PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 241/PDT/2017/PT BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: H. KARLAN bin NJU, pekerjaan Direktur Utama PT Hakajaya Mandiri, beralamat Karang Sari Dusun 03 RT 05 RW 06, Desa Jati Sari Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya A.R. Henry, S.H., Advokat pada pada kantor Pengacara “Henry Sitanggang & Partner”, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1 Gunung Sahari Jakarta Utara, berdasrkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Surat Penetapan nomor 238 KHT/VIII/2016/ PN.Kwg., selanjutnya disebut

sebagai Pembanding semula

Penggugat/Penggugat Intervensi; L A W A N: 1. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta, Menara Bank Danamon Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1. Cahyanto C. Grahana, 2. FX. Indarko Kunto, 3. Tuning Sumiasih, 4. Senoaji, 5. Erniyati, 6. Nelsy Waty, 7. Dina Martina Nainggolan, 8. Kunto Dwi Laksono dan 9. Irham, selaku Para Karyawan pada Bank Dnamon yang beralamat seperti tersebut diatas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Karawang

tanggal

21

Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan nomor 381 Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

KHT/XII/2016/PN.Kwg.,

selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding semula Tergugat I;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKLN) PURWAKARTA, beralamat Jalan Ibrahim Nomor 111 Purwakarta Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1. Adriana Viveryanti., 2. Agus Salim., 3. Rendi Wahyudin., 4. Nandang Hidayat., 5. Heri Purnama., 6. Lucky Agusta., 7. Tri Wahyuningsih dan 8. Hendarji, untuk bersamasama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 9 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 28 April 2015 berdasarkan Surat penetapan nomor 100 KHT/IV/2015/PN.Kwg selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN KARAWANG, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 68 Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1. R. Koen Ircahyo Wibowo, S.H.,. 2. Wagita, S.H., 3. Sutarmin Soha, S.H., Msi., 4. Edi Munajat, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jalan Jenderal Achmad Yani (By Pass) Nomor 68 Karawang, baik bersamasama

maupun

masing-masing

atau

sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 26 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 April 2015 berdasarkan Surat penetapan nomor 69 KHT/IV/2015/PN.Kwg., selanjutnya disebut sebagai

Turut

Terbading II semula Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

4. ARIJANTO SOEMEDI, beralamat beralamat di Band Selt 84, Blok B/14, RT 001 RW 002, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

5. Hj. ENDAH, S.H., pekerjaan Notaris, beralalamat di Jl. A. Yani No. 70 Dusun Galur Desa

Cikampek Selatan Kecamatan

Cikampek Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Agus Supriadi, S.H.,

Advokat, beralamat di

Komplek DPU Gang Madi RT 003 RW 009 Dusun Kp. Baru Timur Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan nomor 280 KHT/X/2016/PN.Kwg, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 15 Mei 2017 Nomor: 241/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 12 Maret 2015 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2015/ PN.Kwg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melelang harta kekayaan Penggugat, secara tidak adil dan melanggar hukum dan kepatutan, untuk keuntungan Turut Tergugat III, dimana dalam lima menit saja, secara akalHalaman 3 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

akalan, terlelanglah

sudah semua harta kekayaan Penggugat, ludes,

sehingga Penggugat meradang, merana, karena kelicikan Tergugat I dan II, dengan uraian singkat sebagai berikut: Atas wanprestasi Penggugat dalam membayar kredit kepada Tergugat I, Tergugat I mengiklankan di media local (Pasundan Ekspres tertanggal 19 Nopember

2010)

yang

oplahnyapun

masih

tandatanya

besar/tidak

memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai media nasional untuk melelang harta kekayaan Penggugat (Bukti P-2): 

berupa 1 rumah semi mewah milik Penggugat (diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 83, luas 644 m persegi ) dan



4 Sertifikat Hak Milik, seluruhnya atas nama Penggugat (Sertifikat Hak Milik No. 83/Jatisari tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat);



Sertifikat Hak Milik No. 112/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat)terletak di Kampung Babakan Sewi, Persil No. 176a D/I, setempat dikenal dengan Kampung Babakan Sewi No. 28, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;



Sertifikat Hak Milik No. 113/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Jalan Raya Cikampek Cirebon Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;



Sertifikat Hak Milik No. 846/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN

(Penggugat),

terletak

Sawah

Cikalongsari

Desa

Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; 

Sertifikat Hak Milik No. 848/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat),.

Dalam iklan tersebut disebutkan: Pelaksanaan Lelang:Jumat, 3 Desember 2010, pukul:09.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat:Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta (KPKNL) Jl. Ibrahim

Singadilaga No.

111.Puwakarta. 2. Bahwa ternyata, lelang tersebut sangat tidak masuk akal: 

Dalam lima menit saja selesailah sudah pelelangan dan Berita Acara atau Risalah Lelang 12 halaman 1 spasi. (lelang dimulai pukul 09.00 WIB , selesai pukul 09.05 WIB).



Risalah Lelang No.

288/2010 sudah selesai pukul 09.05 WIB.

Secepat kilat lelang. Pertanyaan:Siapa pula mahluk di bumi ini yang Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

mampu mengetik Risalah Lelang 12 halaman satu spasi dalam tempo sekitar 3 menit ????). Tidak akan ada mahluk secepat itu mengetik, kecuali menggunakan tenaga setan atau rekayasa lelang pura pura. 

Harga lelang sangat kentara direkaysa sebagaimana dijelaskan di atas, hal mana bertentang dengan asas keadilan atau fairness terhadap Debitur.



Nilai NJOP tanah dan bangunan diabaikan Tergugat I dan Tergugat II. Nilai NJOP pada tahun 2010 adalah Rp 200.000/m. Dilelang hanya denga harga antara 1/10 dari harga wajar. (5 sertifikat dilelang hanya Rp1,901.000.000,00).



Lelang dilakukan tanpa appraisal.



Media

Pengumumannya

saja

tidak

representative/melanggar

ketentuan perundang undangan. 

Tidak diberi kesempatan pada Penggugat untuk mencari Pembeli, pada hal diiklan disebutkan diberi kesempatan paling lama 3 hari dan tidak ditunjuk jasa appraisal sehingga terjadilah persekongkolan yang diatur sedemikian rapinya, seolah tanah yang dilelang adalah tanah sawah yang nun jauh letaknya di desa, atau tanah tak berharga, pada hal tanah tersebut terletak di jalan utama, di dekat rumah sakit, kantor pemerintah, jalan lintas utama Jakarta Cirebon. Haga tanah sekarang minimal Rp1 juta per meter karena pembangunan pelabuhan Internasional Cilamaya. Lokasi tanah persis pintu ke pelabuhan Internasional Cilamaya.

Rincian 

Objek lelang ada 5 Sertifikat Hak Milik Penggugat.



Luas tanah sekitar 3,5 ha (Sertifikat Hak Milik No. 846:tanah, luas 644 berikut satu rumah semi mewah;



Letak tanah sangat strategis (lihat foto), jalan utama Cikampek Cirebon, sekitarnya semua bangunan permanen dan rumah sakit dan perkantoran, laku sedetik hanya Rp1,901.000.000,00 pada hal nilai rumah saja sudah tak kurang dari Rp1,5 Milyar , belum lagi tanah 3,5 ha yang sudah diurug untuk pembangunan ruko-ruko; Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG



NJOPnya tak kurang dari Rp 9 Milyar. Tapi dalam 1-2 menit sudah ada pemenang dan sudah ada Risalah Lelang. Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena: a. Ada kesalahan di pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam melelang Sertifikat Hak Milik Penggugat secara tidak patut dan akal-akalan. b. Penggugat mengalami kerugian, berupa tidak berjalannya bisnis dan kehilangan hak milik yang nilainya tak kurang dari Rp 9.000.000.000,00.

3. Bahwa pelelangan ini dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I karena: a. Penggugat berhutang (dan dijebak oleh) Tergugat I, atas 2 Perjanjian Kredit (KRK/Kredit Rekening Koran) senilai Rp1.500.000.000,00; b. Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp1.100.000.000,00; Berdasarkan perjanjian Kredit No. 20 tertanggal 24 Desember 2004 (Bukti P-1). 4. Bahwa sesuai Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I seharusnya memberikan 3 (tiga) fasiltas pembangunan ruko-ruko

kredit, untuk membiayai usaha

di atas tanah Penggugat di jalan Cikampek

Cirebon, namun ditengah jalan, fasilitas kredit ke 3 (KAB sebesar Rp 1.400.000.000,00) dihentikan oleh/tidak dikucurkan oleh Tergugat I, sehingga bisnis pembangunan ruko-ruko Penggugat yang pembelinya sudah siap menjadi “kehabisan darah” (kehabisan biaya operasi dan konstruksi awal) sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi. Penggugat mereserve hak untuk menggugat Wanprestasi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Tergugat I telah degan licik “menjerumuskan Penggugat” sehingga tidak dapat melanjutkan bisnis developer dan Tergugat I dapat diduga “ merekayasa agar ludes semua harta kekayaan Penggugat dengan melelang secara tidak patut. 5. Seandainya Tergugat I tidak pernah sepakat akan memberikan kredit ke 3 (KAB sebesar Rp1.400.000.000,00), Pengugat akan mencari alternative pembiayaan lain, namun nyatanya, setelah tanah diurug Penggugat dan sudah siap calon calon Pembeli, Penggugat sudah “terjebur” tak mampu lagi


melanjutkan pembangunan karena aliran dana telah dihentikan Tergugat I di tengah jalan. 6. Bahwa Penggugat sudah bekerja sedemikian jauh untuk membangun perumahan/ruko di lokasi yang sangat strategis, di atas tanah Penggugat, namun Tergugat I “menjerumuskan” Penggugat. Perbuatan ini jelas dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum. 7. Bahwa anehnya lagi sudah ditandatangani semua akta dan kuasa menjual sesuai persyaratan Bank (catata:salinan aslinya tidak pernah diberikan kepada Penggugat), ternyata kredit ke 3 ini tidak dikucurkan oleh Tergugat I. Akibatnya: Proyek berhenti di tengah jalan.tanah yang sudah diurug (rincian biaya akan diajuklan dalam Pembuktian, Vide P-4) harus dibayar ke pengurug, tapi dana kredit untuk konstruksi sudah tidak ada lagi, sehingga para calon pembeli yang sudah menyerahkan identitasnya untuk pembelian ruko, menarik diri. Maka Terjebaklah sudah Penggugat, masuk lumpur hutang. Bahkan Jatuh ditimpa tangga, lalu digilas lagi oleh Kantor Lelang, yang melelang semua harta kekayaan Penggugat hanya dalam lima menit dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal sehat , rumah semi mewah milik Penggugat hanya dilelang Rp150.500.000,00 dan 4 Sertifikat Hak Milik hanya senilai Rp1.750.500.000,00 (P- 3) Kalau harga rumah semurah itu dilelang, (seper sepuluh dari harga wajar), siapapun pasti mau. Kalau tanah 3,5 ha dilelang semurah itu (sudah diurug, lokasi jalan utama dan kota), siapapun mau membelinya. Maka tidak heran, laku dalam waktu kurang dari 5 menit, ataU mungkin hanya dalam 5 detik. Karena, kalau dibayangkan, kantor Lelang dibuka pukul 09.00 WIB sesuai pengumuman, maka orang-orang akan masuk dulu, lalu dibuka acara lelang, tak mungkin Risalah lelang sudah terketik pukul 09.05 WIB. 8. Bahwa menurut ketentuan pasal 36 ayat 5 Permenkeu No. 93/2010 lelang harus diiklankan di media nasional dan harus ada 2 appraisal independen. 9. Bahwa ternyata dalam lelang a quo, tidak ada Apprailsal Independent dan tidak ada Media Nasional digunakan oleh Tergugat I.


10. Bahwa Limit harga lelang sesuai iklan Tergugat I hanyalah akal-akalan Tergugat I untuk menguntungkan Turut Tergugat III dan merugikan Negara ( karena penjualan dilakukan di bawah nilai NJOP atau hanya 1/10 dari nilai NJOP objek agunan). 11. Bahwa Keputusan Risalah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Purwakarta No. ST 502/WKN.8/KNL.04/2010 tanggal 1 Desember 2010 dan Risalah Lelang No. 288/2010 atas penjualan harta benda

milik

Penggugat

kepada

pemenang

lelang

:ARIJANTO

SOEMEDI/Turut Tergugat II,harus dinyatakan batal demi hukum. 12. Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat. 13. Bahwa atas tanah tersebut telah dikuasai oleh Turut Tegrugat III dan dimanfaatkan sebagai gudang alat-alat berat. 14. Bahwa hal tersebut sangat merugikan pihak Penggugat Kehilangan Penguasaan atas tanah 3.5 ha yang semula direncanakan untuk Proyek ruko yang bisa untuk membangun 200 Ruko yang akan menghasilkan keuntungan minimal 50 juta/Ruko atau senilai. Rp10 Milyar. 15. Atau setidaknya kehilangan penghasilan sewa gudang atas tanah tersebut selama 5 tahun dari tanggal 3 Desember 2010 senilai minimal Rp5 Milyar dan kerugian pengurukan tanah senilai Rp2,5 Milyar. Berdasarkan hal tersebut kami mohon Majelis yang memeriksa perkara ini Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat senilai Rp10 Milyar atau setidaknya minimal Rp7,5 Milyar. PROVISI Guna mencegah kerugian lebih jauh kepada Penggugat kami mohon agar diletakkan sita Revindikasi atau terhadap:  Sertifikat Hak Milik No 112/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat) terletak di Kampung Babakan Sewi, Persil No. 176a D/I, setempat dikenal dengan Kampung Babakan Sewi No. 28, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;  Sertifikat Hak Milik No. 113/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat),

terletak

Jalan

Raya

Cikampek-Cirebon

Desa

Jatisari,

Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;


 Sertifikat Hak Milik No 846/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Sawah Cikalongsari Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;  Sertifikat Hak Milik No 848/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat),. Dan menyatakan sita tersbut sah dan berharga.  Melarang Terggugat III dan atau phak manapun menjalankan usaha apapun di atas tanah tersebut dalam perkara a quo  Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp25.000.000,00 per hari atas penguasaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan: Dalam Provisi: 

Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp25.000.000,00 per hari atas penguasaan tersebut hingga pemulihan sertifikat ke atas nama Penggugat.



Melarang Turut Tergugat III dan siapa sajapun melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut dalam perkara aquo dan harus mengembalikan dalam keadaan kosong bebas dari penguasan siapapun pihak lainnya.

PRIMER 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Membatalkan Keputusan Risalah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Purwakarta No. ST 502/WKN.8/KNL.04/2010 tanggal 1 Desember 2010 dan Risalah Lelang No. 288/2010 atas penjualan harta benda milik Penggugat kepada pemenang lelang :ARIJANTO SOEMEDI/ Turut Tergugat II, berupa: a. Sertifikat Hak Milik No. 83/Jatisari tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat); b. Sertifikat Hak Milik No 112/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat) terletak di Kampung Babakan Sewi, Persil No. 176a D/I, setempat dikenal dengan Kampung Babakan Sewi No. 28, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

c. Sertifikat Hak Milik No. 113/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Jalan Raya Cikampek- Cirebon Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; d. Sertifikat Hak Milik No. 846/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Sawah Cikalongsari Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; e. Sertifikat Hak Milik No. 848/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Sawah Cikalongsari Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; 4. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Karawang untuk

membatalkan peralihan Sertifikat: a. Sertifikat Hak Milik No. 83/Jatisari tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat); b. Sertifikat Hak Milik No. 112/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat) terletak di Kampung Babakan Sewi, Persil No. 176a D/I, setempat dikenal dengan Kampung Babakan Sewi No. 28, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; c. Sertifikat Hak Milik No. 113/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Jalan Raya Cikampek-Cirebon Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; d. Sertifikat Hak Milik No. 846/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Sawah Cikalongsari Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; e. Sertifikat Hak Milik No. 848/Cikalongsari, tercatat atas nama Haji KARLAN (Penggugat), terletak Sawah Cikalongsari Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; kepada tangan siapapun pihak ketiga; f. Menghukum Turut Tergugat III mengembalikan tanah tersebut dalam perkara a quo dalam keadaan kosong kepada Penggugat. 5. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi sebesar minimal Rp7,5 Milyar.


6. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat III membayar uang paksa /dwanmgsom senilai Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) perhari guna menjamin pengembalian sertifikat ke atas nama Penggugat hingga selesainya pemulihan Sertifikat Hak Milik Penggugat ke atas nama Penggugat. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbar bji vooraad). 8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan, ex aequo et bono. Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Jawabannya, masing-masing tanggal 9 September 2016, yang berbunyi sebagai berikut: Jawaban Tergugat I: DALAM PROVISI Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Provisi dalam gugatan Penggugat karena: 1. Bahwa Tergugat I menyayangkan dalil Penggugat yang kurang cermat dan meminta kepada Penggugat untuk lebih memahami mengenai Sita Revindikasi karena Sita Revindikasi merupakan Sita yang hanya terbatas pada benda bergerak yang ada ditangan orang lain tanpa hak sebagaimana didasarkan pada ketentuan Sita Revindikasi terhadap bidang-biidang tanah yang dijadikan jaminan merupakan penyitaan yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar. 2. Bahwa Tergugat I bukanlah lagi pihak yang menguasai bidang-bidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara a quo karena bidang-bidang tanah dan bangunan obyek perkara a quo telah beralih penguasaannya kepada Turut Tergugat III selaku pemenang lelang yang telah memperoleh haknya secara sah dan diakui hukum mengingat pelaksanaan penjualan lelang telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat


cacat yang dapat membatalkannya. Oleh karenanya kepemilikan Turut Tergugat III adalah sah dan sesuai hukum. 3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam provisinya karena jelas dan nyata serta diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I dan Penggugat. Dimana jelas dan nyata Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar kembali seluruh fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Tergugat I. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas fasilitas kredit yang telah diberikannya kepada Penggugat melalui penjualan bidangbidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan atas hutang Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah (“UUHT”) mengenai janji Penggugat selaku pemberi hak tanggungan. Bahwa pemegang hak tanggungan (incasu:Tergugat I) memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila Debitur (incasu:Penggugat) cidera Janji. Sehingga pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan mengingat fakta hukum yang ada perbuatan cidera janji Tergugat I telah memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk memperoleh pelunasan melalui lelang atas bidang-bidang tanah dan bangunan milik Penggugat yang menjadi jaminan hutang dan telah dibebani dengan hak tanggunagn, sebagaimana ketentaun dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang menyatakan: “Apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri

melalui

pelelangan

umum serta

mengambil pelunasan

pihutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Beserta penjelasan pasal tersebut yang menyatakan: “Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunanasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada Krediturkreditur yang lain ……………”. Ketentuan tersebut nyata-nyata memberikan hak kepada Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan untuk menjual bidang-bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Penggugat sehingga terbukti pelaksanaan lelang eksekusi oleh Tergugat I adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Tergugat I selaku Kreditur yang beritikad baik yang telah melaksanakan kewajiban pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit mohon aar dilindungi hak-haknya. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan menhgadili perkara aquo berkenan untuk menolak permohonan provisi Penggugat. DALAM EKSEPSI 1. Penggugat bertindak selaku pribadi dalam mengajukan gugatan Bahwa jelas dan nyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak memenuhi syarat formalitas untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat dalam gugatannya nyata-nyata bertindak atas nama pribadi bukan mewakili PT Hakajaya Mandiri (“Perseroan”) padahal jelas dan nyata fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I adalah kepada PT Hakajaya Mandiri bukan kepada Penggugat secara pribadi, sehingga nyata-nyata kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan telah tidak memenuhi formalitas suatu gugatan. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). 2. Gugatan Kurang Pihak Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang memiliki hubungan hukum erat dengan perkara a quo, yaitu PT Hakajaya Mandiri selaku Debitur dari Tergugat I, yang menurut hukum adalah sebagai pihak yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I, yang dalam perbuatan hukumnya diwakili oleh Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Penggugat selaku Direktur Utama Perseroan dan Siti Jubaedah binti Haji KARLAN selaku Direktur Perseroan. Bahwa jelas dan nyata gugatan Penggugat telah tidak lengkap dalam mengikutsertakan pihak yang memiliki hubungan hukum yang erat dengan perkara a quo, maka gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). 3. Penggugat telah salah memposisikan PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. sebagai Tergugat I karena PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. bukan pihak yang menguasai obyek perkara Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya jelas dan nyata menunjukkan bahwa Penggugat telah salah dalam menempatkan PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. sebagai Tergugat I mengingat Tergugat I bukan lagi menjadi pihak yang menguasai obyek perkara a quo, mengingat kepemilikan dan penguasaan obyek perkara aquo telah beralih secara hukum kepada pemenang lelang (in casu:Turut Tergugat III). Terutama karena jelas dan nyata pelaksanaan penjualan lelang oleh Turut Tergugat I telah dilaksanakan dengan benar dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya tidak ada cacat yang dapat membatalkannya sehingga kepemilikan Turut Tergugat III atas obyek perkara a quo adalah sah dan sesuai hukum. Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 4. Tidak ada kepentingan Pelawan yang dirugikan Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya jelas dan nyata menunjukkan tidak ada sama sekali kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya,

PT

Hakajaya Mandiri telah

memperoleh dan menikmati fasilitas kredit dari Tergugat I sebagaimana Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I dan PT Hakajaya Mandiri yang diwakili Penggugat selaku Direktur Utama Perseroan. Dimana dana dari fasilitas tersebut telah dapat dicairkan dan dinikmati serta dipergunakan oleh Penggugat dan PT Hakajaya Mandiri. Bahwa fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Penggugat dan PT Hakajaya

Mandirilah

yang

telah

tidak

melaksanakan

kewajiban

pembayarannya kepada Tergugat I, sehingga tuntutan Penggugat hanyalah sesuatu yang mengada-ada dan tanpa alasan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 5. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat nyata-nyata telah kurang cermat dalam menyusun posita dan petitum gugatannya. Hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena terdapat dalil-dalil yang satu sama lain saling tidak mendukung, antara lain: 1. Dalam posita angka 10 dan petitum angka 3 Penggugat menyebutkan ARIJANTO SOEMEDI selaku Turut Tergugat II dalam gugatannya namun yang menjadi persona standi gugatan Penggugat selaku Turut Tergugat II adalah KANTOR BADAN PERTANAHAN KARAWANG. Hal tersebut menimbulkan ketidak-jelasan mengenai kedudukan dari masing-masing pihak sehingga gugatan tersebut membingungkan dan kabur serta membuat dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. 2. Dalam posita angka 13 dan angka 14 dan petitum angka 5 Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar ganti rugi harga rumah sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) namun dalam posita angka 10 dan petitum angka 3, angka 4 dan angka huruf f Penggugat menuntut pembatalan lelang, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan/kontradiktif satu dengan yang lain dimana Penggugat menuntut pembatalan lelang dan juga menuntut Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

pembayaran ganti rugi. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut justru menunjukkan

itikad

tidak

baik

Penggugat

untuk memperoleh

keuntungan yang besar dari Tergugat I. 3. Dalam petitum angka 6 Penggugat menuntut uang paksa/dwangsom sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dalam posita-nya Penggugat tidak pernah menguraikan alasan-alasan yang menjadi dalil tuntutan mengenai uang paksa/dwangsom. hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan tersebut mengada-ada dan tidak didasarkan pada alasan hukum sehingga tuntutan Penggugat mengenai uang paksa/dwangsom menjadi tidak jelas. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, nyata-nyata terdapat ketidaksesuaian/kontradiktif antara posita dan petitum pada gugatan Penggugat. Penggugat telah tidak teliti dan tidak cermat serta telah lalai merumuskan posita dan petitumnya secara benar, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasardasar hukum dalam gugatannya, maka dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut (vide:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dan Yurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”). Oleh karenanya, patut dan pantas gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I didukung dengan faktafakta hukum yang ada, maka bersama ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan mempertimbangkan

dan

menerima

eksepsi-eksepsi

Tergugat

I

untuk

selanjutnya berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perlawanannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya. Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. 3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 1 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah melelang harta kekayaan Penggugat secara tidak adil dan melanggar hukum dan kepatutan karena berdasarkan faktafakta hukum yang ada pelaksanaan lelang oleh Tergugat I telah sesuai dan sejalan dengan Undang-undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga adalah sah dan sesuai hukum, oleh karenanya tidak terdapat cacat yang dapat membatalkannya. Terutama karena faktanya Tergugat I telah beritikad baik dengan memberikan kesempatan yang cukup dan keringanan penyelesaian hutang kepada Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya. Halmana terbukti dengan adanya persetujuan keringanan penyelesaian yang telah diberikan oleh Tergugat I sebanyak 6 (enam) kali atas usulan penyelesaian yang diajukan Penggugat, bahkan penjualan lelang tersebut telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Artinya Tergugat

I

memberikan

kesempatan

yang

seluas-luasnya

kepada

Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I namun faktanya Penggugat bahkan tidak pernah melaksanakan usulan pembayaran hutang yang diajukannya sendiri kepada tergugat i. hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat memiliki itikad tidak baik kepada Tergugat I. Bahwa dalil-dalil Penggugat nyata-nyata hanya merupakan asumsi yang didasarkan pada pendapat subyektif Penggugat, oleh karenanya Tergugat I berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai putusan perkara a quo seluruhnya

terpulang

kepada

pertimbangan

Majelis

Hakim

dengan

memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan bukan dengan membangun argumen. Hal tersebut menjadi beban Penggugat untuk dapat membuktikan dalilnya. Bahwa dalil angka 1 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah Wanprestasi merupakan pengakuan bahwa Penggugat telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

kepada Tergugat oleh karenanya pelaksanaan lelang atas bidang-bidang tanah obyek perkara a quo yang diadakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Karawang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 24 Desember 2004, dibuat di hadapan Nunung Nuryati, Sarjana Hukum, Notaris di Karawang dan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan serta Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang yang

menyatakan: “Apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggugan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Beserta penjelasan pasal tersebut yang menyatakan: “Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan

melalui pelelangan umum tanpa

memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan itu terlebih dahulu daripada Kreditur-kreditur yang lain...” Ketentuan tersebut nyata-nyata memberikan hak kepada Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan untuk menjual bidang-bidang tanah yang dijadikan jaminan tanpa memerlukan persetujuan apapun dari pemberi hak tanggungan (in casu:Penggugat). Bahwa jelas dan nyata, Penggugat telah tidak memperhatikan Pasal 9 dan Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 24 Desember 2004, dibuat di hadapan Nunung Nuryati, Sarjana Hukum, Notaris di Karawang, yang telah dibuat dan disepakati antara Tergugat I dan Penggugat yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, bahkan telah pula mengabaikan Undang-undang Hak Tanggungan. Halmana justru menunjukkan bahwa Penggugat berupaya mencari-cari kesalahan Tergugat Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

I, semata-mata demi menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I. Oleh karenanya Tergugat I selaku Kreditur yang beritikad baik yang telah melaksanakan dan mentaati Perjanjian Kredit dengan telah memberikan dana dari fasilitas kredit kepada Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan melindungi hak Tergugat I. Terutama karena dana yang diberikan sebagai fasilitas kredit merupakan dana masyarakat sehingga tindakan Penggugat tersebut jelas dan nyata telah merugikan masyarakat. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menjual obyek jaminan dibawah harga pasar karena dalil Penggugat tersebut semata-mata hanya merupakan pendapat subyektif Penggugat yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar, oleh karenanya Tergugat I berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai perkara aquo seluruhnya berpulang kepada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memperhatikan faktafakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan bukan dengan membangun argumen. Hal tersebut justru menjadi beban Penggugat untuk dapat membuktikan dalilnya. 4.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 2 gugatan Penggugat karena kenyataannya Penggugat telah secara sukarela membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Tergugat I, sehingga dalil tersebut semata-mata hanya upaya Penggugat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pembayaran kewajiban hutang kepada Tergugat I mengingat Penggugat memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun juga untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Tergugat I. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut hanya merupakan upaya Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat I semata-mata untuk menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I.

5.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 3 sampai dengan angka 6 gugatan Penggugat karena Penggugat nyata-nyata telah tidak memperhatikan Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I dan Penggugat yang didalam-nya memuat syarat-syarat dan tata cara pencairan fasilitas kredit (vide:Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 24 Desember 2004, dibuat di hadapan Nunung Nuryati, Sarjana Hukum, Notaris di Karawang). Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Bahwa fakta yang ada justru menunjukkan itikad tidak baik Penggugat untuk dengan sengaja tidak melaksanakan pembayaran atas fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Tergugat I mengingat Penggugat baru membuat dan menandatangani serta menerima fasilitas kredit pada tanggal 24 Desember 2004 sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 24 Desember 2004 namun penggugat telah tidak melaksanakan pembayaran angsuran sejak Pebruari 2005. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal mengajukan permohon-an kredit kepada Tergugat I, Penggugat telah memiliki tujuan untuk merugikan Tergugat I dengan tidak melaksanakan

pembayaran

kembali atas hutangnya kepada Tergugat I. Bahwa Tergugat I adalah lembaga perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat, oleh karenanya dalam menyalurkan kredit Tergugat I harus mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk melindungi masyarakat yang telah menitipkan dan menyimpan dananya pada Tergugat I. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan asli perjanjian karena faktanya Penggugat dapat menguraikan dengan jelas mengenai fasilitasfasilitas kredit yang telah diterimanya dari Tergugat I sehingga dalil Penggugat tersebut hanya upaya Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat I demi menghindari dari kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil pada halaman 4 (di bawah angka 6 gugatan) mengenai “akibatnya” karena mengenai pemanfaatan dana dari fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat adalah merupakan urusan intern Penggugat sendiri dan Tergugat I tidak ikut campur tangan dalam menentukan pemanfaatannya, terutama karena mengenai dalil Penggugat tersebut hanya diketahui kebenarannya oleh Penggugat sendiri dan karenanya Tergugat I berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai putusan perkara a quo seluruhnya terpulang kepada pertimbangan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam

proses

pemeriksaan

perkara

di

pengadilan

bukan

dengan

membangun argumen. Hal tersebut justru menjadi beban Para Penggugat untuk dapat membuktikan. 6.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 7 gugatan Penggugat dan dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan sengaja Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

mengartikan secara subyektif ketentuan hukum

dalam Pasal 36 ayat 5

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang semata-mata untuk kepentingan Penggugat demi mendiskreditkan Tergugat I. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang selengkapnya menyatakan: “Dalam hal bank Kreditur akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undangundang Hukum Hak Tanggungan, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah dengan sengaja mengartikan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum dalilnya sesuai keinginan dan pendapat subyektif Penggugat sendiri, demi untuk meluluskan tuntutannya kepada Tergugat I padahal dalil-dalil dalam gugatan Penggugat seharusnya bertujuan untuk membuat terang suatu perkara sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya namun Penggugat justru telah dengan sengaja mengaburkan ketentuan hukum yang ada. Hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik Penggugat terhadap Tergugat I demi memperoleh keuntungan dari Tergugat I. Bahwa jelas dan nyata berdasarkan fakta hukum yang ada ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah diubah dan ditambah sebagaimana ketentuan

dalam

Pasal

36

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam menyusun gugatannya. 7.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 8 sampai dengan angka 11 gugatan Penggugat karena fakta yang ada menunjukkan bahwa lelang telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor

20

tanggal 24 Desember 2004 yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (in casu:Tergugat I dan Penggugat) sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa Penggugat telah pula mengabaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat dimana terdapat ketentuan yang menyatakan: “Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberikan dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; c. Menerima uang penjualan, menandatangai dan menyerahkan kwitansi; d. Menyerahkan

apa

yang

dijual

itu

kepada

pembeli

yang

bersangkutan; e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan f. Melakukan

hal-hal

lain

yang

menurut

Udang-undang

dan

peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; Bahwa faktanya Penggugat tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan telah mengabaikan itikad baik Tergugat I dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I. Bahwa pelaksanaan penjualan lelang tersebut sejalan pula dengan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang menyatakan: “Apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Beserta penjelasan pasal tersebut yang menyatakan: “Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hhak tanggungan bahwa apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan

melalui

pelelangan

umum

tanpa

memerlukan


persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada Kreditur-kreditur yang lain. …” Ketentuan tersebut nyata-nyata memberikan hak kepada Tergugat I selaku Pemegang hak tanggungan untuk menjual bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Penggugat sehingga terbukti pelaksanaan lelang eksekusi oleh Tergugat I adalah sah dan sesuai dengan hukum yang belaku, Bahwa Penggugat telah tidak dapat menjelaskan dan tidak pernah memberikan alasan-alasan hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas dan nyata penjualan lelang telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil Penggugat tersebut semata-mata hanya pendapat subyektif Penggugat tanpa didukung dengan dasar-dasar hukum yang benar. Hal tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa Penggugat telah dengan sengaja mendiskreditkan Tergugat I namun tidak didukung dengan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang cukup sehingga nyata-nyata menunjukkan bahwa Penggugat telah dengan sengaja melakukan tindakan yang

dapat

dikualifisir

sebagai

suatu

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena perbuatan Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut sengaja dilakukan untuk membawa kerugian kepada Tergugat I. 8 Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil angka 12 gugatan Penggugat karena mengenai pemanfaatan bidang-bidang tanah milik Turut Tergugat III adalah hak dan urusan intern Turut Tergugat III selaku pemenang lelang yang telah memperoleh hak kepemilikan yang sah dan diakui secara hukum. 9 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil angka 13 dan angka 14 gugatan Penggugat mengenai adanya kerugian yang dialami Penggugat karena faktanya tidak ada sama sekali kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat I mengingat Perjanjian Kredit dan pelaksanaan penjualan lelang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa jelas dan nyata dalil-dalil Penggugat tidak relevan, cenderung dicaricari/mengada-ada dan irrasional, sehingga tuntutan Penggugat merupakan illusi dari Penggugat untuk memperoleh/mendapat uang/keuntungan dari Tergugat I, tanpa didukung dengan bukti-bukti yang benar.


10 Bahwa Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat I adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-haknya secara hukum. 3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 24 Desember 2004, dibuat di hadapan Nunung Nuryati, Sarjana Hukum, Notaris di Karawang, antara Tergugat I dengan PT Hakajaya Mandiri yang diwakili Penggugat. 4. Menyatakan sah dan berharga:

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 039/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 yang dibuat di hadapan Nunung Nuryati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Juncto Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 307/2005 tanggal 7 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang atas bidang tanah Hak Milik yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Jatisari, Kelurahan Jatisari, terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Jatisari seluas 644 m2 (enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang diuraikan dengan Gambar Situasi Nomor 2080 tanggal 29 Juni 1982, terdaftar atas nama Haji KARLAN.

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 040/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 yang dibuat di hadapan Nunung Nuryati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Juncto Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 292/2005 tanggal Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

7 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, atas: a. bidang tanah Hak Milik yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten

Karawang,

Kecamatan

Cikalongsari,

terdaftar sebagai

112/Cikalongsari seluas 16.950

Jatisari,

Sertifikat Hak

Kelurahan Milik

Nomor

m2 (enam belas ribu sembilan

ratus lima puluh meter persegi) yang diuraikan dengan Gambar Situasi Nomor 704 tanggal 14 Pebruari 1995, terdaftar atas nama Haji KARLAN; b. bidang tanah Hak Milik yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten

Karawang,

Kecamatan

Cikalongsari,

terdaftar sebagai

Jatisari,

Sertifikat Hak

Kelurahan Milik

Nomor

113/Cikalongsari seluas 12.750 m2 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diuraikan dengan Gambar Situasi Nomor 705 tanggal 14 Pebruari 1995, terdaftar atas nama Haji KARLAN; c. bidang tanah Hak Milik yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten

Karawang,

Kecamatan

Cikalongsari,

terdaftar sebagai

Jatisari,

Sertifikat Hak

Kelurahan Milik

Nomor

00846/Cikalongsari seluas 3.248 m2 (tiga ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor 00731/Cikalongsari/1999 tanggal 21 Januari 1999, terdaftar atas nama Haji KARLAN; d. bidang tanah Hak Milik yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten

Karawang,

Kecamatan

Cikalongsari,

terdaftar sebagai

00848/Cikalongsari seluas 5.816

Jatisari,

Sertifikat Hak

Kelurahan Milik

Nomor

m2 (lima ribu delapan ratus

enam belas meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor 00733/Cikalongsari/1999 tanggal 21 Januari 1999, terdaftar atas nama Haji KARLAN. 5. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat II. 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau, Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono). Jawaban Turut Tergugat I tanggal 9 september 2015: Dalam Eksepsi 1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Eksepsi Non Persona Standi In Judicio 2.1.

Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena penyebutan Turut Tergugat I yang tidak tepat dan keliru dengan adanya kesalahan dalam penyebutan identitas Turut Tergugat I, dimana Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat tidak ikut serta dikaitkan dalam gugatan yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat I;

2.2.

Bahwa KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Purwakarta (KPKNL Purwakarta) bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari institusi Negara dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa

Barat; 2.3.

Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut secara nyata tertera pada halaman 1 (satu) angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan Turut Tergugat I dalam surat gugatannya ditujukan kepada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Purwakarta tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia,

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. Perlu Turut Tergugat I tegaskan, bahwa struktur organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

lengkap menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat selaku instansi atasan Turut Tergugat I. Dengan demikian, penyebutan identitas Turut Tergugat I sebagaimana yang ada dalam gugatan a quo adalah keliru, dikarenakan KPKNL Purwakarta bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasannya. Oleh karenanya, dalam hal adanya tuntutan di pengadilan dan pelaksanaan isi putusan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya; 2.4.

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang “Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara”, dengan tegas dinyatakan bahwa tata urutan dan hirarki Turut Tergugat I yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Barat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Purwakarta. Oleh karena itu jelas bahwa penyebutan identitas Turut Tergugat I salah dan keliru;

2.5.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan yang langsung ditujukan kepada Turut Tergugat I tanpa mengkaitkan instansi atasannya (Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) adalah keliru dan kurang tepat. Oleh karena itu, Turut Tergugat I tidak memiliki kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan

Umum

jika

tidak dikaitkan

dengan

badan

hukum

induknya/instansi atasannya tersebut, dan selanjutnya hal ini berakibat pada gugatan yang kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan RV Pasal 6 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat. Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam surat gugatan khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I adalah sebagai berikut: 2.1. Bahwa Turut Tergugat I bersama Tergugat I telah melelang harta kekayaan penggugat berupa:  Tanah seluas 644 m2 berikut bangunannya Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Jatisari tanggal 5 Juli 1982 tercatat atas nama Haji KARLAN yang terletak di Kampung Babakan Sewi Persil Nomor 176a D/I setempat dikenal dengan Kampung Babakan Sewi Nomor 28, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;  4 (empat) bidang tanah, terdiri dari: 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Cikalongsari tanggal 15 Januari 1998 tercatat atas nama Haji KARLAN, luas 16.950 m2 terletak di Kampung Cikalong, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Cikalongsari tanggal 15 Januari 1998 tercatat atas nama Haji KARLAN, luas 12.750 m2 terletak di Jl. Raya Cikampek-Cirebon, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang; 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Cikalongsari tanggal 22 Januari 1999 tercatat atas nama Haji KARLAN, luas 3.248 m2 terletak di Sawah Cikalongsari, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang; 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 848/Cikalongsari tanggal 22 Januari 1999 tercatat atas nama Haji KARLAN, luas 5.816 m2 terletak di Sawah Cikalongsari, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Terhadap pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo, Penggugat menyampaikan dalam gugatannya hal-hal sebagai berikut: Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

a. pelaksanaan lelang a quo merupakan perbuatan yang tidak adil dan

tindakan

melanggar

hukum

dan

kepatutan

karena

pelaksanaan lelang a quo hanya terjadi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) menit saja dan menurut Penggugat hal tersebut merupakan akal-akalan, tidak masuk akal dan kelicikan Tergugat I dan II sebagaimana tersebut pada isi gugatan pertama dari Penggugat; b. Harga Lelang sangat kentara direkayasa sehingga bertentangan dengan asas keadilan terhadap Debitur; c. Terhadap nilai atau harga tanah, Penggugat berpendapat bahwa nilai NJOP tanah diabaikan Tergugat I dan Tergugat II serta menyebutkan bahwa NJPnya tak kurang dari Rp.9 Miliar; d. Pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a quo dilakukan tanpa appraisal; e. Media pengumuman lelang a quo tidak representatif/melanggar ketentuan perundang-undangan. 2.2. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat I sangat menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sebagaimana dapat dicermati bahwa dalil gugatan tersebut sangat tidak berdasar hukum sama sekali dan membabi-buta. Untuk itu, dapat Turut Tergugat I jelaskan sebagai berikut:  Penggugat tidak dapat menunjukan dasar hukum mengenai durasi pelaksanaan lelang yang dalam perkara a quo dilaksanakan hanya dalam kurun waktu 5 menit saja. Dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar hukum mengenai petunjuk pelaksanaan lelang yang diantaranya yaitu:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 97 yang membahas mengenai Lelang (Penjualan Umum). Dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada sama sekali yang mengatur atau menyebutkan berapa lama durasi pelaksanaan lelang seharusnya ditempuh pada satuan waktu tertentu; Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

 Penggugat juga tidak dapat menunjukan dasar hukum mengenai pelaksanaan lelang a quo merupakan tindakan melanggar hukum (pasal apa dan peraturan apa yang dilanggar?), tindakan yang tidak adil (bahwa tuduhan tersebut hanyalah subjektivitas dari Penggugat saja) serta tindakan yang tidak masuk akal atau akal-akalan dan kelicikan. Penggugat tidak mampu merumuskan tindakan akalakalan dan kelicikan seperti apa yang dilakukan antara Tergugat I dan Turut Tergugat I;  Bila yang dimaksudkan Penggugat mengenai tindakan akal-akalan dan kelicikan yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam dalil gugatannya adalah pelaksanaan lelang a quo, dapat Turut Tergugat I jelaskan bahwa pelaksanaan lelang a quo yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas permintaan Tergugat I merupakan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi : “Apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” . Adapun tata cara pelaksanaan lelang a quo dapat Turut Tergugat I jelaskan sebagai berikut: 1) Prosedur lelang dimulai dari surat permohonan lelang Regional Recovery Manager dan Senior Recovery Officer, SMEC Credit Factory – Jakarta, PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk sesuai dengan Surat Permohonan Lelang Nomor: B.109/SMEC. CF/IX/10 tanggal 27 September 2010; “Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya”. (Vide:Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang); 2) Bahwa permohonan lelang dari Pemohon Lelang/Penjual in casu Regional Recovery Manager dan Senior Recovery Officer, Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

SMEC Credit Factory – Jakarta, PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk/Tergugat I ditindaklanjuti dengan penelitian permohonan dan persyaratan lelang. Permohonan yang telah lengkap dengan persyaratan lelang ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat I sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Purwakarta/Turut Tergugat I Nomor:S-891/ WKN.08/KNL.04/2010 tanggal 1 Nopember 2010 hal Penetapan Jadwal Lelang “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen

persyaratan

lelang

sudah

lengkap

dan

telah

memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang”. (Vide:Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang); 3) Bahwa setelah ditetapkan hari dan tanggal lelang, selanjutnya diumumkan melalui selebaran dan Surat Kabar Harian dan diberitahukan kepada Termohon Eksekusi oleh Penjual in casu Regional Recovery Manager dan Senior Recovery Officer, SMEC Credit Factory – Jakarta, PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk/Tergugat I. “Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”. (vide Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor :

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang); 4) Selanjutnya pelaksanaan lelang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam pengumuman.  Penggugat tidak dapat menunjukan dasar hukum mengenai prosedur penilaian terhadap tanah dan bangunan in casu objek perkara a quo, sehingga Penggugat tidak bisa secara terperinci menentukan berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat serta dalam menentukan perbandingan harga tanah atau nilai limit lelang a quo, Penggugat tidak memiliki suatu metode tertentu yang jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa dalam pasal 35 ayat 2 Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor:93/PMK.06/2010

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa, “Penetapan Nilai Limit Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang.”. lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 36 bahwa: 1) Pada ayat 1, “Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: 1) penilaian oleh Penilai; atau; 2) penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.” 2) Pada ayat 5, “Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi 3) berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.” Karena dalam permohonan lelang a quo yang diajukan Tergugat I kepada Turut Tergugat I telah disertai pernyataan nilai limit dari Penilai Independen (yang dalam lelang a quo yaitu PT Citra Lelang Nasional, sesuai surat Tergugat I kepada Turut Tergugat I dalam dokumen permohonan lelang a quo), maka Turut Tergugat I menyatakan bahwa dokumen permohonan lelang a quo sudah lengkap;  Bahwa dikarenakan persyaratan lelang a quo telah dipenuhi oleh Tergugat I, maka Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I, dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa: “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.” sehingga Turut Tergugat I selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari pihak manapun apabila syarat-syarat pelelangan sudah terpenuhi;  Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Media pengumuman lelang a quo tidak representatif/melanggar

ketentuan

Penggugat

menunjukan

tidak

mampu

perundang-undangan. ketentuan

perundang-


undangan yang mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat I hal media pengumuman dan oplah surat kabar yang digunakan untuk membuat pengumuman lelang a quo. Penggugat juga tidak dapat menunjukan bahwa oplah surat kabar Pasundan Ekspress in casu yang digunakan untuk membuat pengumuman lelang oleh Tergugat I terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I, tidak representatif dan Penggugat tidak dapat menunjukkan oplah surat kabar Pasundan Ekspress secara terperinci. Dapat Turut Tergugat I jelaskan bahwa dalam pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa: 1) Pada ayat 3, “Pengumuman Lelang melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras/oplah: a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten; atau; b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara. 2) Pada ayat 4, “Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras/oplah paling tinggi.” Turut Tergugat I berpendapat bahwa harian Pasundan Ekspress dapat memenuhi syarat sesuai dengan peraturan tersebut;  Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas permohonan dari Tergugat I bukanlah kegiatan main-main atau

sia-sia

sehingga

sangat

tidak patut

untuk


disebutkan sebagai tindakan akal-akalan atau tidak masuk akal, bahkan dianggap sebagai kelicikan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, gugatan dari Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak. Dalam Provisi 1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat I menolak gugatan/tuntutan membayar ganti rugi berapapun besarnya. Turut Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat hanya memikirkan keuntungan pribadi/subjektif semata dan bukan merupakan Penggugat yang beri’tikad baik. M a k a,

Berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI: 1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA DAN PROVISI: 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Jawaban Turut Tergugat II tertanggal 9 September 2015: DALAM EKSEPSI 1. Gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) Bahwa berdasarka data/warkah dan buku tanah Hak Milik No. 83/Desa Jatisari oleh ARIJANTO SOEMEDI pada tahun 2012 telah dijual kepada H. Iwan Husni Setiawan dan tahun 2013 bidang tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada Hajjah ENDAH, S.H., karena Waris, oleh karena itu maka sudah semestinya mereka ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka gugatan tersebut dikatagorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) dan sudah


sewajarnya apabila gugatan tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. 2. Guagatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) Bahwa Penggugat dalam positanya tidak menentukan secara jelas apa yang menjadi obyek gugatannya, karena yang diuraikan dalam posita Penggugat lebih cenderung pada pelaksanaan lelang atas 5 bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 112, 113, 486, 848 /Desa Cikalongsari dan sertifikat Hak Milik No. 83/Desa Jatisari yang dilakukan oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Purwakarta. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. 2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas. 3. Bahwa benar Turut Tergugat II telah melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 112, 113, 486, 848/Desa Cikalongsari dan Sertipikat Hak Milik No. 83/Desa Jatisari yang secara rinci pencatatan peralihan hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut: a. Sertifikat Hak Milik No. 83/ Desa Jatisari: -

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 83/Desa Jatisari sebelum dimiliki oleh Penggugat (H. KARLAN) adalah dimiliki oleh Forman bin Nenden Purnamasari.

-

Tahun 2004 tanah tersebut oleh pemegang haknya yaitu Forman bin Nenden Purnamasari dijual kepada H. KARLAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 137/2004 tanggal, 8 Desember2004 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Farida Triastuti Wirasmo, S.H. dan atas peralihan

ini

telah

didaftarkan

ke

KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN Karawang tanggal, 16 Pebruari 2005. -

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 83/Desa Jatisari oleh H. KARLAN dijaminkan ke PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Jakarta dan dipasang Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 39/2005 tanggal, 14 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nunung Nurhayati, S.H. dan diterbitkan Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Sertifikat Hak Tanggunga No. 307/2005, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Roya tanggal, 8 Desember 2010 dari PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Hak Tanggungan tersebut telah dihapus tanggal, 23 Desember 2010 -

Tahun 2010 tersebut dijual melalui lelang dengan Pemenang Lelang adalah ARIJANTO SOEMEDI sesuai Risalah Lelang yang dibuat oleh Tini Sugini Sugandi, S.H., selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dan peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 28 Desember 2010.

-

Tahun 2012 tanah tersebut oleh pemegang haknya yaitu ARIJANTO SOEMEDI dijual kepada H. Iwan Husni Setiawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2012 tanggal, 23 Pebruari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Yanina Rosidah, S.H. dan atas peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 29 Maret 2012.

-

Tahun 2013 tanah tersebut dialihkan kepada Hajjah ENDAH dengan cara waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal, 30 Maret 2012 disaksikan oleh Kepala Desa Cikampek Selatan No. 593.2/09/Ds. dan dikuatkan oleh Camat Cikampek No. 44/III/2012 tanggal, 29 April 2013 dan atas peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 29 April 2013.

b. Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Cikalongsari. -

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Cikalongsari sebelum dimiliki oleh Penggugat (H. KARLAN) adalah dimiliki oleh Drs. Haji Mursalim Ismail.

-

Tahun 2004 tanah tersebut oleh pemegang haknya yaitu Drs. Haji Mursalim Ismail dijual kepada H. KARLAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/2004 tanggal, 8 Desember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Farida Triastuti Wirasmo, S.H. dan atas peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 5 Januari 2005.


-

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Cikalongsari berikut Sertifikat Hak Milik No. 113/Desa Cikalongsari Sertifikat Hak Milik No. 846/Desa Cikalongsari dan Sertifikat Hak Milik No. 848/Desa Cikalongsari, oleh H. KARLAN dijaminkan ke PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Jakarta dan dipasang Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 40/2005 tanggal, 14 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nunung Nurhayati, S.H. dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggunga No. 292/2005, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Roya tanggal, 8 Desember 2010 dari PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Hak Tanggungan tersebut telah dihapus tanggal, 23 Desember 2010.

-

Tahun 2010 tersebut dijual melalui lelang dengan Pemenang Lelang adalah ARIJANTO SOEMEDI sesuai Risalah Lelang No. 288/2010 yang dibuat oleh Tini Sugini Sugandi, SH. selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dan peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 28 Desember 2010.

c. Sertifikat Hak Milik No. 113/Desa Cikalongsari. -


-


-

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 113/Desa Cikalongsari berikut Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Cikalongsari Sertifikat Hak Milik No. 846/ Desa Cikalongsari

dan Sertifikat Hak Milik No. 848/Desa

Cikalongsari, oleh H. KARLAN dijaminkan ke PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Jakarta dan dipasang Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 40/2005 tanggal, 14 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nunung Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Nurhayati, S.H. dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggunga No. 292/2005, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Roya tanggal, 8 Desember 2010 dari PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Hak Tanggungan tersebut telah dihapus tanggal, 23 Desember 2010 . -

Tahun 2010 tersebut dijual melalui lelang dengan Pemenang Lelang adalah ARIJANTO SOEMEDI sesuai Risalah Lelang No. 288/2010 yang dibuat oleh Tini Sugini Sugandi, S.H. selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dan peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 28 Desember 2010.

d. Sertifikat Hak Milik No. 848/Desa Cikalongsari. -

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 848/Desa Cikalongsari sebelum dimiliki

oleh

Penggugat

(H.

KARLAN)

adalah

dimiliki

oleh

haknya

yaitu

Sudarwantoro. -

Tahun

2004

tanah

tersebut

oleh

pemegang

Sudarwantoro dijual kepada H. KARLAN berdasarkan Akta Jual beli No. 136/2004 tanggal, 8 Desember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Farida Triastuti Wirasmo, S.H. dan atas peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 5 Januari 2005. -

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 848/Desa Cikalongsari berikut Sertifikat Hak Milik No. 113/ Desa Cikalongsari, Sertipikat Hak Milik No. 846/Desa Cikalongsari dan Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Cikalongsari, oleh H. KARLAN dijaminkan ke PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Jakarta dan dipasang Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 40/2005 tanggal, 14 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nunung Nurhayati, S.H. dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 292/2005, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Roya tanggal, 8 Desember 2010 dari PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Hak Tanggungan tersebut telah dihapus tanggal, 23 Desember 2010 .

-

Tahun 2010 tersebut dijual melalui lelang dengan Pemenang Lelang adalah ARIJANTO SOEMEDI sesuai Risalah Lelang No. 288/2010 yang dibuat oleh Tini Sugini Sugandi, S.H. selaku Pejabat Lelang Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dan peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 28 Desember 2010. e. Sertifikat Hak Milik No. 846/Desa Cikalongsari. -


-


-

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 846/Desa Cikalongsari berikut Sertifikat Hak Milik No. 113/Desa Cikalongsari, Sertifikat Hak Milik No. 848/ Desa Cikalongsari dan Sertifikat Hak Milik No. 112/ Desa Cikalongsari, oleh H. KARLAN dijaminkan ke PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Jakarta dan dipasang Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 40/2005 tanggal, 14 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nunung Nurhayati, S.H. dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 292/2005, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Roya tanggal, 8 Desember 2010 dari PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Hak Tanggungan tersebut telah dihapus tanggal, 23 Desember 2010.

-

Tahun 2010 tersebut dijual melalui lelang dengan Pemenang Lelang adalah ARIJANTO SOEMEDI sesuai Risalah Lelang No. 288/2010 yang dibuat oleh Tini Sugini Sugandi, S.H. selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dan peralihan ini telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal, 28 Desember 2010.

4. Bahwa pencatatan peralihan hak atas tanah dan pencatatan Hak tanggungan tersebut diatas telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 5. Bahwa karena pencatatan peralihan hak atas tanah dan pencatatan Hak tanggungan tersebut diatas telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat II tidak terbukti. Bahwa karena unsur perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat II tidak terbukti, maka oleh karenanya, Turut Tergugat II memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudi kiranya memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : -

Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-

Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila yang

terhormat Majelis Hakim kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono). Menimbang,

bahwa atas

jawaban

dari Tergugat

I

selanjutnya

Penggugat mengajukan gugatan Intervensi pada tanggal 30 September 2015 yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa

menurut

jawaban

BADAN

Tergugat II pada halaman 2, ternyata

PERTANAHAN

NASIONAL/Turut

Sertifikat Hak Milik No 83 telah

dialihkan oleh ARJANTO SOEMEDI/Turut Tergugat III, kepada Haji Iwan Husni, yang kemudian oleh Haji Iwan Husni telah beralih karena perwarisan kepada Hajjah ENDAH beralamat di Jalan A. Yani Nomor 70 CikampekKarawang dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada tanggal 29 April 2013.


2. Bahwa Jual Beli lelang yang dimenangkan oleh Turut Tergugat III tersebut, harus dinyatakan cacat dan batal demi hukum, karena kausa awalnya, yaitu pelelangan objek agunan yang dilakukan adalah cacat hukum, tidak menyertakan Appraisal, dan dilakukan dibawah Nilai NJOP, dan dengan cara akal akalan, semata mata untuk memenangkan Turut Tergugat III. 3. Bahwa Penggugat akan mengalami kesukaran hukum jika Hajah ENDAH tidak diikutkan sebagai Tergugat Intervensi, untuk eksekusi putusan hakim kelak dan selanjutnya menyatakan batal peralihan tersebut, ab initio, atau sejak dari awal, karena kecurangan dan kelicikan telah dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I terhadap Penggugat. 4. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 83, yang telah beralih dari kepada Hajjah ENDAH harus dinyatakan cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut: DALAM PROVISI: Melarang peralihan

dan atau perbuatan hukum apapun lainnya terkait

Sertifikat Hak Milik

N0. 83/Desa Jati Sari, Karawang, kepada siapapun

pihak ketiga lainnya. DALAM KONVENSI  Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk menarik Hajah ENDAH sebagai Tergugat Intervensi.  Menarik Tergugat Intervensi Hajjah ENDAH sebagai Tergugt Intervensi.  Menyatakan Jual Beli dari Turut Tergugat III kepada Haji Iwan Husni Setiawan batal demi hukum dan peralihan perwarisan kepada Terggat Intervensi menjadi batal demi hukum juga karena kausa awalnya batal demi hukum;  Menghukum Tergugat Intervensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 83 dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intevensi.  Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 83 atas nama Tergugat Intervensi cacat hukum.  Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat. Atau et aequo et bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat Intervensi telah mengajukan jawaban, masing-masing tanggal 21 Oktober 2015 dan 13 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut: Jawaban Tergugat I: DALAM EKSEPSI 1. Persona Standi In Judicio Penggugat yang berubah menjadi selaku Direktur PT Haka Jaya Mandiri. Bahwa

Tergugat

I

mempertanyakan

kedudukan

Penggugat

dalam

mengajukan gugatan Intervensi (Vrijwaring) yang “tiba-tiba” berubah selaku Direktur PT Haka Jaya Mandiri padahal dalam gugatan awal Penggugat jelas-jelas berkedudukan sebagai “pribadi” hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik Penggugat yang telah dengan sengaja “mengubah kedudukan hukumnya” setelah adanya Jawaban Tergugat I yang mempertanyakan kedudukan Penggugat sebagaimana Eksepsi angka 1 Jawaban Tergugat I. Hal tersebut menunjukkan kebenaran dalil dalam Eksepsi angka 1 Jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas untuk mengajukan gugatan awal, karena Penggugat dalam gugatan walnya nyata-nyata bertindak atas nama pribadi bukan mewakili PT Hakajaya Mandiri (“Perseroan”) padahal jelas dan nyata fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I adalah kepada PT Hakajaya Mandiri bukan kepada Penggugat secara pribadi, sehingga nyata-nyata kedudukan Penggugat yang “berubah-ubah” dalam mengajukan gugatan awal dan gugatan Intervensi (Vrijwaring) menjadi membingungkan dan telah tidak memenuhi formalitas suatu gugatan. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Bahwa gugatan Intervensi (Vrijwaring) Penggugat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan gugatan awal dan menyebabkan gugatan awal dan


gugatan Intervensi (Vrijwaring) menjadi kabur dan membingungkan karena kedudukan hukum Penggugat yang tidak jelas. Bahwa dalam gugatan awal Penggugat

bertindak selaku “pribadi”

sedangkan dalam gugatan Intervensi (Vrijwaring) bertindak selaku “Direktur PT Haka Jaya Mandiri”. Hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) tentang Persona Standi In Judicio Penggugat dalam mengajukan gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena terdapat kedudukan hukum yang berbeda satu sama lain dan saling tidak berkesesuaian antara gugatan awal dan gugatan Intervensi (Vrijwaring). Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata terdapat ketidaksesuaian pada kedudukan hukum Penggugat. Oleh karenanya, patut dan pantas gugatan Intervensi (Vrijwaring) Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka bersama ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan mempertimbangkan dan menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk selanjutnya berkenan menolak gugatan Intervensi (Vrijwaring) Penggugat atau

setidak-tidaknya

menyatakan

gugatan

Intervensi

(Vrijwaring)

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan Intervensi (Vrijwaring), kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. 3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Intervensi (Vrijwaring) yang

diajukan

Penggugat

karena

berdasarkan

Buku

II

Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 61 angka 5 Bagian N mengenai Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara menyatakan:


“Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk

membebaskan

tergugat

dari

tanggung

jawab

kepada

Penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh Tergugat secara lisan atau tertulis.” Hal yang sama dinyatakan dalam halaman 45 sampai dengan 46 buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, karangan Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., yang menyatakan: “Vrijwaring atau penjaminan terjadi apabila di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, di luar kedua belah pihak yang berperkara, ada pihak ketiga yang ditarik masuk dalam perkara tersebut (lihat putusan pengadilan negeri Jakarta ttgl. 2 Juli 1952 No. 288/1950 G., termuat dalam Hukum, Majalah Pahi, 1957 No. 3-4 hal. 48). Perihal vrijwaring ini diatur dalam pasal 70-76 R.V. Cara mengajukan permohonan vrijwaring adalah bahwa pihak tergugat dalam jawabannya secara lisan atau tertulis mohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk memanggil seorang sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara yang sedang diperiksa majelis tersebut, untuk melindungi tergugat, misalnya terhadap petitum dimana tergugat dimohonkan agar membayar sejumlah uang dengan maksud agar tergugat dibebaskan dari pembayaran tersebut. Sebagai contoh ...Dalam gugatan pokok penggugat dan tergugat semula, tetap menjadi penggugat dan tergugat, sedang dalam gugatan insidentil tergugat menjadi penggugat dalam vrijwaring dan pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini menjadi tergugat dalam vrijwaring (penggugat penjamin dan tergugat penjamin).” Bahwa jelas dan nyata, Penggugat tidak memiliki alas hak yang dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan Intervensi (Vrijwaring), oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Intervensi (Vrijwaring) Penggugat. 4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 1 dan

angka 3

gugatan Intervensi (Vrijwaring) Penggugat karena menunjukkan bahwa dalam mengajukan gugatan awal, Penggugat telah tidak mendasarkan pada Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

bukti-bukti dan alas hukum yang benar. Terutama jelas dan nyata Jual Beli antara Turut Tergugat III dan H. Iwan Husni Setiawan telah terjadi pada tahun 2012 dan pewarisan kepada Hajjah ENDAH, S.H. telah terjadi pada tahun 2013, artinya perbuatan hukum tersebut telah terjadi jauh sebelum Penggugat

mengajukan

gugatan

awal

maupun

gugatan

Intervensi

(Vrijwaring), sehingga seharusnya Hajjah ENDAH, S.H. diikutsertakan dalam gugatan awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatan awalnya tidak didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada namun hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Penggugat. 5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 2 gugatan Intervensi (Vrijwaring) Penggugat karena jelas dan nyata dalil Penggugat tersebut hanya pendapat subyektif Penggugat yang didasarkan pada asumsi-asumsi Penggugat sendiri tanpa didukung dengan bukti-bukti yang benar. Bahwa jelas dan nyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada pelaksanaan lelang oleh Tergugat I telah sesuai dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga adalah sah dan sesuai hukum, oleh karenanya tidak terdapat cacat yang dapat membatalkannya. Terutama karena berdasarkan dalil angka 1 gugatan awal Penggugat sendiri, nyata-nyata mengakui bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas kredit (wanprestasi/ingkar janji) kepada Tergugat I. Bahwa faktanya Tergugat I telah beritikad baik dengan memberikan kesempatan yang cukup lama (in casu:selama 5 tahun) dan memberikan pula keringanan kepada Penggugat dalam menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat

I. Halmana terbukti dengan

adanya

persetujuan

keringanan penyelesaian yang telah diberikan oleh Tergugat I sebanyak 6 (enam) kali atas usulan penyelesaian yang diajukan Penggugat, bahkan penjualan lelang tersebut telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Artinya Tergugat I memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Tergugat I namun faktanya Penggugat bahkan tidak pernah melaksanakan usulan pembayaran hutang yang diajukannya sendiri kepada Tergugat I. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik kepada Tergugat I. Bahwa Pasal 9 dan Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 24 Desember 2004, dibuat di hadapan Nunung Nuryati, Sarjana Hukum, Notaris di Karawang dan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan serta Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, secara jelas menyatakan: “Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggugan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Beserta penjelasan pasal tersebut yang menyatakan : “Hak untuk menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan itu terlebih dahulu daripada Kreditur-Kreditur yang lain...” Ketentuan tersebut sejalan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat, yang menyatakan : “Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberikan dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:


a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagiansebagian; b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syaratsyarat penjualan; c. Menerima uang penjualan, menandatangai dan menyerahkan kwitansi; d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Udang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat

Pihak

Kedua

perlu

dilakukan

dalam

rangka

melaksanakan kuasa tersebut; Bahwa faktanya Penggugat tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan telah mengabaikan itikad baik Tergugat I dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I. Ketentuan tersebut nyata-nyata memberikan hak kepada Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Penggugat sehingga terbukti pelaksanaan lelang eksekusi oleh Tergugat I adalah sah dan sesuai dengan hukum yang belaku. Bahwa jelas dan nyata, Penggugat telah tidak memperhatikan dan mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas yang berlaku sebagai Undang-undang bagi Tergugat I dan Penggugat sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Halmana justru menunjukkan bahwa Penggugat berusaha mencari-cari kesalahan Tergugat I, semata-mata demi menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I,

yaitu:dengan sengaja mendiskreditkan Tergugat I

namun tidak didukung dengan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang cukup sehingga nyata-nyata menunjukkan bahwa Penggugat telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karenanya Tergugat I selaku kreditur yang beritikad baik yang telah melaksanakan dan mentaati Perjanjian Kredit dengan telah memberikan dana fasilitas kredit kepada Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan melindungi hak Tergugat I. Terutama karena dana yang diberikan sebagai fasilitas kredit merupakan dana masyarakat sehingga tindakan Penggugat tersebut jelas dan nyata telah merugikan masyarakat. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penjualan lelang tidak menyertakan apprisal karena dalil Penggugat tersebut semata-mata hanya merupakan pendapat subyektif Penggugat yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar. Bahwa jelas dan nyata dalil Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang ada, oleh karenanya Tergugat I berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai perkara a quo seluruhnya berpulang kepada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan bukan dengan membangun argumen. Hal tersebut justru menjadi beban Penggugat untuk dapat membuktikan dalilnya. 6.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil angka 4 gugatan Penggugat karena nyata-nyata Penggugat tidak memiliki kedudukan yang dibenarkan menurut

hukum

untuk mengajukan

gugatan

Intervensi (Vrijwaring),

disamping Penggugat juga tidak menyertakan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang mendukung gugatan Intervensi (Vrijwaring)nya. 7. Bahwa Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Intervensi (Vrijwaring) yang diajukan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Intervensi (vrijwaring) Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Intervensi (Vrijwaring) Penggugat untuk seluruhnya. 2. Mohon putusan sela dalam perkara ini. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono). Jawaban Tergugat Intervensi: 1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa Tergugat Intervensi keberatan atas dijadikannya sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, (Bukti TT. 1) terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, sebagai salah satu objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat; 3. Bahwa sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat,, sebelum beralih kepemilikannya kepada Tergugat Intervensi, tanah tersebut merupakan tanah milik Tuan ARJIANTO SOEMEDI, (Turut Tergugat III) yang diperoleh melaui pembelian lelang dari PT BANK DANAMON, Tbk, (Tergugat I) sesuai Risalah Lelang Nomor:288/2010, tanggal 3 Desember 2010, yang dibuat oleh Tini Sugini Sugandi, selaku Pejabat Lelang Kelas I pada

Kantor

Pelayanan

Kekayaan

Negara

Dan

Lelang

(KPKNL)

Purwakarta; 4. Bahwa kemudian oleh Tuan ARJIANTO SOEMEDI, (Turut Tergugat III) sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat,, telah jual kepada Tuan H. Iwan Husni Setiawan, (suami Tergugat Intervensi), berdasarkan: Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

4.1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:15 tanggal 14 Mei 2011, dibuat dihadapan Endah Purnamasari, S.H., Notaris/PPAT

di

Karawang, (Bukti TT. 2), 4.2. Akta Jual Beli Nomor:24 tanggal 23 Pebruari 2012, dibuat dihadapan Yanina Rosidah, S.H., Notaris/PPAT di Karawang, (Bukti TT. 3), 5. Bahwa atas hal tersebut, maka Tergugat Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah secara hukum Jual Beli sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, antara Tuan ARJIANTO SOEMEDI, sebagai Penjual (Turut Tergugat III) dengan Tuan H. Iwan Husni Setiawan,sebagai Pembeli (suami Tergugat Intervensi); 6. Bahwa setelah suami Tergugat Intervensi Tuan H. Iwan Husni Setiawan meninggal dunia, sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, tanah tersebut telah diwariskan kepada Tergugat Intervensi, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Maret 2012, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Cikampek Selatan, Nomor 593.2/09/Ds, dan dikuatkan oleh Camat Cikampek, Nomor:44/III/2012; 7. Bahwa saat ini sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, oleh Tergugat Intervensi telah dijadikan Jaminan Kredit pada PT Bank Mega Tbk., berdasarkan: 7.1. Akta Perjanjian Kredit Nomor:619 tanggal 28 Pebruari 2013, dibuat dihadapan Dede Tresnawati, S.H., Notaris di Karawang, (Bukti TT. 4); 7.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:850 tanggal 28 Maret 2013, dibuat dihadapan Dede Tresnawati, S.H., PPAT di Karawang, (Bukti TT. 5); 7.3. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:3067/2013, tanggal 24 Juni 2013, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, (Bukti TT. 6);


8. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah secara hukum Jaminan Kredit sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, yang telah dijaminkan Tergugat Intervensi kepada PT Bank Mega, Tbk; 9. Bahwa selain itu, Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan peralihan hak yang telah dilakukan oleh oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, atas sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menetapkan sah secara hukum Jual Beli sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, antara Tuan ARJIANTO SOEMEDI, sebagai Penjual (Turut Tergugat III) dengan Tuan H. Iwan Husni Setiawan, sebagai Pembeli (suami Tergugat Intervensi), berdasarkan: 2.1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:15 tanggal 14 Mei 2011, dibuat dihadapan Endah Purnamasari, S.H., Notaris di Karawang ; 2.2.

Akta Jual Beli Nomor :24 tanggal 23 Pebruari 2012, dibuat dihadapan Yanina Rosidah, S.H., PPAT di Karawang ;

3.

Menetapkan sah secara hukum Jaminan Kredit sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang telah dijaminkan Tergugat Intervensi kepada PT Bank Mega Tbk, berdasarkan:


3.1. Akta Perjanjian Kredit Nomor:619 tanggal 28 Pebruari 2013, dibuat dihadapan Dede Tresnawati, S.H., Notaris di Karawang ; 3.2. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:3067/2013, tanggal 24 Juni 2013, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG; 4. Menetapkan sah secara hukum peralihan hak yang telah dilakukan oleh oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, terhadap sebidang tanah seluas 644 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:83/Jatisari, terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ; A t a u: Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat Intervensi memohon putusan yang seadiladilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 11 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi:  Menerima eksepsi dari Tergugat I; Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar Rp5.316.000,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Ridwan Nurdin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi, telah menyatakan Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 24 Agustus 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 16 September 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 September 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 September 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 28 September 2016 dan kepada Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi pada tanggal 7 September 2016; Membaca, surat tanda terima memori banding Nomor 12/Pdt.G/2015/ PN.Kwg., tanggal 6 Oktober 2016 dihadapan Ridwan Nurdin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 oktober 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Terbanding semula Tergugat I oleh Febriliana Frithalesti, S.H., pada tanggal 6 Desember 2016, No. 12/PDT.G/2015/PN.Kwg, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I oleh Kurnawan pada tanggal 16 Nopember 2016, Nomor:331/PDT.DEL/2016/PN.Pwk. Jo. Nomor:12/PDT.G/2015/PN.Kwg kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Wilen Tinawati pada tanggal 20 Oktober 2016, Nomor:12/PDT.G/2016/PN.KWG., kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui surat Nomor:W11.U10/1205/HT.04.10/ X/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 14 Oktober 2016 dan kepada Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi oleh Wilenawati pada tanggal 20 Oktober 2016, Nomor:12/PDT.G/2015/ PN.KWG; Membaca, surat tanda terima kontra memori banding Nomor: 12/Pdt.G/ 2015/PN.Kwg., tanggal 27 Oktober 2016 dihadapan Ridwan Nurdin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2016, Kontra Memori Banding mana telah

diberitahukan

kepada

Pembanding

semula

Penggugat/Penggugat

Intervensi melalui surat Nomor:W11.U10/1244/ HT.04.10/X/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 2 Nopember 2016; Membaca, surat tanda terima kontra memori banding Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 30 Nopember 2016 dihadapan Ridwan Nurdin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Kuasa Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi melalui

surat

Nomor:W11.U10/1365/HT.04.10/XII/2016

yang

dibuat

oleh

Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Desember 2016; Membaca, surat tanda terima kontra memori banding Nomor:12/Pdt.G/ 2015/PN.Kwg., tanggal 21 Desember 2016 dihadapan Ridwan Nurdin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding tertanggal

semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding 21

Desember

2016,

Kontra

Memori

Banding

mana

telah

diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi melalui

surat

Nomor:W11.U10/1366/HT.04.10/XII/2016

yang

dibuat

oleh

Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Desember 2016; Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Maret 2017, Nomor:12/Pdt.G/2015/PN.Kwg., kepada Terbanding

semula Tergugat I oleh Febriliana Frithalesti Juru Sita

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Maret

2017, No:12/PDT.G/

2015/PN.KWG., kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I oleh Kurnawan Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 9 September 2016 Nomor:263/PDT.DEL/2016/PN.Pwk., Jo. Nomor: 12/PDT.G/ 2015/PN.Kwg., kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Wilen Tinawati tanggal 7 September 2016 Nomor: 12/PDT.G/2015/PN.KWG., kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III oleh Juru Sita Pengganti Jakarta Utara tanggal 28 September 2016 Nomor:12/Pdt.G/2015/PN.Kwg., dan kepada Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi oleh Epon Poniah AMD, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 September 2016, Nomor:12/PDT.G/2015/PN.KWG., telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas hari), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat Banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT BDG

Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: Bahwa Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi telah memberi kuasa selaku Direktur PT Haka Jaya Mandiri bukan dalam kapasitas pribadi; Bahwa dalam Provisi memohon diletakan Sita Revindikasi 3 Sertipikat milik Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi dan melarang pihak manapun untuk menggunakan tanah tersebut; Bahwa Risalah lelang cacat proses, cacat isi, cacat formal dan materil, cacat formalitas standard baku pengetikan, cacat materil berita acara lelanghukum dan batal demi hukum dan memohon Keputusan Risalah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Purwakarta dan Risalah Lelang dinyatakan batal; Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi dan Kuasa Terbanding semula Tergugat I pada pokoknya menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat/ Penggugat Intervensi Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori bading dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Penggugat

Intervensi,

kontra

memori

banding

dari

Kuasa

Terbanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding

Intervensi

berpendapat

bahwa

semula

Tergugat

pertimbangan

Intervensi,

hukum,

pendapat

Pengadilan dan

Tinggi

kesimpulan

Pengadilan Negeri Karawang dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2015/ PN.Kwg., tanggal

11 Agustus 2016

telah tepat dan benar menurut hukum


sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Krw., tanggal 11 Agustus 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat/ Penggugat Intervensi tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan:Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; M E N G A D I L I: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/ Penggugat Intervensi; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 12/Pdt.G/ 2015/PN.Kwg., tanggal 11 Agustus

2016 yang dimohonkan banding

tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Kami Tumpak Situmorang, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Firzal Arzy, S.H., M.H., dan Amriddin, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Nomor:241/PEN/PDT/2017/ PT.BDG., tanggal 15 Mei 2017, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan


dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd Firzal Arzy, S.H., M.H.

ttd Tumpak Situmorang, S.H., M.H.

ttd A m r i d d i n, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd U. Yuniati, S.H., C.N.

Perincian biaya perkara: 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp 5.000,00 2. Meterai Putusan ---------------------- Rp 6.000,00 3. Pemberkasan ------------------------- Rp139.000,00+ J u m l a h ----------------------------- Rp150.000,00


PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents