PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 352 / PDT / 2016 / PT BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK., berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung beralamat diJalan Naripan No. 12-14 Kota Bandung 40111, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: DINDIN S MAOLANI, SH, dan AIP MIFTAH, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum Dindin Maolani, SH &Partners Jalan Saledri No.16 Kota Bandung, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 5Nopember 2015, yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal

25

Maret

2015,Selanjutnya

2015

disebut

No.167.HT.04.10 sebagai

Tahun

PEMBANDING

semulaTERGUGAT II; -2. NY.MEILANI PINT, lahir di Cimahi tanggal 07 Mei 1979 Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di jalan Perhubungan No.16 B-114 RT.003 RW.019 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat KTP. No.3217 0647 0579 0210, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BAMBANG, HERMANTO, SH dan EKO SUPIJANDI, SH Advokat berkantor di Jalan Raya Simpang No. 5 B Sumedang-Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal

16

Maret

2015,

yang

terdaftar

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Maret

2015,

nomor

2015,Selanjutnyadisebut

171

HT.04.10

sebagai

Tahun

PEMBANDING

semulaTERGUGAT I; --3. VERA

SHINTA,

SH.,M.Kn.,

selaku

NOTARIS

di

Kabupaten

PurwakartaPropinsi Jawabarat, beralamat di jalan Kolonel Kornel Singawinata No.61 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawabarat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rd. YUDI ANTON RIKMADANI, SH. MH, EDI WIRAHADI, SH, dan Halaman 1 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

DANDI KARYANA,SH para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum & Mediator YAR & Rekan alamat Jalan Margonda Raya Kramat Batas No. 1 Kota Depok, berdasar Surat Kuasa tanggal 03 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadiln Negeri Bale Bandung tanggal 9 Maret 2015 No. 141.HT.04.10 Tahun 2015,

Selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING

semulaTERGUGAT IV;-----------------------------------------------------4. DYAH ASTUTI PERTIWI, SH. selaku NOTARIS/PPAT KABUPATEN BANDUNG

BARAT,beralamat

di

Jalan

Raya

CiburuyNomor 156 Padalang Kab Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Y ENDANG ROHENDI, SH dan DERRY KESUMA, SH Advokat pada Y Endang Rohendi & Rekan alamat di Komplek Permata Biru Blok AH 229 Bandung, berdsar Surat Kuasa tanggal 30Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 Maret 2015 No. 148. HT.04.10 Tahun 2015, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT VI; --------------------------------------------5. H.BUDI PURNOMO,

lahir

di Jakarta

tanggal

27 juli 1953,

Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di jalan Cipinang Muara II No.4 RT.013 RW.015 Kel.Cipinang Muara Kec.Jati Negara, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :H. TOMMY H KUSUMAH, SH, TARJO SUMANTRI, SH dan BUDI RAMADANUS, SH para Advokat/Konsultan dari Kantor Hukum H. TOMMY H KUSUMAH, SH

& Rekan

Jalan Cihapit No.23 Kota Bandung, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2015, yang terdaftar di Kepniteraan Pengadiln Negeri Bale Bandung tanggal

11 Maret 2015

No. 147. HT. 04. 10. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT III;-----------------------MELAWAN 1.

Ny.MARTJE WALEAN TINAWENG,

lahir

di Menado

19 Maret 1965,

Pekerjaan Perawat, 2.

Dr.JOSEPH WALEAN,

lahir di Surabaya

5 Pebruari 1945,

Pekerjaan

Dokter,Keduanya adalah suami istri beralamat di jalan Halaman 2 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

Karang

Mulya

No.25

RT.001

RW.006Kelurahan

Gegerkalong Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya : Dulianan Lumbanraja,

SH.,M.Kn., Advokat

pada Kantor Hukum DULIAMAN

LUMBANRAJA, SH.M.Kn & REKAN, berkantor di Komplek Kopo Mas Regency Blok T.19 Kota Bandung Tlp.022 70728350-081221030007.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Februari 2015 No.

76.HT.04.10

Tahun

2015,selanjutnya

disebut

sebagaiTERBANDING semulaPENGGUGAT;-----------------------DAN 1. EDYMAR

HUTAJULU,SH.,

BANDUNG BARAT,

selaku

NOTARIS/PPAT

KABUPATEN

beralamat di jalan Raya Gadobangkong Nomor 122

Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HENDRO SUTRISNO, SH.MKn. Advokat Pengacara pada kantor Hukum Hendro Sutrisno, SH.MKn & Rekan

jalan Jendral Sudirman No711 Kota

Bandung, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 Maret 2015 No. 149.HT.04.10. Tahun

2015,

Selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING semulaTERGUGAT V;-----------------------2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, di Jalan Batujajar No. 133 Padalarang Cimareme Kab Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : DADANG SULAEMAN, SH.MH, SUWARSA, S Ptnh, BUDI SAPETRO, S.IP,SH dan SUGIHARNA tanggal 2 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Tugas tanggal 27 Pebruari 2015,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semulaTERGUGAT VII;-------------------------------------------PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ------------------------------------------------------Telah membaca :

Halaman 3 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 15Agustus 2016 Nomor: 352 / PEN / PDT / 2016 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ----2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang,

bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

surat

gugatan

tertanggal 3 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Februari 2015, dibawah Register perkara Nomor : 20 / PDT.G / 2015 / PN.Blb, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa sejak awal tahun 2011 sampai dengan awal bulan Mei 2012, Penggugat bertetangga dengan Tergugat I, dimana rumah Penggugat saling berhadap-hadapan dengan rumah kontrakan Tergugat I, dijalan Jingga Kartika kulon Komplek Perumahan Kota Baru Parahyangan Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat, kedekatan rumah tersebut menimbulkan interaksi sebagai tetangga dimana Penggugat banyak membantu Tergugat I jika ada masalah diantaranya apabila anak Tergugat I yang masih kecil sakit, selalu diobati oleh Penggugat yang berprofesi sebagai dokter tanpa biaya (Gratis), bahkan Penggugat sangat perhatian kepada anak Tergugat I dan sering memberikan makanan dan sepeda serta lain-lainnya; 2. Bahwa sekitar bulan awal bulan Mei 2012 Penggugat bermaksud pergi berkunjung ke Amerika Serikat untuk mengunjungi anak Penggugat untuk waktu yang cukup lama, sehingga Penggugat berniat menyewakan sebagian

rumah

Penggugat

supaya

ada

yang

menempati

dan

mengurusnya, niat tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I dihubungkanlah kepada penyewa benama Tuan Jin Hyun Lee, Warga Negara Korea yang sedang mencari rumah sewaan di Komplek Kota Baru Parahyangan, Selanjutnya terjadi kesepakatan sewa, lalu dibuatlah perjanjian sewa pada tanggal 21 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tuan Jin Hyun Lee tersebut, namun sewa tersebut mulai berlangsung dari tanggal 01 juli 2012 sampai dengan 01 juli 2015, dan satu kamar dirumah tersebut tidak disewakan karena akan digunakan untuk tempat menyimpan barang-barang milik Penggugat;


3. Bahwa Penggugat berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 30 Mei 2012 sedangkang penyewa baru masuk pada tanggal 1 juli 2012 sehingga ada jeda waktu selama 1 bulan sebelum penyewa mengisi rumah, oleh karennya Penggugat menitipkan rumah Penggugat yang terletak dikomplek Kota Baru Parahyangan, jalan Jingga Kartika Kulon No.15, Tatar Jingganagara, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat kepada Tergugat I sampai penyewa Tuan Jin Hyun Lee pindah kerumah tersebut yaitu pada tanggal 1 juli 2012, pada waktu itu Tergugat I meyakinkan Penggugat akan menjaga rumah tersebut dengan baik dan untuk itu Penggugat memberi sejumlah uang kepada Tergugat I; 4. Bahwa Penggugat menyimpan sejumlah dokumen di dalam brangkas dan barang-barang disalah satu kamar rumah tersebut yang tidak ikut disewakan, diantaranya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Ijasah, Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atasnama Ny.Martje Walean Tinaweng, IMB Asli, Gambar IMB dan dokumen lainnya; 5. Bahwa ternyata ketika Penggugat sudah berada di Amerika Serikat dan Penyewa Tuan Jin Hyun Lee belum masuk kerumah tersebut, Tergugat I memindahkan barang-barang dan brangkas Penggugat kerumah Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I mengambil sejumlah dokumen Penggugat dari dalam brangkas yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atasnama Ny.Martje Walean

Tinaweng, IMB

asli,

Gambar

IMB,

tanpa sepengetahuan

Penggugat; 6. Bahwa selanjutnya Tergugat I bersekongkol/bermufakat jahat/bersamasama dengan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dihadapan Tergugat IV membuat Kuasa Jual Nomor 3 tanggal 08 Agustus 2012 palsu yaitu dengan menghadirkan Pigur atau orang yang berperan mengaku sebagai Ny.Martje Walean Tinaweng dan dr.Josep Walean, padahal saat itu sebenarnya Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng dan dr.Josep Walean yang asli) masih berada di Amerika Serikat; 7. Bahwa Tergugat IV selaku Notaris/Pejabat Umum dalam membuat akta kuasa menjual tersebut, tidak meneliti kebenaran identitas penghadap sehingga minuta akta yang dibuatnya ditandatangani oleh orang yang tidak


berhak/Palsu, padahal menurut ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, bahwa Notaris harus mengenal dengan benar Penghadap atau minimal diperkenalkan oleh dua orang saksi yang

dapat

dipercaya,

sehingga

dalam

perkara

Aquo,

ada

dua

kemungkinan yaitu Tergugat IV bertindak tidak hati-hati/tidak Propesional sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan oleh negara dalam membuat akta dan atau memang ikut bersekongkol dengan Tergugat III dan Tergugat I, hal mana dugaan tersebut diperkuat bahwa Copy KTP yang digunakan sebagai identitas Penghadap telah Daluwarsa namun tetap diterima sebagai identitas penghadap selain itu gambar orang didalam KTP penghadap tidak sama dengan Penghadap itu sendiri, akibatnya perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat; 8. Bahwa dengan menggunakan Kuasa Jual Nomor 3 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat IV tersebut, kemudian Tergugat III bersekongkol bermufakat jahat dan bersama-sama dengan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan jual beli (Tergugat III menjual kepada Tergugat I) dihadapan Tergugat V dengan Akta Jual Beli tanggal 16 September 2012 Nomor 203/2012 dan kemudian mengurus baliknama Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan

Padalarang

Kabupaten

Bandung

Barat

dari

atasnama

Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng) kepada atasnama Tergugat I (Meilani Pint) dikantor Tergugat VII; 9. Bahwa Tergugat V ketika membuat akta jual beli tersebut tidak melakukan pengecekan kepada Penggugat tentang kebenaran akta kuasa menjual yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta jual beli tersebut, (padahal Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meneliti kebenaran akta yang akan dibuatnya), malah mengurus baliknama dikantor Tergugat VII, akibat kecerobohan dan ketidak-profesionalan Tergugat V, maka Penggugat telah menderita kerugian dimana sertifikat tanah milik Penggugat dibaliknama ke pada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah membuat akta jual beli berdasarkan kuasa menjual PALSU; 10. Bahwa selanjutnya Tergugat VII menerbitkan/mencatatkan/mendaftarkan baliknama Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dari nama Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng) menjadi atasnama Tergugat I (Meilani Pint);


11. Bahwa setelah sertifikat rumah tersebut dibaliknama, selanjutnya Tergugat I menjaminkan kepada Tergugat II dengan Akta Hak Tanggungan tanggal 25 Oktober 2012 Nomor 319/2012 dihadapan Tergugat VI kemudian mendaftarkan Akta Hak Tanggungan tersebut dikantor Tergugat VII; 12. Bahwa selanjutnya Tergugat VII menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2013 Nomor 628/2013 atas pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat II atas Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tersebut; 13. Bahwa Tergugat II ketika memberi kredit kepada Tergugat I tidak melakukan prinsip kehati-hatian sebagaimana lazimnya dan sebagaimana ketentuan peraturan Per-Bankan, hal mana jika Tergugat II meneliti kebenaran obyek jaminan tersebut akan diketahui pemilik sebenarnya yaitu Penggugat Sendiri; 14. Bahwa semua peristiwa dan proses pemberian kuasa, baliknama dan pemasangan hak tanggungan tersebut diatas dilakukan dengan melawan hukum, tanpa persetujuan dan tidak diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik sertifikat tanah yang sah, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut tidak sah dan cacat hukum atau Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan juga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti; 15. Bahwa setelah peristiwa tersebut selesai dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana peranannya masing-masing diatas, kemudian Tergugat I memberitahu Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng) melalui sms bahwa brangkas dan barang-barang Penggugat ada dirumah Tergugat I dengan alasan karena penyewa Tuan Jin Hyun Lee ingin menggunakan kamar tempat penyimpanan barang-barang Penggugat tersebut, namun tidak memberitahu pencurian dan baliknama serta penjaminan sertifikat tersebut, mengetahui hal itu, kemudian Penggugat menyuruh temannya dari Rumah Sakit Adven Bandung untuk mengambil brankas tersebut dari rumah Tergugat I selanjutnya menyerahkan kepada anak Penggugat, namun setelah brangkas tersebut dibuka ternyata Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atasnama Ny.Martje Walean Tinaweng dan IMB asli, serta Gambar IMB milik Penggugat tidak ada didalam brangkas;


16. Bahwa selanjutnya Penggugat (dr.JOSEP WALEAN) setelah kembali ke Bandung dari Amerika Serikat, mencari sertifikat tersebut kerumah yang ditempati penyewa dan didapat informasi bahwa sertifikat tersebut telah dibaliknama oleh Tergugat I dan dijaminkan kepada Tergugat II, hal itu diketahui ketika Tergugat I bertindak seolah-oleh pemilik rumah dengan meminta uang sisa sewa yang belom dibayar oleh

penyewa Tuan JIN

HYUN LEE kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik Tergugat I dan telah menjaminkan di Bank Jabar dan Banten, TBK., namun pada saat itu Penyewa Tuan JIN HYUN LEE tidak percaya sehingga berusaha menghubungi Penggugat di Amerika Serikat melalui telepon namun tidak bisa tersambung, untuk meyakinkan penyewa Tuan JIN HYUN LEE agar memberikan uang sisa sewa, Tergugat memberi copy Surat Keterangan Nomor 32/Ed/Not/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat V yang intinya memuat keterangan bahwa : “Tergugat I adalah pemilik Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan akta jual beli tertanggal 16 agustus 2012 Nomor 203/2012 yang dibuat dihadapan Tergugat V Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Bandung Barat, bahwa keterangan ini dibuat atas permintaan Tergugat I untuk permohonan Kredit kepada Bank”; 17. Bahwa setelah Penggugat mendapat informasi dari Penyewa Rumah Tuan JIN HYUN LEE bahwa sertifikat rumah Penggugat telah dibaliknama Tergugat I dan dijaminkan kepada Tergugat II, selanjutnya Penggugat mencari Tergugat I namun sudah pindah dari Kontrakannya yang sebelumnya bertetangga dengan Penggugat, kemudian Penggugat mencari kerumah Ibu Tergugat I di jalan Perhubungan No.16 B-114 RT.003 RW.019 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan alamat KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tergugat I yang copynya diberikan kepada Penyewa Rumah Tuan JIN HYUN LEE, namun Penggugat hanya bertemu dengan Ibu Neneng yaitu orang tua Tergugat I dan menyatakan bahwa Tergugat I tidak berada ditempat dan sedang diluar kota, bahwa berkali-kali Penggugat mencari Tergugat I namun tidak pernah bisa bertemu; 18. Bahwa setelah mendapat informasi bahwa sertifikat tersebut dibaliknama dan dijaminkan tanpa sepengetahuan Penggugat, selanjutnya Penggugat (dr.Josep Walen) pada tanggal 27 juni 2013 telah melaporkan Tergugat I ke Polda Jabar dengan Nomor laporan : LPB/586/VI/2013/JABAR Tentang


Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan atau Pemalsuan sertifikat tanah yang hingga kini masih dalam proses penyidikan Polda Jabar; 19. Bahwa selanjutnya Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng) mencari Tergugat I melalui sarana sosial media facebook dan menemukan facebook Tergugat I, kemudian Penggugat bertanya melalui pesan di facebook apakah benar telah mengambil Sertifikat Rumah Penggugat? Dan apakah benar Sertifikat Penggugat dibaliknama Tergugat I? Serta apakah benar Sertifikat tersebut dijaminkan di Bank Jabar Banten? Lalu dimana barangbarang Penggugat yang dipindahkan dari rumah Tergugat?, bahwa ternyata Tergugat I mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonan maaf, namun setelah Penggugat mendesak Tergugat I agar segera mengembalikan sertifikat rumah dan barang-barang yang diambilnya dari rumah Penggugat, pertemanan difacebook dihapus oleh Tergugat I dan hingga kini tidak bisa dihubungi lagi dan sertifikat Penggugat tidak dikembalikan; 20. Bahwa Penggugat (dr.Josep Walean) telah berungkali-kali mendatangi kantor Tergugat II dan bertemu dengan saudara Tisna di BPD Jabar dan Banten, TBK., Cabang Cicadas Bandung menanyakan sertifikat Penggugat yang dijaminkan oleh Tergugat I, Saudara Tisna mengakui sertifikat tersebut dijaminkan di Bank tersebut, namun tidak mau menjelaskan lebih lanjut dan hanya mengatakan akan segera melelang jaminan tersebut sehingga tidak ada titik temu penyelesainnya; 21. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2014 Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng) dan saya Dulianan Lumbanraja, SH.,MKn. selaku Kuasa Hukumnya melakukan penelusuran ke kantor Tergugat IV di Purwakarta dan bertemu juga dengan Tergugat III dikantor tersebut, kemudian Tergugat III menerangkan bahwa pembuatan

akta kuasa menjual No.3

tanggal 8 Agustus 2012 adalah atas rekayasa dan bujuk rayu dari Tergugat I (dimana sebelumnya mereka pernah membuat kerjasama bisnis) dengan menghadirkan orang lain yang disiapkan oleh Tergugat I sebagai Pigur Penggugat untuk berperan sebagai Penghadap yang memberi kuasa dihadapan Tergugat IV kepada Tergugat III., bahwa Tergugat IV menerangkan pada saat pembuatan akta tersebut tidak mengenal Penggugat yang asli dan tidak juga melakukan penelitian kebenaran identitas penghadap, melainkan hanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang ternyata sudah tidak berlaku lagi, setelah menerangkan proses tersebut selanjutnya Tergugat IV memberikan Copy salinan akta kuasa menjual No.3 tanggal 8 agustus 2012, Copy KTP Penghadap yang sudah


tidak berlaku, Copy Kartu Keluarga, Copy akta perkawinan, Copy PBB, dan menunjukkan minuta akta tersebut, dan dari pengamatan Penggugat yang sempat mem fhoto tandatangan yang ada diminuta tersebut berbeda dengan tandatangan Penggugat; 22. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat III, untuk menjual atau mengalihkan atau membaliknama sertifikat tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dan tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tergugat III, demikian juga halnya bahwa Penggugat tidak Pernah memberikan sertifikat tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dan tidak pernah memberi kuasa dalam bentuk apapun juga untuk membaliknama, menjaminkan/memasang Hak Tanggungan dan tidak pernah menerima uang dari Tergugat I, namun Tergugat III dan Tergugat I secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta jual beli atas sertifikat tanah milik Penggugat; 23. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2014 Penggugat melalui Kuasa Hukum (Dulianan Lumbanraja, SH.,M.Kn.) menghubungi saudara Tisna dan Saudara ANDIKA di Kantor Tergugat II menanyakan perihal penjaminan sertifikat tersebut, pada saat itu diakui bahwa sertifikat tersebut dijaminkan oleh Tergugat I namun tidak bersedia menerangkan lebih lanjut dan menyarankan agar membuat surat secara tertulis, bahwa beberapa

waktu kemudian ada orang yang mengaku dari Bank

Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, TBK menghubungi Kuasa Hukum Penggugat dan menjelaskan bahwa benar sertifikat tersebut dijaminkan di BPD Jabar Dan Banten, TBK. Oleh Saudarai Meilani Pint dengan nilai pinjaman Pokok sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dan sertifikat tersebut dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saat ini tergolong kredit macet, namun setelah itu yang bersangkutan tidak bisa lagi dihubungi; 24. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat (Dulianan Lumbanraja, SH.,M.Kn.) pada tanggal 1 Desember 2014 telah mengajukan permohonan Blokir dikantor Tergugat VII dan pada hari itu juga pemblokiran telah dicatatkan pada buku tanah sebagaimana surat Tergugat VII tanggal 10-12-2014 No.654/732.17/XII/2014 perihal pemblokiran SHB.1246/Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang,

selanjutnya

Kuasa

Hukum

Penggugat

mengajukan

Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dikantor Tergugat VII


dan dijawab dengan surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 224/Ket10.31/IX/2015 yang pada intinya menerangkan bahwa tanah sertifikat tersebut telah beralihnama menjadi atasnama Ny.Meilani Pint yaitu Tergugat I dan dipasang Hak Tanggugan Peringkat I Nomor.628/2013 tanggal 06-03-2013 senilai penjaminan maksimal sebesar Rp.125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah) atasnama PT.Bank Pembangunan Daerah Jawabarat dan Banten, TBK, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, bahwa apa yang dijelaskan orang yang mengaku dari kantor Tergugat II tersebut adalah singkron dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat VII; 25. Bahwa

Penggugat

melalui

Kuasa

Hukum

(Dulianan

Lumbanraja,

SH.,M.Kn.) pada tanggal 14 januari 2015 telah mengajukan surat klarifikasi Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut kepada Tergugat II namun hingga gugatan ini diajukan, tidak memberi tanggapan kepada Penggugat; 26. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Tergugat I yang telah mengambil/mencuri

Sertifikat

tanah

milik

Penggugat

lalu

bersekongkol/bersepakat/bersama-sama dengan Tergugat III merekayasa dan menghadirkan pigur palsu yang bertindak seolah-olah adalah Penggugat sendiri untuk melakukan suatu kejahatan/perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat dihadapan Tergugat IV dengan membuat Akta Kuasa Menjual untuk digunakan sebagai dasar melakukan peralihan hak atau

akta

jual

membaliknama

beli

dihadapan

sertifikat

Tergugat

tersebut

V,

dikantor

selanjutnya Tergugat

setelah VII

lalu

menjaminkan/mengambil kredit dari Tergugat II sebesar Rp.100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) dengan membuat akta Hak Tanggugan dihadapan Tergugat VI lalu mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut dikantor Tergugat VII sehingga terbit sertifikat Hak Tanggungan untuk menjamin utang Tergugat I maksimal sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), adalah perbuatan melawan hukum yang telah nyata dan jelas merugikan Penggugat oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat; 27. Bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat IV adalah cacat hukum/Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, karena orang yang mengaku sebagai Ny.Martje Walean Tinaweng dan dr.Josep Walean yang hadir sebagai Pihak pemberi kuasa


dalam akta tersebut adalah PALSU bukanlah orang yang sebenarnya dan tidak berwenang atau tidak berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum karena Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng dan dr.Josep Walean yang ASLI) tidak pernah memberi kuasa kepada pihak lain dan tidak pernah menghadap dihadapan Tergugat IV untuk memberi kuasa kepada Tergugat III, bahkan pada tanggal 8 Agustus 2012 Penggugat berada di Amerika Serikat sebagaimana bukti Cap/stempel Imigrasi di PASPORT Penggugat, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat III dan Tergugat IV ketika Penggugat mendatangi kantor Tergugat IV pada pertengahan bulan Desember 2014, bahwa orang yang menghadap pada saat pembuatan akta kuasa tersebut bukanlah Penggugat melainkan orang lain, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa akta tersebut Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti; 28. Bahwa karena Akta Kuasa Menjual Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat IV adalah akta yang Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat juga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka segala akta turunanya dan akibat hukumnya yaitu : a. Pendaftaran/Pencatatan Baliknama yang dilakukan oleh Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/2012 tanggal 16 September 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat V dan; b. Pendaftaran/Pencatatan/Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 628/2013 Tanggal 6 Maret 2013 yang dilakukan oleh Tergugat VII berdasarkan Akta Hak Tanggungan Nomor 319/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tergugat VI; Haruslah dinyatakan Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan juga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti; 29. Bahwa rangkaian perbuatan dan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan dan atau adanya perbuatan melawan dan atau adanya kesalahan/kelalaian dan atau adanya kerugian dan atau adanya hubungan klausal, antara dan atau oleh Para Tergugat baik dilakukan secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama dan atau berkesinambungan / saling mengait / simultan, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sewajarnya, jika Majelis


Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukumn dan merugikan Penggugat; 30. Bahwa asli Sertifikat tanah dan bangunan, Asli IMB, asli Gambar bangunan dan asli PBB tahun 2012 saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II, dapat dipastikan atau setidak-tidaknya diduga keras diperoleh dari rangkaian tindak pidana Pencurian dan atau Penggelapan atau Pemalsuan sertifikat tanah, untuk itu Penggugat telah melaporkan kepada

POLDA

JABAR (POLRI DAERAH JAWABARAT) dengan Nomor laporan : LPB/586/VI/2013/JABAR tanggal 27 juni 2013 tentang Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan atau Pemalsuan sertifikat tanah, laporan tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan oleh penyidik; 31. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III adalah pihak yang sejak awal yang bersekongkol/menghendaki mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat secara melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial, Kerugian yang dialami Penggugat jika dihitung / dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.050.000.000 , (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Kerugian Material adalah sebesar Rp. 50.000.000 , - (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar biaya Honorarium Advokat dan biaya-biaya lainnya yang digunakan oleh Penggugat selama mengurus permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat; b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena secara moral Penggugat mengalamai beban mental dan terjadi percekcokan antara suami istri akibat hilangnya sertifikat tersebut dan Penggugat

tidak

dapat

menggunakan

Sertifikat

tersebut

untuk

kepentingan usaha; 32. Bahwa untuk menjamin terlaksana putusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang mulia atas tuntutan Penggugat dalam Gugatan ini, maka Penggugat akan mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat baik yang bergerak dan atau tidak bergerak, secara tersendiri; 33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan tanah dan bangunan, dan telah terbukti merugikan Penggugat, maka sepatutnya dan sangatlah wajar bila Majelis Hakim yang mulia memutuskan dan menyatakan, bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk


membayar kerugian/ganti rugi kepada Penggugat, menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah tanah dan bangunan sertifikat tersebut diatas, dan menyatakan Tergugat II menguasai asli sertifikat tanah dan bangunan, asli IMB, Asli gambar IMB secara tidak sah dan memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan tanpa syarat seluruh dokumen tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak segera dilaksanakan penyerahan tersebut maka Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan. Menyatakan akta kuasa menjual, akta jual beli, akta hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan, dan sertifikat yang dibebani hak tanggungan, cacat hukum atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, demikian juga akta lainnya jika memang ada. Menyatakan dan membatalkan baliknama sertifikat tanah dan bangunan keatasnama Meilani Pint/Tergugat I dan menyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk bukti sebagai pemilik tanah dan bangunan, memutuskan dan menyatakan serta memerintahkan Tergugat VII harus mengembalikan posisi hak kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan pada keadaan semula (mencoret dan membatalkan balik nama sertifikat tanah dan bangunan atasnama Meilani Pint dan dikembalikan menjadi atasnama Ny.Martje Walean Tinaweng dibuku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat) dan atau menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan sertifikat pengganti tanah dan bangunan atasnama Ny.Martje Walean Tinaweng jika sertifikat asal/asli tidak diserahkan kepada Penggugat; 34. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Bij Voraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian;


3. Menyatakan tidak sah, catat hukum, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti : a. Akta Kuasa Menjual Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat IV; b. Akta Jual Beli Nomor 203/2012 tanggal 16 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat V; c. Pendaftaran/Pencatatan Baliknama yang dilakukan oleh Tergugat VII; d. Akta Hak Tanggungan Nomor 319/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tergugat VI; e. Pendaftaran/Pencatatan/Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 628/2013 Tanggal 6 Maret 2013 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dengan merubah/membalik namakan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atasnama Penggugat Ny.MARTJE WALEAN TINAWENG kepada Tergugat I MEILANI PINT adalah Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII dengan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I atas Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 6. Menyatakan Tergugat II secara tidak sah menguasai asli Sertifikat Tanah Hak

Guna

Bangunan

No.

1246,

Surat Ukur

tanggal

13/01/2004

No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Asli IMB, Asli Gambar IMB; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.050.000.000 , - ( satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Kerugian Material adalah sebesar Rp. 50.000.000 , - (lima puluh juta rupiah); b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 8. Menyatakan Sita Jaminan (Convensatoir beslag) Sah dan Berharga; 9. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum dan berhak mendapatkan kembali tanah Sertifikat hak guna bangunan No.


1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat; 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat kepada Penggugat dalam keadaan utuh atas nama Ny.Martje Walean Tinaweng dan baik tanpa beban apapun, serta dihukum membayar uang paksa tiap hari sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) jika lalai dalam melaksanakan penyerahan Sertifikat kepada Penggugat; 11. Memerintahkan Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat) untuk membatalkan baliknama dengan mencoret nama Tergugat I (Meilani Pint) dan membatalkan pemasangan hak tanggungan peringkat I dengan mencoret nama Tergugat II (PT.BPD.Jabar dan banten TBK) dari Buku tanah dan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan dengan mencatatkan kembali nama Penggugat (Ny.Martje Walean Tinaweng) sebagai pemilik Tanah dan bangunan yang sah tanpa beban apapun; 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara menurut hukum diseluruh tingkat peradilan; 13. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, kasasi dan Verzet dan uapaya hukum lainnya. Subsidair : Mohon Putusan Seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing dari Tergugat I tertanggal 20 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

1.Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali.

2.Bahwa setelah dipelajari dan dicermati ternyata atas Gugatan Penggugat perlu disampaikann adanya eksepsi sebagai berikut : Eksepsi Tentang Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria); - Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Akta Kuasa Jual Palsu sebagaimana pada posita angka 6 (enam), 9 (sembilan),


21 (dua puluh satu), 27 (dua puluh tujuh) dan posita-posita lainnya yang terkait; - Bahwa, dari alasan tersebut maka semestinya secara hukum harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pelaku ("dader") dari perbuatan itu, sehingga jelas siapa-siapa saja yang bertanggung jawab bila ada yang merasa dirugikan, dengan kata lain perbuatan melawan hukum tersebut harus ditentukan "Factum delictum"-nya terlebih dahulu sampai dengan diperoleh putusan perkara pidana dari pengadilan yang bersifat incraht; - Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan dan gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa,

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;

2. Bahwa,

hal-hal yang termuat dalam bagian ekspsi sepanjang relevan

mohon masuk sebagai satu kesatuan dalam bagian jawaban i n i ;

3.Bahwa,

setelah dipelajari lebih lanjut gugatan Penggugat mengada-ada

halmana dapat kami sampaikan sebagai berikut: a. Bahwa, Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 31 (tiga puluh satu) yang pada umumnya menceritakan dan menuduh proses yang ada merupakan perbuatan melawan hukum kepada seluruh Tergugat ; b. Bahwa, dalam gugatan Penggugat juga ternyata pada intinya mempermasalahkan beberapa produk Akta Otentik yang telah dibuat oleh para Pejabat berwenang yang melibatkan seluruh Tergugat; Bahwa, sudah barang tentu seluruh produk Akta Otentik yang dibuat oleh

Penjabat

berwenang

dapat

di

pertanggung

jawabkan

eksistensinya, sebab mereka telah dibatasi oleh ketentuan perundangundangan dan kode etiknya masing-maasing , oleh karenanya Penjabat yang bersangkutan akan membenarkan dan mempertahankan produk yang telah dibuatnya dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan serta karenanya sesuai pasal 165 HIR Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, bila tidak maka akan ada konsekuensi hukum tersendiri terhadap Jabatannya; Bahwa, atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan tuduhan adanya ketidak hati-hatian, kecerobohan, tidak mengecek dan ketidak profesionalan dalam proses pembuatan Aktanya patut untuk ditolak ; c. Bahwa, khusus untuk permasalahan Akta Otentik terhadap Tergugat I, Penggugat

telah

mendalilkan

pada

bagian

"fundamentum


petendi/posita" dan bagian "petitum (onderwerp van den eis met een diudelijke en bepaalde conclusie) ", masing-masing pada angka 8 (delapan) dan 3 (tiga) huruf b, yang pada intinya mempermasalahkan pembuatan Akta Otentik berupa Akta Jual Beli yang dibuat pada tanggal 16 September 2012 ; d. Bahwa, atas hal di atas dengan tegas Tergugat I menolak tuduhan Penggugat tersebut, karena pada masa dan atau saat itu (16 September 2012) Tergugat I tidak pernah menghadap Pejabat yang berwenang manapun, termasuk dalam hal ini Tergugat V, oleh karena itu Tergugat I akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib ; e. Bahwa, Penggugat juga mengada-ada dalam mendalilkan besaran jumlah pinjaman sebagaimana disampaikan pada posita gugatan angka 12 (dua belas), hal tersebut tidak sepenuhnya benar, oleh sebab itu dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak ; f. Bahwa, selain itu Penggugat telah mendalilkan adanya Akta Kuasa Jual Palsu sebagaimana pada posita angka 6 (enam), 9 (sembilan), 21 (dua puluh satu), 27 (dua puluh tujuh) dan posita-posita lainnya yang terkait yang dituduhkan kepada Tergugst I, padahal jelas Tergugat I tidak pernah menjadi pihak dalam Akta Kuasa Jual dimaksud, oleh karenanya dalil- dalil tersebut patut untuk ditolak ; g. Bahwa, atas seluruh argumentasi di atas, Tergugat I "mensoumeer " pihak Penggugat agar dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan; 4. Bahwa, atas dasar uraian jawaban angka 2 (dua) di atas, Tergugat I menolaktuntutan uitvoerbij bij voorraad (posita angka 34) yang telah diajukan oleh Penggugat, karena seluruhnya tidak berdasar hukum ; 5. Bahwa, Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain serta selebihnya ; Berdasarkan seluruh uraian-uraian eksepsi dan jawaban di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menerima seluruh eksepsi Tergugat I


Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima; 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau : Et Aequo Et bono Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat yang diajukan dipersidangan tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : Untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. selaku Tergugat II, dengan ini kami sampaikan Jawaban dalam perkara ini, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI. 1. Gugatan Prematurel Eksepsi Dilatoria. a. Bahwa,

gugatan

Penggugat

dalam

perkara

ini

adalah

gugatanPremature atau belum saatnya untuk diajukan dan diperiksa oleh pengadilan, karena seharusnya terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dipersangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini. Eksepsipremature ini sangat beralasan mengingat Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dengan terminologi hukum pidana menyebutkan hal-hal sebagai berikut: -

"…Tergugat / bersekongkol/bermufakat jahat membuat surat kuasa jual palsu...."(vide butir 6 gugatan Penggugat);

-

"...perbutan tersebut merupakan perbutan melawan hukum karena telah membuat akta jual beli berdasarkan kuasa PALSU"(vide butir 9 gugatan Penggugat);

-

"Tergugat / telah mengambil/mencuri sertipikat tanah milik Penggugat lalu bersekongkol/bersepakat bersama-sama Tergugat III merekayasan dan menghadirkan pigur (seseorang) palsu yang bertindak seolah-olah adalah Penggugat sendiri untuk melakukan kejahatan"(vide butir 26 gugatan Penggugat);

b. Bahwa, selain itu Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Republik


Indonesia-Jawa Barat (Polda Jabar) pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor Laporan : LPB/586/VI/2013/JABAR tentang tindak pidana pencurian dan atau penggelapan atau pemalsuan sertifikat tanah yang hingga kini laporan pidana tersebut sedang dalam proses pemeriksaan ooleh penyidiik Polda Jabar . Dan kemudian Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat atas dugaan adanya tidak piidana tersebut. c. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tersebut jelasjelas secara hukum gugatan Penggugat adalah Premature, atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan menggugat Tergugat II dan Tergugat lainnya dalam perkara ini dan menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian, pemalsuan dan penggelapan sertipikat tanah sebagaimana laporan Penggugat ke Polda Jabar. Karena proses laporan pidana Penggugat ke Polda Jabar atas dugaan tindak pidana pencurian, pemalsuan dan penggelapan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung faktanya masih dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Maka untuk adanya sebuah tuntutan dalam gugatan perdata yang menyatakan dihukum untuk mengganti rugi karena ada perbuatan pidana, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dalam putusan peradilan pidana yang menyatakan seseorang telah dinyatakan bersalah dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas presumption of innocence terhadap setiap warga negara. d. Selain itu, oleh karena Penggugat dalam gugatannya menuntut adanya ganti kerugian, maka dalam hubungan ini berlaku pula Pasal 29 AB (Atgemene

Bepaiingen

van

wetgevingvoor

Indonesia)

yang

berbunyi: "Selama dalam proses tuntutan pidana, ditunda/ah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang- undang." Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan Pasal 29 AB tersebut, maka sudah seharusnya pemeriksaan perkara gugatan Penggugat dalam perkara ini sepatutnya dihentikan atau ditunda terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baleendah yang memeriksa perkara ini sampai terdapat putusan Pengadilan yang memutus perkara Halaman 20 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

pidana dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan dan menghukum penggelapan sebagaimana laporan oleh Penggugat ke Polda Jabar . Untuk itu sangat beralasan apabila penngadilan mengabulkan eksepsi Tergugat II ini dengan menyatakann gugatan Penggugat tidak dapat diterima . 2. Gugatan kabur dan tidak jelas/Eksepsi Obscuur Libel. a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel), karena

Penggugat

mengkualifikasikan

gugatannya

telah

terjadi

Perbuatan Melawan Hukum tapi dicampuradukan dengan tuntutan ganti kerugian atas pencurian, pemalsuan dan penggelapan sertipikat tanah yang dilakukan Tergugat. Gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat yang dilandasi atas dugaan tindakan pidana pencurian, pemalsuan dan penggelapan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas oleh karena hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bandung dalam register perkara ini faktanya belum diketahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana pencurian, pemalsuan dan penggelepan seperti yang dimaksud Penggugat tersebut. Perbuatan melawan hukum atas dugaan tindak pidana tersebut hingga sekarang ini belum terbukti dan belum ada putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang atas perbuatan pidana yang disangkakan oleh Penggugat tersebut. b. Hal ini membuktikan pula bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan posita/kejadian yang mendasari gugatan bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat. Penggugat pada posita butir 29 dan butir 2 petitum gugatannya menyatakan pada pokoknya "....Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersamasama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian." Demikian dalil gugatan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena perbuatan melawan hukum sebagaimanan dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan perbuatan tindak pidana pencurian, pemalsuan dan penggelapan. Perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana tersebut sudah seharusnya dibuktikan terlebih dahulu perbutannya dan siapa pelakunya. Sementara hingga gugatan ini


diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bale Bandung belum terbukti dan tidak terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah bersalah dan dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum. c. Bahwa selain itu , gugatan penggugat tidak jelas dan kabur ( obscuur libel

)

oleh

karena

dalil-dalil

gugatannya

Penggugat

telah

mencampuradukan kewennangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara . hal ini terbaca dari posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan Tergugat Vll/Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung untuk untuk membatalkan baliknama dengan mencoret Tergugat I dari Buku Tanah dan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1246, SU No. tanggal 13/01/2004 No. 00260/2004, luas 108 m2, Desa Cipendeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. d. Bahwa, dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka sangat beralasan apabila eksepsi Tergugat

II

tersebut

dikabulkan

dengan

menyatakan

gugatan

Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa, Tergugat II mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali selengkapnya dalam bagian Dalam Pokok Perkara ini. 2. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat II dimuka persidangan perkara ini. 3. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat

pada

butir

11

dan

12

gugatannya,

dan

akan

menanggapinya sebagai berikut: 3.1. Bahwa, benar Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebagai tindak lanjut adanya permohonan memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat II. Pemberian fasilitas kredit tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 208 Tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris - PPAT Dr. Hj. Yenni Yunithawati Rukmana, SH. 3.2. Fasilitas kredit yang diberikan adalah Kredit Modal Kerja Mikro Utama dengan flapondRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Halaman 22 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

dengan jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1246, SU No. tanggal 13/01/2004 No. 00260/2004. luas 108 m2. Desa Cipendeuy . Kecamatan Padalarang , Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Meilani Pint berdasarkan akta Jual Beli No.203/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Edymar Hutajulu,SH., Notaris PPAT di Kabupaten Bandung Barat . Dan terhadap jaminan kredit SHGB No. 1246 telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 628/2013 Tanggal 6 Maret 2013, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 319/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Dyah Astuti Petiwi, SH. M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung Barat. 3.3. Kemudian, selanjutnya Tergugat I pada bulan Desember 2012 mengajukan kembali permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat II untuk modal kerja usaha Tergugat I, dan oleh karena Tergugat I dalam melakukan pembayaran angsuran kredit yang pertama kolektibilitasnya selalu lancar serta jaminan kredit berupa SHGB No. 1246, SU No. tanggal 13/01/2004 No. 00260/2004, luas 108 m2, Desa Cipendeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Meilani Pint yang dinilai masih layak dan memungkinkan untuk ditambah hak tanggungannya, maka Tergugat II pun kembali memberikan fasilitas kredit kedua kepada Tergugat I dengan jumlah flapond kredit sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 42 Tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris - PPAT Dr. Hj. Yenni Yunithawati Rukmana, SH. 3.4. Bahwa, pada awalnya atas kedua fasilitas kredit tersebut Tergugat I selalu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit pada setiap bulannya, namun kemudian tidak lancar sejak bulan April 2013 dan pada bulan Oktober 2013 masuk dalam kolektibilitas macet.

Kemudian Tergugat

II

secara

persuasif

berupaya menghubungi Tergugat I agar Tergugat I menyelesaikan tunggakan-tunggakan kreditnya, dan atas upaya Tergugat II tersebut kemudian Tergugat II melakukan pembayaran tunggakan-tunggkan


kreditnya pada bulan Maret 2014, April 2014 sampai yang terakhir tercatat pada bulan Januari 2015. Namun pembayaran tunggakan kredit tersebut adalah untuk tunggakan-tunggakan atas pemberian fasilitas kredit yang pertama saja (kredit modal kerja), sedangkan untuk pembayaran pinjaman kredit yang kedua (Kredit Investasi Mikro Utama) Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran tunggakan-tunggakan kreditnya dan tercatat dalam kolekbilitas macet pada bulan pebruari 22014 . Adapun jumlah kekkewajiban kredit Tergugat I kepada Tergugat II perinciannya adalah sebagai berikut : a. Kredit Modal Kerja Mikro Utama jumlah plafond kredit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -

Tunggakan pokok Rp. 5.393.332,00

-

Tunggakan bunga Rp. 15.727.786,00

-

Jumlah

Rp. 21.121.118,00

b. Kredit Investasi Mikro Utama jumlah plafond kredit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). -

Tunggakan pokok Rp. 103.333.335,00

-

Tunggakan bunga Rp.22.891.690,00

-

Jumlah

Rp. 126.225.025,00

3.5. Bahwa, oleh karena hingga saat ini Tergugat I telah lalai dan wanprestasi terhadap Tergugat II atas kewajiban pembayaran tunggakan-tunggakan kredit tersebut, untuk itu Tergugat II sedang berupaya untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan kredit Tergugat I tersebut, namun kemudian terhambat dengan adanya gugatan dari Penggugat dalam perkara ini yang mengklaim mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan SHGB No. 1246, SU No. tanggal 13/01/2004 No. 00260/2004, luas 108 m2, Desa Cipendeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Meilani Pint. 3.6. Bahwa, keseluruhan proses pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat I tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan penerbitan Hak Tanggungan kredit Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dilakukan dengan cara-cara yang benar dan berdasar hukum, dibuat secara sah dan sempurna serta tunduk


pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, Undangundang No. 30 Tahun 2003 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 4. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 13 dan 14, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebaaai berikut: 4.1. Dalil Penggugat paada pokoknya menytakan Tergugat II tidak melakukan prinsip Kehati-hatian atau prudential principles dalam proses pemberian kredit kepada Tergugat I adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta bersifat tendensius. Penggugat menjustifikasi prinsip kehati-hatian hanya pada peristiwa proses pemberian fasilitas kredit dari Tergugat II kepada Tergugat I. Dalam proses pemberian fasilitas kredit tersebut faktanya Tergugat II sudah melakukan rangkaian proses pemberian kredit kepada Tergugat I sudah sesuai ketentuan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan standart operating procedure (SOP) yang dimiliki Tergugat II. 4.2. Dalam proses pemberian kredit kepada Tergugat I kredit tersebut Tergugat II sudah melakukan dan memeriksa secara teliti kebenaran jaminan kredit Tergugat I berupa SHGB No. 1246, SU No. tanggal 13/01/2004 No. 00260/2004, luas 108 m2, Desa Cipendeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Meilani Pint. Tergugat II Bersama-sama dengan Notaris PPAT Dr. Hj. Yenni Yunithawati Rukmana, SH. selaku Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Notaris - PPAT Dyah Astuti Pertiwi, SH., M.Kn. (Tergugat VI) selaku PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan telah meneliti kebenaran kepemilikan dokumen SHGB No. 1246/Cipeundeuy dan hasilnya dinyatakan dear and dean oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat karena telah terjadi proses jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 203/08/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat V. Dan Tergugat I telah pula melakukan on the spot ketempat jaminan kredit tersebut berada untuk memastikan kebenaran atas keberadaan tanah dan bangunan yang akan dijadikan jaminan kredit tersebut serta telah


pula dilakukan penilaian harga nilai tanah dan bangunan tersebut oleh appriser independent yang ditunjuk Tergugat I. 4.3. Hasil dari proses penelitian dokumen, tempat dan penilaian atas jaminan kredit Tergugat I tersebut keseluruhannya dalam keadaan normal dan sah secara hukum, dan untuk melakukan proses tersebut Tergugat I tidak perlu menghubungi Penggugat untuk meminta keterangan atas kebenaran dokumen dan jaminan kredit yang diberikan oleh Tergugat I, karena tidak ada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku yang mengharuskan Tergugat I unntuk melakukan dan meminta keterangan kepada pihak ketiga tentang kebenaran kepemilikan atas tanah dan bangunan serta surat—surat/dokumen yang diserahhkan Tergugat I selaku calon Debitur sebagai syarat pemberian fasiitas kredit kepada Tergugat II. Proses penelitian legal formal dan penilaian untuk memastikan kebenaran bahwa jaminan kredit tersebut milik Debitur {in casu Tergugat I) cukup dengan meneliti dokumen tersebut kepada instansi-instansi

yang

berwenang

yang

berhak

memberikan

keterangan, yaitu dalam hal ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat oleh karena berkaitan dengan jaminan kredit berupa tanah dan bangunan. 4.4. Tergugat II selaku perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa perbankan dalam setiap kegiatannya selalu dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dahulu oleh Bank Indonesia. Dan apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II tentu saja akan mendapat teguran dari OJK tersebut, namun faktanya hingga gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak ada bukti yang menyatakan Tergugat II telah melakukan dan melanggar asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. 4.5. Penggugat

telah

mengartikan

prinsip

kehati-hatian

dalam

gugatannya dalam arti sempit dan tidak sesuai dengan filosopi prinsip kehati-hatian yang pada asasnya prinsip tersebut untuk menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (jprudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan


menggunakan prinsip kehati-hatian. Lebih tegasnya prinsip kehatihatian tersebut disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dengan demikan, bahwa penilaian atas prinsip kehati-hatian usaha jasa perbankan tidak hanya sebatas pada satu permasalahan yang berhubungan dengan jaminan kredit saja. 5.

Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 20, 23, 24 dan butir 25 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum.Kedatangan penggugat dan kuasanya kepada Tergugat II sehubungan dengan permintaan indormasi jaminan kredit Tergugat I telah diterima dan ditanggapi dengan baik oleh tergugat II dengan memberikan informasi yang benar tentang jaminan kredit Tergugat I yang dtanyakan oleh Penggugat pada saat itu . Adapun tergugat II tidak dapat memberikan informasi lebih banyak kepada Penggugat tentu saja seharusnya dapat dipahami oleh Penggugat, hal ini untuk menjaga prinsip kehati-hatian dikarenakan Tergugat II diharuskan menjaga kerahasiaan dalam lingkup perbankan dimana para pihak yang menjadi Nasabah atau Debitur Tergugat II, termasuk Tergugat II tidak dapat memberikan informasi tentang jumlah pinjaman dan kewajiban kredit Tergugat I kepada Tergugat II. Posisi Penggugat pada waktu itu adalah pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman kredit Tergugat I dan lagi pula tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat II. 6. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 33 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tergugat II tidak patut dan tidak adil dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan dokumen persyaratan kredit kepada Penggugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. Karena Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Penyerahan Jaminan kredit SHGB No. 1246/Desa Cipeundeuy dari Tergugat I kepada Tergugat II secara hukum adalah sah, demikian pula terhadap terbitnya APHT dan Hak Tanggungan pemberian hak tanggungan terhadap SHGB No.


1246/Desa Cipeundeuy tersebut adalah sah dan harus dilindungi oleh hukum. Dan demikan, Tergugat II tidak patut dan tidak memiliki dasar hukum tiba-tiba harus dihukum untuk membayar uang paksa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terkait dengan penguasaan dokumen jaminan kredit Tergugat I tersebut. 7. Bahwa, selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan Tergugat II selaku pihak Kreditur yang beritikad baik dengan telah memberikan kredit kepada Tergugat II dan terlebih atas jawaban Tergugat II ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum, maka patut dan adil apabila Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini agar menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan menyatakan dalam pertimbangan hukum perkara ini bahwa Tergugat II adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum . 8. Bahwa , Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena gugatan Penggugat irrelevant dengan gugatan pokok yang digugat Penggugat dan dalildalil gugatan Penggugat tersebut hanya pengulangan- pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang sudah ditanggapi dan ditolak oleh Tergugat II. Dan mengingat sita jaminan dan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi ketentuan perundangundangan dan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB dan Pasal 54-57 Rv, maka sudah seharusnya pengadilan menolak seluruh gugatan Penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan : PRIMAIR : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat II tersebut; 2. Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

onvankelijkeverklaarrd).


{niet

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya {ex aequo et bono). Menimbang, bahwa Tergugat III dipersidangan telah mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSl Bahwa gugatan Penggugat dengan kontruksi hukum seperti apa yang diajukannya tersebut haruslah secara tegas ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. 1.

Eksepsi gugatan Penggugat kekurangan pihak

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak tidak ditarik atau tidak diikutsertakannya pihak lain dalam perkara a quo yakni sebagaimana yang didalilkan oleh pengugat yakni adanya orang lain atau figur yang berperan sebagai Penggugat yang memberikan kuasa menjual kepada Tergugat III, ditariknya orang lain atau figure tersebut sangat penting untuk membuktikan berdasar atau tidaknya gugatan Penggugat.(Vide Gugatan angka 6 dan angka 27). Menurut M. Yahya Harahap,SH (2005:112) mengatakan bahwa bentuk error in persona yang lain disebut pluris litis consortium, pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat: - Tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai pengugat atau ditarik tergugat; - Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gutaan yang diajukan kurang pihaknya. Yurisprudensi MARI No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 desember 1985 Jo. Putusan PT Samarinda No.178/1983 tanggal 21 September 1984 Jo.Pn Samarinda No.96/1982 tanggal 5 Maet 1983 bahwa .


“ karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan cacat error in persona dalam bentuuk plurium litis consortium “ Yurisprudensi MARI No. 1125/K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 Jo.Putusan PT Bandung No. 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 Jo. Putusan PN Bandung No. 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982, bahwa : “ judex factie salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara” Yurisprudensi MARI No. 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 bahwa. “dengan tidak ditarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat plurium litis consortium “ 2. Eksepsi

gugatan

Penggugat

tidak

jelas,

kabur

dan

tidak

menunjukan batas-batas obyek sengketa. Bahwa dalam gugatan penggugat a quo tidak dengan jelas secara rinci dan cermat menjabarkan tentang obyek sengketa , tidak menunjukan batas-batas tanah dan bangunan tersebut hanya menyebutkan SHGB No. 1246 SU tanggal 13-01-2004 No. 00260/2004 luas 108 m2 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atas nama Ny. Martje Walean Tinaweng.

3. Eksepsi Dominii Bahwa menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang ada, maka Penggugat wajib untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar tersebut kepada Tergugat 111 dengan

mendalilkan

telah

melakukan

persekongkolan,bermufakat

jahat,bersama-sama melakukan kejahatan. Karena barangsiapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 1865 HIR. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi ini maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengandung cacat exception peremptoria, sehingga cukup alasan Pengadilan Negeri Bale Bandung eksepsi Tergugat III ini tepat dan beralasan ,dan selanjutnya


menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dan keberatan terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat III; 2. Bahwa mohon agar yang terurai dalam eksepsi juga dijadikan dalil dalam konpensi ini; 3. Bahwa Tergugat III benar kenal dengan Tergugat I, akan tetapi Tergugat III tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat (suami isteri) yang mengajukan gugatan a quo; 4. Bahwa Tergugat III sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalildalil dan tuduhan-tuduhan Penggugat dalam gugatannya yang menuduh Tergugat III sejak awal melakukan persekongkolan jahat, permufakatan jahat dengan Tergugat I untuk mengalihkan tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana dalam SHGB No. 1246 SU tanggal 13-01-2004 No. 00260/2004 luas 108 m2 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atas nama Ny. Martje Walean Tinaweng, dengan membuat Surat Kuasa Jual No. 3 tanggal 8 Agustus 2012 dengan menghadirkan figur/orang lain dihadapan Tergugat IV; 5. Bahwa pada waktu itu Tergugat III ditelpon oleh Tergugat I disuruh untuk datang ke kantor Tergugat IV dan disana telah hadir dua orang yang menurut Tergugat I namanya Ny. Martje Walean Tinawang dan dr. Joseph Walean pemilik obyek sengketa dan hal itupun ditegaskan oleh Tergugat I bahwa telah ada yang hadir yakni Penggugat tersebut, waktu itu Tergugat I tidak hadir di kantor Tergugat IV, dan Tergugat III mempercayai perkataan Tergugat I tersebut untuk membuat kuasa menjual dari Ny. Martje Walean Tinawang dan dr. Joseph Walean kepada Tergugat III, jadi dalam hal ini Tergugat III tidak sekongkol/tidak bermufakat jahat dengan Tergugat I,; 6. Bahwa sepengetahuan Tergugat III suami isteri yang hadir di kantor Tergugat IV adalah Ny. Martje Walean Tinawang dan dr. Joseph Walean, sebagaimana keterangan dari Tergugat I, kemudian setelah dibuat surat kuasa jual tersebut maka Tergugat I meminta dilakukan jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I dengan Akta Jual Beli No. 203/2012 tanggal 16 September 2012 dihadapan Tergugat V; 7. Bahwa Tergugat III menyatakan dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang ganti kerugian, sebagaimana angka 31 gugatannya, tuntutan Halaman 31 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

ganti rugi itu tidak berdasar hukum dan tidak didukung dengan buktibukti yang jelas selain tidak juga diperinci besaran ganti rugi materil atau immaterial. Tuntutan kerugian biaya pengacara/Advokat adalah suatu tuntutan yang tidak lazim dalam perkara hukum, itu adalah urusan antara pengacara dan kliennya (Penggugat dengan kuasa hukumny) yang tidak dsapat dibebankan kepada pihak lawan berperkara, sehingga tuntutan itu tidak patut dan haruslah ditolak, demikian juga tuntutan ganti rugi immaterial harus juga ditolak; 8. Bahwa sejak awal Tergugat III tidak tahu menahu tentang hilangnya sertifikat milik Penggugat, oleh karena itu Tergugat 111 tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sertifkat SHGB No. 1246 an Ny. Martje Walean Tinawang, sehingga tuntutan tersebut haruslah juga ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil jawaban tersebut, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima jawaban Tergugat III seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 3. Biaya menurut hukum. Menimbang, bahwa Tergugat IV atas gugatan para Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban dipersidangan tanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, sebagai berikut:. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) 1. Bahwa gugatan Penggugat di dalam Posita dan Petitum tidak bersesuaian atau tidak singkron, dikarenakan bahwa dalam Posita halaman 3 angka 6, menyatakan bahwa tidak adanya hubungan sebab akibat antara Tergugat IV dengan Tergugat I, hal ini pada faktanya Penggugat sendiri bertindak untuk melakukan dan berkeinginan membuat dan mengurus akta kuasa menjual sekaligus memberikan Keterangan dihadapan Tergugat IV, untuk melakukan pembuatan akta Notaris, yaitu Kuasa Jual Nomor 3, tanggal 08 Agustus 2012,


sedangkan dalam Petitum Penggugat pada halaman 12 angka 4, Tergugat telah membaliknama sertifikat. 2. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat IV tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan yang kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tidak jelas dan kabur ( Obscuur libel ), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat IV menolak segala apa yang dikemukakan Penggugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan sebagai diakui kebenarannya oleh Tergugat IV; 2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat IV pada bagian eksepsi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara a quo; 3. Bahwa Tergugat IV adalah Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 4. Bahwa Tergugat IV, diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan " Notaris berivenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan petetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dati/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinati dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lam yang ditetapkan oleh undang-undang "; 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat III, datang kekantor Tergugat IV untuk dibuatkan Akta Kuasa Menjual .


6. Bahwa atas keterangadan kehendak yang disampaikanPenggugat dan Tergugat III, sehingga kewajiban Tergugat IV untuk melihat dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan dan pembuatan akta kuasa menjual sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf d yang menyatakan "Notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya ", oleh karena itu setelah dicocokan dengan aslinya, tergugat IV karena jabatannya sebagai Notaris dan untuk melaksanakan perintah undang-undang, maka Tergugat IV membuat Akta Kuasa Menjual, dengan Nomor 3, tertanggal 08 Agustus 2012; 7. Bahwa dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat IV, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena akta yang dibuat oleh Tergugat IV adalah atas dasar keinginan dan keterangan serta kehendak dari Penggugat dengan Tergugat III; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat IV, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa

atas gugatan para Penggugat tersebut

Tergugat V telah mengajukan jawaban tertaggal 20 April 2015 yang pada pokonya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : KEWENANGAN MENGADILI (Komppetensi Absolut): -

Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah rnengenai

Pembatalan balik nama atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No. 00260/2004, Luas 108 M2, Desa Cipeundeuy,

Kecamatan

Padalarang

Kabupaten

Bandung

dan

pemasangan hak tanggungan peringkat I. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah rnengenai adanya peralihan hak yang kemudian telah terbit Sertipikat dan atau telah terjadi balik nama atas


Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1246 serta menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 628/2013 tanggal 6 maret 2013 , dengan demikian oleh karena menjadi pokok permasalahan adanya balik nama tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1246 dan sertifikat Hak Tanggugan Nomor 628/2013 tanggal 06 maret 2013 yang merupakan suatu Surat Keputusan Penjabat Tata Usaha NegaraYaitu Badan Pertahanan Nasional

dalam hal ini Kantor Pertahanan Kabupaten

Bandung Barat , maka sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yaitu mengenai Eksepsi Absolut, maka Eksepsi ini mengenai kewenangan mengadili karena Sertipikat adatah merupakan Keputusan TUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentanq Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentanq Peradiian Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara vang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; GUGATAN PENGGUGATTIDAK JELAS (Obcuur Libellum) : -

Bahwa penggugat tidak jelas dimana posita gugatan tercantum

bagian Posita (Fundamentum petendi) gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap adanya balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1246 yang diakibatkan adanya Akta Kuasa Menjua! yang bukan dibuat dihadapan Tergugat V, dimana Tergugat V hanya menerima Kuasa Menjual untuk dijadikan dasar dibuat Akta Jual Beli oleh Tergugat V, sehingga tidak periu Tergugat dijadikan pihak untuk dinyatakan teiah meiakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan gugatan perkara perdata adalah merupakan perkara yang didalamnya terdapat konflik atau sengketa yang meminta Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung untuk mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik tersebut yang benar. Dimana perkara gugatan disini termasuk dalam lingkup perkara Halaman 35 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

perdata yang diatur tersendiri oleh hukum acara perdata, namun apabila diteliti dalil gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan syarat pengajuan gugatan untuk Tergugat V yaitu: Posita (Fundamentum petendi). Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 yang menyebutkan puia posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil- dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan.Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa- peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain: a. Objek perkara yaitu mengenai hai apa gugatan yang akan diajukan. b. Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa. c. Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum/melawan hukum ingkarjanji. d. Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat. Petitum Petitum adalah apa yang diminta atau diiharapkan oleh peggugat agar diputuskan oleh hhakim dalam persidangann. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim sebagaimana tuntutan Petitum Penggugat pada point 2 " Menyatakari Para Tergugat baik secara sebdiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian " dan pada point 4 " Menyatakan bahwa tindakan Tergugat i, Tergugat Hi, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan merubah/membalik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No. 00260/2004, luas 108 M2: Desa Cipeundeuv. Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atas nama Penggugat Ny. MARTJE WALEAN TINAWENG kepada Tergugat I MEILANI PINT adalah Perbuatan Melawan Hukum ".Dari Petitum tersebut diatas menandak3n ketidak jelasan gugatan Penggugat ada tuntutan Perbuatan Melawan Hukum


dalam dua tuntutan dalam Petitum. Sedangkan dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: 1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer. Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. 2. Tuntutan tambahan. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok. 3. Tuntutan subsidair atau pengganti. 4. Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim; Sebagaimana

diuraikan

daiam

posita,

bahwa

Penggugat

daiam

menguraikan objek perkara yaitu rnengenai telah diterbitkan / balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1246 dari atas nama Tergugat III menjadi Tergugat I dimana dalam proses balik nama tersebut akibat dari adanya Akta Kuasa menjual sehingga Tergugat VII membalik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan dan selanjutnya terbit Sertipikat Hak Tanggungan sehingga perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, kemudian dalam petitum Penggugat telah menyatakan Para Tergugat secara sendiri-sendiri telah melakukan Pebruatan Melawan Hukum akan tetpai kemudian ditambah lagi perbuatan Tergugat i, Tergugat iii, Tergugat i'v, Tergugat "vii meiakukan Perbuatan Meiawan Hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat V memohon agar segala seuatu yang tercantum dalam bagian Eksepsi dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini; 2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang aiakui secara tegas dan nyata oieh Penggugat; 3. Bahwa gugatan Penggugat pada point 8 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III bersekongkol bermufakata jahat bersamasama Tergugat I melakukan jual beli (Tergugat III menjual kepada Tergugat I) dihadaoan Tergugat V dengan Akta Jual Beli tanggal 16 September 2012 Nomor 203/2012. Bahwa Tergugat V dalam melaksanakan dan membuat Akta Jual Beli tanggal 16 September 2012 Nomor 203/201 sebelumnya telah melakukan pemeriksaan untuk proses Pembuatan Akta Jual Beli ,


karena Akta Jual Beli adalah merupakan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada pembeli sebagai pemilik baru pada prinsipnya jual beli tanah bersifatTerang danTunai, yaitu dilakukan dihadapan PPAT dan harganya telah dibayar lunas, dan pembuatan Akta Juai Beli belum dapat dilakukan apabila belum dibayara lunas, akan tetapi pada waktu Tergugat V membuat AKta Jual Beli ternyata para pihak sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 203/2012 tanggal 16 September 2012 telah menyatakan lunas juai beiinya, demikian juga Tergugat V selaku Pejabat Pembuta Akta Tanah (PPAT) sebelum transaksi jual beli dilakukan, Tergugat V telah memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan svarat-svarat yang perlu dilengkapi baik oleh penjual maupun pembeli, selanjutnya Tergugat V langkah pertama sebelum transaksi jual beli dilakukan adalah melakukan pemeriksaan Sertipikat asii hak atas tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pemeriksaan tersebut Tergugat V adalah meminta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomnor 1246 / Desa Cipeundeuy yang merupakan hak atas tanah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari penjual, hai tersebut diiakukan adalah diperlukan untuk memastikan kesesuaian data teknis dan yuridis antara Sertipikat Tanah dengan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (Tergugat VII) demikian iuga Tergugat V melakukanmya adalah untuk memastikan bahwa tanah yang dijual tidak sedang berada dalam penyitaan pihak berwenang. Pemeriksaan STTS PBB adalah untuk memastikan bahwa tanah yang dijual tidak menunggak pembayaran PBB / Pajaknya, dengan demikian Tergugat V melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 203/2012 telah dilakukan dengan syarat-syarat dan proseaur oaik data tennis maupun data yuriaisnya teian terpenuni; 4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada point 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat V ketika membuat Akta Jual Beli tidak melakukan pengecekan kepada Penggugat tentang kebenaran Akta Kuasa Menjual. Bahwa Tergugat V tidak perlu mengadakan pengecekan tentang adanya Kuasa Menjual, karena tidak ada kewenangan dan tidak ada perintah oleh undang- undang untuk melakukan pengecekan terhadap adanya Akta Kuasa Menjual karena didalam Akta Kuasa Menjual Nomor 3 yang dibuat tanggal 08 Agutus 2012 teian terurai point-point /" kiausui yang suaan iengkap, sehingga Halaman 38 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

tidak periu untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap isi dari Akta Kuasa dimaksud, karena Pasal 1796 KUHPerdata menentukan " Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata- kata umum, hanya meliputi

perbuatan-perbuatan

pengurusan.

Untuk

memindahtangankan benda-benda ... hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas." berdasarkan ketentuan pasal 1796 KUHPerdata tersebut, Kuasa untuk menjual haruslah diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata-kata yang bersifat tegas. Dan telah nyata pada waktu Tergugat V membuat Akta Jual Beli dengan a'idasarkan kepada Kuasa Menjuai teian usuai dengan peraturan perunaang- undangan tersebut diatas, Tergugat V tidak berdasar kepada Kuasa Umum, karena peraturan melarang kuasa menjual menggunakan kuasa umum. Disamping itu Tergugat V mendasarkan kuasa menjual dalam bentuk Akta Kuasa yang dilegalisai dihadapan notaris, meskipun tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara tegas, tapi dalam praktek kuasa untuk menjual dalam bentuk surat kuasa yang dibuat dibawah tangan suiit untuk diterima (bahkan tidak dapat dipergunakan karena menanggung resiko atas kebenarannya). Dengan demikiian Tergugat V dalam membuat Akta Jual Beli sudah sesuai dengan pasal 1796 KUHPerdata karena didalam Akta Kuasa menjual Nomor tersebut telah secara tegas memberikan kuasa untuk melakukan jual beli atas objek tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1246/Desa Cipeundeuy ; 5. Bahwa pada daiii gugatan Penggugat pada point 27

yang

menyatakan bahwa pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual bukanlah Penggugat melainkan orang lain. Bahwa

dalil

gugatan

Penggugat

tersebut

diatas,

bukanlah

kewenangan Tergugat V untuk menilai benar atau tidaknva vang menghadap kepada Tergugat IV, maka oleh karenanya wajar dan berdasar hukum Tergugat V telah membuat Akta Jual Beli Nomor 203/2012 tersebut; Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat V tersebut diatas, akan wajar dan sepatutnya Tergugat V tidak digolongkan atau dikualifikasikan

telah

melakukan

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrechtmatigedaad), selanjutnya Tergugat V memohon kepada yang


terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V tersebut; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan penggugat seluruh atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak diterima . - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau. Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ) : Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Terggat VI telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa, TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang berhubungan dengan TERGUGAT VI sebagaimana gugatan yang

telah

diajukan

oleh

PENGGUGAT

dalam

Gugatannya

tertanggal 03 Februari 2015 yang terdaftar pada Register perkara di Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

dalam

perkara

No.20/Pdt.G/2015/PN.BB tertanggal 04 Februari 2015, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh TERGUGAT; 2.

Bahwa,

gugatan

PENGGUGAT

sebagaimana

dalam

surat

gugatannya adalah kabur (obscuur libel) yaitu PENGGUGAT mendalilkan dalam baik dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatannya, TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan perbuatan hukum apa dan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT VI dan PARA TERGUGAT lainnya, dari awal sampai akhir hanya menceritakan kalau PENGGUGAT tidak mengetahui rumahnya yang beralamat di Jalan Jingga Kartika Kulon No 15 Kota Baru Parahyangan ( SHGB No 1246/Cipeundeuy) telah beralih nama kepada Tergugat I, dan di


jadikan jaminan oleh TERGUGAT I ke pada TERGUGAT II (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten) dengan tidak dijelaskannya perbuatan hukum apa dan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT VI dan PARA TERGUGAT lainnya

dalam

proses

1246/Cipeundeuy

balik

dijaminkan,

nama

hingga

dengan

tidak

SHBG

No

diuraikannya

perbuatan hukum dan ketentuan hukum mana yang dilanggar PARA TERGUGAT maka Posita maupun Petitum Gugatan PENGGUGAT tentang perbuatan melawan hukum menjadi kabur, oleh

karenanya

berdasarkan

Yurispridensi

MARI

No.492

K/Sip/1070 tanggal 21-11-1970, sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT yang kabur (obscuur//be/) tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard)) Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, TERGUGAT VI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT VI untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidak- tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard); 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; II. DALAM KONPENSI: 1. Bahwa, TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tertanggal 03 Februari 2015 yang terdaftar pada Register perkara di Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

dalam

perkara

No.20/Pdt/G/2015/PN.BB tertanggal 04 Februari 2015, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT VI; 2. Bahwa,

dalam

membuat

Akta

Pemberian

Hak

Tanggungan

TERGUGAT VI telahmelaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana yang diamanakan oleh Undang-Undang No 4 Tahun


1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; 3. Bahwa, dalam gugatannya PENGGUGAT dalam poin 26 gugatannya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI, dan PARA TERGUGAT lainnya, untuk dapat dikatagorikan

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

haruslah

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata " tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

",

unsur-unsur

yang

terkandung

dalam

Pasal

1365

KUHPerdata menurut Munir Fuady,S.H,M.H.,LL.M adalah sebagai berikut: a. Adanya suatu perbuatan. b. Perbuatan tersebut melawan hukum. c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. d. Adanya kerugian bagi korban. e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

sebagaimana Pasal

1365

KUHPerdata

tersebut

haruslah

memenuhi kelima unsur tersebut, apabilah salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak teijadi perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad). dan apabila kita hubungkan dengan perkara aquo apa yang dilakukan oleh TERGUGAT VI seperti membuat Akta Hak Tanggungan dan mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut merupakan Hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh TERGUGAT VI untuk itu perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI tidak ada yang memenuhi unsur perbuatan

melawan

hukum

tersebut

sebagaimana

gugatan

PENGGUGAT. Bahwa dalam perkembangnnya perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pada onrechtmatige daad saja namun mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut: a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;


Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Bahwa dalam Perkara a quo PENGGUGAT hanya mendalilkan perihal rumahnya yang beralamat di Jalan Jingga Kartika Kulon No 15 Kota

Baru

Parahyangan

sepengatahuan

(SHGB

PENGGUGAT

No

telah

1246/Cipeundeuy) beralih

nama

tanpa kepada

TERGUGAT I serta dijadikan jaminan kepada TERGUGAT II, dan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terang apa saja perbuatan TERGUGAT VI dan PARA TERGUGAT yang melanggar hak- hak PENGGUGAT serta merugikan PENGGUGAT mestinya PENGGUGAT menunggu upaya hukum pidana sebagaimana dalil PENGGUGAT poin 18 berproses secara hukum dengan maju ke Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap terlebih dahulu untuk membuktikan apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III ada indikasi tindak pidananya dan perbuatan PARA TERGUGAT lainnya dalam perkara aquo tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga TERGUGAT VI dan PARA TERGUGAT lainnya dikatagorikan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk ituberdasarkan uraian tersebut diatas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam poin 26 gugatannya haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini; 4. Bahwa, untuk dalil-dalil PENGGUGAT lainnya tidak akan TERGUGAT VI tanggagapi karena dalil-dalil tersebut tidak mempunyai korelasinya dengan TERGUGAT VI; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT VI memohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;


2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugt VII juga telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2.

Bahwa Tergugat VII dalam mencatat peralihan hak ke atas nama Tergugat

I

adalah

sesuai

dengan

kewenangan

administratif

(pencatatan) formal yang berlaku setelah semua persyaratan administratif formal yuridis telah dipenuhi oleh pemohon dan hal tersebut akan dijelaskan dalam pokok perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk : 

Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VII serta menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2.

Bahwa segala sesuatu (dalil-dalil) yang diajukan Tergugat VII dalam Eksepsi, sepanjang berkaitan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

3.

Bahwa Tergugat VII keberatan terhadap Gugatan Penggugat yang memohon hal sebagai berikut: a. Bahwa

pencatatan peralihan hak dari penggugat kepada

tergugat I dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. b. Pembatalan peralihan hak dan pembatalan pemasangan hak tanggungan peringkat I. Dengan alasan: 1.

Bahwa pencatatan peralihan hak atas tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1246/Cipeundeuy ke atas nama. Tergugat I, dilakukan setelah semua persyaratan administratif formal yuridis dipenuhi oleh pemohon, mekanisme dan prosedurnya


sesuai dengan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997

Tentang

Pendaftaran

Tanah

serta

Perturan

Pelaksanaannya. 2.

Bahwa pembeli harus dilindungi dengan alasan: a.

Asas Perlindungan Pembeli Yang Beritikad Baik:

•

Bahwa Tergugat VII dengan mendaftarkan dan membayar peralihan dan perubahan haknya ke BPN Kabupaten Bandung Barat, Tergugat VII telah beritikad baik, memenuhi kewajibannya, memenuhi prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pelaksanaannya PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;

•

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka itikad baik di atas dapat diformulasikan sebagai berikut: -

Itikad baik diartikan pihak kedua(pembeli) pada saat membeli memenuhi hak dan kewajiban terjadinyajual beli terbukti adanya Akta jual beli Tanggal 16-08-2012 Nomor 203/2012 jo. Surat Kuasa Menjual Nomor 03 tanggal 08-08-2012 yang dibuat oleh Vera Shinta,SH,M.Kn.Notaris di Purwakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 37(1) PP 24 Tahun 1997;

-

Sebagai pembeli yang baik telah memenuhi kewajibannya, yaitu mendaftarkan haknya pada instansi yang berwenang (BPN Kabupaten Bandung Barat); -Dalam hukum pertanahan, itikad baik Tergugat VII, pada bidang tanah in case SHGB Nomor 1246/Cipeundeuy Atas nama Tergugat I , sebagai berikut:

1) Tergugat I telah memenuhi kewajiban yang ditentukan Pasal 23 UUPA, Pasal 36 (2)dan 37(1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: > Pasal 23 UUPA: i. Ayat (1) :"Hak Milik, demikian pula setiap peralihan haknya harus didaftarkanmenurut ketentuan.." ii. Ayat (2) :"Pendaftaran..merupakan alat pembuktian yang kuat...serta sahnyaperalihan hak tersebut". -

Pasal 36 (1) PP 24 Tahun 1997, bagi pemegang hak atas tanah berkewajiban untuk mendaftarkan setiap ada perubahan data fisik dan/atau data yuridis. Tergugat I telah memenuhi ketentuan termaksud dengan mendaftarkan Peralihan Haknya ke BPN Bandung Barat;

-

Alat bukti perbuatan hukum jual beli Tergugat I yang dilampirkan

dalam

pendaftaran

atas


SHGB

No.1246/Cipeuendeuy adalah akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, yaitu Edymar Hutajulu.SH pada Tanggal 16-08-2012 Nomor 203/2012 jo. Surat Kuasa Menjual Nomor 03 tanggal 08-08-2012 yang dibuat oleh Vera Shinta,SH,M.Kn.Notaris di Purwakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 37(1) PP 24 Tahun 1997; -

Pasal 97(1) PMNA/KBPN 3 Tahun 1997 sebelum membuat akta, PPAT/Kuasa pemegang hak atas tanah wajib melakukan pengecekan kesesuaian data fisik maupun data yuridis pada register instansi publik (daftar umum/buku tanah BPN). Dan pada pengecekan mengenai status tanahnya saat itu telah dilakukan PPAT, dalam buku tanahnya tidak ada catatan mengenai sengketa, perkara, maupun konflik pada data fisik dan data yuridisnya;

-

Mekanisme dan prosedur pendaftaran peralihan hak ke atas nama Tergugat I sudah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

Dengan damikian menurut Tergugat

VII,

pencatatan pendaftaran peralihan hak Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik kecuali ada pembuktian sebaliknya. 2) Bahwa sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas harus dilindunginya

hak

pihak

ketiga

yang

beritikad

baik.

Disebutkandalam Pasal 1341 avat (2) KUHPerdata, pihak ketiga yang memperoleh haknya dengan itikad baik harus diiindungi atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang dituntut pembatalannya. Demikian juga putusan-putusan pengadilan yang memberikan perlindungan kepada mereka (pembeli) yangberitikad baik

antara

lain

Putusan

MARI

No.565/K/Sip/1971;

No.292/K/Sip/1969; No.663/K/Sip/1970 No. 242 K/Sip/1958, dan No.210/K/Sip/1955 (Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah

Pembentukan

UUPA,

Isi

Dan

Pelaksanaannya,

Djambatan, Jakarta, 1997, him.66); b. Asas Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum Baqi Pemeganc Hak: Bahwa Tergugat VII keberatan terhadap gugatan penggugat yang Men/atakan

Pendaftaran

Peralihan

Sertipikat

Hak

Bangunan

No.1246/Desa Cipeundeuy dari atas nama Penggugat kepada Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum dengan alasan hukum dengan didaftar, diproses kemudian diterbitkanya peralihan hak dari atas nama


penggugat kepada Tergugat I berartii telah terpenuhi segala syarat dan telah diproses berdasarkan yang ditentukan dalam UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pelaksanaannya PMN/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997; 1. Bahwa dengan divonis sebelum adanya pembuktian sebaliknya yang dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan per atatan pendaftaran peralihan hak atas nama penggugat kepada Tergugat I atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1246/Desa Cipeundeuy adalah sua;u perbuatan n lawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sua : permohonan yann terlalu dini. 2. Bahwa

dengan

terpenuhi

persyaratan

dan

telah

ditempuh

berdasarkan prosedur yang benar berarti pula telah dijamin oleh pemerintah

kebenaran

adanya

hubungan

hukum

yang

kuat

antaraSubyek (nama yang tercatat dalam sertipikat) dengan obyek (Gambar luas, letak yang terlampir dalam sertipikat) berarti harus dilindungi oleh hukum. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat VII memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Yth. Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: - Menerima permohonan jawaban Tergugat VII tersebut; - Menerima dan mengabulkan alasan keberatan Tergugat VII tersebut; - Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima - Menghukum Penggugat untuk membayar selutuh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) . Menimbang,

bahwa

selanjutnya

telah

terjadi

jawab

menjawab

dipersidangan dimana Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Mei 2015, dan Tergugat telah mengajukan dupliknya masing-masing Tergugat I tanggal 10 Juni 2015, Tergugat II tanggal 10 Juni 2015, Tergugat IV tanggal 10 Juni 2015,

Tergugat V diterima dipersidangan tanggal 10 Juni 2015,

Tergugat VI mengajukan secara lisan dipersidangan tanggal 10 JUNI 2015 yang pada pokoknya tetap sama dengan jawabannya, Tergugat VII tanggal 10 Juni 2015, sedangkan Tergugat III tidak hadir untuk mengajukan jawabannya


meskipun telah dipanggil dua kali secara sah dan diberikan kesemptan oleh Majelis ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 17Juni 2015, Nomor :20/Pdt.G/2015 /PN.Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menolak Eksepsi Tergugat V seluruhnya; - Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat; - Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 28Oktober 2015, Nomor : 20 /Pdt.G/2015 /PN. Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian; 2. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian; 3. Menyatakan tidak sah, catat hukum, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti : a. Akta Kuasa Menjual Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat IV; b. Akta Jual Beli Nomor 203/2012 tanggal 16 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat V; c. Pendaftaran/Pencatatan Baliknama yang dilakukan oleh Tergugat VII; d. Akta Hak Tanggungan Nomor 319/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tergugat VI; e. Pendaftaran/Pencatatan/Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 628/2013 Tanggal 6 Maret 2013 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dengan merubah/membalik namakan Sertifikat Tanah Hak Guna


Bangunan Nomor 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 (seratus delapan) Meter persegi, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atasnama Penggugat Ny.MARTJE WALEAN TINAWENG kepada Tergugat I MEILANI PINT adalah Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII dengan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I atas

Sertifikat

Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 Nomor 00260/2004, Luas 108 (seratus delapan) Meter persegi, Desa Cipeundeuy,

Kecamatan

Padalarang

Kabupaten

Bandung

Barat

milik

Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 6. Menyatakan Tergugat II secara tidak sah menguasai asli Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 Nomor 00260/2004, Luas 108 (seratus delapan) Meter persegi, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat,Asli IMB, Asli Gambar IMB; 7. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum dan berhak mendapatkan kembali tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 No.00260/2004, Luas 108 (seratus delapan) Meter persegi, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat; 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 Nomor 00260/2004, Luas 108 (seratus delapan) Meter persegi, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kepada Penggugat dalam keadaan utuh atas nama Ny.Martje Walean Tinaweng dan baik tanpa beban apapun, serta dihukum membayar uang paksa tiap hari sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) jika lalai dalam melaksanakan penyerahan Sertifikat kepada Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 9. Memerintahkan Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat) untuk membatalkan baliknama dengan mencoret nama Tergugat I (Meilani Pint) dan membatalkan pemasangan hak tanggungan peringkat I dengan mencoret nama Tergugat II (PT.BPD.Jabar dan banten TBK) dari Buku tanah dan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1246, Surat Ukur tanggal 13/01/2004 Nomor 00260/2004, Luas 108 (seratus delapan) meter persegi, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan dengan mencatatkan kembali nama Penggugat (Ny.Martje Walean


Tinaweng) sebagai pemilik tanah dan bangunan yang sah tanpa beban apapun; 10. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya; 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.5.016.000,- (lima juta enambelas ribu rupiah); Menimbang, bahwa setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 10Nopember 2015, tanggal 11 Nopember 2015, tanggal 08 Desember 2015 dan tanggal 14 Januari 2016Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal28 Oktober 2015 Nomor: 20 / Pdt.G / 2015 / PN. Blb untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa masing-masing pada Pembanding III semula Tergugat IV tanggal 13 Nopember 2015, Turut Terbanding II semula Tergugat VII tanggal 17 Nopember 2015, Para Terbanding semula Pembanding I Pembanding II tanggal 18 Nopember 2015,Pembanding I

semula Tergugat II tanggal 02

Desember 2015, Pembanding IV semula Tergugat VI tanggal 8 Desember 2015, Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat IItanggal 16 Desember 2015, Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 07 Januari 2016, Turut Terbanding I semula Tergugat V tanggal 20 Januari 2016, Pembanding IV semula Tergugat VI tanggal 21 Januari 2016, Pembanding II semula Tergugat I tanggal 29 Januari 2016, Pembanding III semula Tergugat IVtanggal 03 Februari 2016, Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 04 Februari 2016, Turut Terbanding II semula Tergugat VII tanggal 01 April 2016, Pembanding V semula Tergugat III tanggal 14 April 2016,Pembanding I semula Tergugat II tanggal 07 Juni 2016

dan Pembanding II semula Tergugat I tanggal 20 Juni 2016

pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Pihak yang berperkara ; --------------------------------------Menimbang, bahwa telah membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 2 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 serta memori banding tersebut telah

diberitahukan kepada Para Pihak yang berperkara masing-masing pada


Pembanding IV semula Tergugat VI tanggal 08 Desember 2015, Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 16 Desember 2015, Pembanding I semula Tergugat II tanggal 06 Januari 2016, Turut Terbanding II semula Tergugat VII tanggal 07 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016, Turut Terbanding I semula Tergugat V tanggal 20 Januari 2016, Pembanding II semula Tergugat I tanggal 29 Januari 2016, Pembanding III semula Tergugat IV tanggal 03 Februari 2016, Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 04 Februari 2016, Pembanding V semula Tergugat III tanggal 14 April 2016, Pembanding III semula Tergugat IV tanggal 10 Mei 2016 dan Pembanding II semula Tergugat I tanggal 20 Juni 2016; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Para Terbandingsemula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal4 Februari 2016 dan tanggal 28 April 2016 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pihak yang berperkara

Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding IV semula

Tergugat VI pada tanggal 07 April 2016 dan tanggal 06 Juni 2016 ; -------------Menimbang,

bahwa

telah

membaca

surat

pemberitahuan

untuk

mempelajari berkas (inzage) Nomor: 46/ Pdt.BD / 2015 / PN. Blb jo Nomor:20 / Pdt.G / 2015 / PN. Blb masing-masing tanggal

08 Desember 2015 kepada

Pembanding IV semula Tergugat VI, tanggal 20

Januari

2016 kepada Turut

Terbanding I semula Tergugat V, Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 04 Februari 2016, Turut Terbanding II semula Tergugat VII tanggal 01April 2016, Pembanding V semula Tergugat III tanggal 14April 2016, Pembanding III semula Tergugat IV tanggal 10 Mei 2016 semula Tergugat II tanggal

08

Juni

dan Pembanding I

2016 kepada kedua belah pihak yang

berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; ----------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI

dan

Tergugat III, diajukan

masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 2Desember 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak memeriksa dan

mempertimbangkan

eksepsi-eksepsi

dari

Pembanding

dahulu

Tergugat II dan dalam pertimbangannya hanya menyatakan eksepsi para Tergugat telah menyangkut pokok perkara

maka eksepsi tentang hal

tersebut harus dibuktikan bersama-sama pokok perkara. 2. -Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diperiksa oleh pengadilan perdata dan seharusnya dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan pidana yang dipersangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III. - Bahwa pemeriksaan perkara gugatan

Penggugat dalam perkara ini

harus dihentikan atau ditunda terlebih dahulu oleh Pengadilan dan menunggu adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. - Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ( Obscuur libel ). - Bahwa dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mencampuradukan

kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. DALAM POKOK PERKARA

1.Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap sebagai dasar menjatuhkan putusannya.

2.Bahwa Pembanding dahulu Tergugat II

keberatan dan tidak sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada halaman 74 alinea ke 4.

3.Bahwa Pembanding dahulu Tergugat II

keberatan dan tidak sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada halaman 75 alinea ke 1 dan ke 2.

4.Dalam perkara aquo sudah sangat jelas dan terang posisi Pembanding / Tergugat II adalah selaku pemegang Hak Tangggungan yang beritikad baik.


Menimbang, bahwa Pembanding IV semula Tergugat VI telah mengajukan memori banding pada tanggal 22Desember 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung : I. DALAM EKSEPSI

1.Majelis

Hakim tingkat pertama dalam perkara No.20 / Pdt.G / 2015 /

PN.BB telah tidak mempertimbangkan materi eksepsi dari Pembanding IV / Tergugat VI.

2.Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim tidak pernah memeriksa dan memberikan analisis, argumentasi, pendapat hukum ataupun dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya. II. DALAM POKOK PERKARA :

1.Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya.

2.Bahwa

pembanding IV / Tergugat VI sangat tidak sependapat dan

keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 74 alinea ke 4.

3.Bahwa

Majelis

Hakim

tingkat

pertama

telah

sewenang-wenang

menghukum Pembanding IV / Tergugat VI dan Para Tergugat lainnya. Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung dalam putusan perkara Nomor 20 / Pdt.G / PN. Blb tertanggal 28 Oktober 2015 tidaklah salah dan telah

tepat

dan

benar

dalam

membuat

putusan

dan

telah

mempertimbangkan segala sesuatu yang timbul dalam persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. - Bahwa Memori banding yang ddiajukan oleh Pembanding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan banding. Halaman 53 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

- Bahwa Pembanding / Tergugat II, telah ceroboh, tidak hati-hati ketika memberi kredit kepada Turut Terbanding I / Tergugat I. - Bahwa selanjutnya atas persekongkolan Turut Terbanding I / Tergugat I, Turut Terbanding II / Tergugat III, dan Turut Terbanding III / Tergugat IV merekayasa dan menciptakan Akta Kuasa Menjual Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2012 palsu untuki menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 203 / 2012 dihadapan Turut Terbanding IV / Tergugat V. - Bahwa kecerobohan dan ketidak hati-hatian Pembanding / Tergugat II menyalurkan kredit usaha mikro kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dengan mengikat sebagai Jaminan Sertifikat Tanah Hak Bangunan No 1246, surat ukur tanggal 13 / 01 / 2014 No.00260 /2004, luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, KecamatanPadalarang Kabupaten Bandung Barat. Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung dalam putusan perkara Nomor 20 / Pdt.G / PN. Blb tertanggal 28 Oktober 2015 tidaklah salah dan telah

tepat

dan

benar

dalam

membuat

putusan

dan

telah

mempertimbangkan segala sesuatu yang timbul dalam persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. - Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding IV / Tergugat VI tersebut adalah masih bersifat mengulang dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya dan telah dipertimbangkan dengan memuat keadaan serta alas an-alasan secara lengkap dan detail. - Bahwa Pembanding IV / Tergugat VI, telah keliru memahami dan memaknai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tanggal 12 September 2012 halaman 7 bagian ke VIII. - Bahwa Turut Terbanding II / Tergugat II, telah ceroboh, tidak hati-hati ketika memberi kredit kepada Turut Terbanding I / Tergugat I. - Bahwa selanjutnya atas persekongkolan Turut Terbanding I / Tergugat I, Turut Terbanding III / Tergugat III, dan Turut Terbanding IV / Tergugat IV merekayasa dan menciptakan Akta Kuasa Menjual Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2012 palsu untuk menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 203 / 2012 dihadapan Turut Terbanding V / Tergugat V. Halaman 54 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

- Bahwa kecerobohan dan ketidak hati-hatian Turut Terbanding II / Tergugat II menyalurkan kredit usaha mikro kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dengan dibantu oleh Pembanding IV / Tergugat VI untuk mengikat sebagai Jaminan / pemasangan Hak Tanggungan atas Sertifikat Tanah Hak Bangunan No 1246, surat ukur tanggal 13 / 01 / 2004 No.00260 /2004, luas 108 M2, Desa Cipeundeuy, KecamatanPadalarang Kabupaten Bandung Barat. - Bahwa saat ini Turut Terbanding I / Tergugat I telah ditetapkan Polda Jawa Barat sebagai Tersangka kasus pencurian Sertifikat SHGB No.1246 Milik Para Terbanding / Para Penggugat dan Pemalsuan surat atas laporan Para Terbanding / Para Penggugat dalam kaitan perkara Aquo. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori

banding dari

Para Pembanding semula Tergugat II

dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung,

tanggal

28

Oktober

2015Nomor:20 / Pdt.G / 2015 / PN. Blb, dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat VI, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Jawa Barat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28Oktober 2015 Nomor:20 / Pdt.G / 2015 / PN. Blb dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----------------Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat III berada di pihak yang kalah,


baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; ------------------------------------------------------------------------------------------Mengingat pasal-pasal dari

Undang-undang

dan

ketentuan hukum

yang bersangkutan atas perkara ini ; ----------------------------------------------------------M E N G A D I L I 1.

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat III tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28Oktober 2015 Nomor:20 / Pdt.G / 2015 / PN. Blb yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------

3.

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------

DEMIKIANLAHdiputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: RABUtanggal 26OKTOBER 2016, oleh kami: SUBARYANTO, S.H., M.H.Hakim Tinggipada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, denganSUGITO, S.H., M.H. dan I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hariJUM.ATtanggal 28OKTOBER 2016oleh

Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota persidangan

yang

tersebut dalam

dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh

H.DEDE SOBARI, S.H., M.H.PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ---

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

SUGITO, S.H., M.H.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

Ttd I NYOMAN DIKA, S.H., M.H. Halaman 56 dari halaman 56 Putusan Nomor: 352 /PDT /2016 /PT.BDG

PANITERA PENGGANTI Ttd H.DEDE SOBARI, S.H., M.H. Perincian Biaya : - Meterai …………. Rp. 6.000,- Redaksi Putusan …………. Rp. 5.000,- Pemberkasan ….…………. Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ---------------------------------------------------


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents