PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
LAPORAN
UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2014
Konsultan Manajemen Pusat Wilayah-2
A. Pendahuluan Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan Wil-2 dengan komposisi menurut kategori tahun siklus (2014) adalah: 2.887 kel sebagai tahun-2, 2.111 kel tahun-3, dan 1.632 kel tahun-4. Sehingga total kelurahan adalah 6.630. Uji petik (spotcheck) adalah serangkaian kegiatan supervisi yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kualitas terhadap pelaksanaan Program PNPM Perkotaan, meliputi siklus pengembangan masyarakat atau kegiatan Program lainnya. Kegiatan uji petik dilakukan dengan datang langsung ke lapangan, untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data/informasi dilakukan melalui i). wawancara dan diskusi dengan anggota BKM, relawan, KSM, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya, ii). pemeriksaan dokumen/arsip yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan, dan iii). observasi dan pemeriksaan kondisi lapang terhadap hasil-hasil kegiatan Program. Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pelaksanaan kegiatan dilapangan selanjutnya dilakukan proses pengolahan, hasilnya dirumuskan sebagai bahan umpan balik untuk perbaikan dan bahan penyusunan laporan bulanan dan triwulanan. Proporsi pelaksanaan uji petik disetiap tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten telah diatur dalam TOR Konsultan KMP dan OSP, sejumlah pembiayaan dari program dan masuk dalam kontrak Manajemen KMP/OSP dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan uji petik. Dalam TOR Konsultan menjelaskan bahwa cakupan kelurahan yang harus diuji petik oleh KMP adalah minimal 1% dari seluruh lokasi Program atau sekitar 66 setiap triwulan, sedangkan untuk OSP bervariasi antara 3%-10% dari lokasi dampingan, sedangkan untuk OSP-5 dan OSP-6 sebesar 3% dari lokasi dampingannya. Untuk OSP-7 dan OSP-9 ditetapkan sebesar 10%, serta OSP 10 dan OSP 8 sebanyak minimal 5%. Jadi total wilayah 2
jumlah kelurahan yang harus dikunjungi totalnya
mencapai 279 kel/desa. Kewajiban melaksanakan uji petik siklus di tingkat Korkot adalah minimal sejumlah 50% dari lokasi dampingan atau sekitar 3.313 kel/desa pertriwulan. Untuk merekam dinamika pelaksanaan supervisi siklus masyarakat dan hasil-hasilnya maka sejak periode Triwulan I Tahun 2014 dipergunakan secara resmi sebuah aplikasi uji petik dan dapat diakses oleh user (pelaku) melalui web p2kp.org melalui link berikut: http://www.p2kp.org/UjiPetik/.
Dinamika
pelaksanaan
uji
petik/supervisi
siklus
masyarakat tersebut diumpan balik kepada OSP setiap minggu dan analisisnya dipaparkan dalam laporan bulanan dan triwulan uji petik KMP. Laporan triwulan disusun untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang: sebaran lokasi, serta analisis hasil supervisi dari sisi capaian kuantitas dan kualitasnya. Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
1
B. Realisasi Kegiatan Uji Petik Siklus Masyarakat Triwulan IV tahun 2014 Berikut adalah progres hasil pelaksanaan supervisi siklus masyarakat dan hasilnya, data ini merupakan akumulasi supervisi yang dilakukan oleh personil tingkat KMP, OSP, dan Korkot. Dari data SIM Uji petik menu rekap siklus masyarakat dapat ditunjukkan bahwa kegiatan uji petik siklus yang dilakukan oleh seluruh Pelaku (KMP, OSP, Korkot) pada periode Triwulan IV 2014 seluruhnya menjangkau 1.014 kel/desa yang tersebar di sejumlah 121 kota/kabupaten. Sebaran tema siklus yang diuji petik ditingkat KMP, OSP dan Korkot dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1. Progres Uji Petik Siklus Triwulan IV Tahun 2014 No
Provinsi
Tot kota
Tot Kel
Kunjungan Kota
Kel
Siklus Program RK
PS
BKM
KSM
PJM
BLM
TP
RWT
Persen
1
NAD
12
426
5
24
0
2
13
1
0
4
5
0
5.63
2
JATENG
35
2003
33
460
0
7
54
118
9
247
250
1
22.97
3
DIY
4
178
4
65
0
0
9
0
0
48
17
2
36.52
4
JATIM
36
1865
18
149
0
0
6
25
1
55
80
1
7.99
5
BALI
5
130
4
34
0
0
0
0
0
13
27
0
26.15
6
NTB
6
219
2
10
0
0
0
0
0
10
4
0
4.57
7
NTT
9
130
8
64
0
0
0
18
0
53
26
2
49.23
8
KALTENG
2
41
2
6
0
1
3
1
1
1
1
0
14.63
9
KALSEL
10
239
7
12
0
4
4
0
0
4
0
0
5.02
10
KALTIM
6
143
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0.70
11
KALTARA
4
38
2
6
0
0
2
5
0
2
4
0
15.79
12
SULUT
7
307
8
29
0
2
14
1
4
26
7
0
9.45
13
SULTENG
3
58
2
11
0
0
0
0
0
0
19
1
18.97
14
SULSEL
14
321
8
38
0
0
12
3
0
7
30
2
11.84
15
SULTRA
4
129
4
47
0
0
13
0
0
13
31
0
36.43
16
GORONTALO
2
73
2
3
0
0
0
0
0
0
4
0
4.11
17
SULBAR
2
17
2
12
0
0
0
0
0
15
5
0
70.59
18
MALUKU
3
84
4
14
0
2
0
0
0
13
9
0
16.67
19
MALUT
2
149
2
5
0
0
2
0
0
2
1
0
3.36
20
PAPUA BARAT
2
41
2
6
0
0
7
0
0
3
0
0
14.63
21
PAPUA
1
39
1
18
0
0
5
0
0
8
15
0
46.15
169
6630
121
1014
0
18
145
172
15
524
535
9
15.29
Sumber: Menu Rekap Siklus Masyarakat dari aplikasi uji petik.
Dari progres tersebut menunjukkan bahwa supervisi siklus masyarakat yang paling tinggi capaiannya adalah tinjauan partisipatif (TP) dengan capaian sebesar 535
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
2
kelurahan disusul kegiatan pemanfaatan BLM sebanyak 524 kel/desa, KSM sebanyak 172 kel, dan Pemilu BKM sebanyak 145 kel/desa. Data progres tersebut bila dibandingkan dengan data rekap perkategori menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh masih tingginya pengisian yang belum lengkap informasinya, misalkan kurang jenis siklusnya belum dipilih, sehingga isian instrumen tidak keluar, atau unit/ bidang tidak diisi. Ada 600 lebih data uji petik kelurahan yang kondisinya demikian, dan selengkapnya bisa dilihat pada menu Data Salah. Dari pencapaian jumlah kel/desa yang dikunjungi untuk masing-masing siklus oleh pelaku Konsultan (KMP-OSP-Korkot) menunjukan bahwa pencapaian kegiatan uji petik siklus belum optimal untuk memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam TOR. Ditingkat KMP, OSP dan Korkot, pada bulan Oktober, sampai pertengahan November masih terkendala dukungan pembiayaan dari manajemen. Sesudahnya sebagian besar OSP sudah mulai bergerak menjalankan uji petik. Khusus OSP 6 khususnya provinsi Jawa Timur sampai akhir Desember belum juga menunjukkan progres yang mengembirakan karena dukungan pembiayaan belum dikucurkan. Data aplikasi menunjukkan pelaksanaan uji petik ditingkat Korkot masih menyisakan 50 kota lebih yang belum menunjukkan ada progres kegiatan. Kondisi demikian memunculkan dua kemungkinan penyebabnya: memang kegiatan belum dilakukan atau sudah melakukan tetapi belum memasukkan data hasil dalam aplikasi. Progres yang demikian tentu memerlukan perhatian serius OSP, karena terkait pelaksanaan tugas utamanya untuk menjamin kualitas pelaksanaan siklus masyarakat. Kalau tidak dilakukan maka jaminan kualitas terhadap hasil pelaksanaan siklus masyarakat dampingannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
C. Capaian Substansi Siklus Hasil Supervisi Pelaksanaan sebuah siklus mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh program: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Siklus. Didalamnya menjelaskan substansi siklus yang menyangkut tujuan pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, alur pelaksanaan (persiapan, pelaksana, dan pelaporan), serta output dari pelaksanaan. Pelaksanaannya menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan oleh KMP yaitu sama untuk tingkat KMP-OSP-Korkot utamanya pada bagian kuantitatifnya. Sesuai kesepakatan dalam EGM Monev maka untuk Triwulan IV tahun 2014 berfokus pada siklus LKM, TP dan BLM.
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
3
Pengukuran pelaksanaan siklus masyarakat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang mencakup keseluruhan substansi penting dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga ke output yang seharusnya terjadi dari hasil pelaksanaan kegiatan siklus. Hasil skoring penilaian selanjutnya diformulasi dengan bobot per butir kegiatan yang telah ditetapkan sehingga hasil keseluruhan dari pengukuran dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelaksanaan dari sebuah siklus. Kategori kualitas dan rentang nilai yang digunakan adalah sbb : a. Kurang, apabila skor akhir hasil supervisi antara 0 s/d 55 b. Cukup, apabila skor akhir hasil supervisi antara 56 s/d 70 c. Baik, apabila skor akhir hasil supervisi antara 71 s/d 100 Pada pelaksanaan kegiatan uji petik siklus ini, menggunakan metode irisan lokasi, yaitu kelurahan tertentu akan ditetapkan sebagai lokasi yang diuji petik oleh pelaku. Lokasi irisan ini berangkat dari 1% lokasi KMP yang menimpa lokasi 3 s/d10% OSP dan menimpa juga lokasi 50% Korkot, hal ini berarti lokasi uji petik KMP harus pada lokasi uji petik OSP dan Tim Korkot dalam satu triwulan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk uji akurasi dari hasil uji petik yang tentunya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan data/hasil terhadap keseluruhan hasil uji petik siklus secara nasional. Pada laporan uji petik triwulan IV ini; data perbandingan capaian hasil instrumen KMP, OSP dan Korkot belum bisa disajikan karena data hasil uji petik dilokasi irisan belum memadai. 1. Hasil Uji Petik Siklus Pembangunan BKM/LKM (pemilu ulang) Pembangunan LKM (ulang) dilakukan oleh masyarakat apabila periode/masa pengabdian LKM habis (3 tahun). Masyarakat melakukan proses pembangunan LKM ulang dengan mekanisme seperti saat awal pembentuk dahulu dengan melibatkan seluruh penduduk dewasa. Hal ini dimaksudkan agar LKM mempunyai legitimasi yang kuat dan mengakar dimasyarakat. Untuk melaksanakannya secara optimal maka diperlukan persiapan yang khusus dan serius agar pengorganisasian masyarakat yang dilakukan bisa berjalan sesuai substansi kelembagaan yang telah disepakati masyarakat. Pada aplikasi uji petik siklus masyarakat didapatkan jumlah kelurahan/desa dengan data instrumen yang sudah terisi lengkap (menu rekap uji petik per kategori), didapatkan
data yang menunjukkan sejumlah 115 kelurahan/desa. Hasil rekap
menunjukan bahwa sebanyak 79 kel/desa pencapaian substansinya berkualitas baik (70%), sebanyak 27 kel/desa berkualitas sedang (23%), dan sebanyak 9 kel/desa termasuk berkualitas kurang (7%). Dengan komposisi yang demikian maka dapat Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
4
dimaknai bahwa masih ada sejumlah 30% pelaksanaan siklus pemilu BKM yang belum berkualitas baik. Pada aplikasi uji petik (Rekap nasional isian instrumen siklus) yaitu hasil uji petik yang lengkap isian instrumennya, didapatkan sejumlah 115 kel/desa yang dikunjungi oleh pelaku (KMP, OSP, Korkot) dan hasilnya sudah berhasil terekam secara lengkap. Rekaman pencapaian dari butir-butir pertanyaan ini dapat memberikan gambaran yang lebih detail untuk mengungkap bagian-bagian dari kegiatan siklus yang sudah terpenuhi ataupun belum terpenuhi dalam proses fasilitasi dan kegiatan siklus
itu sendiri. Yang paling penting adalah menindaklanjuti lokasi yang hasil
pemilu ulangnya ada capaian yang krusial. Capaian detail per-butir instrumen dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel-2 Hasil Pencapaian Per-butir Instrumen BKM/LKM (115 kelurahan) Butir
Pertanyaan Instrumen
Terpenuhi (kel/desa)
Persen
1
panitia pemilihan LKM terbentuk dengan struktur lengkap meliputi 3 pokja: pemilihan, pemantau, AD/ART?
95
83%
2
dilakukan pembekalan oleh Faskel kepada Panitia Pemilihan LKM (Pokja)?
110
96%
3
melibatkan seluruh penduduk dewasa dalam pemilihan LKM/BKM
88
77%
4
kriteria utusan warga tingkat basis adalah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan?
108
94%
5
tidak ada kampanye seseorang/ kelompok untuk mempengaruhi masy dalam proses pemilihan (basis)
108
94%
6
tidak ada perwakilan pemberian suara dalam pemilihan utusan masyarakat di tingkat Basis
100
87%
7
tidak ada pencalonan dalam pemilihan utusan warga tingkat basis (nama dicalonkan dulu sebelum dipilih)?
102
89%
8
Apakah tidak ada penunjukan dalam pemilihan utusan warga tingkat (basis)?
99
86%
9
Apakah pemilihan Utusan Masyarakat menggunakan kartu suara, secara langsung dan tertutup?
102
89%
10
AD-LKM/perubahan dan Tatib Pemilihan LKM dibahas intensif oleh Pokja AD Pemilihan LKM?
64
56%
11
AD-LKM/perubahan dan Tatib Pemilihan disahkan dalam Rembug pemilihan LKM?
81
70%
12
peserta yang ikut memilih dan dipilih sebagai LKM adalah utusan warga hasil pemilihan di tingkat basis?
105
91%
13
tidak ada penunjukan langsung dalam pemilihan LKM (otomatis terpilih tanpa dasar aturan/AD)?
101
88%
14
pemilihan anggota LKM dilakukan menggunakan kartu suara, secara langsung dan tertutup?
106
92%
15
laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemilihan LKM/BKM tersedia?
78
68%
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
5
Dari data pada Tabel-2 dapat didapat analisis sebagai berikut: a. Persiapan Siklus Pemilu BKM Dari 115 kelurahan yang telah memasukkan datanya menunjukkan dinamika capaian hasil sebagai berikut: butir 1, panitia pemilihan LKM terbentuk dengan struktur lengkap meliputi 3 pokja: pemilihan, pemantau, AD/ART hasilnya: sejumlah 95 kelurahan yang sesuai sedangkan sisanya sejumlah 20 kelurahan belum tercapai. Kelurahan yang tidak tercapai dikarenakan: panitia dibentuk dengan struktur tidak lengkap atau tanpa membentuk panitia yang tetap. Pengetahuan, kemauan dan kemampuan pendamping dalam pengorganisasian masyarakat masih membutuhkan penguatan kembali, sehingga mereka akan menyadari bahwa panitia yang strukturnya memadai adalah pondasi awal untuk menggerakkan potensi masyarakat. Diperkuat dengan pengembangan kapasitas maka panitia tersebut diharapkan berfungsi sesuai peran masing-masing untuk memfasilitasi tahapan-tahapan kegiatan pemilu ulang LKM. Capaian untuk butir 2, dilakukan pembekalan oleh Faskel kepada Panitia Pemilihan LKM (Pokja), hasilnya: dari 115 kelurahan yang dikunjungi sejumlah 110 kelurahan hasilnya sudah sesuai, sedangkan sisanya 5 kelurahan saja yang pelaksanaan siklus BKM/LKM dilakukan tanpa melakukan pembekalan. Pelaksanaan siklus tanpa pembekalan tentunya kualitasnya sulit untuk dipertanggungjawabkan, apalagi tidak pula disertai dengan pemastian kualitas pembekalan yang bagus. Pelaksanaan siklus yang akan melibatkan ribuan, bahkan puluhan ribu orang dengan menerapkan prinsip dan mekanisme tertentu tanpa didahului dengan pembekalan kepada panitia, tentu akan rentan akan terjadinya penyimpangan substansi dan pencapaian tujuan. Pekerjaan persiapan merupakan ruh dari pelaksanaan sebuah siklus, karena fungsi utamanya adalah menstimulasi kegiatan, mempersiapkan personil dan lembaga pelaksana, memastikan pemahaman, kemauan dan kemampuan pelaksana agar memadai untuk melaksanakan siklus. b. Pelaksanaan Siklus Capaian yang paling lemah terjadi pada butir 3: melibatkan seluruh penduduk dewasa dalam pemilihan LKM/BKM sebesar 27 kelurahan yang belum tercapai, sisanya 88 kelurahan sudah tercapai. Belum optimalnya kemampuan pendamping untuk melakukan pengorganisasian masyarakat semakin terlihat pada tahapan ini, sehingga pelibatan seluruh warga kelurahan dalam pemilihan LKM capaianya menjadi yang paling rendah. Pemahaman pendamping perlu diperkuat terkait hal ini; Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
6
bahwa BKM yang akan kita fasilitasi pemilunya mempersyaratkan kredibilitas yang kuat dan mengakar sehingga tidaklah cukup hanya memaknai bahwa pemilu cukup melibatkan 30% penduduk dewasa. Keseriusan pelibatan penduduk dewasa tentu sejak dari perencanaan kegiatan dengan menghitung persebaran, memastikan mengundang seluruh penduduk dewasa, menentukan jenis pertemuan warga yang optimal untuk pemilu dll. KPI bukan hanya untuk dicapai tapi untuk dilewati sehingga partisipasi bisa mencerminkan keberhasilan pendamping untuk mengorganisir dan menyadarkan masyarakat kelurahan.
Capaian yang paling lemah terjadi juga pada butir 10 (AD-LKM/perubahan dan Tatib Pemilihan LKM dibahas intensif oleh Pokja AD) dengan capaian 64 kelurahan dan butir 11 (AD-LKM/perubahan dan Tatib Pemilihan disahkan dalam Rembug pemilihan LKM dengan jumlah yang tercapai 81 kelurahan. Dengan demikian menyisakan sejumlah 51 kelurahan pada butir 10 sejumlah 34 kelurahan pada butir 11 yang belum tercapai. Dari capaian dua butir apabila dicermati sebagai kondisi yang memerlukan perhatian dan pengkajian khusus oleh pelaku disemua tingkatan. Faktor output Pokja yang belum bisa dipastikan, tentu akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan siklus secara umum. Kejelasan strategi penguatan kelembagaan BKM dari tahun ke tahun semakin terasa pengaruhnya, pencapaian dua butir ini juga menegaskan bahwa pemahaman pendamping dan pelaku masyarakat
tentang
masyarakat
semakin
pembahasan punya
AD
membutuhkan
keberanian
dan
pencerahan
keyakinan
untuk
sehingga, melakukan
pengembangan struktur dan aturan baru di LKM. Produktifitas LKM dalam menyerap isi program menjadi aturan lembaga akan meningkat setiap tahunnya manakala pintu inovasi sudah dibuka dan hal ini dipahami oleh segenap pelaku program.
Capaian lain yang pentingada pada butir 8, ada penunjukan dalam pemilihan utusan warga tingkat (basis), dengan capaian sebesar 99 kelurahan. Hal ini berarti sejumlah 16 kelurahan masih belum memenuhi substansi siklus LKM yang penting ini. Dengan mengambil jalan pintas dan mengorbankan proses demokrasi pada proses pemberdayaan masyarakat merupakan penodaan terhadap substansi yang serius bagi pembelajaran masyarakat. Sudah waktunya pengendalian serius terhadap proses demokrasi di tingkat basis ini diperhatikan oleh pelaku disemua tingkat. Kalau utusan masyarakat yang juga merupakan calon anggota LKM hanya dilahirkan dari proses tunjukan maka tidak ada perubahan sosial yang terlihat dalam hal ini, karena sudah demikianlah keadaan pada trahapan awal program ini dilaksanakan. Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
7
Capaian penting pada siklus LKM antara lain diwakili oleh butir 9, pemilihan Utusan Masyarakat basis menggunakan kartu suara, secara langsung dan tertutup, dengan capaian sebesar 102 kelurahan. Hal ini berarti sejumlah 13 kelurahan masih belum memenuhi substansi siklus, karena masyarakat belum sadar dan patuh terhadap mekanisme yang sudah diputuskan oleh rembug masyarakat dan tertuang dalam AD BKM. Pemilihan utusan masyarakat dilakukan hanya dengan musyawarah dan pencalonan tanpa melakukan mekanisme Pemilu dengan menggunakan kartu suara, secara langsung dan tertutup dalam pemilihan LKM. Keberhasilan komukasi massa, keberhasilan pengembangan kapasitas, keberhasilan pengorganisasian masyarakat diuji kualitasnya pada Capaian Butir 9 ini. Karena merupakan wujud pembangunan demokrasi berbasis nilai yang dilakukan oleh program dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat maka bukan sebuah klaim lagi manakala dalam tataran implementasi wujud kegiatan tersebut dapat ditemukan dengan kualitas yang baik. Capaian yang tertinggi dengan nilai sama pada butir 4 (kriteria utusan warga tingkat basis adalah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan) dan 5 (tidak ada kampanye yang dilakukan seseorang/kelompok untuk mempengaruhi masyarakat dalam proses pemilihan basis), capaiannya sebesar 108 kelurahan. Capaian yang demikian menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu LKM pada aspek yang sejalan persis dengan hal yang bersifat umum dan telah ada sebelumnya capaiannya baik. Dalam hal warga masih menempatkan pada posisi tinggi terhadap faktor moral untuk memilih pemimpin masyarakat. Karakter pemilu LKM yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal semoga diharapkan menjadi penopang keberlanjutan LKM kedepan khusunya dalam memperkuat kelembagaan yang ada dimasyarakat. Demikian juga dengan aktifitas kampanye untuk sebuah jabatan/posisi yang sarat pengabdian dan pengorbanan tentu masyarakat
akan lebih mudah untuk
mematuhinya karena tanpa vested interest. Kepatuhan masyarakat seperti ini tentu sebuah capaian program yang harus dikelola dengan cerdas agar bermanfaat bagi perkembangan demokrasi pada masyarakat kelurahan. c. Pelaporan/Administrasi Capaian butir 15, laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemilihan LKM/BKM sebesar 78 kelurahan saja yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, dan kemampuan panitia dalam melaksanakan tahapan kegiatan siklus khususnya Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
8
menyusun
pelaporan
masih
membutuhkan
perhatian
serius
karena
masih
menyisakan 37 kelurahan yang belum terpenuhi. Administrasi dari pelaksanaan siklus pemilihan BKM/LKM perlu untuk diperbaiki utamanya pada lokasi yang belum ditemukan laporannya secara lengkap. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan tingkat basis merupakan salah satu data penteng yang menyangkut kredibilitas BKM/LKM yang dibentuk sesuai amanah AD LKM. Akuntabilitas tentang data ini merupakan salah satu aspek yang positif untuk dilakukan oleh LKM. 1.1 Rekomendasi Siklus LKM/BKM 1. OSP memastikan pelaksanaan pengembangan kapasitas setiap (CB) siklus masyarakat disetiap kelurahan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai Master Schedule, sehingga masing-masing siklus bisa dilaksanakan tepat waktu. 2. OSP melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian kualitas CB siklus. Diperjelas siapa personil penangungungjawabnya ditingkat OSP dan Korkot, alat kendali apa yang digunakan ditingkat OSP dan Korkot. Ke depan ada sebuah peta kualitas pelaksanaan CB siklus ditingkat Kota, tingkat TF/ kelurahan, dst. Sehingga OSP bisa memperkuat yang lemah, dst. 3. OSP memastikan upaya melibatkan seluruh penduduk dewasa dalam pemilihan LKM/BKM diseluruh kelurahan lokasi siklus 4, dengan mengundang dan memberi peluang berpartisipasi dalam pemilu demi mewujudkan lembaga BKM yang kredibel, kuat dan mengakar. Hal ini juga sejalan dengan meningkatkan derajat kemandirian LKM (lihat instrumen IDF). 4. OSP memastikan Korkot melakukan serangkaian upaya CB untuk peningkatan kemampuan TF dalam pengorganisasian masyarakat khususnya: teknik fasilitasi, penguasaan peta sosial dampingan, relasi sosial kuat dan luas sampai tingkat basis, sehingga outputnya adalah ketrampilan pelaku masyarakat untuk menfasilitasi siklus semakin berkualitas. 5. OSP memastikan Korkot terkait menindaklanjuti dengan memastikan ulang terhadap temuan hasil uji petik: kelurahan yang pemilu basisnya dengan penunjukkan dan pemilu BKM dilakukan tidak secara langsung, tertutup, dengan kartu suara. Kelurahan yang perlu fasilitasi pemilihan ulang LKM segera dipastikan pelaksanaanya. 6. OSP
memastikan
Korkot
melakukan
perbaikan
administrasi/pelaporan
pelaksanaan siklus masyarakat, TF melakukan pembelajaran yang optimal dalam penyusunan pelaporan sehingga tidak terulang pada pelaksanaan siklus pada waktu mendatang.
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
9
2. Hasil Uji Petik Siklus Tinjauan Partisipatif (TP) Tinjauan Partisipatif (TP) dilakukan oleh masyarakat kelurahan secara rutin setiap tahun, tepatnya menjelang diakhir tahun sebagai kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap program, kelembagaan, dan keuangan dari LKM/BKM. Masyarakat melakukan serangkaian kegiatan yang agendanya sudah ditentukan, maka diperlukan persiapan yang khusus dari pelaku agar TP bisa berjalan sesuai alur dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari kelurahan/desa yang telah dikunjungi oleh seluruh level pelaku (KMP, OSP, Korkot) dan hasilnya terekam sesuai instrumen dan lengkap seluruhnya berjumlah 369 kelurahan. Hasil rekap menunjukan bahwa sebanyak 207 kel/desa pencapaian substansinya berkualitas baik (56%), sebanyak 142 kel/desa berkualitas sedang (38%), dan sebanyak 22 kel/desa termasuk berkualitas kurang (6%). Hasil pengolahan data terhadap kelengkapan hasil uji per-butir pertanyaaan pada instrumen menunjukan jumlah 369 (kel/desa) yang terekam pada aplikasi; masih ada data yang
belum terekam dengan baik karena adanya data skoring yang tidak
lengkap isiannya. Capaian detail per-butir instrumen dari kegiatan siklus TP dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel-3 Hasil Pencapaian Per-Item Pertanyaan Instrumen (369 kelurahan). Item 1 2 3 4 5
6 7
8 9 10
Pertanyaan Instrumen
Terpenuhi (kel/desa)
Persen
Apakah dibentuk Tim TP yang meliputi Tim Tinjauan Kelembagaan & Program dan Tim Tinjauan Keuangan? Apakah dilakukan bimbingan tata cara pelaksanaan TP oleh Faskel kepada Tim TP?
357
97%
355
96%
Apakah bimbingan mengacu/menggunakan petunjuk teknis siklus TP Apakah dalam Tinjauan Kelembagaan & Program dilakukan pembahasan tingkat perkembangan organisasi LKM? Apakah dalam Tinjauan Kelembagaan dan Program dilakukan pembahasan terhadap Renta Pronangkis; tentang kegiatan yang dilaksanakan & yang belum, KK penerima manfaat, dsb. Apakah dalam acara Tinjauan Keuangan dilakukan verifikasi/ pemeriksaan terhadap dokumen keuangan BKM/ LKM UPK? Apakah dilakukan Jajak Pendapat tentang kepuasan masyarakat/ KSM/Panitia terhadap layanan BKM/LKM & UP-UP Partisipatif Eksternal? Apakah dilakukan penyusunan Rencana Tahunan RENTA untuk periode berikutnya
350
95%
346
94%
295
80%
330
89%
308
83%
289
81%
Apakah dilakukan penyusunan program kerja BKM/LKM Apakah laporan akhir pelaksanaan kegiatan Tinjauan Partisipatif tersedia
264
72%
178
48%
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
10
Dari data pada Tabel-3 dapat didapat analisis sebagai berikut: a. Persiapan Kegiatan TP Dari 369 kelurahan yang hasil supervisinya terekam aplikasi didapatkan capaian sebagai berikut: butir 1, dibentuk Tim TP yang meliputi Tim Tinjauan Kelembagaan & Program dan Tim Tinjauan Keuangan hasilnya sejumlah 357 kelurahan yang tercapai, sisanya sebesar 12 kelurahan pelaksanaan TP tanpa membentuk panitia. Untuk butir 2, dilakukan bimbingan tata cara pelaksanaan TP oleh Faskel kepada Tim TP hasilnya didapatkan sejumlah 355 kelurahan menyatakan melakukan, namun masih ada sejumlah 14 kelurahan belum tercapai. Capaian butir 3, pembekalan bimbingan mengacu/menggunakan petunjuk teknis siklus TP, hasilnya sejumlah 350 kelurahan yang tercapai, sisanya sebesar 19 kelurahan belum tercapai.
Pekerjaan
persiapan
siklus
merupakan
inti
menentukan
dari
tahapan
pelaksanaan siklus TP yang dilakukan. Fungsi strategisnya adalah sebagai pembuka pintu gerbang pelaksanaan kegiatan, karena merupakan momen untuk mempersiapkan personil dan lembaga pelaksana siklus di kelurahan. Tujuannya adalah
meningkatkan
pemahaman,
kemauan
dan
kemampuan
pelaku
masyarakat agar siap dan kompeten untuk melaksanakan tahapan siklus. Capaian butir: 1,2, dan 3 menunjukkan bahwa hal yang pokok sudah baik meskipun belum tercapai optimal karena menyisakan berturut-turut 12, 14 dan 19 yang belum melaksanakan, akibat negatifnya kondisi demikian adalah kelurahan tersebut rentan dan berpeluang besar akan terjadi implementasi kegiatan yang menyimpang dari petunjuk teknis dan substansi program yang lainnya. Pelaksana kegiatan tentu menjadi hal vital, tanpa bimbingan/ dan pembekalan denga kualitas yang memadai (mengacu kepada juknis) tentu berpengaruh pada kualitas pelaksanaan tahapan berikutnya. Belum adanya sistem dan alat kendali kualitas terhadap pembekalan siklus menjadi hal yang memerlukan penanganan pada waktu ke depan. b. Pelaksanaan TP Capaian 5 butir pelaksanaan yang paling tinggi dalam pelaksanaan siklus TP terjadi pada butir 4; Tinjauan Kelembagaan & Program dilakukan pembahasan tingkat perkembangan organisasi LKM, tercapai sebesar 346 kelurahan . Hal ini belum tercapai sebesar 23 kelurahan. Tingkat perkembangan organisasi LKM Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
11
adalah salah satu keluaran utama dari pelaksanaan TP yang dilakukan setiap tahun, karena darisinilah akan didapatkan capaian detail perkembangan kelembagaan
LKM
yang
telah
dilakukan
pendampingan
selama
masa
pelaksanaan program. Sejumlah 23 kelurahan ini mutlak memerlukan fasilitasi tindak
lanjut
untuk
penyelesaian
agenda
tersebut
sehingga
evaluasi
kelembagaan secara nasional bisa dilakukan secara optimal karena data semua kelurahan tersedia.
Capaian yang paling rendah terjadi pada butir 9 yaitu: dilakukan penyusunan program kerja BKM/LKM sebesar 264 kelurahan tercapai, dan sejumlah 105 kelurahan belum tercapai.
Keluaran TP khususnya hasil IDF kelembagaan
harusnya merupakan bahan pokok yang dicari oleh LKM untuk dijadikan landasan bagi pembenahan BKM/LKM menuju ke derajat kemandirian yang lebih tinggi. Bila sebuah BKM/LKM bergerak memfasilitasi kegiatan di masyarakat tanpa program kerja yang jelas (kegiatan, waktu, dan penanggungjawabnya) maka akan kurang fokus pada pencapaian gol kelembagaan tersebut. Hal ini tentu harus menjadi catatan khusus bagi pelaku terkait untuk melakukan penguatan strategi dan melakukan penuntasan agenda utama TP yang terlewat. Ketidakaktifan pimpinan kolektif LKM salah satunya adalah pemahaman yang belum sepenuhnya utuh terhadap detail kegiatan yang harus dilakukan, sehingga mereka bisa membagi tugas, melakukan secara berkala, dst.
Capaian yang rendah terjadi juga pada butir 7: dilakukan Jajak Pendapat tentang kepuasan masyarakat/KSM/Panitia terhadap layanan BKM/LKM & UP-UP Partisipatif Eksternal, tercapai sebesar 308 kelurahan. Namun masih ada 51 kelurahan yang tidak melakukan kegiatan ini. Kegiatan meminta pendapat terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin penerima manfaat tentang layanan BKM/LKM tentulah penting sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja. Selain itu kontrol sosial juga akan berkembang dalam fasilitasi kegiatan ini, karenanya hal yang merugi bagi LKM apabila kegiatan ini tidak terlaksana. Sebagian pelaku program dan masyarakat mungkin belum menyadari akan makna penting dibalik kegiatan ini sehingga abai pada saat pelaksanaanya. Kepedulian terhadap aspirasi warga miskin dilembagakan melalui kegiatan ini sehingga penting untuk dilakukan agar BKM/LKM tetap terarah dan baik.
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
12
c. Pelaporan/Administrasi Dari 10 butir instrumen yang digunakan untuk capaian butir 10 menunjukkan capaian yang paling rendah: laporan akhir pelaksanaan kegiatan Tinjauan Partisipatif
tersedia?
sebesar
178
Kelurahan
saja
yang
terpenuhi,
sisanyasejumlah 191 kelurahan tidak terpenuhi. Tidak ditemukannya dokumen laporan menunjukkan kualitas fasilitasi yang belum tuntas dari para pendamping. Akuntabilitas
dan
transparansi
yang
harusnya
menjadi
agenda
dalam
pelaksanaan program masih membutuhkan perhatian pelaku terkait agar dapat lebih baik dalam implementasinya. Pengetahuan, dan kemampuan panitia dalam melaksanakan tahapan menyusun pelaporan masih perlu ditingkatkan. 2.1 Rekomendasi Siklus TP Capaian hasil siklus TP tersebut memerlukan tindak lanjut dari segenap pelaku program terkait, sebagai berikut: 1.
OSP memastikan dilakukannya peningkatan kualitas pemgembangan kapasitas (CB) masyarakat (pelaku) dalam melaksanakan siklus tahunan TP sehingga hasil kualitas baik meningkat (56%). Alur kegiatan dan substansi TP yang telah tertuang dalam Juknis dilakukan dan keluaran juga tercapai menjadi indikator dari keseriusan melakukan upaya ini perbaikan pada akhir tahun 2015.
2.
OSP memastikan Korkot terkait menindaklanjuti temuan: belum dilakukannya Tinjauan Kelembagaan & Program dilakukan pembahasan tingkat perkembangan organisasi LKM. TF segera memfasilitasi ulang pelaksanaan kegiatan agar capaian kemandirian BKM bisa dikendalikan perkembangannya.
3. OSP memastikan Korkot terkait menindaklanjuti temuan: tidak dilakukannya Jajak Pendapat tentang kepuasan masyarakat/ KSM/Panitia terhadap layanan BKM/LKM & UP-UP. TF segera memfasilitasi ulang pelaksanaan kegiatan ini sehingga evaluasi partisipatif (khususnya masyarakat miskin penerima manfaat) dapat dijadikan bahan melakukan perbaikan kinerja BKM/LKM.
4. OSP memastikan Korkot terkait menindaklanjuti temuan: tidak dilakukan penyusunan program kerja BKM/LKM. TF melakukan fasilitasi ulang pelaksanaan kegiatan ini sehingga outputnya dapat tercapai. Kegiatan penyusunan program kerja BKM/LKM merupakan langkah nyata bagi BKM/LKM untuk berbenah beberapa hal yang lemah sehingga kinerjanya meningkat menuju ke derajat kemandirian yang lebih tinggi.
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
13
3. Hasil Uji Petik Siklus Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan oleh masyarakat kelurahan secara menerus untuk setiap tahun, secara umum hampir semua lokasi program telah dialokasikan sejumlah dana yang dipergunakan untuk kegiatan TRIDAYA yang meliputi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Masyarakat melakukan serangkaian kegiatan yang mengacu pada petunjuk Teknis pemanfaatan dana BLM. Capaian terkait proses dan hasilnya uji petik oleh pelaku ditingkat KMP, OSP, dan Korkot dipaparkan pada tabel dibawah ini: Tabel-3 Hasil Pencapaian Per-Butir Pertanyaan Instrumen (351 kelurahan) Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pertanyaan Instrumen
Terpenuhi (kel/desa)
Persen
Apakah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pencairan dan pemanfaatan BLM? Apakah dilakukan pembekalan terhadap LKM dan UP-UP tentang pendampingan kegiatan BLM? Apakah dilakukan pembekalan kepada KSM/panitia yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan BLM? Apakah dilakukan publikasi tantang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BLM pada 5 titik strategis? Apakah LKM melakukan pengambilan keputusan pembiayaan kegiatan KSM (RPD) melalui rapat yang kuorum?
331
94%
321
91%
325
93%
172
49%
318
91%
Apakah BLM yang diterima KSM sesuai dgn proposal yg disetujui Apakah penyerahan dana BLM dari LKM disaksikan seluruh anggota KSM/Panitia? Apakah tidak ada pemotongan dana BLM yang diterima KSM/Panitia dari LKM
316
90%
353
72%
296
84%
Apakah antara proposal dan LPJ kegiatan mempunyai kesesuaian? Apakah kegiatan yang dibiayai sesuai antara proposal - renta – PJM Pronangkis? Apakah penerima manfaat BLM adalah warga miskin yang masuk dalam daftar PS-2? Apakah syarat pencairan BLM: BKM telah terbentuk secara sah dengan minimum 30% pemilih dewasa ditingkat basis terpenuhi? Apakah syarat pencairan BLM: BKM telah melaksanakan RWT terpenuhi? Apakah syarat pemanfaatan BLM: hasil audit tahun sebelumnya minimal wajar dengan pengecualian (qualified Opinion) terpenuhi?
251
72%
328
93%
323
92%
330
94%
307
87%
326
93%
Apakah dokumen lengkap pencairan BLM tersedia?
322
92%
Dari 351 kel/desa yang dikunjungi oleh seluruh pelaku ditingkat (KMP, OSP, Korkot) hasilnya terekam pada menu rekap uji petik per kategori. Hasil rekap menunjukan bahwa sebanyak 204 kel/desa pencapaian substansinya berkualitas baik (58%), sebanyak 136 kel/desa berkualitas sedang (39%), dan sebanyak 11 kel/desa termasuk berkualitas kurang (3%). Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
14
Data terhadap kelengkapan hasil uji per-butir pertanyaaan pada instrumen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dapat dilihat dalam tabel berikut : a. Persiapan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Capaian pada: butir 1, dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pencairan dan pemanfaatan BLM?, sejumlah 331 kelurahan tercapai, sisanya sebesar 20 kelurahan belum tercapai. Untuk butir 2, dilakukan pembekalan terhadap LKM dan UP-UP tentang pendampingan kegiatan BLM? 321 kelurahan tercapai dan sejumlah 30 kelurahan tidak tercapai. Capaian butir 3, dilakukan pembekalan kepada KSM/panitia yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan BLM?, sejumlah 325 kelurahan tercapai, sisanya 26 kelurahan tidak tercapai. Kualitas output dari pembekalan harus dipastikan pelaku terkait sehingga didapatkan
peningkatan kapasitas KSM dan Panitia agar mereka mampu
berperan optimal. Fungsi fasilitator adalah memastikan pelaku masyarakat meningkat kapasitasnya, kemudian mereka mau dan mampu melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana BLM dengan baik. Sudah harus diakhiri model fasilitasi dengan jalan pintas seperti mengambil alih beban yang harusnya menjadi tanggungjawab KSM dan Panitia (misal menyusun proposal, membuat RAB, membuat LPJ, gambar, dll), karena hal ini sama dengan merebut ruang belajar masyarakat dalam melaksanakan kegiatan nangkis. Pekerjaan persiapan kegiatan siklus merupakan stimulan dari pelaksanaan agenda siklus yang sesungguhnya, karena fungsi strategisnya yang demikian maka mempersiapkan personil terkait termasuk panitia dalam lembaga pelaksana kegiatan perlu keseriusan tinggi. Perhatian pada aspek pemahaman, kemauan
dan
kemampuan
pelaku
masyarakat
agar
kompeten
untuk
melaksanakan tahapan siklus, wajib dipastikan oleh pendamping sehingga hasil yang ditunjukkan butir: 1,2, dan 3 yang menyisakan 20, 30, dan 26 kelurahan tidak tercapai tidak terulang lagi. apabila hal yang pokok masih belum optimal tercapai, maka dampaknya juga cukup signifikan mempengaruhi kualitas siklus BLM dikelurahan tersebut. Kelurahan yang perlakuanya belum optimal rentan akan terjadi implementasi kegiatan yang menyimpang, peyalahgunaan dana BLM, salah sasaran, dst. b. Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dari 11 butir instrumen pelaksanaan BLM pada butir 8: tidak ada pemotongan dana BLM yang diterima KSM/Panitia dari LKM perlu mendapatkan perhatian Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
15
secara khusus. Sejumlah 296 kelurahan menjawab ya, sedangkan sisanya 55 kelurahan tidak tercapai. Hal ini berarti telah terjadi pemotongan dana BLM yang diterima KSM/Panitia disejumlah 55 kelurahan tersebut. Perilaku negatif berupa pengutipan dana, pemotongan dana, dll yang muncul dalam salah satu pelaksanaan program tidak boleh ditoleransi dan diberikan ruang sedikitpun. Karena sejak awal substansi yang kita tegakkan adalah pencarian orang baik pada lembaganya, memperjelas mekanisme pengambilan keputusan, dokumen yang jelas dan terinci dll. Namun salah satu faktor terjadinya pemotongan dana adalah kurangnya transparansi LKM melalui UP-UP nya terhadap masyarakat khususnya kepada anggota Panitia/KSM. Hal ini bisa jadi ketidaktahuan akan mekanisme yang seharusnya dilakukan, karena pelaku juga sudah banyak berganti, dll sedangkan pendamping belum optimal membekali dengan substansi yang harus diindahkan pelaku. Keberhasilan melakukan perubahan sosial juga bisa dijadikan ukuran apabila kejadian yang demikian memng sengaja “diiyakan” oleh kelembagaan yang ada. Capaian pada butir 7: penyerahan dana BLM dari LKM disaksikan seluruh anggota KSM/Panitia?, Sejumlah 253 kelurahan tercapai, sedangkan sisanya 98 kelurahan tidak tercapai. Mekanisme yang sudah dipersiapkan oleh program agar pembelajaran transparansi dilakukan oleh BKM dalam memfasilitasi masyarakat miskin sehingga BKM semakin mendapatkan kepercayaan yang kokoh dari masyarakatnya. Pemahaman pelaku yang menganggap kegiatan ini tidak penting untuk dilakukan menyebabkan praktik tidak optimal menegakkan transparansi kepada masyarakat. Capaian paling tinggi terjadi pada butir 6; BLM yang diterima KSM sesuai dgn proposal yg disetujui, sebesar 316 kelurahan tercapai. Sisanya sebesar 35 kelurahan tidak tercapai. Ketidaksesuaian antara BLM yang diterima dengan proposalnya. Yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti sehingga didapatkan faktor penyebab yang sebenarnya. Faktor teknis administrasi saja atau ada potensi peyalahgunaan dana,dll. Kondisi ketidaksesuaian memerlukan perhatian dari LKM dan pendimpingnya sehingga fasilitasi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak menyisakan permasalahan baru. Dari 11 butir instrumen yang digunakan, capaian yang paling rendah 172 kelurahan terjadi pada butir 4 yaitu: dilakukan publikasi tantang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BLM pada 5 titik strategis. sejumlah 179 kelurahan yang tidak melakukan tentu menjadi catatan khusus bagi pelaku terkait untuk Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
16
melakukan evaluasi serius dan memfasilitasi penguatan pemahaman dan strategi pelaksanaan kegiatan agar butir ini bisa terlaksana dan menjadi kebutuhan masyarakat. Publikasi dan sosialisasi apabila belum menjadi agenda milik masyarakat, diamanatkan dalam AD BKM, ditegaskan melalui program kerja tahunan, dll masih rawan untuk tidak dilaksanakan. Tantangan besarnya adalah bagaimana kegiatan seperti ini sudah tidak terus menjadi bagian dari kegiatan program yang didukung pembiayaan, tapi didorong menjadi agenda masyarakat yang pelaksanaannya melalui pembahasan yang intensif dikomunitas. c. Pelaporan/Administrasi Capaian butir 15, Apakah dokumen lengkap pencairan BLM tersedia?, hasilnya sebesar 322 Kelurahan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi dokumen pencairan BLM sudah baik, tetapi menyisakan 29 kelurahan yang tidak ditemukan dokumennya, hal ini tentu harus menjadi perhatian para pendamping agar tertib administrasi juga dijadikan salah satu output dari pemberdayaan yang dilakukan. Kelembagaan BKM sudah waktunya diberikan pembelajaran yang berkualitas termasuk dalam hal administrasi. Harapan ke depan masing-masing personil
pelaku
masyarakat
faham
tupoksinya
dan
sudah
mengurangi
ketergantungan terhadap fasilitator dalm segala aspek. 3.1 Rekomendasi a. Siklus BLM Capaian hasil siklus BLM yang tersebut memerlukan tindak lanjut dari segenap pelaku program terkait, sebagai berikut: 1. OSP memastikan Korkot terkait melakukan penguatan pengembangan kapasitas (CB) siklus BLM pada kelurahan yang tidak melakukan pembekalan kepada KSM/panitia. TF segera memfasilitasi ulang kegiatan tersebut kepada masyarakat, sehingga pemanfaatn dala BLM bisa sesuai dengan petunjuk teknis pemanfaatan dana BLM. 2. OSP memastikan Korkot terkait menindaklanjuti temuan tentang: BLM yang diterima KSM belum sesuai dgn proposal yg disetujui.
TF segera melakukan identifikasi
terhadap temuan tersebut, diperjelas penyebabnya apakah faktor administrasi atau
mengarah pada penyimpangan penggunaan dana BLM. OSP yang melakukan analisis dan memutuskan tindak lanjutnya yang nyata di masing-masing kelurahan.
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
17
3. OSP memastikan Korkot terkait menindaklanjuti temuan tentang: terjadinya praktik pemotongan dana BLM yang diterima KSM/Panitia dari LKM. TF segera melakukan identifikasi dan menjelaskan dengan laporan tertulis untuk bahan analisis oleh OSP. Demikian juga dengan memasukkanya dalam aplikasi PPM yang ada. Bila terjadi
praktik penyimpangan dana BLM maka penanganan serius dengan tindakan tegas harus segera dilakukan, agar tidak menjadi semakin besar dan merusak kepercayaan yang tumbuh dimasyarakat. 4. OSP memastikan Tim Korkot terkait melakukan perbaikan administrasi/ pelaporan pelaksanaan siklus Pemanfaatan BLM, Memastikan TF melakukan pembelajaran yang baik termasuk dalam penataan administrasi di tingkat BKM/LKM. Hal ini menjadi tantangan agar tidak terulang pada pelaksanaan siklus beberapa bulan kedepan.
Laporan Uji Petik Triwulan IV Tahun 2014
18
