PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

PUTUSAN NOMOR : 40/PDT/2017/PT. BDG “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : H. KARA SUKARA Bin H. AHDI JAENUDIN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cibarengkok Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, sebagai

Para

Pembanding semula Penggugat I/Pelawan I; AGUS GANDRIA Bin OMO SUPRIYADI, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Wates Rt. 13 Rw. 04 Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, disebut sebagai Penggugat II/ Pelawan II; TIKA Binti OMO SUPRIYADI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wates Rt. 13 Rw. 04 Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, disebut sebagai Penggugat III/Pelawan III; H. KARA SUKARA Bin H. AHDI JAENUDIN

bertempat tinggal di

Dusun Cibarengkok Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari AGUS GANDRIA Bin OMO SUPRIYADI dan TIKA Binti OMO SUPRIYADI

sebagai Para

Pembanding semula Penggugat I/ Pelawan I, Penggugat II/ Pelawan II dan Penggugat III/Pelawan III; L a w a n 1. ADE CANDRA Bin AHDI JAENUDI,Pekerjaan Wiraswasta, Pertempat tinggal di Jalan Raya Wates no. 13 Rt. 15 Rw. 04 Desa Binong Kecamatan Binong kabupaten Subang,

sebagai Terbanding I

semula Tergugat I/Terlawan I; 2. H. AHDI JAENUDDIN Bin SARUN, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Dusun Wates Rt. 13 Rw. 04 Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, sebagai

Terbanding II

semula Tergugat

II/Terlawan II; Halaman 1 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

3. PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Subang, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 37 Subang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUS L. TOBING, SH beralamat Setrasari Mall Blok B1 No.24 Jl. Surya Sumantri Bandung Jawa barat, sebagai Terbanding III semula Tergugat III/Terlawan III; 4. HENRY Bin BAMBANG, bertempat tinggal di Jalan Raya BinongPamanukan Depan SMP N 1 Binong, sebagai

Terbanding IV

semula Tergugat IV/Terlawan IV; 5. Pemerintah Republik IndonesiaCq. Kementerian Keuangan Republik indonesia Cq. Direktorat jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), beralamat di Jalan Siliwamgi No. 9 Purwakarta, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Terlawan I; 6. Pemerintah

Republik

IndonesiaCq.

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Jawa

Barat

Cq.

KEPALA

BADAN

PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG, Beralamat di Jalan May. Jend. Sutoyo no. 44 Subang, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/ Turut Terlawan II; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca: 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal

24 Januari 2017 Nomor : 40/ Pen /Pdt/ 2017/ PT. Bdg,

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 14/ Pdt.G/2016 /PN. Sng, dalam perkara para pihak tersebut di atas; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para pelawan dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 7 Maret 2016 di bawah register

Halaman 2 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

Nomor :14/Pdt.G/2016/PN.SNG., telah mengajukan Perlawanan kepada Para Tergugat/Para terlawan sebagai berikut : a. Bahwa H. Andi Jaenudin Bin Sarun (Tergugat/Terlawan II) telah menikah dengan Hj. Rasih Binti Sirod (Almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahliwaris, yaitu : 1. OMO SUPRIYADI Bin H. AHDI (Almarhum), diwakili oleh anak-anaknya (ahliwaris pengganti), yaitu 1. Agus Gandria Bin Omo Supriyadi (Penggugat/Pelawan II) dan 2 Tika Binti Omo Supriyadi (Penggugat/ Pelawan III); 2. H. KARA SUKARA Bin H. AHDI JAENAEDIN (Penggugat/Pelawan I); 3. ADE CANDRA Bin H. ADI JAENAEDIN (Tergugat/Terlawan I); b. Bahwa dalam perkawinan antara H. Ahdi Jaenudin Bin Sarun (Tergugat/Terlawan II) dengan Hj. Rasih Binti Sirod (Almarhumah) selain diperoleh 3 (tiga) orang anak keturunan, juga telah diperoleh kekayaan, yang diantaranya berupa : sebidang tanah daratan seluas 1,123 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahdi Bin Sarun, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara : tanah H. Adang; Sebelah Timur : Jalan raya Binong ke Pamanukan; Sebelah Selatan : tanah SDN Wates/Ade Candra; Sebelah Barat : Jalan Dusun; Yang selanjutnya disebut sebagai tanah Terperkara; c. Bahwa saat ini Tergugat/Terlawan II telah beristri lagi dengan istri kedua,

sedangkan

perkawinan

dengan

obyek

terperkara

almarhum

Hj.

diperoleh

Rasih

Binti

pada

saat

Sirod

(Ibu

Kandung/nenek kandung Para Penggugat); d. Bahwa sejak meninggal Hj. Rasih Binti Sirod (istri pertama) atas harta yang diperoleh (harta gunakaya) yang diantaranya yaitu tanah terperkara yang merupakan boedel waris yang belum dibagikan antara para ahliwarisnya, karena Penggugat/Pelawan I sampai dengan Penggugat/Pelawan III juga masih berhak atas obyek terperkara; e. Bahwa saat ini Para Penggugat/Pelawan baru mengetahui bahwa obyek terperkara akan dilaksanakan eksekusi pengosongan dan Halaman 3 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

penyerahan

oleh

Pengadilan

Negeri

Subang,

atas

Tergugat/Terlawan IV, dengan alasan Tergugat/Terlawan IV telah membeli

secara

lelang

yang

diselenggarakan

oleh

Turut

Tergugat/Turut Terlawan I (KPKNL Purwakarta) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 201, karena obyek terperkara telah dijadikan jaminan tambahan atas pinjaman Tergugat/Terlawan I kepada Tergugat/Terlawan III (PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Subang), bahwa Sertifikat Hak Milik No. 981 tersebut yang semula tercatat atas nama H. Ahdi Bin Saryn telah dibalik nama oleh Turut Tergugat/Turut Terlawan II (BPN Subang) menjadi atas nama : Tergugat/Terlawan IV; f. - Bahwa

atas

kejadian

Penjaminan

obyek

terperkara

oleh

Tergugat/Terlawan I, Pelelangan, dan Eksekusi Pengosongan yang akan dilaksakan oleh Pengadilan Negeri Subang, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi para Penggugat/Pelawan yang masih berhak atas obyek terperkara, karena Para Penggugat/Pelawan tidak pernah memberikan persetujuan atas penjaminan obyek terperkara dimaksud, sehingga penjaminan khususnya atas obyek terperkara tersebut terkulifikasi sebagai penjamin/peminjam yang cacat hukum dan harus batal demi hukum; g. Bahwa penjaminan obyek terperkara tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala tindakan/perbuatan yang telah dilaksanakan atas obyek terperkara, mulai dari Penjaminan, Pelelangan (Kutipan Risalah Lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 2015), sampai dengan balik nama dalam sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahadi Bin Satun, berupa sebidang tanah daratan seluas 1.123 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, yang terletak di Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dengan batasbatas : Sebelah Utara

:tanah H. Adang;

Sebelah Timur

: Jalan raya Binong ke Pamanukan;

Sebelah Selatan : tanah SDN Wates/Ade Candra; Sebelah Barat

: Jalan Dusun;

Juga harus dinyatakan batal demi hukum; h. Bahwa oleh karena perjanjian ataupun pelelangan serta balik nama atas obyek terperkara mengandung cacat hukum dan harus batal demi hukum, maka Penggugat/Pelawan mohon agar Pengadilan Halaman 4 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

Negeri Subang menyatakan secara hukum mencabut ataupun mengeluarkan/membebaskan

jaminan

khususnya

atas

obyek

terperkara dan mengembalikan obyek terpekara tersebut kepada Para Penggugat/Pelawan sebagai pihak yang masih berhak atas obyek terperkara tersebut; i. - Bahwa

gugatan/perlawanan

yang

diajukan

oleh

Para

Penggugat/Para Pelawan didukung oleh alat bukti yang kuat, oleh karenanya

Penggugat/Pelawan

mohon

secara

provisi

agar

Pengadilan Negeri Subang menghentikan atau setidak-tidaknya menunda Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana

tercatat

dalam

perkara

Nomor

:

01/Pen.K/Aanm.Eks/Pdt.Eks/2016/PN.SNG., yang dimohonkan oleh Tergugat/Terlawan IV, khususnya atas obyek terperkara, sampai dengan perkara ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; j. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat/Para Pelawan, karena mempunya kekhawatiran yang cukup beralasan, jangan sampai secara diam-diam atas obyek terperkara dilakukan jual beli ataupun balik nama kepada pihak lain, maka Penggugat/Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Subang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek terperkara; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat/Para Pelawan mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menghentikan atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan khususnya atas obyek terperkara berupa : sebidang tanah darat seluas 1.123 M2. Yang diatasnya berdiribangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahdi Bin Sarun, terletak di Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan Dusun;


Sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor 01/Pen.K/Aanm.Eks/2016/PN.SNG., dalam perkara antara : HENRY Bin BAMBANG, Sebagai Pemohon Eksekusi; 1. ADE CANDRA Bin H. AHDI, Sebagai Termohon Eksekusi I; 2. HAJI AHDI Bin SARUN, Sebagai Pemohon Eksekusi II; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pelawan adalah Pelawan yang baik; 3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek terperkara berupa : sebidang tanah darat seluas 1.123 M2. Yang diatasnya berdiribagunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahdi Bin Sarun, terletak di Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan Dusun;

Diperoleh dalam perkawinan antara H. Ahdi Bin Sarun dengan Almarhumah Hj. Rasih Binti Sirod, yang merupakan boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya yang berhak atas obyek tersebut, yaitu Para Penggugat/Para Pelawan dan Tergugat/Terlawan II berikut sertifikat atas tanah tersebut Nomor 981; 4. Menyatakan secara hukum segala bentuk perbuatan/tindakan yang telah dilakukan

oleh

Para

Tergugat/Terlawan

dan Turut Tergugat/Turut

Terlawan atas obyek terperkara, sejak Perjanjian Kredit dan perjanjian atas pinjaman (kredit) atas nama Tergugat I/Terlawan I kepada Tergugat III/Terlawan III, Pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat I /Turut Terlawan I berdasarkan kutipan Risalah Lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 2015, serta balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 981 yang semula atas nama H. Ahdi Bin Sarun menjadi atas nama Henry Bin Bambang yang dilakuan oleh Turut TergugatII/Turut Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Menghukum Para Tergugat/Terlawan atau siapapun juga yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek terperkara berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 981, kepada Para Penggugat/Para Pelawan sebagai orang Halaman 6 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

yang berhak atas obyek tersebut, dalam keadaan bebas dari segala ikatan hukumnya; 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Subang atas obyek terperkara; 7. Menghukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terlawan untuk patuh pada Putusan ini; 8. Menghukum para Tergugat/Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa atas gugatan/perlawanan tersebut, Tergugat I/Terlawan I dan Tergugat II/Terlawan II telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Mei 2016, yang isinya adalah sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II menerima seluruh dalil dan dalih Penggugat/Pelawan dalam Surat Gugatan Perlawanannya; 2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Perlawanan pada Poin a dan Point b halaman 2, bahwa dalil gugatan Perlawanan tersebut adalah benar, yaitu H. Ahdi Kaenudin Bin Sarun (Tergugat/Terlawan II) telah menikah dengan Hj. Rasih Binti Sirod (Alm.) pada tanggal 15-9-1963 sebagaimana Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 1102 Tahun 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, dan benar dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahli waris, yaitu : 1. Omo Supriyadi Bin H. Ahdi Jaenudin (Alm.) dan mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai Ahli waris/Ahli waris Pengganti yaitu : 1. Agus Gandaria Bin Omo Supriyadi (Penggugat/Pelawan), 2. Tika Binti Omo Supriyadi (Penggugat/Pelawan); 2. H. Kara Sukara Bin H. Ahdi Jaenudin (Penggugat/Pelawan); 3. Ade Candra Bin H. Ahdi Jaenudin (Penggugat/Pelawan); Bahwa dari perkawinan antara H. Ahdi Jaenudin dengan Hj. Rasih Binti Sirod (Alm.) selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan, juga telah diperoleh kekayaan (Harta Guna Kaya) yang diantaranya berupa sebidang tanah darat (sekarang berdiri bagunan Rumah dan Sarang Walet) yang dibeli dari Holil Adnawi pada tahun 1978 yang luasnya 0,178 Ha Kikitir No. Halaman 7 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

455 Persil No. 42 Kls D.I atas nama Holil Adnawi sebagaimana tercatat dalam surat Tanda Serah Terima Uang (Surat Jual Beli Tanah) tertanggal 14 September 1978 yang diketahui oleh Kepala Desa Binong dan Kwitansi Pembayaran yang diterima dan ditandatangani Sdr. Holil Adnawi Jo. Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Np. C.3156 No. Desa Binong 105 No. D. III tahun 1979 atas nama H. Ahdi Bin Sarun seluas 178 Da Jo. SPPT PBB No. 32.15.140.006.008.0153 atas nama H. Ahdi Bin Sarun dan kemudian atas tanah tersebut dimohonkan dan kemudian diterbitkan SHM No. 242 atas nama H. Ahdi Jaenudin seluas 1.850 M2 dan kemuydian SHM No. 242 pada tanggal 22-11-2006 dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 981 seluas 1.123 M2 atas nama H. Ahdi Jaenudin dan SHM No. 980 seluas 727 M2 atas nama Ade Candra Bin H. Ahdi (berdasarkan Akte Hibah No. 353/Binong/2006, tanggal 21-7-2006 yang dibuat dihadapan Drs. Ida Sudaryat Camat/PPAT Kec. Binong) dan ini juga diperjelas oleh Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Binong tertanggal 29 April 2016 dan diketahui Camat Binong, dan tanah ini terletak di Desa Binong Kec. Binong Kab. Subangdengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

: Tanah H. Adang;

Sebelah Timur

: Jalan Raya binong-Pamanuka;

Sebelah Selatan : Tanah SDN Wates (Ade Candera); Sebelah Barat

: Jalan dusun;

Adalah Harta Guna Kaya yang dibeli dan dimiliki dalam rumah tangga antara H. Ahdi Bin Sarun dengan Hj. Rasih Binti Sirod (Alm.) dan Hj. Rasih Binti Sirod telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 April 1998 sebagaimana

Surat

Kematian

dari

Kepala

Desa

Binong

No.

474.3/32/Pem/V/2016 tanggal 3 Maret 2016, dan sampai hari ini harta waris ini belum dilakukan pembagian waris dengan para Ahli Waris dari Hj. Rasih dari Hj. Rasih Binti Sirod (terkualifikasi sebagai Boedel Waris); 3. Bahwa menanggapi dalil gugatan/Perlawanan Pelawan dari Poin c dan d adalah dalil yang benar yaitu Tergugat/Terlawan II setelah Hj. Rasih meninggal dunia, menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wiwi Mulhayati

sebagaimana

tercatat

dalam

kutipan

Akta

Nikah

No.

797,80,X,98 tanggal 25 Nopember 1998, dan benar seluruh harta waris peninggalan Hj. Rasih Binti Sirod (Alm.) dengan H. A. Ahdi Jaenudin sampai sekarang belum delakukan pembagian waris; Halaman 8 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

4. Bahwa menangapi dalil Pelawan poin e dan f adalah dalil yang bernar yaitu pada waktu Tergugat/Terlawan I (Ade Candra) mengajukan kredit jenis KPR Refinancing kepada Tergugat/Terlawan III (PT. BCA Tbk Cab. Subang) dengan menjaminkan SHM No. 980 seluas 727 M2 atas nama Ade Candra dan jaminan Tambahan SHM No. 981 Seluas 1.123 M2 atas nama H. Ahdi Bin Sarun dan dalam Perjanjian kredit KPR Refinancing ini, tidak seijin dan sepengetahuan para Penggugat/Pelawan yang merupakan Ahliwaris Hj. Rasih Binti Sirod, walaupun oleh Tergugat/Terlawan I dijelaskan kepada pihak Notaris BCA Tbk Cab. Subang bahwa Ibu Wiwi Mulhayati/Hj. Masito adalah istri ke-2 (dua) Terlawan II karena istri ke-I (satu) adalah Almarhum Hj. Rasih Binti Sirod, bahwa benar Para Penggugat/Pelawan tidak mengetahui Proses Lelang atas tanah dan bangunan walet yang tercatat dalam SHM No. 981 atas nama H. Ahdi Bin Sarun, dan benar mereka sebagai Ahli Waris merasa dirugikan karena SHM No. 981 adalah Boedel Waris yang belum terbagi peninggalan Hj. Rasih Binti Sirod (Alm.) dan Proses Lelang tidak sesuai Prosedur juga nilai lelang terlalu renda dibawah harga Pasaran maka proses Lelang tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan karena sangat merugikan; 5. Bahwa mengenai dalil gugatan Pelawan point g, h, i dan j adalah dalil yang benar yaitu bahwa Kredit Refinancing di PT. BCA Tbk Cab. Subang adalah antara Tergugat I/Terlawan I (Ade Candra) dengan Tergugat/Terlawan III (PT. BCA Tbk Cab. Subang) dan Jaminan atas Kredit tersebut adalah SHM No. 980 seluas 727 M2 atas nama Ade Candra sedangkan SHM No. 981 Seluas 1.123 M2 atas nama H. Ahdi Bin Sarun adalah jaminan tambahan (dan tanah dan bangunan Walet ini adalah Budel Waris yang belum terbagi sejak Tahun 1998) dan Penjamin Tambahan SHM No. 980 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat/Pelawan (Para Ahli Waris Hj. Rasih Binti Sirod) hanya Tergugat II/Terlawan II saja; Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat/Pelawan (tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat/Pelawan sebelumnya), yaitu pada bulan

September

2015

Penggugat/Pelawan

mendapat

surat

dari

Tergugat/Terlawan I yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pelelangan atas jaminan kredit Penggugat/Pelawan sebagaimana tercatat dalam SHM No. 980 dan SHM 981, Penggugat dan Tergugat I dan II sangat terkejut karena disaat Tergugat I/Terlawan I akan melunasi sisa kredit dalam tenggang waktu yang diberikan yaitu sampai dengan bulan Desember 2015, akan tetapi tiba-tiba telah terjadi Pelelangan pada bulan Halaman 9 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

September 2015. Atas kejadian tersebut Penggugat/Pelawan melakukan konfirmasi kepada pihak KPKNL Purwakarta (pada Tanggal 30 September 2015, dan Penggugat/Pelawan bertemu serta berbicara dengan pihak KPKNL Purwakarta yang menerangkan bahwa sebenarnya Pelelangan Pertama dan Pelelangan kedua tidak terjadi karena tidak ada peminat, akan tetapi pihak Tergugat/Terlawan III telah mengambil berkas lelang dan beberapa waktu kemudian melaporkan bahwa atas obyek lelang dimaksudkan sudah ada yang membeli, sehingga terkesan Tergugat III/Terlawan III telah menjual sendiri kepada nasabah lain yaitu Tergugat IV/Terlawan IV dengan harga Rp. 1.046.000.000,- (satu milyar empat puluh enam juta rupiah); Bahwa patut diduga penerbitan Risalah Lelang No. 409/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 atas nama Pemenang Lelang (Pembeli Lelang : Henry Bin Bambang adalah rekayasa belaka dan dibuat dengan cara yang tidak benar (tidak sesuai dengan prosedur) oleh karenanya Risalah Lelang Nomor : 490/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa ketidak benaran terbitnya Risalah Lelang Nomor : 409/2015 tertanggal 16 Oktober 2015, dapat dilihat dari kurun waktu antara Pelelangan Pertama, Pelelangan Kedua, dan Pelelangan Ketiga, karena harus di umumkan melalui media detak dua kali pengumuman (masingmasing berjarak 1 bulan) untuk satu tahap Pelelangan, sehingga apabila diperhitungkan apabila dirata-ratakan masing-masing 2 (dua) bulan, maka kurun waktu sejak Pelelangan Kesatu, Pelelangan Kedua, dan Pelelangan Ketiga akan memakan waktu 6 (enam) bulan yaitu bulan Februari 2016 apabila terhitung sejak adanya pemberitahuan kredit macet dari pihak Tergugat

III/Terlawan

Penggugat/Pelawan),

III

(kedatangan

terlebih-lebih

Bapak

berdasarkan

Aep

kerumah

Penjelasan

pihak

Tergugat III/Terlawan III (Bapak Aep) yang menyatakan apabila bulan Desember 2015 belum terjadi pembayaran maka akan dilakukan tindakan, maka

Pelelangan

Ketiga

seharusnya

jatuh

minimal

bulan

Juni

2016.sehingga Risalah Lelang Nomor : 409/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 tidak memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku; Bahwa Pelelangan yang terindikasi dijual sendiri oleh Tergugat/Terlawan III adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan telah melanggar Hak Asasi Manusia tentang Hak Kepemilikan, dan Perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat/Pelawan, karena Obyek lelang (obyek Halaman 10 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

terperkara telah dijual dengan harga Rp. 1.046.000.000,- (satu milyar empat puluh enam juta rupiah) sedangkan nilai jual sebenarnya (harga pasaran) adalah sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana keterangan Harga Pasaran tanah Obyek Aquo dari Kepala Desa Binong, Terlawan I dan II menurut keadilan melalui Pengadilan Negeri Subang, karena telah teraniaya, dirampas hak kemerdekaannya dan diperlakukan tidak adil; Bahwa selama ini Penggugat/Pelawan dan Terlawan I dan II tidak pernah diberitahukan akan dilakukan Pelelangan atas obyek terperkara (obyek jaminan), bahkan sampai saat ini Penggugat/Pelawan dan Terlawan I dan II tidak menerima atau tidak pernah mengetahui/membaca Risalah Lelang Nomor : 409/2015 tertanggal 16 Oktober 2015. Dengan demikian wajar dan patut dinyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor : 409/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat/Turut Terlawan I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan proses balik nama SHM yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah batal demi hukum; 6. Bahwa menaggapi dalil Petitum Penggugat/Pelawan dalam bagian propisi dan pokok perkara, kami Tergugat I/Terlawan I dan II sangat sependapat dan mendukung tuntutan Petitum tersebut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan Khusus atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No. 981 seluas 1.123 M2 atas nama H. Ahdi Bin Sarun, yaitu : DALAM PROVISI : - Menghentikan atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan khususnya obyek terperkara berupa : Sebidang tanah darat seluas 1.123 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 981 atas nama H. AHDI Bin SARUN, terletak di Desa Binong Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan dusun;

Sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 01/Pen.K/Aanm.Eks/Pdt.Eks/2016/PN.Sng., dalam perkara antara : Halaman 11 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

HENRY Bin BANMBANG

sebagai : Pemohon Eksekusi; LAWAN

ADE CANDRA Bin H. AHDI

sebagai : Termohon Eksekusi I;

HAJI AHDI Bin SARUN

sebagai : Termohon Eksekusi II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pelawan adalah Pelawan yang baik; 3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek terperkara berupa : Sebidang tanah daratan seluas 1.123 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. AHDI Bin SARUN, terletak di Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan dusun;

Diperoleh dalam perkawinan antara H. AHDI Bin SARUN dengan Almarhum Hj. RASIH Binti SIROD, yang merupakan boedel waris yang belum dibagikan diantaranya para Ahli Warisnya yang berhak atas obyek tersebut, yaitu Para Penggugat/Para Pelawan, Tergugat I/Tergugat I dan Tergugat II/Terlawan II, berikut sertifikat hak milik atas tanah tersebut Nomor 981; 4. Menyatakan secara hukum segala bentuk perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Terlawan dan Turut Tergugat/Turut Telawan atas obyek perkara, sejak Perjanjian kredit dan penjaminan atas pinjaman (kredit) atas nama Tergugat I/Terlawan I kepada Tergugat III/Terlawan III, Pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I/Turut Terlawan I berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 2015, serta balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 981 yang semula atas nama H. AHDI Bin SARUN menjadi atas nama HENRY Bin BAMBANG yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terlawan II, adalah Halaman 12 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukumatau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Menghukum Para Tergugat/Terlawan atau siapapun juga yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek terperkara berikut sertifikat hak milik Nomor 981, kepada Para Penggugat/Para Terlawan sebagai orang yang berhak atas obyek tersebut, dalam keadaan bebas dari segala ikatan hukumnya; 6. Menghukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terlawan untuk patuh pada putusan ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat III/Terlawan III telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Mei 2016, yang isinya adalah sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Tergugat/Terlawan III pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat/Para Pelawan dalam Gugatannya, baik dalam

Posita

maupun

dalam

Petitumnya

dan

menolak

seluruh

tuntutannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas; 2. Bahwa sebelum Tergugat III/Terlawan III menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan Eksepsi, oleh karena

itu

mohon

Majelis

Hakim

berkenan

menerima,

mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi tersebut; 3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA PELAWAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL); Bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pelawan dapat dinyatakan kurang sempurna, kabur dan tidak jelas (Obscuur libel), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar atau landasan dalam gugatan Perlawanan dalam perkara tersebut oleh karenanya Gugatan Para Penggugat/Para Pelawan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ALASAN HUKUMNYA : 3.1. Bahwa Para Penggugat/Para Pelawan mendalilkan bahwa H. Ahdi Jaenudin bin Sarun (Tergugat II/Terlawan-II) telah menikah dengan Hj. Rasih binti Sirod (almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahliwaris, namun Para Penggugat/Para Pelawan sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti


yang

menunjukkan

bahwa

benar

adanya

pernikahan

(kapan

dilangsungkan pernikahannya), melahirkan keturunan, telah meninggal (kapan meninggalnya) dan telah menjadi ahliwaris. Selain itu Para Penggugat/Para Pelawan tidak menunjukkan dokumen waris yang membuktikan bahwa Para Penggugat/Para Pelawan adalah ahliwarisnya. Dalil Para Penggugat/Para Pelawan tersebut terdapat pada posita Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 2 point a yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa H. Ahdi Jaenudin bin Sarun (Tergugat/Terlawan-II) telah menikah dengan Hj. Rasih binti Sirod (almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahliwaris, yaitu : 1. OMO SUPRIYADI bin H. AHDI (almarhum), diwakili oleh anak-anaknya (ahliwaris pengganti), yaitu : 1. Agus Gandria bin Omo Supriadi (Penggugat/Pelawan-II)

dan

2.

Tika

binti

Omo

Supriyadi

(Penggugat/Pelawan-III); 2. H. KARA SUKARA bin H. AHDI JAENUDIN (Penggugat/Pelawan-I); 3. ADE CANDRA bin H. AHDI JAENUDIN (Tergugat/Terlawan-I);

Bahwa dalil Penggugat/Para Pelawan pada point tersebut diatas tanpa disertai dasar hukum yang jelas yang dapat mendukung dalil-dalilnya maka gugatan dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel); 3.2. Bahwa Para Penggugat/Para Pelawan mendalilkan bahwa sebidang tanah darat seluas 1.123 M2. yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahdi Bin Sarun, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, kabupaten Subang adalah boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya karena Penggugat/ Pelawan-I sampai dengan Penggugat III/Pelawan-III juga masih berhak atas obyek terperkara, namun Para Penggugat/Para Pelawan sama sekali tidak dapat menunjukkan

bukti

yang menunjukkan bahwa benar tanah tersebut merupakan boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat/Para Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur : Bahwa klaim Para Penggugat/Para Pelawan yang mengklaim bahwa tanah darat seluas 1.123 M2. yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahdi Bin Sarun, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, kabupaten Subang adalah boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya tanpa disertai dengan bukti-bukti yang diakui oleh hukum


adalah klaim yang sangat tidak berdasar hukum dan sangat mengadaada; Bahwa pakar hukum acara perdata, Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 449 berpendapat “bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum dapat dikategorikan gugatan kabur”; Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pelawan obscuur libel karena gugatan yang diajukan Para Penggugat/ Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hal mana sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata; 3.3. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat/Para Pelawan telah mencampuradukkan antara gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan, gugatan perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

yang

telah

dilaksanakan

oleh

KPKNL

Purwakarta

berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 2015 dan gugatan terhadap Boedel Waris;

Bahwa hal ini terlihat dari petitum gugatan Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 4 yaitu : 2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pelawan adalah Pelawan yang baik; 3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek terperkara berupa : Sebidang tanah darat seluas 1.123 M2, yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. AHDI bin SARUN, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan batas : Sebelah Utara

: Tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan dusun;

Diperoleh dalam perkawinan antara H. Ahdi bin Sarun dengan almarhumah Hj. Rasih binti Sirod, yang merupakan boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya yang berhak atas obyek tersebut, yaitu Para Penggugat/Para Pelawan, Tergugat I/Terlawan-I dan Tergugat II/Terlawan-II, berikut Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut Nomor : 981; Halaman 15 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

4. Menyatakan secara hukum bentuk perbuatan/tindakkan yang telah dilakukan oleh para Tergugat/Terlawan dan Turut Tergugat/Turut Terlawan atas obyekterperkara, sejak perjanjian Kredit dan penjaminan atas pinjaman (kredit) atas nama Tergugat-I/Terlawan-I

kepada

Tergugat/Terlawan-III,

Pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Turut TerlawanI berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.409/2015 tanggal 29 September 2015, serta balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 981 yang semula atas nama H. Ahdi bin Sarun menjadi atas nama Henry bin Bambang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terlawan-II, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa untuk angka 2 itu petitum untuk Gugatan Perlawanan, angka 3 petitum untuk gugatan terhadap boedel waris dan petitum angka 4 untuk

gugatan

perlawanan

terhadap

Lelang

Eksekusi

Hak

Tanggungan; 3.4. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 2 huruf a, b, c, d, e merupakan sengketa warisan karena Tergugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II telah menjaminkan tanah yang merupakan boedel waris yang belum dibagi; Bahwa hal ini diperkuat oleh Petitum Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 4 angka 3 yang menyatakan : Menyatakan secara hukum bahwa obyek terperkara berupa: Sebidang tanah darat seluas 1.123 M2, yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. AHDI bin SARUN, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan batas: Sebelah Utara

: Tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan dusun;

Diperoleh dalam perkawinan antara H. Ahdi bin Sarun dengan almarhumah Hj. Rasih binti Sirod, yang merupakan boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya yang berhak atas Halaman 16 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

obyek tersebut, yaitu Para Penggugat/Para Pelawan, Tergugat I/Terlawan-I dan Tergugat II/Terlawan-II, berikut Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut Nomor : 981; 3.5. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 2 dan 3 huruf f, g, h, i merupakan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan karena Tergugat IV/Terlawan IV telah mengajukan eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang telah di beli berdasarkan Risalah Lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 2015; Bahwa hal ini diperkuat oleh Petitum Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 4 angka 2, 4, dan 5 yang berbunyi : -

Menyatakan bahwa Penggugat/Pelawan adalah Pelawan yang baik;

-

Menyatakan secara hukum bentuk perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Terlawan dan Turut Tergugat/Turut Terlawan atas obyek terperkara terperkara, sejak perjanjian Kredit dan penjaminan atas pinjaman (kredit) atas nama Tergugat-I/ Terlawan-I kepada Tergugat/Terlawan-III, Pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Turut TerlawanI berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.409/2015 tanggal 29 September 2015, serta balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 981 yang semula atas nama H. Ahdi bin Sarun menjadi atas nama Henry bin Bambang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terlawan-II, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan atau siapapun juga yang

mendapat

hak

darinya

untuk

menyerahkan

obyek

terperkara berikut Sertifikat Hak Milik Nomor : 981, kepada Para Penggugat/Para Pelawan sebagai orang yang berhak atas obyek tersebut, dalam keadaan bebas dari segala ikatan hukumnya; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwa Para Penggugat/Para Pelawan telah mencampuradukan antara Gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan, gugatan perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan gugatan sengketa boedel waris, dalam gugatan perkara a quo. Pencampuradukan gugatan tersebut telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat/ Halaman 17 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

Para Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi Tergugat III/ Tergugat III dalam membela hak dan kepentingannya. Dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Pelawan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Bahwa dalam posita dalam gugatan ini, Para Penggugat/Para Pelawan menyebut dirinya sebagai Penggugat/Pelawan, sedangkan lawan disebut sebagai Tergugat/Terlawan; Bahwa dalam hukum acara perdata telah diatur mana yang disebut “GUGATAN” dan mana yang disebut “PERLAWANAN”. Antara “GUGATAN” dan “PERLAWANAN” merupakan suatu upaya hukum perdata, hanya saja “PERLAWANAN” hanya dapat digunakan untuk kasus yang khusus dibanding sifat “GUGATAN” yang umum. Karakteristik “PERLAWANAN” lebih khusus untuk suatu hal tertentu. Dengan kata lain, “PERLAWANAN” bersifat lebih kasuistis sesuai karakteristik dalam suatu perkara perdata. Untuk kasus seperti keliru dilakukan eksekusi perdata oleh pengadilan, atau eksekusi melebihi objek yang seharusnya dieksekusi, maka upaya hukum yang tepat ialah “PERLAWANAN” (verzet). Sebaliknya Untuk perkara “GUGATAN” adalah adanya sengketa kepemilikan dan atau Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa perkara ini telah didaftarkan dengan register perkara gugatan sebagaimana tertulis dalam perkara No. 14/Pdt.G/ 2016/PN.Sng, dengan demikian perkara ini didaftar sebagai gugatan, bukan perlawanan, oleh karena demikian jelas bahwa gugatan ini tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka jelas dan nyata bahwa gugatan dalam perkara ini tidak jelas dan kabur (obscuur

libel),

oleh

karenanya

wajar

dan

patut

kiranya

gugatan/perlawanan dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA PELAWAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM); Bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pelawan dapat dinyatakan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); ALASAN HUKUMNYA : Halaman 18 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

4.1. Bahwa dalam perkara ini jelas dan nyata terdapat kekurangan pihak yang seharusnya dijadikan sebagai pihak, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak yaitu : a. Hj. Masitoh binti Abdul Haris yang memberikan persetujuan dalam Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; b. Notaris Kasman Hadiwijaya, SH, yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; c. PT. Balai Lelang Star, selaku pihak yang melaksanakan proses pra lelang; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang diikutkan menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”; 4.2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 210 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, SH Notaris di Subang jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., PPAT di Kabupaten Subang, untuk barang jaminan Sertipikat Hak Milik No. 981/Binong dimana H. Ahdi Jaenudin bin Sarun sebagai Pemberi Hak Tanggungan telah mendapat persetujuan dari Hj. Masitoh Binti ABD. Haris selaku istrinya; Bahwa

Dalam

perkara

ini,

Para

Penggugat/Para

Pelawan

mendalilkan bahwa : d. Objek jaminan adalah boedel waris yang belum dibagi, dimana harta tersebut adalah harta bersama antara H. Ahdi Jaenudin bin Sarun dengan Hj. Rasih binti Sirod (istri Pertama); e. Menurut Para Penggugat/Para Pelawan bahwa Hj. Masitoh tidak berhak

memberikan

persetujuan

membebankan

Hak

Tanggungan atas objek tersebut; f. - Menurut Para Penggugat/Para Pelawan bahwa yang berhak memberikan persetujuan Membebankan Hak Tanggungan atas objek tersebut adalah Para Penggugat/Para Pelawan; Bahwa, apabila menurut Para Penggugat/Para Pelawan, Hj. Masitoh binti ABD Haris tidak berhak memberikan persetujuan Halaman 19 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

Membebankan Hak Tanggungan atas objek tersebut, maka Hj. Masitoh binti ABD Haris harus dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan dapat mempertahankan haknya dan menjelaskan kedudukannya sebagai istri dari H. Ahdi Jaenudin bin Sarun

karena

dalamAkta

Pemberian

Hak

Tanggungan

No.

1507/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., PPAT di Kabupaten Subang, untuk barang jaminan

Sertipikat

Hak

Milik

No.

981/Binongyang

telah

ditandatangani oleh H Ahdi Jaenudin B Bungsu alias Haji Ahdi bin Sarun yang telah memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya Hj. Masitoh Binti ABD Haris yang diakuinya sebagai miliknya; Berdasarkan uraian diatas, oleh karena Hj. Masitoh binti ABD Haris tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka jelas dan nyata gugatan dalam perkara ini kekurangan pihak, oleh karena demikian wajar dan patut kiranya gugatan/perlawanan ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 4.3. Bahwa, berkaitan pemberian kredit dengan Debitur Ade Chandra bin H. Ahdi Jaenudin (Tergugat/Terlawan I), telah ditandatangani akta notaris masing-masing : Perjanjian Kredit No. 210 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, SH Notaris di Subang, dimana Ade Candra sebagai pihak Debitur, sedangkan PT. BCA cabang Subang selaku Kreditor; Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, SH Notaris di Subang, dimana H. Ahdi Jaenudin bin Sarun sebagai Pemberi Hak Tanggungan dengan persetujuan dari istrinya Hj. Masitoh binti ABD Haris sedangkan PT. BCA cabang Subang selaku Penerima Hak Tanggungan; Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, SH Notaris di Subang; PT. Balai Lelang Star, selaku pihak yang melaksanakan proses pra lelang; Bahwa dalam akta-akta tersebut diatas, telah dijelaskan secara rinci dan lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak, oleh karena Halaman 20 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

itu jelas bahwa Gugatan Perlawanan ini kekurangan Pihak karena Hj. Masitoh binti ABD Haris, Notaris Kasman Hadiwijaya, SH, PT. Balai Lelang Star, selaku pihak yang melaksanakan proses pra lelang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini; Bahwa oleh karena Hj. Masitoh binti ABD Haris, Notaris Kasman Hadiwijaya, SH, PT. Balai Lelang Star tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka jelas dan nyata gugatan dalam perkara ini kekurangan pihak, oleh karena demikian wajar dan patut kiranya gugatan/perlawanan ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diungkapkan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah dikemukakan pula dalam jawaban dalam pokok perkara dan oleh karena demikian uraian Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa oleh karena Tergugat/Terlawan IIImenolak dan menyangkal dalildalil

Gugatan

Para

Penggugat/Para

Pelawan,

maka

Para

Penggugat/Para Pelawan wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut; 3. Bahwa tidak berdasar dalil Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 2 huruf a, b, c dan d karena itu dalil-dalil tersebut haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : 3.1. Bahwa Para Penggugat/Para Pelawan mendalilkan bahwa H. Ahdi Jaenudin bin Sarun (Tergugat II/Terlawan-II) telah menikah dengan Hj. Rasih binti Sirod (almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahliwaris, namun Para Penggugat/Para Pelawan sama sekali tidak dapat menunjukan bukti yang menunjukkan bahwa benar adanya pernikahan (kapan dilangsungkan pernikahannya), melahirkan keturunan, telah meninggal (kapan meninggalnya) dan telah menjadi ahliwaris. Selain itu Para Penggugat/Para Pelawan tidak menunjukkan dokumen waris yang membuktikan bahwa Para Penggugat/Para Pelawan adalah ahliwarisnya; 3.2. Bahwa karena ini sudah merupakan sengketa boedel waris maka dasar untuk menentukan ahli waris harus berdasarkan putusan Pengadilan yang menetapkan hak ahli waris ini merupakan syarat Halaman 21 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

mutlak karena ini sudah masuk ke ranah sengketa boedel waris yang belum dibagi; Oleh sebab itu Tergugat III/Terlawan III mensomir Para Penggugat/Para Perlawan untuk membuktikan dalildalilnya; Bahwa hal ini diperkuat dalam Petitum Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 4 angka 3 yang menyatakan; Menyatakan secara hukum bahwa obyek terperkara berupa : Sebidang tanah darat seluas 1.123 M2, Yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. AHDI bin SARUN, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan batas : Sebelah Utara

: Tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan dusun;

Diperoleh dalam perkawinan antara H. Ahdi bin Sarun dengan almarhumah Hj. Rasih binti Sirod, yang merupakan boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya yang berhak atas obyek tersebut, yaitu Para Penggugat/Para Pelawan, Tergugat/Terlawan-I dan Tergugat/Terlawan-II, berikut Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut Nomor : 981; Bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang memutus sengketa boedel waris tersebut, maka surat ketetapan ahli waris tidak akan dapat dikeluarkan sebagai landasan hukum untuk mengklaim atas segala harta peninggalan almarhumah Pewaris dalam hal ini almarhumah Hj Rasih binti Sirod; Bahwa tiada seorang pun yang berhak mengklaim harta peninggalan pewaris selama boedel waris belum dibuka atau dibagikan karena sebelum boedel waris belum dibuka kita tidak mengetahui apakah almarhumah meninggalkan surat wasiat atau tidak?, sehingga Para Penggugat/Para Perlawan tidak dapat menuntut atau mengklaim sebagai ahli waris terlebih dahulu yang berhak atas tanah terperkara sebelum boedel waris terbuka; 3.3. Bahwa Para Penggugat/Para Pelawan mendalilkan bahwa sebidang tanah darat seluas 1.123 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik

No. 981 atas nama H.

Ahdi Bin Sarun, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, kabupaten


Subang adalah boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya karena Penggugat I/ Pelawan-I sampai dengan Penggugat III/Pelawan-III juga masih berhak atas obyek terperkara, namun Para Penggugat/Para Pelawan sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa benar tanah tersebut merupakan boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya; Bahwa klaim Para Penggugat/Para Pelawan yang mengklaim bahwa tanah darat seluas 1.123 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahdi bin Sarun, terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, kabupaten Subang adalah boedel waris yang belum dibagikan diantara para ahliwarisnya tanpa disertai dengan bukti-bukti yang diakui oleh hukum adalah klaim yang sangat tidak berdasar hukum dan sangat mengadaada; 3.4. Bahwa Para Penggugat/Para Pelawan mendalilkan bahwa saat ini Tergugat II/Terlawan-II telah beristeri lagi dengan istri kedua, sedangkan obyek terperkara diperoleh pada saat perkawinan dengan almarhumah Hj. Rasih binti Sirod (ibu kandung/nenek kandung Para Penggugat), namun Para Penggugat/Para Pelawan sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti Dokumen akta perkawinan yang menunjukkan bahwa benar obyek terperkara diperoleh pada saat perkawinan dengan almarhumah Hj. Rasih binti Sirod (ibu kandung/nenek kandung Para Penggugat); 3.5. Bahwa Para Penggugat/Para Pelawan mendalilkan sejak meninggalnya Hj. Rasih binti Sirod (isteri pertama) atas harta yang diperoleh (harta guna kaya) yang diantaranya yaitu tanah terperkara yang merupakan boedel waris

yang

belum

dibagikan

diantara

para ahliwarisnya,

karena

Penggugat/Pelawan-I sampai dengan Penggugat/Pelawan-III juga masih berhak atas obyek terperkara, namun Para Penggugat/Para Pelawan sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti Dokumen bahwa itu merupakan boedel waris dan untuk membuktikan itu merupakan boedel waris karena sudah menjadi sengketa waris maka harus terlebih dahulu diajukan gugatan ke pengadilan mengenai sengketa waris tersebut; 3.6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat/Para Pelawan tersebut diatas hanya merupakan akal-akalan Para Penggugat/Para Pelawan untuk menghindari proses eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat/Terlawan IV karena dalil-dalil tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil Para Penggugat/Para Pelawan; 3.7. Bahwa, Gugatan dalam Perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.SNG ini adalah akal-akalan Tergugat/Terlawan I untuk menghindari dari kewajibannya membayar

hutang

kepada

Tergugat/Terlawan

III,


hal

ini

jelas

menunjukkan bahwa Tergugat/Terlawan I (Ade Chandra bin H. Ahdi) dan Tergugat/Terlawan II (H. Ahdi Jaenudin bin Sarun) bukan Debitur dan penjamin yang beritikad baik dan patut diduga bahwa gugatan ini adalah modus untuk membobol perbankan karena kalau memang benar itu merupakan boedel waris yang belum terbuka mengapa Tergugat/Terlawan II (H. Ahdi Jaenudin bin Sarun) tidak memberitahukan kepada (PT. Bank Central Asia, Tbk cabang Subang) Tergugat/Terlawan III bahwa itu merupakan boedel waris malahan mengakui bahwa itu miliknya berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., PPAT di Kabupaten Subang, untuk barang jaminan Sertipikat Hak Milik

No.

981/Binongyang telah ditandatangani oleh H Ahdi Jaenudin B Bungsu alias Haji Ahdi bin Sarun yang telah memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya Hj. Masitoh Binti ABD Haris yang berbunyi : ”Butir I halaman 1 dan 2 Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa : Tuan Haji Ahdi bin Sarun yang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan istrinya yaitu Nyonya Hj. Masitoh bt. Abdul Haris pemegang hak atas tanah/hak milik yang akan dibebani hak tanggungan, selanjutnya disebut pemegang hak”; “Pada halaman 7 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa : Untuk selanjutnya hak atas tanah/hak milik dan benda-benda lain tersebut diatas disebut sebagai obyek hak tanggungan yang oleh Pihak Pertama (Tuan Haji Ahdi bin Sarun dan Hj. Masitoh bin Abd. Haris) dinyatakan sebagai miliknya”; Bahwa berdasarkan Pasal 1Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan : Pasal 1 Pihak Pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut diatas betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat; Berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan adalah milik (Tuan Haji Ahdi bin Sarun dan Hj. Masitoh bin Abd. Haris), bukan boedelwaris H. Ahdi bin Sarun dengan Hj. Rasih yang belum dibagi, oleh karena demikian dalil-dalli Para Penggugat/Para Pelawan haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini; 3.8. Bahwa, apabila benar Hj. Masitoh bin Abd. Haris tidak berhak memberikan persetujuan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012


tanggal 11 Juni 2012, jelas bahwa Tergugat/ Terlawan II (Tuan Haji Ahdi bin Sarun) dan Hj. Masitoh bin Abd. Haris, telah memberikan keterangan palsu ke dalam akta Otentik (Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012), maka (diduga keras) Tergugat/Terlawan II (Tuan Haji Ahdi bin Sarun) dan Hj. Masitoh bin ABD. Haris telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, dan tidak tertutup kemungkinan Pihak (PT. Bank Central Asia, Tbk cabang Subang) Tergugat/Terlawan III akan melakukan upaya hukum berupa melaporkan Tergugat/ Terlawan II (Tuan Haji Ahdi bin Sarun) dan Hj. Masitoh bin ABD. Haris kepada pihak Kepolisian; 3.9. Bahwa untuk membuktikan keseriusan Para Penggugat/Para Pelawan dalam perkara ini, seharusnya Para Penggugat/Para Pelawan melaporkan dugaan tindak pidana yang dituduhkan ini kepada pihak Kepolisian; Kalau Para Penggugat/Para Pelawan tidak membuat laporan ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Tergugat/Terlawan II (Tuan Haji Ahdi bin Sarun) dan Hj. Masitoh bin ABD. Haris, maka jelas bahwa gugatan ini hanyalah akal-akalan untuk menghindar dari kewajiban membayar hutang kepada Bank dan lebih jauh lagi dapat diduga gugatan ini adalah modus untuk membobol perbankan;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 2 huruf e yang menyatakan : e. Bahwa saat ini Para Penggugat/Para Pelawan baru mengetahui bahwa objek terperkara akan dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan oleh Pengadilan Negeri Subang, atas permohonan dari Tergugat/Terlawan-IV, dengan alasan Tergugat/Terlawan-IV telah membeli secara lelang yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat/Turut Terlawan-I (KPKNL Purwakarta) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.409/2015 tanggal 29 September 2015, karena obyek terperkara telah dijadikan jaminan tambahan atas pinjaman Tergugat/Terlawan-I kepada Tergugat/Terlawan-III (PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Subang), bahkan Sertifikat Hak Milik No.981 tersebut yang semula tercatat atas nama H. Ahdi bin Sarun telah dibaliknamakan oleh Turut Tergugat/Turut Terlawan-II (BPN Subang) menjadi atas nama : Tergugat/Terlawan-IV; Haruslah

dikesampingkan karena merupakan permasalahan Para

Penggugat/Para Pelawan dengan Tergugat/TerlawanIV sehubungan dengan akan dilaksanakannya eksekusi pengosongan dan penyerahan Halaman 25 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

oleh Pengadilan Negeri Subang yang tidak ada kaitan/hubungannya dengan Tergugat/Terlawan III; Bahwa

tidak

benar

dalil

Para

Penggugat/Para

Pelawan

yang

menyatakan : “......karena obyek terperkara telah dijadikan jaminan tambahan atas pinjaman Tergugat/Terlawan-I kepada Tergugat/Terlawan-III (PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Subang)....”; Bahwa Tergugat/Terlawan I tidak pernah memberikan jaminan tambahan kepada Tergugat/Terlawan-III (PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Subang); 5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 2 huruf f, g dan h yang menyatakan : “Bahwa atas kejadian Penjaminan obyek terperkara oleh Tergugat/ Terlawan-I,

Pelelangan,

dan

Eksekusi

Pengosongan

yang

akan

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Subang, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat/Para Pelawan yang masih berhak atas obyek terperkara, karena Para Penggugat/Pelawan tidak pernah memberikan persetujuan atas penjaminan obyek terperkara dimaksud, sehingga penjaminan khususnya atas obyek terperkara terkulifikasi sebagai perjanjian/penjaminan yang cacat hukum dan harus batal demi hukum”; “Bahwa karena Penjaminan obyek terperkara tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala bentuk tindakan/perbuatan yang telah dilaksanakan atas obyek terperkara, mulai dari penjaminan, pelelangan (Kutipan Risalah Lelang No.409/2015 tanggal 29 September 2015), sampai dengan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama H. Ahdi bin Sarun, berupa Sebidang tanah darat seluas 1.123 M2. yang diatasnya berdiri bangunan Gedung Walet, yang terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah H. Adang;

Sebelah Timur



: Jalan dusun;

Juga harus dinyatakan batal demi hukum;


“Bahwa oleh karena penjaminan ataupun pelelangan serta balik nama atas obyek terperkara mengandung cacat hukum dan harus batal demi hukum, maka Para Penggugat/Para Pelawan mohon agar pengadilan Negeri

Subang

menyatakan

secara

hukum

mencabut

ataupun

mengeluarkan/membebaskan jaminan khususnya atas obyek terperkara dan

mengembalikan

obyek

terperkara

tersebut

kepada

Para

Penggugat/Pelawan sebagai pihak yang masih berhak atas obyek terperkara tersebut “; oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi akan Tergugat/Terlawan III terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut : 5.1. Bahwa calon Debitur sebelum menandatangani perjanjian kredit maka debitur dan penjamin harus mengisi formulir pengajuan Kredit, menyerahkan persyaratan-persyaratan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, ijin perusahaan dll serta ada wawancara dengan pihak Bank termasuk survei jaminan yang akan dijadikan jaminan ke bank dan selalu bagian survei akan menanyakan kepemilikan yang akan dijaminkan ke bank setelah semuanya falid maka pihak bank menganalisa semua permohonan pengajuan kredit Debitur apakah disetujui atau tidak? Apabila disetujui maka dilakukan penandatangan akta perjanjian; 5.2. Bahwa perjanjian yang dilakukan antara Tergugat/Terlawan I (Ade Candra bin H. Ahdi) selaku Debitur dan Tergugat/Terlawan II

(H. Ahdi

Jaenudin bin Sarun) yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Hj. Masitoh binti ABD Haris selaku Penjamin dengan Tergugat/Terlawan III (PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Subang) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 201 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, Sarjana Hukum, Notaris di Subang tidak cacat hukum; 5.3. Bahwa perjanjian yang dilakukan antara Tergugat/Terlawan I (Ade Candra bin H. Ahdi) selaku Debitur dan Tergugat/Terlawan II (H. Ahdi Jaenudin bin Sarun) yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Hj. Masitoh binti ABD Haris selaku Penjamin dengan Tergugat/Terlawan III (PT. Bank Central Asia, Tbk)telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya suatu perjanjian yaitu : 1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;


2. Cakap untuk membuat suatu pejanjian; 3.

Mengenai suatu hal tertentu;

4. Sesuatu sebab yang halal; sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat; Adapun bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata menyebutkan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; 5.4. Bahwa

untuk

menjamin

Tergugat/Terlawan

I(Ade

pembayaran Candra

bin

secara H.

Ahdi)

lunas tersebut,

hutang maka

Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) selaku Debitur dan Tergugat/Terlawan II (H. Ahdi Jaenudin bin Sarun) yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Hj. Masitoh binti ABD Haris selaku Penjamin telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sebagai barang jaminan dan bukan jaminan tambahan yaitu :  2 (dua) bidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Binong, Desa Binong, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Wates Nomor 19, RT. 15A, RW. 04, Dusun Wates sebagaimana diuraikan dalam : - Sertipikat Hak Milik No. 981/Binong, seluas 1.123 M2 (seribu seratus dua puluh tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2006 Nomor :257/Binong/2006, tertulis atas nama Haji Ahdi Bin Sarun; - Sertipikat Hak Milik No. 980/Binong, seluas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2006 Nomor :256/Binong/2006, tertulis atas nama Ade Candra Bin H. Ahdi;

berikut bangunan serta segala sesuatu lainnya yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari mungkin akan didirikan berada diatas tanah-tanah hak tersebut diatas yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut hukum/undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak; Bahwa dengan dijaminkannya SHM tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan hutang Tergugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II sebagai penjamin yang

telah

mendapat

persetujuan

Hj. Masitoh Binti ABD Haris;


dari

istrinya

dan atas barang jaminan tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu :  Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Pertama No. 4074/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1507/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., PPAT di Kabupaten Subang, untuk barang jaminan Sertipikat Hak Milik No. 981/Binong;  Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4075/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1457/2012 tanggal4 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwidjaya, S.H., PPAT di Kabupaten Subang, untuk barang jaminan Sertipikat Hak Milik No. 980/Binong;

Bahwa adapunHak Tanggungan memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan berbagai hak lainnya ialah :  Mempunyai hubungan langsung dengan/atas bendanya tertentu yang dalam hubungan dengan hak jaminan, benda itu adalah milik pemberi Hak Tanggungan;  Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang);  Yang lebih tua mempunyai kedudukan lebih tinggi;  Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain;  Membuat

kedudukan

seorang

kreditor

menjadi

diutamakan

dibandingkan kreditornya (“droit de preference”);

Dalam Penjelasan

Umum angka 3

Undang-Undang Hak

Tanggungan dijelaskan ciri-ciri Hak Tanggungan sebagai berikut : (1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya (dalam Hukum Perdata Barat disebut droit de preference). Hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan; (2) Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu berada (dikenal sebagai droit de suite). Hal ini sesuai denga ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan;

(3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan); Halaman 29 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

(4) - Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya; Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) telah menunggak kewajiban pembayaran sehingga menyebabkan fasilitas kredit Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) tersebut digolongkan sebagai kredit bermasalah/Non Performing Loan (NPL); Bahwa Tergugat/Terlawan III telah berulang kali memperingatkan Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) agar segera membayar hutangnya, akan tetapi peringatan Tergugat/Terlawan III tersebut tidak dihiraukan Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) sehingga membuktikan bahwa Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) telah melakukan Perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 201 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, Sarjana Hukum, Notaris di Subang; Bahwa oleh karena Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) telah Ingkar Janji (wanprestasi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 point 10.1 huruf a dan point 10.2 Akta Perjanjian Kredit No. 201 tanggal 30 Mei 2012 serta Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka Tergugat/Terlawan III berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku Kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Tergugat/Terlawan IIImenagih seketika dan sekaligus seluruh hutang Tergugat/Terlawan I(Ade Candra bin H. Ahdi) dan menjalankan proses eksekusi terhadap barang jaminan; Bahwa karena adanya irah-irah dalam Sertifikat Hak tanggungan telah memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU HT) mengatur secara tegas :


(1) - Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) - Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

memuat

irah-irah

dengan

kata-kata

“DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; (3) - Sertipikat Hak Tanggunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekeuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah; Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan : “Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak

Tanggungan

dan

dalam

ketentuan

pada

ayat

ini,

dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”; Maka Tergugat/Terlawan III mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ke KPKNL Purwakarta (Turut Tergugat/Turut Terlawan I); Bahwa lelang eksekusi telah dilaksanakan beberapa kali dan pada tanggal 29 September 2015 asset Jaminan berupa :  2 (dua) bidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu lainnya yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari mungkin akan didirikan berada diatas tanah-tanah hak tersebut diatas yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut hukum/undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Binong, Desa Binong, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Wates Nomor 19, RT. 15A, RW. 04, Dusun Wates sebagaimana diuraikan dalam : Halaman 31 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

 Sertipikat Hak Milik No. 981/Binong, seluas 1.123 M2 (seribu seratus dua puluh tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2006 Nomor :257/Binong/ 2006, tertulis atas nama

Haji Ahdi

Bin Sarun;  Sertipikat Hak Milik No. 980/Binong, seluas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2006 Nomor :256/Binong/2006, tertulis atas nama

Ade Candra

Bin H. Ahdi; telah terjual berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 409/2015 tanggal29 September 2015 dengan pemenang lelang adalah Henry Bin Bambang (Tergugat/Terlawan IV); Bahwa Proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kantorLelang (KPKNL) Purwakarta (Turut Tergugat/Turut Terlawan I) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku; Bahwa karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Risalah Lelang No. 409/2015 tertanggal 01 Oktober 2015dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan lelang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 26 Juli 2013yang berbunyi : Pasal 3 “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”; Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dengan tegas menyatakan : “Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”; 5.5. Bahwa karena Proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Turut Terlawan I sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka Risalah Lelang


No. 409/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan; 5.6. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Risalah Lelang No. 409/2015 tertanggal 29 September 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan lelang, maka Turut Tergugat/Turut Terlawan II yang telah melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.981 yang semula tercatat atas nama H.Ahdi Jaenudin bin Sarun menjadi atas nama Henry bin Bambang (Tergugat/Terlawan IV) adalah sah; 5.7. - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008 yang pada intinya menyimpulkan bahwa :  Pembatalan suatu Lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan;  Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;  Apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang; 5.8. Bahwa,

berdasarkan

uraian

tersebut

diatas,

maka

dalil-dalil

Penggugat/Pelawan yang menyatakan karena penjaminan ataupun pelelangan serta balik nama atas obyek terperkara mengandung cacat hukum dan harus batal demi hukum haruslah ditolak; 5.9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2012 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan : “PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG BERITIKAD BAIK HARUS DILINDUNGI SEKALIPUN KEMUDIAN DIKETAHUI BAHWA PEMBERI HAK TANGGUNGAN ADALAH ORANG YANG TIDAK BERHAK” : Bahwa

ketentuan

tersebut

mengatur

secara

tegas

bahwa

PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG BERITIKAD BAIK HARUS

DILINDUNGI

SEKALIPUN

KEMUDIAN


DIKETAHUI

BAHWA (AHLI WARIS) PEMBERI HAK TANGGUNGAN ADALAH ORANG YANG TIDAK BERHAK; ---------------------------------------------5.10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat/Pelawan pada huruf f, g dan h haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini; 6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 3 huruf i yang menyatakan : “Bahwa gugatan/Perlawanan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pelawan

didukung

oleh

alat

bukti

yang

kuat,

oleh

karenanya

Penggugat/Pelawan mohon secara provinsi agar Pengadilan Negeri Subang menghentikan atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana tercatat dalam perkara dimohonkan

Nomor : 01/Pen.K/Aanm.Eks/Pdt.Eks/2016/PN.Sng. yang oleh

Tergugat/Terlawan-IV,

khususnya

atas

obyek

terperkara, sampai dengan perkara ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap“; Bahwa tuntutan Provisi Para Penggugat/Para Pelawan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya tuntutan Provisi Para Penggugat/Para Pelawan haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : 6.1. Bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan agar hakim sebelum memutus pokok perkara terlebih dahulu mengambil tindakan yang sifatnya eksepsional dan mendesak yang tidak menyangkut pokok perkara, serta tuntutan Provisi tidak boleh bersifat negatif yang merugikan salah satu pihak; 6.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR yang menyatakan : “Bahwa Perlawanan Pihak ketiga (derden verset) tidak menangguhkan eksekusi....”, karena perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa yang pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi; 6.3. Bahwa tuntutan provisi Para Penggugat/Para Pelawan yang meminta agar Pengadilan Negeri Subang menghentikan atau setidaktidaknya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan penyerahan

sebagaimana

tercatat

dalam

perkara

dan

Nomor

:

01/Pen.K/Aanm.Eks/Pdt.Eks/2016/PN.Sng. yang dimohonkan oleh Tergugat/Terlawan-IV, khususnya atas obyek terperkara, sampai dengan perkara ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan Halaman 34 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

hukum tetap sudah bersifat negative, oleh karena itu tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak; 6.4. Bahwa Permohonan eksekusi pengosongan dan penyerahan yang diajukan Tergugat/Terlawan-IV sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor : 01/Pen.K/Aanm.Eks/Pdt.Eks/2016/PN.Sng. karena Tergugat/Terlawan-IV telah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang sekaligus Pembeli lelang berdasarkan Risalah Lelang

No.

409/2015 dimana sampai saat ini Tergugat/Terlawan-IV belum dan tidak dapat menikmati tanah dan bangunan yang menjadi milik Tergugat/Terlawan-IV karena tanah dan bangunan tersebut belum dikosongkan oleh Tergugat/Terlawan I; 6.5. Bahwa permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu menghentikan atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor : 01/Pen.K/Aanm.Eks/Pdt.Eks/2016/ PN.Sng.dalam Provisi harus ditolak dan dikesampingkan; 7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat/Para Pelawan pada halaman 3 huruf j yang menyatakan : “Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat/Para Pelawan, karena mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan, jangan sampai secara diam-diam atas obyek terperkara dilakukan jual beli ataupun balik nama kepada pihak lain, maka Penggugat/Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Subang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek terperkara”; ALASAN HUKUMNYA : 7.1. Bahwa Tergugat/Pelawan III menolak permohonan sita jaminan yang diminta oleh Para Penggugat/Para Pelawan karena permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; 7.2. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa Tergugat/Terlawan akan menggelapkan atau melarikan barang, sebagaimana kami kutip sebagai berikut : “Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan Halaman 35 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur,

maka

atas

surat

permintaan

orang

yang

berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah , supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang mengajukan

permintaan

diberitahukan pengadilan

bahwa negeri

itu;

ia

kepada

harus

berikutnya

si

peminta

menghadap untuk

harus

persidangan

mengajukan

dan

menguatkan gugatannya”; Bahwa menurut Ahli hukum Ny. Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Kedelapan, 1997, hal. 100

juga

menyatakan

hal sama

dengan

Pasal

227

HIR,

sebagaimana dikutip sebagai berikut : (a) - Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang- barangnya”; Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan pendapat ahli hukum Ny. Retnowulan Sutantio tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam Permohonan Peletakkan Sita Jaminan adalah adanya persangkaan yang

beralasan

bahwa

Tergugat

akan

menggelapkan

atau

melarikan barang-barang atau harta kekayaannya; Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

Putusan

tanggal

8

Mei

1984,

No.

597K/Sip/yang

menyatakan; “Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”; Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat/Para Pelawan sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa obyek dalam perkara a quo akan digelapkan;


7.3. Bahwa Merujuk kepada angka 11, halaman 82, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta tidak adanya alasan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pelawan seharusnya ditolak; Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan Tergugat/Terlawan III selaku Pihak Kreditur yang beritikad baik dengan telah memberikan kredit kepada Tergugat/Terlawan I terlebih atas jawaban Tergugat/Terlawan III ini didasarkan pada dalil-dalil, argumenargumen yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana “justice denied justice delayed” maka Tergugat/Terlawan III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia

yang

memeriksa

perkara

a

quosudilah

kiranya

berkenan

mempertimbangkan dan menerima jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI :  Menolak

tuntutan

Provisi

Para

Penggugat/Para

Pelawansecara

keseluruhan; DALAM EKSEPSI :  Menerima eksepsi Tergugat/Terlawan III secara keseluruhan;  --Menolak

atau

setidak-tidaknya

menyatakan

Gugatan

Para

Penggugat/Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA :  Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Pelawansecara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);  Menghukum Para Penggugat/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara; ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa Halaman 37 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa aquo; Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat IV/Terlawan IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Mei 2016, yang isinya adalah sebagai berikut : Bahwa saya membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Wates No. 19 RT. 154/RW. 004 Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, SHM No. 981/Binong Luas 1.123 m dan SHM No. 980/Binong Luas 727 M. Dari lelang eksekusi; Yang dilakukan oleh pihak KPKNL Purwakarta dengan informasi jadwal penjualan secara lelang melalui koran Pasundan express Selasa 15 September 2015. Dan dari selembaran lelang properti (bukti terlanpir); Dengan demikian Tergugat IV/Terlawan IV adalah Tergugat IV/Terlawan IV yang baik, yang harus dilindungi oleh hukum; Hal ini sesuai/berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1068 k/Pdt/2008 yang pada intinya menyimpulkan bahwa : Pembatalah suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dibatalkan;  Pembelian lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikat baik dan oleh karena itu harus dilindungi;  Apabila dikemudianhari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang

berkekuatan

hukum

tetap

dan

menyatakan

putusan

yang

berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat. Maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang; Bardasarkan hal diatas, Tergugat IV/Terlawan IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim :  Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pelawan tidak dapat diterima;  Menghukum Para Penggugat/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara; Atau


Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dan menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa; Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Turut Tergugat I/Turut Terlawan I telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Mei 2016, yang isinya adalah sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Para Pelawan,

kecuali

terhadap

hal-hal

yang

diakui

secara

tegas

kebenarannya; 2. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam surat gugatan khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I/Turut Terlawan I adalah sehubungan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Terut Tergugat I/Turut Terlawan I atas 2 (dua) bidang tanah yang dijual dalam 1 (satu) paket berikut bangunan setempat dikenal dengan Jalan Raya Wates No. 19 RT 154 RW 004 Desa Binong Kec. Binong Kab. Subangsesuai dengan SHM No. 981/Desa Binong seluas 1.123 M2 an. H. Ahdi Bin Sarun dan SHM No. 980/Desa Binong seluas 727 M2 an. Ade Chandra Bin H. Ahdi sebagaimana yang termuat di dalam Risalah Lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 2015. Penggugat menganggap bahwa Turut Tergugat I melakukan tindakan pelelangan atas obyek terperkara mengandung cacat hukum dan harus batal demi hukum; 3. Bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali. Turut Tergugat I/Turut Terlawan I telah memeriksa seluruh dokumen dalam rangka melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundnag-undangan yang berlaku; 4. Bahwa lelang yang dilaksanakan melalui perantara Turut Tergugat I/Turut Terlawan I adalah atas permohonan/permintaan Tergugat III, saudara Kurniawan dan Hendrik, masing-masing selaku Kepala Pendukung Operasi Wilayah dan Officer Analisa Legalitas Kredit PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah I Bandung, dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat Turut Tergugat I/Turut Terlawan I jelaskan secara kronologis-yuridis sebagai berikut :


4.1. Prosedur lelang dimulai dari surat pemohonan lelang PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah I Bandung, Saudara Kurniawan

dan

Hendrik,

masing-masing

selaku

Kepala

Pendukung Oprasi Wilayah dan Officer Analisa Legalitas Kredit Nomor : 15463/Hkm/2015 tanggal 24 Agustus 2015 : “Penjual/Pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan

jadwal

pelaksanaan

lelang,

disertai

dokumen

persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya”; (Vide : Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

tanggal

23

April

2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang); 4.2. Bahwa pemohon lelang dari Pemohon Lelang/Penjual in casu PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah I Bandung, Saudara Kurniawan

dan

Hendrik,

masing-masing

selaku

Kepala

Pendukung Oprasi Wilayah dan Officer Analisa Legalitas Kredit ditindaklanjuti dengan penelitian permohonan dan persyaratan lelang. Permohonan yang telah lengkap dengan persyaratan lelang ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat/Turut Terlawan I sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Purwakarta/Turut

Tergugat/Turut

Terlawan

I

Nomor

:

S-

862/WKN.08/KNL.04/2015 tanggal 27 Agustus 2015 hal Penetapan Jadwal Lelang : “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang”; (Vide

:

Pasal

93/PMK.06/2010

12

Peraturan

tanggal

23

Menteri April

Keuangan

2010

Tentang

Nomor

:

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang); 4.3. Bahwa setelah ditetapkan hari dan tanggal lelang, selanjutnya diumumkan melalui selembaran dan Surat Kabar Harian dan diberitahukan kepada Termohon Eksekusi oleh Penjual in casuPT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah I Bandung, Saudara Kurniawan

dan

Hendrik,

masing-masing

selaku


Kepala

Pendukung Oprasi Wilayah dan Officer Analisa Legalitas Kredit; :Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”; (Vide

Pasal

41

93/PMK.06/2010

Peraturan tanggal

23

Menteri April

Keuangan

2010

Nomor

Tentang

:

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang); 4.4. Selanjutnya pelaksanaan lelang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam pengumuman; 5. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010 dengan tegas dinyatakan bahwa “KPKNL/Pejabat lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan obyek lelang”. Bahwa oleh karena permohonan lelang telah dilengkapi dengan persyaratan, maka Turut Tergugat I/Turut Terlawan I berkewajiban untuk melaksanakan lelang tersebut; 6. Bahwa selain itu terhadap rencana pelelangan tersebut telah dilakukan pengumuman melalui selembaran pada tanggal 31 Agustus 2015 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui surat kabar harian PasundanEkspres

pada

tanggal

15

September

2015

sebagai

Pengumuman Lelang Kedua; 7. Bahwa selain itu, berdasarkan data yang ada, Kreditor/Tergugat III telah mengeluarkan Surat Peringatan I (Pertama) No. 2238 P/AK2/2014 tanggal 4 September 2014, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : 2534 P/AK.2/2014 tertanggal 2 Oktober 2014, dan Surat Peringatan III (Ketiga)/Terakhir Nomor 2748 P/AK2/2014 tanggal 23 Oktober 2014 kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dilanjutkan dengan pelelangan atas objek jaminan hutang Debitor/Penggugat; 8. Bahwa

rencana

pelelangan

Debitor/Penggugat

oleh

ini

juga

Tergugat

telah III

diberitahukan

dengan

surat

kepada Nomor

:15509/HKM/2015 tanggal 15 September 2015. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat telah memberitahukan rencana pelelangan tersebut kepada Penggugat; Halaman 41 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

9. Bahwa Turut Tergugat I/Turut Terlawan I tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93?PMK.07/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa “lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”; 10. -Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas permohonan lelang yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo; 11. -Bahwa oleh karenanya, berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas maka pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah telah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan Buku ke-II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 100 dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”; 12. -Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melalui perantara Turut Tergugat I atas permohonan PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah I Bandung, Saudara Kurniawan dan Hendrik, masing-masing selaku Kepala Pendukung Oprasi Wilayah dan Officer Analisa Legalitas Kredit telah sah dan benar menurut hukum, maka terhadap pelaksanaan/prosedur/mekanisme lelang No. 409/2015 tanggal 29 September 2015 dimaksud memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dibatalkan; 13. -Bahwa Turut Tergugat I/Turut Terlawan I dengan tegas menolak sangkaan yang disangkakan Penggugat terhadap Turut Tergugat I/Turut Terlawan I yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat I in casu melakukan pelelangan terhadap obyek perkara a quo yang menurut Penggugat mengandung cacat hukum dan harus batal demi hukum yang merugikan penggugat. Dapat dilihat disini bahwa Penggugat jelas telah mendukung suatu perbuatan tanpa adanya dasar hukum atau alasan yang jelas. Pelelangan a quo yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I/Turut Terlawan I secara jelas dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan

tidak

melakukan

perbuatan

melawan

hukum.

Pembatalan

pelaksanaan lelang yang sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat Halaman 42 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

adalah kehendak yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga patut ditolak; Maka

: Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat I/Turut Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang

memeriksa

perkara a

quo

berkenan

untuk

memutuskan dengan diktum sebagai berikut; DALAM EKSEPSI : 1.-Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I/Turut Terlawan I; 2.-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1.-Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard); 2.-Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritad baik; 3.-Menyatakan bahwa Turut Tergugat I/Turut Terlawan I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat; 4.-Menyatakan bahwa pelaksana lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I/Turut Terlawan I adalah sah dan benar secara hukum; 5.-Menyatakan Risalah Lelang Nomor 409/2015 tanggal 29 September 2015 adalah sah dan benar secara hukum; 6.-Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan,

mengutip

dan

menerima

keadaan-keadaan

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri

Subang

tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Sng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROPISI : - Menolak

tuntutan provisi dari Para Penggugat/Para Pelawan untuk

seluruhnya; DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat III/Terlawan IIIuntuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: Halaman 43 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

- Menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; - Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; - Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.078.000,- (dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah); Menimbang, bahwa Para Pembanding semula

Penggugat I, II dan

III/ Pelawan I, II dan III telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Subang pada tanggal 25 Oktober 2016, permohonan

banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Para Terbanding

semula

masing- masing

Para Tergugat

dan kepada Para Turut Terbanding

pada tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 01, 03

Nopember 2016; Menimbang, bahwa Para

Pembanding

semula

Para Penggugat/

Para Pelawan pada tanggal 08 Nopember 2016, telah mengirimkan memori banding dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 10, 11 Nopember 2016.; Menimbang, bahwa

Terbanding I

semula Tergugat I/ Terlawan I

pada tanggal 21 Nopember 2016 telah mengirimkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 22, 24, 25 Nopember 2016.; Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/ Turut Terlawan I pada tanggal 25 Nopember 2016 telah mengirimkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 01 Desember 2016; Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III/ Terlawan III pada tanggal 19 Desember 2016 telah mengirimkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 21, 28 Desember 2016; Menimbang,

bahwa

kepada para pihak telah diberi kesempatan

untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage), masing-masing pada tanggal 22, 24, Nopember 2016 dan 02 Desember 2016.;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula

Penggugat I, II dan III/ Pelawan I, II dan III terhadap putusan

Pengadilan Negeri Subang

tanggal 18 Oktober 2016 Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN. Sng, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding yang dikirimkan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II dan III/ Pelawan I, II dan III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak ditemukan halhal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan secara umum dan apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat I, II dan III/ Pelawan I, II dan III, semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa

setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Sng, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti kedua belah pihak dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II dan III, Kontra memori banding

dari

Terbanding I semula Tergugat I/ Terlawan I serta Kontra

Memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III/Terlawan III dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Terlawan I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa

alasan-alasan hukum, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Halaman 45 putusan No.40/Pdt/2017/PT.Bdg

sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, menurut

pendapat

Pengadilan

Negeri

Majelis Subang

Hakim

Tingkat

tanggal

18

Banding

Oktober

bahwa

2016

putusan

Nomor

:14

/Pdt.G/2016/PN. Sng, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk DIKUATKAN ; Menimbang, bahwa

oleh karena

Para Pembanding

semula

Penggugat I, II dan III / Pelawan I, II dan III tetap berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan

ditetapkan dalam amar

putusan ; Mengingat, pasal-pasal dalam HIR (Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura) , R.V, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----------------------------------------- M E N G A D I L I -----------------------------------

Menerima

permohonan

banding

Para

Pembanding

semula

Penggugat I, II dan III/ Pelawan I, II dan III.; 

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang

tanggal 18

Oktober 2016 Nomor :14/Pdt. G / 2016 / PN. Sng yang dimohonkan banding tersebut ; 

Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II dan III / Pelawan I, II dan III, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan

yang

dalam

tingkat

banding

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;


sebesar

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin

tanggal

06 Maret 2017

oleh Kami TUMPAK SITUMORANG, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FIRZAL ARZY, SH.MH. dan SULAIMAN, SH. MH. masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

FIRZAL ARZY, SH.MH.

TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.

TTD SULAIMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti, TTD BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya : Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,Materai----- --------------------Rp. 6.000,Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Recommend Documents