PNPM MANDIRI PERKOTAAN

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN

Media Bantu

Pemetaan Swadaya

1

Media Bantu

Kelengkapan Data PS Sebagai bahan Pendukung

8

Media Bantu

Peta Wilayah, Peta Sebaran

9

Media Bantu

Perencanaan Masyarakat

21

Bahan Bacaan

PJM Pronangkis; Perencanaan partisipatif

23

Bahan Bacaan

MDGs dan KSM Sosial

43

Bahan Bacaan

Strategi Pengembangan KSM Sosial Membaca Contoh Hasil SWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSM

Bahan Bacaan

59

Pelayanan Yang Efektif Bagaimana KSM Sosial Mewujudkannya?

64

Bahan Bacaan

Media Warga Sebagai Media Komunikasi Program

83

Bahan Bacaan

OJT Pengelolaan Media Warga Kegiatan Sosial (Digunakan Fasilitator untuk Penguatan UPS)

103

Bahan Bacaan

Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan

111

Lembar Kerja 1

Pelatihan Berkelanjutan

118

Lembar Kerja 2

Sekolah Master Anak Jalanan

120

Lembar Kerja 3

Modul 4 Jaminan Sosial : Memberi Kail

124

Bahan Bacaan

POB

126

Bahan Bacaan

Perlindungan Sosial

161

Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 2 & 3

i


ii



PEMETAAN SWADAYA


1


Pemetaan Swadaya

Merupakan proses identifikasi masalah (kebutuhan) yang saling terkait dengan refleksi kemiskinan, sehingga terjadi refleksi ± kajian ± refleksi.

Kegiatan dalam PS Menggali informasi , kondisi nyata dari masalah ± masalah yang diidentifikasi bersama 9 Mengkaji, proses analisa kritis terhadap informasi dan fakta yang sudah didapatkan 9 Merumuskan masalah, masalah yang sudah didapat dikelompokkan dan dianalisa hubungan sebab akibatnya. 9

2



Mengapa disebut Swadaya?

Pengertian swadaya, bahwa semua proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah dilakukan oleh masyarakat . masyarakatlah yang menjadi peneliti bagi dirinya sendiri melalui diskusi ± diskusi warga , ³RUDQJOXDU´KDQ\DODKVHEDJDL)DVLOLWDWRU masyarakatlah yang menjadi aktor utama pembangunan, sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif

Mengapa Masyarakat penting untuk Meneliti sendiri ?

Wujud tanggungjawab sosial sebagai manusia Penghargaan terhadap manusia yang merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri Kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi Meminimalkan bias ± bias dalam penelitian, NDUHQDµRUDQJOXDU¶GDODPPHQHOLWLVHULQJNDOL melihat dan mengkaji berdasarkan sudut pandangnya yang belum tentu sesuai dengan sudut pandang masyarakat.

0


3


Bias orang luar dalam memahami kemiskinan

Bias musim, kajian dilakukan hanya pada musim tertentu Bias tempat/lokasi,kajian dilakukan hanya di lokasi-lokasi yang mudah terjangkau Bias tokoh,kajian dilakukan hanya dengan tokoh masyarakat Bias gender,kajian dilakukan hanya dengan kelompok laki laki saja atau perempuan saja Bias profesi, kecenderungan untuk memahami masyarakat dari aspek profesi peneliti Bias lainnya????

Pembelajaran Nilai dalam PS Melalui kegiatan yang dilakukan bersama, diharapkan : Tumbuh saling menghargai Saling mengerti Saling berbagi pengetahuan dan informasi Saling peduli terhadap permasalahan pihak lain

4



Topik Kajian dan Penggalian Informasi

Topik kajian dalam pemetaan swadaya didasarkan kepada masalah ± masalah yang muncul dalam refleksi kemiskinan (dilihat dari hasil pohon persoalan kemiskinan).

KEMISKINAN

Kajian Kkdan Jiwa Miskin (daftar dan profil)

Cari kerja sulit Masalah Sosial

Masalah ekonomi

Tidak punya pekerjaan

Tidak punya penghasilan

Tidak ada peluang

Biaya pendidikan tinggi

Kebijakan

LEVEL 3

Pendidikan rendah

Kajian peraturan dan program

Masalah politik

Tidak punya keterampilan

Kemiskinan Kurang dipercaya

Malas Frustrasi (apatis)

Masalah Perilaku

Percaya miskin = nasib

LEVEL 4 Kajian masalah sosial, ekonomi dan lingkungan

Tidak ada informasi Masalah Akses informasi

LEVEL 2

Kajian Kelembagaan

Lembaga/pengambil keputusan tidak mampu menegakkan keadilan.

Menipisnya kepedulian Meningkatnya keserakahan Lunturnya nilai nilai kemanusiaan

Refleksi kepemimpinan LEVEL 1

Masalah Perilaku (akar masalah)

0


5


Keluaran yang Diharapkan

Adanya data ± data dan rumusan permasalahan warga miskin menyangkut permasalahan sosial , ekonomi dan lingkungan. Adanya daftar KK dan jiwa miskin serta permasalahan yang khusus dari masing ± masing jiwa. Adanya peta wilayah, peta sebaran warga miskin dan peta ± peta topikal (kesehatan, pendidikan, sarana ± prasarana lingkungan, dan sebagainya sesuai kebutuhan). Adanya kriteria kepemimpinan yang disepakati oleh masyarakat VHEDJDLGDVDUEDJLSHPLOLKDQDQJJRWD´%DGDQ.HVZDGD\DDQ 0DV\DUDNDW´ Teridentifikasinya lembaga pengambil keputusan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan/Desa , yang sesuai dengan kriteria BKM ± P2KP Adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga untuk penanggulangan kemiskinan yang demokratis. Adanya daftar potensi untuk pemecahan masalah ± masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.

Manfaat :

6

Bagi masyarakat : merupakan proses belajar dan penyadaran tentang keadaan kehidupan dan lingkungan yangmereka hadapi, sehingga diharapkan tumbuh kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan ± keadaan yang dianggap mengganggu ( masalah) %DJLµRUDQJOXDU¶PHUXSDNDQSURVHVEHODMDU dan penyadaran dalam memahami keadaan masyarakat, dan mendapatkan dukungan terhadap program yang dikembangkan.



Terima Kasih


7


8



Contoh: Peta Wilayah (Peta Dasar)

Contoh: Peta Sebaran Rumah Warga Miskin


9


Total Jumlah penderita

Penderita Jenis Penyakit Laki-laki

Perempuan

Bayi

Balita

TB (batuk berdarah)

12

15

14

20

61

DB (Demam Berdarah)

40

35

16

27

118

Diare Malaria Kurang gizi Penyakit lainnya khusus perempuan Kanker rahim Kanker payudara Pendarahan ketika melahirkan lainnya

10


Jumlah penduduk

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Contoh: Bagan Alir Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga

Cermati setiap jenis pengeluaran apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi seringkali menjadi bagian yang dianggap penting (misal : jajan anak-anak yang berlebihan dan lainnya). Apabila ada fenomena bahwa mereka cenderung boros, ajaklah peserta untuk merefleksikan kerugian-kerugian yang diderita akibat boros. Tanyakan kepada peserta jenis-jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka miliki, terutama untuk warga miskin, laki-laki dan perempuan. Mintalah mereka untuk menuliskannya dalam kartu-kartu, satu kartu untuk satu jenis pekerjaan. Bahaslah bersama peserta, mana pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang paling utama (biasanya kriterianya adalah yang paling banyak menghasilkan atau paling banyak dilakukan). Kelompokkan berbagai tipologi pekerjaan tersebut, misal: usaha dagang, tukang becak, buruh dan sebagainya. Kemudian ajak mereka untuk membandingkan pekerjaan mana yang paling banyak dilakukan oleh warga miskin. Buatlah tabel untuk memudahkan. Identifikasi juga warga miskin yang tidak punya pekerjaan (menganggur), jumlah dihitung berdasarkan usia produktif (18-55 th)


11


Jenis Pekerjaan

Jumlah Laki-laki

Usaha Dagang Tukang bakso Jamu gendong Dsb Tukang Becak Nelayan Dsb Penganguran Jumlah

12


Perempuan


Cermati apakah ada perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam mencari nafkah keluarga. Seringkali pandangan laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga di dalam diskusi ini mereka bisa saling memahami cara pandang masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan domestik seringkali tidak dihitung secara ekonomis, padahal pekerjaan ini cukup berat dan menyita waktu. Cobalah bandingkan apabila waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut dipakai untuk mencari nafkah dan mereka harus membayar pembantu rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Gunakan matrik seperti contoh di samping ini untuk memudahkan. Identifikasi persoalan yang berbeda yang dialami perempuan dan laki-laki.


13

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Contoh Diagram Jenis Penyakit dan jumlah penderita

Contoh Diagram Penyakit Khusus Perempuan dan jumlah penderita dan Grafik Tingkat Kematian Ibu Hamil/melahirkan

14



Contoh Kajian Lembaga Kesehatan


15


Contoh Hasil PS Pendidikan

16




17


Tingkat Pendidikan

Laki-Laki (miskin)

Perempuan (miskin)

Jumlah Penduduk miskin Jumlah

Tidak Pernah sekolah Putus Sekoklah Dasar Lulus SD Putus SLTP Lulus SLTP Putus SLTA Lulus SLTA Lulus Perguruan Tinggi

Jumlah angka partisipasi sekolah

L

P

Jumlah anak usia sekolah 9 tahun (7-15 th)

SD SLTP

18




19

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Contoh Kajian Lembaga Pendidikan

20



Tabel 3.3 PERENCANAAN MASYARAKAT TAHUN 2009-2011 WIL-2 (WB) JENIS KEGIATAN PRONANGKIS

VOLUME KEGIATAN TH. 2009

TH. 2010

TH. 2011

Jalan

meter

10,234,443

10,803,506

5,729,054

Drainase

meter

1,756,596

1,417,227

1,014,689

Jembatan Perumahan

meter unit

362,536 75,182

304,136 77,602

59,928 36,014

MCK

unit

191,065

80,623

21,015

TPA/Gerobak Sampah

unit

80,353

53,821

16,051

Air Bersih

meter

595,135

656,065

238,712

Penerangan Umum

unit

78,480

48,078

26,590

Sarana Pendidikan

unit

42,890

22,743

4,632

Irigasi

meter

519,698

359,948

152,961

Sarana Kesehatan Sarana Perdagangan

unit unit

18,751 4,905

112,976 11,335

3,209 2,455

324,977

436,844

42,663

28,342

72,897

8,638 179,677

Saluran Pembuangan Limbah

meter

Tambatan Perahu

unit

Infrastruktur lannya

unit/mtr

354,473

532,600

Santunan Sosial/Hibah

orang

161,763

121,141

66,478

Peningkatan SDM

orang

715,213

674,240

195,758

Beasiswa Peningkatan Kesehatan

orang orang

205,080 670,580

145,506 510,847

61,433 179,963

Sosial Lainnya

orang

839,458

768,844

259,992

Pinjaman Bergulir

orang

470,997

405,454

150,305

Selain itu pertimbangan aspek jumlah penerima manfaat menjadi salah satu faktor yang turut menentukan dalam penetapan prioritas kegiatan oleh masyarakat. Pada bidang sosial, perencanaan masyarakat lebih banyak terfokus pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesehatan; seperti bantuan pengobatan dan perbaikan gizi balita serta kegiatan yang terkait dengan peningkatan keterampilan (pelatihan) yang dimaksudkan untuk membuka peluang usaha bagi keluarga miskin. Seluruh volume jenis kegiatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini berarti kegiatan-kegiatan yang sudah direalisasikan mampu mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat. Range prosentase penurunan perencanaan masyarakat tahun 2011 terhadap perencanaan tahun 2009 berada pada kisaran 42% hingga 89%. Pada tahun 2009 perencanaan kegiatan jalan mencapai 10,234 km dan di tahun 2011 sudah turun menjadi 5,729 km atau persentase penurunan sebesar 44%, sedangkan untuk


21

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN perencanaan drainase dari 1.756 km menjadi 1.014 km atau mengalami penurunan sebesar 42,2%. Jumlah volume kegiatan yang mengalami banyak penurunan (>80%) adalah pembangunan jembatan, MCK, TPA/gerobak sampah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, saluran pembuangan limbah. Penurunan volume kegiatan sosial berada pada kisaran 58%-73%, sementara untuk kegiatan pinjaman bergulir 68%.

REALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2009-2011, WILAYAH-2 (WB) JENISKEGIATAN Jalan Drainase Jembatan Perumahan MCK TPA/GerobakSampah AirBersih PeneranganUmum SaranaPendidikan Irigasi SaranaKesehatan SaranaPerdagangan SaluranPembuanganLimbah TambatanPerahu InfrastrukturLainnya SantunanSosial/Hibah PeningkatanSDM Beasiswa PeningkatanKesehatan Sosiallainnya PinjamanBergulir

satuan

VOLUME(TH20092011) PRENCANAAN REALISASI

meter meter meter unit unit unit meter unit unit meter unit unit meter unit unit/m orang orang orang orang orang orang

26,767,003 4,188,512 726,599 188,798 292,703 150,225 1,489,911 153,148 70,265 1,032,608 134,936 18,695 804,484 109,876 1,066,749 349,382 1,585,211 412,019 1,361,390 1,868,295 1,026,756

Sumber : SIM PNPM Perkotaan, status 29-Feb-2012

22


4,863,896 2,038,488 39,431 27,678 21,717 9,145 243,077 14,399 2,488 57,690 689 178 161,100 231 36,278 78,263 276,922 91,879 387,249 265,709 269,778

% 18.2% 48.7% 5.4% 14.7% 7.4% 6.1% 16.3% 9.4% 3.5% 5.6% 0.5% 1.0% 20.0% 0.2% 3.4% 22.4% 17.5% 22.3% 28.4% 14.2% 26.3%


PJM Pronangkis; Perencanaan Partisipatif Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkali dilakukan dari atas ke bawah (top down). Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan atau peranan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa terhadap masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan – kebutuhannya. Dalam hal ini masyarakt ditempatkan pada posisi objek pembangunan, program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah (top down) seringkali tidak berhasil dan kurang memberi manfaat, karena masyarakat kurang terlibat, sehingga mereka merasa kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya. Dari kondisi ini, pendekatan dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau subjek pembangunan. Pendekatan ini lebih bersifak memberdayakan masyarakat dimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya sebaik mungkin baik sumberdaya dari luar maupun sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri. Apa itu perencanaan partisipatif ? Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan, dengan demikian rencana adalah suatu hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Perencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama – sama (partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan / permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan kegiatan. Apa saja proses perencanaan partisipatif ? Proses perencanaan partisipatif dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya : x Pengumpulan informasi yang biasanya disebut sebagai analisis situasi, identifikasi kebutuhan dan permasalahan serta potensi. x Penentuan masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk ditangani. x Perumusan tujuan – tujuan program yang ingin dicapai : jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. x Penyusunan rencana program, yang terdiri dari target yang ingin dicapai, kapan, dengan cara apa, siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan. x Penyusunan rencana aksi / kegiatan jangka pendek yang merupakan rincian kegiatan, yang terdiri dari nama kegiatan, jadwal, anggaran, pendanaan, organisasi pelaksana.


23

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Dalam tahapan siklus PNPM Mandiri Perkotaan, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, dimana di dalam kegiatan tersebut diidentifikasi penyebab, masalah, potensi serta dilakukan analisa masalah melalui pembuatan pohon masalah. Di lanjutkan dengan penyusunan PJM Pronangkis yang merupakan rencana tindak lanjut dari pemecahan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Dalam perencanaan partisipatif sangat penting bahwa masyarakat terlibat dalam proses baik secara langsung maupun secara tidak langsung diajak diskusi mulai awal. Karena kalau tidak terlibat dalam proses dan mereka masyarakat tinggal beres, hal ini dapat menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap kegiatan dan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Dalam membuat suatu perencanaan program tentunya harus dirumuskan terlebih dahulu kondisi ideal yang diharapkan, hal ini disebut membangun “Visi”. Pengertian visi adalah gambaran masa depan yang ideal dan menjadi dasar dalam proses perencanaan, karena itu visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan pada akhir periode perencanaan. Visi sangat penting peranannya karena merupakan arah yang ingin dicapai. Sehingga harus dirumuskan langkah atau upaya – upaya yang akan dilakukan agar visi tercapai. Hal ini disebut “misi”.

24



POB SOCIAL ACTIVITY


25


I. Pendahuluan 1 Latar Belakang

1. Orientasi PNPM Mandiri Perkotaan makin relevan dengan indikator IPM dan target MDGs; 2. Sejumlah kegiatan sosial kurang relevan dengan IPM-MDGs 3. Solidaritas Sosial dan kemitraan dengan Pihak ketiga harus dioptimalkan untuk keberlanjutan 4. Serapan BLM pendidikan dan kesehatan menurun, 5. kegiatan santunan dan lain-lain masih tetap ada

2. Dasar Pemikiran 1. Community Organization (CO) berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat dan taraf hidupnya. 2. CO terkait dengan tujuan : a. peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar (perumahan, permukiman, lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan) b. Mendorong kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan (sustainability livelihood) c. Bertumpu pada kapasitas lokal ; • jaringan kerja sosial, • kemampuan akses terhadap sumberdaya dan prasarana, • kemampuan mempengaruhi lembaga-lembaga kunci, bukan disuplai dari luar

26



2. Dasar Pemikiran (lanjutan) B. Posisi Kegiatan Sosial dalam CO, lanjutan...... • KSM sosial adalah ujung jeruji dibawah UPS dalam OMW yang menghubungkan pemerintah , masyarakat dan swasta. • Dalam CSO, posisi pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan pendayung (rowing) elemen-elemen di luar dirinya; LSM, PT dan masyarakat (via UPS-BKM) • So pembangunan tidak dijalankan sendirian (not do itself by government) tapi dikelola sinergis

3. Dasar Pemikiran (lanjutan)

• Dalam Pemberdayaan, kegiatan sosial tidak instan, permukaan, santunan, tak berkelanjutan, tidak terkait langsung dengan warga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs. • Kegiatan social harus mampu menjawab peningkatan kapasitas SDM bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya.


27


II.

Uraian Kegiatan Sosial 1. Nama Kegiatan (Nama POB)

• POB Kegiatan Sosial mengatur, menertibkan dan mengembalikan kegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupun petunjuk teknis. • dalam arti luas adalah proses pemberdayaan masyarakat via siklus • dalam arti sempit adalah jenis-jenis kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar

2. Tujuan Kegiatan Sosial • Meningkatkan kualitas hidup si miskin, buka kesempatan kerja • Menguatkan modal sosial masyarakat. • meningkatkan angka harapan hidup masyarakat kemampuan akses layanan kesehatan, sumberdaya dan kesempatan pendidikan. • Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

28



3. Output Kegiatan Sosial • Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, dari berbagai pihak/sektor • Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agar tepat sasaran • Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSM Sosial yang telah mengakar terbukti memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antar warga menghadapi persoalan kemiskinan.

4. Strategy

• Menjaga kegiatan selalu relevan dengan target IPMMDGs • Menguatkan modal social, kelompok yang suda ada • Menunjang Kegiatan Ekonomi , mengaitkan dengan mata pencaharian • Mengoptimalkan Keberlanjutan, meningkatkan peran SKPD • Memberikan support Perlindungan Sosial • Mereview kualitas PJM Pronangkis


29


5. Sasaran Kegiatan Sosial Anak-anak KK Miskin (usia sekolah)

• Usia dibawah 6-17 tahun • Tidak memiliki kecukupan dana untuk mengakses pendidikan dan kesehatan

Usia Produktif

Usia Tidak Produktif

• Usia 17-65 tahun • Tidak memiliki pekerjaan • pekerjaan tidak tetap • Tidak berpendidikan • Tidak memiliki ketrampilan • Tidak memiliki akses perawatan kesehatan

• Usia di atas 65 tahun • sumber pendapatan tidak tetap • ketergantungan kepada tetangga • Tidak memiliki akses kesehatan • Tidak memiliki jaminan hari tua • Sasaran Usia Tidak Produktif ditangaani juga oleh program perlindungan sosial klaster 1 dan 4

6. Komponen Kegiatan Sosial

1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelayanan Pendidikan 3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharian

30



7. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial Sasaran

Kegiatan

Usia Sekolah (6-17 tahun)

Lembaga Mitra Dinas Kesehatan, LSM, Lembaga Sosial, CSR

Pendidikan dan Kesehatan PENDIDIKAN 1. Beasiswa Berkelanjutan 2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu 3. Pengadaan APE TK KESEHATAN 1. Imunisasi 2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan) 3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah) 4. Pengobatan Massal 5. Vaksinasi Malaria 6. Fogging 7. Pencegahan Penyakit Menular 8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan) 9. Pemberian Makanan Tambahan

UPS

Usia Produktif (17-65 Tahun)

Kurikulum dan Jenis Pelatihan PELATIHAN 1. Pelatihan 2. Pelatihan 3. Pelatihan 4. Pelatihan 5. Pelatihan 6. Pelatihan

Usia Tidak Produktif (>65 Tahun)

Pelatihan

Dinas Pertanian, Perikanan, Koperasi dan UMKM, Lembaga Sosial, LSM, CSR dsb

Ekonomi Rumah Tangga Kewirausahaan Ketrampilan Pertukangan Kesehatan Perbengkelan

Kesehatan dan Jaminan Hari Tua

Dinas Sosial, LSM, CSR, Lembaga Sosial dan Perguruan Tinggi

Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb


31


8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Sosial 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Untuk Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang diselenggarakan oleh KSM maupun Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang (on the job training) Tidak untuk peralatan pelatihan, diupayakan sewa atau kerjasama dengan mitra. Untuk transfer knowledege pada pendidikan dasar, bisa untuk bimbingan belajar untuk menghadapi ujian bagi siswa kelas 5-6 atau kelas 12-13. Tidak untuk beli Tenda Hajatan karena tidak terkait IPM-MDGs dan pemanfaat langsung PS-2 Tidak untuk Perguliran Ternak karena bukan ranah kegiatan sosial Tidak untuk pengadaan barang/pembelian aset-aset desa/kolektif mahal seperti traktor, alat perontok padi, mesin diesel, compressor, dsb. Pembangunan Posyandu, Sanitasi, sarana air bersih dan bangunan sekolah (PAUD dan TK) berasal dari BLM Infra Kegiatan Sosial hanya membiayai aktivitas social yang terkait IPM MDGs bekerjasama dengan lembaga mitra, tanpa BLM menggunakan skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data pemanfaat PS 2, support system maupun tata cara pengelolaannya. Biaya berasal dari SKPDSKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk penyediaan bidan desa, pelatih(trainer), alat-alat pelatihan, peralatan posyandu, perlengkapan sekolah dsb. Pembiayaan untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan di lokasi-lokasi khusus, terpencil dan tertinggal dimungkinkan

9. Alur Pembiayaan Kegiatan Sosial Sekretariat

Pelatihan: kelas/ magang

Kegiatan Ekonomi Produktif (dana bergulir)

KSM Pelaksana

Jenis-jenis Kegiatan

Lembaga-Lembaga Mitra

KSM Pelaksana keg Sosial

Aktivitas Kesehatan

Dinas Kesehatan, Lembaga Sosial, LSM, CSR, Perguruan Tinggi

Bidan desa, Obat-obatan, asuransi kesehatan, alatalat kesehatan, tenaga medis


Aktivitas Pendidikan

Dinas Pendidikan, Lembaga Sosial, Perguruan Tinggi, LSM, CSR

Penyediaan Guru PAUD, dana BOS, perlengkapan sekolah

KSM

UPS

Keterangan Garis Koordinasi Garis pendanaan (BLM/perguliran) Garis verifikasi

32

UPK

Laba Perguliran


Bentuk Penyertaan (Sharing)


III. Pelaksanaan 1. Tahap Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, Pembangunan/penguatan KSM Sosial, Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, KSM Sosial menyusun kegiatan Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi penting dalam tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif untuk mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.

2. Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi

• Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu : – 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan – 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia.

• Pelaporan Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi laporan.


33


C.Penjelasan Alur Pengelolaan 3.Alur Pengelolaan

S o s ia lis a s i p e n g e lo la a n K e g ia ta n S o s ia l

1

P e la k s a n a a n K e g ia ta n S o s ia l o le h K S M / P a n iti itia

9

K S M /P a n itia M e n y u s u n L a p o ra n H a s il P e la k s a n a a n K e g ia ta n

10

8

P e rs ia p a n P e la k s a n a a n K e g ia ta n B im b in g a n d a n P e n d a m p in g a n p a d a B K M / LKM + U PS

1. 2

2. 3.

P e m b a n g u n a n /p e n g u a ta n K S M /P a n itia S o s ia l

3

4. 5. 6. 7.

D iu ta m a k a n te rk a it p e m e n u h a n k e b u tu h a n p e n d id ik a n d a n k e s e h a ta n K e m a n fa a ta n la n g s u n g k e p a d a P S 2 (c e k d a fta r P S 2 ) J ik a te rk a it m a ta p e n c a h a ria n d ip rio rita s k a n y a n g m e n u n ja n g e k o n o m i,m e n in g k a tk a n la p a n g a n k e rja (c e k P J M P ro n a n g k is ) K e b e rla n ju ta n P e n g g a la n g a n S w a d a y a K e rja s a m a K e m itra a n T ra n s p a ra n s i & A k u n ta b ilita s

P e rb a ik a n u s u la n k e g ia ta n (B e lu m Layak )

S o s ia lis a s i L a p o ra n H a s il P e la k s a n a a n K e g ia ta n S o s ia l

11

7

P e n c a ira n d a n a k e g ia ta n k e K S M (L a y a k ) P e n d a m p in g a n K S M / P a n itia S o s ia l u n tu k P e n y u s u n a n U s u la n K e g ia ta n d a n L a p o ra n

4 6

V e rifik a s i U P S & k e p u tu s a n B K M /L K M

K S M /P a n itia S o s ia l m e n y u s u n U s u la n K e g ia ta n

5

IV.Pemantauan dan Evaluasi 1.Pemantauan • Dalam pemantauan diverifikasi D l t di ifik i kkegiatan i t SSosial i l yangdapat d t didanai BLMadalah : a. b. c. d d. e. f. g. h.

34

kegiatan yangberdampak kepada pemanfaat langsung (KKMiskin), menunjang pelayanan pendidikan,kesehatan, peningkatan SDMyangberkait dengan peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja, kerja berbasis pada mata pencaharian lokal Menggalang swadaya Memancing kontribusi pihak ketiga (SKPDdan CSR) Santunan yangdapat dijamin kemanfaatannya bagi PS2yangbenar benar jjobless,miskin , dan usia tidak p produktif



2.Kegiatan Sosial YangMenunjang Kegiatan Ekonomi • Kegiatan K i t yangberbasis b b i pada d mata t pencaharian h i penduduk lokal • Ditekuni sebagai profesi seharihari • Meningkatkan skilluntuk mengeksplorasi SDA setempat g skilluntuk membuka jjejaring j g • Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dan akses pasar • Dilanjutkan dengan pembentukan KSMEkonomi • Membuka ketersumbatan akses dan aset komunitas (hutan,air,sungai,mineral) (income) dan daya • Meningkatkan pendapatan (income)dan beli

3.Keberlanjutan Prospek kegiatan sosial dapat dilihat dari : 1. Dijalankan oleh KSMKSMyg mengakar,bermodal sosial kuat dan memiliki jaringan luas 2. Tidak charitydan instan,ditandai dengan keberlanjutan maintenancenya oleh : a. Relawanrelawan sektoral/spesialis b. SKPDSKPDkhususnya sektor kesehatan dan pendidikan c. Perguruan Tinggi dan d. CSR 3. Dukungan financial 4. Dukungan akses pasar dan sumberdaya


35


4.Pengendalian PENGENDALIAN

KEBERLANJUTAN

KMP USK COMMUNITY ORGANIZING SOS ACTIVITY

SKPD – SKPD SEKTORAL CSR

RELAWAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

KMW

Relawan Posyandu

TA SOSIALISASI Relawan Pertanian

RELAWAN KESEHATAN KESEHATAN KSM SOSIAL

KSM SOSIAL

ASKOT SOSIAL

KSM SOSIAL BKM KSM SOSIAL

FASILITATOR SOSIAL

UPS

4.1.Pengendalian lanjutan.......

1.Apa yangdikendalikan • Keterkaitan dengan IPMdan MDGs • Seberapa jauh keterkaitan dengan ModalSosial • Seberapa jauh menunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan (servicesprovider) • Seberapa jauh terkait dengan ProgramSKPD

2.Mengukur Pelayanan Sosial KSM

36


Perguruan Tinggi


4.2.Pengendalian Proses 1 Fokus k Pengendalian d l Proses pada d indikatorinternal dk l sepertisejauh manaUPS/KSMSosial telah bekerja efisien. Apakah lingkungan UPS/KSMtersebut cukup mendukung budaya pelayanan yangbaik? Apakah UPS/KSMSosial UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ? Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJMPronangkis? Apakah UPSmemantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSMsosial KSM sosial secara periodic? periodic? Apakah UPSmemiliki kurikulum untuk menyelanggarakan Pelatihan sesuai amanah PJM Pronangkis?

4.3.Pengendalian Proses 2 Apakah KSMKSMSosial yangmenangani programpendidikan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap anak anak miskin usia sekolah? Apakah KSMKSMSosial yangmenangani programkesehatan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap KK KK miskin yangkesulitan mengakses layanan kesehatan? Apakah KSMKSMSosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan kegiatannya terkait dengan peningkatan skill,pengetahuan dan produktivitas kegiatan sosial


37


4.4.Prinsip Pengendalian 1.

2. 3. 4.

Dalam maka l pengendalian,jika d l k ditemukan d k kelemahan k l h disanasini d k seluruh l h pelaku yangditempeli tanggung jawab mengorganize kegiatan sosial akan diup gradekapasitasnya (input,proses,output)melalui : a. coaching, b. pelatihan dan c. kegiatan k i l i lainyangrelevan l PendekatanSasaran,sejauh mungkin tidak terjadi mistarget Pendekatan Sumber;memperbanyak pelatihan dan workshopuntuk pengembangan kapasitas PendekatanProses:apakah UPStelah bekerja efisien?Apakah UPS/KSMcukup memonitor i dan d mendukung d k b d budaya pelayanan l yangbaik b ik dan d bebas b b intervensi i i kepentingan

4.5.Pelaksanaan Pengendalian

3.Pelaksanaan Pengendalian 3 l k d li • Dilakukan secara hierarkis mulai levelfasilitator hingga KMP(CommunityOrganizationandSocialActivity) • DiKMW,substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dibawah kendali MSAPFasilitator TASosialisasi. • Uji Petik dilaksanakan pada lokasilokasi terpilih secara randomkepada BKM,UPS,relawan,aparat desa dan SKPD • Instrumen Pengendalian,selengkapnya termuat dalam Buku Panduan Pemandu Pelatihan Kegiatan Sosial

38



Lampiran Potret Kegiatan Sosial 1.Potret Kegiatan Sosial (20072011) SSantunanSosial/Hibah t S i l/Hib h 10% LainLain 33% PeningkatanSDM 21%

Peningkatan Kesehatan 36%

Sumber:FinalReportNMC22011

2. DetailKegiatan dan Misteri Kegiatan Lainlain(2007 2011)

PelatihanbidangPeternakan 1% Pelatihanbidang Pertukangan 0%

Bazar/SembakoMurah 4%

PemberianUangTunai 5%

PelatihanKetrampilan 12%

PelatihanbidangPertanian 1%

LainLain 29%

Pelatihanbidang Pendidikan 3% Pelatihanbidang Keselamatan 0%

Beasiswa 11%

PerbaikanGizi 23%

PelatihanbidangKesehatan 2%

KesehatanIbudanAnak (PeriksaKehamilan) 7%

Imunisasi 2%

Sumber:FinalReportNMC22011


39


3.Isu Strategis

Isu Strategis

• Serapan BLMuntuk kesehatan S BLM t k bidang bid k h t dan d Kegiatan K i t pendidikan didik (beasiswa) (b i ) menurun dalam setahun terakhir • Serapan BLMuntuk kegiatan lainlaindan santunan socialtetap,padahal mestinya kedua kegiatan tersebut hilang. • kegiatan lainlain,sering dipakai bersembunyi bagi kegiatankegiatan yang kurang jelas dan abuabu bahkan ada yangdikualifikasikan sebagai negativelist. ti li t • Santunan dari dana BLMcenderung berpotensi tidak berkelanjutan dan kurang produktif. • Kalaupun ada kegiatan sosial untuk merespon ketiadaan jaminan social (kesehatan dan hari tua)dari Pemerintah terhadap warga miskin yang menua dan dalam usia tidak produktif. • Kategorisasi kegiatan socialdalam pencatatan dataSIMmasih belum cleardan carutmarut,sehingga perlu diklarifikasi kembali.

4.Respon PNPMUrbanTerhadap Kemiskinan

40



5.Orientasi dan TargetTridaya

Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat effektif

Manusia

Membangkitkan daya lingkungan agar tercipta masyarakat pembangunan

Pemberda yaan

Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta masyarakat yg produktif

Sejati

6.Hubungan Kegiatan Sosial dengan IPMdan MDGs • •

IPMterdiri Hidup IPM di i dari d i Angka A k Harapan H Hid tinggi i i (sehat),Terdidik dan Berdaya beli Kegiatan Sosial yangdirencanakan dalam PJM Pronangkis ,Serapan BLMdan Realisasinya harus : 1. berkontribusi terhadap seluruh bidang Kesehatan,pendidikan p dan p peningkatan g daya beli (income)secara berimbang 2. Bertumpu pada mata pencaharian komunitas 3. kegiatan dapat tersalurkan dalam : 4. kegiatan sarana lingkungan yang berimplikasi pada peningkatan k h t lingkungan, kesehatan li k 5. kegiatan yangberdampak langsung seperti pengobatan dan perbaikan gizi nilainya masih il i ih rendah. d h

6.

kegiatan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan peluang usaha

Kegiatan Sosial mesti relevan dengan 8 orientasi MDGS, yang dikontekstualisasikan dengan kebutuhan lokal : 1. Kurangi kelaparan ekstrem 2. Pendidikan untuk semua 3. Kesetaraan gender 4. Kesehatan anak 5 5. Cegah potensi kematian Ibu Hamil 6. Kelestarian Lingkungan 7. Kemitraan


41


7.Perlindungan Sosial • Kegiatan Sosiall menunjang ProgramPerlindungan Sosiall terutama clusterI l d l (pemenuhan kebutuhan dasar)dan IV(programserba murah) PENINGKATANDANPERLUASAN PROGRAMPRORAKYAT

KemenkoKesra

KEBIJAKAN EKONOMIMAKRO Klaster1 RTHM

RTM

1. 2. 3. 4. 5.

BEASISWAMISKIN JAMKESMAS RASKIN PKH BLT(bila diperlukan saat krisis)

Klaster2 PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Klaster3 KREDIT USAHARAKYAT (KUR)

6. Dll. (PNPM)

RTSM

Klaster4

RTHM

RTM *)

RTSM *)

*)

42

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,serta Perluasandan Peningkatan KesempatanKerja

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAMRUMAHSANGATMURAH PROGRAMKENDARAANANGKUTANUMUMMURAH PROGRAMAIRBERSIHUNTUKRAKYAT PROGRAMLISTRIKMURAH&HEMAT ProgramPeningkatanKehidupanNelayan*) ProgramPeningkatanKehidupanMasyarakatMiskin Perkotaan *)

Pengurangan AngkaKemiskinan

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.



MDGs dan KSM Sosial Sasaran Pembangunan di Abad Millenia tidak dapat dilepaskan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium (Millenium summit) yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, September 2000. Para pemimpin dunia pada waktu itu mengadopsi Deklarasi Milenium PBB. Dengan demikian, negara-negara deklarator setuju untuk menjalankan kemitraan global baru guna mengurangi angka kemiskinan absolut dan menetapkan sejumlah sasaran terikat waktu – dengan tenggat waktu 2015 – yang kemudian dikenal dengan sasaran Pembangunan Milenium (MDGs). Sekjen PBB, Ban KiMoon mencanangkan Millennium Project guna mengembangkan langkah konkret bagi dunia usaha untuk mencapai MDGs.

Gambaran

umum

mengenai

MDGs

dengan

terang

diuraikan

oleh

Sekjen

PBB,

“Menghapuskan kemiskinan ekstrem terus menjadi salah satu tantangan utama zaman kita, dan merupakan satu keprihatinan utama masyarakat internasional. Mengakhiri kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan yang lebih kuat dan efektif. MDGs menetapkan target-target yang terikat waktu.” Dengan demikian, kemajuan dalam mengurangi kemiskinan penghasilan, kelaparan, penyakit, ketiadaan tempat tinggal yang memadai, dan kesehatan serta keberlanjutan lingkungan bisa diukur. Semuanya itu juga merupakan perwujudan pemenuhan HAM semua orang untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keamanan. Sasaran-sasaran tersebut ambisius namun terjangkau demi menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2015. Delapan agenda MDGs yang membentuk cetak biru yang disepakati oleh negaranegara dunia dan oleh seluruh lembaga pembangunan dunia tersebut adalah : 1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan 2. Pendidikan universal 3. Kesetaraan Gender 4. Kesehatan Anak


43

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 5. Kesehatan Ibu 6. Penanggulangan HIV/AIDS 7. Keberlanjutan Lingkungan 8. Kemitraan Global Kedelapan Butir MDGs tersebut telah menggerakkan upaya dunia untuk memenuhi kebutuhan negara-negara paling miskin. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan adalah Tujuan Pertama saja. Tujuh tujuan lain memiliki dampak tidak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan seperti pada tujuan 2, 3, 4 dan 5 yang terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Tujuan 6, 7 dan 8 adalah tujuan penunjang. Namun demikian sesungguhnya membaca MDGs tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif (utuh).

Delapan Tujuan MDGs tersebut dijabarkan kembali ke dalam 18 target yang dirinci lebih lanjut ke dalam 59 sub target yang diharapkan tercapai pada akhir tahun 2015. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, untuk 4 tujuan yang terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau pemenuhannya dengan mengagendakannya dalam PJM Pronangkis bersama-sama dengan kebutuhan lain. Dan semestinya dapat dioperasionalkan dalam praktek oleh KSM-KSM Sosial, baik secara langsung maupun tidak. Namun data pemanfaat tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa penerima manfaat kegiatan sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan KK Miskin penerima pelayanan kegiatan sosial sekitar 39 % dari total 5.429.015 KK Miskin yang tercantum dalam daftar PS 2.

44



Potret Pemanfaat KK Miskin Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan (2007-2010) Pelatihan Pertanian 1% Pelatihan Peternakan Sembako 1% 4% Pelatihan Pertukangan Uang Tunai 0% 5% lain-lain 29%

Pelatihan Ketrampilan 12%

Pendidikan 13% Kesehatan 35%

Sumber : Data SIM PNPM Mandiri Perkotaan Mei 2011

Membaca capaian kegiatan Sosial selama tahun 2007-2010 terlihat bahwa perhatian untuk memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat (terutama ibu dan anak) cukup mendapatkan perhatian (35 %). Namun hasil ini belum sebanding dengan bidang pendidikan yang baru tercapai 13 %, meski didukung beberapa pelatihan ketrampilan sektor pertanian (1%) dan peternakan (1%) serta pelatihan ketrampilan (12 %) untuk menunjang peroduktivitas usaha kecil. Sayangnya, Kegiatan sosial yang tak berkelanjutan semacam uang tunai yang benar-benar karitatif masih diterapkan (5%) dan kegiatan sosial yang kurang jelas orientasi dan kelompok sasarannya (29%). Dengan demikian potret ini memperlihatkan bahwa dukungan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mencapai target MDGs masih rendah, termasuk dua target utama pelayanan dasar yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.


45

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Rincian Indikator MDGs Level Propinsi dan Kab/Kota Indikator

Tingkat

Sumber

Target (2015)

Pencapaian

1. Menanggulangi kemiskinan dan Kelaparan Target 1.A. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat penda[patannya di bawah $ 1 (PPP) perhari menjadi setengahnya antara 1990-2015 7,55% (MDGs), Proporsi penduduk 14,15% BPS Susens 8-10% dengan tingkat (Bappenas Provinsi Modul Konsumsi (RPJMN konsumsi di bawah garis 2009) 1.1.y kemisknan nasional 2014) Index Kedalaman 2,5% BPS BPS Susens kemiskinan atau rasio Provinsi 2009) Modul Konsumsi kesenjangan kemiskinan 1.2.x nasional (Po) Kontribusi kuintil 9,7% (Laporan BPS Susens 5% termiskin terhadap Provinsi MDGs 2008) Modul Konsumsi konsumsi nasional 1,3 Proporsi keluarga yang termasuk dalam 48% (BKKBN Kabupaten Sektor KB kategori Pra-Sejahtera 2006) 1.a dan Sejahtera 1

1.b

Proporsi penduduk yang kualitas hidupnya rendah (fakir miskin)

Kabupaten

Sektor Kesos BPS pendataan Program perlindungan Sosial (PPLS)

Proporsi rumah tangga Kabupaten miskin berdasarkan 1.c PPLS Target 1.B. Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untu semua termasuk perempuan dan kaum muda pertumbuhan PDRB 4,3% (Laporan Provinsi BPS Sakermas 1.4.x perpenduduk yang MDGs 2008) bekerja . BPS Sakermas, Rasio penduduk yang 6,3% (Laporan Provinsi Sektor Tenaga bekerja terhadapa total MDGs 2008) Kerja penduduk (TPAK %) 1,5 Tingkat pengangguran 22,2% terbuka penduduk Provinsi BPS Sakermas (Sakernas remaja berusia 15-24 2009) 1.5.x tahun

46



1,7

Proporsi penduduk yang bekerja dengan pengeluaran/kapita/hari o di bawah garis kemiskinan nasional Proporsi penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total pendududk yang bekerja

1.7.x

Proporsi penduduk yang setengah menganggur

1.6.y

Provinsi

BPS Kor Susenas, Modul Konsumsi Susenas

Provinsi

BPS Sakernas

Provinsi

BPS Sakernas

5,1 % Proporsi pencari kerja Sektor Tenaga > (RPJMN Provinsi usia.- 15tahun/tingkat Kerja 2009) pengangguran terbuka 1.d Banyak peserta pelatihan Sektor Tenaga kerja(dinastenaga Kabupaten Kerja & Kesos kerja)dan kesos (dinas 1.e kesejahteraan sosial) Target 1.C Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun 2015 8,8% Total 18,4% BPS SDKI, (MDGs), Gizi Kurang Sektor Kabupaten 15% 13,0% Gizi Kesehatan(Riske Proporsi berita kurang RPJMN Buruk 5,4% sdas) 1,8 gizi Riskesdas 2007 2014) Proporsi penduduk yang konsumsinya berada di 64,43% BPS Susens bawah garis konsumsi Provinsi (Susenas 2008) Modul Konsumsi energi minimum (2.100 1,9 kkal kapita per hari)

1.9.x

1.f

Proporsi penduduk yang konsumsinya berada di BPS Susens 5% Provinsi bawah garis konsumsi Modul Konsumsi energi minimum (1.869 kkal kapita per hari) Presentasi balita yang Sektor berada di Bawah Garis Kabupaten Kesehatan Merah (BGM) 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

6% (Target MDGS 2008)


47


Target 2.A. Memastikan pada 2015 semua anak-anak dimana pun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar 100% (MDGs), 95,1% (Diknas Sektor 96,0% Kabupaten Angka Partisipasi Murni 2008) Pendidikan, BPS (RPJMN 2.1.a Sekolah Dasar ( AM2014) SD/MI) . 100% (MDGs), Angka Partisipasi Murni 72,28% (Diknas Sektor Kabupaten 76,0% di Sekolah Menegah Pendidikan, BPS 2008) (RPJMN 2.1.b Pertama (APM2014) . SMP/MTs) Sektor 100% Kabupaten Pendidikan, BPS 2.1.x APK-SD/MI 100% (MDGs), 96,2% Sektor (Bappenas >95,0% Kabupaten Pendidikan, BPS (RPJMN 2009) 2.1.y 2014) . APK-SMP/Mys Sektor 2.1.z APS anak usia 7-15 100% Kabupaten Pendidikan, BPS . tahun Proporsi murid kelas 1 88,71% (Diknas Sektor 100% yang berhasil mencapai Kabupaten 2008) Pendidikan, BPS kelas 6 2,2 Sektor 2.2.x Angka putus sekolah Kabupaten Pendidikan, BPS . anak usia 7-15 tahun Angka melek huruf penduduk lelaki dan 99,4% (Target Provinsi BPS Kor Susenas 100% 2.3.x perempuan usia 15-24 MDGs 2008) . tahun Sektor APM Pendidikan Kabupaten Pendidikan, BPS 2.a. Prasekolah SKPD Provinsi Pendidikan, 2.b. APM Anak Tuna Kesos Proporsi siswa di tingkat 1 SD yang berhasil 56,81% (Diknas Sektor Kabupaten menyelesaikan 2008) Pendidikan pendidikan dasar 9 tahun 2.c. 96,81% (Diknas Sektor Kabupaten 2006) Pendidikan 2.d. Angka kelulusan SD 97,856% Sektor Kabupaten (Diknas 2006) Pendidikan 2.e. Angka kelulusan SMP

48



2.f. 2.g. 2.h. 2.i.

Angka Angka SMP Angka SMP Angka SM

putus sekolah SD putus sekolah melanjutkan ke melanjutkan ke

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Provinsi

2,45% (Diknas 2006) 5,0% (Diknas 2006) 95,71% (Diknas 2006) 75,33% (Diknas 2006)

Sektor Pendidikan Sektor Pendidikan Sektor Pendidikan Sektor Pendidikan

3. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3. Menghilanglkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasr dan lanjutan pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak Sektor 94,53% Kabupaten 100% perempuan terhadap[ Pendidikan, BPS (Susenas 2008) anak laki-laki di jenjang pendidikan di Sekolah 3.1.a Dasar Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni 97,32% Sektor (RAPM) anak 100% Kabupaten (Susenas 2008) Pendidikan, BPS perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang 3.1.b pendidikan di SMP Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni 93,04% Sektor (RAPM) anak 100% Provinsi (Susenas 2008) Pendidikan, BPS perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang 3.1.c pendidikan di SM Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak BPS Kor 105,89% Provinsi 100% (Susenas 2008) perempuan terhadap[ Susenas/Dikti anak laki-laki di jenjang 3.1.d pendidikan di PT

3,2 3.1.x

Rasio perempuan /lakilaki melek huruf berusia 15-24 tahun Angka perkawinan muda

Provinsi

BPS Kor Susenas

Provinsi

BPS Modul Susenas

100%

99,43% (Susenas 2008)


49


3.1.y

Angka KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan terhadap perempuan

Provinsi

655 (,2003,RPJMN 04-09)

BPS Kor Susenas

50%

38,46% (Sakernas 2007/8)

17,49% KPU 2009

3.3.x

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Kontribusi perempuan terdidik dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Provinsi

BKD, Sektor PP

3.4.

Proporsi anggota parlemen perempuan

30% (UU No.12 thn 2003)

3.4.x

Proporsi pejabat eksekutif perempuan

Provinsi

BKD, Sektor PP

30%

3.3.

3.4.y 3.4.z 3.a

3.b

3.c

3.d

3.e

3.f

Proporsi pejabat yudikatif perempuan Proporsi lurah/Kepala Desa perempuan Persentase camat perempuan Persentase perempuan dalam keanggotaan baperjakat Proporsi pejabat perempuan dalam lingkungan Pemda Persentase perempuan sebagai pengurus partai politik Persentase perempuan sebagai pengurus Organisasi Sosial (Orsos) Persentase peserta KB perempuan dibanding laki-laki

50

Kabupaten

BPS Sakernas

Provinsi

KPUD

Provinsi

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP

30%

Provinsi

BPS/BPD/PP

30%

Provinsi/Kabu paten

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP

30%

Kabupaten

BPS/BPD/PP/Kes os

30%

Kabupaten

Sektor KB


16,2% (BKN 2000 dalam RPJMN 20042009)

12% (Eselon IIII, BKN 2003 dalam RPJMN 2004-2009)


4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 19952015 Angka Kematian Balita Propinsi BPS, SDKI 32 44 (SDKI 2007) (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup 4.1. 23 (MDGs), Angka Kematian Bayi Propinsi BPS, SDKI 34 (SDKI 2007) 24 RPJMN (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 2014 4.2. BPS (KOR 67% (SDKI Proporsi anak berusia 1 Susenas, SDKI) Kabupaten 2007) tahun diimunisasi Sektor campak Kesehatan 4.3. Sektor Kabupaten Kesehatan 4.a Kasus Kematian bayi Sektor Kabupaten Kesehatan 4.b Kasus kematian balita 76,4% (SDKI Sektor Anak usia 12-23 bulan Kabupaten 2007) Kesehatan 4.c diimunisasi campak (%) Persentasi bayi dengan 11,5% Sektor Berat Badan Lahir Kabupaten (Riskesdas Kesehatan Rendah (BBLR) 2007) 4.d 71,5% Sektor (Riskesdas cakupan pemberian Kabupaten Kesehatan 2007) 4.e vitamin A pada balita 80% Persentasi pemberian Sektor 32,4% (SDKI Kabupaten (Dinkes Air Susu Ibu (ASI) Kesehatan 2007) ekslusif 2010) 4.f 71,18%(Profil Desa/kelurahan Sektor Kesehatan Kabupaten Universal Child Kesehatan 2007) Immunization (UCI) 4.g Sektor Persentasi Balita Kurang Kabupaten Kesehatan 4.h Energi Protein (KEP) Persentase rumah BPS, SDKI, tangga menggunakan Kabupaten Sektor garam yodium Kesehatan 4.i


51


5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5.A. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 19902015 102 (MDGs), 228 (SDKI 118 Provinsi BPS SDKI 2007) (RPJMN Angka Kematian Ibu 2014) 5,1 (AKI) 74,87% BPS Kor Proporsi pertolongan (Susenas 2008), Kabupaten Susenas, Sektor 90% kelahiran oleh tenaga 72,5% (SDKI Kesehatan 5,2 kesehatan terlatih 2007) Sektor Kabupaten 5.a Kasus kematian ibu Kesehatan 28,52% (profil Cakupan ibu hamil Sektor kesehatan Kabupaten dengan komplikasi yang Kesehatan 2007) ditangani 5.b Status gizi Wanita Usia Kabupaten/ke Sektor Subur (WUS) kurang camatan Kesehatan energi kronis 5.c Kabupaten/ke Sektor Status gizi wanita hamil camatan Kesehatan 5.d kurang energi kronis

5.e

Cakupan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil tahap pertama

Kabupaten

Sektor Kesehatan

77,3% (SDKI 2007)

Target 5.B. Mencapai akses kesehatanreproduksi untuk semua pada tahun 2015

5,3

Prevalensi penggunaan kontrasepsi

5.5.b

Angka kelahiran oleh perempuan remaja Pelayanan antenatal setidaknya sekali kunjungan Pelayanan antenatal setidaknya 4 kali kunjungan

5.5.x

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

5,4

5.5.a

52

Kabupaten

Provinsi

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB Sektor Kesehatan BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB


61,4% (SDKI 2007) 1,79% (profil kesehatan 2007) 91,23%(profil kesehatan 2007) 80,26% (profil kesehatan 2007)


5,6

5.f

5.g

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Pravalensi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur 15-49 tahun (PUS) Persentasi remaja yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi

Kabupaten

BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB

Kabupaten

Sektor Kesehatan/KB

Kabupaten

Sektor Kesehatan

6%

9,1% (Target MDGs 2008) 57,4% (SDKI 2007), 61,0% (Laporan MDGs 2008)

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Target 6.A. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015 Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-24 tahun yang Provinsi BPS SDKI, KPAD mempunyai penhetahuan yang komprehensif tentang 6.3.x HIV/AIDS 0,2%(Profil <0,5% Kabupaten/ke Sektor kesehatan (RPJMN camatan kesehatan,KPAD 2007) 2014) 6.a Pravalensi HIV dan AIDS KPAD, PP & 4,91(Profil Kasus kematian Pasen Kabupaten Sektor kesehatan 6.b AIDS Kesehatan 2007) Rasio pemakai kondom pada Pasangan Usia KPAD, Sektor 0,9% (Laporan Kabupaten subur (PUS) usia 15-49 Kesehatan/KB MDGs 2008) 6.c tahun Perempuan 2,6%, Laki-laki 1,4% (BPS Survey KPAD, Sektor Proporsi penduduk usia Kabupaten Kesehatan/KB kesehatan 15-24 tahun yang Reproduksi memiliki pengetahuan Generasi Muda komprehensif mengenai Indonesia 2007) HIV/AIDS 6.d


53

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Target 6.B. Mencapai akses pengobatan untuk semua yang membutuhkan pengobatan Proporsi penduduk yang terkena infeksi HIV Provinsi tingkat lanjut yang mempunyai akses pada obat antiretroviral 6,5 Target 6.C. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015 17,55% 16,44% (Profil (Profil kesehatan kesehata Provinsi, Sektor n 2007), 2007), 2,9 Kabupaten kesehatan (klinis, RPJMN 1 (klinis, RPJMN 2007) 2014) 6.6.a Pravalensi malaria dan 0,4% 0,56% (Profil (Profil Sektor Kesehatan Kabupaten Kesehata kesehatan 2007) n 2007) 6.6.b Angka kematian malaria Proporsi balita yang Sektor tidur dengan kelambu Provinsi yang telah diproteksi kesehatan 6.7.a dengan insektisida Proporsi balita yang BPS SDKI, demam dan mendapat Kabupaten Sektor penanganan obat anti kesehatan 6.7.b malaria yang sesuai 253 (World 224 Prevalensi tuberkulosis Sektor Healt Stats Kabupaten (RPJMN (insidens pwer 100.000 kesehatan 2008 data 2014) 6.8.a penduduk)dan 2005) 38 (World Healt Angka kematian yang Sektor Stats 2008 data berkaitan dengan Kabupaten kesehatan 2005) 6.8.b tuberkulosis Proporsi kasus Tuberkulosis yang terdeteksi melalui DOTs 70% (Directly Observed (MDGs), Treatment Shortcourse Sektor 73% (laporan Kabupaten 90% Chemotherapy)/Angka kesehatan WHO 2008) (RPJN penemuan pasien Tb 2014) paru Bakteri Tahan Asam Positif (Case 6.9.a Detection Rate Tb

54



BTA+)

6.9.b

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati melalui DOTs Angka kesembuhan pasien Tb paru BTA positif

Kabupaten

6.e

Annual Parasite Incidence (API) (%)

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten

6.g.a

Annual Malaria Incidence (AMI) (%) Angka kesakitan penyakit kusta per 10.000 penduduk

Sektor kesehatan

Kabupaten

6.g.b

Angka penemuan penderita kusta (NCDR) (per 10.000 penduduk)

Sektor kesehatan

Kabupaten

6.h.a

Incidence rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk

Sektor kesehatan

Kabupaten

6.h.b

Case Fatality Rate (CFR) DBD

Sektor kesehatan

Kabupaten

Sektor kesehatan

6.f

6.i

Angka kesakitan filariasis

6.j

CFR Diare saat KLB

6.k

Persentase positif rabies (Lyssa)

Kabupaten

Sektor kesehatan

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

6.l

Insiden Avian Influenza

Sektor kesehatan Sektor kesehatan Sektor kesehatan

85% MDGs), 88% (RPJMN 2014)

91,0% (Laporan WHO 2008)

0,16% (Profil kesehatan 2007) 19,67% (Profil kesehatan 2007) 1,05% (Profil kesehatan 2007) 0,78% (Profil kesehatan 2007) 71,78% (Profil kesehatan 2007) 1,01% (Profil kesehatan 2007) 11,473 kasus (Profil kesehatan 2007) 1,3% Riskesdas 2007

141 kasus (Dep. Kesehatan 2008)


55


7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7.A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang 52,0% (Dep. Provinsi, BPS, Sektor Proporsi lahan yang Kehutanan kabupaten Kehutanan 7,1 tertutup hutan (PLH) 2008) Provinsi, BPS, Sektor Proporsi luas areal kabupaten Kehutanan 7.1.x rehabilitasi Provinsi Sektor LH 7.2.a Total emisi energi CO2 1.34 metric ton/kapita (KNLH 2007 Provinsi BPS, Sektor LH dalam target Emisi energi CO2 per MDGs 2007) 7.2.b kapita BPS, Sektor 202 metrik ton Provinsi LH,Dinas (UN MDGs Konsumsi bahan Perindustrian Indicators) 7.2.c perusak ozon Emisi energi CO2 per Provinsi BPS, Sektor LH 7.2.x PDRB Sektor Rasio kawasan lindung Kabupaten Kehutanan 7.a terhadap luas daratan Proporsi titik pemantauan kualitas air Kabupaten Sektor LH sungai yang memenuhi baku mutu air pada badan air 7.b Proporsi titik pemantauan kualitas Kabupaten Sektor LH udara yang memenuhi baku mutu udara ambient 7.c

7.d

7.e

7.f

Proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar padat Proporsi pabrik yang mempunya pengolahan limbah Proporsi pabrik yang memnuhi baku mutu air limbah

56

Kabupaten

BPS

Kabupaten

Sektor LH

Kabupaten

Sektor LH


47,5% (laporan MDGs 2008)


7.g

Pemakaian pupuk kimia per hektar per jenis tanaman pertanian

Kabupaten

Sektor LH

Target 7.B. Mengurangi kepunahan keragaman hayati dan mencapai pengurangan yang signifikan pada tahun 2010 Sektor 5,7% (Dep. Provinsi/Kabu Kehutanan, Proporsi luas daratan Kehutanan Perikanan/kelaut dan lautan yang paten 2008) an, Pemda dilindungi 7,5 29,5% (dalam Sektor target MDGs Proporsi luas konservasi Provinsi kehutanan, LH, Pemda 2008) 7.h daratan Sektor 11% (laporan Proporsi luas konservasi Provinsi kehutanan, LH, MDGs 2008) 7.i lautan Pemda Target 7.C mengurangi separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015 Proporsi penduduk yang menggunakan air minum yang aman

Provinsi

BPS Kor Susenas

67%

57,2% (Susenas 2007)

Proporsi penduduk yang 69,34% Provinsi BPS Kor Susenas 65,5% menggunakan fasilitas (Susenas 2007) sanitasi dasar yang baik Persentase rumah tangga yang membuang Kabupaten BPS Kor Susenas sampah di lubang yang tertutup Persentase rumah BPS/Sektor tangga/keluarga Kabupaten Kesos berumah tidak layak huni Target 7.D. Mencapai perbaikan yang signifikan terhadap paling tidak 100 juta penduduk di pemukiman kumuh pada 2020 Proporsi penduduk yang tinggal di rumah kumuh Proporsi penduduk yang tinggal di kawasan kumuh Proporsi penduduk dengan status rumah teteap dan terjamin

Provinsi

Kabupaten

Provinsi

BPS Kor/Modul Perumahan Susenas BPS Podes

BPS Susenas

84,0% (Laporan MDGs 2008)


57


Persentase rumah tangga yang tinggal di kawasan rawan bencana Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten

BPS, Sektor Kesos

Kabupaten

Sektor Pertanahan/BPN

Sumber : Draft Pedoman Melokalkan Indikator MDGs, Surbakti, S., Target MDGs UNDP/Bappenas 2009, Pedoman Pengumpulan Data dan Perhitungan Indikator MDGs Kecamatan, Buku Seri 9, BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta 2008 Sebagai catatan, untuk target indikator-indikator yang tidak ada pada RPJMN, maka nilai tyarget dihimpun dari sektor terkait sesuai dengan nilai yang ditetapkan untuk nasional.

58



Strategi Pengembangan KSM Sosial Membaca Contoh Hasil SWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSM Membaca dalam konteks analisis potensi, maka dalam Analisis SWOT KSM, tergambar sumberdaya dalam yang dimiliki (kekuatan dan kelemahan) dan sumberdaya luar (peluang dan tantangan) KSM ke depan. Potensi-potensi (baik dari dalam maupun dari luar) dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan. Kekuatan tidak hanya dapat menjawab kelemahan internal tetapi juga tantangan yang datang dari luar. Demikian juga peluang dapat dimaksimalkan dengan menghubungkannya dengan kekuatan yang tidak menutup kemungkinan dapat membenahi kelemahan internal. Inilah analisis bersilang dalam SWOT yang dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi untuk menemukan kegiatan sosial berkelanjutan. Analisis bersilang untuk mencari solusi dapat dilakukan dengan menghubungkan Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T) sehingga memunculkan alternatifalternatif berikut : A. Strategi Kekuatan-Peluang (SO), menggunakan kekuatan untuk merebut peluang 1. Intensifkan keterlibatan seluruh SDM berkualitas untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain dinas-dinas Pemda dan Swasta agar kegiatan sosial dapat lebih berkelanjutan setelah dimitrakan dengan seluruh stake holders. Koordinasi rutin dapat dilaksanakan dalam agenda : a. Koordinasi rutin antar anggota KSM Sosial dengan menghadirkan dinas-dinas dan stake holder agar memperkuat kapasitas KSM. b. Koordinasi rutin dan pengembangan kajian problematika untuk memecahkan masalah dan tantangan dalam forum antar KSM di tingkat kelurahan maupun antar kelurahan c. Pertemuan rutin bulanan dalam forum KBK yang diagendakan dengan stake holders Pemda dan dinas-dinas terkait dengan fokus tema pertemuan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta kemitraan d. Memanfaatkan momentum-momentum koordinasi lintas sektor di levelnya masing-masing yang diadakan khusus seperti workshop tentang perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun MDGs. e. Mengaktifkan Komunitas belajar Kelurahan (KBK) sebagai forum pertemuan stake holders untuk mengevaluasi sejauhmana pelayanan KSM sektor pendidikan dan kesehatan telah berjalan serta bagaimana perancangan strategi ke depan.


59

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 2. Pengembangan jaringan horisontal dengan sesama KSM lintas RT, lintas kelurahan maupun dan berjaringan secara vertikal (dengan dinas-dinas, swasta maupun akademisi), memanfaatkan SDM yang tersedia. Operasionalisasi jaringan tersebut dibreak down dalam jaringan komunikasi yang dibangun melalui : a. Pengembangan jaringan melalui forum KSM agar berintegrasi dengan forum komunikasi BKM di level Kecamatan maupun level Kota. b. Membangun kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha, akademisi, jurnalis maupun NGO demi mengupayakan keberlanjutan kegiatan sosial baik untuk mengakses program CSR maupun programprogram dinas 3. Dalam forum-forum tersebut dibahas dan dibicarakan mengenai kendala dan capaian pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) menggunakan instrumen data SIM sebagai acuan. Sebagai konsekuensi pola sinergi maka : a. dukungan budget melalui kesepakatan mekanisme sharing pembiayaan b. data SIM yang valid digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan pengambilan keputusan bersama. Data SIM, sejauh ini hanya berfungsi dalam manajemen internal KSM, namun belum digunakan sebagai landasan pengendalian. B. Strategi Kelemahan-Peluang (WO), mengatasi kelemahan dengan mengambil peluang 1. Penguatan leadership dilakukan dengan saling belajar dengan berbagai pihak agar menumbuhkan motivasi kepemimpinan. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dengan mendorong Seluruh anggota KSM mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan, manajemen pelayanan pendidikan dan kesehatan. 2. Pelibatan jaringan (terutama Pemda) dalam upayakan kontrol, monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan secara partisipatif yang melalui Pembentukan Tim Koordinasi Monev partisipatif dan terpadu yang melibatkan SKPD-SKPD Pemda, BKM, para relawan, kelompok peduli (swasta dan perguruan tinggi) terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di kelurahan/desa setempat. 3. Koordinasi dengan berbagai pihak dan meminta rekomendasi stake holders (termasuk kontribusi anggota KSM) dalam pengambilan keputusan untuk menjaga obyektivitas transparansi pengelolaan. a. Selalu melaporkan perkembangan kegiatan secara periodik kepada Pemda melalui BKM dan mengupayakan transparansi dalam manajemen pelayanan dasar.

60


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN b. Menegakkan gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengorganisasian kinerja KMW C. Strategi Kekuatan-Ancaman (ST), menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman SDM-SDM yang teruji memiliki pengalaman beraktivitas dalam kegiatan sosial selama ini di tingkat kelurahan/desa dimanfaatkan sebagai potensi strategis untuk menegosiasikan dukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran dinas-dinas Pemda, swasta dan dunia usaha untuk : a. Menyediakan bantuan teknis terkait dengan penganggaran proses pengembangan kapasitas standar pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan b. Mengakses program-program dinas (terutama dinas pendidikan dan kesehatan) dalam upaya untuk mengantisipasi wabah penyakit menular, menurunnya Angka Harapan Hidup Ibu, lemahnya kesehatan Ibu melahirkan, kurangnya asupan gizi balita, Angka Melek Huruf usia sekolah, kesempatan memperoleh pendidikan dasar.

D.

Strategi Kelemahan-Ancaman menghindarkan ancaman

(WT),

Meminimalkan

kelemahan

dan

1. Memperkuat leadership melalui berbagai pelatihan dan sharing pengalaman dengan stake holders untuk mengurangi lemahnya fasilitasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu Koordinator KSM Sosial perlu melibatkan diri dalam aktivitas sosial maupun berbagai training dan kegiatan advokasi kebijakan publik yang diselenggarakan Pemda, swasta, kampus maupun NGO. 2. Menyelesaikan persoalan internal dan meningkatkan intensitas konsolidasi dengan mengandalkan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko resistensi sosial. a. Membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak melalui forumforum KSM, KBK, BKM dan KBP. Diasumsikan representasi para pihak akan meningkatkan partisipasi dan pembelajaran. b. Mentradisikan demokratisasi. Mengupayakan selalu membangun transparansi, memasang keputusan bersama, pengelolaan kegiatan dan keuangan serta hasil-hasilnya di 5 titik strategis demi menghindarkan diri dari dominasi elemen tertentu dan menegaskannya steril dari interest politik (Tom, 4 Mei 2011).


61

62

Strategi SO Strategi OW 1. Intensifkan keterlibatan SDM berkualitas 1. Penguatan leadership, monev dan assessment kebutuhan dilakukan dengan untuk berkoordinasi dengan pemerintah saling belajar dengan berbagai pihak (KBK, daerah (K1+P1) dan bermitra dengan forum KSM, swasta, akademisi, forum BKM, seluruh stake holders (K1+P2), KBP) untuk menyelesaikan masalah dan 2. Pengembangan jaringan horisontal (dengan menumbuhkan motivasi kepemimpinan sesama KSM di level kelurahan maupun (W1+W2+W3+P1+P2+P3) kecamatan) dan vertikal (dengan Pemda). Membangun jaringan komunikasi didukung SDM potensial yang tersedia. 2. Membangun jaringan dengan membuka peluang partisipasi dalam pembelajaran (K1+K2+P3+P4) perencanaan dan pemecahan persoalan, 3. Sinergi Program didukung dengan budget kontrol, monitoring dan evaluasi kinerja dan data SIM untuk menunjang penyusunan bersama agar tercipta komunikasi rencana kegiatan sistematis transparan dan sinergi (K5+K6+P1+P2+P4)


4. Mendorong sinergi pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan dinas

3. Mengembangkan jaringan dengan sesama KSM, KBK, forum BKM, KBP, dan stake holders lain.

2. Membangun kemitraan dengan stake holders (dinas-dinas pemda, swasta, akademisi, dan NGO lokal

Peluang (Opportunities) 1. Koordinasi dengan dinas terkait secara periodik

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Contoh Analisis Sumberdaya KSM melalui SWOT Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (weakness) 1. Leadership masih lemah 1. SDM tersedia cukup memadai, spesialis dan 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja kurang memiliki job deskripsi yang jelas optimal 2. Konsolidasi dan koordinasi rutin relawan 3. Penggalian (assessment) kebutuhan spesialis masyarakat miskin masih subyektif dan 3. Anggota KSM memiliki pengalaman lama kerap dipengaruhi faktor like and dislike, dalam program-program sosial (9 tahun). serta kedekatan geografis dan emosional 4. KSM Memiliki otoritas penuh untuk dengan BKM menjalankan kebijakan yang 4. Anggota KSM kurang dilibatkan dalam didesentralisasikan dari BKM proses pengambilan keputusan BKM 5. Pembiayaan menggunakan alokasi swadaya, APBD dan BLM 6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKM yang mendukung program


Ancaman (Threats) 1. Tidak mendapat dukungan kebijakan dari Pemda 2. Bantuan Teknis layanan pendidikan dan kesehatan dari Pemda rendah kurang optimal 3. Keterlambatan penyediaan anggaran dari APBD dan BLM Pemerintah 4. Ketidaktahuan masyarakat dampingan terhadap ketersediaan fasilitas layanan


63

Strategi WT 1. Memperkuat leadership melalui berbagai penguatan kapasitas manajemen organisasi dan sharing pengalaman dengan stake holders untuk mengurangi lemahnya bargaining dengan Pemda dalam hal dukungan dana, kebijakan dan bantuan teknis(W1+T1+T2+T3) 2. Menyelesaikan persoalan internal dengan meningkatkan intensitas konsolidasi. Mengandalkan sumberdaya internal dan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko berkurangnya dukungan Pemda dan masyarakat (W3+W4+T4+T5)


Strategi ST 1. SDM yang secara empiris sangat baik dan Otoritas penuh yang didelegasikan oleh BKM dimanfaatkan sebagai variable strategis untuk menegosiasikan dukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran (S3+S4+T1+T2+T3) 2. Pengalaman advokasi terstruktur dan otoritas KSM yang kuat difungsikan untuk memfasilitasi komunikasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat (S1+S2+S3+S6+T4)

(P2+P3+P4+W2+W3+W4)


Pelayanan Yang Efektif Bagaimana KSM Sosial Mewujudkannya?

A. Pelayanan Publik Pelayanan yang disediakan Pemerintah sudah selayaknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena Pemerintahan yang dijalankan harus berorientasi kepada masyarakat. Artinya, pelayanan yang disediakan harus dapat memenuhi harapan masyarakat (terutama masyarakat miskin) sebagai customer. Apabila harapan itu terpenuhi, maka pelayanan yang eksis sudah tentu dapat dinilai kinerjanya (service performance). Di antara seluruh pelayanan yang ada, pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan utama diantara sekian ratus jenis pelayanan lainnya. Di sektor swasta, setiap lembaga swasta yang menyediakan pelayanan publik sudah semestinya mengadopsi pola pelayanan publik yang mencerminkan penghormatan kepada hak-hak warga negara untuk mendapatkan layanan yang sebaikbaiknya. Saat ini, dibandingkan dengan pihak pemerintah, sistim pelayanan publik pihak swasta umumnya justru lebih baik. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya persaingan antar pemberi layanan publik, seperti terlihat pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi yang saling berlomba memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Walaupun demikian, pemantauan dan evaluasi dari masyarakat dan pemerintah tetap dibutuhkan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga bahkan dapat ditingkatkan. Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, Osborne & Gaebler mengemukakan gagasan reinventing government yang memposisikan pemerintah sebagai pelayan yang mengutamakan customer sekompetitif swasta hingga membentuk sistem pemerintahan yang melayani lebih optimal dan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil, efisien), faster (kinerjanya cepat, efektif) cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif. Dalam reinventing Government, terdapat empat prinsip utama peran pemerintah sebagai public services, yaitu ; 1. Catalitic Government, Steering than Rowing. Pemerintah dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai pengarah yang membuat kebijakan dan regulasi serta fungsi sebagai pelaksanaan. Berbagai metode mereka gunakan untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, antara lain memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan fleksibilitas. Pemerintah dalam hal ini lebih banyak mengatur ketimbang melaksanakan sendiri segala urusan pelayanan. Tanggung jawab penyelenggaraan urusan diberikan kepada masyarakat dan swasta. 2. Community-Owned Government, Empowering rather than Serving, Pemerintah lebih baik memberdayakan masyarakat daripada sekedar melayani, karena

64



pemerintah adalah milik masyarakat, sehingga wewenang untuk mengontrol pelayanan didesentralisasikan kepada masyarakat yang telah diberdayakan. 3. Competitive Government: Injective Competition into Service Delivery. Pemerintah menyuntikkan spirit kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan dengan tipe demikian mensyaratkan persaingan berbasis kinerja dan jasa. Iklim kompetisi membuat organisasi pemerintahan dan swasta berlomba-lomba memberikan kualitas pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. 4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization. Pemerintah yang digerakkan oleh misi untuk mengubah organisasinya yang digerakkan oleh peraturan. Secara mendalam, pemerintahan versi ini berupaya keras menghapus berbagai peraturan, menyederhanakan mekanisme administrasi dan memberikan kebebasan peran kepada manajer untuk menemukan dan merealisasikan misi dalam batas-batas yang legal. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi lebih baik ketimbang digerakkan oleh peraturan. Sebagian fakta yang masih terjadi di lapangan, justru lembaga-lembaga pemerintah selalu kedodoran dalam menyediakan pelayanan publik. Pengurusan KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sulitnya memperoleh layanan pendidikan yang mudah dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebagian kecil dari contoh kesemrawutan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sudah berjalan selama satu dekade ini. http://www.explore-indo.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148pelayanan-publik-antara-idealisme-dan-kenyataan.html , diakses tanggal 30 April 2011. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat dianalisa dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Hampir dalam seluruh tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Hal ini mengakibatkan panjang dan berbelit-belitnya suatu urusan di sebuah lembaga penyedia layanan publik, yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tinggi dan tidak efektif. Padahal kinerja suatu pelayanan dapat menggambarkan kualitas pelayanan tersebut, dimana dapat tercermin dari tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tingkat efektivitas menggambarkan perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika implementasi suatu rencana dapat menghasilkan atau mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Sementara tingkat efisiensi membandingkan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumberdaya yang minimal. B. Konsep Efektivitas dan Efektivitas Pelayanan Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Georgepoulus & Tenenbaum (dalam Steers, 1985:20) berpendapat bahwa konsep efektivitas digunakan untuk mengukur indikasi keberhasilan dalam mencapai


65

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN tujuan. Oleh sebab itu Barnard (dalam Gibson, 1995:27), mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Dalam konteks organisasi, Siagian (2002:32) mendefinisikan efektivitas sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu, yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu, serta tepat pada waktunya. Pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari produk berupa jasa. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan terdapat beberapa standar tertentu yang mesti dipenuhi. Jika beberapa standar minimal telah terpenuhi maka pelayanan dapat dikatakan efektif karena target telah tercapai. Etzioni (dalam Lubis & Huseini, 1987:54-55) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran.

Menurut Gie (1993:108), Efektivitas adalah terjadinya suatu akibat yang dikehendaki, dimana jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Sehingga yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauhmana tingkat kemampuan organisasi yang bersangkutan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan tujuan sebagai alat ukur efektivitas organisasi didasarkan pada asumsi bahwa organisasi sebagai wadah pencari tujuan (organization as goal seeking) atau organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Organisasi sebagai wadah tidak mempunyai tujuannya sendiri, namun organisasi merupakan kumpulan dari individu anggota organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Meskipun organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri, akan tetapi organisasi tersebut memerlukan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tujuan yang dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya. (lihat Azhar Kasim, 1993:12). Richard Steers (1985:7) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi ialah: (a) karakteristik organisasi; (b) karakteristik lingkungan; (c) karakteristik pekerjaan; serta (d) kebijakan dan praktek manajemen.

66


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Karakteristik Kebijakan & Praktek Manajemen - Penyusunan x Ekstern x Struktur x Keterikatan kebutuh-an - Kekompakan - Desentralisas pada strategis - Kestabilan i Organisasi - Pencarian dan - Ketidaktentuan - Spesialisasi - Ketertarikan - Formalisasi peman-faatan ke-mantapan x Intern sumberdaya. - Rentang kerja - Orientasi padat - Menciptakan - Keterikatan Kendali karya lingku-ngan - Besaran Org. - Pekerja-sentris x Prestasi Kerja prestasi. - Orientasi pd - Motivasi, x Teknologi imbalan tujuan dan - Proses2 komunikasi - Operasi - Kepemimpinan dan - Hukuman kebutuhan - Bahan pengambilan kepu- Keamanan - Kemampuan - Pengetahuan vs tusan - Kejelasan resiko - Inovasi dan peran - Keterbukaan vs adaptasi pertahanan Organisasi Sumber: Steers (1985:8). Organisasi

Lingkungan

Pekerjaan

Pendapat Richard Steers mengilustrasikan bahwa faktor-faktor tersebut akan berperan dalam pencapaian target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; dan seberapa besar pencapaian yang telah diraih, akan menentukan tingkat efektivitasnya. Pada bagian yang lain dari tulisannya, Gibson (1995:25) mengemukakan bahwa, terdapat tiga macam perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas suatu organisasi, yaitu : 1. Efektivitas individual menekankan pada pelaksanaan tugas pekerja atau anggota dari organisasi, tugas yang harus dilaksanakan pada posisi dari bagian pekerjaan; 2. Efektivitas kelompok merupakan penjumlahan dari seluruh anggotanya yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu; 3. Efektivitas organisasi merupakan fungsi dari efektivitas individual dan kelompok, dimana tingkat efektivitas organisasi melebihi tingkat efektivitas individual dan kelompok. Faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya efektivitas pada masing-masing perspektif tersebut diatas adalah berbeda-beda. Apabila faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dapat digambarkan sebagai berikut:


67

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN G Gambar 1 Pe erspektif Effektivitas Organisasi O

Efe ektivitas Kelompok Effektivitas In ndividual Pe enyebab: • • • • • •

Kekuatan Kemampuan n Pengetahuan Perilaku Motivasi Tekanan

Penyebab: • • • • • •

Kohesif Kepemimpinan Struktur Status Aturan Norma

Efe ektivitas Orrganisasi Penyebab: • Lingkungan • Teknologi • Strategi • Struktur Pilihan • Proses • Budaya

Sumber: Gib bson (1995:28)

Dari gam mbar diatas, dapat dipa ahami bahw wa efektivita as individua al cenderun ng berpe engaruh terrhadap efekktivitas kelo ompok atau u sebaliknya a, efektivita as kelompo ok cende erung bergantung pad da efektivita as individua al. Pada bagian lain n, efektivita as kelom mpok cenderung berpen ngaruh terha adap efektivvitas organissasi secara keseluruhan n, atau sebaliknya, efektivitas suatu orga anisasi cend derung berg gantung pad da efektivita as kelom mpok. Pad da akhirnya,, efektivitass individual juga berperan dalam m pencapaia an efektivitas organisasi, oleh karena k efekttivitas individ dual menjad di elemen penting dalam m penca apaian efekttivitas kelom mpok. Sebagaim mana diketa ahui bahwa setiap orrganisasi mempunyai m fungsi yan ng berbe eda-beda. Oleh karena itu, harrus dilakuka an evaluasi dengan menggunaka m an karakkteristik yan ng berbeda pula. Hal ini melahirrkan kesepa akatan bahw wa efektivita as organ nisasi memb butuhkan kriteria k yang g majemuk.. Hal ini dikarenakan n, organisasi melakkukan banya ak hal, dan keberhasilan k nnya terganttung pada prestasi p yang g memuaska an di berbagai bidan ng. Dengan demikian, d de efinisi efektivvitas organissasi harus mencerminka m an komp pleksitas terssebut (Robbins, 1994:56 6). C. Me engukur effektivitas Pelayanan P K KSM Sosia al KSM seba agai represe entasi dari kepanitiaan n kelompok kecil (komunitas) yan ng memiliki kesama aan ide da apat memb bantu terpe enuhinya pe elayanan dasar kepad da masyyarakat pene erima manfa aat, terutam ma warga miskin. m Dalam m konteks ini KSM tida ak bekerrja sendirian n menyediakkan pelayanan, melainkkan ia bekerrja di dalam sistem yan ng saling g terhubung g hierarkiess bersama UPS, BKM,, FKBKM, dinas-dinas d terkait. Jikka pelayyanan dasarr kesehatan n dan pend didikan yang g disediaka an, maka KSM K tersebu ut berna aung di baw wah koordinasi Unit Pen ngelola sosia al (UPS) yang notabene e merupaka an unit pelaksana tugas t BKM di d bidang so osial. Sebag gai unit pela aksana tekn nis pelayana an keseh hatan dan pendidikan p d kelurahan setempat maka di m KSM tersebut t seccara langsun ng berta anggung jaw wab kepada UPS dan BKM. Namu un dalam konteks k yang g lebih luass,

68


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN keberhasilan membangun pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak, antara lain SKPD-SKPD terkait seperti dinas pendidikan atau dinas kesehatan selain NGO-NGO yang bergerak di bidang yang sama. Sebab penanggung jawab utama penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan terletak di pundak dinas-dinas sektoral tersebut. BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. UPS dan KSM adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaat keluarga miskin). Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di berbagai level berbeda, namun seluruhnya saling terhubung membangun pelayanan yang efektif. Standar pelayanan tersebut diukur menggunakan indikator-indikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti: a) Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; b) Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi (performance) yang baik; c) Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal organisasi sebagai indikator internal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi. Gambar 2 Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi

Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56) Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi.


69

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN KSM Sosial yang sedang mencari sebanyak mungkin mitra, amat memerlukan pemetaan stake holders sebagai bagian dari pemetaan sumberdaya eksternal. Pemetaan sumberdaya eksternal bermaksud untuk mengidentifikasi stake holders yang potensial diajak bermitra dalam menunjang pencapaian kualitas pelayanan prima selain menjaga keberlanjutan. Sebagai misal pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan difasilitasi kerjasamanya dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan atau NGO yang biasa bergerak pada bidang tersebut. Alangkah lebih baik jika peran dinas-dinas terkait dikedepankan. Namun demikian, mencermati definisi Lubis dan Huseini tentang pendekatan sumber, dengan mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu mengukur keberhasilan dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik, maka efektivitas suatu organisasi cenderung berkorelasi dengan upaya (effort) dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika tidak ada upaya keras untuk mengembangkan kapasitas internal KSM dan promosi besar-besaran mengenai kemampuan pengelolaan, maka akan sangat sulit mengharapkan respon pihak luar untuk bekerjasama kendatipun sebenarnya urusan kegiatan sosial (pendidikan maupun kesehatan adalah urusan wajib pemerintah untuk melayani). Sehingga tanpa itikad kuat (good will) untuk peningkatan kapasitas, mustahil KSM kegiatan sosial dapat mendapatkan perluasan akses. KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan memfasilitasi terdistrisibusikannya jasa layanan pendidikan maupun kesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Sebab salah satu prinsip good governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis. Berikutnya pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. KSM sosial adalah ujung jeruji dibawah UPS dalam Organisasi Masyarakat Warga yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Dalam civil society, posisi pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan pendayung (rowing) elemenelemen di luar dirinya seperti LSM, perguruan tinggi dan masyarakat menyebabkan pembangunan tidak dijalankan sendirian (not do itself by government) melainkan dikelola bersama dalam relasi yang benar-benar saling bersinergi (yang bukan justru saling menghalangi) untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan lebih tinggi. Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk mensupport perbaikan hak-hak dasar masyarakat, layanan kesehatan serta pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan keberlanjutan agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup

70


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN selama ini (dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW). Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial (Jim Ife : 2009) sehingga pengalaman mereka dapat diandalkan dalam menentukan masa depan kegiatan sosial. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial? Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan kebersamaan kuat semacam ini. D. KSM Sosial sebagai bagian Sistem Pelayanan Yang baik Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan segala aspek kehidupan dalam berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Contoh sederhana yang sering dipakai untuk menggambarkan pelayanan publik adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah kebutuhan publik bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Tanpa KTP, seseorang akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan orang lain, institusi, maupun mengakses layanan dari Pemerintah. KTP perlu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dibentuk dan ditunjuk oleh negara, seperti kelurahan atau desa. Proses menerbitkan sebuah KTP bagi seorang anggota masyarakat disebut sebagai Pelayanan Publik, yang dapat diterjemahkan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh petugas berwenang dalam melayani pemenuhan kebutuhan publik anggota masyarakatnya. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik tersebut diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil seorang warga negara. Pelayanan publik umumnya tidak berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi. Hasil yang diperoleh dari adanya pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapat berbentuk barang maupun bentuk jasa-jasa. Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh pemerintah, namun dapat juga oleh pihak swasta. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, negara kemudian membentuk organisasi pemerintahan. Struktur pemerintahan negara kita mulai dari level paling atas yakni presiden hingga ke level terbawah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik


71


anggotanya, maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruh aparatur pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis pelayanan publik. Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat negara memberikan pelayanan publik yang terbaik. Bahkan untuk mendukung upaya-upaya tersebut Pemerintah seringkali membentuk kader-kader atau relawan-relawan specialis (sektoral) yang berfungsi sebagai penjembatan program pembangunan selevel ketua RT/RW. Sebut saja kader posyandu, kader BKKBN, relawan kesehatan, relawan kelompok tani, komunitas nelayan dst. Kisah sukses mereka dalam memfasilitasi pembangunan sering kita dengar pada jamannya. Kehadiran mereka amat membantu Pemerintah menjadi lebih mudah menjangkau kelompok sasaran pembangunan. Namun beberapa tahun belakangan kehadiran mereka sempat meredup sebelum kemudian diinisiasi kembali untuk ditumbuhkan melalui program-program pemberdayaan semacam PNPM Mandiri. Perpanjangan tangan Pemerintah daerah melalui kader-kader atau yang dikenal juga sebagai agen pembaharu cukup memperbaiki kualitas pelayanan. Kekuasaan dan pengetahuan adalah dua dimensi penting yang dapat dikombinasikan (Jim Ife : 1997 : 47-50 ). Gambar berikut mengidentifikasi empat kombinasi pewacanaan kharakter, yaitu pelayanan (service delivery), yaitu manajerial (hierarkies positivist), pasar (top down - anarchist positivist), pewacanaan profesional (hierarkis humanis) dan pewacanaan komunitas (bottom up - anarchist humanis).

Top-down

Manajerial

Professional

Positivist

Humanist

Market

Community Bottom up

Competing discource of Human services (Perbandingan Pelayanan Kemanusiaan) (Jim Ife : Rethinking of Social Work : 1997)

72


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Kombinasi antara pendekatan top down (hierarkies) dengan paradigma positivist (mengatur) akan membentuk kebiasaan pelayanan bertipe manajerial, di sebelah kiri atas kuadran. Kebijakan dan keahlian diposisikan pada level tertinggi dalam organisasi (baik sektor public maupun sektor swasta), dengan pemahaman akuntabilitas birokrasi klasik, pengambilan keputusan dengan pendekatan keilmuan bermaksud membangun mesin ideal yang menyediakan pelayanan kepada individu. Penekanannya pada dampak yang terukur, efektif, penggunaan sumberdaya yang efisien, perencanaan yang rasional, optimis dalam penentuan rasio keuntungan. Semua itu dinilai lebih utama ketimbang mengakomodasi kebutuhan dasar. Dalam kuadran ini pekerja hanya memiliki nilai-nilai pelengkap (instrumental value) yang ditentukan oleh organisasi, bukan ditentukan oleh diri mereka sendiri. Namun berbeda dengan kuadran keempat di sebelah kanan bawah, dimana pewacanaan komunitas mengkombinasikan pendekatan humanis dengan pendekatan bottom up. Ife menyebutnya sebagai anarchist humanis atau lebih tepatnya perencanaan bottom up humanis. Pada perspektif ini secara empiris, pendekatan positivis ditolak karena bertentangan dengan pendekatan pembangunan yang didesain dari bawah. Ini adalah fundamen dari pekerjaan bersama komunitas, yaitu pembangunan berbasis komunitas yang memfokuskan diri pada praktek-praktek pemberdayaan. Nilai-nilai dan kebijaksanaan masyarakat umum menjadi landasan dalam menjalankan pelayanan kemanusiaan. Pada ranah inilah KSM sosial menegaskan perannya sebagai bagian dari pekerja sosial yang menjembatani pelayanan oleh Pemerintah kepada kelompok sasaran secara langsung. Secara umum, pelayanan publik dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat kepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis layanan dari sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari seorang warga negara. KTP secara administratif bersifat mutlak bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, terutama dari segi usia (17 tahun ke atas). Pemenuhan layanan air bersih, listrik, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dasar dan transportasi juga merupakan kebutuhan layanan publik yang bersifat mutlak bagi setiap orang. Sebaliknya, pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layanan yang tidak mutlak bagi seorang warga negara, semisal kebutuhan rekreasi, hiburan, olah raga dan sejenisnya. Namun sadarkah kita bahwa pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, jaminan sosial, pengobatan maupun pendidikan yang digerakkan oleh komunitas sebagai social working itu juga amat ditentukan oleh kepemilikan KTP yang notabene adalah produk pelayanan administratif. Legalitas benar-benar mempengaruhi keniscayaan perhatian, pelayanan dan keadilan. Untuk menentukan efektivitas, seluruh kebutuhan tersebut dapat diukur ketepatan sasarannya. Guna mencapai suatu sasaran yang tepat efektivitas dapat ditinjau dari sumberdaya dasar pendukungnya yang harus tersedia dalam pelayanan efektif, (Terry dalam Winardi, 2000:3) antara lain : 1. Sumber Tenaga Kerja (Men) Tersedianya tenaga kerja yang sesuai, baik jumlah maupun mutunya. Bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan dengan setepat-tepatnya maupun untuk mencapai keseluruhan tujuan yang sudah ditetapkan dengan setepattepatnya dengan salah satu sumbernya. Jadi tenaga kerja atau tepatnya


73

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN manusia (men) adalah unsur yang mutlak diperlukan bahkan terpenting bagi berhasilnya pencapaian tujuan organisasi. Tanpa manusia tidak akan ada kegiatan, tanpa kegiatan, tujuan tak akan tercapai. Sumber Uang atau Biaya (Money) Tentu saja harus disadari bahwa manusia bukanlah merupakan sumber atau unsur satu-satunya yang diperlukan. Manusia bisa lelah, sakit, lalai, bosan, marah, dan sebagainya. Untuk menghindarkan hal-hal itu dan untuk memberikan kepuasan, yakni sebagai imbalan terhadap jerih payahnya, maka kepada manusia perlu diberikan perangsang. Dan salah satu perangsang bisa berupa uang (money) sebagai salah satu kebutuhan fisik menurut Herzberg dan Maslow. Sumber Material (Material) Material dimaksudkan untuk memberikan arti adanya bahan-bahan yang juga merupakan sumber yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pimpinan, dan juga bagi pencapaian tujuan organisasi. Sesuatu pekerjaan sering macet ditengah jalan misalnya dikarenakan tidak cukup tersedianya bahan-bahan atau material yang diperlukan. Material dapat diartikan dalam arti sempit, yakni dalam arti fisiknya saja seperti dalam pengertian bahan-bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana fisik. Material harus diartikan lebih luas daripada itu, yakni bisa juga berarti bahan-bahan atau data dan informasi yang amat diperlukan bagi pencapaian tujuan dan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi, serta dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi jelas, material haruslah diartikan baik fisik (bahan-bahan baku) maupun nonfisik (data dan informasi), sehingga jelas pula bahwa material, di samping manusia dan uang, adalah sumber-sumber yang juga diperlukan di dalam rangka proses manajemen secara lebih berhasil. Sumber Mesin dan Peralatan Kerja (Machine) Manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusia bisa lelah, sakit, atau lalai sehingga mudah jatuh sakit. Untuk dapat menghemat tenaga dan energi manusia, dan juga demi mengakui arti pentingnya manusia di dalam organisasi, serta mempercermat dan mempercepat proses kerja, maka dipergunakanlah mesin dan lain-lain peralatan kerja, termasuk perabotan dan perlengkapan kerja. Memang sebenarnya penggunaan mesin-mesin di dalam proses kerja itu seyogyakan (dibenarkan) bila pekerjaan itu terlalu berat atau terlalu lamban kalau dikerjakan dengan tangan. Demikian juga bila diperlukan adanya pelipatgandaan hasil secara massal (mass production), dan bila pekerjaan itu memerlukan daya pikir manusia yang optimal pula. Jadi, yang dimaksud disini adalah untuk menghindarkan sering terjadinya kesalahankesalahan karena kelelahan dan kelalaian manusia (penggunaan mesin-mesin). Bahwa mesin adalah sumber yang diperlukan pula di dalam rangka proses manajemen atau prosedur kerja dengan setepat-tepatnya. Ide tentang arti pentingnya mesin kemudian dihubungkan dengan arti pentingnya manusia, dan pengertian efisiensi di dalam proses manajemen akhirnya melahirkan gerakan otomatisasi (automatication) di dalam proses pekerjaan kantor dan pabrik. Sumber Tata Cara atau Metode (Method) Dalam suatu mata rantai pekerjaan, dibutuhkan suatu cara yang sistematis, agar suatu pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan tujuan

2.

3.

4.

5.

74



6.

ataupun produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Merancang suatu tata cara membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan yang komprehensif, supaya menghasilkan suatu susunan atau mata rantai tindakan yang terpola, dan yang lebih penting dapat memenuhi azas efisiensi dan efektivitas. Karenanya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, formulasi suatu metode sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar metode dapat menjadi petunjuk (guideline) dan aplikatif saat diimplementasikan kedalam penyelesaian suatu pekerjaan. Sumber Lain berupa Potensi Pasar (Market) Dalam pengertian yang lebih sempit, pasar dihubungkan dengan kegiatan manajemen dalam proses produksi. Apabila suatu perusahaan akan memproduksi suatu barang, maka haruslah memproyeksikan apakah barang yang mereka produksi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat (user) dan laku dijual. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya dihubungkan dengan kegiatan dalam pemerintahan, maka pasar dapat dipahami sebagai potensi atau peluang yang belum dioptimalkan. Terkait dengan permasahan penelitian kali ini, maka pasar dapat direfleksikan sebagai potensi berupa pihak yang mengajukan permohonan IMB, antara lain: kalangan rumah tinggal, real estate, dan non rumah tinggal, dan sebagainya. Di dalam kegiatan sosial para pemohon yang notabene keluarga miskin biasanya tidak berperan aktif tetapi menunggu dilayani pemerintah karena memang kewajiban pemerintahlah untuk memeratakan pelayanan kepada kelompok sasaran

Salah satu lagi yang tak boleh luput dari perhatian adalah faktor waktu (time). Kalaupun sumber-sumber tersedia, namun jika waktunya tidak cukup tersedia maka gagallah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, serta gagal pula upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, “waktu” amat penting dalam menentukan pencapaian keberhasilan. Dalam program-program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri perkotaan, layanan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial atau organisasi nirlaba sering menghadapi kendala ini, sebab dijalankan oleh para relawan. Konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah tentang bagaimana memenuhi harapan masyarakat sebagai pelanggan (customer) tersebut secara layak. Keinginan pelanggan untuk mendapatkan bentuk pelayanan yang sesuai dengan keinginan mereka merupakan tujuan (goals) yang harus dicapai oleh penyedia layanan. Dalam rangka penyediaan pelayanan, persepsi penyedia layanan harus dapat mewujudkan segala hal yang menjadi harapan pelanggan. Dengan demikian, pelayanan yang disediakan dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu memenuhi harapan pelanggan (customer). Secara singkat, konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah membandingkan antara persepsi penyedia layanan dengan harapan pengguna layanan, yaitu pelanggan (customer). Namun demikian, perlu dipahami bahwa penyedia layanan harus menyesuaikan diri dengan ketersediaan sumberdaya (resources) yang dimilikinya atau yang tersedia. Bertitiktolak dari pernyataan ini, maka penyedia


75

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN layanan perlu menerapkan manajemen pengelolaan yang sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan bersifat terbatas tersebut untuk keperluan penyediaan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan pengguna layanan. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pada kehidupan bernegara di abad modern ini, komitmen suatu negara untuk memberikan pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak azasi manusia dari warga negaranya. Oleh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan layanan publik yang buruk, hal tersebut dianggap melanggar konvensi internasional tentang hak azasi manusia. Sebagai contoh, disaat warga negara kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang baik, bermutu, dan mudah diakses, maka sesungguhnya pemerintah bisa dianggap berlaku lalai, melanggar hak azasi warga negaranya. Hal ini juga berlaku di setiap lembaga penyedia layanan publik, seperti di kelurahan/desa maupun puskesmas/rumah sakit. KSM sosial bermaksud mengurai ketersumbatan pelayanan dari dinas-dinas yang masih berbelit (birokratis), kurang komunikatif, tidak partisipatif, kurang transparan dan lemah keberpihakannya kepada masyarakat miskin sebagai customer utama. Dalam masyarakat warga (civil society), masyarakat beserta dunia usaha adalah pionir pembangunan yang didayung (rowing) oleh pemerintah. Di dalam komunikasi yang intens yang dilandasi transparansi, partisipasi, dan goodwill untuk selalu berkolaborasi, KSM Sosial berperan menjembatani komunikasi, partisipasi, bahkan feedback antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta dalam komunikasi pembangunan. Menurut Putnam, masyarakat yang bermodal sosial kuat dicirikan oleh keterhubungan yang berkualitas dan bertimbal balik antara individu-individu serta jaringan-jaringan sosial yang tumbuh diantara mereka dengan spirit utama rasa saling percaya (trust). KSM Sosial memungkinkan merepresentasikan masyarakat yang stabil dan potensial karena memiliki solidaritas sosial yang kuat yang didalamnya diikat oleh rasa saling percaya, keterbukaan dan kejujuran. Dalam atmosfir semacam ini tidak sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima yang dekat dengan masyarakat dan menjawab segala kebutuhan dasar mereka sesuai ekspektasi karena pelayanan telah diselenggarakan dengan meminjam kekuatan modal sosial komunitas.

76


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Tabel 2 Ciri-ciri Pelayanan Bermutu Keterjangkauan

Kredibilitas

Kejujuran

Accessibility

Credibility

Honesty

Ketepatan

Kehandalan

Kesegaran

Accuracy

Dependability

Promptness

Keramahan

Efisiensi

Ketanggapan

Courtesy

Efficiency

Responsiveness

Kenyamanan

Efektivitas

Dapat dipercaya

Comfort

Effectiveness

Reliability

Kemampuan

Keluwesan

Keamanan

Competence

Flexibility

Security

Tampak Nyata

Kepedulian

Jaminan Kepastian

Tangible

Empathy

Assurance

Sumber: Muhammad (2002:27). Pelayanan prima harus memenuhi prinsip-prinsip (Mohammad 2002:27-28) dan aspek-aspek keprimaan pelayanan, meliputi : 1. Tangibles (tampak nyata), terdiri dari penampilan fisik bangunan serta sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk tempat dimana pelayanan itu diberikan serta penampilan petugas disaat pelayanan diberikan. 2. Reliability (kehandalan), terdiri dari kecakapan dan kemampuan dan keakuratan petugas dalam memberikan pelayanan dan ketepatan waktu yang ditetapkan. Responsiveness (daya tanggap), meliputi kemudahan petugas untuk dihubungi, 3. kemauan atau motivasi petugas untuk memberikan pertolongan terhadap pelanggan/masyarakat. 4. Assurance (jaminan), terdiri dari pengetahuan, kesopanan, dan sikap untuk dapat dipercayai yang dimiliki petugas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan resiko yang mungkin timbul terhadap pelayanan yang diberikan. 5. Empathy (kepedulian), merupakan kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, meliputi kepedulian, perhatian dari petugas secara individu terhadap pengguna layanan. Dalam ruang lingkup tata pemerintahan yang hierarkies, sinergi dapat berlangsung secara vertikal maupun horisontal. Sinergi bermaksud menjadikan semua pelayanan di berbagai level (mulai dari level KSM hingga Pemda kabupaten/kota) terhubung semakin padu demi meningkatkan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sinkronisasi pelayanan sebagai bagian dari kebijakan tidak hanya bermakna menyatukan visi dan persepsi, akan tetapi juga memperkuat potensi berbagi tugas pelayanan, pemantauan dan pengendalian dalam perjalanan (on the fly adjustment). Dalam bersinergi dipastikan bahwa KSM sosial maupun Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian tanpa berkolaborasi. Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis adalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan – Coordinate - Do – Check – Action).


77

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan. Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur. E. Kualitas dan Standar Pelayanan KSM Sosial Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis adalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan – Coordinate - Do – Check – Action). PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan. Contoh Tabel sederhana Untuk mengukur Kualitas Pelayanan KSM Khususnya Bidang Kegiatan Sosial

Pelaku Prosedur pelayanan Persyaratan Pelayanan Kejelasan Pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan

Kemampuan petugas pelayanan Keadilan Mendapatkan Pelayanan

78

1 Tidak Mudah Tidak sesuai

2 Kurang Mudah Kurang

3 Mudah

Tidak jelas

Kurang Jelas

Jelas

Tidak bertanggung Jawab

Kurang

Tidak terampil

Kurang

Terampil

Tidak Adil

Kurang

Adil


Sesuai

4 Sangat Mudah Sangat Sesuai Sangat Jelas

Bertanggung Sangat jawab bertanggung jawab Sangat Terampil Sangat Adil

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur. F. Contoh Penentuan Standar Kualitas Pelayanan KSM Sosial KSM Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan mayoritas memiliki jenis kegiatan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut amat penting menunjang pencapaian target MDGs karena berkaitan langsung dengan 4 target, yaitu pencapaian pendidikan (100% harus lulus pendidikan dasar 9 tahun), mencegah kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan mencegah penyakit menular. Mereka juga memiliki target tidak langsung untuk mengurangi populasi miskin (target 1), kesetaraan peran laki-laki dan perempuan (target 3), pelestarian lingkungan ( target 7) dan kemitraan global (target 8). Oleh sebab itu kualitas pelayanan harus dioptimalkan. Standar umum pelayanan dalam instansi publik termasuk KSM Sosial sebagai perpanjangan dari hierarki pelayanan publik mesti memuat : 1. Visi dan Misi Pelayanan Roh pelayanan terdapat dalam Visi. KSM sosial dapat menentukan Visi Mengurangi kemiskinan Desa X misalnya. Kemudian menetapkan misi (semacam motto) secara specifik dan praktis, misalnya “Pelayanan bersahabat, murah dan tepat sasaran”. Visi adalah pemberi spirit, sedangkan misi adalah pemberi koridor sejauh mana KSM dapat berinovasi dan berkreasi.

Visi Misi

Mengurangi kemiskinan Desa X hingga setengahnya Membebaskan Masyarakat Desa X dari penyakit menular Pelayanan bersahabat, murah dan tepat sasaran”.

2. Jenis Pelayanan yang ditawarkan Jenis pelayanan mesti dimuat secara rinci dan eksplisit, meliputi pelayanan utama dan pendukung. Misalnya pelayanan utama KSM adalah untuk mempermudah masyarakat mudah berobat dengan mengakses tenaga medis Puskesmas atau klinik terdekat. Pelayanan pendukungnya adalah membantu pengurusan Jamkesmas untuk memperoleh pengobatan murah dan obat generic.


79

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 3. Specifikasi Pelanggan Sebuah proses pelayanan tentu tidak ditujukan untuk semua jenis pelanggan, namun sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Hal ini amat terasa dalam penanggulangan kemiskinan yang telah mendefinisikan dengan jelas para pelanggannya yaitu mereka yang terdaftar dalam daftar PS 2. Namun barangkali data PS 2 yang dimiliki oleh KSM harus dievaluasi dan direview kembali. Sebagai contoh specifikasi data ini dapat ditampilkan : Spesifikasi Pelanggan

Semua Umur Wanita dan Pria Terdaftar dalam daftar PS 2 Memiliki KTP dan Kartu Keluarga Memiliki Kartu Sehat

4. Prosedur Pelayanan Berikut ini hanya contoh KSM sosial yang bekerjasama dengan puskesmas setempat dalam hal membuka akses kepada masyarakat. Pada beberapa pengalaman, Panitia Kemitraan (PAKEM) yang notabene adalah KSM di dalam kegiatan PAKET juga memfasilitasi pembangunan Puskesmas Pembantu atau Pos Kesehatan Desa (PKD). Memberikan gambaran bagaimana prosedur periksa di Puskesmas Pembantu atau PKD merupakan bagian dari transparansi pelayanan. Dalam membangun efektivitas pelayanan, bagian ini merupakan bagian paling penting dari penetapan standar pelayanan. Pencatatan prosedur bahkan harus sangat rinci dan biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Diagram alur kegiatan pelanggan

Menunggu diperiksa (masuk dalam daftar antrian)

Diperiksa dan menunggu hasil

Mendaftar Loket

Ruang data

Mendapatkan Obat Ruang Obat

Diperiksa di Puskesmas Ruang periksa Pengambilan Sample Laboratorium

b. Prosedur Persiapan Pelayanan, yaitu hal-hal rutin apa saja yang perlu dilakukan petugas sebelum memulai pelayanannya sehari-hari bagi pelanggan. Untuk

80



keperluan ini hasil-hasil kesepakatan koordinasi antar unit pelaksana dapat dijadikan bahan acuan. c. Prosedur Pelayanan inti, yaitu melayani kegiatan pelanggan mengikuti alur pelayanan yang telah dirancang pada point a di atas. d. Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi oleh para pelanggan agar dapat dilayani 5. Pengawasan dan pengendalian mutu Dalam standar pelayanan harus secara tegas dinyatakan ukuran mutu pelayanan yang akan diperoleh para pelanggan dan tata cara untuk mengawasi serta mengendalikan mutu pelayanan tsb. Bersama BKM pengawasan harus dilakukan dalam hal menampilkan siapa sajakah yang akan melayani para pelanggan (dalam hal ini KK miskin dalam PS2). Para petugas dalam KSM yang melayani tersebut harus ditampilkan dalam tabel. Sehingga bisa dihindari masyarakat miskin yang tidak tahu menahu harus berhubungan dengan siapa saat akan meminta pelayanan. Pendaftaran dan Konfirmasi data PS2 Fasilitas dalam Musyawarah Layanan Utama

Ketua RT Turut berpartisipasi dalam FGD RK, Rangkaian PS dan Penyusunan PJM Pronangkis Mendapatkan Raskin dan Sembako Mendapatkan akses layanan kesehatan Mendapatkan prioritas untuk memperoleh biaya pendidikan Mendapatkan prioritas mendapatkan Kartu Sehat

Layanan Pendukung

Berhak berpartisipasi dalam mengontrol kualitas layanan Memberi masukan dan mengevaluasi kelemahan Dalam pengawasan mutu pelayanan adalah upaya untuk memantau dan mengukur mutu pelayanan. Pengawasan mutu terdiri dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal oleh pelanggan untuk memantau dan mengukur mutu pelayanan apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Untuk keperluan ini mesti disediakan kotak PPM khusus di BKM yang ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan dengan mereka. Sedangkan pengawasan internal oleh para petugas pelayanan terhadap ketertiban dan kelancaran kegiatan pelayanan menurut prosedur yang ditetapkan (Tomy : disarikan dari berbagai sumber : Mei 2011). Daftar Pustaka

David Osborne and Ted Gaebler,. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Penguin Books Ltd. New York: 1992 Putnam dalam Ann Shoemake, Komunikasi dan Komunitas di Indonesia, Penghancuran dan Penumbuhan Modal Social di Maluku, 2006 Ralf Dahrendorf, Toward a Theory of Social Conflict, Social Change, Sources, Patterns and Consequences, Eva Etzioni Halevi and Amitai Etzioni, Basic Book Inc, New York, 1973 Eko Supriyanto, Sri Sugiyanti, Operasionalisasi Pelayananan Prima, Lembaga Administrasi Negara, 2001


81


82



Media Warga Sebagai Media Komunikasi Program A. Berinteraksi Menggunakan Media Yang Sudah Ada Tegur sapa lewat tulisan? Tentu bukan barang baru. SMS dan mailing list telah mewabah di kalangan terbatas. Namun berkomunikasi melalui Koran kampong atau buletin, wah ini yang seru. Semakin riuh kalau yang nimbrung kian banyak, karena disinilah media lintas batas usia dan kalangan itu menunjukkan fungsinya. Prasyarat dasarnya cuma satu, bisa menuangkan pikiran dalam tulisan bagaimanapun bentuknya.Melalui tulisan pula ajakan, penghargaan, motivasi, informasi, klarifikasi, apresiasi bahkan edukasi bisa lebih tahan lama dan dibaca berulang kali.

Meski media sambung rasa terdepan di komunitas adalah obrolan tatap muka, namun tumpuan keberlangsungan PNPM Mandiri Perkotaan ditaruh pada Media Warga. Sebuah Media tulisan yang digarap penuh keswadayaan, berbentuk koran kampung, buletin, fotonovela (komik bersrtuktur yang dibuat dari susunan foto) atau kombinasi ketiganya, kendati hanya tersedia sedikit budget fixed cost untuk mengembangkannya. Selebihnya swadaya

dan

kreativitas

relawan/warga

adalah

kuncinya.

Idealnya

Media

Warga

menampung sebanyak mungkin hasil kegiatan warga dengan tetap memuat informasi program. Tentu saja tidak semua Media Warga adalah media cetak dan tertulis. Media visual juga termasuk salah satu media yang dapat dikelola oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan media warga akan memberikan pembelajaran kritis dan menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi sehingga dapat terjamin keberlanjutannya . media warga lebih mudah diterima dan dipahami karena sangat mengutamakan konteks budaya dan seni lokal/daerah, juga sesuai dengan penggunaan bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan/tradisi setempat.


83

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN B. Jenis-jenis Media Warga Media warga terdiri dari beberapa jenis. Masyarakat bebas untuk mengembangkan dan mengelola satu atau lebih media warga. Jenis-jenis media warga tersebut terdiri dari: 1. Foto Novella Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanya diangkat dari kondisi riil masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahan maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan kemiskinan. 2. Teater Rakyat Teater warga merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajian-kajian kondisi riil masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasana dialogis antar warga masyarakat. Para pemain dalam teater rakyat ini adalah masyarakat di tingkat kelurahan/desa.

3. Koran Komunitas Koran warga merupakan media yang berbentuk koran beberapa halaman yang dibuat dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Topik dan tema berita atau informasi diangkat dari permasalah riil yang dihadapai oleh masyarakat serta solusinya.

4. Poster Warga Poster warga merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh masyarakat dan didasarkan dari permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Poster ini sapat menjadi bahan atau media dialog dan diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama.

5. VCD Warga VCD warga adalah Video yang direkam dalam cakram padat (Video Compact Disc) yang pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali permasalahan, kebutuhan, potensi maupun daya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.

84


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 6. Radio Komunitas Sebagai media pembelajaran, Radio Komunitas atau yang dikenali merupakan siaran radio pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat, baik manajemen maupun paketpaket siarannya diorientasikan untuk membangun keswadayaan dalam penanggulangan kemiskinan.

7. Buletin/Tabloid Warga Buletin/Tabloid warga merupakan media yang berbentuk buletin/tabloid beberapa halaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Topik dan tema isi berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi riil yang dihadapai oleh masyarakat serta solusinya.

8. Papan Informasi Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.

C. Langkah –langkah Pembuatan Media Warga Tentu masih banyak lagi media warga yang dapat dibuat oleh masyarakat yang tidak dapat disebutkan dalam modul ini. Masyarakat setempat (indigienous people) lebih mengerti bagaimana cara pengelolaan dan produksi media-media yang berurat akar dari kultur dan kebiasaan mereka berkomunikasi. Media-media tersebut selama ini telah mempererat solidaritas.

Namun demikian pada beberapa tempat, seiring perkembangan modernisasi dan melonggarnya modal sosial, sebagian media warga turut memudar. Untuk itu berikut ini disediakan beberapa langkah-langkah pembuatan media warga yang dapat digunakan sebagai acuan untuk berkomunikasi interaktif membangun kembali kekuatan modal sosial, mengkomunikasikan perkembangan program dan mewadahi fungsi kontrol sosial.


85

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 1. Foto Novella Foto Novella adalah sebuah media komunitas yang berbentuk komik. Bukan komik gambar, akan tetapi komik foto yang didasarkan pada kondisi nyata masyarakat komunitas.

Foto Novella dibuat berdasarkan tema yang digali dari permasalahan maupun potensi yang dihadapai secara nyata di komunitas, serta dibuat penuh oleh masyarakat itu sendiri. Baik pengkajian masalah, penentuan tema, pembuatan cerita dan skenario, penentuan peran dan tugas pelaksana produksi, pengambilan foto, pembuatan Foto Novella, penggandaan, proses dialog, rumusan hasil dialog serta action plan yang akan dilakukan oleh warga komunitas.

Jadi Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanya diangkat dari kondisi nyata masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahan maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan lemiskinan.

Langkah-langkah Pembuatan Foto Novella: a. Penentuan tim pembuatan Foto Novella. Tim ini didasarkan pada kualifikasi kemampuan yang harus dipunyai. Misalkan siapa yang bisa menulis relatif bagus, yang bisa memotret, yang bisa membuat ceritera, dll. b. Langkah selanjutnya adalah tim melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan untuk menandakan bahwa Foto Novella yang akan dibuat bukan bercerita tentang dunia khayal, akan tetapi merupakan suatu ceritera nyata yang diangkat dari kondisi masyarakat saat itu. Identifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan turun ke lapangan atau mengkaji dari laporan pengamatan sebelumnya. c. Dari hasil identifikasi masalah tadi, maka bisa ditentukan kira-kira tema apa yang diangkat melalui Foto Novella. Misalkan, tema Kesehatan Lingkungan, Usaha Masyarakat dan sebagainya. Penentuan tema ini pun harus disepakati secara bersama, dan yang paling penting tema tersebut akan menjadi suatu prioritas

86


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN masalah

masyarakat

yang

diharapkan

juga

menjadi

prioritas

penanggulangannya. d. Setelah tema ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat ceritera dan skenario Foto Novella yang akan dibuat. Di dalamnya juga tergambar peranperan para tokoh-tokohnya. e. Setelah skenario selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan gambar foto (pemotretan) yang disesuaikan dengan skenario yang telah dibuat. Pada pengambilan foto ini diupayakan mengambil gambar-gambar yang terang tetapi tidak berlawanan dengan sumber cahaya. f.

Apabila foto telah dicetak, maka pembuatan Foto Novella bisa berlangsung. Foto Novella ini dibuat diatas dasar kertas HVS (putih) agar mudah digandakan. Pada bentuk Foto Novella tadi, diupayakan ada alur cerita yang jelas yang ditulis dengan rapi dan jelas, serta balon-balon dialog antar pemerannya.

g. Apabila Foto Novella telah jadi, langkah selanjutnya adalah menggandakan dengan jalan memfotocopynya dan dibagikan kepada warga masyarakat atau untuk peserta Rembug Warga, sebagai bahan diskusi kesadaran kritis terhadap kondisi nyata mereka. h. Foto Novella sebagai media bahan dialog dalam Rembug Warga, untuk mencari solusi-solusi dan daya dukung pelaksanaan program P2KP harus diupayakan. i.

Apabila terumuskan solusi-solusi yang disepakati bersama, maka upayakan pula untuk membuat perencanaan bersama aksi ke depan!

2. Teater Rakyat Teater rakyat untuk komunitas ini, bukan teater rakyat yang hanya berorientasi pangung saja, akan tetapi sebuah pertunjukkan teater yang para pemeran tokohtokohnya adalah masyarakat itu sendiri.

Teater rakyat merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajiankajian kondisi nyata di masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasana dialogis antar warga masyarakat.


87

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Teater Rakyat yang paling mudah dilakukan pada tingkat komunitas, adalah dalam bentuk pementasan yang cerita dan lakonnya digali dari permasalahan nyata di masyarakat. Pementasan ini, bisa dilakukan pada saat-saat dimana dibutuhkan untuk mencari solusi pemecahan masalah komunitas secara bersama.

Teater Rakyat, memungkinkan masyarakat untuk mengenal dan memahami masalah yang dihadapi, juga memungkinkan untuk berekpresi dalam membuat cerita, berekpresi dalam membawakan lakon-lakon lokal, berekpresi dalam musik-musik lokal yang ada dan berekpresi dalam menumbuhkan dialog dengan para penontonnya.

Langkah-langkah Melakukan Teater Rakyat a.

Pembentukkan tim Teater Rakyat. Siapa yang akan menjadi pembuat cerita, pemain dan pemusik, dll.

b.

Melakukan identifikasi masalah (kondisi nyata) yang dihadapi komunitas saat ini. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan turun kelapangan, atau dengan pengamatan yang tepat tanpa harus turun ke lapangan. Pada identifikasi ini diupayakan selain mencatat berbagai masalah dan potensi, juga dicatat berbagai kebiasaan masyarakat serta topik-topik masalah yang biasa mereka bicarakan (hal ini untuk diangkat pada perilaku pementasan maupun dialog pementasan).

c. Penentuan tema yang akan dimunculkan pada pementasan. Misalkan, tema Pengrusakkan Hutan, dan sebagainya tergantung dari prioritas masalah yang akan ditanggulangi secara bersama. d.

Setelah tema ditentukan, maka langkah selanjutnya diskusi tentang pembuatan cerita yang kemudian dituangkan dalam bentuk skenario pementasan.

e.

Penentuan peran pelaku pementasan yang disesuaikan dengan skenario yang telah dibuat.

f.

Langkah selanjutnya adalah melakukan latihan pementasan. Latihan ini diupayakan di alam terbuka dimana masyarakat bisa melihat secara langsung proses latihan pementasan yang dilakukan. Hal ini untuk membuka umpan balik masyarakat terhadap permasalahan dan dialog yang akan dipentaskan.

88


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN g.

Apabila tim Teater Rakyat sudah merasa bisa untuk pentas, maka pementasan bisa dilaksanakan. Sarananya bisa di Balai Desa, atau tempat-tempat Rembug Warga biasa dilakukan, atau pesta-pesta warga atau pentas khusus Teater Rakyat

untuk

menumbuhkan

kesadaran

kritis

masyarakat

terhadap

permasalahan nyata saat ini. h.

Pada akhir pementasan diupayakan terjadinya suatu acara dialog khusus tentang permasalah yang diangkat. Diupayakan untuk muncul alternatif solusi yang kemungkinan bisa disepakati secara bersama.

i.

Pada tim Teater Rakyat, hasil dari rumusan dialog dengan warga tadi, dirumuskan menjadi sebuah action plan yang akan dilakukan secara bersamasama.

j.

Dan pementasan Teater Rakyat bisa dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang ada.

3. Koran Komunitas Koran Komunitas, merupakan media yang berbentuk koran atau tabloid beberapa halaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh komunitas. Topik dan tema isi berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi nyata yang dihadapai oleh komunitas.

Koran Komunitas ini diharapkan menjadi media dialog antar warga untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap permasalahan yang ada. Diharapkan pula muncul suatu upaya untuk mencari solusi-solusi yang datang dari komunitas itu sendiri.

Yang paling penting, Koran Komunitas adalah Koran yang dikelola oleh dan untuk komunitas itu sendiri, yang didasarkan dari kebutuhan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya.


89

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Langkah-langkah Membuat Koran Komunitas a.

Pembentukan tim pengelola Koran Komunitas. Siapa yang akan menjadi wartawan atau pencari berita atau perumus masalah yang ada, siapa yang akan mengelola secara redaksional, dan siapa yang akan menjadi pengganda dan penyebar hasil produksi.

b.

Penentuan tema-tema yang akan menjadi pokok bahasan Koran Komunitas. Tema diangkat dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya. Selain masalah nyata yang dihadapi masyarakat, juga termuat informasi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan secara bersama.

c. Penentuan Rubrik-rubrik yang akan menjadi klas pembahasan dalam Koran Komunitas. Nama rubrik yang akan muncul sebaiknya bernuansa lokal. d.

Pengetikan naskah yang akan menjadi pengisi ruang/rubrik yang ada. Diupayakan bahasa menjadi pertimbangan yang paling pokok dalam Koran Komunitas ini. Gambar-gambar maupun foto nyata masyarakat merupakan ikatan kuat sebagai daya tarik warga untuk memberikan respon balik terhadap keberadaan Koran Komunitas ini.

e. f.

Ukuran Koran Komunitas sama dengan koran lokal yang telah ada. Penggandaan dilakukan dengan memfotocopy sesuai dengan jumlah kebutuhan warga yang ada.

g.

Koran Komunitas ini diharapkan bisa dipakai untuk menjadi media diskusi pada pelaksanaan Rembug Warga dan diharapkan muncul respon-respon warga terhadap masalah yang menjadi tema Koran Komunitas serta terjadi dialog untuk mencari solusi pemecahan secara bersama.

h.

Hasil dari kesepakatan solusi-solusi tadi. Diharapkan menjadi rumusan program aksi (action plan) yang akan dilaksanakan secara bersama.

4. Poster Komunitas Poster Komunitas merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh komunitas dan didasarkan dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan sebagai

90


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN bahan atau media dialog serta diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama.

Poster Komunitas tidak memfokuskan pada bagus atau tidaknya gambar yang dibuat. Tetapi lebih memfokuskan pada isi pesan atau masalah yang dimunculkan. Terpenting gagasan dan bentuk poster dibuat oleh warga itu sendiri (yang terlibat dalam permasalahan) tanpa ikut campur pihak luar (yang tidak terlibat dalam permasalahan).

Langkah-langkah Pembuatan Poster Komunitas a. Penentuan tim pembuat Poster Komunitas. Siapa yang mencari data, siapa yang membuat gambar dan huruf. b. Identifikasi masalah yang dihadapi secara nyata oleh masyarakat. c. Penentuan tema poster yang didasarkan pada hasil analisa masalah dan kemungkinan untuk menumbuhkan rangsangan dialog dan diskusi. d. Poster Komunitas dibuat pada kertas karton (karton manila) dengan ukuran tertentu, A2 atau A3. Alat gambar yang dipakai adalah spidol atau alat gambar lainnya sesuai dengan kondisi yang ada. Atau mungkin dengan bahan-bahan lokal yang terbuat dari alam. e. Poster dibuat bisa beberapa lembar sesuai dengan kebutuhan, dan disebarkan atau ditempelkan di beberapa lokasi dimana warga bisa mengamatinya. Atau menjadi media dialog/diskusi pada Rembug warga. Diharapkan warga setelah melihat dan membaca isi pesan poster tersebut, akan memberikan respon. f.

Respon-respon warga terhadap isi pesan poster, baik dalam dialog dan diskusi Rembug Warga maupun pada lainnya, diharapkan menjadi informasi penting bagi munculnya alternatif solusi yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.

5. VCD Komunitas VCD komunitas adalah sebuah bentuk media yang pada pengerjaannya dilakukan oleh warga masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali permasalahan, potensi maupun


91

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN daya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Media ini juga bisa digunakan untuk bahan informasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.

VCD komunitas ini pada proses pelaksanaannya sama dengan proses pelaksanaan mediamedia lainnya yang berlandasan partisipatif. Sebab itu, warga komunitas bukan objek dari media tersebut akan tetapi menjadi subjek pelaku dari mulai proses pembuatannya sampai pada proses evaluasi.

Bentuk-bentuk gambar yang bisa diambil atau pengisi VCD komunitas, adalah masalahmasalah

nyata

yang

sedang

dihadapi

oleh

masyarakat,

informasi

pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan yang sedang dilakukan, atau informasi pengembangan yang lainnya. Yang paling dasar adalah materi yang tertuang dalam VCD harus mampu menumbuhkan dialog untuk proses kesadaran kritis masyarakat.

Langkah-langkah Pembuatan VCD Komunitas: a. Pembentukan tim pelaksana pembuatan VCD KOMUNITAS. b. Identifikasi masalah yang dilakukan bersama masyarakat. c. Penentuan tema yang akan diangkat menjadi bahan VCD berdasarkan dari olahan hasil identifikasi sebelumnya. d. Pembuatan/penulisan skenario dan penentuan peran yang didasarkan pada skenario yang telah dibuat. e. Pengambilan gambar sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, perubahan tersebut harus disepakati bersama. f.

Langkah selanjutnya adalah proses editing dan pemberian title.

g. Proses penggandaan untuk disebarkan kepada tiap kelompok masyarakat yang membutuhkan media pemberdayaan. h. Apabila VCD ini menjadi bahan untuk dialog dan diskusi pada pertemuan masyarakat, maka harus ada upaya untuk merumuskan hasil dialog tersebut,

92



dan diharapkan terumuskan pula alternatif solusi yang disepakati secara bersama.

6. Radio Komunitas Radio komunitas merupakan media pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat (komunitas), baik manajemen pengelolaannya maupun paket-paket siarannya untuk membangun keswadayaan dalam penanggulangan kemiskinan.

Radio Komunitas merupakan radio dengan pancaran radius lokal (sebatas area sasaran penanggulangan), yang isi siarannya atau informasi yang disampaikannya merupakan informasi pemberdayaan yang dikemas sesuai dengan budaya lokal. Atau paket siarannya bisa diambil dari hasil rekaman teater rakyat yang telah dipentaskan, sosio drama yang direkam dalam kaset,

kemudian disiarkan melalui radio, atau dialog antar pelaku pemberdayaan, atau cerita humor dan lawakan lokal yang memunculkan permasalahan yang harus segera dipecahkan bersama.

Sebab itu, paket siaran radio komunitas diupayakan untuk disesuaikan dengan paketpaket materi dan jadwal pelaksanaan rembug warga. Hal ini memungkinkan paket siaran akan menjadi alat perangsang untuk dialog maupun diskusi mencari upayaupaya pemecahan masalah secara bersama.

Pada pelaksanaan pembentukkan radio komunitas ini, akan diperlukan orang-orang yang

mempunyai kemampuan dalam teknis peradioan/pemancar radio. Sebab itu,

kerjasama dengan pihak luar yang mempunyai potensi peradioan dalam hal ini sangat diperlukan..Pembuatan radio komunitas ini didasarkan dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemberdayaan.

Langkah-langkah Pembuatan Radio Komunitas : a. Pembentukkan tim pelaksana pembuatan radio komunitas.


93

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN b. Diskusi perencanaan dengan pihak teknisi radio. c. Pendirian radio komunitas. Pada pelaksanaan pendirian ini, terutama nama Radio diupayakan untuk disepakati secara bersama warga masyarakat, dan ditekankan merupakan

milik

bersama

yang

perencanaan

materi

siarannya

akan

direncanakan secara bersama. d. Untuk mengisi atau menciptakan paket-paket siarannya, didasarkan pada hasil pengolahan identifikasi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Bila paket siaran akan menjadi bahan diskusi warga, maka paket dan waktu harus disesuaikan dengan jadwal materi Rembug Warga yang telah biasa dilakukan masyarakat. e. Evaluasi untuk radio komunitas dilakukan secara partisipatif.

7. Buletin Buletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala. Ukuran buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga dilengkapi dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk mau membaca seluruh isinya sampai selesai.

Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak dan beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan kegiatan, komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih dari 2 halaman.

Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan semacam buletin mungkin terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang menarik dapat membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi kejenuhan, dan membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.

Langkah-langkah Pembuatan Buletin : a. Pembentukan tim pelaksana. b. Pembagian tugas tim.

94


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN c. Menentukan rubrik-rubrik dan nama bulletin. d. Menentukan isu/topik perterbitan. e. Identifikasi masalah sesuai dengan isu topik. f.

Pembuatan buletin.

g. Penggandaan dan penyebaran. h. Menjadi bahan untuk diskusi/dialog pada Rembug Warga. i.

Rumusan hasil diskusi dan rumusan alternatif solusi.

j.

Action plan.

k. Evaluasi.

8. Papan Informasi Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.

Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehingga

transparansi,

partisipasi,

dan

desentralisasi

dapat

dilaksanakan.

Pemasangan papan informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agar mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Jenis informasi yang dianggap perlu dipasang di papan informasi adalah desain program, mekanisme, agenda dan laporan kegiatan, rencana dan laporan keuangan, daftar peserta program, masalah yang menghambat program dan sebagainya.

Langkah-langkah Pembuatan Papan Informasi: a. Pembentukan tim pengelola. b. Pembagian tugas tim. c. Perencanaan bentuk disain papan informasi (upayakan disain menjadi daya tarik masyarakat, kuat dan melindungi bahan-bahan informasi yang akan ditempel). d. Penentuan tempat lokasi papan informasi (lokasi-lokasi strategis).


95

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN e. Pelaksanaan/memfungsikan papan informasi sebagai media warga yang efektif. f.

Evaluasi.

D. Pengelolaan Media Warga Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai pengaturan. Lalu, sebenarnya bagaimana mengatur media? Sulitkah mengatur media? Atau bagaimana membuat media yang bagus? Marilah kita bahas hal tersebut satu persatu. Mengelola Media Warga pada dasarnya sama dengan mengelola media umum lain, baik secara struktural maupun tanggungjawab tugasnya. Nyaris tidak ada perbedaan sedikitpun. Hanya saja, untuk media warga, struktur yang dibutuhkan tidak sebanyak dan serumit media umum. Secara struktural sebuah penerbitan media terdiri dari dua bagian besar, yaitu Bagian Redaksi dan Bagian Usaha. Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan berita. Orang-orangnya disebut wartawan. Sementara Bagian Usaha bertugas menyebarluaskan pendistribusian

media media

massa, massa.

yakni Bagian

melakukan ini

pemasaran

merupakan

sisi

(marketing) komersial

atau

meliputi

sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Secara garis besar tugas dan tanggungjawab setiap bagian adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Redaksi Pemimpin

Redaksi

merupakan

orang

yang

mengepalai

bagian

redaksi.

Ia

bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja bagian redaksi sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh berita media yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh

kegiatan

redaksional.

Kewenangan

itu

dimiliki

karena

ia

harus

bertanggungjawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain. Dalam pengelolaan media warga, pemimpin redaksi bisa dipilih dari anggota BKM, UPUP atau masyarakat yang memiliki minat di bidang media atau jurnalistik. Pemimpin redaksi ini yang secara khusus bertugas mengelola media warga bersama tim lainnya. Dalam pelaksanaannya jika SDM yang ada kurang memadai maka pemimpin redaksi bisa merangkap redaktur.

96


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 2. Redaktur Posisi Redaktur (editor) berada di bawah Pemimpin Redaksi. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Termasuk memberikan tugas peliputan bagi reporter. Sebenarnya posisi redaktur dalam pengelolaan media warga cukup penting sebagai orang yang mengumpulkan, menyeleksi dan memperbaiki jika diperlukan dari tulisan atau naskah yang akan dimuat atau disiarkan

sehingga diperlukan orang yang

sedikitnya paham tentang editing atau kalau belum namun memiliki minat dan motivasi untuk belajar bisa dilatih terlebih dahulu.

3. Reporter Di bawah redaktur adalah reporter. Mereka merupakan ujung tombak di bagian redaksi. Tugas utama reporter adalah mencari berita lalu menyusun dan menulis menjadi berita. Untuk posisi reporter atau pencari berita bisa dilakukan oleh relawan atau warga masyarakat yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada pengelola media warga.

4. Fotografer Fotografer (wartawan foto atau jurupotret) bertugas mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis (reporter). Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, maka fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik. Namun, seorang wartawan tulis bisa juga merangkap sebagai fotografer. Dalam pelaksanaannya, seorang pencari berita (reporter) bisa merangkap sebagai fotografer (juru foto)

5. Kontributor Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolom, dan karikatur.


97

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Sumber informasi dalam media warga adalah seluruh masyarakat yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam

6. Bidang Pendukung Redaksi Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalah bagian Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan redaksi dan bagian lainnya. Termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengelolaan media warga, bidang ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada di masyarakat, artinya jika memang belum ada pengelola bisa melibatkan orang-orang Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) untuk bisa menjadikan media warga sebagai salah satu fokus diskusi dan pengamatan mereka dalam memberikan masukan kepada pihak pengelola media warga.

7. Bagian Usaha (Business Department) Bertugas menyebarluaskan media, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau distribusi media. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Bidang usaha ini terkait juga dengan bagaimana pengelola media bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan media warga, termasuk mencari peluang iklan dan kerjasama dengan pihak lain. Karena jika media warga hanya mengandalkan dari biaya operasional BKM atau UP akan sangat sulit untuk bisa berkembang, untuk itu bagian usaha ini menjadi penting untuk keberlanjutan pengelolaan media warga.

E. Bagamana kalau sebuah komunitas belum mempunyai sebuah Media Warga? Tentunya yang diperlukan adalah perencanaan untuk membuat media tersebut. Hal-hal apa saja yang perlu direncanakan? Hal pertama yang perlu direncanakan adalah misi media. Kenapa misi media harus direncanakan? Karena misi medialah yang akan sangat berpengaruh terhadap isi media, menjadi pedoman setiap anggota media tersebut dan bahkan menentukan kelangsungan media tersebut. Coba anda bayangkan apa jadinya

98


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN kalau pesawat terbang tidak punya tujuan? Pasti hanya akan berputar-putar di udara sampai bahan bakar habis untuk kemudian jatuh dan hancur. Kira-kira seperti itulah jika sebuah media tidak punya misi. Lalu bagaimana cara menentukan misi ini?. Ada banyak pertimbangan sebenarnya, antara lain kondisi komunitas tersebut. Kalau komunitas itu misalnya hanya terdiri dari orang-orang yang lanjut usia, tentunya misi media kita tidak akan mencerdaskan komunitas lewat generasi muda misalnya, karena menjadi tidak sesuai.

Setelah misi terbentuk, baru kemudian menentukan sasaran pengguna/pemanfaat media, yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan media juga. Nah bagaimana pula menentukan kebijakan media dengan sasaran pemanfaat media? Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah faktor data kependudukan atau demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Misalnya media yang ditujukan untuk usia dibawah 10 tahun, haruslah media yang mementingkan pembacanya, misalnya bentuk huruf yang mudah dibaca, bahasa yang sederhana dsb. Kemudian faktor sosial atau sosiografis seperti budaya, norma dan nilai sosial. Ketika masyarakat di Jawa Tengah membuat media warga, pasti akan sangat berbeda bila dibanding dengan media di masyarakat Papua, baik dari segi pemakaian bahasa, isi media atau tata letaknya. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi anggota komunitas itu sendiri. Kalau anggota komunitas tersebut mayoritas adalah warga yang berpendidikan rendah, kita tentu tidak akan menggunakan bahasa penyampaian dan istilahistilah yang rumit, bukan?

Yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan media adalah kondisi orang perorang dalam komunitas tersebut yang lazim disebut faktor psikografis. Anda pasti mengenal tabloid Motorplus atau Bola? Nah..media yang seperti itu, juga berangkat dari individuindividu yang menggemari otomotif dan sepakbola. Jelas kan?

Hal–hal diatas sedikit banyak juga akan mempengaruhi periodisasi media yang akan dibuat, misalnya komunitas yang mayoritas berpenghasilan rendah, pasti akan mempertimbangkan untuk tidak terbit terlalu sering, karena bisa memberatkan komunitas tersebut.Sekarang berbicara bentuk media komunitasnya. Ada banyak sekali pilihan yang kesemuanya sama-


99


sama boleh digunakan. Misalnya saja bentuk buletin yang banyak dipakai oleh media komunitas yang ada sekarang, semisal Angkringan atau Pasekan Pos. Pertimbangannya lebih ke murahnya dan kemudahan dalam memperbanyaknya. Tetapi bukan berarti yang lain tidak bisa digunakan. Itu akan sangat bergantung sekali pada kondisi komunitas itu sendiri. Misalkan saja komunitas dengan anggota yang rata-rata baru lulus ujian persamaan SD pasti akan lebih efektif jika media warga berukuran relatif besar dengan huruf yang besar pula, misalnya bentuk koran atau tabloid dengan hurufnya sebesar ibu jari. Demikian pula dengan komunitas yang lain. Sangat mungkin akan berbeda.

Nah, proses perencanaan telah selesai, bayangan media yang akan kita buat telah terpampang jelas di depan mata, mulai dari bentuk, periodisasi, misi dan sasaran pembaca. Langkah berikutnya tentu saja adalah merekrut orang-orang yang dirasa mampu dan mau mengembangkan sebuah media. Baru setelah itu diadakan seleksi yang bentuknya menyesuaikan kondisi komunitas tersebut. Nah setelah tahap penyaringan, sekarang kita sudah memiliki orang-orang yang siap bekerja. Tetapi mampukah kalau hanya dengan kemauan tapi tanpa kemampuan dan ketrampilan? Tentu akan sulit. Disini kita membutuhkan pelatihan atau diklat yang bisa membekali mereka dengan pengetahuan yang memadai, seperti apa yang kita lakukan hari ini.

Baiklah sekarang kita sudah mempunyai gambaran jelas media, dan orang-orang yang berkemauan keras dan telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. Apa lagi sekarang? Kita harus membagi tugas supaya mereka bekerja dengan arah yang jelas dan tugas yang sudah sesuai. Banyak model pembagian tugas yang ada, namun yang umum dipakai adalah Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Keuangan yang mengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb, Litbang yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, dan bagian produksi yang nantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar serta bagian umum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain. Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab dan Sekretaris umum.

100



F. Berikut tahapan langkah yang dapat dilakukan untuk menerbitkan Media Warga 1. Susun visi dan misi. Biasanya, secara redaksional dituangkan dalam motto. Secara ringkas, visi menjawab pertanyaan mengapa media warga itu harus diterbitkan, untuk alasan apa, dan idealisme apa yang melatarbelakanginya. Sedangkan misi merupakan target, sasaran, atau tugas yang diemban oleh media warga. 2. Menentukan nama media warga sesuai dengan visi dan misi. Usahakan nama yang mudah diingat atau mencerminkan sesuatu yang khas di wilayah setempat. 3. Menentukan kriteria berita/tulisan yang akan dimuat atau biasa disebut sebagai kebijakan redaksi. 4. Menyusun organisasi redaksi dan pemasaran/distribusi. SDM yang dilibatkan/direkrut mestilah mereka yang mengerti jurnalistik dan sedikitnya paham bisnis media massa. Untuk buletin, minimal ada pemimpin redaksi dan redaktur, serta bagian distribusi dan iklan. Pemimpin Redaksi tugasnya memimpin rapat redaksi dan mengatur pembagian tugas plus pengawasannya. Ia juga bertanggungjawab secara hukum atas isi buletin. Redaktur tugasnya mengedit (termasuk seleksi dan penulisan) naskah. Misalnya, mengedit halaman satu (laporan utama), berita warga, dan berita-berita internal BKM, dst. 5. Buatlah jadwal kerja, mulai dari rapat redaksi hingga cetak. Ikuti alur kerja berikut:

a. Perencanaan isi berita Perencanaan isi berita dilakukan dalam rapat redaksi. Seluruh bagian redaksi mulai dari Pemimpin Redaksi, Redaktur, Reporter hingga Fotografer diharapkan mengikuti rapat redaksi. Bagian usaha juga bisa dilibatkan untuk memberikan masukan berita yang akan dibuat.

Rapat redaksi bisa dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan, sekaligus untuk

mengevaluasi edisi sebelumnya.

b. Pencarian isi berita Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau bahan-bahan tulisan, bisa melalui wawancara atau studi literatur. Selain pihak pengelola yang mencari berita bisa juga berita didapat dari masyarakat yang dimasukan ke pihak pengelola media warga. Contoh:


101

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN warga memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungannya untuk ditayangkan di buletin atau korang kampung.

c. Penulisan Berita Pada proses ini reporter atau pencari berita mengolah bahan tulisan menjadi tulisan alias menulis naskah.

d. Penyuntingan Isi Berita Redaktur melakukan pengeditan, koreksi, dan penyesuaian naskah yang telah dibuat reporter apakah sudah sesuai dengan tema yang diinginkan dan tidak melebihi ukuran/kolom yang tersedia.

e. Tata Letak Berita Setelah berita selesai disunting langkah berikutnya adalah masuk ke Graphic Design. Di sini tata letak berita diatur sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Di bagian ini pula dimasukan foto atau ilustrasi untuk memperkaya berita yang dimuat.

f. Percetakan Langkah terakhir setelah tata letak selesai dilakukan adalah membawa ke percetakan untuk diperbanyak. Jika tidak melalui proses cetak bisa dilakukan penggandaan secara diphotocopy.

Dengan alur kerja seperti di atas, tenggat waktu Media Warga diharapkan bisa terpenuhi. Tentukan saja jadwal, misalnya rapat redaksi tiap tanggal 1, tenggat waktu penulisan dan penyuntingan berita tanggal 20, tata letak tanggal 21-22, masuk percetakan tanggal 2324, selesai deh. Selamat mencoba!

102



OJT Pengelolaa an Media Warga W Kegia atan Sosial (Digu unakan Fas silitator un ntuk Pengu uatan UPS) BULE ETIN Info Umum k jenis media a cetak yang g produksinya dilakukan secara rutin n/berkala. Ukkuran Bulettin termasuk buletin umumnya a sebesar bu uku tulis ata au kertas A4 4/folio. Bulettin umumnya a juga dileng gkapi dengan gambar//foto/ilustrassi yang diha arapkan dap pat menarik minat pembaca untuk mau membaca seluruh h isinya sam mpai selesai. Isi bu uletin lebih banyak b diban nding leaflett/brosur. Topik bahasan juga yang lebih l banyakk dan berag gam, sepertti berita keg giatan progrram, informa asi agenda kegiatan, la aporan kegiatan, kome entar pemba aca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibu uat lebih da ari 2 halam man.

Jenis s dan Ukurran Huruf Agar mudah diba aca, buletin sebaiknya menggunakkan jenis da an ukuran huruf yang tepat. t Hinda ari menggun nakan ukuran huruf den ngan ukuran kecil karena menyulitkkan untuk dibaca. Khususnya, bagi orang tu ua yang ampuan pen nglihatannya a sudah kema berku urang. Keind dahan dan variasi v huru uf perlu. Tetap pi, huruf ya ang mudah dibaca jauh lebih pentting. Untuk ukuran huruff dapat me enggunakan ukuran 6-10 poin terganttung tipe hu urufnya.

ggunaan Ba ahasa Peng Sebaiknya men nggunakan Bahasa Indon nesia yang umum dig gunakan. Jika terpaksa t me enggunakan bahasa asing, bahasa daera ah atau sebaiiknya diberi terjemaha an atau penje elasan dalam m Bahasa Ind donesia.


103

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Isi/Tulis san Bagi seba agian masya arakat, mem mbaca media a dengan banyak tulisan macam bulletin mungkiin terasa memberatkan m n. Penggunaan gambar (foto, ilustra asi atau karttun) yang menarik m dapa at membuat masyarak kat menjadi tertarik untuk u memb baca, meng gurangi keje enuhan, da an mi informasi atau pesan yang disam mpaikan. membantu memaham

mancing Minat Memb baca Gambarr yang Mem Masyarakkat cenderung lebih sukka membaca a berita yan ng dilengkap pi dengan fo oto kegiatan n. Terlebih, bila foto tersebut t berisi gambar kegiatan program p yan ng dilakukan di wilaya ah setempatt.

y Mengundang Se elera Warna yang Buletin tampak t lebih h menarik jika berwarn na. Namun, jika terpakksa penggan ndaan buletiin dilakukan n dengan ca ara fotokopii, gunakan sedikit jeniss warna, ata au gunakan warna yan ng terang saja. s Sebaik knya pengga andaan den ngan cara fotokopi f ini dihindari. Sebab, aka an mengura angi daya tarrik tampilan buletin dan mengurangi minat baca a masyarakat.

Jumlah Halaman b hala aman buletiin yang coccok untuk dikonsumsi d da Berapa banyak masyarakatt? Tidak ad patokan baku. Tetap pi, dengan kecenderung k gan terbatassnya minat baca b masyarrakat, buletiin dengan 4-8 4 halaman sudah cuku up ideal.

nsi Terbit Frekuen Frekuenssi terbit buletin sebisa mungkin tidak terlalu renggang. Ada baiknyya penerbita an buletin dilakukan d minimal m satu u bulan sekkali. Namun,, yang terp penting haru us dipastika an buletin bisa terbit ruttin secara be erkala dan te epat waktu. Jenis Infformasi Buletin dia anggap penting sebagai media tuka ar pengalam man dan sa aling belaja ar mengena ai pelaksana aan program m dari berb bagai daerah h. Namun banyak b masyyarakat juga ingin aga ar buletin lebih banyyak memuat kegiata an program yang y dilakukkan di lokassi yang deka at dengan lin ngkungan mereka. m

d menya ajikan kombinasi kedu ua Buletin dapat jenis info ormasi tersebut, ditamb bah informasi tentang manajemen m program ma aupun isu-issu

104


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN lain yang y terkait dengan prog gram penang ggulangan kemiskinan. k

upan Penye ebaran Caku Sebaiknya buletin n dibagikan sebanyak mungkin m ke masyarakat di lokasi prrogram. Tap pi jika jumla ahnya mema ang terbatas, alternatifnyya buletin da apat dibagikkan: - Saa at pertemuan n saja - Tem mpel pada pa apan informasi - Dibe erikan pada tokoh masyyarakat untuk dijelaskan ke masyara akat Mina at Terhadap p Buletin Tingkkat pendidika an, minat ba aca, budaya lisan/menirru dan tingka at kebutuha an akan inforrmasi mempengaruhi minat masyyarakat terh hadap bulettin. Namun n, tampilan dan isi bu uletin gkin juga ak kan mempengaruhi min nat baca ma asyarakat. Karenanya, K perlu dicari tahu mung mode el buletin yan ng paling co ocok di masin ng-masing daerah. d

Penjelasan Isi Buletin n dalam bu uletin cukup p banyak dan d beragam m. Sebagian n masyarakkat kemungkinan Pesan mene emui kesulita an memahami seluruh isi i buletin, baik b yang be erupa tulisan n, gambar, tabel, t diagram, peta ata au lainnya. Penjelasan P d pengelola program/ffasilitator tettap diperlukkan. dari

Masyarakat Parttisipasi Pengelolaan Buletin B

da alam

etin berpe eluang m menjadi m media Bule komunikasi dua arah an ntara peng gelola gram dan masyarakatt. Pada bu uletin prog masyyarakat da apat turutt berpartissipasi mengirimkan infformasi atau u tulisan be erupa egiatan prog gram, surat pembaca, informasi ke d artikkel, dan laiinnya untukk dimuat dalam bulettin tersebut.. Pote ensi pengelolaan bulettin program m di tingkkat lokal ole eh masyara akat sendiri juga menarik dan mungkin untuk u dilaku ukan. p Meskkipun ada sejumlah prasayarat yang haru us dipenuhi terkait deng gan kemam mpuan jurna alistik dasar, ketersediaan alat, biaya serta manajemen n pengelolaa annya.


105

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN PAPAN INFORMASI Info Umum Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding. Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehingga transparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan. Pemasangan papan informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agar mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Huruf dan Tulisan Jenis huruf atau tulisan mempengaruhi penampilan papan informasi secara keseluruhan. Jenis huruf/tulisan hasil ketikan atau komputer terkesan lebih resmi. Sedangkan tulisan tangan –apalagi yang warna-warni-- terkesan lebih akrab dan semarak. Kombinasi antar keduanya mungkin akan membuat papan informasi terlihat lebih menarik. Penulisan judul dengan huruf yang besar, warna menyolok dan bernada ‘provokatif’ dapat dicoba untuk menarik perhatian masyarakat.

Penggunaan Bahasa Sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Jika terpaksa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya diberi terjemahan atau penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

Gambar pada Papan Informasi Gambar penting untuk membantu masyarakat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Gambar yang bagus juga dapat menjadi daya tarik utama bagi papan informasi. Gambar bisa berupa guntingan majalah/koran, gambar ilustrasi, kartun, foto, dan lain-lain. Masyarakat umumnya suka jika ada foto kegiatan mereka yang dipasang di papan informasi.

Warna , Ukuran dan Tampilan Papan informasi yang berwarna umumnya lebih disukai. Tidak ada masalah dengan warna tertentu maupun penggunaan gambar-gambar lucu. Agar informasi yang ditempel lebih awet, papan informasi sebaiknya diberi atap dan kaca. Tujuannya agar papan informasi lebih rapih dan tidak mudah dirusak tangan jahil. Ukuran papan informasi beragam. Namun, sebaiknya jangan terlalu kecil agar dapat cukup banyak menyajikan informasi. Ukuran minimum papan informasi adalah 0,8 x 1,2 m2.

106



Jenis s Informasii Jenis informasi ya ang diangga ap perlu dipa asang di papan informa asi adalah desain prog gram, aporan kegiatan, mekanisme, agenda dan la l ke euangan, daftar d rencana dan laporan peserta program, masalah ya ang menghambat progra am dan seba againya. Inform masi menge enai masala ah aktual yang releva an dengan program dan kehid dupan masya arakat (kese ehatan, pend didikan, dll) perlu juga sebagai s selin ngan.

ggantian Is si Papan In nformasi Peng Isi pa apan inform masi harus diganti d secarra berkala. Semisal, setiap satu attau dua min nggu, agar masyarakat dapat memperoleh info ormasi lebih banyak men ngenai progrram.

kasi Jumllah dan Lok Jumla ah dan lokasi penempatan mempengaruhi akses dan minat m masya arakat untukk mem mbaca papan informasi. Sema akin banyak b jumla ah papan inform masi yang ada, sema akin mudah m masyyarakat untuk meng gaksesnya. Lokasi L papan informasi yang cukup p strategis berada b di de epan jalan masuk m desa yang selalu dilalui warga setiap harri.

P Inforrmasi Perlu u Dijelaskan ke Masya arakat Isi Papan Papan informasi memuat berbagai b infformasi yang mungkin tidak selurruhnya dipa ahami n dari penge elola program m/fasilitator pada saat pertemuan. p masyyarakat. Perlu penjelasan


107

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Minat Masyarakat Terhadap Papan Informasi Pada prinsipnya semua media sifatnya saling melengkapi. Papan informasi dapat memberikan informasi secara rinci mengenai program yang kurang atau belum disampaikan media lain, seperti

poster, pertemuan dan lainnya. Keterkaitan dan sifat saling melengkapi antar media ini juga perlu dijelaskan ke masyarakat. Ada kecenderungan apabila bila program berjalan cukup baik, minat baca masyarakat terhadap papan informasi juga lebih tinggi.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Papan Informasi Papan informasi biasanya hanya dikelola oleh pengelola program di tingkat lokal atau fasilitator saja. Potensi partisipasi masyarakat untuk turut terlibat mengisi papan informasi perlu didorong. Semisal, dengan meminta tiap kelompok masyarakat yang terlibat dalam program untuk memberikan informasi atau mengirimkan tulisan/foto kegiatan mereka.

Display Dummy Media Warga dalam Konteks Pengelolaan Kegiatan Sosial Dalam konteks kegiatan Sosial, Papan informasi dapat berbentuk koran Dinding yang memuat pesan-pesan Kegiatan Sosial yang telah diagendakan dan dialokasikan, baik itu berupa layanan kesehatan, pendidikan maupun kegiatan lain-lain. Berikut ini (di halaman berikut) contoh kegiatan Sosial yang didisplay-kan dalam Media Komunitas Koran Dinding dalam Papan Informasi (http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/2010/09/07/menumbuhkankesadaran-rakyat-dengan-display-penganggaran-daerah/, diakses 23 Mei 2011). Informasi yang sama dapat dimodifikasi tampilannya untuk dimuat dalam buletin.

Yang menarik dari media komunitas tersebut adalah isi pesan dan tampilannya. Sekilas info tentang media ini juga terletak pada kekuatan pengelolaannya. Adalah Jaringan Media Komunitas Gunungkidul (JMKGK) yang bekerjasama dengan Pusat Informasi dan Transparansi Anggaran (PITA) Gunungkidul menerbitkan perdana Display Penganggaran Daerah Gunungkidul pada senin 6 September 2010. Display yang terbit sebagai suplemen Harian Jogja tersebut menyajikan Hasil analisa kebijakan penganggaran Gunungkidul tahun 2010 yang dikemas dengan menarik dan informatif. Selain dijadikan suplemen Harian Jogja, display yang berukuran 2 halaman Koran tersebut juga akan dibagikan keseluruh kelompok warga di tiap RT se Kabupaten Gunungkidul melalui jaringan Sarana Rembug Antar Warga untuk Gunungkidul (SRAWUnG). Penerbitan Display Penganggaran Gunungkidul ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk terlibat dalam penganggaran Gunungkidul. Partisipasi rakyat mutlak

108


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN diperlukan supaya penganggaran daerah tetap bertujuan untuk pemenuhan hak dasar rakyat dan implementasi dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Di dalam Media tersebut dimuat informasi tentang pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan Gunung Kidul. Apa saja penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana Alokasi APBD didistribusikan kepada masyarakat untuk kebutuhan apa saja. Sehingga masyarakat selain dapat membaca potret APBD Kab Gunung Kidul, juga dapat membaca APBD dibagi-bagi untuk apa sajakah? Kedalaman informasi, focussing isu dan tampilan media yang dibumbui dengan gambar berwarna yang menarik membuat media warga tampil lebih komunikatif dan menggugah pembacanya.


109

110




Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (Nation state) yang memiliki platform Perlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional Konsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee) untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin. Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungan sosial tersebut. Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yang berbunyi :…Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Indonesia menganut Negara kesejahteraan yang responsive mengorganisasikan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Esping-Andersen dalam Triwibowo dan Bahagijo 2006). Konsep ini dipersepsikan sebagai bentuk kewajiban Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat mengingat secara empiris terbukti bahwa telah terjadi kegagalan pasar (market failure) dalam masyarakat kapitalis dan kegagalan Negara (state failure) dalam masyarakat sosialis (Husodo : 2006). Namun demikian lebih daripada sekedar jalan ketiga, Negara tetap mesti mengedepankan kesejahteraan social, baik ia termasuk sebagai Negara kesejahteraan (welfare state) atau tidak. Sebab fungsi ideal Negara adalah melindungi rakyatnya dari penderitaan. Fakta dan data empiris menunjukkan bahwa warga miskin di Indonesia masih cukup besar dibandingkan dengan Negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Populasi miskin di Asia Tenggara mayoritas tinggal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini, terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika


111

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN indicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos : 2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yang menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan target pencapaian.

7,55

8,00

12,00

13,33

14,15

15,42

16,58

17,75

15,97

16,66

17,42

18,20

18,41

19,14

23,43

17,47

24,23

PERKEMBANGANKEMISKINAN DIINDONESIA19962010

JumlahPendudukMiskin(JutaJiwa) TingkatKemiskinan(Persen) Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahun Catatan : *) Jumlah penduduk di bawah Garis Kemiskinan **) Target RKP 2011 ***) Target RPJMN 2010 - 2014 ****) Target MillenniumDevelopmentGoalstahun 2015

3

Negara kesejahteraan harus mencerminkan paradigmanya dalam kebijakan social yang meliputi strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam mengejawantahkan peningkatan kesejahteraan social sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, terutama melalui upaya perlindungan social (social protection). Perlindungan social mencakup jaminan social (baik berbentuk bantuan social dan asuransi social), maupun jaring pengaman social (social safety net). Sehingga Negara memposisikan penerapan kebijakan social sebagai penganugerahan hak-hak social (the granting of social rights) kepada warganya (Triwibowo dan Bahagijo : 2006). Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan adalah prioritas utama pembangunan 2010-2014 karena di tahun 2010 jumlah penduduk miskin nasional masih sekitar 13 %. Sementara pengangguran terbuka masih 7,41%. Akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, permukiman, infrastruktur serta permodalan untuk masyarakat miskin masih terbatas. Kawasan kumuh dan kantong kemiskinan masih luas. Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008 dan revisi dari Taskforce Poverty Allevialiation Team September 2012), yaitu : 1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk

112


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN dalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH – Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang bersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana alam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebas biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatan dan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang. 2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para pendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program di daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

PENINGKATANDANPERLUASAN PROGRAMPRORAKYAT

KemenkoKesra

KEBIJAKAN EKONOMIMAKRO Klaster1 RTHM

RTM

1. BEASISWAMISKIN 2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. PKH 5. BLT(bila diperlukan saat krisis)

Klaster2 PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Klaster3 KREDIT USAHARAKYAT (KUR)

6. Dll. (PNPM)

RTSM

Klaster4

RTHM

RTM *)

RTSM *)

*)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,serta Perluasandan Peningkatan KesempatanKerja

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAMRUMAHSANGATMURAH PROGRAMKENDARAANANGKUTANUMUMMURAH PROGRAMAIRBERSIHUNTUKRAKYAT PROGRAMLISTRIKMURAH&HEMAT ProgramPeningkatanKehidupanNelayan*) ProgramPeningkatanKehidupanMasyarakatMiskin Perkotaan *)

Pengurangan AngkaKemiskinan

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

4

3. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan kepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan keberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir


113

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN untuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalam APBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan Kab Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagi usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah. 4. Sejumlah program serba murah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, akses dan fasilitas penunjang lainnya seperti : Program Rumah Sangat Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Listrik murah dan Hemat, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. Untuk dua jenis program terakhir tersebut (Peningkatan kehidupan nelayan dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60 % RTS miskin. Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti perbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan, peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor. Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan kronis seperti programprogram yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya dan lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional, bahkan kini tengah merancang UU Penanganan Fakir Miskin. Namun demikian masih belum diimplementasikan karena masih terjadi polemic lembaga manakah yang akan menangani Sistem Jaminan Sosial Nasional ini? Kontroversi yang lain adalah masih belum satunya persepsi mengenai perlindungan social in concept dan belum jelasnya mekanisme penanganan. Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto et al : 2006). Transfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.

114



SASARANRPJM PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN

2009

PERTUMBUHAN EKONOMI

INFLASI

RPJM RKP

7.6 6

3 6

REALIASI

4.2

2.45

5.5 - 5.6

4.0 - 6.0

SUMBER

2010

RPJM RKP REALIASI

2011

RPJM RKP REALIASI

Juta Orang

2.42*

6.0 - 6.3

% thd. Angkatan Kerja

AGST. 8.96

5.1 7-8 FEB. AGST. 8.14 7.87

8.8 9 FEB. AGST. 8.59

7.6 7.6 FEB. AGST. 7.41

5.7 FEB. 9.26

4.0 - 6.0

7.3-7.4 AGST.

Juta Orang

% thd. Penduduk

18.8

8.2 12-14

32.53

14.15 12-13.5 12-13.5

31.02

13.33

11.5-12.5

7

8.3 FEB.

PENDUDUK MISKIN

FEB.

AGST.

Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social, pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas, Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui prosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.


115


KEBIJAKANPOKOK: PRIORITASNASIONALDALAMPK 11PRIORITASNASIONALKIBII20102014

PerpresNo.5/2010 “RPJMN20102014”

(1)ReformasiBirokrasidanTataKelola;(2)Pendidikan; (3)Kesehatan;(4)PENANGGULANGANKEMISKINAN; (5)KetahananPangan;(6)Infrastruktur;(7)IklimInvestasi danUsaha;(8) Energi;(9)LingkunganHidupdanBencana; (10)DaerahTertinggal,Terdepan,Terluar,danPaskakonflik; (11)Kebudayaan,Kreativitas,danInovasiTeknologi PRIORITASLAINNYA

(1) BidangPolitik,Hukum,danKeamanan;(2) Bidang Perekonomian;(3) BidangKesejahteraanRakyat

InpresNo.1/2010 “PercepatanPelaksanaanPrioritas PembangunanNasionalTahun2010” Perpres No.15/2010 “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” Permendagri No.42/2010 “TKPKProvinsi &Kabupaten/Kota”

Inpres No.3/2010 “ProgramPembangunanBerkeadilan”

PrioritasPembangunanNasionalTahun2010 - StrategiPenanggulanganKemiskinan - Sinkronisasi&Pengendalian3KelompokProgramPK - TimNasionalPecepatanPenanggulanganKemiskinan Tatakerjadanpenyelarasankerja,sertapembinaankelembagaan dansumberdayamanusiaTKPKProvinsidanTKPKKabupaten/Kota

(1)ProgramProRakyat;(2)ProgramKeadilan UntukSemua;dan(3)PencapaianMDG’s

13

Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompokkelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan social merupakan satu tipe kebijakan sisal yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politik yang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no 15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun 2010). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative (peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan dalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan kekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto et al :2006). Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan penanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom up planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan,

116


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangka waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei 2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena distribusinya mengandalkan peranan komunitas. Dalam hal ini fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidak sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai penjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat manfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan jaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust (disarikan dari berbagai sumber, Tomy, Mei 2011) Referensi Edi Suharto, Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung, Makalah disampaikan pada Seminar Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung, Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat; Depsos, Jakarta, 2006 Mulyadi Sumarto, RUU Fakir Miskin, Relevankah? Kompas, 18 Mei 2011 Bappenas, Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat Miskin; Bappenas, Jakarta, 2008 Fadil Putra, Governance Intelligence and Quotient, Alat Ukur Kinerja Individu Kepala Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, Megawati Institute, 2011


117


LK. 1, Pelatihan Berkelanjutan Salah satu perwujudan Kegiatan TRIDAYA dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pelatihan yang berkategori aktivitas sosial berkelanjutan. Sebagaimana kegiatan yang lain, kegiatan ini tidak lepas dari keterlibatan Warga Miskin, Aparat Kelurahan, BKM, UPS dan Relawan Sektoral. Bagi BKM Langen Mandiri Kelurahan Langenharjo Kab Kendal, pelatihan ini agak terlambat dilaksanakan akibat perubahan anggaran (PAK) Pemda. Meski demikian kegiatan ini berhasil dilaksanakan dalam dua bentuk pelatihan, yaitu pelatihan otomotif dengan Alokasi Dana APBD Rp 12.500.000 dan Pelatihan menjahit dengan alokasi Rp 7.500.000. Keduanya berasal dari dana APBD dan masingmasing dikerjakan oleh KSM Langen Technical dan Langen Kreatif. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sejumlah 20 orang, masing-masing 10 orang laki-laki dan perempuan. Pelatihan otomotif dan menjahit tersebut mengacu pada PJM Pronangkis BKM Langen Mandiri dengan tujuan meberikan keterampilan bagi remaja agar menciptakan lapangan kerja dan dalam jangka panjang dapat mengurangi angka kemiskinan di kelurahan ini. Sebelum Pelaksanaan para calon KSM diundang dalam sosialisasi semacam rembug pembentukan KSM, FGD kegiatan sosial dan penyusunan proposal kegiatan pada tanggal 26 september 2010. Tidak disangka para peserta sangat antusias dan konsisten mengikuti pelatihan yang mulai dilaksanakan tanggal 28 September 2010 hingga 17 Oktober 2010 selama 20 hari dari pukul 07.30 s/d 13.30. Selama pelatihan berlangsung tidak ada peserta yang absen. Menurut Pengakuan Ribut Haryanto, UPS BKM Langen Mandiri , “Kegiatan ini merupakan usulan dari remaja putra dan putri karena selama ini diwilayah Kelurahan Langenharjo belum pernah melaksanakan kegiatan pelatihan bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan seperti ini “.

118


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Pelatihan ini diarsiteki oleh BKM Langenharjo bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas Bengkel Workhsop, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MANDIRI Madrasah Aliyah Negeri Kendal (MAN). Menurut Abdul Khanan, salah seorang Pengajar di LPK Mandiri, di MAN terdapat berbagai jenis pelatihan yang bisa diikuti, antara lain : Pelatihan Otomotif , Menjahit ,Servis Peralatan Rumah Tangga dan Bahasa Asing. Selepas pelatihan, para peserta dimagangkan (on the job training) sebelum dicarikan pekerjaan. Sebagai bukti, para peserta pelatihan perbengkelan dipekerjakan ke Bengkel Resmi Honda dengan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dan Yamaha YSS (Yamaha Service Shop), Perusahaan Garmen, Toko Elektronik bahkan sebagian dikirim keluar negeri. Karena LPK Mandiri berkompeten mengeluarkan Sertifikat Resmi yang sudah ditandatangani oleh Disnakertrans Kabupaten Kendal serta bisa digunakan sebagai syarat tambahan untuk mencari pekerjaan dangan standar jam pelatihan minimal 120 Jam”. Pelatihan ini diback up sepenuhnya oleh Koordinator Relawan Langenharjo merangkap sebagai Koordinator PNPM-P2KP Kabupaten Kendal. “Saya sangat mendukung kegiatan ini dan harus ada kelanjutan, apabila peserta membutuhkan modal tolong disalurkan melalui dana BLM selanjutnya, agar tercipta lapangan kerja baru bagi para peserta pelatihan otomotif dan pelatihan menjahit ini. Untuk Rencana Kegiatan BLM dari APBD tahap selanjutnya diagendakan untuk melanjutkan Pelatihan Otomotif dan Menjahit Jilid kedua disambung dengan kegiatan social produktif yang dikembangkan dari pelatihan tersebut, terkait dengan tersebut untuk mebuka usaha perbengkelan dan jasa menjahit rumah tangga. “ Terimaksih PNPM Mandiri Perkotaan, berkat bantuan dari pemerintah Kami bisa menambah ilmu dan keterampilan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru,” ujar Eko selaku ketua KSM Langen Technical

(diedit dari http://asmandat-kendal.blogspot.com, Nunuk Sarah, Kendal, 10 Oktober 2010)


119


LK. 2, SEKOLAH MASTER ANAK JALANAN KECERIAN terpancar dari seribuan anak saat bernyanyi bersama pada perayaan Hari Anak Nasional, sekaligus deklarasi penghapusan kekerasan pada anak. Itulah kesan yang saya tangkap pada awal Agustus 2008 lalu, saat menghadiri kegiatan tersebut yang digagas Komisi Nasional Perlindungan Anak di Yayasan Bina Insan Mandiri, areal Terminal Depok. Ya, siapa yang tak kenal dengan Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok. Sekolah sekaligus tempat berlindung anak-anak "kucing garong" yang kebayakan ayahnya "Bang Thoyib". Kok demikian? Ihwalnya, di komunitas Master ini umumnya anak-anak yang terpinggirkan. Mereka adalah anak jalanan, pengamen, tukang rokok, tukang semir sepatu dan loper koran. Keberadaan sekolah terminal sudah dikenal luas berkat kegigihan seorang yang bernama Nurrohim. Usai acara itu, saya pun menyempatkan berbincang-bincang dengan beliau karena tertarik dengan aktivitas yang terbilang jarang dilakukan kebayakan orang saat ini. Ternyata, orang yang berada di balik ide-ide mulia yang terlihat bersahaja itu menyimpan pemikiran luar biasa atas nasib anak bangsa. Juga peka akan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, khususnya anak-anak jalanan. Obrolan pun terus berlanjut hingga saya memahami apa yang menjadi visi dan misi di balik tekad agungnya. "Awalnya hanya fokus ke pendidikan gratis bagi anak-anak terminal, tapi kemudian berkembang ke bidang kesehatan, wirausaha, dan lainnya,” kata pria kelahiran 3 Juni 1971 membuka pembicaraan. Mulai Tergugah Sekitar tahun 1990-an, tergugah niatnya oleh pemandangan sehari hari di rumah makan dan warungnya yang selalu dijadikan tempat mangkal para pengamen. Mereka sering menitip gitar dan peralatan ngamen lainnya di warung miliknya. Nurohim yang saat itu pengurus Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid Al Mutaqien, tertarik untuk mengadakan pesantren kilat bagi anak-anak jalanan. Pada waktu itu ada sebanyak 700 orang, terdiri dari anak-anak maupun dewasa yang mengikuti pesantren kilat. Berawal dari pesantren kilat itulah, Nurrohim mendirikan lembaga pendidikan gratis buat anak-anak jalanan, serta anak-anak dari keluarga miskin di wilayah

120


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Depok dan sekitarnya. Hingga saat ini, pendidikan masih menjadi perhatian utama. Anakanak usia TK, sekolah dasar, menengah sampai atas, setiap hari memenuhi salah satu bagian samping kiri masjid, yang diubah sebagai ruangan kelas. Bahkan sekarang ruang kelas bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta didik. Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, anak-anak yang belajar ini tidak berseragam dan duduk di lantai. Proses belajar-mengajar fleksibel. Ada sejumlah meja kecil untuk meletakkan buku, dan papan tulis. Meski demikian, semua serius mengikuti proses belajar mengajar. Pelembagaan dan Dana Pada tahun 2000, kegiatan pengajaran buat anak miskin itu dilembagakan dengan nama Lembaga Pendidikan Bina Insan Mandiri (Yabim). Kerja kerasnya kini mulai membuahkan hasil. Yabim kini mengelola sekolah formal dan nonformal mulai TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 200 anak, SD sebanyak 400 anak, SMP sebanyak 600 anak, dan SMA sebanyak 800 anak. Jumlahnya terus bertambah apalagi Yabim berlokasi di tengah terminal yang jauh dari ekslusif, tidak formal dan jauh dari birokrasi sehingga membuat anak-anak nyaman. Ternyata tidak hanya anak jalanan, pengamen, atau anak putus sekolah, orang-orang dewasa dari keluarga tak mampu pun bergabung menimba ilmu di sini untuk kelas malam. Dari mulai pembantu rumah tangga, tukang sapu, pelayan toko, pengasong, dan sebagainya. Selain calistung, materi pengajaran ditambah life skill, seperti komputer, otomotif atau sablon. Sementara untuk klinik, dalam sebulan mampu membantu pengobatan gratis kepada 600-700 orang miskin. Biaya operasional sekolah gratis ini semula dari warung milik Nurrohim. Tapi kini, ada bantuan dari badan zakat dan penjualan barang rongsokan. Pengajarnya adalah para relawan yang suka rela mengajar tanpa pamrih alias tidak mendapatkan bayaran. Meski begitu mereka bangga bisa berbuat sesuatu untuk sesama. Kini jumlah siswanya sudah mencapai dua ribu orang lebih mulai dari tingkat usia dini hingga sekolah menengah atas. Tapi itu semua masih jauh dari cita-cita besar Nurrohim. Usaha Nurrohim tak sia-sia. Beberapa anak binaannya ada yang berhasil mendapatkan bea siswa ke luar negeri dan ada pula yang diterima di perguruan tinggi negeri.Di tengah keterbatasan yang dihadapi Nurrohim terus berjuang. Terbentang angan dirinya bisa membangun sendiri rumah sakit dan perguruan tinggi yang semua tenaga dan anak didiknya direkrut dari anak-anak jalanan dan kurang mampu.


121

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Peminat yang Meningkat dan Tantangan Dari waktu ke waktu peminat Yabim meningkat tajam. Kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terpuruk, biaya masuk sekolah formal yang terbilang mahal di Depok menjadi pemicunya. Tak ayal, sekolah gratis jadi pilihan. Namun seiring perkembangan, Nurrohim mengakui Sekolah Master kerap menghadapi kesulitan dalam menjalankan pendidikan gratis itu. "Kami memiliki dana yang terbatas sekali, sehingga kerap kali kami kesulitan untuk membiayai kebutuhan operasional. Donasi dari berbagai pihak dan bantuan dari para dermawan selama ini sangat terbatas dan jauh dari mencukupi," ungkap Nurrohim. Lebih lanjut dijelaskan, membina anak-anak ini yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi yang telah terbiasa hidup bebas di jalanan mencari nafkah. Tak sedikit anak yang ditampungnya ingin bersekolah tapi tidak biaya biaya, sampai anak dari keluarga broken home yang meninggalkan rumah dan turun ke jalanan. “Mereka butuh perhatian. Tapi kadang memang sulit untuk mengajaknya belajar kalau sudah ngerti uang, ingin bebas dan merasa senang hidup di jalanan, jadi perlu pendekatan dulu agar mereka mau sekolah,” papar Nurrohim. Menurutnya, kunci untuk mengarahkan anak-anak agar mau belajar adalah ikhlas dan kesabaran. Juga harus telaten dalam membimbingnya dengan penuh kasih sayang. “Anak-anak di sini sama seperti anak lainnya, tapi karena lingkunganglah mereka jadi seperti itu,” imbuhnya.

Nurrohim: Pendiri Sekolah 'Master' Anak Jalanan Sekolah Master (Masjid Terminal) didirikan Nurrohim (38th), mantan anak jalanan yang sekarang pengusaha warteg. Di sekolah inilah anak-anak jalanan bisa memperoleh pendidikan. Mewujudkan sekolah gratis memang tidak semudah yang dibayangkannya. Menurut Nurrohim, banyak mafia di dinas pendidikan nasional (diknas) yang berusaha melakukan pemerasan. Saat mendaftarkan sekolahnya di dinas, Nurrohim dan temantemannya dipaksa menyediakan uang jutaan rupiah sebagai biaya pendaftaran. Selain itu, masih menurut Nurrohim, diknas juga mewajibkan siswa yang ikut ujian penyetaraan untuk membayar Rp400 ribu. Jika tidak, siswa tidak akan lulus. Pada 2005, sekolah yang awalnya berlokasi di mesjid dipindahkan ke sebidang tanah wakaf seluas 1 hektare, di belakang Terminal Depok, Jawa Barat. Nurrohim kembali harus berurusan dengan preman. Perjuangan Nurrohim ini didokumentasikan dalam film "Sekolidi Master Anak Jalanan", yang disutradarai Denny Surahman dan Wiguna Satria Atmawidara, dan berhasil menjadi finalis ajang Eagle Awards 2010. http://www.yidio.com/iproud---nurrohim-pendiri-sekolah-master-anakjalananflv/id/4098827408

Oleh sebab itu, Yabim memberikan pendidikan tidak sebatas akademik saja, tapi keterampilan hidup dan pendidikan moral. Hal ini sangat berguna bagi masa depan anak-

122


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN anak sehingga mampu hidup mandiri dan tidak tinggal di jalanan. Persoalan pendidikan bagi anak jalanan memang bukan perkara mudah, apalagi masalah ekonomi memang sangat erat melilit sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karenanya, keseriusan pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi bangsa serta ketegasan pemerintah menangani eksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi sangat dinantikan agar anak-anak negeri ini tidak terus menerus menjadi korban (diadaptasi dari Ramdan, IAN, dan dilengkapi berbagai sumber) Referensi : Dm Ramdan, Nurrohim, Pahlawan Sekolah Master Anak Jalanan, http://dmramdan.blogspot.com/2010/12/nurrohim-pahlawan-sekolah-master-anak.html, diakses 30 Mei 2011 Prihatin, Nurrohim, Dirikan Sekolah Anak Jalanan, Liputan 6.com, http://berita.liputan6.com/sosok/201010/301747/prihatin_nurrohim_dirikan_sekolah_anak_j alanan, diakses 30 Mei 2011 Depok News, Mantan Anak Jalanan Dirikan Sekolah Gratis, http://berita.liputan6.com/liputan6awards/201105/334448/mantan_anak_jalanan_dirikan_s ekolah_gratis, diakses 30 Mei 2011 Sekolah Master Anak Jalanan, www.tempointeraktif.com via http://www.youtube.com/watch?v=aKuhdh9Z2UY, diakses 30 Mei 2011


123


LK. 3, Modul 4 Jaminan Sosial : Memberi Kail Semakin lama pemerintah menunda menjalankan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, rakyat akan semakin menderita. Daripada anggaran negara semakin terbebani subsidi dalam berbagai program bantuan social, ada baiknya pemerintah memberi kail bagi rakyat dengan segera melaksanakan SJSN. Bukankah pemerintah sekarang memiliki perekonomian yang cerah? Apalagi Indonesia kembali masuk ke radar investasi investor asing kelas kakap dan menjadi tujuan aliran modal asing miliaran dollar Amerika Serikat. Perekonomian Indonesia yang terus berkembang membuatnya menjadi “perhiasan” Asia Tenggara dengan nilai produk domestik bruto tahun 2010 sebesar Rp. 6.422,9 triliun. Jika dibagi 237,6 juta jiwa, perdapatan per kapita rakyat Indonesia sudah Rp. 27 jutaper tahun. Kalau sudah begini, kenapa pula pemerintah belum sepenuh hati berniat menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang juga merupakan amanat Pasal 28h Ayat 3 dan Pasal 34 UUD 1945? Jaminan Sosial sebenarnya bertujuan menyediakan perlindungan melalui prosedur publik atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Untuk tahap awal, jaminan kesehatan paripurna tanpa pembatasan kaya dan miskin menjadi program pertama yang harus dijalankan dalam SJSN kemudian disusul jaminan pensiun. SJSN memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seumur hidup. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang diwariskan para pendiri bangsa ini. AS memulai melaksanakan sistem jaminan sosial saat pendapatan per kapita baru mencapai 600 dollar AS per tahun. Korea Selatan memulai sistem jaminan sosial saat pendapatan perkapita 100 dollar AS per tahun. Jerman memulai sistem jaminan sosial sejak akhir abad ke-19. Kala itu, jumlah pekerja formal baru 10 persen dari angkatan kerja Jerman. Sejarah membuktikan, negara-negara tersebut tumbuh memiliki perekonomian yang kuat dengan industri manufaktur dan kreatif yang luar biasa berkat lompatan kualitas sumber daya manusia. Negara – negara tersebut tentu tidak langsung tumbuh menjulang begitu menjalankan sistem jaminan sosial mereka. Pemerintah memang harus menanggung iuran orang miskin untuk jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang, pemerintah akan lebih leluasa menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur karena beban subsidi untuk bantuan sosial akan jauh berkurang berkat peningkatan kesejahteraan rakyat lewat SJSN. Jika sudah begini, pertanyaannya adalah kenapa pemerintah masih enggan memberikan kail kepada rakyatnya ??

(Hamzirwan, Kompas 18 Mei 2011) 124


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN LK ini adalah bagian dari diskusi untuk memperdalam pemahaman tentang Kebijakan Perlindungan Sosial. Untuk itu diskusikan : 1. Mengapa Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya? 2. Di atur dimanakah landasan yuridis kewajiban negara tersebut dalam konstitusi? Pada pasal berapa sajakah? 3. Mengapa negara wajib memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan dan marjinal? 4. Bagaimanakah praktek pelaksanaan program-program yang termasuk dalam bidang perlindungan sosial? 5. Mengapa wanita, fakir miskin, para pensiunan, orang jompo, anak yatim dan pengangguran tidak kentara wajib diberikan jaminan sosial? 6. Bersumber dari manakah dana untuk menyediakan jaminan sosial kepada mereka? Perlukah dialokasikan? Dan Bagaimana pemerintah harus mengaturnya? 7. Sebut dan jelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan mana sajakah yang telah dibuat untuk memperlancar pelaksanaan program perlindungan sosial?


125


Pedoman Operasi Baku (POB) Kegiatan Sosial

I. 1.1.

Pendahuluan

Latar Belakang

Dunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal dengan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yang dijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semua program pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan

(PNPM MP) mengacu pada

target-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2) Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Di dalam PNPM MP, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target kegiatan social, karena PNPM MP hanya mengenal 3 pembidangan untuk menyederhanakan pendekatan. Bidangbidang tersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya. Untuk mempermudah pemahaman, Kegiatan Sosial merupakan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan masyarakat miskin yang tidak selalu berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur (prasarana lingkungan) dan kegiatan ekonomi produktif (bergulir). Seluruh kegiatan di dalam MDGs tersebut berupaya meningkatkan angka harapan hidup masyarakat miskin, membuatnya lebih terdidik dan meningkat daya belinya. Ketiga upaya tersebut diukur menggunakan Indeks tahunan, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam Bahasa Inggris disebut Human Development Index (HDI).

1.2.

Dasar Pemikiran

Sebagai bagian dari pembangunan (Rencana Kerja Pembangunan-RKP 2010-2014), penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan dimana masyarakat diorganisir sepenuhnya untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan social. Cara untuk menggerakkan masyarakat

126

menjadi

berdaya

disebut

dengan

pengorganisasian


masyarakat

(Community

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Organization). Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya, tidak tergantung kepada pihak lain. Peningkatan taraf hidup dilakukan dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti perumahan, lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan seperti yang disebutkan dalam MDGs. Untuk mengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan ukuran IPM yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup, masyarakat terdidik dan peningkatan daya beli. Namun demikian untuk mencukupi kebutuhan dasar tersebut masyarakat didorong untuk menggunakan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya, ada yang berupa dana, sejumlah gagasan, tenaga, bahkan jaringan kerjasama. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan kesempatan. Dengan potensi tersebut masyarakat niscaya mampu mempengaruhi lembaga-lembaga kunci untuk bersama-ama memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kegiatan social tidak hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia tetapi juga komunitas/masyarakat secara bersamaan. Untuk selanjutnya, melalui POB Kegiatan Sosial ini diharapkan kegiatan social diharapkan sepenuhnya menolak kegiatan instan, permukaan, santunan tak berkelanjutan, tidak terkait langsung dengan warga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs. Sebaliknya kegiatan social harus mampu menjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya. 1.3.

Prinsip dan Pendekatan

Kegiatan Sosial wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan dan pedoman yang berlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Prinsip-prinsip yang menjadi koridor bagi kegiatan Sosial tersebut adalah : 1. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Strategi penanggulangan kemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, dari strategi ini memperjelas bahwa domain PNPM ada pada klaster yang kedua yaitu program-program yang menggunakan pendekatan

pemberdayaan

masyarakat.

Bentuk

kegiatannya

berupa

fasilitasi

pembelajaran, penyadaran, memperkuat kemandirian masyarakat dalam pembangunan khususnya

penanggulangan

kemiskinan.

pemberdayaan masyarakat sebagai

PNPM

Mandiri

Perkotaan

menjadikan

pilihan strategi yang utama dalam lmplementasi

kegiatan, dengan berfokus pada jalur Tridaya (bidang sosial, bidang infrastruktur, bidang ekonomi).

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan sosial diharapkan


127

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Indikator pelaksanaan prinsip ini terlihat dalam kegiatan KSM/panitia, yaitu: a. ada pembelajaran terhadap komunitas, dan pihak terkait lainnya tentang penyelesaian masalah tersebut dengan berpartisipasi memberi dukungan nyata dalam pelaksanaan kegiatan. b. ada pembelajaran terhadap keluarga/jiwa miskin terkait penyelesaian masalah dengan melakukan perubahan dari diri mereka; paradigma, kebiasaan, etos, budaya kemiskinan, dll. 2. Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang diproses melalui Pemetaan Swadaya dan rutin diverifikasi melalui review/tinjauan partisipatif 3. Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2, bukan pemanfaat tidak langsung. Pemanfaat langsung meliputi Usia sekolah (7-17 tahun), usia produktif (17-65 tahun), usia tidak produktif (>65 tahun). 4. Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan masyarakat harus dipastikan akan adanya perlakuan pra dan pasca NHJLDWDQ VHKLQJJD NHJLDWDQ \DQJ GLODNXNDQ WLGDN ³QXPSDQJ OHZDW´ dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ada sewaktu dilaksanakan (awal) saja, namun kemudian menghilang seiring dengan seremoni acara selesai. Internalisasi kegiatan ke dalam sistem sosial yang ada, antara lain sistem; keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, keagamaan, dll. Tantangan utamanya adalah menjadikan aktivitas penanggulangan kemiskinan yang dilakukan agar masuk dan menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat, sehingga pelaksanaan program kemudian akan berjalan sesuai dengan alur dinamika kehidupan masyarakat pula. Pelaksanaan kegiatan harus diupayakan juga membangun sistem kerja yang terpola, teratur dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang ada. Memaksimalkan kerjasama dan kemitraan, mengoptimalkan keswadayaan masyarakat, merupakan langkah nyata untuk merencanakan keberlanjutan program. Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia: x

Pembangunan KSM/panitia melibatkan lembaga/organisasi, individu/keluarga dan jaringan social yang sudah aktif melakukan kegiatan sosial.

x

Pelaksanaan kegiatan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan, sosial, keagamaaan, dll setempat.

x

Menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar komunitas: pemerintah daerah, perusahaan swasta, dll untuk melaksanakan program, mensinergikan program, dll.

128


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 5. Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek. Sebab kebutuhan dasar KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal-hal yang membuat kegiatan berjangka panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan dengan pihak ketiga, baik SKPD maupun CSR atau sumber lain 6. Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin , Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah, yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Miskin Perkotaan. Tidak menutup kemungkinan program di cluster I dan IV berjalan di kelurahan yang sama sehingga akan lebih bermanfaat jika dijalankan dengan skema PNPMMP. 7. Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan Sosial yang membuka lapangan kerja baru harus lebih diprioritaskan pelaksanaannya karena bermanfaat bagi banyak KK miskin dan memberi pemasukan kepada banyak jiwa yang ditanggung oleh masing-masing KK tersebut. Selain itu kegiatan Sosial juga akan berpotensi membuka lapangan kerja baru jika terkait dengan mata pencaharian pokok. Artinya Kegiatan Sosial Produktif yang terkait dengan peningkatan pendapatan, meskipun masih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya lebih diprioritaskan seperti pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang harus disambung dengan pembentukan KSM ekonomi produktif 8. Kegiatan

Sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akan

meningkatkan Angka Harapan Hidup sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehat seseorang akan makin panjang harapan hidupnya, sehingga makin produktif sebagai manusia sejahtera. Adapun area-area strategis yang digarap mestinya juga berkaitan dengan target-target MDGs seperti memberantas kelaparan (MDGs 1), mengurangi kematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu (MDGs 5), melawan penyakit menularmalaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung lingkungan hidup (MDGs 7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang. 9. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mendapatkan prioritas yang sama karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagaimana ditargetkan dalam IPM, sebagai target ketiga, yaitu menjadikan masyarakat terdidik. Dalam MDGs pendidikan diletakkan pada target ke 2 dan ke-3 yaitu pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak ada diskriminasi gender dalam mengaksesnya 10. Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program. Ketujuh kegiatan di atas akan terjaga keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai dari


129

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN level local, regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yang terpenting adalah bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan swasta. Sebab ketiga kompartemen tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangka panjang di level kota/kab. 1.4.

Ketentuan Dasar

Sejak awal, PNPM Mandiri Perkotaan berupaya untuk melihat penanggulangan kemiskinan secara utuh, tidak sepotong-sepotong, tidak sektoral dan tidak berbentuk santunan yang menciptakan benih konflik. PNPM Mandiri Perkotaan bertekad memperbaikinya agar tidak lagi salah sasaran dan melemahkan modal sosial yang telah terbangun selama ini seperti gotong royong, kepedulian, musyawarah, serta keswadayaan. Lemahnya modal sosial adalah akar pesoalan yang memudarkan kemandirian. Penyebabnya adalah pengambilan keputusan program terpengaruh kepentingan, tidak adil, tidak transparan, dan tidak memihak kepada si miskin. Pengelolanya sendiri tidak dipilih dengan benar, hanya menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak yang menanamkan kepentingan. Akibatnya keputusan yang dibuat sering diabaikan oleh masyarakat. Dampaknya lembaga mengalami krisis kepemimpinan yang membuatnya tidak mampu mengembangkan pemimpin berintegritas, lembaga tersebut justru menjadi tidak berdaya karena dikelola oleh pemimpin yang tidak mengedepankan rakyatnya yang miskin. Lambat laun lembaga semacam ini semakin sulit mengakar karena krisis kepercayaan. Untuk membenahinya harus diupayakan langkah-langkah : a. penguatan modal social (keikhlasan, kerelaan, kepercayaan, dan gotong-royong) di lokasilokasi yang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat dan b. membangun kembali modal social yang mulai memudar di sejumlah lokasi c.

Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui proses pemberdayaan.

Ketiga proses tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan social. Di dalamnya terdapat upaya penguatan kelembagaan melalui peningkatan rasa saling percaya, kerelaan, keikhlasan, keadilan dan kejujuran pada seluruh tahapan yang dikenal dengan tahapan siklus, mulai Pemetaan swadaya, Pemilihan anggota BKM, penyusunan PJM Pronangkis hingga pembentukan KSM. Pemberdayaan bertujuan mewujudkan perubahan social dari kondisi negative menuju positif. Tonggaknya pada terbentuknya BKM. Harapannya, masyarakat kembali memiliki pemimpin berintegritas dalam BKM sebagai : 1. wadah perjuangan kaum miskin untuk hidup mandiri, berkualitas, memperluas jaringan, memperbanyak mitra dan mendorong penanggulangan kemiskinan berkelanjutan 2. lembaga yang lebih menekankan perhatian untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat.

130


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 3. lembaga yang dalam setiap proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat miskin (pro poor) 4. lembaga kepemimpinan kolektif yang menggerakkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)


131

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN II. Uraian Kegiatan Sosial

2.1. Nama Kegiatan Lingkup Kegiatan yang diatur dalam POB ini adalah tentang Kegiatan Sosial. Luasnya lingkup kegiatan social membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, semua kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur dikategorikan sebagai kegiatan social. Namun demikian dalam prakteknya pendefinisian yang terlalu luas dan bebas menyebabkan kegiatan social berpotensi menyimpang dari koridornya untuk menanggulangi kemiskinan. Sebenarnya secara empiris, BKM telah menjalankannya. Namun hasilnya, masih bervariasi dan sebagian kurang terkait langsung dengan pemanfaat KK miskin. Sebagian lagi kurang srategis karena dilaksanakan secara instan, sehingga dikhawatirkan tergolong ke dalam kegiatan negative list. Sehingga POB Kegiatan Sosial ini hendak mengatur, menertibkan dan mengembalikan kegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupun petunjuk teknis. Sebagai sebuah standard operasional prosedur pelaksanaan, POB ini mengatur kegiatan sosial dalam arti luas dalam konteks pemberdayaan dan dalam arti sempit dalam konteks jenis-jenis kegiatan 2.2. Tujuan Kegiatan Sosial Tujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Umum mengenai sifat dan rambu-rambu pengalokasian Bantuan langsung Masyarakat untuk kegiatan sosial, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membuka kesempatan kerja 2. Menguatkan modal sosial masyarakat. 3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sumberdaya dan kesempatan pendidikan. 4. Meningkatkan

kapasitas

masyarakat

dalam

pengelolaan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan. 2.3. Output Kegiatan Sosial 1. Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, baik dari Pemda maupun pihak lain (dunia usaha dan Perguruan Tinggi). Dengan demikian masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 2. Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agar tepat sampai pada kelompok sasaran. Artinya dengan terfasilitasinya pelayanan SKPD kepada

132


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN masyarakat miskin akan menunjang alih kelola kegiatan sosial, keberlanjutan program dan memperpanjang harapan hidup masyarakat miskin. 3.

Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSM Sosial yang telah mengakar akan memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antar warga menghadapi persoalan kemiskinan. Kepedulian dapat diwujudkan melalui keswadayaan. Di sisi lain, kegiatan sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk lebih menjangkau masyarakat sasaran pelayanan SKPD, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

2.4. Strategi Pelaksanaan Strategi pelaksanaan kegiatan social memuat 5 aspek strategis sebagai peta jalan. Keempat aspek tersebut bermaksud memudahkan peran-peran pengendalian kegiatan social, baik secara makro (kegiatan sosial dalam konteks pemberdayaan) maupun mikro (kegiatan sosial dalam konteks pengorganisasian jenis-jenis kegiatan) agar semakin terintegrasi dengan MSAP Asisten Korkot Sosial dan Fasilitator Sosial. kelima aspek tersebut akan mendudukkan kembali kegiatan social agar :

1. Relevan dengan target IPM-MDGs Kegiatan

Sosial

harus

relevan

dengan

target

IPM-MDGs.

Karena

hanya

dengan

menghubungkan dengan IPM-MDGs-lah kegiatan social menjadi mudah untuk diukur pencapaiannya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang terkait peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ditargetkan semua kegiatan yang tak terkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM dan pemeliharaan lingkungan lambat laun makin berkurang seiring menguatnya pemahaman masyarakat.

2. Menguatkan modal social Memastikan bahwa semua KSM Sosial terbentuk dari pelaku-pelaku kegiatan social yang berasal dari jaringan social yang telah lama berperan (exist) di masyarakat. KSM Sosial yang tidak dibentuk dari bawah (bottom up) akan sulit mempertahankan solidaritas social yang selama ini sudah terbangun. Oleh karena itu fasilitator social dan ascot social berkewajiban untuk memastikan bahwa KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi dibentuk dari jaringan relawan yang telah lama mengakar melayani kegiatan social, baik pelatihan, penguatan kapasitas, pendidikan, lingkungan maupun kesehatan. KSM-KSM Sosial yang telah mengakar adalah KSM-KSM yang beranggotakan para relawan yang telah berpengalaman mengelola kegiatan sosial, memiliki jaringan sosial yang telah mapan (establish) dan spesialis pada bidangnya. Mereka ini antara lain adalah para relawan posyandu, BKKBN, Kader PKK, kelompok tani, kelompok nelayan, pencinta lingkungan, PAUD, radio komunitas, relawan kemitraan yang telah terbiasa mengakses program-program SKPD. Dengan memanfaatkan relawan-relawan yang telah aktif dan berjaringan, maka KSM Sosial yang dibentuk akan


133

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN makin merekatkan solidaritas sosial dan menguatkan modal sosial sebagai modal penting untuk bekerjasama.

3.

Menunjang Kegiatan Ekonomi

Kegiatan Sosial yang terkait dengan bidang ekonomi memungkinkan kegiatan social tersebut berdaya jangkau lebih luas, antara lain meningkatkan kapasitas SDM untuk lebih produktif dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan terhindar dari kerugian. Input yang dibutuhkan terkait peningkatan kemampuan melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi produktif antara lain adalah : a. Pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usaha b. Ketrampilan/skill yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha c.

Kemampuan membaca pasar dan prospek usaha

Singkat kata kegiatan social yang dimasukkan dalam daftar PJM Pronangkis adalah kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan melalui usaha yang selama ini telah ditekuni oleh masyarakat. Jadi bukan usaha yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan mata pencaharian masyarakat. Bentuk kegiatan peningkatan kemampuan di atas adalah pelatihan, coaching dan on the job training. Oleh sebab itu segala bentuk pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihan ketrampilan yang ditujukan untuk menguatkan skill masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM-KSM ekonomi produktif sebagai konsekuensi bahwa kegiatan social berfungsi sebagai pengantar menuju intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Artinya, kegiatan social yang berhenti di tengah jalan atau paska pelatihan selesai tanpa follow up, dipastikan tertolak.

4.

Berkelanjutan

Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan.

134


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD Pemda maupun Pemerintah pusat akan menjadikan

program

berjangka

panjang.

Kegiatan

social

yang

ditempelkan

atau

disinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) atau program daerah yang dilimpahkan dari pusat seperti program-program perlindungan social di cluster I dan IV. akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh sebab itu mulai saat ini kita harus mulai intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya.

5.

Memberikan Perlindungan Sosial

Kegiatan Sosial mestinya memberikan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga miskin, mendukung program-program jaminan kesehatan, pendidikan dan hari tua. Esensi kegiatan sosial adalah pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut. Mengandalkan modal sosial, kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan hari tua akan lebih berkelanjutan

6.

Mereview PJM Pronangkis

Untuk membenahi kembali kegiatan sosial agar sesuai dengan kelima aspek di atas maka diperlukan reorientasi dan revitalisasi kegiatan sosial sebagai entitas penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan untuk mereview kembali PJM Pronangkis hingga pada substansi kegiatan sosial. Jika perlu dapat direvisi kembali. 2.5. Sasaran Kegiatan Sosial Sasaran Kegiatan Sosial tentu saja adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasil Pemetaan Swadaya. Data-data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimal setahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, mata pencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh tiga kategori KK miskin yang berhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tiga kelompok warga PS 2 tersebut antara lain : a. Usia Sekolah, yaitu anak-anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memiliki kecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak. Kategori


135

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN anak-anak miskin usia sekolah adalah anak-anak miskin yang tidak memiliki kemampuan mengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka (6-15 tahun). Rentang usia ini disesuaikan dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun. b. Usia Produktif, KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatan tetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penguasaan aset. Di kelompok ini berisikan kelompok umur usia bekerja 15-65 tahun, tetapi belum mempunyai kemampuan untuk menekuni suatu pekerjaan atau belum mempunyai pekerjaan tetap. c.

KK miskin Tidak Produktif, KK Miskin tidak produktif terdiri dari dua kelompok usia, yaitu : a. Jiwa miskin yang telah melewati usia produktif seperti tidak memiliki pendapatan tetap/tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidak memiliki jaminan hari tua (diatas 65 tahun) b. Jiwa miskin usia balita (dibawah 5 tahun) anak-anak keluarga miskin (PS 2) Gambar 1 Klasifikasi Warga PS-2

Anak-anak KK Miskin (usia sekolah)

ͻUsia dibawah 6-15 tahun ͻUsia sekolah wajib belajar (wajar 9 tahun) ͻTidak memiliki kecukupan dana untuk mengakses pendidikan dan kesehatan

PS 2 2

Usia Produktif

Usia Tidak Produktif

ͻ Usia 15-65 tahun ͻTidak memiliki pekerjaan ͻpekerjaan tidak tetap ͻTidak berpendidikan ͻTidak memiliki ketrampilan ͻTidak memiliki akses perawatan kesehatan

ͻ Usia Balita dan di atas 65 tahun ͻpendapatan tidak tetap ͻketergantungan tetangga ͻTidak memiliki akses kesehatan ͻTidak memiliki jaminan hari tua

Untuk menjamin ketepatan sasaran kegiatan kepada keluarga/individu miskin yang ada dalam daftar PS-2 maka dapat dikembangkan penggunaan register warga miskin. Jadi masing-masing jiwa miskin (PS-2) mempunyai nomor register tersendiri. Register ini digunakan semenjak usulan kegiatan/proposal, rapat BAPPUK

136

BKM, sampai pada kunjungan lapang untuk menentukan


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN kelayakkan usulan. Dengan menggunakan nomor register warga miskin maka akan mempermudah untuk mengetahui apakah penerima manfaat kegiatan adalah warga miskin PS-2. Sasaran dari kegiatan sosial secara umum adalah keluarga/jiwa miskin yang ada dalam daftar PS-2, namun untuk kegiatan sosial tertentu harus ditentukan kriteria yang lebih khusus, hal ini dimaksudkan menghindari bias orientasi dan sasaran kegiatan sosial. Perlu untuk terus menjaga suasana batin warga miskin agar selalu harmoni, kondusif sehingga dalam memfasilitasi keluarga/jiwa miskin tersebut lebih strategis dan sesuai derajat keberdayaannya. Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia: 1. PJM pronangkis sudah diperbaiki: ada register jiwa miskin, ada katagori mendekati miskin miskin - sangat miskin dan miskin produktif - miskin non produktif. 2. Peserta/penerima manfaat semuanya ada dalam register PS-2 PJM Pronangkis. 3. Untuk keperluan mendukung system register tersebut di atas dapat dibuatkan kartu identitas penerima manfaat tersendiri untuk mengidentifikasi kelompok sasaran agar mendapatkan intervensi yang tepat, misalnya beasiswa/bantuan pendidikan untuk warga PS-2 usia sekolah dan mendukung kartu sehat terdistribusi dengan benar melalu database PS-2 Dengan mengklasifikasikan warga PS-2 akan mempermudah pemilihan intervensi yang cocok terhadap mereka, khususnya melalui kegiatan sosial. Dalam PJM Pronangkis sudah harus terlihat berapa jumlah warga miskin, tinggal dimana dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat untuk setiap kegiatan. Dengan demikian, BKM terhindar dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, tidak jelas pemanfaatnya, instan dan kurang berkelanjutan. 2.6. Komponen dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Sebagaimana kegiatan yang lain, komponen Kegiatan Sosial terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Untuk Perencanaan tidak akan dibahas lebih dalam di dalam POB ini, sebab telah jelas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis. POB Kegiatan Sosial hanya menyinggung sekilas tentang perencanaan dan akan mengatur lebih banyak pelaksanaan kegiatan sosial dan monitoring evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosial dapat diwujudkan dalam 3 tipologi, sesuai dengan klasifikasi indeks Pembangunan Manusia (IPM). yaitu : 1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelayanan Pendidikan 3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharian


137

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Sedangkan jenis kegiatan sosial adalah bentuk-bentuk kegiatan sebagai realisasi dari ketiga tipologi tersebut di atas. Jenis-jenis kegiatan sosial dimaksud antara lain : 1. penyelenggaraan kegiatan sendiri (melalui PNPM Mandiri Perkotaan) bidang kesehatan yang difasilitasi BKM dan KSM seperti; pengobatan gratis, penambahan gizi balita, penimbangan balita, imunisasi, perawatan ibu hamil, 2. fasilitasi dan dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seperti dukungan pelayanan jamkesmas, pemanfaatan obat generic, vaksinasi, pencegahan penyakit menular (malaria, demam berdarah, HIV), antisipasi pandemi maupun endemi, fogging, dst 3. penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan atas insiatif KSM dan BKM sendiri seperti pemberian bantuan beasiswa berkelanjutan, bantuan seragam sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, penyediaan prasarana sekolah, penyediaan buku-buku sekolah dsb. 4. fasilitasi dan dukungan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD seperti, pengendalian dan pengawasan biaya operasional sekolah (BOS), pengawasan bantuan beasiswa, dsb 5. fasilitasi dan dukungan kegiatan santunan berkelanjutan yang didukung swadaya dan pihak ketiga yang membuatnya berkesinambungan. Pihak-pihak ketiga dimaksud adalah SKPD dan dunia usaha atau swasta. 6. penyelenggaraan Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan sendiri melalui PNPM mandiri Perkotaan 7. fasilitasi dan support Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan oleh SKPD, dunia usaha atau Perguruan tinggi melalui PNPM mandiri Perkotaan

138


3HGRPDQ2SHUDVL%DNX.HJLDWDQ6RVLDO



Gambar 2 Kerangka Alur Kegiatan Sosial Terhadap IPM-MDGs

139

140

Usia Tidak Produktif (>65 Tahun)

Usia Produktif (17-65 Tahun)

Pendidikan dan Kesehatan

Kegiatan

Ekonomi Rumah Tangga Kewirausahaan Ketrampilan Pertukangan Kesehatan Perbengkelan

Pelatihan

Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb

Kesehatan dan Jaminan Hari Tua

PELATIHAN 1. Pelatihan 2. Pelatihan 3. Pelatihan 4. Pelatihan 5. Pelatihan 6. Pelatihan

Kurikulum dan Jenis Pelatihan

KESEHATAN 1. Imunisasi 2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan) 3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah) 4. Pengobatan Massal 5. Vaksinasi Malaria 6. Fogging 7. Pencegahan Penyakit Menular 8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan) 9. Pemberian Makanan Tambahan

PENDIDIKAN 1. Beasiswa Berkelanjutan 2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu 3. Pengadaan APE TK


UPS

Usia Sekolah (6-17 tahun)

Sasaran

Gambar 3 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial

Dinas Sosial, LSM, CSR, Lembaga Sosial dan Perguruan Tinggi

Dinas Pertanian, Perikanan, Koperasi dan UMKM, Lembaga Sosial, LSM, CSR dsb

Dinas Kesehatan, LSM, Lembaga Sosial, CSR

Lembaga Mitra

2.7. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial Pengelolaan Kegiatan Sosial berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, ruang lingkup kegiatan Sosial meliputi (Lihat Gambar 3) : 1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah (6-15 Tahun), mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif (16-65 Tahun) berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri dari a)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya 2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia, 65 tahun ke atas).


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 2.8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial BLM yang dialokasikan untuk Kegiatan Sosial hanya dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan dan pelatihan SDM sebab ketiganya paling terkait dengan IPM-MDGs. Dana BLM Sosial dicairkan oleh Sekretariat BKM kepada KSM-KSM Sosial, baik yang berasal dari dana BLM maupun dari laba perguliran yang diperoleh UPK, berikut ini ketentuan-ketentuannya (lihat juga Gambar 4) : 1. Untuk individu-individu PS2 dan KSM-KSM yang belum memiliki pengalaman usaha dan berniat mengakses dana bergulir wajib mengikuti pelatihan yang dikoordinir oleh UPS. 2. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang diselenggarakan oleh KSM maupun Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang (on the job training) 3. Untuk menjaga keberlanjutan, biaya Pelatihan yang dicover oleh dana BLM hanya boleh menjangkau perlengkapan pelatihan, tidak termasuk peralatan berat pelatihan seperti mesin jahit, alat-alat perbengkelan, mesin-mesin perontok padi dan alat-alat produksi lainnya. Pengadaan peralatan pelatihan tersebut terlampau mahal untuk dijangkau BLM Sosial dan berpotensi menghambat keberlanjutan. Penyediaan alat-alat tersebut dapat dialokasikan melalui sewa maupun dikerjasamakan dengan lembaga mitra. 4. Pembiayaan kegiatan social diharapkan secara bijak diarahkan kepada bidang pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak usia sekolah karena terdapat unsure transfer knowledge kepada generasi penerus yang akan mengantar mereka mandiri pada usia produktif 5. Pembiayaan kegiatan social untuk bidang pendidikan dapat berupa pemberian sumbangan perlengkapan sekolah, buku-buku perpustakaan bahkan biaya bimbingan belajar untuk menghadapi ujian bagi siswa kelas 5-6 atau kelas 12-13.

6. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian Tenda hajatan yang disewakan kepada masyarakat dan hasilnya didistribusikan untuk warga miskin PS-2 tidak diperkenankan karena bertentangan dengan prinsip kemanfaatan langsung bagi KK Miskin dan kesesuaian dengan IPM-MDGs. 7. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian ternak, baik berupa Sapi maupun kambing yang digulirkan maupun ayam, itik, bebek yang diternakkan tidak diperkenankan karena kegiatan tersebut bukan termasuk kegiatan social, melainkan kegiatan ekonomi produktif karena mengandung unsure perguliran dan laba. 8. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian peralatan-peralatan untuk kepentingan bersama di desa/kelurahan juga tidak diperkenankan karena akan menghabiskan alokasi dana BLM untuk kepentingan kegiatan ekonomi produktif atau meningkatkan income mata pencaharian dengan biaya yang sangat besar (high cost) seperti misalnya, pembelian traktor, alat perontok padi, mesin diesel, compressor, dsb. 9. Pembangunan Posyandu, Sanitasi, sarana air bersih dan bangunan sekolah (PAUD dan TK) tidak dialokasikan dari BLM Kegiatan Sosial melainkan dari alokasi kegiatan infrastruktur sesuai dengan ketentuan 10. Kegiatan Sosial hanya membiayai aktivitas social yang terkait IPM MDGs, terutama bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM. Diupayakan pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari BLM, melainkan dikerjasamakan dengan dinas-dinas terkait dan lembaga-lembaga mitra


141

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 11. Pembiayaan untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh sektor (kementrian/dinas) kesehatan (jaminan kesehatan, posyandu, pengobatan gratis) maupun pendidikan (kegiatan PAUD, TK, penyediaan honor guru) dimungkinkan sejauh dalam jumlah yang rasional. 12. Kegiatan-kegiatan Sosial yang dilaksanakan bekerjasama dengan sector-sektor dan dinas-

dinas terkait seperti dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, koperasi-UMKM, dan social, dapat dijalankan tanpa menggunakan BLM namun menggunakan skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data pemanfaat PS 2, support system maupun tata cara pengelolaannya. Biaya kegiatan Sosial dapat berasal dari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk penyediaan bidan desa, pelatih(trainer), alat-alat pelatihan, peralatan posyandu, perlengkapan sekolah dsb.

142


Garis verifikasi

Garis pendanaan (BLM/perguliran)

Garis Koordinasi

Keterangan

UPS

Sekretariat

Penyediaan Guru PAUD, dana BOS, perlengkapan sekolah

Dinas Pendidikan, Lembaga Sosial, Perguruan Tinggi, LSM, CSR

Aktivitas Kesehatan

Aktivitas Pendidikan



143

Bidan desa, Obat-obatan, asuransi kesehatan, alatalat kesehatan, tenaga medis Dinas Kesehatan, Lembaga Sosial, LSM, CSR, Perguruan Tinggi


Bentuk Penyertaan (Sharing)

Lembaga-Lembaga Mitra

Kegiatan Ekonomi Produktif (dana bergulir)

Jenis-jenis Kegiatan

Pelatihan: kelas/ magang

UPK

KSM Pelaksana

KSM

Laba Perguliran

Gambar 4 Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN III.

Pelaksanaan Kegiatan Sosial

3.1. Perencanaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM, UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6) Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi penting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan. Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial

1

Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/ Panitia

9

KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

10

8

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/ LKM + UPS

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial

2

3

1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan 2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2) 3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis) 4. Keberlanjutan 5. Penggalangan Swadaya 6. Kerjasama Kemitraan 7. Transparansi & Akuntabilitas

Perbaikan usulan kegiatan (Belum Layak)

7

Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak) Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan Kegiatan dan Laporan

4 6

Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM

KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan

144


5

Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosial

11

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan social

o

1

Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dengan Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan peserta yang akan diundang, waktu yang tepat, susunan acara, dll. Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pokok-pokok pesan yang perlu untuk dipahami oleh peserta adalah :

2

Penjelasan tentang tujuh prinsipprinsip pengeloaan kegiatan sosial Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial Alur pelaksanaan kegiatan Catatan : kegiatan ini dilakukan di tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh BKM/LKM dan relawan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan warga

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Pelaksana : Lurah/Kades Peserta : BKM/LKM+UPS relawan(KBK), Aparat Kel/Desa, Warga Miskin PS2 (lk/pr), ormas, lembaga sosial, yayasan, dll. Fasilitator : Fasilitator Kelurahan

Output

Bahan sosialisasi

Daftar hadir sosialisasi dan catatan proses tanya jawab

3

Buat berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi


Berita Acara hasil sosialisasi

4

Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, tetapkan waktu dan tempatnya


Jadwal definitif kegiatan dan penanggung jawabnya

2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS No 1

2

3

Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, seperti menyiapkan bahan, format, koordinasi dengan BKM/LKM, memilih waktu yang tepat, dll. BKM/LKM mengundang anggotanya berserta personil UPS untuk hadir pada pertemuan bimbingan pengelolaan Kegiatan sosial Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator menerangkan tentang pentingnya untuk memahamkan masyarakat khususnya seluruh warga miskin yang ada di PS-2.

Pelaku Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Output Bahan untuk bimbingan, format usulan kegiatan, format laporan, dll.

Pelaksana : BKM/LKM

Undangan kegiatan

Pelaksana : BKM/LKM

Daftar hadir undangan

Peserta :


145


Menjelaskan detail delapan prinsip pengelolaan kegiatan sosial dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

4

3)

Membimbing dan simulasi pengisian format-format: usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, RAB dan laporan keuangan. Penugasan kepada peserta untuk pengisian format-format agar semakin terampil. Pendampingan intensif (interpersonal/ group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam memahami konsep, dan menggunakan alat kerja

LKM/BKM, UPS Fasilitator : Fasilitator kelurahan


Berita acara pelaksanaan kegiatan

Format terisi dengan benar, prinsip diterapkan.

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial No

Kegiatan/Tujuan Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan yang sudah masuk program sosial dalam Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan akan KSM/Panitia pelaksananya

1

2

Identifikasi KSM sosial yang sudah ada dan pernah menjadi pelaksana kegiatan. Identifikasi lembaga/ organisasi sosial yang petensial untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Melakukan penguatan terhadap KSM yang sudah ada agar semakin kuat dan mantab sesuai dengan prinsip pembangunan KSM dari sisi kelembagaan, anggota, acuan dan pola kerja yang dikembangkan. Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll. Membangun KSM baru (bila diperlukan) dengan pola: x menggunakan lembaga/ organisasi sosial yang sudah ada dan petensial

3

146

x KSM yang benar-benar baru untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas

Pelaku Pelaksana : UPS LKM/BKM Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Pelaksana : UPS LKM/BKM, Relawan Peserta : Relawan(KBK), Pengurus dan anggota Warga miskin (PS-2) Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus lembaga, calon anggota KSM (khususnya Miskin PS-2) Fasilitator :


Output Didapatkanya data tentang jumlah kegiatan, jumlah KSM sosial yang ada, dan jumlah lembaga/org potensial menjadi KSM

KSM melakukan penguaan lembaga, anggota, acuan dan pola kerja . KSM paham dan mau menerapkan prinsip

KSM paham dan mau menerapkan prinsip

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN KSM, dll.

Fasilitator kelurahan

4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output Pelaksana : UPS Memberikan pendampingan kepada pengurus KSM/panitia untuk LKM/BKM/ relawan Pengurus KSM memperkenalkan/meningkatkan mampu mengisi kemampuan teknis dalam pengisian Peserta : format-format format-format: 1 pengurus KSM kegiatan sosial x usulan kegiatan, Sosial dengan benar x RAB Fasilitator : x laporan hasil kegiatan, Fasilitator x laporan keuangan. kelurahan Pelaksana : UPS UPS memastikan KSM mampu mengisi LKM/BKM/ Format usulan format secara mandiri, dan memberikan relawan 2 KSM tidak perlu waktu konsultasi khusus untuk pengisian Peserta : revisi perbaikan. pengurus KSM format. Sosial 5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output Pelaksana : Ada usulan Pengurus kegiatan dan Pengurus menyusun usulan kegiatan dan KSM/Panitia RAB KSM yang 1 RAB secara mandiri terisi benar. Fasilitator : Relawan Usulan kegiatan juga memuat rencana Pelaksana : kerja masing-masing prinsip pengelolaan Pengurus KSM memahami kegiatan sosial. KSM/Panitia detail kegiatan 2 yang akan Rencana kerja harus jelas, terukur, Fasilitator : UPS dilakukan. terjadwal, dan ada penanggung BKM/LKM dan jawabnya. KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan dan RAB kepada BKM/LKM: 3

x

persyaratan KSM sudah lengkap

x

persyaratan Usulan kegiatan dan RAB sosial sudah lengkap

6) Verifikasi & keputusan BKM/LKM No Kegiatan/Tujuan

1

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Pelaku

UPS menerima usulan dan meregister usulan KSM/panitia sosial dengan buku khusus. UPS melakukan verifikasi usulan KSM berdasarkan format yang ada untuk

Pelaksana : UPS BKM/LKM

Resi penerimaan usulan kegiatan KSM dari BKM/LKM

Output KSM mendapatkan no register Usulan KSM dinyatakan layak atau belum layak


147

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN memastikan: x Keterpenuhan syarat administrasi yang meliputi beberapa berkas. x Keterpenuhan syarat kelayakan biaya, teknis, dan lingkungan. x Keterpenuhan syarat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan KSM yang dinyatakan layak oleh UPS maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM untuk diambil keputusan pimpinan kolektif. 2

Pelaksana : UPS dan BKM/LKM

KSM yang dinyatakan belum layak oleh UPS maka usulan kegiatan dikembalikan ke KSM dan direkomendasi perihal perbaikannya.

3

7)

BKM/LKM mengadakan rapat untuk mengambil keputusan: menentukan skala prioritas dan alokasi dana untuk masingmasing KSM-KSM Tridaya

Pencairan dana ke KSM No Kegiatan/Tujuan Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat mempersiapkan dana untuk pencairan kepada UPS BKM/LKM. 1

2

UPS dibantu sekretariat mempersiapkan administrasi untuk mencairkan dana kepada KSM sosial yang telah direncanakan akan melaksanakan kegiatan. Pencairan dana dilakukan kepada KSM sosial yang besarnya sesuai dengan keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa dilakukan termin dalam pencairan sebagai pengendalian.

Pelaksana : BKM/LKM dan UPS

Pelaku

Pelaksana : UPS, sekretariata dan BKM/LKM

Pelaksana : UPS, sekretariat dan BKM/LKM

KSM layak dan belum layak diproses lebih lanjut

Surat keputusan BKM/LKM tentang usulan KSM/ BAPPUK

Output

Dokumen pencairan dana siap

Dana diterima KSM Bukti pencairan lengkap

3.2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat dicermati

148

sejauhmana

kegiatan

mampu

menggalang


mitra

strategis

yang

membuatnya

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat dicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia. 8) Persiapan pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi kegiatan awal/persiapan, antara lain: x Diutamakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (cek PJM Pronangkis) x recek pemanfaat/peserta yang direncanakan sudah ada dalam daftar war ga miskin (PS-2) x Memastikan rencana kegiatan memberi kemanfaatan langsung bagi warga miskin. 1

x Jika terkait dengan mata pencaharian diprioritaskan kegiatan yang menunjang kegiatan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis)

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS BKM/LKM dan Fasilitator Kelurahan

x Rencana kerja untuk melembagakan kegiatan agar keberlanjutan terjamin x Rencana kerja penggalangan swadaya masyarakat: uang, material, dll. x Rencana kemitraan

kerja

Kerjasama

dan

x Rencana kerja penerapan transparansi & akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kepada publik.

2

Rencana kerja untuk memperjelas target, tahapan kegiatan, penanggung jawab kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diencanakan.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS Fasilitator

Output Implementasi mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan sosial Kegiatan terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan (MDGs) Diperoleh kegiatan yang sesuai dengan target IPM dalam peningkatan daya beli, pendidikan dan angka harapan hidup Kualitas kegiatan meningkat dengan adanya proses penguatan pada persiapan. Pelaksanaan membutuhkan untuk melibatkan komunitas dan warga miskin yang semakin luas. Rencana pelaksanaan matang terjadwal dan jelas penanggung Jawabnya


149


3

BKM/LKM dan UPS membantu dengan mengambil peran-peran strategis untuk fasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitia seperti kerja sama dan kemitraan, dll.

9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia No Kegiatan/Tujuan KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan persiapan dengan baik, rencana kegiatan yang tersusun diimplementasikan. 1

2

3

4

KSM/Panitia mengundang, mengumpulkan calon peserta untuk dilakukan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan, tahapan dan proses, tanggung jawab masing-masing pihak, dll.

Kelurahan Pelaksana : UPS BKM/LKM dan Fasilitator Kelurahan

Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

BKM/LKM mendukung strategi dan pendekatan

Output Calon peserta siap mengikuti kegiatan sosial yang difasilitasi oleh KSM/Panitia

KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi komunitas dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari penggalangan swadaya, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

Partisipasi warga terwujud dalam pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan bakuan seperti yang tercantum dalam usulan kegiatan yang telah disetujui oleh BKM/LKM.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Kegiatan terlaksana sesuai bakuan kegiatan dan terpantau oleh BKM/LKM melalui UPS

UPS mendampinggi, memantau, membimbing KSM/Panitia agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai aturan main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan. KSM/Panitia mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan dengan baik sehingga bahan penyusunan laporan tersedia dengan baik dan cukup.

Partisipan: Warga miskin PS 2 Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Data dan bahan untuk pelaporan kegiatan siap

3.3. Pengendalian dan Evaluasi Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output

150


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi laporan. 10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan Pelaku 1 Mengundang anggota KSM/panitia Pelaksana: Ketua pelaksana kegiatan sosial untuk bersama; KSM/Panitia melakukan evaluasi, konsolidasi data Peserta: Anggota hasil, menyusunan draft laporan hasil KSM/Panitia 2 Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan Pelaksana: kegiatan minimal sesuai format yang telah KSM/Panitia disiapkan. Laporan juga dilampiri fotofoto kegiatan, laporan keuangan. 3 Menyerahkan laporan pelaksanaan Pelaksana: kegiatan sosial yang lengkap termasuk KSM/Panitia penggunaan dana, dokumentasi, dll. Kepada UPS BKM/LKM. 11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial No Kegiatan/Tujuan Pelaku 1 Persiapkan dokumen laporan hasil Pelaksana : pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan BKM/LKM dan UPS salin bagian-bagian yang dibutuhkan untuk bahan sosialisasi. Buatlah Fasilitator : Tim ringkasan, kemudian salin dan gandakan Faskel/ relawan sesuai dengan kebutuhan. 2 Tempelkan beberapa informasi penting Pelaksana : hasil kegiatan sosial di lima titik papan BKM/LKM dan UPS informasi dan pengumuman yang strategis lainnya. Fasilitator : Tim Faskel/ relawan 3 Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat Pelaksana : UPS kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan BKM/LKM kegiatan sosial, dengan menyampaikan ringkasan-ringkasan yang informatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Output Ada catatan evaluasi, data terolah, draft laporan jadi Dokumen laporan dan lampiran tersusun Tanda terima penyerahan laporan hasil

Output Bahan untuk sosialisasi hasil kegiatan sosial

Info hasil pelaksanaan sudah tertempel Berita acara dan daftar nama peserta

Fasilitator : Tim Faskel/ relawan

4

Sosialisasi dilakukan ditingkat basis minimal tiga titik utamanya kantong warga miskin, bisa dilakukan melalui pertemuan yang sudah ada di masyarakat.

Pelaksana : relawan

Berita acara dan daftar nama peserta

5

Memberikan salinan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada pihak terkait seperti: Lurah/kades.

Pelaksana : UPS BKM/LKM

Progres kegiatan sosial terpublikasi


151

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN IV.

Pemantauan dan Evaluasi

4.1. Pemantauan a. Substansi yang dipantau KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan memastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip good governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk mensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan

keberlanjutan

agar

seluruh

penerima

manfaat

mendapatkan

pelayanan

berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkan dalam menentukan masa depan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-peran tersebut bisa dipegang oleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawan Pendidikan Anak Usia Sekolah (PAUD) dsb. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan berbagai

152

pihak lain turut


andil bekerjasama

dengan KSM.

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial? Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan kebersamaan kuat semacam ini. BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSM Sosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaat keluarga miskin). b.

Mengukur Pelayanan Sosial KSM

Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasi kemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayanan yang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM) kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikatorindikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatanpendekatan yang berbeda seperti: i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal : x

ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usia sekolah, produktif dan tidak produktif

x

peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan maupun sumberdaya.

x

Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatan kapasitas melalui kegiatan sosial?

ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal :


153

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN x

jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayani masyarakat miskin,

x

jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yang menguasai hajat hidup orang banyak,

iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal seperti sejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien. x

Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yang baik?

x

Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?

x

Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?

x

Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secara periodic?

x

Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?

x

Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan?

x

Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan kegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas kegiatan sosialnya?

x

Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi? Gambar 6 Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSM

Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)

Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber

154


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi. 4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi Sistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur. Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan social berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiatan infrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihan peningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatan ekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihan dilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untuk mempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untuk menerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran. Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambil langkah berikut : 1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompok pemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluan pendidikan maupun layanan kesehatan. 2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggotaanggota KSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernah mendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untuk mengakses dana bergulir. 3. Mewajibkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikuti pelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga akan memeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJM Pronangkis. Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktur social terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, sarana air bersih, instalasi pengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi air minum dan prasarana penunjangnya. Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasi dengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam kegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalan tersistem.


155

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Persoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosial salah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya juga kurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupun sebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi. 4.3. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuai koridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab IV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan. Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sectorsektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan programprogram daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan program Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir oleh TA Sosialisasi.

156


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Gambar 7 Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial PENGENDALI

KEBERLANJ

KM P

USK COMMUNITY

SKPD ± SKPD SEKTORAL

RELAW RE AN

RELAWA N

KMW

TA Rela wan

Relaw an

KSM

Pergur uan

KSM

ASKOT

KSM

BKM FASILITATOR

CSR

UPS

KSM

Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk (perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis (sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.


157


Perlindungan Sosial A. Perlindungan Sosial Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (nation state) yang memiliki platform Perlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional Konsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee) untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin. Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungan sosial tersebut. Sebagaimana disinggung dimuka, Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan 1HJDUD .HVHMDKWHUDDQ \DQJ EHUEXQ\L «3HPHULQWDK PHOLQGXQJL VHJHQDS EDQJVD GDQ seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional, bahkan UU Penanganan Fakir Miskin. Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto et al : 2006). B. Perlindungan Sosial Untuk Mengatasi Kesenjangan Transfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh

158


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya. Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social, pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas, Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui prosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompokkelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan social merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politik yang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no 15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun 2010). C. Perlindungan Sosial, Modal Sosial dan Kegiatan Sosial Kita Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative (peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan dalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan kekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto et al :2006). Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan penanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom up planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan, mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangka waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei 2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena distribusinya mengandalkan peranan komunitas.


159

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Berkaitan dengan ini, fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidak sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai penjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat manfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan jaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust. Apalagi relawanrelawan social yang terlibat dalam kegiatan social adalah relawan spesialis pada bidangnya, antara lain kesehatan (BKKBN, PMI, Posyandu), pendidikan (PAUD), Lingkungan, kelompok tani, dan relawan komunitas yang lain. Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini, terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika indicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos : 2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yang menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan target pencapaian. Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu : 5. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk dalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH ± Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang bersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana alam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebas biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatan dan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang. 6. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para pendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program di daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

160


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 7. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan kepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan keberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalam APBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan Kab Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagi usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah. 8. Baru-baru ini ketiga cluster diatas ditambahkan lagi 1 cluster (tidak termuat dalam Buku tersebut), yaitu cluster 4 yang mengakomodasi Program Serba Murah yang dihandle lintas kementrian, yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Miskin Perkotaan. Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti perbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan, peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor. Gambar

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT Kemenko Kesra

KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO Klaster-1 RTHM

RTM

1. BEASISWA MISKIN 2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. PKH 5. BLT (bila diperlukan saat krisis)

Klaster-2 PROGRAMPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6. Dll.

(KUR)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Klaster-4

RTHM

RTSM *)

KREDIT USAHA RAKYAT

(PNPM)

RTSM

RTM *)

Klaster-3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)

Pengurangan Angka Kemiskinan

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

4

Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan kronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana


161

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN seperti penyuluhan bahaya dan lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Lampiran 2. Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital) Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis. Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebut dengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (Social Development); sebab tiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat. Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandung aspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan social yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human capital).Dalam Pentagon peningkatan akses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosial mengambil peran pada potongan aspek sosial capital dan human capital (Gambar I).

162


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Gambar 2 Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya Bersama dengan Kegiatan Ekonomi, dan Infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan, Kegiatan Sosial berfungsi memperkuat modal sosial, human capital dan jaringan sosial agar tercipta program berkesinambungan

Livel

Pada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan VRVLDO \DQJ WHODK WHUEHQWXN GL PDV\DUDNDW GDQ WLGDN PHQFLSWDNDQ ³NHSDQLWLDDQ´ EDUX \DQJ terlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentukbentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.


163

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Lampiran 3

Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs A. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium.

Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu : 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 2. Pemerataan pendidikan dasar 3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya 7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Sebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan.(pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap Negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan. B. Hubungan Kegiatan Social dengan IPM IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human Development Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta

164


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu : 1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk social. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkan modal social.


165

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Lampiran 4 Indikator dan Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial Responden Tiap Kelurahan : 1 BKM 2 UPS 3 KSM Sosial 4 Aparat Desa 5. SKPD No Pertanyaan A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial 1 Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa? 2 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin? 3 Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya? 4 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin? 5 Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana? 6 Apakah dalam KSM Sosial terlibat: a. kader BKKBN b. kader posyandu c. kader PKK d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya e. kelompok tani f. kelompok nelayan g. RT/RW h. lainnya..... 7 Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM) 8 Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs? 9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: a. pendidikan b. kesehatan c. kebersihan/lingkungan d. pertanian e. peternakan f. kelautan g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, j. santunan usia tidak produktif k. lainnya..... C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan 10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? D. Kemitraan 16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? E. Pengendalian 20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial

166


Jawaban Ya

Tidak

Keterangan

Ya 5 1 5 5 1

Bobot Tidak 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1 1 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

5 5 5 5

0 0 0 0

3

0

Score

PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents