PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 593 / PDT / 2016 / PT. BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Hj. MUSFIAH, yang beralamat di Jalan Pembangunan A.4 Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I

semula

PENGGUGAT I /PELAWAN I; -----------------------------------2. LEITA RISTAWATI, SH yang beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor A.9, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II

semula

PENGGUGAT II/PELAWAN II; ---------------------------------yang

dalam

hal

ini

PENGGUGAT I/PELAWAN I dan PENGGUGAT

II/PELAWAN II memberi kuasa kepada AGUS PRAYOGA, SH, TANDRY LD, SH., BANA, SH, EKA YUDA MP, SH, ARIF RAHMAN, SHI dan KHAERUDI GULLID J, SH. Advokat pada kantor Hukum Agus Prayoga, SH., dan Rekan, yang beralamat di Jalan kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27 Kota Cirebon, bertindak berdasarkan

Surat Kuasa bertanggal 21Juni 2016, yang telah didaftarkan dan dicatat Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

dibawah

Register

Nomor

:

121/W/Pdt/2016/PN.Cbn, pada tanggal 21Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING /PARA PENGGUGAT/ PARA PELAWAN ; ------

MELAWAN

1. PT. BANK MEGA, Tbk, beralamat di Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean 12-14A Jakarta Selatan, c.q PT BANK MEGA tbk, kantor Wilayah Bandung, beralamat di Menara Bank Mega Bandung, Jalan Gatot Subroto No. 283, Bandung c.q PT. BANK MEGA, tbk, Kantor Cabang Cirebon, beralamat di jalan Yos Sudarso No. 28, Kelurahan/Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semulaTERGUGAT I/ TERLAWAN I ; -2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.

Halaman 1 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

48

Kota

Cirebon,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II/ TERLAWAN II;3. HARDIANTO TUNGGAL PURWA, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Mayor Dasuki RT/RW 003/021 Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III/TERLAWAN III; -----------------------------------------------------4. LILIS MARIATI SUWANDA, SH, Pekerjaan Notaris & PPAT, beralamat di Jalan Widarasari III 2, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada P ROESLAN A M, SH, UDI SAUDI, SH dan RISKA ARIFAH, SH tanggal 21 Juli 206, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN I; ------------------------5. SALEH BAFADAL, SH, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Tuparev No. 15 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN II; -------------------------------------------------------6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, beralamat di Jalan Sunan Drajat No. 2 Sumber, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERLAWAN III; Keseluruhan semula Tergugat I/ Terlawan I sampai dengan Tergugat III/ Terlawan III untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT/ PARA TERLAWAN dan TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN I sampaidengan TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN III disebutsebagai PARA TURUT TERBANDING

semula PARA TURUT

TERGUGAT/ PARA TURUT TERLAWAN ; ------------------------------------------PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ---------------------------------------------------------Telah membaca : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14Desember 2016 Nomor 593 / PEN / PDT / 2016 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ------


2.

Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pelawan dalam Surat

Gugatannya/ Perlawanannya tertanggal 8 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 08 September 2015, dibawah

register perkara Nomor:67

/ Pdt.G / 2015

/ PN. Cbn.,telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa dasar hukum diajukannya Gugatan Perlawanan ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 106 / PMK.06 / 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK.06 / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan, “Pembatalan

lelang

sebelum

pelaksanaan

lelang

di

luar

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor / tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang”; 2. Bahwa sebagaimana pada prinsipnya, salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelumeksekusi dijalankan, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan kaidah hukumnya yang menegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui ‘gugatan’ jo. Putusan Nomor : 786 K/Pdt/1988 dengan kaidah hukumnya yang menegaskan bahwa derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai; I. URAIAN FAKTA HUKUM YANG MENJADI ALASAN GUGATAN PERLAWANAN 3. Bahwa dalam kurun waktu bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2014 pada awalnya Tergugat III/Terlawan III dengan segala bujuk rayunya berulang kali mendatangi Para Penggugat/Para Pelawan dengan maksud untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon milik Para Penggugat/Para


Pelawan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. : 1496 atas nama HARDIANTO TUGGAL PURWA (sebelumnya atas nama MUSFIAH i.c. Penggugat I/Pelawan I) dengan luas tanah 125 M2, Sertipikat Hak Milik No. : 2175 atas nama HARDIANTO TUGGAL PURWA (sebelumnya atas nama MUSFIAH i.c. Penggugat I/Pelawan I) dengan luas tanah 165 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. : 2176 atas nama HARDIANTO TUGGAL PURWA (sebelumnya atas nama LEITA RISTAWATI i.c. Penggugat II/Pelawan II) dengan luas tanah 700 M2 berikut bangunan rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat II/Pelawan II yang beralamat di Jalan Pembangunan I No. A.9 RT/RW 005/002 Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten cirebon; 4. Bahwa atas bujuk rayu Tergugat III/Terlawan III tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Bank Mega Cabang Cirebon i.c. Tergugat I/Terlawan I, telah terjadi jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut berikut bangunan rumahnya antara Para Penggugat/Para Pelawan denganTergugat III/Terlawan III dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) yang Akta Jual Belinya dibuat oleh LILIS MARIATI SUWANDA, SHNotaris & PPAT di Kab. Cirebon i.c. Turut Tergugat I/Turut Terlawan I tanpa diberikansalinannya kepada Para Penggugat/Para Pelawan dimana seharusnya itu menjadihak Para Penggugat/Para Pelawan untuk mendapatkannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya”; 5. Bahwa pembayaran atas jual beli tersebut dijanjikan oleh Tergugat III/Terlawan III selaku Pembeli akan diberikan kepada Para Penggugat/Para Pelawan setelah pihaknya mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mega i.c. Tergugat I/Terlawan I melalui perjanjian kredit yang dibuatnya dimana kemudian diikuti dengan penanda-tanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan “pada hari dan tanggal yang masih sama dengan perjanjian jual beli tersebut” yaitu hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 antara Tergugat III/Terlawan III selaku debitor dan Tergugat I/Terlawan I selaku kreditor yang aktanya dibuat oleh Turut Tergugat I/Turut Terlawan I dengan nilai tanggungan untuk setiap bidang tanahnya masing-masing adalah sebesar :


Rp. 750.000.000,- untuk SHM No. 1496 yaitu Akta No. 45/2014; Rp. 750.000.000,- untuk SHM No. 2175 yaitu Akta No. 45/2014; Rp. 1.000.000.000,- untuk SHM No. 2176 yaitu Akta No. 46/2014; 6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit (akad kredit) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan itu selanjutnya Turut Tergugat I/Turut Terlawan I mengajukan pendaftaran tentang adanya pemberian hak tanggungan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dimana kemudian atas dasar pendaftaran dan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan dimaksud maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon i.c. Turut Tergugat III/Turut Terlawan III telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah dicatat pada masing-masing sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan di bawah ini : 6.1. Stp.HT.No. 1642/2013 tercatat pada SHM No. 1496 dan No. 2175; 6.2. Stp.HT.No. 1643/2013 tercatat pada SHM No. 2176; 7. Bahwa kepastian mengenai saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut oleh Turut Tergugat I/Turut Terlawan I kepada Turut Tergugat III/Turut Terlawan III adalah hal yang sangat penting bagi kreditor yaitu Tergugat I/Terlawan I, bukan saja untuk menentukan kedudukannya yang diutamakan terhadap kemungkinan adanya kreditor-kreditor yang lain melainkan juga untuk menentukan peringkatnya dalam hubungannya dengan kreditor-kreditor lain tersebut yang juga pemegang Hak Tanggungan, dengan tanah yang sama sebagai jaminannya yaitu 3 (tiga) bidang tanah dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah dalam PenjelasanUmum angka 7 bahwa tanggal pencatatan dalam buku tanahnya tentang adanya Hak Tanggungan yang bersangkutan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran tersebut secara lengkap oleh Kantor Pertanahan; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Sertipikat Hak Tanggungan yang mengandung tahun terbit 2013 seperti tercatat pada masing-masing sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan sebagaimana disebutkan pada angka 6 di atas, terdapat ketidak-logisan secara hukum jika dihubungkan dengan fakta tanggal penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan itu sendiri yang dibuat oleh Turut Tergugat I/Turut Terlawan I


tanggal 28 Maret 2014 sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan, 1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. 3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 4) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap suratsurat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. 5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. 9. Bahwa oleh karena Turut Tergugat III/Turut Terlawan III dalam hal penerbitan nomor Sertifikat Hak Tanggungan telah melakukan tindakan hukum yang tidak didasarkan pada pendaftaran tanah yang bersifat menjamin kepastian hukum (recht-kadaster) karena mengandung tahun terbit 2013 sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang melekat pada hak atas tanah pada ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut dan untuk mencegah kurangnya pihak di dalam hukum acara sehingga oleh karenanya Para Pelawan memasukkan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III dalam kedudukannya tersebut sebagai pihak yang berperkara (in litis) dalam Perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini; 10. Bahwa bersamaan dengan Perjanjian Kredit (akad kredit) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan “masihpada hari dan tanggal yang sama dengan penanda-tanganan perjanjian jual beli, perjanjian kredit (akad kredit) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan” yaitu hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, Tergugat I/Terlawan I selanjutnya melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) atas kredit Tergugat


III/Terlawan III yang dananya dicairkan oleh Tergugat I/Terlawan I ke rekening Bank Mega atas nama Penggugat II/Pelawan II yang pendaftarannya sebagai nasabah Bank Mega dibuat sesaat sebelum pencairan kredit dilakukan. Pencairan kredit ke rekening Penggugat II/Pelawan II tersebut disepakati sebagai realisasi janji Tergugat III/Terlawan III untuk melakukan sebagian pembayaran atas jual beli tersebut; 11. Bahwa atas sejumlah uang yang baru saja diterima Penggugat II/Pelawan II, kemudian seorang yang bernama TUGI ABDANI yang masih merupakan karyawan dari Tergugat I/Terlawan I meminta kepada Penggugat II/Pelawan II agar mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan menandatangani slip penarikan terhadap jumlah yang sudah dicairkan tersebut dengan alasan yang menurut keterangannya bahwa Tergugat I/Terlawan I sebagai kreditor dan Tergugat III/Terlawan III sebagai debitor telah sepakat pencairan kredit atas tanggungan tersebut hanya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saja sehingga sisanya yang telah dicairkan tersebut harus dikembalikan oleh Para Penggugat/Para Pelawan; 12. Bahwa atas permintaan TUGI ABDANI tersebut, seketika itu Penggugat II/Pelawan II menanyakankepada Tergugat III/Terlawan III karena jika dengan diserahkannya uang itu maka sisa kurang bayarnya menjadi bertambah lagi dimana kemudian Tergugat III/Terlawan III meyakinkan bahwa pihaknya akan menjamin terhadap sisa kurang bayar tersebut sebesar Rp. 2.300.000.000,(dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan menawarkan kepada Para Penggugat/Para Pelawan untuk membuat “Pengakuan Utang” setelah urusan pencairan kreditnya selesai. Atas tawaran tersebut Penggugat II/Pelawan II kemudian menerimanya dan akhirnya menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang sudah disiapkan oleh TUGI ABDANI, yang penarikannya dilakukan 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 di Bank Mega Cabang Cirebon dimana selanjutnya uang itu diserahkan Penggugat II/Pelawan II kepada Tergugat III/Terlawan III dan bersama-sama dengan Turut Tergugat I/ Turut Terlawan I kemudian membawa uang itu ke lantai atas lewat lift yang Penggugat II/Pelawan II tidak pernah mengetahui uang hasil dari penarikan tersebut dibawa oleh mereka berdua ke lantai atas untuk maksud dan tujuan apa karena setelah menyerahkan uang tersebut Penggugat II/Pelawan II pulang begitu saja; 13. Bahwa setelah urusan pencairan kredit selesai, sesuai janji Tergugat III/Terlawan III kemudian dibuatlah “Pengakuan Utang” terhadap kekurangan bayar atas


jual beli tersebut yang akan dibayar Tergugat III/Terlawan III dengan Cek Bank Negara Indonesia sesuai tanggal jatuh tempo masing-masing sebagaimana tertuang dalamAktaPengakuan Utang Nomor 74 yang dibuat oleh Notaris SALEH BAFEDAL, SH i.c. Turut Tergugat II/Turut Terlawan II “pada hari dan tanggal yang masih sama dengan penandatanganan perjanjian jual beli, perjanjian kredit (akad kredit) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan” yaitu hari Jumat tanggal 28 Maret 2014; 14. Bahwa dalam pembuatan pengakuan utang tersebut, Turut Tergugat II/Turut Terlawan II selaku Notaris yang membuat akta tersebut telah meyakinkan Penggugat II/Pelawan II bahwa pihaknya mengenal baik dengan Tergugat II/ Terlawan III dan dapat dipercaya sehingga apabila terjadi pengingkaran atas pengakuannya tersebut pihaknya menerangkan bahwa Penggugat II/Pelawan II cukup datang saja ke kantor dan pihaknya akan menyelesaikannya; 15. Bahwa atas adanya Akta Jual Beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah antara Para Penggugat/Para Pelawan selaku pihak Penjual dan Tergugat III/Terlawan III selaku pihak Pembeli yang salinan aktanya sampai dengan diajukannya gugatan perlawanan ini tidak pernah diberikan oleh Turut Tergugat I/Turut Terlawan I selaku Notaris/PPAT yang membuat akta dimaksud dan atas adanya Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh Turut Tergugat II/Turut Terlawan II yang dalam proses pembuatan aktanya telah meyakinkan Penggugat II/Pelawan II selaku pihak yang diberikan pengakuan utang bahwa dirinya selaku Notaris mengenal baik kepribadian Tergugat III/Terlawan III selaku pihak yang memberi pengakuan dan mengatakan bahwa Tergugat III/Terlawan III dapat dipercaya sepenuhnya atas apa yang akan dituangkan dalam pengakuannya tersebut, dan untuk mencegah kurangnya pihak di dalam hukum acara sehingga oleh karenanya Para Penggugat/Para Pelawan turut memasukkan Turut Tergugat I/ Turut Terlawan I dan Turut Tergugat II/Turut Terlawan II dalam kedudukannya tersebut sebagai pihak yang berperkara (in litis) dalam Gugatan Perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini; 16. Bahwa meskipun sudah ada Pengakuan Utang yang telah dibuatnya tersebut, Tergugat III/Terlawan III meminta kepada Penggugat II/Pelawan II untuk tidak mencairkan ketiga cek tersebut pada tanggal jatuh temponya masing-masing dengan alasan yang tidak jelas akan tetapi Penggugat II/Pelawan II tetap mengikuti keinginannya, namun setelah ketiga cek tersebut telah melewati jatuh temponya maka untuk mendapatkan kepastian atas pembayaran


tersebut, Penggugat II/Pelawan II pada tanggal 23 September 2014 akhirnya mengkliringkan ketiga cek tersebut dimana kemudian Penggugat II/Pelawan II mendapati fakta bahwa Bank Negara Indonesia tahun 1946 tidak dapat mencairkan uangnya karena tidak cukup saldo atas ketiga cek tersebut maka terbukti Tergugat III/ Terlawan III telah ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Tergugat III/ Terlawan III secarah hukum harus dianggap sebagai Pembeli yang beritikad buruk/tidak baik (te kwader trouw); 17. Bahwa kemudian dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan Desember tahun 2014 diketahui Tergugat III/Terlawan III selaku debitor telah dinyatakan wanprestasi atau cidera janji oleh Tergugat I/Terlawan I atas perjanjian kreditnya sehingga Tergugat I/Terlawan I melalui pihak-pihaknya yang berbeda kerap mendatangi Para Penggugat/Para Pelawan menagih pembayaran hutang Tergugat III/Terlawan III dan meminta Para Penggugat/Para Pelawan untuk segera meninggalkan rumah karena Para Penggugat/Para Pelawan sejak dilakukannya jual beli tersebut pada faktanya masih menguasai rumah tersebut sampai dengan diajukannya gugatan perlawanan ini dimana kemudian Tergugat I/ Terlawan I pada tanggal 29 Januari 2015 memuat berita di surat kabar tentang “Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” yang akan dilaksanakan lelangnya pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015; 18. Bahwa terhadap pengumuman tersebut Para Penggugat/Para Pelawan tidak mengambil tindakan apapun sampai pada waktunya dilaksanakan lelang namun diketahui tidak ada peminat atau tidak ada peserta dalam proses lelang tersebut, sehingga kemudian Tergugat I/Terlawan Ipada tanggal 20 Maret 2015 kembali memuat “Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan” yang saat itu akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015. Atas pemuatan berita lelang ulang tersebut Para Penggugat/Para Pelawan tidak lagi bersikap pasrah dan mencoba untuk meminta kebijaksanaan Tergugat I/Terlawan I atas dasar perasaan takut kehilangan hak miliknya dan dengan keterpaksaan membayar apa yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat III/Terlawan III denganuang seadanya yang dimiliki saat itu dimana kemudian permintaan itu disetujui oleh Tergugat I/Terlawan I dan akhirnya membatalkan lelang eksekusi tersebut setelah Penggugat II/Pelawan II melalui suaminya AGUS SUBARDJA, SE pada tanggal 26 Maret 2015 melakukan setoran tunai sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Bank Mega dengan No.Rek : 010650012019190 a.n. SUSPEN INCOMING


TRANSFER

dengan

isi

berita,

“Titipan

pembayaran

angsuran

a.n.

HARDIANTO TUNGGAL PURWA”; 19. Bahwa meskipun Para Penggugat/Para Pelawan sudah membayar kewajiban utang Tergugat III/Terlawan III kepada Tergugat I/Terlawan I namun jumlah uang yang sudah disetorkan tersebut masih kurang banyak untuk menutupi seluruh kewajiban Tergugat III/Terlawan III sehingga kemudian Tergugat I/Terlawan I kembali memuat lagi berita “Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” di Koran Radar Cirebon yang terbit pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dan atas dasar pengumuman yang terakhir inilah dan adanya fakta belum dibayarnya jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya oleh Tergugat III/Terlawan III dan sekarang menjadi obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan, Para Penggugat/Para Pelawan akhirnya mengajukan gugatan perlawanan ini untuk meminta keadilan kepada Pengadilan Negeri Cirebon. Sehingga oleh karenanya, secara nyata dan meyakinkan bahwa Para Penggugat/ Para Pelawan adalah pihak yang berkepentingan untuk melakukan gugatan perlawanan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi tersebut yang diumumkanTergugat I/Terlawan I melalui surat kabar dimana rencana itu sendiri telah dibantahdengan cara yang sama

oleh

Para

Penggugat/Para

Pelawan

melalui

pengumuman

“Pemberitahuan” tertanggal 27 Agustus 2015; 20. Bahwa apabila memperhatikan terhadap peristiwa hukum yang dimulai dari perjanjian jual beli antara Para Penggugat/Para Pelawan selaku Penjual dengan Tergugat III/Terlawan III selaku Pembeli, dilanjutkan dengan perjanjian kredit antara Tergugat I/Terlawan I selaku Kreditor dengan Tergugat III/Terlawan III selaku debitor, kemudian penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berisi tentang pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek jual beli tersebut sampai dengan kepada pencairan kreditnya, yang kesemua akta otentiknya tersebut dibuat oleh Turut Tergugat III/Turut Terlawan III pada waktu dan tempat yang bersamaan yaitu hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Bank Mega Cabang Cirebon, maka terlihat jelas peranan besar dari Turut Tergugat I/Turut Terlawan I karena jabatannya selaku Notaris/PPAT dalam peristiwa hukum dimaksud, sehingga suksesnya pencairan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I/ Terlawan I kepada Tergugat III/Terlawan III patut diduga secara hukum dikesampingkannya prinsip kehatihatian dan manajemen resiko oleh pihak Tergugat I/ Terlawan I selaku pihak Bank Umum dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Tergugat III/Terlawan III sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank


Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; 21. Bahwa setidaknya prinsip-prinsip penilaian kredit yang harus dilakukan oleh Tergugat I/Terlawan I sebagai Bank Umum menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga keuangan Lainnya halaman 12 (Cetakan Kesebelas, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) menjelaskan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri dari : a. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur.Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. b. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. c. Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. d. Collateral, merupakam jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifatfisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. e. Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.; 22. Bahwa oleh karena itu praktek pemberian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I/ Terlawan I kiranya perlu mendapatkan perhatian serius dalam pemeriksaan perkara ini mengingat ketentuan Sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggarannya telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 44 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang menyebutkan, “Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian


kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu. 23. Bahwa selanjutnya oleh karena jaminan utang berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah yang telah dibebani dengan suatu Hak Tanggungan oleh Tergugat III/Terlawan III selaku debitor yang terikat suatu perjanjian kredit dengan

Tergugat

I/Terlawan

I,

pada

pembayarannya oleh Tergugat III/Terlawan III

prinsipnya

belum

dilunasi

selaku Pembeli yang terikat

lebih dulu dengan suatu perjanjian jual beli dengan Para Penggugat/Para Pelawan,

maka

secara

hukum

Para

Penggugat/Para

Pelawan

dapatmenuntut pembatalan perjanjian jual beli atas dasar tidak adanya pembayaran secara penuh dari Tergugat III/Terlawan III. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1517, Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan, Pasal 1517 : “Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.” Pasal 1266 : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.” Pasal 1267 : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”; 24. Bahwa oleh karena adanya tuntutan pembatalan jual beli tersebut maka Para Penggugat/Para Pelawan harus dianggap sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh untuk menguasai objek jual beli tersebut berikut hak kebendaan yang melekat di dalamnya yang sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan (beziter recht) Para Penggugat/Para Pelawan serta belum adanya penyerahan (levering) yang sah atas objek jual beli tersebut dari Para


Penggugat/Para Pelawan kepada Tergugat III/Terlawan III dan oleh karenanya Para Penggugat/ Para Pelawan berhak untuk mempertahankan dan/atau menikmatinya termasuk dari adanya tuntutan Tergugat I/Terlawan I berdasarkan Pasal 6 UUHT untuk menjual obyek Hak Tanggungan yang melekat pada objek jual beli tersebut sebagai pelunasan piutangnya akibat cidera janji dari Tergugat III/Terlawan III yang terikat perjanjian kredit dengannya. Hak Para Penggugat/Para Pelawan yang demikian itu membuat batal dan tidak dapat dilaksanakannya tuntutan Tergugat I/Terlawan I terhadap Tergugat III/Terlawan III yang belum melunasi pembayaran jual belinya kepada Para Penggugat/Para Pelawan sebagaimana diatur secara tegas di dalam Pasal 1478 KUHPerdata yang menyebutkan, “Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah

mengizinkan

penundaan pembayaran kepadanya”; 25. Bahwa oleh karena sudah cukup terbukti secara hukum adanya itikad yang buruk/tidak baik (te kwader trouw) dari Tergugat III/Terlawan III yang tidak membayar penuh atas perjanjian jual belinya atau baru memberikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- dimana sebagiannya telah dikembalikan untuk pembayaran angsuran utang Tergugat III/Terlawan III kepada Tergugat I/Terlawan I yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- sebagaimana telah dijelaskan pada bagian posita angka 12 dan 18 di atas sehingga dengan kata lain uang yang baru diterima Para Penggugat/Para Pelawan adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (-) Rp. 175.000.000,- = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), maka dengan adanya gugatan perlawanan yang diajukan Para Penggugat/Para Pelawan dalam perkara ini yang meminta pembatalan dan/atau memintakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu perjanjian jual beli antara Para Penggugat/Para Pelawan dengan Tergugat III/Terlawan III, yang Akta Jual Belinya dibuat oleh LILIS MARIATI SUWANDA, SH Notaris & PPAT di Kab. Cirebon i.c. Turut Tergugat I/Turut Terlawan I pada tanggal 28 Maret 2014 dimana salinannya dari akta tersebut tidak pernah diberikan kepada Para penggugat/Para Pelawan selaku Penjual, cukup adil dan wajar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat III/Terlawan III agar menerima penyerahan uang miliknya dari Para Penggugat/Para Pelawan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia i.c. Putusan Perkara No. 188 K/Sip/1957 tertanggal 24 September 1958 dalam perkara antara Mat Joeti bin


Hasan dan kawan-kawan lawan Abdurasjid bin Asgar Ali dengan kaidah hukumnya menyatakan bahwa, “Berdasarkan S. 1875 No. 179 Hakim karena jabatan harus menyatakan batal perjanjian mengenai tanah tersengketa antara kedua pihak yang berperkara, maka kedua pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula: penggugatpenggugat untuk kasasi harus menerima kembali tanah sengketa dan tergugat dalam kasasi menerima Rp. 5000,-“ 26. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat III/Terlawan III sebagai pembeli yang beritikad buruk/tidak baik maka jual beli tersebut secara hukum menjadi batal dan harus dianggap sebagai tidak pernah ada (never existed) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang telah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada Para Penggugat/Para Pelawan selaku pihak yang berkuasa penuh atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya maka tindakan pembebanan Hak Tanggungan tersebut, secara nyata telah meniadakan hak dan kepentingan hukum dari Para Penggugat/Para Pelawan dan harus dianggap sebagai cacat hukum. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Turut Tergugat III/Terlawan III belum atau bukan sebagaipemilik atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya tersebut; 27. Bahwa oleh karena terhadap objek tanah terperkara ketiganya secara administrasi telah beralih/dibalik namakan menjadi atas nama Tergugat III/Terlawan III dan telah pula melekat Hak Tanggungan pada hak atas tanah tersebut, maka untuk menghindari adanya penyulitan proses perolehan balik nama atas ketiga objek tanah terperkara tersebut menjadi kembali atas nama Para Penggugat/Para Pelawan, dengan ini dimohonkan secara mutatis mutandis dalam gugatan perlawanan a quobaik pada bagian Posita maupun pada bagian Petitum gugatan perlawanan kiranya Pengadilan Negeri Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara ex officio dapat menentukan dengan memberikan hak kuasa berdasarkan putusan dalam perkara

ini

kepada

Para

Penggugat/Para

Pelawan

untuk

dapat

melaksanakan/melakukan suatu tindakan hukum yang sah didepan/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu dalam upaya proses peralihan/pembalik nama atas Sertipikat Hak Milik No. : 1496 dengan luas tanah 125 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. : 2175 dengan luas tanah 165 M2 dan


Sertipikat Hak Milik No. : 2176) dengan luas tanah 700 M2 kembali menjadi atas nama Pemegang Hak-nya yang semula i.c Para Penggugat/Para Pelawandan memerintahkan kepada Tergugat I/Terlawan I selaku pemegang Hak Tanggungan untuk melepaskan Hak Tanggungannya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan, “Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut : b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan”; 28. Bahwa

Para

Penggugat/Para

Pelawan

pada

prinsipinya

menyadari

pelaksanaan lelang terhadap jaminan utang berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan milik Para Penggugat/Para Pelawan merupakan upaya Tergugat I/Terlawan I untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikannya kepada Tergugat III/ Terlawan III dalam rangka penyelesaian Kredit dengannya yang dilakukan melalui pengambilalihan agunan, sementara yang menjadi obyek Hak Tanggungan itu sendiri dalam gugatan perlawanan ini dituntut pembatalan jual belinya oleh Para Penggugat/Para Pelawan berdasarkan alat bukti otentik, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memeriksa lebih dulu tentang sah tidaknya perbuatan materil jual belinya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 141 K/Sip/1973 tertanggal 20 November 1975 dengan kaidah hukumnya menyebutkan : “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Meskipun mengenai jual beli rumah dan tanah sengketa oleh penggugat terbanding telah diajukan bukti akte jual beli No. 6/Pdt/1969-M tertanggal 5 Agustus 1969, Pengadilan Tinggi masih menganggap perlu untuk menyelidiki Iebih lanjut tentang sah tidaknya perbuatan materiele jual beli (materiele handeling van verkoop) yang didalilkan telah terjadi itu. Karena Pengadilan Tinggi menganggap bahwa belum ada kata sepakat yang sebenarnya mengenai harga barang yang diperjual belikan, apa yang telah dituangkan dalam akte diatas sebagai “jual beli” adalah tidak sah dan batal demi hukum”; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selain mohon dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan gugatan perlawanan ini, Para Penggugat/Para Pelawan mohon pula kepada Pengadilan Negeri Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas hal sebagai berikut : Halaman 15 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN 29. Bahwa

sehubungan

dengan

adanya

pemeriksaan

perkara

Gugatan

Perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Para Penggugat/Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas segala asetyang dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut untuk menghindari pengalihan aset oleh Para Tergugat/Para Terlawan. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan sita jaminan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad); 30. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim, Para Penggugat/Para Pelawan telah mengajukan Permohonan Penundaan Lelang Eksekusi atas Objek Hak Tanggungan sebagaimana tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 dan No. 1642/2013; Dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Cirebon tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : IV. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI 31. Bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pelawan adalah pihak yang berkepen-tingan dan satu-satunya pihak yang berkuasa atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tertuang di dalam uraian 3 (tiga) sampai dengan 23 (dua puluh tiga), menurut hukum dan berhak sepenuhnya bertindak selaku pemilik hingga kemudian secara nyata dipindahkan kepemilikan atas hak kebendaan yang dimiliki menurut hukum sedangkan pada saat ini sedang melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang maka demi kepastian hukum di kemudian hari, cukup beralasan apabila Para Penggugat/Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Yang Terhormat untuk dapat menjatuhkan “Putusan Provisi” berupa : 1)

Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada tindakan eksekusi dan lelang;


2)

Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III untuk tidak mengeluarkan produk hukum apapun yang ada hubungannya dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 dan No. 1642/2013 (keduanya tertanggal 28 Maret 2014) dan/atau Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/ 2013;

Sampai putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 32. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Penggugat/Para Pelawan ini sangatlahberalasan dan memiliki dasar hukum yang kuat, maka bersama ini Para Penggugat/ Para Pelawan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat : 1)

Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat/Para Pelawan apabila Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III lalai dan atau secara sengaja tidak melaksanakan isi Putusan Provisi, terhitung semenjak dibacakan hingga dilaksanakannya isi Putusan Provisi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat/Para Pelawan mohon

kepada

Yang

Terhormat

Ketua

Pengadilan

Negeri

CirebonmelaluiYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula untuk memutuskan : DALAM PROVISI : 1)

Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh asset yang dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 termasuk dan tidak terbatas pada tindakan eksekusi dan lelang sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

2)

Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III untuk tidak mengeluarkan produk hukum apapun yang ada hubungannya dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014


tertanggal 28 Maret 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; 3)

Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat/Para

Pelawan

bilamana

terjadi

kelalaian

yakni

tidak

melaksanakan isi putusan provisi, terhitung semenjak putusan provisi dibacakan hingga dilaksanakannya isi putusan provisi tersebut, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III; DALAM POKOK PERKARA : 1)

Mengabulkan gugatan perlawanan Para Penggugat/Para Pelawan untuk seluruhnya;

2)

Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat/Para Pelawan sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh atas bangunan rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan I No. A.9 RT/RW 005/002 Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon termasuk hak kebendaan lainnya yang terletak di atas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. : 1496 atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA (sebelumnya atas nama MUSFIAH i.c. Penggugat I/Pelawan I) dengan luas tanah 125 M2, Sertipikat Hak Milik No. : 2175 atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA (sebelumnya atas nama MUSFIAH i.c. Penggugat I/Pelawan I) dengan luas tanah 165 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. : 2176 atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA (sebelumnya atas nama LEITA RISTAWATI i.c. Penggugat II/Pelawan II) dengan luas tanah 700 M2 yang ketiganya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon masing-masing tanggal 22 Mei 1999, 12 Desember 2011 dan 12 Desember 2011 dan berhak untuk mempertahankan dan/atau menikmati hasil dari tanah tersebut berikut bangunan yang ada di atas tanahnya;

3)

Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat/Para Pelawan sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam melakukan Gugatan Perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diumumkan oleh Tergugat I/Terlawan I sesuai Pengumuman Kedua yang dimuat di Koran Radar Cirebon halaman 2 tanggal 26 Agustus 2015;


4)

Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat III/Terlawan III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat/Para Pelawan ataspembayaran jual beli yang tidak dilaksanakannya sebesar sebagaimana ditentukandalam Akta Pengakuan Utang Nomor 74 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris SALEH BAFEDAL, SH i.c. Turut Tergugat II/Turut Terlawan II;

5)

Menyatakan batal dan/atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu perjanjian jual beli antara Para Penggugat/Para Pelawan dengan Tergugat III/ Terlawan III, yang Akta Jual Belinya dibuat oleh LILIS MARIATI SUWANDA, SHNotaris & PPAT di Kab. Cirebon i.c. Turut Tergugat I/Turut Terlawan I pada tanggal 28 Maret 2014 yang salinannya tidak pernah diberikan kepada Para penggugat/ Para Pelawan;

6)

Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat III/Terlawan III bukan sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh serta tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjaminan aset milik Para Penggugat/Para Pelawan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga oleh karenanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 tertanggal 28 Maret 2014 beserta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 beserta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukumnya karena cacat hukum;

7)

Menyatakan hukumnya bahwa Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 dan No. 1642/2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III/Turut Terlawan III sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik No. : 2175, No. : 2176 dan No. : 1496 adalah Sertipikat Hak Tanggungan yang tidak bersifat menjamin kepastian hukum (rechtkadaster) karena keduanya mengandung tahun terbit 2013;

8)

Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) atas segala aset yang dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 adalah sah dan berharga serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);


9)

Menghukum Tergugat III/Terlawan III agar menerima penyerahan uang miliknya dari Para Penggugat/Para Pelawan sebesar Rp. 525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

10) Memberikan hak kuasa berdasarkan putusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat/Para Pelawan untuk dapat melaksanakan/melakukan suatu tindakan hukum yang sah didepan/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu dalam upaya proses peralihan/pembalik nama atas Sertipikat Hak Milik No. : 1496 dengan luas tanah 125 M2, Sertipikat Hak Milik No. : 2175 dengan luas tanah 165 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. : 2176) dengan luas tanah 700 M2 kembali menjadi atas nama Pemegang Hak-nya yang semula i.c Para Penggugat/Para Pelawan; 11) Memerintahkan Tergugat I/Terlawan I selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat

Pertama

untuk

melepaskan

Hak

Tanggungannya

yang

dibebankan pada hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. : 1496 dengan luas tanah 125 M2, Sertipikat Hak Milik No. : 2175 dengan luas tanah 165 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. : 2176) dengan luas tanah 700 M2 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya; 12) Memerintahkan Tergugat II/Terlawan II membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan rumah yang terdiri dari SHM No. 2176 luas tanah 700 M2, SHM No. 2175 luas tanah 165 M2 dan SHM No. 1496 luas tanah 125 M2, yang terletak dalam satu hamparan di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (Jalan Pembangunan I Blok A No. 9); 13) Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terlawan di dalam Gugatan Perlawanan ini untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini; 14) Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pelawan, Para Penggugat/Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perbaikan dalam gugatannya sebagaimana dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 8 Desember 2015 yaitu sebagai berikut :


I. DASAR HUKUM PERUBAHAN GUGATAN 1. Bahwa perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada Penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatannya yang pengaturannya mengenai perubahan tersebut tidak diatur dalam ketentuan Herziene Indonesich Reglement (HIR) maupun Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) namun diatur dalam Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (RV) yang menyatakan, "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"; 2. Bahwa terkait ketiadaan pengaturan tentang perubahan gugatan dimaksud Mahkamah Agung sendiri telah memberikan petunjuknya dan telah diikuti secara konstan dan serta yurisprudensi tetap, antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut 2.1. Putusan No. 209 K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971, dengan kaidah hukumnya menyatakan, "suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kajian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair: untuk peradilan yang adil" (termuat dalam yurisprudensi Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/72 hal. 470, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI); 2.2. Putusan No. 434 K/SIP/1970 tanggal 11 Maret 1971, dengan kaidah hukumnya menyatakan, "Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat"; 2.3. Putusan No. 1043 K/SIP/1973 tanggal 13 Desember 1974, dengan kaidah hukumnya menyatakan, "Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian". 2.4. Putusan No. 823 K/SIP/1973 tanggal 29 Januari 1976, dengan kaidah hukumnya

menyatakan,

"Karena

perubahan

tersebut

tidaklah

merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan)"; 3. Bahwa lagipula perubahan gugatan ini telah memenuhi syarat formil karena diajukan oleh Penggugat pada hari sidang pertama atau setidaknya sebelum adanya penetapan Mediasi guna memenuhi


ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau dengan kata lain perubahan gugatan ini diajukan jauh sebelum adanya Jawaban pihak in litis sehingga tidak merugikan kepentingan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo dan tidak pula menghambat jalannya pemeriksaan perkara; Berdasarkan hal tersebut di atas maka Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Pam Penggugat/Para Pelawan ini adalah berdasar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dapat diterima; II. ALASAN PERUBAHAN GUGATAN 4. Bahwa adapun yang hendak diajukan perubahan dalam surat Gugatan ini adalah terkait dengan "Hal-hal yang Lupa Dimohonkan Dalam Permohonan (Petitum)" khususnya "Dalam Provisi" yaitu dengan menambah permohonan tentang "Sita Jaminan" dimana sebelumnya telah diuraikan dalam posita gugatan dan telah disebutkan pada permohonan "Dalam Pokok Perkara" namun hal tersebut lupa dimohonkan oleh Para Penggugat/Para Pelawan di dalam petitumnya sehingga cukup beralasan apabila dalam perubahan ini bermaksud menambahkan hal itu; 5. Bahwa penambahan permohonan tentang "Sita Jaminan" tersebut yaitu dengan menyisipkan satu angka setelah angka 2 (dua) di dalam Permohonan"Dalam Provisi" sehingga selengkapnya berubah menjadi sebagai berikut : DALAM PROVISI 1) Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh asset yang dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 termasuk dan tidak terbatas pada tindakan eksekusi dan lelang sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; 2) Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III untuk tidak mengeluarkan produk hukum apapun yang ada hubungannya dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013


serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013 sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; 3)

Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas segala aset yang dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1642/2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2014 tertanggal 28 Maret 2014 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1643/2013, selama perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

4)

Menghukum Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan

III

secara tanggung

renteng

membayar uang

paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat/Para Pelawan bilamana terjadi kelalaian yakni tidak melaksanakan isi putusan provisi, terhitung semenjak putusan provisi dibacakan hingga dilaksanakannya isi putusan provisi tersebut, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terlawan dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan III; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I/ Terlawan I mengajukan jawabannya tertanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI I.

EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR) Bahwa upaya hukum perdata a quo yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan terlihat dengan tegas merupakan upaya hukum perdata yang tidak jelas dan kabur, haltersebut dapat dilihat dari keseluruhan isi "GUGATAN PERLAWAN "nya; Bahwa Para Penggugat/ Para Penggugat tidak jelas dalam hal penyebutan pihak-pihak yang ditarik dalam perkaranya tersebut, Para Penggugat/

Para

PENGGUGAT/

Pelawan

PELAWAN,

menyebutkan TERGUGAT/

pihak-pihak

sebagai

TERLAWAN,

TURUT

TERGUGAT/ TURUT TERLAWAN; Bahwa pengajuan Perlawanan (derden verzet) harus dilakukan sebelum

pelelangan

dilaksanakan;

bahwa

apabila

proses

eksekusi pelelangan telah dilaksanakan, upaya hukum yang Halaman 23 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

diambil adalah melalui upaya hukum perdata GUGATAN; Bahwa Para Penggugat/Para Pelawan juga dalam posita dan Petitumnya sangatlah tidak jelas apakah bentuk upaya hukum perdata yang dilakukannya tersebut dalam bentuk GUGATAN atau dalam bentuk PERLAWANAN? Bahwa dengan tidak jelasnya upaya hukum perdata yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pelawan a quo, sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ; Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang dikonstantir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi : "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima" II.

EXCEPTIO ERROR IN PERSONA (PERSONA STANDI IN JUDICIO) Bahwa sangat jelas tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum antara Para Penggugat/ Para Pelawan dengan Tergugat I/ Terlawan I ; yang mana telah dijelaskan dalam posita gugatan Para Penggugat/ Para Pelawan bahwa kesepakatan jual beli terjadi secara lisan ("...pada awalnya Tergugat II/ Terlawan II dengan segala bujuk rayunya berulang kali mendatangi Para Penggugat/ Para Pelawan dengan maksud membeli 3 (tiga) bidang tanah...")

dengan

harga

yang

disepakati

sebesar

Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) antara Para Penggugat/Para Pelawan dan Tergugat III/Terlawan III, sehingga berdasarkan uraian yang telah Tergugat I/ Terlawan I jelaskan diatas, gugatan Perlawanan yang diajukan Para Penggugat/Para Pelawan masuk kedalam kategori gugatan/ perlawanan yang "error in persona" ; Bahwa

dengan

demikian

Gugatan

Perlawanan

yang

Para

Penggugat/ Para Pelawan ajukan di Pengadilan Negeri Cirebon ini kurang sempurna dan mengandung cacat formil, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima Eksepsi Tergugat I/Terlawan I dan/atau menyatakan Gugatan Para Pengugat/Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; III. E K S E P S I P L U R I U M L I T I S K O N S O R S I U M ( K U R A N G N Y A


PIHAK Y ANG DIIKUTSERTAK AN DAL AM GUG AT AN); Bahwa

dalam

"Gugatan

Perlawanan"nya

Para

P e n g g u g a t / P a r a P e l a w a n d a l a m d a l i l n y a menyebutkan TUGI ABDANI sebagai karyawan Tergugat I/ terlawan I mempunyai peran dalam permasalahan a quo ; Bahwa saat ini TUGI ABDANI telah resign dari kantor Tergugat I/ Terlawan I ; Bahwa sekalipun TUGI ABDANI masih tercatat sebagai karyawan dari Tergugat I/ Terlawan I ataupun sudah tidak tercatat

sebagai

Pelawan

karyawan,

menyebutkan

TUGI

karena

Para

ABDANI

Penggugat/

dalam

dalil

Para

Gugatan

Perlawannya sudah seharusnya TUGI ABDANI dijadikan pihak dalam

perkara

a

quo

dengan

maksud

untuk

membuat

permasalahan menjadi terang dan jelas, hal tersebut supaya TUGI ABDANI dapat menjelaskan atau menanggapi hal hal yang disangkakan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan, karena apa apa yang didalilkan Para Penggugat/ Para Pelawan terhadap TUGI ABDANI diluar pengetahuan Tergugat I/Terlawan I, atau apakah Para Penggugat/ Para pelawan hanya mau untuk mendalilkan saja tanpa memberikan pembuktian yang kuat..? Bahwa dengan tidak diikutsertakan pihak tersebut diatas dalam "Gugatan

Perlawanan"

a

quo

menjadi

subyek

hukum,

menjadikannya perkara a quo menjadi tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan : "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidak-tidaknya yang dituntut kurang jelas" jo Yurisprudensi Nomor : 663 K/Sip/1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jo Yurisprudensi Nomor : 1038 K/Sip/1972 tertanggal 1 Agustus 1973 kaidah hukumnya adalah : "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I/Terlawan I membantah dengan tegas dan keras Halaman 25 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pelawan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara

mutatis-mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara; 3. Bahwa Tergugat I/ Terlawan I menolak dengan tegas perubahan

gugatan yang Para Penggugat/ Para Pelawan ajukan tertanggal 8 Desember 2015, dimana Perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan telah menambah PETITUM yang tercantum pada point ke 3 halaman ke 3 dalam perubahan gugatan perlawanan yang diajukannya tersebut ; Bahwa berdasarkan Pasal 127 RV yang menyatakan " Perubahan Gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum" ; Bahwa sangatlah jelas, perubahan gugatan perlawanan tertanggal 8 Desember 2015 harus lah ditolak ; 4. Bahwa supaya tanggapan dari Tergugat I/ Terlawan I dapat dimengerti

dengan baik oleh Para Pihak, maka Tergugat I /Terlawan I akan menanggapi gugatan perlawanan dari Para Penggugat/ Para Pelawan secara sistematis dengan tidak menanggapi point per point dari gugatan perlawanan karena dalil dalil dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan banyak pengulangan dalil ; 5. Bahwa Tergugat I/Terlawan I mempunyai hubungan hukum hanya

dengan Tergugat III/Terlawan III, dimana Tergugat III/Terlawan III merupakan Debitur dari Tergugat I/Terlawan I yang mengajukan permohonan

untuk

memperoleh

fasilitas

kredit

dari

Tergugat

I/Terlawan I sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 12 tertanggal 23 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Cirebon, dimana Tergugat I/Terlawan I telah memberikan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat III/Terlawan III; 6. Bahwa

atas

pemberian

Fasilitas

Kredit

tersebut,

Tergugat

III/Terlawan III telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang diberikan berupa 3


(tiga) bidang tanah masing-masing : a.

Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, setempat dikenal sebagai Jalan Pembangunan I Blok A No. 09, Surat Ukur Nomor 67/1999 tanggal 07 Mei 1999, luas 125 M2 terdaftar atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 42/2014 tanggal 28 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Cirebon;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2175/Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, setempat dikenal sebagai Jalan Pembangunan I Blok A No. 09, Surat Ukur Nomor 811/Tuk/2011 tanggal 03 November 2011, luas 165 M2 terdaftar atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 43/2014 tanggal 28 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Cirebon; c.

Sertipikat Hak Milik Nomor 2176/Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, setempat dikenal sebagai Jalan Pembangunan I Blok A No. 09, Surat Ukur Nomor 810/Tuk/2011 tanggal 03 November 2011, luas 700 M2 terdaftar atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 44/2014 tanggal 28 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Cirebon;

7.

Bahwa terhadap objek jaminan kredit sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Desa Tuk dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2175/Desa Tuk telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama

berdasarkan

Sertipikat

Hak

Tanggungan

Nomor

1642/2014 tanggal 21 April 2014 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I, selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Cirebon ; Bahwa terhadap objek jaminan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2176/Desa Tuk telah dibebani

dengan

Hak

Tanggungan

Peringkat

Pertama

berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1643/2014 tanggal 21 April 2014 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan


Nomor 46/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I, selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Cirebon; 8.

Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UUHT"), yang berbunyi : "Sertipikat Hak Tanggungan membuat irah-irah dengan katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia". Dengan demikian apabila Debitur (in casu Tergugat III/Terlawan III) wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I/Terlawan I berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Jaminan kredit, sebagai

penyelesaian

kewajiban

Tergugat

III/Terlawan

III

terhadap Tergugat I/Terlawan I; 9.

Bahwa Tergugat I/Terlawan I sebelum memberikan fasilitas kredit kepada TergugatIII/Terlawan III menerima Surat Penawaran yang ditanda-tangani Penggugat II/Pelawan II yang inti isinya bahwa Penggugat II/ Pelawan II menawarkan sebuah rumah tinggal yang terdiri dari 3 (tiga) SHM masing-masing SHM No. 2176, 2175 dan 1496/Desa Tuk dengan harga sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), denganpembayaran Down Payment (DP) dari Tergugat III/Terlawan III masing-masing: A. Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah); B. Tanggal 07 Februari 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat

ratus juta rupiah); C. Tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus

lima puluh juta rupiah); Bahwa

jumlah

pemberian

Fasilitas

Kredit

sebesar

Rp.

1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) apabila dijumlahkan dengan 3 (tiga) kwitansi DP tersebut diatas genap


menjadi Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Penawaran dari Penggugat II/Pelawan II; Bahwa Surat Penawaran dan ketiga kwitansi tersebut diatas akan Tergugat I/Terlawan I buktikan pada agenda pembuktian; 10. Bahwa dalil Para Penggugat/Para Pelawan dalam "Gugatan

Perlawanan"nya

mendalilkan

mengenai

Sertifikat

Hak

Tanggungan yang mengandung tahun terbit 2013 tidak benar karena pada faktanya Sertifikat Hak Tanggungan tercatat terbit tahun 2014 ; Bahwa

dalil

Para

Penggugat/

Para

Pelawan

tersebut

merupakan dalil yang mengada ngada, dalil yang memberikan penilaian terhadap sesuatu yang belum dipelajari dengan seksama dan tanpa dasar apapun..! ; Tergugat I/ Terlawan I jelaskan, bahwa berdasarkan jenis fasilitas kredit yaitu KPR, maka pencairan dana dari Tergugat I/Terlawan I sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sekaligus di over booking dari rekening Debitur/Pembeli (Tergugat III/Terlawan III) ke rekening Penjual (in casu Penggugat II/Pelawan II) pada tanggal 28 Maret 2014, kedua rekening tercatat di Bank Mega (Tergugat I/Terlawan I); Bahwa berdasarkan data yang tercatat dari over booking sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening Penggugat II/Pelawan II, Penggugat II/Pelawan

II

melakukan

penarikan

tunai

sebesar

Rp.

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 April 2014, kemudian sisanya sebesar Rp. 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) Penggugat II/Pelawan II kirimkan melalui transfer RIGS ke rekening BJB Cirebon atas nama Djakaria Machmud, tercatat penggunaan dana tersebut untuk pembelian tanah ; Bahwa bukti-bukti over booking, penarikan tunai dan pengiriman uang akan penggugat buktikan pada agenda pembuktian; 11. Bahwa

dalam

Para Penggugat/ Para Pelawan juga mendalilkan "Gugatan

Perlawanan"nya

yang

pada

intinya

menyatakan "penandatanganan Perjanjian Kredit, Akta Jual


Beli dan Akta Pemberian Hak tanggungan dilakukan pada hari dan tanggal yang sama" "dugaan dikesampingkannya prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko oleh pihak Tergugat I/Terlawan I selaku pihak Bank umum dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Tergugat III/Terlawan III..."; Bahwa dari dalil dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan tersebut jelas terbukti Para Penggugat/Para Pelawan tidak memahami mengenai Hak Tanggungan, Para Penggugat/Para

Pelawan

menyampaikan

dalil

penilaian

terhadap sesuatu yang tidak dipahami dan dimengerti secara menyeluruh, Para Penggugat/ Para Pelawan terlalu cepat menilai buruk sesuatu hal tanpa mempelajari dasar hukumnya dengan seksama; Bahwa Tergugat I/ Terlawan I jelaskan supaya semua pihak dapat memahami mengerti mengenai Akta Pemberian Hak Tanggungan; Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan Perjanjian Jaminan yang bersifat accesoir terhadap perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit). Hak Tanggungan atas tanah untuk pelunasan utang mempunyai 4 (empat) asas yaitu : 1. Memberikan kepada

kedudukan

krediturnya.

krediturmempunyai

hak

yang

diutamakan

Hal

ini

untuk

(preferen)

berarti

bahwa

didahulukan

didalam

mendapatkan pelunasan atas piutangnya; 2. Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada. 3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Spesialitas artinya benda yang dibebani hak tanggungan harus ditunjuk secara khusus, mengenai berupa apa, letaknya dimana, berapa luasnya dan apa bukti kepemilikannya. Publisitas artinya Pembebanan Hak Tanggungan harus dapat diketahui oleh umum, untuk itu Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan. 4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Artinya dapat dieksekusi seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 4 Tahun 1996


tentang

Hak

Tanggungan,

selambat-lambatnya

pendaftaran

7(tujuh)

hak

hari

tanggungan

kerja

setelah

penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan; Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit, Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihari yang sama justru mencerminkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko oleh Tergugat I/Terlawan I ; 12. Bahwa

Para

Perlawanan" ABDANI

Penggugat/ nya

dalam

Para

Pelawan

mendalilkan

adanya

permasalahan

aquo

dalam

"Gugatan

keterlibatan akan

tetapi

TUGI Para

Penggugat/ Para Pelawan dalam "gugatan perlawanan" nya tidak menjadikan TUGI ABDANI sebagai pihak, jadi mana mungkin permasalahannya menjadi terang dan jelas apabila pihak yang disebutkan dalam suatu perkara tidak memberikan tanggapannya atas permasalahan tersebut ; Bahwa hal-hal yang disangkakan terhadap TUGI ABDANI oleh para Penggugat/para Pelawan tersebut diluar sepengetahuan dan tanpa seizin dari Tergugat I/ Terlawan I karena hal tersebut jelas-jelas tidak ada dalam SOP Tergugat I/Terlawan I, oleh sebab itu Tergugat I/ Terlawan I tidak akan menanggapi dalil dalil diluar kepentingan hukum dari Tergugat I/ Terlawan I ; 13. Bahwa Tergugat I/ Terlawan I menolak Permohonan Sita Jaminan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat/Para Pelawan ; Bahwa dalil mengenai Sita Jaminan merupakan suatu hal yang membingungkan serta tidak berdasar hukum, halmana diketahui bahwa obyek sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat/Para Pelawan sehingga atas permintaan tersebut tidaklah relevan, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak ; D. DALAM PROVISI Bahwa seluruh tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pelawan pada "gugatan perlawanan" a quo sangatlah menggelitik karena tidak ada dasar hukum dan dasar fakta urgent satupun yang mendasar atas tuntutan provisi tersebut Oleh karena itu tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat/ Para Pelawan sangat beralasan hukum untuk


ditolak. Berdasarkan

uraian-uraian

dan

dasar

hukum

sebagaimana

tersebut diatas, Tergugat I/Terlawan I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI 

Menerima Eksepsi Tergugat I/ Terlawan I dalam perkara a quo;



Menyatakan "Gugatan Perlawanan" Para Penggugat/ Para Pelawan Kabur (OBSCUUR LIBEL);



Menyatakan

"Gugatan

Perlawanan"

Para

Penggugat/

Para

Pelawan ERROR IN PERSONA (PERSONA STANDI IN JUDICIO) 

Menyatakan "Gugatan Perlawanan" Para Penggugat/ Para Pelawan kurang pihak(PLURIUM LITIS KONSORSIUM)

B. DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak Gugatan Perlawanan Para Penggugat/Para Pelawan untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Para Penggugat/ Para Pelawan merupakan pihak yang tidak beritikad balk;

3.

Menyatakan Tergugat I/ Terlawan I merupakan pihak yang beritikad baik ;

4.

Menyatakan Tergugat I/ Terlawan I sebagai pemilik yang Sah dan berhak penuh atas Sertifikat Hak Milik No. 1496, No. 2175 dan No. 2176/Desa Tuk;

5.

Menyatakan Sah dan berharga risalah lelang No. 936/ 2015 tanggal 9 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon;

6.

Menyatakan Para Penggugat/Para Pelawan sebagai pihak yang tidak berkepentingan dalam melakukan gugatan perlawanan terhadap Lelang Hak Eksekusi;

7.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian jual beli antara

Para

Penggugat/Para

Pelawan

dengan

Tergugat

III/Terlawan III; Halaman 32 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

8.

Menghukum Para Penggugat/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

C. DALAM PROVISI 

Menolak Permohonan seluruh Provisi Para Penggugat/ Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II/ Terlawan II mengajukan jawabannya tertanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Bahwa Tergugat II/Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. 1.

Eksepsi

Kapasitas

Hukum

sebagai

Pihak

Dalam

Perkara

(Eksepsio Persona Standi In Judicio) a. Bahwa pada halaman 1 Surat Gugatan, Pelawan telah keliru menarik

TergugatIl/Terlawan II yaitu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sebagai persoon tanpa mengaitkan instansi atau unit atasan Tergugat II/Terlawan II. b. Perlu

TergugatIl/Terlawan II jelaskan bahwa Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasan dari Tergugat II/Terlawan II adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu Tergugat II/Terlawan II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya. c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II/Terlawan II

di atas, terbukti bahwa gugatan Pelawan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat, sehingga gugatan tersebut kurang sempurna. Maka demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan pasal 6 angka 1 dan 3 RV tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat maka Tergugat II/ Terlawan II


mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad). 2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur / Obscuur Libel a. Bahwa Penggugat/Pelawan dalam gugatannya menyebutkan bahwa

gugatan perkara perdata Nomor: 67/Pdt.G/2014/PN.Cbn di Pengadilan Negeri

Cirebon

ini

adalah

gugatan

perlawanan

yang

seperti

penggugat/Penggugat/Pelawan sebutkan dalam gugatannya pada Angka I dan II halaman 2 surat gugatannya. b. Bahwa

Penggugat/Pelawan

selalu

menyebutkan

kata

Penggugat/Pelawan untuk dirinya sendiri dan menyebutkan kata Tergugat/Terlawan untuk para tergugat juga menyebutkan kata Turut Tergugat/Turut Terlawan untuk para turut tergugat dalam surat gugatannya.

Hal

ini

menegaskan

dan

menjelaskan

bahwa

Penggugat/Pelawan sendiri tidak mengetahui posisi dirinya sendiri sebagai penggugat atau sebagai Pelawan, dan Penggugat/Pelawan juga tidak jelas dalam memposisikan para tergugat dan para turut tergugat sebagai tergugat atau terlawan dan juga sebagai turut tergugat atau turut terlawan. c. Bahwa gugatan dari penggugat/pelawan yang menyatakan bahwa perkara

aquo adalah gugatan perlawanan juga tidak jelas, hal ini terlihat dari register pendaftaran perkara perdata Nomor : 67/Pdt.G/2015/PN.Cbn, sedangkan register untuk gugatan perlawanan seharusnya adalah Nomor : 67/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn. d. Bahwa apabila penggugat/pelawan ingin menyatukan gugatan dan

perlawanan dalam satu gugatan hal ini juga tidak dapat dibenarkan karena gugatan dan perlawanan adalah hal yang berbeda. e. Hal ini jelas membingungkan para pihak tergugat/terlawan dan para

turut tergugat/turut, terutama kami tergugat II/terlawan II, apakah kami sebagai pihak tergugat atau terlawan, dan jelas kami juga bingung apakah pihak Penggugat/Pelawan ini memposisikan diri sebagai Penggugat atau Pelawan. Hal yang membingungkan seperti diatas ini sudah jelas dan tegas termasuk dalam kategori gugatan tidak jelas dan kabur. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo wajib menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas (Obscuur


libel). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad). DALAM PROVISI 1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam provisi karena tidak didukung dengan syarat formil provisi. Dapat Tergugat III tegaskan, tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, antara lain: a. memuat

alasan

diajukan

tuntutan

provisi

termasuk

urgensi

danrelevansinya dengan gugatan pokok; b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang

dimohonkan; serta c. tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara. 2.

Bahwa dari ketiga syarat formil tersebut, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dan membuktikannya. Untuk itu, sudah sepatutnya tuntutan provisi Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II/Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. 2.

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat/Pelawan dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat II/Terlawan II adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II/Terlawan II yang melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan milik Tergugat III/Terlawan III berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya SHM No.217 luas 165 m2, SHM no.2176 luas 700 m2, dan SHM No.1496 luas 125 m2 ketiganya tercatat a.n. Hardianto Tunggal Purwa, yang terletak di Desa Tuk (JI.Pembangunan I Blok A No.9) Kec.Kedawung Kab.Cirebon. Agar posisi Tergugat II/Terlawan II menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Tergugat II/Terlawan II, perlu disampaikan ketentuan dan fakta sebagai berikut:

3. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II/Terlawan II Halaman 35 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

adalah berdasarkan permohonan lelang dari PT. Bank Mega Tbk. NCSA Regional Bandung melalui surat Nomor 202/NCSA-SAM/RBDGNI/15 tanggal 27 Juli 2015 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010

(selanjutnya

disebut

tentang PMK

Petunjuk

Pelaksanaan

93/PMK.06/2010)

yang

Lelang

berbunyi:

Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya 4.

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, selanjutnya Tergugat II/Terlawan II kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratifdokumen berupa: a) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit; b) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan; c) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang

harus dipenuhi; d) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat

berupa

peringatanperingatan

maupun

pernyataan

dari

Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur; e) Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak; dan f) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang

kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan 5. Bahwa Terlawan I telah memenuhi semua persyaratan lelang tersebut diatas dengan dilengkapi Surat Pernyataan dari PT. Bank Mega Tbk Nomor : 204/NCSA-SAM/RBDG/VI/15 tanggal 27 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Bank Mega Tbk. akan bertanggungjawab apabila di kemudian hari timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun 6. Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II/Terlawan II tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PMK No. 93/


2010: "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkapdan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang" 7. Bahwa atas permohonan lelang dimaksud, Tergugat II/Terlawan II mengeluarkan SuratNomor :S-232/WKN.08/KNL.06.05/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentangpenetapan jadwal lelang. 8. Bahwa untuk memenuhi asas publisitas, lelang dimaksud didahului dengan Pengumuman rencana lelang eksekusi hak tanggungan sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud sebagai berikut : - Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran pada tanggal 11 Agustus 2015 - Pengumuman Lelang Kedua melalui koran Radar Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2015 Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: "Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual" 9. Bahwa oleh karena segala persyaratan sudah dipenuhi oleh Penjual (Tergugat I/Terlawan I), maka pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 lelang atas barang jaminan milik Tergugat 111/Terlawan III telah dilaksanakan dan laku terjual lelang dan Berita Acara Pelelangannya dituangkan dalam Risalah Lelang. 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti jelas tindakan Tergugat

II/Terlawan II melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Tergugat III/Terlawan III adalah sah dan benar karena telah sesuai dengan tata cara dan prosedur pelelangan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK No. 93/2010") dan telah sesuai pula dengan ketentuan di bidang hak tanggungan yakni Undangundang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan"). 11. Bahwa permintaan penggugat/pelawan sesuai dengan petitum dalam

pokok perkara angka 12 yang pada dasarnya meminta untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas objek perkara aquo tidak dapat diterima karena objek perkara aquo telah laku terjual lelang. Hal ini


sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 100 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Demikian juga pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 yang menyatakan bahwa, "lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim menolak permintaan Penggugat/Pelawan pada petitum dalam pokok perkara angka 12 halaman 15 gugatan perlawanannya tersebut 12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas syarat-syarat formal

untuk pelaksanaan lelang telah terpenuhi dan tidak ada satupun tindakan Tergugat II/Terlawan II yang salah dan keliru yang merupakan

suatu

tindakan

perbuatan

melawan

hukum

yang

merugikan Penggugat/Pelawan, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan

Penggugat/Pelawan

ditolakoleh

Majelis

Hakim

yang

memeriksa perkara a quo. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Il/Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan: Dalam Eksepsi: 

Menyatakan Eksepsi Tergugat II/Terlawan II cukup beralasan dan patut diterima;



Menyatakan perlawanan Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Provisi: 

Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pelawan

Dalam Pokok Perkara: 

Menolak perlawanan Penggugat/Pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



Menghukum Penggugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III/

Terlawan III mengajukan jawabannya tertanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI


1. TENTANG GUGATAN SALAH ALAMAT (KOMPETENSI RELATIF) DAN PENGADILAN

NEGERI

CIREBON

TIDAK

BERWENANG

UNTUK

MEMERIKSA DAN/ATAU MENGADILI GUGATAN A QUO (EXEPTIO RELATIVE COMPETENTIE) a. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang patut TERGUGAT III untuk tanggapi khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri cirebon dalam memeriksa dan mengadili Gugatan A quo ; b. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR terkutib sebagai berikut :"gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya". Maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 118 ayat (1) tersebut diatas, terhadap gugatan aquo Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a Quo karena mayoritas domisili hukum PARA TERGUGAT serta obyek yang dipersengketakan berada di Kabupaten Cirebon dan dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Sumber bahkan domisili Penggugat juga berada di Kabupaten Cirebon. c. Bahwa di dalam gugatan a quo tertuang jelas tempat diam atau tempat tinggal PARA TERGUGAT antara lain : 1. Sdr. Hardianto Tunggal Purwa beralamat di Di jalan Mayor Dasuki

RT/RW 003/021 Desa Jatibarang Kabupaten Indamayu alamat tersebut adalah alamat rumah orang tua Tergugat III alamat yang sebenarnya dan diketahui oleh Para Penggugat adalah di Jl. Pembangunan III No. 33 B Kabupaten Cirebon. 2. Sdr. LILIS MARIATI SUWANDA, SH beralamat di Jl. Widarasari III 2,

Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. 3. Sdr. SALAH BAFADAL, SH beralamat di Jalan Tuparev No. 15 Desa

Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon beralamat di Sunan

Drajat No. 2 Sumber Kabupaten Cirebon Alamat Para PENGGUGAT antara lain 1. Hj. MUSFIAH beralamat di jalan Pembangunan A.4 Cirebon masuk


dalam wilayah Kabupaten Cirebon. 2. LEITA RISTAWATI, SH beralamat di jalan Pembangunan I Nomor A.9, Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Obyek yang dipersengketakan dalam perkara A quo terletak di jalan pembangunan I No. A.9 RT/RW 005/002 Desa Tuk Kecamatan Kedawung

Kabupaten

Cirebon

(wilayah

hukum

Pengadilan

Sumber) d. Bahwa hal tersebut di atas terlihat dengan jelas alamat TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III juga PARA PENGGUGAT serta obyek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Cirebon yang artinya wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, maka dengan ini dapat dikatakan Gugatan a quo penggugat masuk dalam kategori EXEPTIO RELATIVE COMPETENTIE karena Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo dan gugatan a quo Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR terkutib sebagai berikut : "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat itu yang dipilih oleh penggugat.

Jika

Tergugat-tergugat

satu

sama

lain

dalam

perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung maka penggugatan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari Reglemen tentang aturan hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO)". f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, terkutib sebagai berikut : "Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal maka surat gugatan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari Penggugat atau jika surat gugat tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu". Bahwa sebagaimana ketantuan Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut diatas maka dengan ini Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang untuk


memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena di dalam gugatan a quo tertuang secara jelas kedudukan hukum penggugat adalah di Jalan Pembangunan A.4 Cirebon (wilayah Kabupaten Cirebon) serta di Jalan Pembangunan I No. A.9 Desa TukKecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan bukanlah wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR maka dengan adanya EXEPTIO RELATIVE COMPETENTIE yang diajukan oleh Tergugat III dengan ini mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 67/Pdt.G/ 2015/PN.Cbn untuk menjatuhkan Putusan Sela yaitu Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima dan menerima EXEPTIO RELATIVE COMPETENTIE yang diajukan oleh Tergugat III. 2. TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS DASAR HUKUM (RECHT GROND) DAN

ATAU

DASAR

FAKTA

(FETELIJK

GROND)

YANG

MENDASARI GUGATAN ATAU PERLAWANAN Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi tuntutan Penggugat kami temukan ketidakjelasan bentuk tuntutan tersebut apakah Gugatan atau Perlawanan, kalau tuntutan dalam bentuk gugatan mengapa Penggugat menuliskan atau mendalilkan kebanyakan materinya mengenai perlawanan sehingga hal tersebut membuat bingung Tergugat

dalam

mempelajarinya.

Dasar

hukum

Tergugat

beranggapan sebagaimana diatas adalah : a. Berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus

1977

No.

697

K/Sip/1974,

ditegaskan

tentang

formalitas

pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan), kalau eksekusi sudah selesai dijalankan upaya yang dapat diajukan pihak

ketiga

untuk

membatalkan

eksekusi

harus

melalui

GUGATAN. b. Begitu juga dalam putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain

ditegaskan”….derden Verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilikdapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai.". c. Berkaitan dengan itu menurut M. Yahya Harahap, SH menyatakan

"salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai


alasan untuk menunda eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta mempelajari isi

materi tuntutan PENGGUGAT/PELAWAN kami simpulkan ketidak jelasan materi apakah gugatan atau perlawanan sehingga gugatan atau perlawanan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepalde conclusie). 3. TENTANG GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM). Bahwa

setelah

membaca

GUGATAN

atau

PERLAWANAN

dari

PENGGUGAT atau PELAWAN kami temukan bahwa tuntutan tersebut kurang pihak dimana tidak mengikutsertakan Sdr. TUGI ABDANI padahal dalam positanya PENGGUGAT/PELAWAN menjelaskan keterlibatan Sdr. TUGI ABDANI dalam permasalahan ini, selain itu dalam positanya PENGGUGAT/PELAWAN menerangkan keterlibatan yang sangat dalam dari Sdr. SALEH BAFADAL, SH dalam hal menyakinkan PARA PENGGUGAT atau PELAWAN untuk menandatangani Surat Akta Pengakuan

Hutang

serta

menjamin

TERGUGAT

III

tidak

akan

mengingkari, namun dalam GUGATAN atau PERLAWANAN posisi Sdr. SALEH BAFADAL, SH hanya sebagai Turut Tergugat II atau Turut Tergugat II. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang Eksepsi tersebut diatas maka TELAH TERBUKTI GUGATAN PERLAWANAN PENGGUGAT ATAU PELAWAN dalam perkara ini mengandung cacat formal dan/atau tidak memenuhi syarat formal sehingga cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan dan memutuskan GUGATAN ATAU PERLAWANAN PENGGUGAT ATAU PELAWAN a quo TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVENKALLIKE VERKLAARD). Berdasarkan

eksepsi

tersebut

di

atas

maka

TERGUGAT

KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memberikan putusan dalam putusan sela sebagai berikut: 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Halaman 42 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa

TERGUGAT

menolak

seluruh

dalil-dalil

yang

diajukan

oleh

PENGGUGAT/PELAWAN terkecuali dalil dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT /TERLAWAN. 2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini. 3. Bahwa

dalam point 3

posita

gugatannya

PENGGUGAT/PELAWAN

mendalilkan bahwa jual bell rumah yang terletak di Jalan Pembangunan I Nomor A-9, Desa tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon SHM No. 1496 SHM No. 2175 dan SHM No. 2176 yang berupa rumah tinggal PENGGUGAT/PELAWAN TERGUGAT/TERLAWAN

II III

telah Sdr.

di

perjual

HARDIANTO

belikan

kepada

TUNGGAL

PURWA

berdasarkan bujuk rayu dari TERGUGAT/PELAWAN III. 4. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah jual bell obyek rumah tersebut terjadi awalnya karena permohonan dari PENGGUGAT/PELAWAN khususnya PENGGUGAT/PELAWAN II yang memerlukan biaya guna mengobati ayahnya H. JUHODI yang sedang sakit, perkenalan antara PENGGUGAT/PELAWAN II dengan TERGUGAT/TERLAWAN III karena PENGGUGAT/PELAWANII

adalah

teman

kakak

dari

istriTERGUGAT/TERLAWAN III, sehingga hubungan keduanya sangatlah baik. 5. Bahwa

untuk

membantu

kesulitan

PENGGUGAT/PELAWAN

II

direncanakanlah memasukan rumah tersebut dalam jaminan pinjaman ke TERGUGAT/TERLAWAN I yakni mengajukan kredit kepada Bank MEGA Cab Cirebon, yang menjadi debitur adalah TERGUGAT/TERLAWAN III oleh

karena

itu

didapatlah

fasilitas

kredit

dengan

jumlah

Rp.

1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), angka pinjaman tersebut diperoleh melihat kapasitas dari TERGUGAT/TERLAWAN III mengingat usaha TERGUGAT III masih berjalan dengan baik di Jatibarang. 6. Bahwa untuk memperlancar teknis pinjaman tersebut diatas maka diadakan jual beli antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan TERGUGAT/TERLAWAN III melalui notaris TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN I dengan angka jual beli dibuat Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Proses jual beli tersebut tentunya tidak asal asalan ada melalui tahapan-tahapan jual beli


yang semestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan antara lain pengecekan kelengkapan identitas para pihak, penandatangan dihadapan notaris dan dihadiri masing-masing pihak sehingga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun selain itu adanya pembebanan pajak penjual dan pajak pembeli sebesar masing-masing 5% (lima persen) ada juga biaya notaris/PPAT yang membuat akta jual beli antara mereka dan biaya-biaya lainnya. 7. Bahwa selama proses jual beli PENGGUGAT/PELAWAN tidak pernah mengeluarkan biaya-biaya tersebut semua dibayar atau ditanggung pada awalnya oleh TERGUGAT/TERLAWAN III dan Baru akan dikembalikan atau dipotong

setelah

proses

pencairan

dari

Bank

MEGA

(TERGUGAT/TERLAWAN I), oleh karena itu sesuai dalam positanya poin 11 PENGGUGAT/PELAWAN mendalilkan telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sesaat setelah mendapatkan dari pencairan di Bank Mega. 8. Bahwa

PENGGUGAT/TERLAWAN

dalam

mengeluarkan

dana

Rp.

700.000.000,tersebut tentu telah sepakat akan perhitungan-perhitungan yang harus di tanggung oleh PENGGUGAT/PELAWAN antara lain biaya-biaya yang timbul akibat proses jual beli, uang jaminan pembayaran angsuran selama 5-6 kali hal ini untuk menjaga agar tidak bermasalah dalam masa premature pembayaran angsuran, serta komitmen fee pihak-pihak terkait dalam proses tersebut. 9. Bahwa perlu TERGUGAT/TERLAWAN III tegaskan semenjak di tanda tanganinya jual beli sampai dengan sekarang rumah tersebut masih di huni oleh PENGGUGAT/PELAWAN II beserta keluarga dan selama itu pula TERGUGAT/TERLAWAN III telah membayarkan uang angsuran sebanyak 5 kali

sesuai

dengan

komitmen

awal,

oleh

karenanya

dalil

dalil

TERGUGAT/TERLAWAN III diatas sangat logis dan relevan. 10. Bahwa berkaitan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 74 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN II adalah merupakan kesepakatan yang diminta oleh TERGUGAT/TERLAWAN III mengingat jual bell ini bukanlah jual beli yang sebenarnya melainkan hanya sementara karena para pihak sepakat untuk bersama sama menjual rumah tersebut nantinya, mengapa harus seperti itu karena kebutuhan yang mendesak dari PENGGUGAT/PELAWAN yang harus segera mendapatkan uang dan kalau menunggu rumah tersebut terjual akan memerlukan waktu yang tidak diketahui, selain itu adanya cek milik TERGUGAT/TERLAWAN III yang


diberikan kepada PENGGUGAT/PELAWAN II yang membuat khawatir TERGUGAT/TERLAWAN III oleh karena itu dibuatkan Akta Pengakuan Hutang tersebut. 11. Bahwa perlu TERGUGAT/TERLAWAN III tegaskan perihal pemberian cek tersebut dikarenakan permintaan dari pihak Bank Mega agar tampak jual beli rumah tersebut telah clear atau tuntas antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan TERGUGAT/TERLAWAN III dan dapat di lanjutkan proses pinjaman ke Bank Mega. Apabila proses jual beli tersebut belum clear atau tuntas tentu pihak

TERGUGAT/TERLAWAN

tidak

dapat

memproses

pinjaman

TERGUGAT/TERLAWAN III tersebut. Hal tersebut terbukti dalam posita PENGGUGAT/PELAWAN poin 16 dimana tidak mencairkan cek-cek tersebut meskipun sudah jatuh tempo pencairannya. 12. Bahwa diakui oleh TERGUGAT/TERLAWAN III sesuai dengan posita PENGGUGAT/PELAWAN poin 17 perihal TERGUGAT/TERLAWAN III tidak lagi membayarkan kewajiban angsurannya, hal tersebut dikarenakan sangat memberatkan

TERGUGAT/TERLAWAN

III

terlebih

dana

simpanan

pembayaran sudah habis pembayaran angsuran dari bulan April 2014 s/d Oktober

2014,

rumah

pun

masih

dikuasai

atau

ditempati

oleh

PENGGUGAT/PELAWAN II dan komitmen untuk segera menjual rumah tersebut ke pihak lain tidak segera dilakukan oleh PENGGUGAT/PELAWAN, dengan

macetnya

pembayaran

angsuran

kepada

TERLAWAN

I

mengakibatkan nama dan kredibilitas TERGUGATIII/TERLAWANIII di BI Checking menjadi hancur dan sudah tentu yang rugi adalah TERGUGAT III/TERLAWAN

III

sebagai

pengusaha

dan

akhirnya

saat

ini

TERGUGATIII/TERLAWAN III mendapatkan teguran / aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber. 13. Bahwa berkali-kali TERGUGATIII/TERLAWAN III meminta agar segera menjual rumah tersebut ke pihak lain namun tidak di indahkan malah sering kali TERGUGATIII/TERLAWAN III membawa calon pembeli namun ditolak oleh PENGGUGATII/PELAWAN II, dan akhirnya sampai sekarang tidak menemui titik temu penyelesaian yang baik. 14. Bahwa tidak adanya keinginan dari TERGUGATIII/TERLAWAN III untuk membeli rumah tersebut karena TERGUGATIII/TERLAWAN III sudah mempunyai rumah yang berdekatan yakni di Jalan Pembangunan 3, semuanya didasari atas dorongan ingin membantu PENGGUGAT/PELAWAN pada saat itu. 15. Bahwa sesuai dengan posita PENGGUGAT/PELAWAN poin 11 yang Halaman 45 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

menyebutkan keterlibatan Sdr. TUGI ABDANI yang menerima uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka seharusnya dimasukan pihak dalam perkara a quo tapi mengapa PENGGUGAT/PELAWAN tidak memasukannya menjadi pihak dalam perkara a quo, padahal pada saat terjadinya proses permohonan kredit di Bank Mega Cabang cirebon Sdr. Tugi Abdani menjabat sebagal RM (Relation Manager) yang tugasnya sama seperti AO (Account Officer) karena peminjamannya di atas 1 Milyar maka yang memproses adalah Sdr. Tugi Abdani, sehingga besar sekali pemahamannya mengenai proses kredit tersebut. 16. Bahwa

selama

proses

sengketa

ini

berlangsung

tidak

sedikit

TERGUGATIII/TERLAWAN III mengeluarkan biaya-biaya termasuk kas bon-kasbon yang diterima oleh PELAWAN/TERLAWAN II maupun suaminya (vide : bukti). Berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT III /TERLAWAN III mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan: DALAM EKSEPSI 

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT/TERLAWAN III untuk seluruhnya;



Menyatakan

GUGATAN/PERLAWANAN

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijke Verlaard). DAL AM 

PROVISI

Menolak tuntutan Provisionil PENGGUGAT/PELAWAN untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA 

Menolak Gugatan atau Perlawanan untuk seluruhnya atau setidaktidaknya

m e n ya t a k a n

GUGATAN

atau

P E R L AW A NA N

tidak

d a p a t d i t e r i m a ( N i e t Ontvankelijke Verklaard) 

Menghukum PENGGUGAT/PELAWAN untuk membayar biaya perkara Ata u

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I/ Turut Terlawan I mengajukan jawabannya tertanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM PROVISI - Bahwa, berdasarkan Implementasi Pasal 185 HIR menyebutkan putusan Halaman 46 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat. - Bahwa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Provisi adalah sebagai berikut :  Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;  Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan

sementara,

yang

apabila

putusan

provisi

dikabulkan,

dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;  Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;  Putusan

provisi

dilaksanakan

oleh

Ketua

Pengadilan

Negeri

setelah

mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;  Putusan provisi dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya;  Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara. - Bahwa, membaca dan memperhatikan alasan- alasan tuntutan Provisi dari para PELAWAN dan atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Tuntutan Provisi yang di tuntut para Pelawan bersifat bukan hal yang mendesak, maka alasan yang disampaikan Para Pelawan dalam bagian Provisi ini patutlah dikesampingkan atau setidaknya ditolak. - Bahwa, mengenai permohonan SITA JAMINAN yang di ajukan Para Pelawan dalam bagian PROVISI adalah tidak tepat, karena memang yang sebenarnya permohonan SITA JAMINAN adalah sudah masuk dalam bagian POKOK PERKARA yang diperiksa dan di putuskan dalam bagian pokok perkara bukan dalam bagian PROVISI. - Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya berkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo dalam bagian PROVISI ini


untuk

mengenyampingkan

atau

setidaknya

menolak

tuntutan

para

PELAWAN dalam bagian PROVISI untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI 

Bahwa PELAWAN tidak mempunyai kwalitas sebagai Pelawan dalam Eksekusi Hak Tanggungan aquo dengan alasan sebagai berikut : Membaca dalil PELAWAN dalam surat gugatan perlawanan romawi I halaman 2, angka 1 dan 2 sebagaimana disebut dibawah ini : 1. Bahwa dasar hukum diajukannya Gugatan perlawanan ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan, "pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : c terdapat gugatan atas rencana pelaksaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak

lain

selain

debitor/tereksekusi,

suami

atau

istri

debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang. 2. Bahwa sebagaimana pada prinsipnya, salah satu syarat agar perlawanan

dapat

dipertimbangkan

sebagai

alasan

untuk

menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN ini adalah Republik tanggal

sesuai

dengan

Indonesia 31

Agustus

dalam 1977

Yurisprudensi Mahkamah Putusan dengan

Nomor kaidah

Agung

697K/Sip/1974 hukumnya

yang

menegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan) kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan

eksekusi

harus

melalui

'gugatan'

jo

Putusan

Nomor : 786 K/ Pdt/1988 dengan kaidah hukumnya yang menegaskan bahwa derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai. 

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, jelas PELAWAN I dan II/ PARA PELAWAN dalam gugatan aquo kurang memahami arti gugatan derden verzet (Perlawanan dari Pihak Ketiga berdasarkan Hak Milk);




Bahwa, setelah membaca dasar hukum gugatan perlawanan ini di dasarkan oleh bukti Kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah, dengan Sertipikat Hak Milik : 1.

SHM No. 2176/Desa Tuk (atas nama Nyonya LEITA RISTAWATI, Sarjana Hukum);

2.

SHM No. 2175/Desa Tuk (atas nama MUSFIAH); dan

3.

SHM No. 1496/Desa Tuk (atas nama Nyonya MUSFIAH).

Yang sudah dijual kepada TERLAWAN III berdasarkan Akta Jual Beli sebagai berikut : 1. Akta Jual Beli (AJB) No.43/2014 tanggal 28 maret 2014 antara

Penjual Hj. Musfiah dan Suaminya Tn. JUHODI dan Pembeli HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 2175/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 811/Tuk 2014 seluas 165m 2 dengan nilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014; 2. Akta Jual Bell (AJB) No.42/2014 tanggal 28 maret 2014 antara Penjual

Hj. Musfiah dan Suaminya Tn. JUHODI dan Pembeli Tn. HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 1496/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam ukur tanggal 07 Mei 1999 Nomor : 67/1999, seluas 125m2 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertera dalam Kwitansi 28 Maret 2014; 3. Akta Jual Beli (AJB) No. 44/2014 tanggal 28 Maret 2014 antara Penjual

LEITA RISTAWATI, S.H., dan suaminya Tn. AGUS SUBARDJAT, S.E., dan Pembeli Tn. HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM Nomor : 2176/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 03 Nopember 2011, seluas 700 m2 dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014. Yang kesemuanya uang tersebut sudah disetorkan ke Rekening PARA PELAWAN di Bank Mega Cabang Cirebon berdasarkan kesepakatan antara Penjual /Pelawan I,II dan Pembeli /TERLAWAN III dihadapan TURUT TERLAWAN I. 

Bahwa, pada hari jumat, 11 April 2014 TURUT TERLAWAN I mendaftarkan 3 (tiga) AJB dan 2 (dua) APHT tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon;




Bahwa, BPN melakukan Balik Nama terhadap ke 3 (tiga) SHM tersebut berdasarkan ke 3 (tiga) AJB tersebut diatas ke atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA pada Senin, 14 April 2014;



Bahwa, kemudian BPN menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Tanggungan (peringkat Pertama)yaitu SHT Nomor : 1642/2014 tertanggal Senin 21 April 2014 untuk SHM No. 1496/Desa Tuk dan SHM No. 2175/Desa Tuk dari SHT Nomor : 1643/2014 tertanggal Senin, 21 April 2014 untuk SHM No. 2176/Desa Tuk. Jum'at, 16 Mei 2014;



Bahwa, seluruh berkas yaitu 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik berikut 3 (tiga) Salinan Akta Jual Beli, 2 (dua) Sertipikat Hak Tanggungan berikut 2 (dua) Akta Pemberian Hak Tanggungan, 1 (satu) Akta perjanjian Kredit, dan berkas lain-lain diserahkan TURUT TERLAWAN I kepada Biro Legal/Kredit Bank Mega Cabang Cirebon pada jum'at 16 Mei 2014;

•



Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas mengacu pada ketentuan yang berlaku, jelas PELAWAN I dan IIbukan sebagai Pemilik Objek Lelang Eksekusi

Hak

Tanggungan

aquo

yang

berwenang

melakukan

Perlawanan dari Pihak Ketiga atas dasar Hak Milik; 

Bahwa, karena PELAWAN I dan PELAWAN II bukan sebagai Pemilik terhadap Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan aquo sehingga cukup alasan Gugatan Perlawanan ini untuk tidak dapat diterima (Neit On Vanklijk Verklaard);



Bahwa, memperhatikan dan membaca Surat Perlawanan PELAWAN I dan II tidak ada satu kalimat pun baik dalam posita maupun petitum yang menyatakan PARA PELAWAN adalah sebagai PELAWAN yang benar/jujur (karena frase tersebut sebagai suatu syarat mutlak dalam petitum gugatan perlawanan);



Bahwa, karena Surat Perlawanan ini tidak menyebutkan frase "sebagai Pelawan yang benar/jujur" maka surat gugatan perlawanan ini menjadi kabur/tidak jelas , apakah gugatan ini adalah gugatan biasa ataukah gugatan perlawanan (derden verzet);



Bahwa, karena gugatan perlawanan ini kabur/tidak jelas sehingga cukup alasan gugatan perlawanan ini untuk dinyatakan tidak diterima juga.

DALAM POKOK PERKARA 

Bahwa apa yang tertulis dalam bagian eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya;




Bahwa TURUT TERLAWAN I Menolak serta menyangkal dalil-dalil dan halhal lain yang diajukan PARA PELAWAN dalam Gugatannya tertanggal 8 September 2015 serta perubahan Gugatannya tertanggal 8 Desember 2015 terhadap TURUT TERLAWAN I, kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh TURUT TERLAWAN I.

1. Dalil dari Para Pelawan Nomor 4 (Empat) Halaman 3 

Bahwa, atas bujuk rayu TERLAWAN III tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Bank Mega Cabang Cirebon i.c. TERLAWAN I, telah terjadi Jual Beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut berikut bangunan rumahnya antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN III dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang Akta Jual Beli nya dibuat oleh LILIS MARIATI SUWANDA, S.H., Notaris & PPAT di Kab. Cirebon i.c. TURUT TERLAWAN I tanpa diberikan salinannya kepada PARA PELAWAN dimana seharusnya itu menjadi hak PARA PELAWAN

untuk

mendapatkanya

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional

No.

3

Tahun

1997

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan seterusnya. Bantahan dan Jawaban Nomor 4 (Empat), 15 (Lima Belas), 20 (Dua Puluh) dan Nomor 25 (Dua Lima) tidak semuanya benar, dengan alasan-alasan : 

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, TURUT TERLAWAN I telah bertemu dengan para pihak yaitu PARA PELAWAN selaku pihak Penjual dan TERLAWAN III selaku pihak Pembeli, dimana TURUT TERLAWAN I hanya melaksanakan tugasnya selaku Notaris dan PPAT sebagaimana berdasarkan order/perintah kerja tertulis Surat Nomor: 05/CBYS/14 tertanggal 27 Maret 2014 dari Bank Mega Cabang Cirebon untuk pengikatan kredit debitur atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA (TERLAWAN III) dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut : 1. Akta Jual Beli; 2. Perjanjian Kredit (Notaril); 3. APHT Peringkat Pertama masing-masing sebesar :




SHM No. 2176/Desa Tuk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



SHM No. 2175 dan 1496/Desa Tuk sebesar Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Legalisasi Ketentuan dan Syarat Perjanjian Kredit; 5. dan lain-lain (sesuai dengan SPPK).



Bahwa, hak daripada PARA PELAWAN tidak memiliki salinan Akta yang dimaksud dikarenakan tidak adanya respon permintaan salinan atas Akta Jual Beli tersebut kepada TURUT TERLAWAN I selaku Notaris dan PPAT, namun TURUT TERLAWAN I dapat menyerahkan salinan Akta dimaksud Jika diminta;



Bahwa, adapun proses pembayaran Jual Beli tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur Bank diKantor Bank Mega Cabang Cirebon, jadi sangat tidak benar bahwa TURUT TERLAWAN I mengikuti dan mengetahui proses pembayarannya, karena TURUT TERLAWAN I tidak memiliki wewenang mengeluarkan dan menyerahkan uang pembayaran dalam prosedur di Bank Mega Cabang Cirebon ataupun di Bank umum lainnya;



Bahwa, Proses Akta Jual Beli (AJB) No.43/2014 tanggal 28 maret 2014 antara Penjual Hj. Musfiah dan Suaminya Tn JUHODI dan pembeli HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 2175/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 811/Tuk 2014 seluas 165m2 dengan nilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014;



Bahwa, Akta Jual Beli (AJB) No.42/2014 tanggal 28 maret 2014 antara Penjual Hj. Musfiah dan Suaminya Tn JUHODI dan Pembeli Tn HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 1496/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam ukur tanggal 07 Mei 1999 Nomor : 67/1999, seluas 125m2 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertera dalam Kwitansi 28 Maret 2014;



Bahwa, Akta Jual Beli (AJB) No. 44/2014 tanggal 28 Maret 2014 antara Penjual LEITA RISTAWATI, SH dan suaminya Tn. AGUS SUBARDJAT, SE dan Pembeli Tn HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM Nomor : 2176/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan


dalam Surat ukur tanggal 03 Nopember 2011, seluas 700 m2 dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014. Adapun kejadian materilnya sebagai berikut : 

Bahwa, pada hari Jum'at, 28 tanggal Maret 2014 TURUT TERLAWAN I melakukan penyetoran pajak 3 (tiga) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas nama Pembeli (Tn. HARDIANTO TUNGGUL PURWA) sebesar Rp. 17.000.000,- (untuk SHM 2176/Desa Tuk), sebesar Rp. 4.125.000,- (untuk SHM No.2175/Desa Tuk), sebesar Rp. 1.250.000,(untuk SHM No. 1496/Desa Tuk). Kesemuanya tervalidasi oleh Dispenda Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber tertanggal Jumat, 28 Maret 2014;



Bahwa, TURUT TERLAWAN I melakukan penyetoran pajak 3 (tiga) SSP (Surat Setoran Pajak/Pajak Penghasilan/PPh) atas nama Penjual (LEITA RISTAWATI,S.H.) sebesar Rp. 20.000.000,- (untuk SHM 2176/Desa Tuk) dan atas nama Penjual (Hj. MUSFIAH) sebesar Rp. 4.125.000,- (untuk SHM No.2175/Desa Tuk), sebesar Rp. 1.250.000,(untuk SHM No. 1496/Desa Tuk). Kesemuanya tervalidasi Bank Nusantara Parahyangan Cirebon sebagai bank persepsi pajak di Cirebon;



Bahwa, setelah seluruh penyetoran pajak selesai, TURUT TERLAWAN I bertemu dengan para Pihak, yaitu pihak Penjual dan pihak Pembeli. TURUT TERLAWAN I membacakan 3 (tiga) Akta Jual Beli (AJB) secara berurutan di hadapan para Pihak yang hadir, yaitu Pihak Penjual Ny. Hj. MUSFIAH dan suaminya Tn. H. JUHODI, serta Ny. LEITA RISTAWATI, S.H., dan suaminya Tn. AGUS SUBARADJAT, S.E., serta pihak Pembeli Tn. HARDIANTO TUNGGAL PURWA;



Bahwa, setelah 3 Akta Jual Beli dibacakan, ditanyakan oleh TURUT TERLAWAN I kepada para Pihak yang hadir, apakah ada pertanyaan, koreksi

atau

sanggahan,

TURUT

TERLAWAN

I

mempertegas harga jual beli sesuai dasar perhitungan pajak atas objek SHM No. 2176/Desa Tuk dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), objek SHM No. 2175/Desa Tuk dengan harga Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta objek SHM No. 1496/Desa Tuk dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);




Bahwa, TURUT TERLAWAN I juga menjelaskan bahwa pembayaran atas jual beli 3 (tiga) objek tersebut akan dilakukan kepada Pihak Penjual oleh Bank Mega Cabang Cirebon, atas fasilitas kredit yang diterima oleh Pihak Pembeli (Debitur Bank Mega Cabang Cirebon). Untuk hak tersebut, pihak Penjual membuka rekening di Bank Mega Cabang Cirebon untuk menerima hasil penjualannya;



Bahwa, semua pihak yang hadir tidak ada yang menanyakan, mengoreksi ataupun menyanggah isi 3 (tiga) AJB yang telah dibacakan. Para Pihak menyatakan sudah jelas dan kemudian masingmasing Pihak menandatangani secara sempurna 3 (tiga) AJB tersebut di atas berikut masing-masing kwitansi yang sesuai dengan 3 (tiga) AJB tersebut di atas;

 •

Bahwa, TURUT TERLAWAN I meregister 3 (tiga) AJB tersebut dengan Nomor : 42/2014 (untuk SHM No. 1496/Desa Tuk), Nomor : 43/2014 (untuk SHM No. 2175/Desa Tuk) dan Nomor : 44 (untuk SHM No.2176/Desa Tuk), kesemuanya tertanggal jum'at 28 Maret 2014;



Bahwa, dilanjutkan pembacaan dan penandatangan akad Perjanjian Kredit (PK) dengan Debitur Tn. HARDIANTO TUNGGAL PURWA dengan persetujuan istri yaitu Ny. ALICIA ELIZABETH HARTLEE yang turut

hadir

dan

turut

menandatangani).

Dilanjutkan

dengan

penandatanganan 2 (dua) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yaitu Nomor 45/2014 (untuk SHM No1496/Desa Tuk dan SHM No. 2175/Desa Tuk) dan Nomor 46/2014 (untuk SHM No. 2176/Desa Tuk). Kesemuanya tertanggal 28 Maret 2014. 2. Dalil dari Para Pelawan Nomor 5 (Lima) halaman 3 

Bahwa,

pembayaran

TERLAWAN

III

atas

selaku

Jual

Beli

tersebut

dijanjikan

pembeli

akan

diberikan

kepada

oleh PARA

PELAWAN setelah pihaknya mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mega i.c. TERLAWAN I melalui Perjanjian Kredit yang dibuatnya dimana kemudian diikuti dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan "pada hari dan tanggal yang masih sama dengan perjanjian jual beli tersebut" yaitu hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 antara TERLAWAN III selaku debitor dan TERLAWAN I selaku kreditor yang Aktanya dibuat oleh TURUT TERLAWAN I dengan nilai tanggungan untuk setiap bidang tanahnya masing-masing adalah sebesar : 1.

Rp. 750.000.000,-untuk SHM, No. 1496 yaitu Akta. No. 45/2014;


2.

Rp. 750.000.000,-untuk SHM No. 2175 yaitu Akta No. 45/2014;

3.

Rp. 1.000.000.000,-untuk SHM No. 2176 yaitu Akta No. 46/2014.

Bantahan dan Jawaban Nomor 5 (Lima) tidak semuanya benar : 

Bahwa, TURUT TERLAWAN I tidak pernah mengikuti dan mengetahui proses pembayaran Jual Beli tersebut, hasil penjualan tersebut melalui dengan cara membuka Rekening di Bank Mega Cabang Cirebon tidak sampai mengetahui isi dan jumlah Rekening PELAWAN I dan PELAWAN II, akan tetapi TURUT TERLAWAN I hanya menerima informasi secara lisan dari pihak Legal/Kredit bahwa transaksi pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor : 1. Akta Jual Beli (AJB) No.43/2014 tanggal 28 maret 2014 antara Penjual

Hj. Musfiah dan Suaminya Tn JUHODI dan pembeli HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 2175/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 811/Tuk 2014 seluas 165m 2 dengan nilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014; 2. Akta Jual Beli (AJB) No.42/2014 tanggal 28 maret 2014 antara

Penjual Hj. Musfiah dan Suaminya Tn JUHODI dan Pembeli Tn HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 1496/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam ukur tanggal 07 Mei 1999 Nomor : 67/1999, seluas 125m2 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertera dalam Kwitansi 28 Maret 2014; 3. Akta Jual Beli (AJB) No. 44/2014 tanggal 28 Maret 2014 antara

Penjual

LEITA

SUBARDJAT,

RISTAWATI, SE

dan

SH

Pembeli

dan Tn

suaminya

HARDIANTO

Tn.

AGUS

TUNGGAL

PURWA, dengan SHM Nomor: 2176/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 03 Nopember 2011, seluas 700 m2 dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014; 

Bahwa, selanjutnya ada 2 (dua) penandatanganan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), bukan seperti halnya yang tertuang dalam klausul gugatan pada nomor 5 (lima) diatas yaitu dengan nilai tanggungan ada beberapa item dengan nilai tanggungan untuk tiap-tiap bidang tanahnya, melainkan sesungguhnya ada 2


(dua) yaitu : 1. Rp. 750.000.000,- untuk SHM No. 1496 berikut SHM No. 2175, Akta No. 45/2014; 2. Rp. 1.000.000.000,- untuk SHM No. 2176, Akta No. 46/2014. 3.

Dalil dari Para Pelawan Nomor 6 (Enam) halaman 3 

Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan itu selanjutnya TURUT TERLAWAN I mengajukan

pendaftaran

tentang

adanya

Pemberian

Hak

Tanggungan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dimana kemudian atas dasar pendaftaran dan sebagai adanya tanda bukti adanya hak tanggungan dimaksud maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon i.c. TURUT TERLAWAN III telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah dicatat pada masing-masing Sertipikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan dibawah ini : 1. Stp. HT. No. 1642/2013 tercatat pada SHM No. 1496 dan No. 2175; 2. Stp. HT. No.1643/2013 tercatat pada SHM No. 2176.

Dalil dari Para Pelawan Nomor 7 (Tujuh) halaman 4 

Bahwa kepastian mengenai saat didaftarkan Hak Tanggungan tersebut oleh TERLAWAN I kepada TURUT TERLAWAN III adalah hal yang sangat penting bagi kreditor yaitu TERLAWAN I, bukan adanya kreditor-kreditor yang lain melainkan juga untuk menentukan peringkatnya

dalam

hubungannya

dengan

kreditor-kreditor

lain

tersebut yang juga pemegang Hak Tanggungan, dengan Tanah dalam Penjelasan Umum angka 7 (tujuh) bahwa tanggal pencatatan dalam buku tanahnya tentang adanya Hak Tanggungan yang bersangkutan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran tersebut secara lengkap oleh kantor pertanahan dan seterusnya. Dalil dari Para Pelawan Nomor 8 (Delapan) halaman 4 

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Sertipikat Hak Tanggungan yang mengandung tahun 2013 seperti tercatat pada masing-masing

Sertipikat

Hak

Atas

Tanah

yang

bersangkutan


sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) di atas, terdapat ketidak logisan

secara

hukum

jika

dihubungkan

dengan

fakta

tanggal

penandatanganan Akta Pemberian Hak Tangguan itu sendiri yang dibuat oleh TURUT TERLAWAN I tanggal 28 Maret 2014 sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan : 1.

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan.

2.

Selambat-lambatnya penandatanganan

7 Akta

(tujuh)

hari

Pemberian

kerja Hak

setelah

Tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan

Akta

Pemberian

hak

Tanggungan

yang

bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor Pertanahan. 3.

Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dilakukan

oleh

kantor

Pertanahan

dengan

membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan. 4.

Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara

lengkap

surat-surat

yang

diperlukan

bagi

pendaftaranya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. 5.

Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

Bantahan dan Jawaban Nomor 6 (Enam) s/d 8 (Delapan) tidak semuanya benar: 

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, TURUT TERLAWAN I telah mendaftarkan 3 (tiga) AJB dan 2 (dua) APHT tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 April 2014, BPN melakukan Balik Nama atas 3 (tiga) SHM tersebut berdasarkan 3 (tiga) AJB dimaksud ke atas nama HARDIANTO TUNGGAL PURWA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal


21 April 2014, BPN menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) yaitu : 1. SHT Nomor : 1642/2014 untuk SHM No. 1496/Desa Tuk dan SHM No. 2175/Desa Tuk; 2. SHT Nomor : 1643/2014 untuk SHM No. 2176/De'a Tuk. 

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014, seluruh berkas yaitu 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik berikut 3 (tiga) Salinan Akta Jual Beli dan 2 (dua) Sertipikat Hak Tanggungan berikut 2 (dua) Akta Pemberian Hak Tanggungan serta 1 (satu) Akta perjanjian Kredit dan berkas lainnya, atas order tersebut diserahkan oleh TURUT TERLAWAN I kepada Biro Legal/Kredit Bank Mega Cabang Cirebon;



Bahwa, pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015, Bank Mega Cabang Cirebon memberikan Surat tertulis dengan Nomor: 21/CBYS/2015 kepada TURUT TERLAWAN I untuk melakukan revisi di Instansi Badan Pertanahan Nasional. Kabupaten Cirebon atas kesalahan ketik oleh petugas administrasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon untuk "Nomor danTahun" Sertipikat Hak Tanggungan yang dikutip dalam 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik. Atas permohonan tertulis dari Bank Mega Cabang Cirebon tersebut, BPN melakukan koreksi dan revisi atas kesalahan ketik tersebut;



Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015, Setelah selesai koreksi/revisi atas kesalahan tersebut, 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik diserahkan kembali oleh TURUT TERLAWAN I kepada Biro Legal/Kredit Bank Mega Cabang Cirebon.



Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas, apanya dilakukan oleh TURUT TURUT TERLAWAN I sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Dalil dari Para Pelawan Nomor 12 (Dua Belas) halaman 5 

Bahwa, atas permintaan TUGI ABDANI tersebut, seketika itu PELAWAN II menanyakan kepada TERLAWAN III karena jika dengan diserahkanya uang itu maka sisa kurang bayarnya menjadi bertambah lagi dimana di kemudian TERLAWAN III meyakinkan bahwa pihaknya akan menjamin terhadap sisa kurang bayar tersebut sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan menawarkan kepada PARA PELAWAN untuk membuat "Pengakuan Utang" setelah pencairan kreditrnya selesai. Atas tawaran tersebut PELAWAN II kemudian Halaman 58 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

menerimanya dan akhirnya menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang sudah disiapkan oleh TUGI ABDANI, yang penarikannya dilakukan 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari senin tanggal 31 Maret 2014 di Bank Mega Cabang Cirebon dimana selanjutnya uang itu diserahkan oleh PELAWAN II kepada TERLAWAN III dan bersama-sama dengan TURUT TERLAWAN I kemudian membawa uang itu kelantai atas lewat lift yang PELAWAN II tidak pernah mengetahui uang hasil dari penarikan tersebut dibawa oleh mereka berdua ke lantai atas untuk maksud dan tujuan apa karena setelah menyerahkan uang tersebut PELAWAN II pulang begitu saja. Bantahan dan Jawaban Nomor 12 (Dua Belas) : 

Bahwa, TURUT TERLAWAN I pada hari senin tanggal 31 Maret 2014 tidak ada di Bank Mega Cabang Cirebon, apalagi membawa uang tersebut bersama-sama dengan PELAWAN II serta TERLAWAN III kelantai atas Bank Mega Cabang Cirebon lewat lift seperti yang diuraikan didalam gugatan tersebut;



Bahwa, TURUT TERLAWAN I pun tidak pernah mengikuti proses pembayaran

uang,

penyerahan

uang

apalagi

penarikan

uang

sebagaimana dimaksud dalam gugatan yang tertuang pada nomor 12 (dua

belas)

tersebut,

jadi

sangat

tidak

benar

bahwa

TURUT

TERLAWAN I mengikuti dan mengetahui proses pembayaranya, karena TURUT TERLAWAN I tidak memiliki wewenang mengeluarkan dan menyerahkan uang pembayaran dalam prosedur di Bank Mega Cabang Cirebon Atau Bank yang lain; 

Bahwa, yang diketahui TURUT TERLAWAN I hanyalah yang sesuai dengan AJB sebagai berikut : 1. Akta Jual Beli (AJB) No.43/2014 tanggal 28 maret 2014 antara Penjual Hj. Musfiah dan Suaminya Tn. JUHODI dan Pembeli HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 2175/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 811/Tuk 2014 seluas 165m2 dengan nilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014; 2. Akta Jual Beli (AJB) No.42/2014 tanggal 28 maret 2014 antara Penjual Hj. Musfiah dan Suaminya Tn JUHODI dan Pembeli Tn HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM No. 1496/Desa Tuk


atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam ukur tanggal 07 Mei 1999 Nomor : 67/1999, seluas 125m2 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertera dalam Kwitansi 28 Maret 2014; 3. Akta Jual Beli (AJB) No. 44/2014 tanggal 28 Maret 2014 antara Penjual

LEITA

RISTAWATI,

SH

dan

suaminya

Tn.

AGUS

SUBARDJAT, SE dan Pembeli Tn HARDIANTO TUNGGAL PURWA, dengan SHM Nomor 2176/Desa Tuk atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 03 Nopember 2011, seluas 700 m2 dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tertera dalam kwitansi 28 Maret 2014. 5. Dalil dari Para Pelawan Nomor 15 (Lima Belas) 

Bahwa, atas adanya Akta Jual Beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah antara PARA PELAWAN selaku pihak penjual dan TERLAWAN III selaku pihak pembeli yang salinan aktanya sampai diajukannya Gugatan Perlawanan ini tidak pernah diberikan oleh TURUT TERLAWAN I selaku Notaris/PPAT yang membuat Akta dimaksud dan atas adanya Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh TURUT TERLAWAN II yang dalam proses pembuatan aktanya telah meyakinkan PELAWAN II selaku pihak yang diberikan pengakuan utang bahwa dirinya selaku pihak yang diberikan pengakuan utang bahwa dirinya selaku Notaris mengenal baik kepribadian TERLAWAN III selaku pihak yang memberi pengakuan dan menyatakan bahwa TERLAWAN III dapat dipercaya sepenuhnya atas apa yang akan dituangkan dalam pengakunya tersebut, dan untuk mencegah kurangnya pihak didalam hukum acara sehingga TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II dalam kedudukanya tersebut sebagai pihak yang berperkara (In Litis) dalam Gugatan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini.

Bantahan dan Jawaban Nomor 15 (Lima Belas) : 

Sudah diuraikan dalam Nomor 1 (satu) halaman 4 (empat), 5(lima), 6 (enam) dan Nomor 4 (empat) halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh).

6. Dalil dari Para Pelawan Nomor 20 (Dua Puluh) halaman 7 

Bahwa, apabila memperhatikan terhadap peristiwa hukum yang dimulai dari Perjanjian Jual Beli antara PARA PELAWAN selaku


Penjual dengan TERLAWAN III selaku pembeli, dilanjutkan dengan perjanjian kredit antara TERLAWAN I selaku Kreditor dengan TERLAWAN III selaku debitor, kemudian penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berisi tentang Pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek Jual Beli tersebut sampai dengan kepada

pencairan

kreditnya,

yang

kesemua

akta

otentiknya

tersebut dibuat oleh TURUT TERLAWAN III pada waktu dan tempat yang bersamaan yaitu hari jumat tanggal 28 maret 2014 di Bank Mega Cabang Cirebon, maka terlihat jelas peranan besar dari TURUT TERLAWAN I karena jabatannya selaku Notaris/ PPAT dalam peristiwa hukum dimaksud, sehingga suksesnya pencairan fasilitas

kredit

yang diberikan

OLEH

TERLAWAN I

kepada

TERLAWAN III patut diduga secara hukum dikesampingkannya prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko oleh pihak TERLAWAN I selaku pihak Bank Umum dalam memberikan Penyediaan Dana kepada TERLAWAN III sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3PBI/2006 tentang Perubahan

Kedua

atas

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor:

7/3/pbi/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umurn. Bantahan dan Jawaban Nomor 20 (Dua Puluh) : 

Telah diuraikan di angka nomor 1 (satu) halaman 4 (empat), 5(lima),dan 6(enam) bersamaan dengan jawaban pada nomor 4 (empat) halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh).

7. Dalil dari Para Pelawan Nomor 25 (Dua Lima) 

Bahwa, oleh karena sudah cukup terbukti secara hukum adanya itikad yang buruk/ tidakbaik (te kwader trouw) dari TERLAWAN III yang tidak membayar penuh atas perjanjian jual belinya atau baru memberikan yang sebesar Rp. 700.000.000,- dimana sebagaimana telah di kembalikan untuk pembayaran angsuran utang TERLAWAN III kepada TERLAWAN I yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- sebagaimana telah dijelaskan pada bagian posita angka 12 dan 18 di atas sehingga dengan kata lain uang yang baru diterima Para Penggugat/Para Terlawan adalah sebesar Rp. 7000.000.000,- (-) Rp. 175.000.000,- = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) maka dengan adanya gugatan perlawanan yang diajukan PARA PELAWAN dalam perkara ini yang meminta pembatalan dan/ atau memintakan Halaman 61 dari halaman 67 Putusan Nomor 593 /PDT /2016 /PT.BDG

tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu perjanjian jual beli antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN III, yang Akta jual belinya dibuat oleh LILIS MARIATI SUWANDA,Notaris & PPAT di Kab. Cirebon i.c. TURUT TERLAWAN I pada tanggal 28 Maret 2014 dimana salinannya dari akta tersebut tidak pernah diberikan kepada PARA PELAWAN selaku Penjual, cukup adil dan wajar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERLAWAN III agar menerima penyerahan uang miliknya dari PARA PELAWAN sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia i.c. Putusan Perkara No. 188 K/Sip/1957 tertanggal 24 september 1958 dalam perkara antara Mat Joeti bin Hasan dan Kawankawan lawan Abdurasjid bin Asgar Ali dengan kaidah hukumnya menyatakan bahwa : "Berdasarkan S. 1875 No 179 Hakim karena jabatan harus menyatakan batal perjanjian mengenai tanah tersengketa antara kedua pihak yang berperkara, maka kedua pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula: penggugat-penggugat untuk kasasi harus menerima kembali tanah sengketa dan tergugat dalam kasasi menerima Rp. 5000,-" Bantahan dan Jawaban Nomor 25 (Dua Lima) : 

Sudah dijelaskan dan diuraikan di angka nomor 1 halaman 4 dan 5 , 6 maka jual beli yang terjadi antara Pelawan I dan II dengan Terlawan III Telah sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata sehingga sangat cukup beralasan Jual Beli yang Terjadi Antara Pelawan I dan II dengan Terlawan III yang dibuat di hadapan TURUT TERLAWAN I Patut dilindungi oleh Hukum.

8. Bahwa Turut Terlawan I membantah dalil-dalil selebihnya karena memang tidak ada dasar hukumnya karena juga memang tidak terkait langsung dan tidak langsung dengan Turut Terlawan I dalam

perkara

aquo

dan

akan

di

buktikan

dalan

acara

pembuktian Demikian Eksepsi dan Jawaban TURUT TERLAWAN I berdasarkan semua alasan-alasan yang disampaikan dalam eksepsi dan pokok Perkara dapat dibenarkan menurut Hukum dengan demikian cukup beralasan pula surat gugatan perlawanan dari Pelawan I dan II untuk tidak dapat diterima, setidak-tidaknya ditolak.


DALAM PROVISI - Menolak Tuntutan Provisi untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI - Menerima Eksepsi TURUT TERLAWAN I untuk seluruhnya; - Menyatakan Gugatan Perlawanan ini tidak Dapat Diterima DALAM POKOK PERKARA 

Menyatakan PELAWAN I dan PELAWAN II adalah PARA PELAWAN yang benar;



Menyatakan Menolak Gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya terhadap TURUT TERLAWAN I atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat I/Terlawan I, Tergugat II/Terlawan II, Tergugat III/Terlawan III dan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I tersebut, Para Penggugat/Para Pelawan telah mengajukan Replik bertanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya/Perlawanannya dan atas Replik dari Para Penggugat/Para Pelawan tersebut, Tergugat I/Terlawan I, Tergugat II/Terlawan II, dan Turut Tergugat I/Turut Terlawan I telah mengajukan dupliknya di persidangan tertanggal 26 Januari 2016 sedangkan untuk Tergugat III/Terlawan III telah pula mengajukan duplik bertanggal 02 Februari 2016

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

jawabannya, dimana replik dan duplik tersebut, selengkapnya sebagaimana terlampir dan terbaca pada berita acara persidangan dalam berkas perkara a quo ; Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Juni 2016 Nomor: 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:


-

Menerima

eksepsi dari Tergugat I/Terlawan I dan Tergugat II/Terlawan II

tersebut. DALAM PROVISI: -

Menyatakan tuntutan-tuntutan provisi dari para Penggugat/para Pelawan untuk butir 1, butir 2. butir 3 dan butir 4 tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA: -

Menyatakan gugatan/perlawanan dari para Penggugat/para Pelawan tidak dapat diterima ( N.O ).

-

Menghukum para Penggugat/para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.889.000,00(lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 21Juni 2016 Para Pembanding semula Para Penggugat / Para Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7Juni 2016 Nomor: 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbn untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; ------------------------------------------------------------Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 30Juni 2016dan tanggal 13Juli 2016, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I

dan

Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat

II dan Turut

TergugatIII ; -----------------------------------------------------------------------------------Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Para Penggugat / Para Pelawan tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tanggal

18 Nopember

2016 Nomor:67 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbn; ----------------------------------------------------


Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) No.67/ Pdt.G / 2015 / PN. Cbn tanggal 15 September 2016, tanggal 16September 2016, dan tanggal 21September 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; ---------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat / Para Pelawan, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat / Para Pelawandalam perkara ini tidak mengajukan memori bandingberdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tanggal

18 Nopember 2016

Nomor: 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbn; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7Juni 2016 Nomor : 67 / Pdt.G/ 2015 / PN. Cbn, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; ---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7Juni 2016


Nomor : 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbn dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat / Para Pelawanberada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; ------------------------------Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I 1.

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat / Para Pelawan;-----------------------------------------------------

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal

7Juni

2016 Nomor: 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbn yang dimohonkan banding tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------3.

Menghukum

Pembanding

semula

Para

Penggugat

Pelawanuntuk membayar biaya perkara pada

/

Para

kedua tingkat

Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------DEMIKIANLAH

diputus dalam rapat permusywaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari

ini : SENINtanggal

30JANUARI 2017, oleh kami : MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai

Hakim

Ketua Majelis, dengan DR. H.

LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. dan DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H. masing– masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana KAMIStanggal

2PEBRUARI 2017

diucapkan

pada

hari

oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri

Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh

H.DEDE SOBARI, S.H., M.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; --------------------------------------------------------


HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H Ttd DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI Ttd H.DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya : - Meterai

…….. Rp.

6.000,-

- Redaksi Putusan ……. Rp.

5.000,-

- Pemberkasan ….……. Rp. 139.000,Jumlah

Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah )



PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents