PUTUSAN Nomor 196/PDT/2017/PT BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: SYAMSUDIN TIWANG, lahir di Bekasi tanggal 15 Pebruari 1964, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Jalan Jatibening Raya No. 172 RT 007 RW 002
Kelurahan
Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mohammad Jon Mirza, Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Pondok Kelapa Komplek DKI Blok B 3 No. 12 Kelurahan Ponok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, berdasrkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula
sebagai
Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat
Dalam Rekonpensi; LAWAN M. ALFAN HARIYANTO, beralamat di Jalan Seram No. 207 Blok B Jatibening Indah Pondok Gede Bekasi, sebagai Terbanding
selanjutnya disebut
semula Tergugat Dalam Konpensi/
Penggugat Dalam rekonpensi; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 25 April 2017 Nomor:196/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Juli 2016 dalam Register Nomor 368/Pdt.G/2016/ PN.Bks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam buku letter C Desa No 922 pasal 13 jenis d I kelas 26 luas 400 M2 berdasarkan Akta Hibah No. 82/ES/HJ/II/01/1987 yang beralamatkan di Jalan Kampung Cibening RT 09 RW 02 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Bekasi; 2. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat membutuhkan uang sehingga Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi Penggugat hanya menerima uang tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah); 3. Bahwa pada saat peminjaman uang tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat agar tanah Penggugat tersebut dijadikan jaminan pembayaran dan setelah dilaksanakan pembayaran tanah tersebut akan Tergugat kembalikan
kepada
Penggugat.
Karena
pada
saat
itu
Penggugat
membutuhkan uang Penggugat menyetujui permintaan Tergugat tersebut; 4. Bahwa pada saat Penggugat akan melaksanakan pembayaran terhadap uang yang dipinjam tersebut, Tergugat menolak pembayaran uang tersebut tanpa alasan yang jelas. Sehingga pada saat itu menimbulkan rasa curiga Penggugat terhadap sikap Tergugat tersebut; 5. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap tanah Penggugat tersebut dengan mengakui sebagai pemilik tanah tersebut yang dengan cara membuat sura pernyataan Jual Beli tanggal 5 Oktober 1996 – vide Bukti P-1 dan akta jual beli dari PPAT vide Bukti P-2 yang isinya seolah-olah Penggugat telah menjual tanah Penggugat tersebut kepada Tergugat seluas 200 M2; 6. Bahwa dalam Surat Jual Beli tanggal 5 Oktober 1996 tersebut tertera tanda tangan istri Penggugat yang seolah-olah telah menyetujui adanya Jual Beli tersebut dan juga tertera tanda tangan Saksi Sdr. Ali Fauzi yang juga seolah-olah Saksi Sdr. Ali Fauzi menyaksikan penandatangan Surat Jual Beli tersebut karena tanah tersebut oleh Penggugat bukan untuk diperjual belikan – vide Bikti P-3a. P-3b; 7. Bahwa didalam Akta Jual Beli PPAT tersebut juga tertera tanda tangan Saksi Sdr. Ilyas dan Sdr. H. Hasan Basri yang seolah-olah Saksi-saksi Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
tersebut menyaksikan penandatangan jual tanah tersebut. Vide Bukti P-4 dan Vide Bukti P-5; 8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat dengan mengambil tanah milik Penggugat secara melanggar hukum, sehingga surat pernyataan Jual Beli dan Akta Jual Beli PPAT tersebut adalah tidak sah sehingga Tergugat untuk wajib mengembalikan surat-surat tanah tersebut yang pada saat ini dikuasainya; 9. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut; 10. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan menghubungi Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan surat-surat tanah tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat mempertahankan dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi; 11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini maka Penggugat memohon dengan hormat agar berdasar hukum dan dimenyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan keputusan sebagai berikut: PETITUM 1. Menerima gugatan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah No.82/ES/HJ/II/01/1987; Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum; 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan surat-surat atas obyek sengketa yang dikuasainya; 5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini; 6.
Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan atau, Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (et equo et bono); Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tanggal 13 Oktober
2016
yang berbunyi sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI. I. Gugatan Penggugat Nebis in idem. 1. Bahwa
Tergugat
Konpensi
pernah
menggugat
Penggugat
Rekonpensi di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/1999/PN Bks terhadap tanah yang menjadi objek sengketa sekarang dan telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 2. Bahwa selain itu berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap Tergugat Konpensi telah melakukan eksekusi sesuai
Berita
Acara
Pengosongan
dan
Penyerahan
No.10/Eks/2000/PN.Bks; 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat Nebis in Idem dikarenakan pihaknya sama dan objeknya sama, hal ini sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung No.1743K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamh Agung .No. 647K/sip/1973; II.
Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
1. Bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan tanah tersebut telah ada Akta Jual Belinya dari PPAT yang isinya seolah-olah Penggugat telah menjual tanah kepada Tergugat seluas 200 M2; 2. Bahwa berdasarkan dalil Posita tersebut seharusnya Penggugat turut juga menggugat PPAT yang telah membuat Akte Jual Beli tersebut untuk jelasnya pembuatan Akte Jual Bel tersebut; 3. Bahwa oleh karena tidak ditariknya PPAT sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus ditolak; III. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscuur libel). 1. Bahwa Penggugat dalam positanya memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam buku letter C Desa No 922 Pasal 13 jenis d I kelas 26 luas 400 M2 berdasarkan Akta Hibah No. 82/ES/HJ/II/01/1987 yang terletak di jalan Kampung Cibening RT 09 RW 02 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Bekasi; 2. Bahwa jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas hal ini dikarenakan Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah akan tetapi tidak membuat dengan jelas letaknya ataupun batasbatasnya, sehingga letak tanah tersebut menjadi dan jelas berbatasan dengan milik pihak mana; 3. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima, lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1559K/pdt/1983 dan Putusan Mahkamh Agung No.1149K/Sip/1975; 4. Bahwa demikian juga Penggugat didalam Petitumnya poin 6 menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah; 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur dikarenakan surat-surat yang dimohonkan tidak diperinci dengan satu persatu sehingga membuat Petitum Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan; Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena; A. Gugatan Penggugat Nebis in Idem; B. Gugatan Penggugat kurang pihak; C. Gugatan Penggugat kurang jelas/kabur (obscuur libel); B. DALAM KONPENSI I.
Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon kiranya dijadikan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara, sejauh hal tersebut mempunyai kaitannya; 2. Bahwa Tergugat ditawarin oleh Penggugat untuk membeli tanah miliknya dengan harga yang disepakati pada saat itu (tahun 1996) adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 200 m2 dengan ukuran 10 m x 20 m dan dibuatkan kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditanda tangani oleh Penggugat dan istrinya disertai Surat Tidak Sengketa dari Kelurahan; 3. Bahwa pada saat Tergugat hendak mengurus surat Jual Beli dan Balik Nama ke Kelurahan ada pihak-pihak yang mengaku tanah tersebut adalah miliknya, dan Tergugat menegur Penggugat namun tidak ditanggapi; 4. Bahwa
kemudian
Tergugat
Konpensi
berupaya
untuk
menyelesaikannya secara musyawarah namun selalu tidak ada titik temu, sehingga menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Penggugat Konpensi pada tanggal 29 Januari 1999 dan diputus pada tanggal 6 April 1999; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat Konpensi poin 2, 3 dan 4 adalah tidak benar dan harus ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang pada saat persidangan akan dibuktikan; 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konpensi poin 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar dan Tergugat Konpensi mensomir Penggugat untuk membuktikannya; 7. Bahwa demikian juga Tergugat Konpensi telah berupaya untuk memusyawarahkan baik di Kelurahan maupun di pihak Kepolisian, Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
namun semuanya gagal dan terakhir Tergugat Konpensi melakukan upaya
hukum
dengan
menggugat
Penggugat
Konpensi
ke
Pengadilan untuk menyerahkan tanah tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konpensi; 8. Bahwa mengenai dalil gugatan poin 10, tidak ada niat baik dari Penggugat
untuk
menyelesaikan
secara
kekeluargaan
dan
musyawarah hal ini terlihat dengan tidak diterimanya penawaran dari Tergugat Konpensi kepada Penggugat Konpensi tanah tersebut dijual bersama dan hasilnya dibagi dua; C. DALAM REKONPENSI. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi Terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi), adapun yang menjadi dasar Tergugat/Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi telah uraikan dalildalil di dalam Pokok Perkara adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi; 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah sangat dirugikan oleh Tergugat Konpensi dimana tanah milik yang telah Penggugat Rekonpensi beli dari Tergugat Konpensi pada sekitar tahun 1996 tidak pernah mau diserahkan oleh Tergugat Konpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi terpaksa
mengeluarkan
biaya
dengan
mengajukan
gugatan
ke
Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1999 dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum sehingga kerugian tersebut sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 3. Bahwa dengan demikian walaupun telah ada Putusan yang berkekuatan hukum Tergugat Konpensi juga tidak mau menyerahkan tanah yang telah dijualnya tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi terpaksa mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan eksekusi dan telah dilaksanakan pada tahun 2000. Biaya yang dikeluarkan untuk itu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 4. Bahwa demikian juga Tergugat Konpensi telah menyewakan tanah milik Penggugat
Rekonpensi kepada
pihak
lain
sehingga
merugikan
Penggugat Rekonpensi dan telah melaporkan Tergugat Rekonpensi dan saat ini masih dalam proses Penyidikan dan dengan demikian Tergugat Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menyewakan tanah milik Penggugat Rekonpensi tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi; 5. Bahwa disamping kerugian materi sebagaimana tersebut diatas Penggugat
Rekonpensi
juga
mengalami
kerugian
immaterial,
dikarenakan sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah dapat digunakan sebagai tempat usaha maupun dijual dikarenakan Penggugat Konpensi selalu membuat masalah sehingga hilang kepercayaan teman-teman maupun pembeli yang seolah-olah tanah tersebut bukan milik Penggugat Rekonpensi dan oleh karena itu telah menimbulkan kerugian immaterial yang apabila ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 6. Bahwa oleh karena iu kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi terdiri dari: a.
Kerugian Materi : 1. Biaya Gugatan pada tahun 1999 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2. Biaya
eksekusi
pada
tahun
2000
sebesar
Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah); b. Kerugian Moriel Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah). Sehingga total keseluruhan kerugian Penggugat Dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah); 7. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, sehingga sangat berdasar hukum untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia diletakan Sita Jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat dalam Konpensi yang akan Penggugat Dalam Rekonpensi ajukan dalam permohonan tersendiri; 8. Bahwa agar Tergugat dalam Konpensi patuh untuk menjalankan putusan ini dikemudian hari, maka sangatlah pantas jika kepada Tergugat Dalam Konpensi dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini; Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang semuanya itu didasari oleh bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut: Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
A. DALAM KONPENSI. DALAM EKSEPSI. -
Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA. -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;
B. DALAM REKONPENSI. 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2.
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi kepada penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari: Kerugian Materiel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Kerugian Moriel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3.
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan keputusan ini;
4.
Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5.
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi;
6.
Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;
Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (et equo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor
368/Pdt.G/2016/PN.Bks.,
tanggal 22 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konpesi: Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Dalam Rekonpensi: - Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima; - Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil; Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Bebet
Ubaedilah
Affandi,
S.H.,
Panitera
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor:368/Pdt.G/2016/PN.Bks., Jo. No. 117/Bdg/2016/PN.BKS., tanggal 29 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 368/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 22 Desember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 10 Januari 2017; Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 16 Maret 2017, kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 10 Januari 2017 , masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi Edy Sujudi Syam dan Heri Novianto, Nomor:368/Pdt.G/2016/PN.Bks., Jo.
Nomor:117/Akta.Bdg/2016/PN.Bks.,
telah
diberi
kesempatan
untuk
mempelajari berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas hari), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat Banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mengajukan memori banding;
Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat memahami apa yang menjadi keberatan Pembanding atas Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya Nomor 368/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 22 Desember 2016 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
368/Pdt.G/2016/PN.Bks.,
tanggal
22
Desember
2016
haruslah
dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I: 1.
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi;
2.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 368/Pdt.G/2016/ PN.Bks., tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3.
Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Kami Firzal Arzy, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
dengan Sulaiman, S.H., M.H., dan Tumpak Situmorang S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Nomor:196/PEN/PDT/2017/ PT.BDG., tanggal 25 April 2017, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd S u l a i m a n, S.H., M.H.
ttd Firzal Arzy, S.H., M.H.
ttd Tumpak Situmorang, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd U. Yuniati, S.H., C.N.
Perincian biaya perkara: 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp 5.000,00 2. Meterai Putusan ---------------------- Rp 6.000,00 3. Pemberkasan ------------------------- Rp139.000,00+ J u m l a h ----------------------------- Rp150.000,00
Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT BDG
