PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
GAMBARAN UMUM Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan. Sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati karawang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja , Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Sekretariat, 4 Bidang dan 1 UPTD Balai Latihan Kerja. Jumlah pegawai terdiri 102 PNS, 3 CPNS dan 6 TKK. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah. Fungsi 1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 2. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang binamarga dan pengairan. UraianTugas Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 1. Menetapkan kebijakan teknis operasional dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah. 2. Menetapkan rencana dan program kerja dinas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi bina pelatihan dan penempatan tenaga kerja, bina hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta transmigrasi. 4. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah. 5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 6. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dinas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati. 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
VISI DAN MISI Visi Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yaitu "Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan produktif Menuju Masyarakat Karawang Sejahtera padaTahun 2015 ". Pernyataan visi tersebut mengandung makna, yaitu : 1. Tenagakerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 2. Berdaya Saing adalah tenaga kerja yang mampu berkompetisi dalam Mendapatkan pekerjaan dengan bekal keterampilan dan kompetensi 3. Produktif mengandung pengertian tenaga kerja yang memiliki produktifitas tinggi yang bekerja secara efektif dan efisien. 4. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin melalui bentuk-bentuk pelayanan yang baik dan menyeluruh, sehingga masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan hidup dengan kondisi masyarakat memiliki keberdayaan secara social dan ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak serta mampu menghadapi kondisi akibat perubahan global. Misi
Gambaran Tenaga Kerja Karawang masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan misi sebagai berikut : Misi 1: Meningkatkan kualitas angkatan kerja. Misi 2: Meningkatkan perlindungan, pengawasan dan penegakan hokum ketenagakerjaan. Misi 3: Meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Misi 4: Membangun pencitraan calon transmigran yang berkualitas dan mandiri. Misi 5: Meningkatkan kinerja organisasi dan pengembangan sumberdaya manusia. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus: 1. 2. 3. 4.
Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Jabatan Fungsional Mediator. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
RENCANA STRATEGIS 1. Mengurangi jumlah penganggur. 2. Mengoptimalkan kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja dan Perusahaan Jasa Pengarah Tenaga Kerja Keluar Negeri dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja. 3. Meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja. 4. Meningkatkan sistim informasi ketenagakerjaan. 5. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing tenaga kerja. 6. Meningkatkan kemampuan lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta dalam membina dan melatih angkatan kerja. 7. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. 8. Menurunkan tingkat rasio melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang kondusif. 9. Meningkatkan pembinaan kesejahteraan tenaga kerja. 10. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan norma ketenaga kerjaan. 11. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta hygiene perusahaan. 12. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia. SASARAN STRATEGIS 1. a. Tercapainya proses penempatan tenaga kerja minimal untuk 3.000 orang setiap tahun. b. Penciptaan kelompok usaha baru minimal 40 kelompok setiap tahun. c. Pemberian kerja sementara padat karya pada minimal 200.000 hari orang kerja. 2. a. Tercapainya pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja dan Perusahaan Jasa Pengarah Tenaga Kerja Keluar Negeri minimal untuk 30 unit setiap tahun. b. Tercapainya proses penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja dan Perusahaan Jasa Pengarah Tenaga Kerja Keluar Negeri minimal 3.500 orang setiap tahun. 3. Tercapainya izin perpanjangan penggunaan TKWNAP musiman dan permanen minimal 600 orang setiap tahun. 4. Tersedianya sistem informasi ketenaga kerjaan yang memadai. 5. Tercapainya peningkatan keterampilan dan produktivitas bagi angkatan kerja minimal 1.500 setiap tahun serta bersertifikasi kompetensi minimal 500 orang setiap tahun. 6. Terwujudnya peningkatan kemampuan lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta minimal 5 lembaga setiap tahun. 7. a. Tercapainya pemberdayaan Lembaga Ketenaga Kerjaan (LKS Tripartet dan LKS Bipartet) minimal 25 lembaga setiap tahun. b. Tercapainya pemberdayaan minimal 10 unit organisasi pekerja dan 1 organisasi pengusaha setiap tahun. c. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan persyaratan kerja minimal 100 perusahaan setiap tahun dan peningkatan pendidikan hubungan industrial minimal 300 pekerja/100 pengusaha setiap tahun. 8. Terselenggaranya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja pemogokan secara normatif dan berkeadilan minimal 75 % setiap tahun. 9. a. Terwujudnya perbaikan kesejahteraan tenaga kerja minimal 7,5% per tahun. b. Peningkatan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja minimal sebesar 10 % setiap tahun. 10. a. Terwujudnya peningkatan pengetahuan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan minimal
b. 11.
a. b.
12.
a. b. c. d.
150 orang setahun. Penegakan peraturan perundang undangan ketenaga kerjaan minimal 660 nota pemeriksaan setahun. Terciptanya tempat kerja yang aman minimal 120 orang operator. Terwujudnya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja serta hygiene perusahaan minimal 90 orang setahun. Mengikut sertakan pegawai untuk diklat struktural dan fungsional minimal 10 orang setiap tahun. Terciptanya pedoman dan perolehan perizinan dibidang ketenaga kerjaan minimal 1 pedoman dan 2 perizinan. Meningkatkan pelaporan tepat waktu minimal 34 laporan setiap tahun. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
KEGIATAN STRATEGIS 1. a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja b. Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri. c. Peningkatan Produktivitas kerja d. Peningkatan Sarana Pelatihan Lembaga Latihan Swasta e. Sertifikasi / Uji Kompetensi (Menjahit dan Otomotif). 2. a. Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan, teknologi tepat guna. b. Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat c. Penempatan dan perluasan kerja dalam negeri dan luar negeri d. Penyuluhan/sosialisasi pencegahan penempatan TKI illegal e. Pembinaan perizinan dan peraturan perundangan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang/TKWNAP. f. Pemberian kerja sementara system padat karya. 3. a. Penetapan Upah Minimum Kabupaten b. Pembinaan hubungan industrial, monitoring fasilitasi kesejahteraan pekerja dan verifikasi organisasi c. Sosialisasi dan prosedur penyelesaian kasus PHI dan pemogokan d. Pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan e. Pemeriksaan ketenagakerjaan umum dan kasus serta keselamatan dan kesehatan kerja f. Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartite g Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama(PKB). 4. Pengerahan dan Pengiriman Transmigrasi
