artinya : A. Upaya hukum Peninjauan Kembali No. 606 PK/PDT/2011 sementara

di periksa oleh Mahkamah Agung RI., yang didalamnya terdapat

amar pembatalan Akta Jua! Beli Nomor: 315/AD/2/Jatiasih/1994 tangga! 11 Mei 1994, Pelawan melakukan rekayasa hukum yang

bersifat melawan hukum dengan mengajukan gugatan perkaran No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., dengan meminta Akta Jual Beli

Nomor : 315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 dinyatakan sah kembali padahal sebelumnya sudah dinyatakan batal.

B. Perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. di putus pada tanggal 23

April

2012,

sedangkan

Akta

Jual

Beli

Nomor

:

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 sudah dinyatakan

batal pada tanggal 10 Januari 2012 oleh putusan Mahkamah Agung RI. No. 606 PK/PDT/2011.

C. Acara pembuktian dalam perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks.

dilaksanakan pada bulan Maret 2012.

D. Jadi Pelawan MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YANG SUDAH TIDAK Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

SAH

DALAM

PERSIDANGAN

PERKARA

No.

457/Pdt.G/2011/PN.Bks. karena sudah dibatalkan.

6. Bahwa dengan demikian sudah dapat dikatakan adanya itikad buruk dan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelawan dengan

menyembunyikan suatu fakta hukum di depan persidangan perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks.

bahwasanya

Akta

Jual

Beli

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 sudah dibatalkan.

Nomor

:

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil Pelawan dalam Perlawanannya, kecuali terhadap dalildalil yang secara tegas diakui kebenarannya oieh Terlawan. 2. TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN PERLAWANAN.

8. Bahwa tidak sesungguhnya benar dalil perlawanan Pelawan dalam angka rumawi ini yang mengemukakan kronologis Aanmaning yang menimpa

Pelawan dengan mengutip 2 (dua) putusan Mahkamah Agung RI., dalam dalil

tersebut

justru

telah

membuktikan

perlawanan

Pelawan

tidak

berkualitas, karena Pelawan bukanlah pihak ke-III yang melakukan perlawanan akan tetapi salah satu pihak dalam perkara pokok yaitu sebagai Tergugat III.

3. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI III.

9. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil Pelawan dalam perlawanannya angka rumawi II butir 1 yang pada intinya

mengemukakan Pelawan Termohon Eksekusi III adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara yang dimohonkan eksekusi berdasarkan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No. 315/AD/2/Jatiasih/1994 tertanggal 11 Mei 1994 …………dst., ketidak benaran dalil tersebut karena :

9.1. Akta Jual Beli Nomor : 315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994,

sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Putusan No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.

9.2. Sementara proses pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. dalam perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.

sedang berjalan, Pelawan melakukan rekayasa hukum berupa

mengajukan gugatan baru terdaftar dalam register perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., dengan meminta pengesahan kembali Akta Jual Beli Nomor: 315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994.

9.3. Meskipun terdapat banyak permintaan Pelawan dalam gugatan Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

tersebut, namun tujuan utamanya adalah : permintaan pengesahan

Akta Jual Beli Nomor: 315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 yang sudah dibatalkan sebelumnya. Hal ini sangat jelas terlihat

dimana perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., yang diputus pada tanggal 23 April 2012 tidak ada pihak dalam perkara tersebut yang mengajukan upaya hukum.

9.4. Untuk memuluskan tujuan utama Pelawan sebagaimana tersebut di atas,

Pelawan mengajukan gugatan hanya terhadap pihak Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II atau selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam

perkara Pokok, sehingga penyebutan Pasal 195 Ayat (6) dan Pasal 206 Ayat (6) RBg serta Yurisprudensi MA No. 510 K/PDT/2000 tanggal 27 Februari 2001 menjadi tidak relevan, mengapa? karena Pelawan

bukanlah Pihak Ketiga, sehingga Perlawanannya bukanlah Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) akan tetapi Perlawanan Pihak dalam perkara (Party Verset).

10. Bahwa terhadap dalil Pelawan yang menyebutkan putusan perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., telah di eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dst. sama sekali tidak benar, karena :

10.1. Penetapan yang disebutkan Pelawan tersebut bukanlah penetapan

eksekusi, melainkan Penetapan Aanmaning berikut Berita Acara Aanmaning.

10.2. Yang dimaksud dengan proses pelaksanaan eksekusi secara hukum mempunyai

urutan - urutan sebagai berikut :

(1).

Permohonan

Aanmaning, (2) Penetapan Aanmaning, (3) Berita Acara Aanmaning,

(4) Permohonan Sita Eksekusi sepanjang dalam proses pemeriksaan

perkara tidak dilakukan Sita Jaminan, (5). Penetapan Sita Eksekusi, (6). Berita

Acara

Penetapan

Sita Eksekusi,

Eksekusi,

(9).

pengosongan maupun lelang.

(7)

Berita

Permohonan Acara

Eksekusi,

Eksekusi

baik

(8). itu

10.3. Dari rangkaian proses eksekusi di atas, Pelawan dalam perlawanannya

tidak dapat menjelaskannya, ataukah Pelawan beranggapan tidak perlu adanya eksekusi riil disebabkan Terlawan Eksekusi I dan Terlawan

Eksekusi II telah melaksanakan putusan No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks.,

tanggal 23 April 2013 secara sukarela. Apabila demikian anggapan Pelawan, maka sudah dapat dibuktikan pengajuan gugatan No.

457/Pdt.G/2011/PN.Bks., hanyalah rekayasa hukum Pelawan untuk meminta Pengesahan Akta Jual Beli Nomor: 315/AD/2/Jatiasih/1994 Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

tanggal 11 Mei 1994 yang sudah DIBATALKAN LEBIH DAHULU, dan permintaan pengesahan Akta Jual Beli tersebut sangat bertentangan dengan hukum karena :

a. Sementara perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., diperiksa di tingkat Peninjauan Kembali yang didalam salah satu amar putusannya terdapat PEMBATALAN AKTA JUAL BELI a quo,

Pelawan mengajukan gugatan No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., tanpa mengikut sertakan Terlawan.

b. Gugatan

tersebut

tentunya

dilakukan

secara

sembunyi agar tidak diketahui oleh Terlawan.

sembunyi-

c. Pelawan sengaja mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa

perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., dengan tidak secara jantan

mendalilkan

Akta

Juai

Beli

Nomor

:

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 sudah dibatalkan sebelumnya.

10.3. Juga dapat dikatakan Pelawan tidak dapat melanjutkan eksekusi karena dalam Amar putusan No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., hanya bersifat declaratoir/tidak ada penghukuman. 4. TENTANG DUDUK PERKARA 11. Bahwa Terlawan tidak membantah dalil Pelawan dalam perlawanannya

angka rumawi 111.1. butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, karena fakta hukumnya memang demikian.

12. Bahwa dalil Pelawan butir 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 angka rumawi 111.1.

perlawanannya sama sekali tidak beralasan secara hukum untuk melakukan

perlawanan dalam proses eksekusi yang dilakukan Terlawan, karena dalil-

dalil tersebut semata-mata hanya menceritakan kronologis perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., sampai pada tahapan Aanmaning dan peristiwa

adanya perkara tersebut Terlawan telah mengemukakan di atas berupa

adanya rekayasa hukum yang dilakukan oleh Pelawan dengan meminta pengesahan kembali Akta Jual Beli Nomor : 315/AD/2/Jatiasin/1994 tanggal 11 Mei 1994 yang sudah dibatalkan sebeiumnya.

13. Bahwa patut digaris bawahi untuk diketahui ternyata

Pelawan dalam mengajukan gugatan perkara No.

457/Pdt.G/2011/PN.Bks. menggunakan alat bukti Akta

Jual

Beli

Nomor

:

315/AD/2/Jatiasih/1994

tanggal 11 Mei 1994 yang sudah tidak sah karena Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

sudah dibatalkan.

Mohon

diperhatikan

tanggal

dan

tahun

putusan

perkara

dibawah

ini:Peninjauan Kembali perkara No. 606 PK/PDT/2011 : diajukan oleh Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II yang diterima

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggai 5 April 2011

kemudian di kirim ke Mahkamah Agung RI. dan di putus oieh Mahkamah Agung Ri. pada tanggal 10 Januari 2012. -

Gugatan Perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. : diajukan dan diterima di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Desember 2011, acara

pembuktian dalam perkara tersebut pada bulan Maret 2012 dan di putus

pada tanggal 23 April 2012 Sehingga dengan demikian melihat dari tanggai dan tahun sebagaimana tersebut di atas sudah dapat dipastikan Pelawan

menggunakan

bukti

Akta

Jua!

Beli

Nomor

:

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 yang sudah tidak sah sebagai bukti dalam perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks.

Berdasakan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara hukum dalil Pelawan

butir

dikesampingkan.

13

dan

14

menjadi

tidak

relevan

dan

patut

13. Bahwa begitu pula dalil Pelawan butir 15, 16, 17 dan 18 yang mendalilkan

adanya penetapan No. 265/Pdt.P/1994/PN.Bks. tanggal 21 Nopember 1994,

menjadikan perlawanan Pelawan telah keluar dari pokok perlawanannya dan sangat tidak relevan karena : -

Penetapan tersebut hanyalah penetapan ahli waris yang tidak ada

-

Objek penetapan tersebut tidak jelas dimana letak tanah yang dimaksud.

-

kaitannya dengan objek perkara.

Penetapan tersebut tidak berkaitan dengan Terlawan yang mengajukan permohonan eksekusi.

Atas dasar dan alasan di atas, maka dalil Pelawan tersebut haruslah dikesampingkan.

5. TENTANG LETAK, BATAS-BATAS DAN LUAS TANAH SUDAH JELAS, SERTA DASAR HUKUM PEMBERIAN HAK MASIH MELEKAT.

15. Bahwa tidak benar dalil Pelawan dalam perlawanan angka rumawi 111.2.

butir 1 dan 2 yang menyatakan gugatan asal saat didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi telah terjadi perubahan Kecamatan sehingga objek wilayah

tidak jelas, dalil Pelawan tersebut sangat mengada-ada, karena perdebatan soal letak tanah, pengikisan air kali terhadap tanah, adanya pemekaran Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

Kelurahan

dan

perubahan

kecamatan

sudah

diperdebatkan

dalam

pemeriksaan pekara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. jadi tidak pada tempatnya Terlawan mengulangnya kembali.

16. Bahwa adapun mengenai adanya pembangunan jalan baru, itupun sudah

pernah diselesaikan oleh Tim pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi, namun akibat klaim dari Pelawan sehingga uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan

sebelum

kekuatan hukum tetap.

perkara

No.

66/Pdt.G/2005/PN.Bks.

mempunyai

17. Bahwa sementara dalil Pelawan lainnya mengenai pengerukan, telah berdiri

banyak bangunan dan sudah banyak terjadi pengalihan hak, maka

perbuatan- perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelawan sendiri, karena status tanah masih dalam proses sengketa Pelawan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Terlawan. Sehingga dengan demikian perbuatan

Pelawan tersebut sudah dapat di klasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dimintakan pertanggungan jawab secara hukum pula.

18. Bahwa mengenai penyebutan masa berlakunya hak telah berakhir, Terlawan

perlu tegaskan disini : Terlawan bukanlah pihak yang tidak memahami soalsoal seperti itu, karena Terlawan adalah sebuah perusahaan pengembang

yang cukup punya pengalaman panjang, jadi berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah milik Terlawan tentunya Terlawan sangat memahaminya

dengan benar, oleh sebab itu sebelum habis masa berlakunya Hak tersebut Termohon telah melakukan perpanjangan dan perpanjangan sendiri ditunda

hingga putusan perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan teian di eksekusi.

19. Bahwa Terlawan mempunyai ”hak prioritas” yang melekat pada Sertipikat

Hak guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng apabila Hak tersebut telah habis masa berlakunya, karena hingga saat ini belum ada pernyataan penegasan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi tentang beralihnya status tanah tersebut menjadi tanah Negara, sehingga tetap dapat di eksekusi, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dikutip :

” Kalau tidak ada pernyataan tegas dari pejabat yang berwenang bahwa

tanah kembali statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara, eksekusi dapat dijalankan terhadap tanah tersebut (M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

Penerbit "Sinar Grafika” halaman 354)”. 6. TENTANG

EKSEKUSI.

TIDAK

ADANYA HAMBATAN

PERMOHONAN

PEMOHON

20. Bahwa tidak benar dalil Pelawan dalam perlawanannya angka rumawai III.3. butir 3 dan 16 yang mengemukakan Terlawan tidak dapat melakukan eksekusi

tanah

miliknya

karena

telah

dieksekusi

Pelawan

dengan

Tereksekusi adalah Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II, dalil Pelawan tersebut sangat menyesatkan karena :

20.1. Dasar Hukum gugatan No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. sudah pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana telah Terlawan sampaikan di atas.

20.2. Pelawan menggunakan alat bukti yang sudah tidak sah dalam perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks.

20.3. Belum ada bukti eksekusi yang dimiliki oleh Pelawan, karena Berita

Acara Aanmaning yang disampaikan Pelawan tidak terdapat adanya kalimat pelaksanaan isi putusan berkaitan dengan eksekusi dilakukan secara sukarela.

21. Bahwa patut pula dicermati oleh Majelis Hakim yang mulia atas kebenaran

dalil- dalil Terlawan dalam jawaban ini bagian atas yang mengemukakan : ’’Pelawan

mengajukan

gugatan

meminta

pengesahan

kembali

dengan

register

perkara

No.

457/Pdt.G/2011/PN.Bks. merupakan rekayasa hukum belaka dengan Akta

Jual

Beli

Nomor

:

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 yang sebelumnya sudah dibatalkan”. Hal ini ternyata telah terbukti setalah Pelawan mendalilkan

daiam perlawanannya butir 4 dan 5 angka rumawi III.3. yang menyebutkan ’’Pelawan menguasai fisik objek perkara" dan memang benar faktanya

selama ini yang menguasai fisik adalah Pelawan, sehingga timbul

pertanyaan : Apa maksud gugatan perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. yang mendalilkan Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ? dan meminta pengesahan kembali Akta Jual Beli yang sudah dibatalkan ? dari fakta hukum tersebut maka gugatan Pelawan a quo hanyalah akal-akalan belaka karena : a.

Penggugat adalah Pelawan.

c.

Tergugat II adalah Terlawan Eksekusi II.

b. d.

Tergugat I adalah Terlawan Eksekusi I.

Dasar gugatannya Akta Jual Beli yang sudah dibatalkan. Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

e.

22.

Permasalahan hukumnya adalah Perbuatan Melawan Hukum atas

penguasaan fisik dan pendirian bangunan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa terhadap dalil Pelawan butir 6, 7, 8, 9 dan 10 angka rumawi III.3.

Terlawan menolaknya, dalil-dalil tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan

karena sudah merupakan fakta hukum Terlawan sebagai pemilik sah atas objek perkara yang saat ini menjadi objek eksekusi, patut sama-sama kita fahami 23.

bahwasanya

KEBENARAN

KEBENARAN SAMPAI KAPANPUN.

AKAN

TETAP

MENJADI

Bahwa terhadap dalil Pelawan butir 11, 12, 13, 14 dan 15 angka rumawi III.3.

dengan mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. contoh-contoh

berkaitan dengan pemeriksaan setempat, tetap tidak dapat lagi mebatalkan putusan perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., tanggal 4 Oktober 2005 Jo. No. 214/PDT/2006/PT.Bdg„ tanggal 18 Januari 2007 Jo. No. 1544 K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2009 Jo. No. 606 PK/PDT/2011 tanggal 10 Januari 2012.

Bahwa lagi pula dalil-dalil tersebut sudah dikemukakan dan diperdebatkan pada saat sidang perkara pokok dahulu, sehingga saat ini momentum

dimohonkan eksekusi yang tentu sebelumnya diletakkan terlebih dahulu SITA 24.

EKSEKUSI

AGAR

PELAKSANAAN EKSEKUSI

TIDAK

TERDAPAT

KEKELIRUAN

DALAM

Bahwa terhadap dalil Pelawan butir 17 sama sekali tidak benar, karena bukti yang diajukan dalam perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. sudah tidak sah karena sudah dibatalkan oleh perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.

7. MOHON PERHATIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

25. Bahwa secara hukum yang akan dieksekusi oleh Terlawan berdasarkan

putusan No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. adalah : -

Sebidang tanah seluas 18.400 M2

-

Kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng,

-

Terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993.

Sedangkan tanah yang didalilkan Pelawan sebagai miliknya berdasarkan putusan No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. adalah : -

Sebidang tanah seluas 18.700 M2.

-

Berdasarkan Girik No. 215 Persil 10 dan Akta Jual Beli Nomor :

-

Tidak terdapat letaknya.

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 yang sebelumnya sudah dibatalkan.


-

Surat tanah tidak berada di Kelurahan Bojong Menteng tetapi berada di Kelurahan Jati Asih.

26. Bahwa dalil Pelawan dalam perlawannya selalu mengemukakan putusan perkara

No.


telah

dieksekusi

berdasarkan

Penetapan No. 46/Eks.G/2012/PN.Bks., tanggal 19 September 2012 Jo. Berita Acara Aanmaning No. 46/Eks.G/2012/PN.Bks., tanggal 19 September 2012.

Dari dalil Pelawan tersebut di atas apabila diperhatikan dengan cermat ternyata tidak benar karena :

a. Dalam amar Putusan No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tidak satupun yang menunjukan lokasi tanah milik Pelawan itu berada dimana.

b. Dengan

tidak

jelasnya

lokasi

tanah

dalam

putusan

No.

457/Pdt.G/2011/PN.Bks., maka diperlukan adanya Sita Eksekusi untuk mengetahui letak, luas dan batas-batasnya.

c. Pelawan tidak dapat menunjukan objek tanahnya telah di Sita Eksekusi terlebih dahulu, kemudian di Eksekusi.

Bahwa atas pengungkapan fakta-fakta di atas maka sudah dapat

dipastikan secara hukum Pelawan belum melakukan eksekusi atas tanah yang menurut Pelawan sebagai miliknya, karena letak tanahnya tidak ditunjukkan dalam putusan perkara No. 457/Pdt.G/2011/PN.Bks., nah ! disinilah dibutuhkan eksekusi riil.

27. Bahwa tidak benar dalil Pelawan butir 18 angka rumawi III.3. dengan mengemukakan pemeriksaan kembali dari awal, dalil tersebut sungguh sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

28. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas suatu perkara yang

sudah berkekuatan hukum tetap dan perkara tersebut dilandasi dan/atau didasari dengan bukti-bukti yang sudah diuji kebenarannya secara hukum

melalui persidangan yang fair, terbuka dan terang-terangan sebagaimana

permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh Terlawan, maka bentuk perlawanan Pelawan a quo harus dinyatakan ditolak. 8. DALAM PROVISI

29. Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan sampaikan di atas bagaimana

rekayasa hukum yang dilakukan oleh Pelawan memuluskan penguasaan

fisik yang tidak sah terhadap tanah milik Terlawan, maka permintaan putusan Provisi Pelawan tidak beralasan secara hukum, sehingga eksekusi dapat


dilaksanakan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas.

Berdasarkan

dalil-dalil,

alasan-alasan

dan

bukti-bukti

yang

telah

dikemukakan di atas, maka Terlawan mohon agar kiranya Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: ATAU

Apabila

Majelis

Hakim

yangmemeriksa

dan

mengadili

perkara

berpendapatiain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEtbono

dalam

ini

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum salinan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

347/Pdt./Plw/2015/PN.Bks. tanggal 1 Juni 2016., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar; 2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam

perkara ini sejumlah Rp. 3.446.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.

347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks.

jo.

No.

52/Bdg/2016/PN.Bks., Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal

13 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 347/Pdt.G/Plw/2015/PN.Bks. tanggal 1 Juni 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Juru Sita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo.

No. 52/Bdg/2016/PN.Bks. memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 permohonan banding tersebut diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Terlawan;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat

oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi No. 347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo. No. 52/Bdg/2016/PN.Bks., yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

permohonan banding tersebut diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I

semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding IV semula Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V, Terbanding VI semula Terlawan VI, dan Terbanding VII semula Terlawan VII;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Perkara

Perdata No. 347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo. No. 52/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2016 telah

memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding V semula

Terlawan V, Terbanding VI semula Terlawan VI dan Terbanding VII semula Terlawan VII untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Perkara

Perdata No. 347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo. No. 52/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2016 telah

memberi kesempatan kepada pihak Terbanding IV semula Terlawan IV, untuk

mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 347/Pdt.Plw/2015/

PNBks. jo. No. 52/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan

Negeri Jakarta Timur atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding semula Terlawan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang

waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

Membaca Surat Tanda Terima Tanggapan Terbanding yang dibuat oleh

Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi No. 347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo. No. 52/Bdg/2016/PN.Bks., Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 29

Agustus 2016 telah menyerahkan TANGGAPAN TERBANDING sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 347/Pdt./Plw/2015/PN.Bks. tanggal 1 Juni 2016.;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor

347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo. No. 52/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 26 Agustus 2016, Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan

bahwa Pihak Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan/menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi; Membaca

Surat

Keterangan

Tidak

Menggunakan

Hak

Melakukan

Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo. No. 52/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding I sampai dengan VII tidak menggunakan haknya melakukan

Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Pelawan/Termohon Eksekusi III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati

dengan seksama berkas perkara beserta turunan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

347/Pdt/Plw/2015/PN.Bks. tanggal 1 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2011/PN.Bks.

tanggal 23 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juncto

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal

19

September

2012

juncto

Berita

Acara

Aanmaning

Nomor

46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal 19 September 2012, maka objek sengketa

berupa sebidang tanah seluas yang terletak di RT 03/RW 02 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi sudah dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah sengketa sebagaimana

dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri Bekasi sudah dieksekusi, berarti objek tanah sengketa secara hukum sudah berada dalam kekuasaan PELAWAN; Menimbang,

menyatakan

bahwa

adanya

pertimbangan

putusan

Hakim

Pengadilan

Tingkat

Negeri

Pertama

Bekasi

yang

Nomor


457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal 19 September 2012 juncto Berita Acara Aanmaning Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal 19 September 2012, bukan

menjadi penghalang dieksekusinya putusan yang dimohonkan eksekusi tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

 Bahwa tidak logis mengeksekusi lagi objek tanah sengketa yang sudah pernah dieksekusi;

 Bahwa Pengadilan Tinggi sejalan dengan saksi ahli DR (Jur) Arbijoto, SH, SS, MBL., yang berpendapat bahwa “Jika ada 2 (dua) Putusan Pengadilan

yang sudah mempunyai kekuatan tetap dan salah satu Putusan telah

dieksekusi dan Termohon Eksekusi menjalankan isi putusan lalu ada permintaan untuk mengeksekusi kembali objek sama mengakibatkan tidak ada kepastian hukum untuk dilakukan eksekusi dan permohonan eksekusi tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata”;

 Bahwa, oleh karena eksekusi sudah dijalankan dan objek tanah sengketa sudah bukan lagi milik ARGA bin TABENG selaku Tergugat I/Termohon

Eksekusi I dan BAROK binti SEBIH selaku Tergugat II/Termohon Eksekusi II dalam perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. melainkan sudah beralih menjadi milik PELAWAN selaku Tergugat III/Termohon Eksekusi III

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 457/Pdt.G/2011/

PN.Bks. tanggal 23 April 2012 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

serta eksekusi terhadap putusan itu sudah dilaksanakan, maka Pengadilan Negeri Bekasi seharusnya menolak permohonan eksekusi yang diajukan

pihak TERLAWAN selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi dalam perkara

perdata Nomor 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. tersebut diatas dan selanjutnya menerbitkan Penetapan yang menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dijalankan (non eksekutabel);

Menimbang, bahwa oleh karena eksekusi sudah dijalankan dan status

objek tanah sengketa sebagai objek eksekusi sudah bukan lagi milik ARGA bin TABENG selaku Tergugat I/Termohon Eksekusi I dan BAROK binti SEBIH selaku Tergugat II/Termohon Eksekusi II dalam perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2005/

PN.Bks., melainkan sudah beralih menjadi milik PELAWAN selaku Tergugat Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

III/Termohon Eksekusi III berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April 2012 dan sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap serta eksekusi terhadapat putusan itu sudah dilaksanakan sebagaimana

dipertimbangkan

diatas,

maka

sudah

sepatutnya

apabila

permohonan Eksekusi yang dimohonkan Terlawan/Pemohom Eksekusi Nomor 13/EKS/2015/PN.Bks.

junto

Nomor

66/Pdt.G/2005/PN.Bks

juncto

Nomor

DILAKSANAKAN

(NON

218/Pdt./2006/PT.Bdg. juncto Nomor 1544 K/PDT/2008 juncto Nomor 606 K/PDT/2011

dinyatakan

EKSEKUTABEL)

TIDAK

DAPAT

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

adalah objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di RT 03 RW 02

Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi disatu sisi diakui sebagai milik Terlawan (PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA) berdasarkan atas hak berupa SHGB No.7 Bojong Menteng, Gambar situasi No.13.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 seluas 18.400 m2 yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur dan disisi lain diakui sebagai milik Pelawan

(Rekson Sitorus) berdasarkan atas hak berupa Akta Jual Beli antara Pelawan

dengan Armah binti Sebih yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) DR. H.M Ridwan R.A, SH. Nomor 315/AD/2/Jati Asih /1994 tertanggal 11 Mei

1994 atas tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10 atas nama Sebih bin Kemon

seluas 18.700 m2 yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Bojong Menteng Bekasi Timur;

Bahwa, kemudian Terlawan selaku Penggugat dalam perkara perdata

Nomor 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. telah menggugat ARGA bin TABENG selaku

Tergugat I dan BAROK bin SEBIH selaku Tergugat II serta REKSON SITORUS selaku Tergugat III/Pelawan;

Bahwa, oleh karena objek tanah sengketa milik Pelawan berdasarkan Akta

Jual Beli antara Tergugat III/Pelawan dengan Armah binti Sebih dan Barok binti Sebih yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) DR. H. M Ridwan

R.A. SH. Nomor 315/AD/2/Jati Asih/1994 tertanggal 11 Mei 1994 atas tanah Milik

Adat Girik No. 215 Persil 10 tersebut diatas dikuasai oleh beberapa orang keluarga dari Arga bin Tabeng (ahli waris Armah binti Sebih) dan dari Keluarga Barok binti Sebih dan ahli warisnya, akibatnya Rekson Sitorus (Pelawan) selaku Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

Penggugat

dalam

perkara

perdata

Nomor


telah

menggugat Arga bin Tabeng (ahli waris Armah binti Sebih) selaku Tergugat I dan Barok binti Sebih atau ahli warisnya selaku Tergugat II;

Bahwa, gugatan Pelawan selaku Penggugat dalam Perkara Perdata

Nomor 457/Pdt.g/2011/PN.Bks. tersebut diatas dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, antara lain menyatakan :

 “Tanah Milik Adat, Girik No. 215 Persil 10 bekas atas nama Sebih bin Kemon seluas 18.700 m2 beserta bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat”

 “… sebagai hukum Penggugat adalah satu-satunya pihak yang sah untuk mendaftarkan dan mendapatkan Hak Kepemilikan guna memperoleh Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah Milik Adat Girik No. 215 Persil 10

bekas atas nama Sebih bin Kemon seluas 18.700 m2 dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi”

Bahwa, atas Putusan Perkara Perdata Nomor 457/Pdt.G/2011/PN.Bks.

tanggal 23 April 2012 tersebut diatas baik Arga bin Tabeng (Ahli waris Armah binti Sebih) selaku Tergugat I

maupun Barok binti Sebih atau ahli warisnya selaku

Tergugat II tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga Putusan perkara Perdata Nomor 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April 2012 tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);

Bahwa, atas teguran (Aanmaning) Ketua Pengadilan Negeri Bekasi,

Tergugat I/Termohon Eksekusi I dan Tergugat II/Termohon Eksekusi II (Arga bin Tabeng ahli waris Armah binti Sebih) dan Tergugat II/Termohon Eksekusi II (Barok

binti Sebih atau ahli warisnya) menyatakan bahwa mereka akan tunduk dan patuh

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, berarti eksekusi sudah dilakukan dan objek tanah sengketa/objek eksekusi secara hukum sudah beralih dalam kekuasaan Pelawan; Bahwa,

berdasarkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

66/Pdt.G/2005/PN.Bks. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 214/Pdt/2006/PT.Bdg. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1544

K/PDT/2008 serta dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 606 PK/Pdt/2011 pihak Terlawan (PT.BANGUN CIPTA PRATAMA)

telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengeksekusi objek tanah sengketa dan selanjutnya Pelawan selaku Termohon

Eksekusi III mendapat teguran (Aanmaning) dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

untuk secara sukarela menyerahkan objek tanah sengketa/objek tanah eksekusi kepada Terlawan selaku Pemohon Eksekusi;

Bahwa, Pelawan/Termohon Eksekusi III dengan tegas menyatakan

(menolak) tidak hendak secara sukarela menyerahkan objek tanah sengketa/objek tanah eksekusi kepada Terlawan selaku Pemohon Eksekusi dengan alasan, bahwa

objek tanah sengketa/objek eksekusi berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 457/Pdt.G.2011/PN.Bks. “Tanah Milik Adat, Girik No. 215 Persil 10 bekas atas

nama Sebih bin Kemon seluas 18.700 m2 beserta bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari

Penggugat”, dan putusan dimaksud sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan putusan dimaksud sudah dilaksanakan serta objek tanah sengketa/objek eksekusi secara hukum sudah berada dalam penguasaan Pelawan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang

menyatakan bahwa Pelawan bukan lagi sebagai pemilik objek tanah sengketa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

 Bahwa, sebelumnya Pengadilan Negeri Bekasi melalui putusannya Nomor 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April telah menyatakan bahwa “Tanah

Milik Adat, Girik No. 215 Persil 10 bekas atas nama Sebih bin Kemon seluas 18.700 m2 beserta bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat”;

 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 347/Pdt/Plw/2015/PN.Bks. ini tidak berwenang

mengenyampingkan/membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi lain yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat :

 Bahwa, perlawanan Pelawan/Termohon Eksekusi III haruslah diterima oleh karena Pelawan/Termohon Eksekusi III adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;

 Bahwa,

pelawan

telah

mampu

membuktikan

dikemukakan dalam Surat Perlawanannya;

dalil-dalil

sebagaimana


Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan selaku pelawan yang jujur dan

beritikad baik yang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka permohonan perlawanan Pelawan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 347/Pdt/Plw/2015/PN.Bks. tanggal 1 Juni 2016 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusannya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Terlawan dipihak yang

kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 195 ayat (6) Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)

juncto pasal 207 ayar (3) Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973 serta

pasal-pasal

bersangkutan;

lain

dalam

ketentuan

perundang-undangan

lain

yang

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juni 2016, Nomor 347/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM PROVISI

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Permohonan Eksekusi yang dimohonkan Terlawan/Pemohon

Eksekusi Nomor 13/EKS/2015/PN.Bks. juncto Nomor 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.

juncto Nomor 218/Pdt/2006/PT.Bdg. juncto Nomor 606 PK/Pdt/2011 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel); DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima perlawanan Pelawan; 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik; Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

3. Menyatakan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April 2012 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal 19 September

2012

jo

Berita

Acara

Aanmaning

Nomor

46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal 19 September 2012 sah menurut hokum dan mempunyai kekuatan mengikat; 4. Menyatakan

eksekusi

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

457/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 23 April 2012 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal 19 September

2012

jo

Berita

Acara

Aanmaning

Nomor

46/EKS.G/2012/PN.Bks. tanggal 19 September 2012 telah dijalankan terlebih dahulu; 5. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletakdi RT.03 RW.02 Kelurahan Bojong Menteng, Bekasi Timur seluas 18.700 m2; 6. Menyatakan

Terlawan/Terbanding,

Terlawan

I/Terbanding,

Terlawan

II/Terbanding, Terlawan IV/Terbanding, Terlawan V/Terbanding, Terlawan VI/Terbanding, dan Terlawan VII/Terbanding patuh dan taa atas Putusan Perlawanan ini; 7. Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : KAMIS tanggal 6 Oktober 2016, oleh kami DR (HC) SATRIA US. GUMAY, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SJAFARUDDIN, S.H., dan DJERNIH Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 407/Pdt/2016/PT.Bdg.

SITANGGANG, Bc.Ip., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang pengucapan putusan pada hari K A M I S tanggal 13 Oktober 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

SJAFARUDDIN, S.H.

DR (HC) SATRIA US. GUMAY, S.H.

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ny. Hj. F A R I D A, SH.

Perincian Biaya :

- Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------


PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents