PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor : 128/Pdt/2017/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. AHMAD ALFAN RIFAIE, beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt.03/ Rw.04 No. 52

Kelurahan

Bahagia,

Kecamatan

Babelan,

Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I; 2. H. PAMUJI PRIAMBODO,SH, beralamat di Kp.Irian Rt.001/004 Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eem Hartati,SH dan Ekrom Maftuhi,S.Ag. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ekrom Miftuhi & Rekan berkedudukan di Jalan Bekasi Elok Raya Rt.02/10 Kel. Jejalen Jaya Kec.Tambun Utara, Kab.Bekasi, berdasarkan Desember

surat 2016,

kuasa

khusus

selanjutnya

tanggal

disebut

14

sebagai

Pembanding II semula Tergugat II; Melawan : 1.

ALSEN MANULLANG, beralamat di Kp. Pengarengan Rt.006/ Rw.012 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. M. Sianturi,SH.MH.,MM.,

ALI

HANIF,SH.

TRI

NOVIANI,SH., Advokat/Pengacara pada Law Firm “ DR. M. SIANTURI, SH, MH, MM” berkantor di Jl. Inspeksi Kalimalang No.12 B, Jakasampurna, Bekasi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; 2. ELVIAN, SH, dalam hal ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan di Grand Galaxy, Ruko Sentra Niaga (RSN) B No. 11, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

halaman 1 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

Barat,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I; 3. MALANTON AMBARITA, beralamat di Kelurahan Mustika Sari Rt.003/ Rw. 05 Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, , selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; 4. TATANG SIHOTANG, beralamat di Perum, Permata Hijau Permai Blok AR.6 No. 30 Rt. 009/Rw. 017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III PENGADILAN tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan denga perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan penggugat tanggal 13 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 April

2106

dalam

Register

Nomor

:

187/Pdt.G/2016/PN.Bks,

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Dengan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II

tanggal 15 Januari 2009, bahwa

PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi (“Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009”) (Bukti P-1); yang dahulu dengan batas-batas keseluruhan tanah a quo adalah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Tanah Kaveling Agus;

Sebelah Timur

: Kaveling Muhadi;

Sebelah Barat

: Tanah / Jalan Kaveling;

Sebelah Selatan

: Kaveling Farid Madani, SH.


Dengan perubahan batas-batas tanah milik PENGGUGAT yang sekarang adalah sebagai berikut :

2.

Sebelah Utara

: Rumah Rohana;

Sebelah Timur

: Jalan Perkampungan;

Sebelah Barat

: Kontrakan Marlan;

Sebelah Selatan

: Jalan Perkampungan.

Bahwa dalam Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 tersebut diatas telah jelas disebutkan PENGGUGAT telah membeli dari TURUT TERGUGAT II dengan sudah di sepakati tentang harga dan tanah yang di jual belikan, kemudian Akta Perjanjian Jual Beli tersebut yang

ditandatangani

bernama

JUANDA

dan

disaksikan

SIBURIAN

dan

oleh

dua

DELFI

orang

SIBURIAN

saksi dan

selanjutnya telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Januari 2009 (Bukti P-2); Setelah dilakukan Perjanjian Jual Beli atas Tanah yang terkenal di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, maka PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban sebagai Pembeli dan TURUT TERGUGAT II juga telah memenuhi kewajibannya sebagai Penjual, dengan demikian Perjanjian Jual Beli tersebut sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1458 Burgelijk Wetboek (”BW”) sebagai berikut : “jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” 3.

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996, tanah tersebut di beli TURUT TERGUGAT II dari Pemilik sebelumnya H. Umar Bin H. Jiman (Orang Tua TERGUGAT I) pada tahun 1996 dan telah di bayar secara lunas dan tunai, (AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996) (Bukti P-3);

4.

Oleh karena perbuatan hukum berupa jual beli tanah antara TURUT TERGUGAT II dengan H. Umar Bin H. Jiman tersebut dilakukan pada


tahun 1996, maka ketentuan hukum mengenai pendaftaran tanah yang berlaku pada saat dibuatnya AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 10/1961”), dimana Pasal 19 PP No. 10/1961 menyebutkan sebagai berikut: “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, jelas AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 (vide Bukti P-3) membuktikan bahwa kepemilikan hak atas tanah dengan AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 secara hukum telah beralih dari H. Umar kepada TURUT TERGUGAT II; 5.

Selain itu, jual beli atas tanah dengan AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 telah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang mengatur bahwa jual beli tanah itu bersifat terang dan tunai. Terang itu berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah hak milik beralih ketika jual beli tanah tersebut dilakukan dan jual beli selesai pada saat itu juga. Dengan demikian, maka Jual beli atas tanah dengan AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 telah sesuai pula dengan hukum agraria nasional berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagai berikut: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah

hukum

kepentingan

adat, nasional

sepanjang dan

tidak

Negara,

bertentangan

yang

dengan

berdasarkan

atas

persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan


dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” 6.

Kemudian

TURUT

TERGUGAT

II

menjual

tanah

aquo

kepada

PENGGUGAT dan di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Januari 2009, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1458 Burgelijk Wetboek (”BW”) yang sudah di jelaskan diatas dengan jelas bahwa kepemilikan hak atas tanah aquo telah pindah dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT; 7.

Meskipun kepemilikan hak atas tanah dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Januari 2009 secara hukum telah beralih dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak langsung melakukan pencatatan pengalihan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Bekasi, karena pada saat itu PENGGUGAT tidak memiliki cukup dana untuk membayar biaya pencatatan pengalihan hak atas tanah tersebut. Oleh

karena

pencatatan

ketidaktahuan

pengalihan

hak

PENGGUGAT atas

tanah,

mengenai dan

juga

fungsi oleh

dari

karena

PENGGUGAT beranggapan bahwa kepemilikan hak atas tanah dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Januari 2009 secara hukum telah beralih dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT tetap tidak mencatatkan pengalihan hak atas tanah yang sebelumnya AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi; 8.

Bahwa ternyata dalam fakta yang terjadi di lapangan, tanah milik PENGGUGAT tersebut telah dikuasai TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT yang sekarang telah dibangun rumah milik TERGUGAT II (Bukti P-4) sehingga PENGGUGAT tidak dapat menempati tanah miliknya tersebut;

9.

Bahwa terhadap permasalahan diatas PENGGUGAT pernah bertemu dengan TERGUGAT II dengan maksud menanyakan atas dasar apa TERGUGAT II menguasai tanah milik PENGGUGAT dan sekaligus melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tentang Objek Sengketa tersebut;

10. Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II, malahan dengan mudahnya TERGUGAT II mengatakan “tanah tersebut miliknya dan mempunyai surat tanah Bukti Kepemilikan”, akan tetapi sampai saat ini


TERGUGAT II tidak dapat membuktikan secara Autentik hak Kepemilikan atas tanah tersebut; 11. Bahwa walaupun begitu PENGGUGAT tetap berusaha dan beri’tikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan dan musyawarah dengan menemui dan mendatangi TERGUGAT II secara terus-menerus; 12. Bahwa akan tetapi niat baik dari PENGGUGAT tersebut diatas, tidak pula ditanggapi oleh TERGUGAT II, sehingga jelas TERGUGAT II mempunyai i’tikat tidak baik terhadap PENGGUGAT dengan mengambil alih secara paksa tanah aquo milik PENGGUGAT; 13. Bahwa setelah upaya dan i’tikat baik PENGGUGAT selalu tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT II tertanggal 24 April 2015, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Mei 2015 dengan register Nomor : 237/Pdt.G/2015/PN.Bks, dan dalam putusan tersebut adalah NO (Bukti P-5), dan PENGGUGAT

beranggapan

bahwa ada

PIHAK LAIN yang harus dimasukkan dalam Gugatan ini, sehingga PENGGUGAT

selalu

berupaya

mencari

keadilan

dalam

proses

penyelesaian permasalahan tanah tersebut sesuai dengan peraturan perUndang-undangan

yang

berlaku

di

negara

kesatuan

Republik

Indonesia; 14. Bahwa berdasarkan Jawaban TERGUGAT II tertanggal 12 Agustus 2015 yang di sampaikan dalam persidangan sebelumnya tanggal 26 Agustus 2015 menerangkan sebagai berikut : “Pada dasarnya TERGUGAT II telah mendapatkan tanah aquo dengan membeli dari saudara Tatang Sihotang pemilik sebelumnya, bahwa saudara Tatang Sihotang membeli dari Tuan AHMAD ALFAN RIFAIE (Anak dari H. Umar)”; 15. Dalam keterangan Ahmad Alfan Rifaie (TERGUGAT I) sebagai saksi yang telah

disumpah

dimuka

Majelis

Hakim

sesuai

dengan

agama/kepercayaannya pada sidang perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 237/Pdt.G/2015/PN.Bks, adalah sebagai berikut : a.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) tahu tanah itu asalnya tanah milik orang tua saksi (TERGUGAT I) (H. UMAR) seluas 2000 M2, yang diberikan/dihibahkan kepada saksi (TERGUGAT I) sebagai ahli warisnya seluas 1.100 M2, kemudian dari luas tanah tersebut pernah


saksi (TERGUGAT I) jual kepada seseorang bernama Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III) seluas 200 M2; b.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) mengatakan batas-batas yang saksi (TERGUGAT I) tahu pada saat itu sebagai berikut :

c.

Sebelah Timur

: Jalan;

Sebelah Selatan

: Jalan setapak;

Sebelah Barat

: Tanah H. Jalil;

Sebelah Utara

: Tanah Pecahannya;

Bahwa ahli waris/anak dari orang tua saksi (TERGUGAT I) yang dibagi waris atas tanah seluas 1.100 M2 tersebut ada 5 (lima) orang bersaudara, masing-masing sudah diberikan bagiannya masingmasing di lokasi yang berbeda, sedangkan tanah seluas 1.100 M2 tersebut merupakan bagian saksi (TERGUGAT I);

d.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) pernah dengar dari Ketua RT setempat, bahwa tanah seluas 200 M2 yang sekarang dikenal Kp. Irian Rt. 008 Rw. 004, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi telah dijual oleh Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III) kepada H. PAMUJI (TERGUGAT II) sekitar tahun 2011;

e.

Bahwa waktu saksi (TERGUGAT I) jual kepada Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III), saksi (TERGUGAT I) memiliki PBB dan girik tanah seluas 1.100M2;

f.

Bahwa sewaktu jual tanah 200 M2 ke Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III) tanah seluas 1.100 M2 belum di pecah akan tetapi seingat saksi (TERGUGAT I) sesudah terjual oleh pembeli sudah diurus pecahannya dalam pembuatan Akta Jual Beli, akan tetapi saksi (TERGUGAT I) tidak mengikuti pengurusannya sehingga saksi (TERGUGAT I) tidak punya bukti AJB, karena saksi (TERGUGAT I) tidak diberikan copy AJB tersebut;

g.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) menjelaskan pada saat itu ia melihat telah ada pondasi diatas tanah sengketa yang dilakukan oleh H. PAMUDJI (TERGUGAT II) yang diketahui oleh RT setempat;

h.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) pernah kenal dengan Malanton Amabarita (TURUT TERGUGAT II) karena dahulu sebelum orang tua saksi (TERGUGAT I) (H. UMAR) meninggal, Malanton Ambarita (TURUT TERGUGAT II) punya urusan dengan orang tua saksi halaman 7 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

(TERGUGAT I) dimana saat itu saksi (TERGUGAT I) sering disuruh oleh H. UMAR meminta uang kepada Malanton Ambarita (TURUT TERGUGAT II); i.

Saksi (TERGUGAT I) menjelaskan bahwa H. UMAR pernah bercerita ada jual tanah kepada Malanton Ambarita (TURUT TERGUGAT II), namun tanah yang mana yang dijual saksi (TERGUGAT I) tidak tahu karena semasa hidup H. UMAR, ia punya tanah yang luas dengan lokasi yang berbeda-beda;

j.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) menjelaskan ia disuruh meminta uang kepada Malanton Ambarita (TURUT TERGUGAT II) saat itu sekitar tahun 1996 yang mana Malanton Ambarita (TURUT TERGUGAT II) bertempat tinggal di Kranji Bekasi;

k.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) tidak tau ada atau tidak ada AJB atas tanah yang dijual oleh H. UMAR kepada Malanton Ambarita (TURUT TERGUGAT II);

l.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) mengatakan tidak ingat tepatnya kapan H. UMAR memberikan/menghibahkan tanah seluas 1.100 M2 kepada saksi (TERGUGAT I), akan tetapi kalau saksi tidak salah sekitar tahun 1991 – 1992;

m.

Bahwa waktu saksi (TERGUGAT I) jual tanah 200 M2 kepada Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III), saksi (TERGUGAT I) memberikan patok dengan bambu;

n.

Bahwa orang tua saksi (H. UMAR) meninggal tahun 2000;

o.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) tidak minta ijin kepada ahli waris H. UMAR yang lain atau kepada siapapun untuk menjual sebagian dari tanah seluas 1.100 M2 tersebut karena itu merupakan bagian saksi (TERGUGAT I) sendiri;

p.

Bahwa saksi (TERGUGAT I) tidak pernah menjual lagi dari luas 1.100 M2 tersebut kepada orang lain selain menjual seluas 200 M2 kepada Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III).

16. Maka berdasarkan keterangan TERGUGAT I dengan disumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 237/Pdt.G/2015/PN.Bks, jelas bahwa tanah aquo yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III adalah tanah orang tua TERGUGAT I (H. UMAR) yang sudah pernah dijual oleh orang tua TERGUGAT I (H. UMAR) kepada TURUT TERGUGAT II; II. PENGADILAN NEGERI BEKASI

BERWENANG

MEMERIKSA DAN


MEMUTUS PERKARA PERDATA

PERBUATAN

MELAWAN HUKUM

A QUO. 17. Objek sengketa dalam perkara perdata a quo, yakni sebidang tanah dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 (Vide Bukti P-1), atas sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), merupakan barang tetap yang berlokasi di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Dengan demikian objek sengketa dalam perkara perdata a quo berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga sudah tepat jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Bekasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR sebagai berikut: “Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu.” Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila perkara perdata a quo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi; III.

HINGGA SAAT GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO DIAJUKAN, PENGGUGAT MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH DENGAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI SEJAK 15 JANUARI 2009

18. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 TURUR TERGUGAT II telah menjual tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, kepada PENGGUGAT dan di bayarkan secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) (Vide Bukti P2). Adapun Jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dilakukan melalui Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 (Vide Bukti P-1);


19. Adapun jual beli tanah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 oleh dan antara PENGGUGAT selaku pembeli dengan TURUT TERGUGAT II selaku penjual telah sah. Dalam hal ini lebih lanjut diterangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 665K/Sip/1979, yang menyebutkan bahwa : “Dengan telah terjadinya jual beli antara Penjual dan Pembeli yang di ketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan Penjabat Pembuat Akte Tanah”. 20. Dengan demikian, jual beli Tanah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 oleh dan antara PENGGUGAT selaku pembeli dengan TURUT TERGUGAT II selaku penjual, telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, secara hukum, Tanah a quo yang sebelumnya dalam bentuk AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Vide Bukti P-3) telah beralih kepemilikannya menjadi milik PENGGUGAT sejak tanggal 15 Januari 2009 hingga saat Gugatan ini diajukan; IV. TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENJUAL TANAH MILIK PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III YANG SEBELUMNYA SUDAH DIJUAL OLEH ORANG TUA TERGUGAT I (H. UMAR), DENGAN ALASAN BAHWA TERGUGAT I MENDAPATKAN HIBAH DARI H. UMAR 21. Setelah jual beli tanah yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II (vide Bukti P-1) kemudian PENGGUGAT membayarkan secara tunai sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT II, berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Januari 2009 (Vide Bukti P-2). Meskipun demikian, PENGGUGAT tidak langsung melakukan proses pencatatan pengalihan hak atas Tanah yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 menjadi

atas

nama PENGGUGAT,

dikarenakan

biaya

pencatatan

pengalihan hak atas tanah yang sangat mahal dan PENGGUGAT sudah tidak memiliki dana lagi karena telah mengeluarkan biaya yang pada waktu itu cukup besar untuk proses jual beli tanah a quo;


22. Oleh karena kesibukan PENGGUGAT dan keterbatasan pengetahuan PENGGUGAT mengenai pentingnya pencatatan pengalihan hak atas tanah, maka PENGGUGAT tetap tidak melakukan proses pencatatan pengalihan

hak atas Tanah yang sebelumnya dalam bentuk AJB No.

331/JB/Teluk Pucung/1996 kepada Kantor Pertanahan Bekasi; 23. Adapun cara yang dilakukan oleh TERGUGAT I untuk menjual tanah milik PENGGUGAT

adalah

dengan

memberikan

keterangan

bahwa

TERGUGAT I mengakui bahwa tanah itu asalnya tanah milik orang tua TERGUGAT I (H. UMAR) seluas 2000 M2, yang diberikan/dihibahkan kepada TERGUGAT I sebagai ahli warisnya seluas 1.100 M2, kemudian dari luas tanah tersebut pernah TERGUGAT I jual kepada seseorang bernama Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III) seluas 200M2, kemudian dari TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II. Padahal sebelumnya orang tua TERGUGAT I (H. UMAR) sudah pernah menjual tanah tersebut kepada TURUT TERGUGAT II sesuai dengan AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Vide Bukti P3), dan kemudian dari TURUT TERGUGAT II dijual lagi kepada PENGGUGAT yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 (Vide Bukti P-1); 24. Selanjutnya, TERGUGAT I yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai agama/kepercayaannya dalam memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perdata di Pengdilan Negeri Bekasi Nomor : 237/Pdt.G/2015/PN.Bks (Vide Bukti P-5), Pada dasarnya TERGUGAT I menjual tanah milik PENGGUGAT dengan dasar Surat Hibah dari orang tua TERGUGAT I (H. UMAR), tetapi sampai sekarang TERGUGAT I tidak pernah menunjukkan Surat Hibah yang dimaksudkan ; 25. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 milik PENGGUGAT yang sebelumnya tertuang dalam AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996

kepada TURUT TERGUGAT III,

kemudian dari TURUT

TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II. Dan TERGUGAT I sampai sekarang tidak bisa nenunjukkan Surat Hibah dari H. UMAR yang dijadikan dasar alasan TERGUGAT I untuk menjual tanah a quo; 26. Tindakan TERGUGAT I yang menjual tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain (in casu TURUT TERGUGAT III) telah menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh


TERGUGAT I tersebut jelas merupakan perbuatan yang terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk Wetboek (“BW”), sebagai berikut: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 27. Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut: a. Adanya tindakan/perbuatan; b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig); c. Pelakunya mempunyai unsur salah; d. Timbulnya kerugian; e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum; 28. Selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagai berikut: a. adanya tindakan/perbuatan Dalam keterangan TERGUGAT I yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sebagai saksi dalam perkara perdata di Pengdilan Negeri Bekasi Nomor : 237/Pdt.G/2015/PN.Bks (Vide Bukti P-5) adalah pada dasarnya sebagai berikut : I.

Bahwa TERGUGAT I mengakui tanah yang menjadi objek sengketa adalah asalnya tanah milik H. UMAR (orang tua TERGUGAT I);

II.

Bahwa TERGUGAT I menjelaskan tentang orang tua TERUGAT I (H. UMAR) pernah bercerita ada sebagian tanah yang dijual kepada TURUT TERGUGAT II, tetapi tidak di jelaskan terletak dimana tanah yang dijual tersebut;


III.

Bahwa TERGUGAT I pernah disuruh H. UMAR untuk meminta uang kepada TURUT TERGUGAT II yang saat itu sekitar tahun 1996 yang

mana TURUT TERGUGAT II bertempat tinggal di

Kranji Bekasi; IV.

Bahwa TERGUGAT I tidak tau ada atau tidak ada AJB atas tanah yang dijual oleh H.UMAR kepada TURUT TERGUGAT II.

Berdasarkan keterangan dan seluruh tindakan TERGUGAT I dengan menjual tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 milik PENGGUGAT yang sebelumnya tertuang dalam AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 kepada TURUT TERGUGAT III yang diterangkan bahwa terdapat AJB yang dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) in casu TURUT TERGUGAT I, dalam AJB tersebut diterangkan Pihak antara TERGUGAT I selaku PENJUAL dengan TURUT TERGUGAT III selaku PEMBELI, kemudian dari TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II. Setelah TURUT TERGUGAT III menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT II, kemudian TERGUGAT II membangun rumah diatas tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 milik PENGGUGAT (Vide Bukti P-1). Padahal, secara hukum kepemilikan tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT berdasarkan surat-surat/bukti-bukti autentik. Lagi pula Hak Atas Tanah yang sebelumnya tertuang dalam AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tertanggal 18 Desember 1996 belum beralih secara sah kepada TERGUGAT II melalui Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bahkan belum ada pencatatan pengalihan (balik nama) hak atas tanah dari surat kepemilikan yang sebelumnya ada kepada TERGUGAT II. Setelah PENGGUGAT mengetahui bahwa tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 milik PENGGUGAT telah di bangun yang sebelumnya fondasi dan sekarang sudah berdiri rumah oleh TERGUGAT II, maka PENGGUGAT kemudian berupaya untuk menemui TERGUGAT II dengan maksud menanyakan atas dasar apa TERGUGAT II menguasai tanah milik PENGGUGAT dan sekaligus melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.


Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II, malahan dengan mudahnya TERGUGAT II mengatakan “tanah tersebut miliknya dan mempunyai surat tanah Bukti Kepemilikan”, akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT II tidak dapat membuktikan secara Autentik hak Kepemilikan atas tanah tersebut. Bahwa walaupun begitu PENGGUGAT tetap berusaha dan beri’tikat baik

untuk

menyelesaikan

permasalahan

hukum

ini

secara

kekeluargaan dan musyawarah dengan menemui dan mendatangi TERGUGAT II secara terus-menerus, akan tetapi bahwa niat baik dari PENGGUGAT tersebut diatas, tidak pula ditanggapi oleh TERGUGAT II, sehingga jelas TERGUGAT II mempunyai i’tikat tidak baik terhadap PENGGUGAT dengan mengambil alih secara paksa tanah aquo milik PENGGUGAT b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig); Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 milik PENGGUGAT yang sebelumnya tertuang dalam AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 kepada TURUT TERGUGAT III, kemudian dari TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II. Selain itu perbuatan TERGUGAT I yang telah menjual Tanah milik PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT III, kemudian TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II jelas telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah dan pemegang hak atas Tanah dengan Surat yang tercatat dalam Perjanjian Jual Beli Tanah a quo tertanggal 15 Januari 2009. DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer, cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2005, halaman 10 sampai dengan 11, menyebutkan sebagai berikut : “Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya…” Sesuai dengan doktrin hukum tersebut, maka perbuatan aktif yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang selalu didatangi PENGGUGAT halaman 14 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

untuk diajak musyawarah mufakat tetapi TERGUGAT

II tidak

menanggapi PENGGUGAT, malahan dengan mudahnya TERGUGAT II mengatakan “tanah tersebut miliknya dan mempunyai surat tanah Bukti Kepemilikan”, akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT II tidak dapat membuktikan secara Autentik hak Kepemilikan atas tanah tersebut, maka TERGUGAT II telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum; c. Pelakunya mempunyai unsur salah; Bahwa perbuatan TERGUGAT I secara melawan hukum telah menjual tanah kepada TURUT TERGUGAT III yang jelas tanah tersebut sudah pernah di jual oleh orang tua TERGUGAT I (H. UMAR) kepada TURUT TERGUGAT II ; Kemudian

perbuatan

TERGUGAT

II

yang

menguasai

dengan

membangun rumah diatas tanah tersebut secara melawan hukum adalah kesengajaan karena TERGUGAT II mengetahui sebenarnya tanah a quo adalah milik PENGGUGAT, yang sebelumnya sudah sering didatangi untuk bermusyawarah dan diberi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT dengan hasil membeli dari TURUT TERGUGAT II yang sebelumnya TURUT TERGUGAT II beli dari H. UMAR (orang tua TERGUGAT I). Berdasarkan

uraian

tersebut

di

atas,

TERGUGAT

I

secara

melawan hukum telah menjual tanah kepada TURUT TERGUGAT III yang jelas tanah tersebut sudah pernah di jual oleh orang tua TERGUGAT I

(H. UMAR) kepada TURUT TERGUGAT II adalah

memenuhi unsur kesengajaan. Sehingga unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kesalahan pada diri si pembuat, telah terpenuhi; Selain itu, sikap dari TERGUGAT II yang dengan sengaja tidak memberikan tanggapan atas niat baik PENGGUGAT yang sering mendatangi TERGUGAT II untuk penyelesaian permasalahan tanah a quo dengan musyawarah, malahan dengan mudahnya TERGUGAT II mengatakan “tanah tersebut miliknya dan mempunyai surat tanah Bukti Kepemilikan”, akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT II tidak dapat membuktikan secara Autentik hak Kepemilikan atas tanah tersebut; d. Timbulnya kerugian; Dari penjelasan tersebut diatas jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah


menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT. Adapun kerugian materiil maupun immateriil PENGGUGAT tersebut akan kami rinci sebagai berikut : A.

Kerugian Materiil: 1)

Kerugian berupa hak PENGGUGAT atas tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 Hingga saat gugatan a quo diajukan, PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah dan pemegang hak milik atas tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah miliknya tersebut, yang saat ini nilainya adalah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: Luas tanah x harga pasaran/m2 200 M² x Rp. 5.00.000,- = Rp. 100.000.000,-

2)

Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan jika PENGGUGAT dapat

menggunakan dan

memanfaatkan tanah tersebut. Adapun

jumlah

keuntungan

yang diharapkan

tersebut

menurut hukum dan rasa keadilan adalah sebesar 10% (sepuluh

persen)

per

tahun.

Hal

ini

sesuai

dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000, sebagai berikut: “Mengenai

besarnya

keuntungan yang

ganti

rugi

atau

hilangnya

diharapkan sesuai dengan rasa

keadilan adalah sebesar 10% per tahun ...” Dengan

demikian, keuntungan

yang diharapkan

sejak

TERGUGAT I menjual tanah a quo kepada TURUT TERGUGAT III sekitar pada bulan Agustus 2011 hingga gugatan ini diajukan, adalah sebagai berikut: 10% x 56/12 x Rp. 100.000.000,- = Rp. 46.666.000,Dimana,

jumlahnya

akan

terus

berjalan

hingga

dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.


B.

Kerugian immatteriil: Selain

kerugian

materiil

sebagaimana

diuraikan

di

atas,

PENGGUGAT juga telah menderita kerugian immateriil sebagai akibat

dari

perbuatan

melawan

hukum

yang

dilakukan

TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut. Oleh karenanya PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan ganti rugi immateril. Hal ini sesuai dengan pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta: 1982, halaman 76, sebagai berikut: ”Tiap

perbuatan

melawan

hukum

tidak

hanya

mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.” Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas telah menimbulkan kerugian immateriil berupa

tekanan

secara

psikis/stress

sejak

PENGGUGAT

mengetahui bahwa aset yang dimiliki oleh PENGGUGAT berupa tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III, kemudian dari TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II secara melawan hukum, dan kenyataan bahwa saat ini tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 milik PENGGUGAT telah dikuasai oleh TERGUGAT II dengan membangun rumah diatas tanah milik

PENGGUGAT

tersebut.

Kondisi

ini

jelas

telah

mengakibatkan tekanan secara psikis/stress yang sangat berat bagi PENGGUGAT. Atas kerugian immateriil tersebut, maka sudah patut dan pantas jika PENGGUGAT memperoleh ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jumlah seluruh kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada


PENGGUGAT,

hingga Gugatan a quo diajukan adalah sebagai

berikut : Rp. 100.000.000,Rp.

46.666.000,-

Rp. 500.000.000,TOTAL

Rp. 646.666.000;

Terbilang : Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah. e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian Perbuatan-perbuatan

melawan

hukum

yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan haknya sebagai pemegang hak milik yang sah atas tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009. Hal tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan dialihkannya tanah a quo oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III, kemudian dari TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II, maka sejak saat itu PENGGUGAT tidak dapat mengusahakan

dan

memanfaatkan

tanah

miliknya,

baik

untuk

dipergunakan secara ekonomis maupun untuk dialihkan kepada pihak lain sehingga PENGGUGAT dapat memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tanah tersebut kepada pihak lain. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah tentu PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 tidak akan mengalami kerugian materiil dan immateriil seperti yang dialami oleh PENGGUGAT saat ini. Dengan demikian unsur adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, telah terpenuhi. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan

hukum

sebagaimana

dipersyaratkan

oleh

Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng; halaman 18 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

V.

PUTUSAN SERTA MERTA :

29. Mengingat Gugatan a quo didasarkan pada bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan autentik yaitu Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 (vide Bukti P-1), Kwitansi tertanggal 15 Januari 2009 (Vide Bukti P-2), dan AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Vide Bukti P-3), maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), atau kasasi ; 30. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, sebagai berikut: 4.

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan

Negeri,

Ketua

Pengadilan

Negeri

dan

Pengadilan Hakim

Agama,

Pengadilan

para Agama

Hakim tidak

menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a.

Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undangundang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b.

Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

c.

Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,

di

mana

hubungan

sewa

menyewa

sudah

habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. d.

Pokok

gugatan

mengenai

tuntutan

pembagian

harta

perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. e.

Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f.

Gugatan

berdasarkan

Putusan

yang

telah

memperoleh

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. g.

pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”


31. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), atau kasasi. VI.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

32. Bahwa ada dugaan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II akan mengalihkan, memindah-tangankan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka untuk menjamin agar Gugatan a quo tidak menjadi gugatan illusoir, PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah a quo (Objek Sengketa) dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut diatas untuk kepentingan PENGGUGAT; 33. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dapat membayar Kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt : 03 / Rw : 04 No. 52 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan tanah beserta bangunan milik TERGUGAT II yang beralamat di Kp. Irian Rt : 001 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; 34. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengabaikan Putusan Pengadilan, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000; (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan TERGUGAT I dan TERGUGAT

II

tidak

melaksanakan

Putusan

Pengadilan,

maka

PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), atau kasasi. VII.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (diktum), sebagai berikut:


Dalam Pokok Perkara: 1.

Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan PENGGUGAT adalah pemegang hak milik yang sah atas tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. yang dahulu dengan batas-batas keseluruhan tanah a quo adalah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Tanah Kaveling Agus;

Sebelah Timur

: Kaveling Muhadi;

Sebelah Barat

: Tanah / Jalan Kaveling;

Sebelah Selatan

: Kaveling Farid Madani, SH.

Dengan perubahan batas-batas tanah milik PENGGUGAT yang sekarang adalah sebagai berikut :

3.

Sebelah Utara

: Rumah Rohana;

Sebelah Timur


Sebelah Barat

: Kontrakan Marlan;

Sebelah Selatan

: Jalan Perkampungan..

Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan tanah milik PENGGUGAT yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, kepada TURUT TERGUGAT III kemudian dari TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II, yang sebelumnya tanah a quo sudah pernah di jual oleh orang tua TERGUGAT I (H. UMAR) kepada TURUT TERGUGAT II tahun 1996, yang di tuangkan dalam AJB No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tanggal 18 Desember 1996 kemudian dari TURUT TERGUGAT II di jual kepada PENGGUGAT yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009;

4.

Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT telah membangun rumah diatas tanah a quo milik PENGGUGAT dan dengan sengaja tidak memberikan tanggapan serta mengabaikan i’tikat-i’tikat baik PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tanah a quo dengan musyawarah;


5.

Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli (AJB) No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tertanggal 18 Desember 1996 dan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Januari 2009, yang menjadi dasar atas hak kepemilikan PENGGUGAT terhadap tanah a qou;

6.

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk

membayar

ganti

kerugian

Materiil

dan

Immateriil

kepada

PENGGUGAT sejumlah Rp. 646.666.000; (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); 7.

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan atas harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah dan berharga;

8.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), atau kasasi;

9.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Membaca perbaikan surat gugatan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) yaitu : ELVIAN, SH, dalam hal ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk perkara ini selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dahulu beralamat di: Jl. Lumbu Barat Raya Blok VII no. 9 Rawa Lumbu, Kota Bekasi- Jawa Barat Sekarang beralamat di: Grand Galaxy City, Ruko Sentra Niaga (RSN) B No.11, Bekasi Selatan, Kota Bekasi-Jawa Barat; 2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 (dua)

angka 4

(empat), yaitu : MALANTON AMBARITA, untuk perkara ini selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II: Dahulu beralamat di:


Kp. Dua RT. 001/ 018, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sekarang beralamat di : Kelurahan Mustika Sari Rt.003/RW.05, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi-Jawa Barat; Membaca surat Jawaban tergugat I tertanggal 3 Agustus 2016 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : 1 Bahwa Tergugat I keberatan sekali dan menolak pernyataan-pernyataan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali beberapa hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I ; 2 Menanggapi Gugatan Penggugat nomor 1 sampai 7, dapat diterangkan sebagai berikut : 2.1 . Tergugat

I

tidak

tahu

dan

tidak

pahgam dengan maksud

Penggugat melibatkan TergugatI, atas pengakuan Penggugat dalam pernyataan nomor 1, yang mengaku sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di kampung Irian RT 008/RW 004, Kelurahan Teluk Pucung Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

: Tanah Kaveling Agus,

Sebelah Timur

: Kaveling Muhadi,

Sebelah Barat

: Tanah/Jalan Kaveling,

Sebelah Selatan : Kaveling Farid Madani, 2.2 . Menanggapi pernyataan nomor 2 sampai 7, benar Tergugat I(Ahmad A.R.) mengetahui jika (Malanton Ambarita) Turut Tergugat II dahulu pernah membeli Tanah kepada ayah Tergugat I (H.Umar), akan tetapi Tergugat I tidak tahu dan tidak diberi tahu oleh H Umar, tanah yang sebelah mana dari keseluruhan tanah ayat Tergugat I yang berjumlah kurang lebih 2000 meter persegi dikawasan di kampung Irian RT 008/RW 004, Kelurahan Teluk Pucung ; 2.3 . Bahwa jual beli tanah adalah antara Turut Tergugat II (Malanton Ambarita) dengan almarhum ayah Tergugat I (Haji Umar) bukan dengan Tergugat I sedangkan anak H. Umar yang masih hidup bukan Tergugat I saja. Jadi Penggugat tidak ada hubungan dan kaitan dengan tanah yang dahulu milikTergugatbI kemudian dibeli sah oleh Turut Tergugat III (Tatang Sihotang) yang kemudian dibeli serta


sekarang dikuasai Tergugat II (H. Pamuji Priambodo) sebagai miliknya ; 2.4 .

Bahwa perlu diketahui setidaknya sampai tahun 2014 saja masih ada Tanah seluas 1.643 M2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) di kawasan di kampung Irian, kelurahan Teluk Pucung SPT PBB masih atas nama wajib Pajak H. Umar bin Jimah berupa tanah Garapan Tanah negara sebagaimana diterangkan dalam SPT PBB tahun 2014 NOP 32.75070.003.004.-0007.0

2.5 . Bahwa sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di kampung Irian RT 008/ RW 004, Kelurahan Teluk Pucung Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

: Tanah Pecahannya, sekarang menjadi Rumah

Rohana, Sebelah Timur

: Jalan,

Sebelah Barat

: Tanah / Pecahannya, sekarang

menjadi

Jalan Perkampungan, Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Jalil, sekarang menjadi Kontrakan Marlan, Memang betul Tergugat II (H. Pamuji Priambodo) dapatkan dengan membeli

dari

saudara

Tatang

Sihotang

(Turut

Tergugat

III).

Sedangkan Saudara Tatang Sihotang (Turut Tergugat III) adalah pemilik sah sebelumnya dan saudara Tatang Sihotang (Turut Tergugat III) membeli tanah tersebut dari saya Ahmad AR (Tergugat I), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 408/2011, ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah, Elvian, SH tertanggal 16 Agustus 2011 ; 2.6 . Bahwa tanah tersebut di atas merupakan tanah Pecahan dari tanah milik Tergugat I, sebagaimana bisa diterangkan dalam catatan Surat Ketetapan IPEDA Huruf C, Nomor 5485, atas nama wajib pajak Ahmad AR (Tergugat I) yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Kabupaten Bekasi tertanggal 3 Oktober 1973 (saat itu masih wilayah Kabupaten Bekasi) untuk tanah seluas 1.100 M2 atau 0,110 Ha yang kemudian dikurangi 200 m2 (dua ratus meter persegi) dicap dan ditanda tangan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ;


2.7 . Penggugat mendalilkan tanah didapatkan dari H Umar pada tanggal 18 Desember tahun 1996, sedangkan tanah yang Tergugat I jual kepada Turut Tergugat III adalah pecahan tanah dari tanah atas nama wajib pajak Ahmad AR (Tergugat I) yang terbit tahun 1973, dari bukti ini jelaslah bahwa tanah yang sekarang dimiliki dan dikuasai Tergugat II tersebut berbeda dengan tanah yang disebutkan dan diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 331/JB/Teluk Pucung/1996, tertanggal 18 Desember 1996 yang dijadikan dasar Penggugat ; 3 Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak pernyataan Penggugat nomor 16 yang menerangkan jika dalam kesaksian Tergugat I di persidangan Perkara Nomor 237/Pdt.G/2015/PN.Bks. terdahulu disimpulkan jika tanah yang dijual Tergugat I kepada Turut Tergugat III adalah tanah yang pernah orang tua Tergugat I (H Umar) jual kepada Turut Tergugat II ; Bahwa sudah jelas keterangan Tergugat I yang ditulis Penggugat dalam Gugatan nomor 15 huruf a sampai p halaman 8, 9, 10 tidak ada yang bisa disimpulkan seperti disitu malah sesuai dengan fakta dalam huruf f Tergugat I ketika menjadi saksi tercatat menerangkan “Bahwa sewaktu jual tanah 200 M2 ke Tatang Sihotang, tanah seluas 1.100 M2 belum dipecah akan tetapi seingat saksi (Tergugat I), sesudah terjual oleh pembeli sudah diurus pecahannya dalam pembuatan AJB” ; 4 Mengenai pernyataan Penggugat nomor 23 sampai 26, memang betul tanah yang Tergugat I miliki seluas 1.100 M2 berasal daripemberian atau hibah orang tua Tergugat I (H. Umar), namun tidak ada kaitannya jika harus membuktikan mana bukti hibahnya sebab dalam Buku Huruf C IPEDA ketika terjadi transaksi Jual Beli (Ahmad AR) bukan H Umar alias berbeda obyek. dan luasnya sudah 1.100 M2 bukan 2.000 M2 dan atas nama H. Umar. Maka Tergugat I keberatan atas pernyataanPenggugat yang menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menfitnah dan mengkambing hitamkan Tergugat I ; GUGATAN BALIK 1 Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat I tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan balik ini ; 2 Bahwa Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Penggugat Gugatan Balik dan Penggugat adalah Tergugat Gugatan Balik ;


3 Bahwa Penggugat Gugatan Balik adalah pemilik sah tanah seluas 1.100 m2, yang kemudian Penggugat (Gugatan Balik) sebagaimana diterangkan dalam Surat Ketetapan IPEDA Huruf C, Nomor 5485, atas nama wajib pajak Ahmad AR (TergugatI) yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Kabupaten Bekasi tertanggal 3 Oktober 1973 ; 4 Bahwa kemudian sebagai pemilik Sah Penggugat Gugatan Balik berhak untuk menjual sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa harus izin kepada siapapun ; 5 Bahwa kemudian sah demi hukum Penggugat Gugatan Balik menjual bagian tanah tersebut seluas 200 M2 kepada Turut Tergugat III ; 6 Bahwa Jual Beli atas tanah dimaksud sebagaimana Akta Jual Beli No. 408/2011, yang di tanda tangani Pejabat Pembuat Akta Akta Tanah, Elvian, SH tertanggal 16 Agustus 2011 antara Ahmad AR sebgai penjual dan Tatang Sihotang sebagai pembeli. Telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku PP No. 10/1961. Oleh karena itu agar tidak mendapatkan gangguan dari siapapun juga kelak dikemudian hari, mohon kiranya kepada Majelis Hakim pada kesempatan ini atas jual beli tersebut dinyatakan sah menurut hukum ; 7 Bahwa Penggugat (Gugatan balik) menderita kerugian Materiil dan Immateriil, karena sejak diperkaranya tanah ini. Adapun perincian kerugian Penggugat (Gugatan Balik) adalah sebagai berikut : A. Materiil meliputi biaya mengikuti perkara ini dengan transportasi, serta tidak

bekerja ketika persidangan

termasuk

dalam

persidangan

atau pemeriksaan terdahulu,

berlangsung

kerugian

sebesar

Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ; B. Immateriil berupa perasaan tidak nyaman, lelah, dipermalukan akibat fitnah atau tuduhan yang tidak terbukti Penggugat dengan konpensasi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat I/Penggugat (Gugatan Balik), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan : Dalam Gugatan 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; halaman 26 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Dalam Gugatan Balik 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan sah menurut hukum Jual beli atas tanah di maksud sebagaimana Akta Jual Beli No. 408/2001, yang di tanda tangani Pejabat Akta Tanah, Elvian, SH tertanggal 16 Agustus 2011 antara Ahmad AR sebagai Penjual dan tatang Sihotang sebagai Pembeli ; 3 Menyatakan Tergugat Gugatan Balik melakukan perbuatan

melawan

hukum ; 4 Menghukum Tergugat Gugatan Balik untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I/Penggugat gugatan Balik sebesar Rp.45.000.000,- dengan perincian sebagai berikut : 4.1.

Materiil meliputi biaya mengikuti perkara ini dengan transportasi, serta tidak bekerja ketika persidangan atau pemeriksaan berlangsung termasuk

dalam

persidangan

terdahulu,

kerugian

sebesar

Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ; 4.2.

Immateriil berupa perasaan tidak nyaman, lelah, dipermalukan akibat fitnah atau tuduhan yang tidak terbukti Penggugat dengan konpensasi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;

5 Menghukum Tergugat (gugatan balik) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) ; Membaca pula surat jawaban Tergugat II yang diajukan tertanggal 27 Juli 2016 sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi : Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv. TERGUGAT II mengajukan keberatan atau EKSEPSI sebagai berikut : Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian pula dari POKOK PERKARA. halaman 27 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

1. Gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem. Gugatan PENGGUGAT kepada Para TERGUGAT didalam Perkara ini Adalah Nebis In Idem karena Subyek dan Obyek didalam Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan Telah Berkekuatan Hukum yang tetap sebagaimana Perkara Perdata No : 237/Pdt.G/2015/PN Bks tanggal 17 Desember 2015,

yang diajukan PENGGUGAT kepada

(TERGUGAT II dalam Perkara aquo)

TERGUGAT

Dengan demikian

Gugatan

PENGGUGAT Harus dinyatakan tidak dapat diterima; Pasal 1917 KUH.Perdata: Apabila dalam perkara itu ternyata pihak-pihaknya sama dengan pihak-pihak dengan Perkara

yang sudah terlebih dahulu

diputus, Maka Gugatan Perkara adalah Nebis in idem 2. Gugatan PENGGUGAT adalah keliru mengenai obyek perkara atau Error in Objecto; Bahwa Dalil Gugatan PENGGUGAT Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara ini adalah Keliru mengenai objek Perkara, bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 331 /JB/Teluk Pucung/1996, tertanggal 18 Desember 1996, dan Akta Jual Beli antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT II, tanggal 15 Januari 2009 . PENGGUGAT mendalilkan sebagai objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 200 M2 ( dua ratus meter persegi), yang terletak di kampong Irian RT 008/ RW 004, Kelurahan Teluk Pucung Kota Bekasi, dengan batas – batas sebagai berikut, : Sebelah Utara

:

Tanah Kaveling Agus,

Sebelah Timur

:

Kaveling Muhadi

Sebelah Barat

:

Tanah / Jalan Kaveling,

Sebelah Selatan

:

Kaveling Farid Madani,

dengan perubahan batas – batas tanah yang sekarang adalah sebagai berikut, :

a.

Sebelah Utara

:

Rumah Rohana,

Sebelah Timur

:

Jalan Perkampungan

Sebelah Barat

:

Kontrakan Marlan,

Sebelah Selatan

:

Jalan Perkampungan,

Bahwa batas – batas sekarang yang didalilkan PENGGUGAT di atas adalah didasarkan hasil dari pada Pemeriksaan di tempat pada Perkara Perdata No : 237/Pdt.G/2015/PN Bks yang pernah diajukan oleh PENGGUGAT, dan sudah berkekuatan hukum dan menyatakan jika eksepsi TERGUGAT atau ( dalam Perkara A quo TERGUGAT II) tentang halaman 28 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

Gugatan PENGGUGAT adalah keliru mengenai obyek perkara atau Error in Objecto,dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga eksepsi dikabulkan.; b.

Bahwa PENGGUGAT dalam menyampaikannya dalil gugatan Perkara a quo tidak mampu nenunjukkan tentang asal usul objek sengketa atau dengan kata lain dalil PENGGUGAT tidak ada yang menunjuk secara pasti jika batas – batas yang disebut PENGGUGAT berdasar dalam AJB yaitu, : Sebelah Utara

:

Tanah Kaveling Agus,

Sebelah Timur

:

Kaveling Muhadi

Sebelah Barat

:

Tanah / Jalan Kaveling,

Sebelah Selatan

:

Kaveling Farid Madani,

Menurut Pemeriksaan Setempat atau saat ini telah berubah menjadi sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Rumah Rohana,

Sebelah Timur

:

Jalan Perkampungan

Sebelah Barat

:

Kontrakan Marlan,

Sebelah Selatan

:

Jalan Perkampungan;

dilihat dari perubahnnya saja tidak masuk akal, asal tunjuk bagaimana bisa batas sebelah barat yang tadinya Jalan sekarang justru menjadi bangunan Kontrakan. Sementara Jalanan saat ini dianggap asalnya Kavling. c.

Bahwa Fakta saat ini TERGUGAT saat ini sebagai Pemilik sah dan menguasai tanah seluas 200 M2 ( dua ratus meter persegi), yang terletak di kampung Irian RT 008/ RW 004, Kelurahan teluk Pucung Kota Bekasi, dengan batas – batas sebagai berikut, : Sebelah Utara

:

Tanah Pecahannya,

Sebelah Timur

:

Jalan

Sebelah selatan

:

Tanah Pecahannya,

Sebelah Barat

:

Tanah Milik H. Jalil

Bahwa TERGUGAT dapatkan dengan membeli dari saudara Tatang Sihotang,

pemilik

sebelumnya;

Bahwa

saudara

Tatang

Sihotang,

membelinya dari Tuan Ahmad A.R. sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual beli Nomor : 408 /2011, ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah, ELVIAN, SH , tertanggal 16 Agustus 2011, dan tidak satu petunjuk dan bukti yang memastikan jika Tanah yang TERGUGAT II kuasai tersebut adalah sama dengan yang disebut oleh Akta Jual beli Nomor : 331 /JB/Teluk Pucung/1996, tertanggal 18 Desember 1996, dan Jual Beli antara halaman 29 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT II, tanggal 15 Januari 2009, sebagai mana dalil PENGGUGAT. Dan batas – batas tersebut memang saat ini telah berubah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Tanah Pecahannya, sekarang menjadi Rumah Rohana

Sebelah Timur : Jalan sekarang tetap menjadi jalan Sebelah selatan : Tanah Pecahannya, sekarang menjadi Jalan Perkampungan Sebelah Barat

: Tanah Milik H. Jalil. sekarang menjadi Kontrakan Marlan,

d.

Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT point 16

tentang

keterangan TERGUGAT I , yang berbunyi : ......“jelas bahwa tanah aquo yang dijual TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III adalah tanah orang tua TERGUGAT I ( H.Umar) yang sudah pernah dijual oleh orang tua TERGUGAT I (H.UMAR) kepada TURUT TERGUGAT II.” karena jelas – jelas PENGGUGAT memplintir kesimpulan kesaksian dari TERGUGAT I, padahal sesuai dengan yang didalilkan PENGGUGAT sendiri dalam point 15 sebelumnya, disitu TERGUGAT I menerangkan TERGUGAT I, menjual tanah bagiannya yang didapat dari orang Tuanya yakni 200 meter persegi (dari keseluruhan 1.100 M2.) kepada TURUT TERGUGAT III, sedangkan H Umar menjual Tanah kepada TURUT TERGUGAT II. adalah tanah ukuran 200 M2 dari tanah seluas 2000 M2 milik H Umar . TERGUGAT I sama sekali tidak menerangkan jika tanah 200 M2 yang dijual TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III tersebut sama . dengan tanah 200 M2 yang dijual H Umar

kepada TURUT

TERGUGAT II ; e.

Bahkan terkait dengan objek ini, Turut TERGUGAT II dalam Perkara a quo ( MALANTON AMBARITA) telah pula melaporkan TERGUGAT ke POLRESTA

BEKASI,

dalam

Laporan

polisi

Nomor

:LP/684/K/IV/2014/Resta Bks Kota, tertanggal 10 April 2014, sehingga TERGUGAT II telah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan hasilnya Laporan tersebut, tidak terbukti dan salah alamat.


Dengan fakta – fakta di atas cukup alasan jika Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara A quo adalah keliru mengenai obyek perkara atau Error in Objecto dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Gugatan

PENGGUGAT cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis

consortium); Bahwa berdasarkan

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.

151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai TERGUGAT"; Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Perdata No : 237/Pdt.G/2015/PN Bks tanggal 17 Desember 2015,

yang diajukan

PENGGUGAT , kepada TERGUGAT ( TERGUGAT II dalam Perkara a quo) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : Bahwa .....Para pihak orang-orang yang menandatangani akta tersebut yakni H.Umar Bin H. JIMAN sebagai Penjual dalam akta dan Pejabat pembuat akta tanah

yang

menandatangani

akta

tersebut

yakni

Notaris

dan

PPAT

Ny Komariah S,SH , harus ikut menjadi pihak dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi

Tetap

Mahkamah

Agung

RI

dalam

putusan

MA

No.1125K/Pdt./1984,’\” Namun dalam Gugatannya

PENGGUGAT mendalilkan jika Objek

Sengketa dalam Perkara aquo, didasarkan atas Surat Akta Jual Beli, namun tidak menjadikan atau menarik sebagai para pihak orang – orang yang menandatangani Akta tersebut yakni Tuan H Umar bin H Jiman sebagai Penjual dalam Akta.dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menandatangani Akta Tersebut yakni Ny. Komariah.S, SH; Sedangkan H Umar bin H Jiman, saat ini sudah meninggal akan tetapi PENGGUGAT tidak menyertakan Ahli warisnya sebagai para pihak. Dan ahli waris ( H. UMAR Bin JIMAN) bukan hanya AHMAD AR saja, begitu pula Ny. Komariah.S, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dari AJB yang dijadikan dasar PENGGUGAT tidak ditarik sebagai pihak; Dengan demikian, dengan tidak ditariknya Tuan H Umar bin H Jiman sebagai Penjual dalam Akta.dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menandatangani Akta Tersebut yakni Ny. Komariah.S, SH; dalam AJB tersebut sebagai pihak dalam gugataanya, maka Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara A quo adalah


kurang pihak (plurium litis consortium) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. II. Dalam Pokok Perkara : DALAM KONPENSI 1.

Bahwa TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;

2.

Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT

kecuali

secara

tegas

diakui

kebenarannya

oleh

TERGUGAT. 3.

Bahwa TERGUGAT II adalah pemilik sah atas tanah seluas 200 M2 ( dua ratus meter persegi), yang terletak di kampung Irian RT 008/ RW 004, Kelurahan teluk Pucung Kota Bekasi, dengan batas – batas

sebagai

berikut, : Sebelah Utara

:

Tanah Pecahannya,

Sebelah Timur

:

Jalan

Sebelah selatan

:

Tanah Pecahannya,

Sebelah Barat

:

Tanah Milik H. Jalil.

Dan batas – batas tersebut memang saat ini telah berubah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Tanah Pecahannya, sekarang menjadi Rumah Rohana

Sebelah Timur

: Jalan sekarang tetap menjadi jalan

Sebelah selatan

: Tanah Pecahannya, sekarang menjadi Jalan Perkampungan

Sebelah Barat

: Tanah Milik

H. Jalil. sekarang

menjadi

Kontrakan Marlan, yang TERGUGAT II dapatkan dengan membeli dari saudara Tatang Sihotang (TURUT TERGUGAT III). yang disaksikan ditanda tangani oleh Ketua RT 008 ( sdr Marjuki) dan Ketua RW 004 ( saudara Abdurrahman), serta Lurah Teluk Pucung ( Sdr Sutimin). Saudara Tatang Sihotang adalah Pemilik sah sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 408/2011, ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah, ELVIAN, SH tertanggal 16 Agustus 2011;


4. Bahwa TERGUGAT II

sejak awal membeli

langsung menguasai tanah

tersebut, atas tanah tersebut di atas TERGUGAT membangun Pondasi, dan memang berbeda dan bukan tanah yang sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai objek sengketa, oleh sebab itu tidak perlu ijin dari PENGGUGAT; Jika dibandingkan batas – batas yang terjadi sekarang maka jelaslah batas – batas yang tercatat dalam AJB Akta Jual Beli No. 408/2011, ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah, ELVIAN, SH tertanggal 16 Agustus 2011, sesuai faktanya, rasional dan masuk akal. Sebelah Utara

: Tanah Pecahannya,sekarang menjadi milik Rohana

Sebelah Timur

: Jalan ..sekarang tetap menjadi jalan.

Sebelah selatan

: Tanah Pecahannya Sekarang sebagian menjadi Jalan

Sebelah Barat

: Tanah Milik H. Jalil., sekarang kontrakan Marlan

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II terbukti serta bisa dijadikan alasan untuk menolak dalil Penggugat seluruhnya harus diabaikan dan ditolak; 6. Bahwa TERGUGAT II berhak dan berwenang untuk mengambil manfaat ataupun mengalihkan hak kepemilikan kepada siapapun atas tanah aquo; 7. Bahwa dalil PENGGUGAT jika tanah yang saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT II tersebut adalah yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli sejak 15 Januari 2009, adalah tidak beralasan dan tidak terbukti, maka seluruh Permohonan terkait dengan tanah aquo harus ditolak.; DALAM REKONPENSI 1.

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam eksepsi , dan Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

2.

Bahwa TERGUGAT II

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Rekonpensi dan PENGGUGAT adalah TERGUGAT Rekonpensi; 3.

Bahwa PENGGUGAT rekonpensi adalah Pemilik sah atas tanah seluas 200 M2 ( dua ratus meter persegi), yang terletak di kampong Irian RT 008/ RW 004, Kelurahan teluk Pucung Kota Bekasi, dengan batas – batas sebagai berikut, : Sebelah Utara

: Tanah Pecahannya,

Sebelah Timur : Jalan halaman 33 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

Sebelah selatan : Tanah Pecahannya, Sebelah Barat

: Tanah Milik H. Jalil.

Dan batas – batas tersebut memang saat ini telah

berubah

sebagai

: Tanah Pecahannya, sekarang menjadi

Rumah

berikut : Sebelah Utara

Rohana Sebelah Timur : Jalan sekarang tetap menjadi jalan Sebelah selatan : Tanah Pecahannya, sekarang

menjadi

Jalan

Perkampungan Sebelah Barat

: Tanah Milik H. Jalil. sekarang menjadi Kontrakan Marlan,

yang TERGUGAT II dapatkan dengan membeli dari saudara Tatang Sihotang. yang disaksikan ditanda tangani oleh Ketua RT 008 ( sdr Marjuki) dan Ketua RW 004 ( saudara Abdurrahman), serta Lurah Teluk Pucung ( Sdr Sutimin )saudara Tatang Sihotang adalah Pemilik sah sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 408/2011, ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah, ELVIAN, SH tertanggal 16 Agustus 2011; 4.

Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi sebagai warga Negara yang taat hukum, walaupun tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum atau menduduki obyek sengketa, berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan TERGUGAT Rekonpensi secara kekeluargaan, dikarenakan adanya kekeliruan ini yakni dengan menawarkan konpensasi kekecewaan sebesar Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ), namun malah ditolak TERGUGAT Rekonpensi dengan dalih bahwa lahan yang dikuasai PENGGUGAT Rekonpensi saat ini adalah miliknya, padahal sudah jelas Obyek Sengketa dengan Tanah yang dimilki PENGGUGAT Rekonpensi berbeda

menurut

keterangan

AKTA

yang

dimilki

PENGGUGAT

Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi ; 5.

Bahwa Jual beli atas tanah di maksud sebagaimana Akta Jual Beli No. 408/2011, yang di tanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah, ELVIAN, SH tertanggal 16 Agustus 2011 antara Ahmad AR sebagai Penjual dan Tatang Sihotang sebagai pembeli. Telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku ( Vide

PP No. 10 / 1961). Oleh karena

itu

agar tidak

mendapat kan gangguan dari siapapun juga kelak dikemudian hari, mohon kiranya kepada Majelis Hakim pada kesempatan ini atas jual beli tersebut dinyatakan sah menurut hukum ;


6.

Bahwa selain itu juga pembelian tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Kopensi dari Turut Tergugat III Kopensi sebagaimana Kwitansi Pembayaran I transper via Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2014 sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kwitansi pembayaran ke II

tertanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Kwitansi pembayaran ke III tertanggal

27 Februari 2014 sebesar Rp.

7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan atas tanah dimaksud telah diserahkan dan dikuasai Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi hal tersebut telah sesuai konsep Hukum Adat Terang dan Tunai . oleh karenanya pada kesempatan ini untuk menghidarkan gangguguan kelak di kemudian hari dari siapapun juga, Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohon Pembelian atas tanah tersebut dinyatakan sah menurut Hukum ; 7.

Bahwa

untuk memperkuat

atas

kepemilikan tanah milik Penggugat

Rekonpensi / Tergugat II Konpensi tersebut maka Penggugat Rekonpensi /

Tergugat II Konpensi

mohon

pula kepada Majelis Hakim untuk

menyatakan dengan Putusan ini Penggugat Rekopensi / Tergugat II Konpensi dapat mengajukan permohonan peningkatan status kepemilikan tanah menjadi Sertifikat Hak Milik melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi ; 8.

Bahwa TERGUGAT Rekonpensi juga telah melaporkan PENGGUGAT Rekonpensi,

kepada

pihak

kepolisian,

dan

akhirnya

TERGUGAT

Rekonpensi tidak mampu membuktikan jika PENGGUGAT rekonpensi melakukan pelanggaran hukum; 9.

Bahwa

akibat

kecerobohan

TERGUGAT

Rekonpensi

tersebut

,

PENGGUGAT Rekonpensi menderita kerugian Materiil dan Immateriil, karena sejak diperkarakan PENGGUGAT Rekonpensi tidak bisa menjual dan menyewakan Tanah milik PENGGUGAT Rekonpensi, secara immateriil Penggugat Rekonpensi dirugikan dengan ketidak nyamanan, waktu dan pikiran, Adapun perincian kerugian PENGGUGAT Rekonpensi adalah sebagai berikut, : A. Materiil a. Biaya oprasional penyelesian perkara ( meliputi jasa Pengacara dan

Transport

Penggugat

Prinsipal,

SKUM

pemeriksaan

setempat, biaya Materai dan biaya – biaya lainnya

: Rp

100.000.000,- ( seratus juta rupiah) untuk di PN Bekasi dua kali;


b. Transfort Penggugat Prinsipal pemeriksaan Polisi sebesar Rp 40 .000.000,- ( empat puuh juta rupiah); c. Ganti Rugi Pendapatan Tanah ( sewa) sejak April 2014 sampai Agustus 2016 (perkiraan selesai proses) sebesar Rp 1.000.000,x 29 = Rp 29.000.000,- ( duapuluh sembilan juta rupiah ); Total kerugian adalah Rp 100.000.000,- + 40.000.000,- + 29.000.000.= Rp 169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah); B. Immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas TERGUGAT dalam Konpensi / PENGGUGAT Rekonpensi , mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II; 2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA Konpensi 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Rekonpensi 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekopensi / TERGUGAT II untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah perbuatan hukum jual beli tanah

antara TURUT

TERGUGAT III Konpensi sebagai Penjual dan TERGUGAT II / Penggugat Rekonpensi sebagai pembeli terhadap tanah aquo berdasarkan Akta Jual Beli No. 408/2011 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah, ELVIAN, SH tertanggal 16 Agustus 2011; 3. Menyatakan sah perbuatan hukum jual beli tanah

antara TURUT

TERGUGAT III Konpensi sebagai Penjual dan TERGUGAT II / Penggugat Rekonpensi sebagai mana dimaksud dalam Kwitansi Kwitansi Pembayaran I transper via Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2014 sebesar

Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah), Kwitansi pembayaran ke II tertanggal 25 halaman 36 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

Februari 2014 sebesar

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Kwitansi

pembayaran ke III tertanggal

27 Februari 2014 sebesar Rp. 7.000.000,-

(tujuh juta rupiah); 4. Menyatakan PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT II Konpensi adalah Pemilik yang sah dan berhak atas tanah seluas 200 M2 ( dua ratus meter persegi), yang terletak di kampong Irian RT 008/ RW 004, Kelurahan Teluk Pucung Kota Bekasi, dengan batas – batas sebagai berikut, : Sebelah Utara

:

Tanah Pecahannya,

Sebelah Timur

:

Jalan

Sebelah selatan

:

Tanah Pecahannya,

Sebelah Barat

:

Tanah Milik H. Jalil.

Dan batas – batas tersebut memang saat ini telah berubah sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Tanah Pecahannya, sekarang menjadi milik Rohana

Sebelah Timur

:

Jalan sekarang tetap menjadi jalan

Sebelah selatan

:

Jalan Perkampungan

Sebelah Barat

:

Tanah milik H. Jalil sekarang menjadi Kontrakan Marlan

5.

Menyatakan dengan Putusan ini Penggugat Rekopensi / Tergugat II Konpensi dapat mengajukan permohonan peningkatan status kepemilikan tanah menjadi Sertifikat Hak Milik melalui Kantor Pertanahan Kota Bekasi ;

6.

Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

7.

Menghukum PENGGUGAT Konpensi / TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada TERGUGAT Konpensi / PENGGUGAT Rekonpensi sebesar Rp 81.000,000,- dengan perincian sebagai berikut, : A. Materiil a.

Biaya pengurusan Perkara

: Rp 100.000.000,- ( seratus juta

rupiah) untuk di PN Bekasi dua kali .; b.

Biaya dalam pemeriksaan Polisi sebesar Rp 40 .000.000,- ( empat puluh juta rupiah)

c.

Ganti Rugi Pendapatan Tanah ( sewa) sejak April 2014 sampai Agustus 2016 ( perkiraan selesai proses) sebesar Rp 1.000.000,x 29 = Rp 29.000.000,- ( duapuluh smbilan juta rupiah );


Total kerugian adalah Rp 100.000.000,- + 40.000.000,- + 29.000.000.= Rp 169.000.000, (seratus enam puluh sembilan juta rupiah); B. Immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 8. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi

untuk

membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca surat jawaban yang diajukan Turut Tergugat II tertanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut : 1 Bahwa benar Turut Tergugat II membeli Tanah dari H. Umar (Orang Tua Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tertanggal 18 Desember1996 dengan diketahui oleh Tergugat I (Sebagai Anaknya) dan pengambilan uang Jual belipun yang meminta dari Turut Tergugat II adalah Tergugat I (Ahmad AR) dan Lokasi Tanah dengan batas-batasnya dikasih tahu oleh Tergugat I (Ahmad AR) ; 2 Bahwa ketika Turut Tergugat II membeli Tanah tersebut

Tergugat I

menjelaskan kepada Turut Tergugat II bahwa Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan Tergugat I berjanji tidak akan menjual lagi ke orang lain ; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 187/ Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat II ; Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; - Menyatakan PENGGUGAT adalah pemegang hak milik yang sah atas tanah yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :


Sebelah Utara

: Rumah Rohana;

Sebelah Timur


Sebelah Barat

: Kontrakan Marlan;

Sebelah Selatan

: Jalan Perkampungan..

- Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan tanah milik PENGGUGAT yang tercatat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Jl. Kampung Irian Rt : 008 / Rw : 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, kepada TURUT TERGUGAT III kemudian dari TURUT TERGUGAT III dijual lagi kepada TERGUGAT II, - Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena

tanpa

sepengetahuan

dan

seizin

PENGGUGAT

telah

membangun rumah diatas tanah a quo milik PENGGUGAT ; - Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli (AJB) No. 331/JB/Teluk Pucung/1996 tertanggal 18 Desember 1996 dan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Januari 2009, yang menjadi dasar atas hak kepemilikan PENGGUGAT terhadap tanah aquo; - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONPENSI : - Menolak Gugatan

Penggugat I dalam Rekonpensi

dan Penggugat

II dalam Rekonpensi; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: - Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/ Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat II dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.071.000,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah); Membaca

Surat

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

:

187/Pdt.G/2016/PN.Bks. Jo No.115/Bdg/2016/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang meenyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2017, kepada Turut


Terbanding I semulan Turut Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Januari 2017 ; Membaca Surat Memori banding tanggal 27 Februari 2017 yang diajukan para pembanding semula Tergugat I dan II

yang diterima oleh

Panitera

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Februari 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 6 Maret 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Maret 2017 ; Membaca Surat Kontra Memori banding tanggal 27 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Maret 2017 ; Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 187/Pdt.G/.2016/PN.Bks Jo Nomor : 115/Bdg/2016/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Februari 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa para Pembanding

(Pembanding I dan II)

semula Tergugat I dan Tergugat II, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017, kepada turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 1 Februari 2017, kepada turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 1 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 1 Februari 2017 ; agar diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; Tentang Pertimbangan Hukumnya Menimbang

bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tersebut

dijatuhkan pada tanggal 7 Desember 2016 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat ,kuasa hukum Tergugat I,dan II tanpa dihadiri oleh para Turut Tergugat ; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 187/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 7 Desember 2016 ; halaman 40 dari 44 halaman Putusan No.128/Pdt/2017/PT.BDG.

Menimbang,

bahwa

permohonan

pembanding semula Tergugat

Banding

yang

diajukan

oleh

telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenanya permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang bahwa Kuasa Pembanding dalam memori bandingnnya mengemukakan alasan sebagai berikut, “bahwa banyak kekeliruan dan tidak tepat membuat pertimbangan dalih dan menyimpulkan sekehendak hati tanpa dasar yang pasti, diantaranya pertimbangan yang tertulis dalam salinan Putusan halaman 62 alinea 4 diantaranya tertulis ”Menimbang bahwa bukti T.11 yang sama dengan bukti TII-2 berupa ketetapan iuran Ipeda hurup.C No.5485 atas nama Ahmad AR tertanggal 3 Oktober 1973, atas tanah seluas 900 M2, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka surat bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah, Majelis tidak teliti dan cermat menilai bukti tersebut, karena pada saat sidang susulan Pembanding (tergugat I) telah memperlihatkan aslinya (dalam berita acara persidangan halaman 28 berupa bukti T1-7) , seharusnya bukti tersebut sebagai bukti yang sah”, ringkasnya Logika alur Logika hukum sebagai berikut : a. Dalam AJB No.406/2011 (diajukan Tergugat II/Pembanding II) Tergugat II/Pembanding II membeli dari Turut Tergugat III, terbukti jual beli kedua Turut Tergugat III membeli dari Tergugat I, terbukti jual pertama, tetapi Tergugat I/Pembanding I sebagai Pemilik awal dengan bukti SK.IPEDA (tahun 1973) dan SPT PBB, Klaimnya dianggap tidak cukup karena Tergugat I (Pembanding I) sebagai asal usul kepemilikannya atas objek sengketa yang ditunjuk. b. AJB

No.33/JB/Teluk

Pucung/1996

(diajukan

Penggugat/Terbanding),

Penggugat/Terbanding membeli dari Turut Tergugat II terbukti dalam jual beli kedua, Turut Tergugat II membeli dari H.Umar, terbukti dalam jual beli pertama, Klaim Penggugat/Terbanding atas objek sengketa sudah cukup tidak perlu surat bukti Pemilik asal (H.Umar). Padahal jelas-jelas batas-batas yang disebut dalam AJB no.331/JB/Teluk Pucung/1996, dan batas-batas saaat ini berbeda terutama yang krusial dalam penentuan letak jalan. Kalau yang dulu tanah pecahan sekarang menjadi jalan masuk akal, tapi jika yang dalam AJB tertulis jalan sekarang Rumah, maka perlu keterangan dan bukti lagi.


Menimbang bahwa Kuasa Terbanding dalam memori Kontra Memorinya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa “Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :187/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 7 Desember 2016 sudah tepat dan benar, pada sidang tanggal 7 September 2016 dalam acara pembuktian, ternyata Tergugat tidak dapat menunjukan asli dari foto copy bukti tersebut dan dalam bukti P-6, Pembanding I/Tergugat I menerima uang pembayaran atas sebidang tanah dari Maranton Ambarita (Turut Tergugat II) tertanggal 12 Nopember 1996, yang terletak di Kampung Irian, Kel. Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan hal tersebut sesuai jawaban turut Tergugat II tertanggal 10 Agustus 2016 yang menyatakan jual beli tersebut antara H.Umar/orang tua Pembanding I (penjual dengan Turut Tergugat II (pembeli) juga dikatakan “Tidak ada bukti satupun surat yang menguatkan pengakuan bahwa tanah H.Umar yang dijual kepada Malanton Ambarita sama dengan objek sengketa. Adalah tidak benar karena terbukti pada P-6 yaitu kwitansi pembayaran sebidang tanah dari Malanton Ambarita (Turut Tergugat II)) kepada Ahmad AR (Tergugat I/Pembanding I) tanggal 12 Nopember 1996 ; Menimbang,

bahwa

setelah memeriksa dan mempelajari secara

seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 187/Pdt./G/2016/PN.Bks tanggal 7 Desember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan naupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ; Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar ,maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

:

187/Pdt/G/2016/PN.Bks

tanggal

7

Desember

2016,

patut

dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan II dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dicantumkan dalam dictum putusan ini ; Mengingat

Pasal

1365

Kitab

Undang-Undang

hukum

Perdata

(KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; MENGADILI

-

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

:

187/Pdt/G/2016/PN.Bks tanggal 7 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, kami :

oleh

EDDY PANGARIBUAN,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

SUGITO, SH.MH dan SUBARYANTO, SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017 Nomor 128/Pen/Pdt/2017/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 20


April 2017, oleh Hakim Ketua tersebut,

dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SUGENG TARSONO.S,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula Tergugat I dan II, Terbanding I semula Penggugat, dan para turut Terbanding semula para Turut Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

ttd,

S U G I T O, SH.MH.

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.

Ttd, SUBARYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd, SUGENG TARSONO.S, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara : -

Redaksi Putusan ……………………………………… Rp.

5.000,-

-

Materai Putusan ……………………………………… Rp.

6.000,-

-

Pemberkasan/Penjilidan …………………………….. Rp. 139.000,--------------------------------------------------------------------------------------

J U M L A H ………………………………………..Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents