PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAHAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Mengingat hubungan yang bersahabat dan diantara kedua negara dan rakyat mereka;
kerjasama
yang
ada
Berkeinginan untuk menciptakan dan memelihara iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak yang didasarkan pada kedaulatan, keadilan dan saling menguntungkan; serta Mengakui bahwa Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal akan mendorong kegiatan penanaman modal kedua negara; Telah menyetujui sebagai berikut PASAL I Definisi Untuk tujuan Persetujuan ini : 1.
"Penanaman Modal 11 berarti setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang disebut terakhir 1 mencakup tetapi tidak terbatas pada : a.
benda bergerak dan tidak bergerak juga hak-hak lain seperti hipotik 1 hak-hak istimewa 1 jaminan-jaminan serta hak-hak lainnya yang sejenis;
b.
hak-hak yang diperoleh dari saham, obligasi atau bentuk-bentuk lain dari hasil bunga perusahaan atau usaha patungan didalam wilayah Pihak yang lain;
c.
tagihan atas uang a tau tagihan atas pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan;
d.
hak atas kekayaan intelektual 1 proses teknik 1 muhibah dan keahlian;
setiap
2
e.
2.
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang bertalian dengan penanaman modal ter~asuk konsesi untuk mencari, menggali, membudidayakan atau mengolah sumber-sumber alam.
"Para Penanam Modal" harus terdiri dari Para Pihak yang bersepakat sesuai dengan Bab II Pasal 25, ayat 2 Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal dari negara lain yang terbuka untuk ditandatangani di Washington, D. c. tanggal 18 Maret 1965
( i)
perorangan yang memiliki kewarganegaraan dari masingmasing Pihak; (ii) badan hukum yang dibentuk berdasarkan perundangundangan dari masing-masing Pihak. 3.
"Segera" dimaksudkan untuk dipenuhi jika transfer dilakukan dalam satu periode sebagaimana yang lazim diberlakukan dalam praktek-praktek keuangan internasional .
4.
"Wilayah" berarti: a.
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia : Wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen serta laut-laUit yang berdampingan dimana Republ ik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.
b.
Dalam hubungan dengan Republik Slovakia: Wilayah Republik Slovakia adalah wilayah dimana Republik Slovakia mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi. PASAL II Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
1.
Para Pihak harus mendorong dan menguntungkan bagi para penanam menanamkan dan harus mengizinkan wilayahnya yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
menciptakan iklim yang modal Pihak lain untuk penanaman modal didalam perundang-undangan dan
3
2.
Penanaman modal oleh para Penanam Modal dari Para Pihak setiap waktu harus diberi perlakuan yang wajar dan adil serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain. PASAL III Ketentuan Perlakuan Negara Sahabat
1.
Masing-masing Pihak harus menjamin akan perlakuan yang layak dan adil atas penanaman modal oleh para Penanam Modal dari Pihak lain dan tidak akan melanggarnya melalui tindakan-tindakan yang tidak rasional dan diskriminasi pada pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, pemakaian, pemanfaatan atau penyelesaiannya oleh para penanam modal.
2.
Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memberikan perlakuan kepada setiap penanaman modal, perlakuan dalam segala hal yang tidak kurang dari yang diberikan kepada para penanam modal dari Negara ketiga.
3.
Jika salah satu Pihak telah menyetujui perlakuan khusus pada para Penanam Modal Negara ketiga berdasarkan adanya persetujuan penyatuan pabean, penyatuan ekonomi, penyatuan moneter a tau kelembagaan serupa, yang berdasarkan ketentuan peralihan mengarah pada suatu penyatuan kelembagaan sejenis, Pihak tersebut tidak berkewajiban untuk melaksanakan perlakuan khusus kepada para penanam modal dari Pihak lain. PASAL IV Eksproprjasi
Masing-masing pihak tidak boleh mengambil tindakan apapun seperti ekspropriasi, nasionalisasi atau pencabutan hak milik, yang mempunyai akibat serupa dengan nasionalisasi atau ekspropriasi terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain kecuali dalam keadaan berikut: (a)
tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan yang sah berdasarkan hukum atau untuk kepentingan umum dan menurut proses hukum;
(b)
tindakan-tindakan bersifat non-diskriminasi;
(c)
tindakan-tindakan tersebut disertai dengan ketentuanketentuan untuk pembayaran kompensasi dengan segera,
4 tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. Nilai pasar tersebut harus ditetapkan sesuai dengan praktek-praktek atau metode yang diakui secara internasional atau bilamana nilai pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, kompensasi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara Para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas. PASAL V Kompensasi atas Kerugian 1.
Para Penanam Modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya didalam wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir perlakuan berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, kompensasi atau penyelesaian lain.
2.
Perlakuan tersebut tidak boleh kurang dari yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada para penanam modalnya atau para penanam modal dari Negara ketiga, yang lebih menguntungkan pihak penanam modal yang bersangkutan. PASAL VI Transfer
1.
Para Pihak harus menjamin dalam lingkup perundang- undangan dan peraturan yang berhubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain dengan segera, untuk mentransfer atas : a.
laba, bunga, di viden dan pendapatan lainnya dalam tahun buku berjalan;
b.
dana yang diperlukan : (i) untuk perolehan bahan baku atau bahan penolong, produk setengah jadi atau produk jadi, atau ( i i) untuk mengganti akti va tetap guna melindungi kesinambungan dari penanaman modal;
5
2.
c.
dana tambahan yang penanaman modal;
diperlukan
d.
dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
e.
royalti atau uang dibidang tertentu;
f.
pendapatan perorangan;
g.
perolehan dari penanaman modal;
h.
kompensasi atas kerugian;
i .
kompensasi atas ekspropri asi.
jasa
atas
penjualan
untuk
pengembangan
penggunaan
atau
keahlian
likuidasi
dari
Transfer tersebut harus dilakukan dalam nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer, pada saat pelaksanaan transaksi dan dalam mata uang yang akan ditransfer. PASAL VII Subrogasi
Apabila penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak telah dijamin atas resiko non-komersial sesuai dengan sistem yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, setiap subrogasi dari pemberi jaminan atau penjamin Pihak ketiga terhadap hakhak penanam modal menurut ketentuan penjaminan harus diakui oleh Pihak lain termaksud, namun penjamin atau penjamin pihak ketiga tidak berhak untuk melaksanakan segala hak selain hakhak penanam modal yang telah diberikan.
PASAL VIII Penyelesaian Perseljsihan Penanaman Modal antara Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lain 1.
Setiap perselisihan antara Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lain, mengenai penanaman modal dari Pihak yang disebut terakhir di wi layah yang disebut sebelumnya, akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi.
6
2.
Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan secara tertulis, yang telah diajukan oleh salah satu Pihak, perselisihan tersebut dapat, atas permintaan penanam modal yang bersangkutan, diserahkan ke prosedur peradilan dari Pihak dimana penanaman modal berada atau arbitrasi atau konsiliasi internasi onal.
3.
Masing-masing Pihak harus menyetujui pengajuan setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak dan penanam modal dengan Pihak lainnya tentang penanaman modal diwilayah Pihak yang disebutkan sebelumnya kepada "The International Center for the Settlement of Investment Disputes" dengan konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal dari Negara lain yang terbuka untuk di tandatangani di Washington, D. C. pada tanggal 18 Maret 1965. PASAL IX Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak Mengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan
1.
Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini harus, jika mungkin, diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2.
Apabila suatu perselisihan antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan, perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak dia jukan kepada suatu peradilan arbitrasi sesuai dengan ketentuan pasal ini.
3.
Peradilan arbitrasi itu dibentuk secara kasus per kasus dengan cara berikut. Dalam waktu tiga bulan dari penerimaan permohonan untuk arbi trasi, masing-masing Pihak harus menunjuk seorang anggota peradilan. Kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warga negara dari suatu negara ketiga yang atas persetujuan kedua belah Pihak ditunjuk sebagai Ketua peradilan tersebut. Ketua tersebut harus diangkat dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya.
4.
Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan didalam ayat 3 Pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum juga dilakukan, salah satu Pihak boleh, karena tidak adanya suatu persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Apabila Ketua itu adalah seorang warga negara salah satu
7
Pihak atau yang bersangkutan dihalangi untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang warga negara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan juga dihalangi untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. 5.
Peradilan arbi trasi tersebut harus mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Keputusan itu mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota peradilannya sendiri dan perwakilannya dalam sidang-sidang peradilan arbitrasi; biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung bersama oleh Para Pihak. Namun demikian, peradilan dalam keputusannya boleh menetapkan bahwa bagian biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak tersebut, dan keputusan ini mengikat kedua belah Pihak. Peradilan harus menentukan prosedurnya sendiri. PASAL X Berlakunya Persetujuan
Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Slovakia di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Indonesia di wilayah Republik Slovakia yang telah diberikan izin sebelum dan sesudah mulai berlakunya Persetujuan ini. PASAL XI Penerapan Ketentuan-ketentuan lain Apabila ketentuan-ketentuan hukum dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak berdasarkan hukum internasional yang ada pada saat
ini atau yang akan diberlakukan selanjutnya antara Para Pihak
sebagai tambahan pada Persetujuan ini, mengandung suatu peraturan baik umum maupun khusus yang memberikan hak kepada penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku .
8
PASAL XII Konsultasi dan Perubahan 1.
Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya suatu konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak yang lainnya secara simpatik akan mempertimbangkan usul tersebut dan menyanggupi kesempatan yang memadai untuk berkonsultasi .
2.
Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama.
PASAL XIII Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran Masa Berlaku 1.
Persetujuan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal terakhir dimana masing-masing Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusi untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi .
2.
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu sepulub tahun dan tetap berlaku untuk sepuluh tahun lagi dan seterusnya, kecuali satu tahun sebelum berakhirnya persetujuan atau setiap periode tertentu, masing-masing Pihak memberitahukan kehendaknya untuk mengakhiri Persetujuan ini .
3.
Dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini harus tetap berlaku selama jangka waktu sepuluh tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan diberikan kuasa oleh Pemerintah menandatangani Persetujuan ini.
di bawah ini, masing-masing,
dengan telah
. JU\i, ' D1buat dalam rangkap dua d1. .J~Acar~ •••••••.• pada tanggal .~ • •. •lxl.,~ • • • • ••.• dalam bahasa Indonesia, Slovakia dan Inggris.
9
Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama . Apabila timbul perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.
PEMERINTAH
REPUBLI~
Signed
. . ..
I~
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
Signed
·
·.,~
INDONESIA
DOHODA
medzi ;
vladou INDONEZSKEJ REPUBLIKY a
vladou SLOVENSKEJ REPUBLIKY o podpore a ochrane investf.cif.
Vlada Indonezskej republiky a vlada
Slovenskej republiky (d'alej
len "zmluvne strany"),
Uvedomujuc
si priaterske
vztahy a
spolupracu existujucu
medzi
obidvomi krajinami a ich narodmi,
zamystajuc
vytvarat
investicie obcanov
a
udrziavat
priaznive
jednej zmluvnej strany na
podmienky
pre
zaklade rovnosti a
vzajomnej v¥hodnosti a
Uznavajuc, ze Dohoda o podpore a ochrane takychto investicii bude viest k stimulacii investicnych aktivit obidvoch krajin,
Dohodli sa takto:
- 2 -
clanok 1 Definicie
Na ucely tejto Dohody: 1.
majetkove hodnoty Pojem "investicie " znamena akekotvek investovane obcanmi jednej zmluvnej strany na uzemi druhej zmluvnej strany v sulade s pravnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahfna najma, ale nie v¥lucne : a)
hnutetny a nehnutetny majetok, ako aj ine vecne prava ako su hypoteky, v¥sady, zaruky a ine podobne prava,
b)
prava odvodene z akcii, dlhopisov alebo inych foriem ucasti v spolocnostiach alebo spolocnych podnikoch na uzemi druhej zmluvnej strany,
c)
penazne pohtadavky financnu hodnotu,
alebo
d)
prava z oblasti dusevneho vlastnictva, technicke postupy, good-will a know-how,
e)
obchodne koncesie udelene podta zakona alebo podta zmluvy vzcahujucej sa na investiciu, vratane koncesii k prieskumu, cazbe, kultivacii zdrojov.
akekotvek
naroky, ktore maju
alebo vyuzivaniu prirodnych
- 3 -
2.
Pojem "obcan"
zahf:i'ia s
ohradom na
kazdu
zmluvnu
stranu v
sulade s kapitolou 2, clankom 25, odsekom 2 "Dohovoru o rieseni sporov z investicii medzi statmi a obcanmi inych statov" otvoreneho k podpisaniu vo Washingtone, D.C. 18. marca 1965 : i)
fyzicke osoby, ktore maju statne obcianstvo tejto zmluvnej strany,
ii)
3.
pravnicke osoby zriadene v tejto zmluvnej strany.
sulade s
pravnym
poriadkom
Pojem "bez omeskania" bude naplneny ak sa prevod uskutocni v takom casovom useku, ktory sa obvykle vyzaduje v medzinarodnej financnej praxi.
4.
Pojem "uzemie" znamena: a) z pohradu Indonezskej republiky : Uzemie Indonezskej republiky ako je definovane v jej zakonoch a case primorskych oblasti a prirahlych mori, nad ktor¥rni rna Indonezska republika suverenitu, suverenne prava alebo sudnu pravomoc v sulade s Dohovorom Organizacie Spojenych Narodov z roku 1982 o Prave na more. b) z poh!adu Slovenskej republiky: Uzemie, nad ktorY"m sudnu pravomoc.
rna
Slovenska
republika suverenitu a
-
4
-
clanok 2 Podpora a ochrana investicii 1 .
Kazda zmluvmna strana bude podporovac a vytvarac priaznive podmienky pre obcanov druhej zmluvnej strany na investovanie na svojom uzemi a bude urnoznovat taketo investicie v sulade so svojim pravnym poriadkom.
2.
Investiciam obcanov kazdej zmluvnej strany bude vzdy poskytnute spravodlive a primerane zaobchadzanie a budu pozivat plnu ochranu a bezpecnost na uzemi druhej zmluvnej strany.
clanok 3 Dolozka najvyssich vYhod 1.
Kazda zmluvna strana zabezpeci spravodlive a primerane zaobchadzanie s investiciou obcanov druhej zmluvnej strany a nebude zhorsovac neodovodnen¥mi alebo diskriminacn¥mi opatreniami ich vykonavanie, riadenie, udrziavanie, vyuzivanie, pozivanie alebo predaj.
2.
Kazda zm1uvna strana poskytne na svojom uzemi tak¥mto ivnesticiam zaobchadzanie, ktore nebude v ziadnom pripade menej priaznive, nez ake poskytuje investiciam obcanov ktorehokotvek tretieho statu.
- 5 -
3.
Ak
zmluvna
strana
poskytne
osobitne
vjhody
obcanom
ktorehokotvek tretieho statu na zaklade dohod ustanovujucich colnu uniu, hospodarsku uniu, menovU uniu, alebo podobne institucie
alebo
na
zaklade
vzajomnych
dohod
veducich
k
tak¥rnto zvazkom, tato zmluvna strana nebude povinna poskytnut taketo vjhody obcanom druhej zmluvnej strany .
clanok 4 Vyvlastnenie Ziadna zmluvna strana neuskutocni opatrenia na vyvlastnenie, znarodnenie alebo ine zabavenie, ktore rna podobny ucinok ako znarodnenie alebo vyvlastnenie voci investiciam zmluvnej strany okrem nasledujucich pripadov:
obcana druhej
a)
opatrenia sa uskutocnia v zmysle zakonnych rozhodnuti alebo verejneho zaujmu a na zaklade zakonnych postupov,
b)
opatrenia nie su diskriminacne,
c)
opatrenia su sprevadzane ustanoveniami pre okamzitu platbu primeranej a ucinnej nahrady. Tato nahrada bude vycislena bez omeskania v trhovej hodnote podta stavu pred tYro ako sa rozhodnutie o zabaveni stalo verejne znamym. Tato trhova hodnota sa urci na zaklade medzinarodnych zvyklosti a metod a kde nebude mozne urcit primeranu trhovU hodnotu, hodnota sa urci na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran. Nahrada bude vorne prevoditerna vo vorne zameniternej mene zo zmluvnej strany.
- 6 -
clanok 5 Nahrada za straty 1.
Obcanom jednej zmluvnej strany, ktori utrpia skody na svojich investiciach na uzemi druhej zmluvnej strany nasledkom vojny alebo ineho ozbrojeneho konfliktu, revolucie, vfnimocneho stavu, vzbury, povstania alebo nepokojov, poskytne druha zmluvna
strana
zaobchadzanie,
co
sa
tyka
restitucii,
to,
ktore druha
odskodnenia, nahrady alebo ineho vyrovnania. 2.
Zaobchadzanie
nebude
menej
priaznive
zmluvna strana poskytne svojim ktorehokotvek tretieho statu.
ako
vlastn¥rn obcanom alebo obcanom
clanok 6 Prevod 1.
Kazda
zmluvna strana zaruci obcanom druhej zmluvnej strany vo
vztahu k ich investiciam v sulade so svojim pravnym poriadkom, bez omeskania prevod: a) ziskov, urokov, dividend a inych beznych prijmov, b) financnych prostriedkov nevyhnutnych na: i)
zaobstaranie surovin a pomocnych
materialov, prirastok
polotovarov alebo hotovfch tovarov, ii) premiestnenie kapitalovfch aktiv z nia kontinuity investicie,
dovodu zabezpece-
- 7 -
c) dodatocnych financnych
prostriedkov nevyhnutnych na rozvoj
investicie, d) financnych prostriedkov na splacanie poziciek, e) honorarov alebo poplatkov, f) prijmov fyzickych osob, g) v¥nosov z predaja alebo likvidacie investicie, h) nahrad za straty, i) nahrad za vyvlastnenie. 2.
Takyto
prevod
sa
uskutocni v beznom
kurze v den
prevodu
s ohXadom na bezne prevody v mene, v ktorej rna bye prevedeny.
clanok 7 Postupenie prav Ak proti
su
investicie
neobchodnyro
postupenie
prav
obcanov
rizikam
poiscovateXa
v
jednej sulade alebo
zmluvnej strany poistene so
zakonom,
zaiscovateXa
akekoXvek
prav
daneho
obcana, v sulade s podmienkami tohto poistenia, bude uznane druhou zmluvnou
stranou,
ak
si
poiscovateX
alebo
zaiscovateX nebude
uplatnovac prava ine ako tie, na ktore rna opravnenie.
- 8 -
clanok 8 Riesenie sporov medzi obcanmi a zmluvn¥mi stranami 1.
Akykotvek spor medzi zmluvnou stranou a obcanom druhej zmluvnej strany, tykajuci sa investicie tohto obcana na uzemi danej zmluvnej strany sa a rokovaniami .
2.
Ak sa
takyto spor
bude riesic vzajomn¥mi konzultaciami
nem6ze vyriesic
do siestich
mesiacov od
podania pisomneho oznamenia ktorejkotvek strany pozadujucej priatetske rokovanie, spor bude na poziadanie obcana, ktoreho sa tyka, postupeny bud' k sudnemu postupu, prislusnou zmluvnou stranou, alebo na
vykonavanemu medzinarodne
rozhodcovske konanie. 3.
Kazda zmluvna strana suhlasi s postupenim sporu, ktory vznikol medzi zmluvnou stranou a obcanom druhej zmluvnej strany a tyka sa investicie tohto obcana na uzemi danej zmluvnej strany, Medzinarodnemu stredisku pre riesenie sporov z investicii zriadenemu "Dohovorom o rieseni sporov z investicii medzi statmi a obcanmi inych statov" otvoren¥m k podpisaniu vo Washingtone, D.C. 18. marca 1965.
clanok 9 Riesenie sporov medzi zmluvnymi stranami tykajucich sa vykladu alebo pouzitia Dohody 1.
Spory
medzi
zmluvn¥mi
stranami
tykajuce
sa
vykladu alebo
pouzitia tejto Dohody by mali bye riesene, pokiat je to mozne, diplomatickou cestou.
- 9 -
2.
Ak spor nebude mozne vyriesic touto cestou do siestich mesiacov, bude na ziadost ktorejko!vek zmluvnej strany postupeny rozhodcovskemu sudu v sulade s ustanoveniami tohto clanku.
3.
Takyto rozhodcovsky sud bude pripad nasledujucim ziadosti
zriadeny pre kazdy
sposobom. Do troch
na rozhodcovsky
sud, kazda
individualny
mesiacov od dorucenia zmluvna strana vymenuje
jedneho elena rozhodcovskeho sudu. Tito dvaja clenovia vyberu statneho prislusnika tretieho statu, ktory po odsuhlaseni obidvoma zmluvnYmi stranami bude vymenovany za predsedu rozhodcovskeho sudu. Predseda bude vymenovany do dvoch mesiacov od datumu vymenovania uvedenych dvoch clenov. 4.
Ak v obdobi specifikovanom v odseku 3 tohoto clanku sa nevyhnutne vymenovanie neuskutocni, kazda zmluvna strana moze aj bez suhlasu druhej strany poziadac prezidenta Medzinarodneho sudneho dvora aby vykonal toto vymenovanie. Ak je prezident statnym prislusnikom niektorej zo zmluvnych stran alebo nemoze vykonat toto poverenie, 0 vymenovanie bude poziadany podpredseda. Ak je aj podpredseda statnym prislusnikom niektorej zo zmluvnych stran alebo nemoze vykonat toto poverenie, 0 vymenovanie bude poziadany najstarsi clen Medzinarodneho sudneho dvora, ktory nie je statnym prislusnikom ziadnej zrnluvnej strany.
5.
Rozhodcovsky
sud uskutocni svoje
rozhodnutie vacsinou hlasov.
Taketa rozhodnutie je zavazne pre obidve zmluvne strany. Kazda zmluvna naklady
strana svojej
predsedu
a
rovnakYm
dielom.
bude znasat naklady za svojho ucasti v rozhodcovskom konani.
ostatne
naklady
Rozhodcovsky
uhradia sud
obidve
moze vsak
rozhodcu a Naklady na
zmluvne strany rozhodnut, ze
- 10 -
vacsiu cast nakladov bude znasat niektora zmluvna strana a toto rozhodnutie bude zavazne pre obidve zmluvne strany. Rozhodcovsky sud si urci vlastny rokovaci postup .
Clanok 10 Pouzitie tejto dohody Tato
dohoda
sa
Slovenskej republiky zakonom Indonezskej
bude
vztahovat
na
investicie
obcanov
na uzemi Indonezskej republiky v sulade republiky c.1 z roku 1967 tykajucim
so sa
zahranicnych investicii a zakonnych uprav, ktore ho doplnuju alebo nahradzuju a na investicie obcanov Indonezskej republiky na uzemi Slovenskej republiky Dohody.
pred, ako aj po
nadobudnuti platnosti tejto
clanok 11 Pouzitie inych ustanoveni Ak ustanovenia pravneho poriadku ktorejkotvek zmluvnej strany alebo opatrenia vyplYvajuce z medzinarodneho prava platneho v sucasnosti alebo vzniknuteho nasledne medzi zmluvnYmi stranami v suvislosti s touto Dohodou obsahuju predpis, vseobecny alebo specificky, zmluvnej poskytnute predpis.
opravnujuci
strany touto
poskytnut
zaobchadzanie, Dohodou,
maze
investiciam
ktore
je
byt
vyuzity
obcanov
v¥hodnejsie tento
druhej ako
je
v9hodnejsi
- 11 -
clanok 12 Konzultacie a upravy 1.
Kazda zmluvna strana moze v
akejkotvek
zalezitosti
poziadac druhu stranu o konzultaeie tykajucej
sa
tejto Dohody. Druha
zmluvna strana bude s pochopenim suhlasic s tYffito navrhom a vyvinie primerane usilie, aby sa taketo konzultacie uskutocnili. 2.
Tato Dohoda moze bye kedykotvek upravena, ak sa to
ukaze
ne-
vyhnutnYffi, na zaklade vzajomnej dohody.
clanok 13 Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukoncenie 1.
Tato Dohoda nadobudne platnosc tri mesiace po datume neskorsej notofikacie, v ktorej zmluvna strana oznami druhej strane splnenie ustavnych poziadaviek nevyhnutnych pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody.
2.
Tato Dohoda zostane v platnosti na obdobie desiatich rokov a zostane v platnosti aj po uplynuti tohto obdobia, pokiar rok pred uplynutim zakladneho alebo nasledneho obdobia, jedna zmluvna
strana pisomne
neoznami druhej
zmluvnej strane svoj
umysel ukoncic platnost Dohody. 3.
Pre investicie uskutocnene pred ukoncenim platnosti tejto Dohody, ustanovenia tejto Dohody zostanu ucinne po dobu d'alsich desiatich rokov od datumu ukoncenia platnosti tejto Dohody.
- 12 -
Na
dokaz
dolu
podpisani,
riadne
splnomocneni
svojou
vladou
podpisali tuto Dohodu.
Vyhotovene
v dvoch
vyhotoveniach,
kazde v jazyku
indonezskom,
slovenskom a anglickom.
Vsetky
znenia
maju
rovnaku
platnosc. V
pripade odlisnosti vo
v1klade, anglicke znenie bude rozhodujuce .
Signed
Signed
za vladu Indonezskej republiky
za vladu Slovenskej republiky
AGREEMENT BE'l'NEEK THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Aim
THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON THE PROMOTION AND fROTEC'l'ION OF INVESTMENTS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"); Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples; Intending to create and maintain favourable conditions for investments by nationals of one Contracting Party on the basis of sovereign, equality and mutual benefit; and Recognizing that the Agreement on the Promotion and Protection of such Investments will be conducive to the stimulation of investment activities in both countries; Have agreed as follows : ARTICLE I Definitions For the purpose of this Agreement : 1.
The term "investments" shall mean any kind of asset invested by nationals of one Contracting Party in the terri tory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter, including, but not exclusively : a.
movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, privileges, and guarantees and any other similar rights;
b.
rights derived from shares, bonds or any other form of interest in companies or joint venture in the
territory of the other Contracting Party;
c.
Claims to money or to any performance having a financial value;
d.
intellectual property rights, technical processes, goodwill and know-how;
2
e.
2.
business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for, extract, cultivate or exploit natural resources.
The term "nationals" shall comprise with regard to either contracting Party in accordance with chapter I I of the Article 25, paragraph 2 of the Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of other States opened for signature at Washington, D.C. on March 18, 1965. (i)
natural persons having Contracting Party;
the
nationality
( ii) legal persons constituted under Contracting Party;
the
of
that
law of
that
3.
The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is normally required by international financial practices.
4.
"Territory" shall mean a.
In respect of the Republic of Indonesia : The territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in
accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; b.
In respect of the Slovak Republic : The territory of the Slovak Republic over which the Slovak Republic has sovereignty and jurisdiction. ARTICLE II
Promotion and Protection of Investments 1.
Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for nationals of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such investment in accordance with its laws and regulations.
2.
Investments of Nationals of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and
3
shall enjoy adequate protection and security territory of the other Contracting Party.
in
the
ARTICLE III Most-Favoured-Nation provisions 1.
Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investment of nationals of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, maintenance, use , enjoyment or disposal thereof by those nationals.
2.
More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded to investments of nationals of any third state .
3.
If a Contracting Party has accorded special advantages to nationals of any third State by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions of institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to nationals of the other Contracting Party. ARTICLE IV Expropriation
Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation , nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of a national of the other Contracting Party except under the following conditions (a)
the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under process of law;
(b)
the measures are non discriminatory;
(c)
the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation . Such compensation shall amount to the fair market value without delay before the measure of dispossession became public knowledge . such market value shall be det ermined in
accordance with internationally acknowledged practices and methods or, where such fair market value cannot be determined, it shall be such reasonable amount as may be
4
mutually agreed between the Contracting Parties hereto, and it shall be freely transferable in freely usable currencies from the Contracting Party. ARTICLE V Compensation for LQ§ses 1.
Nationals of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection of riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitutions, indemnification, compensation or other settlement.
2.
The treatment shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own nationals or nationals of any third State, whichever is more favourable to the nationals concerned. ARTICLE VI Transfer
1.
Either Contracting Party shall guarantee within the scope of its laws and regulations in respect to investments by nationals of the other Contracting Party grant to those nationals without delay, the transfer of : a.
profits, income;
interests,
b.
funds necessary: ( i) for the acquisi tio·n of raw or auxiliary materials, semi fabricated or finished products, or (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
c.
additional funds necessary for the development of an investment;
d.
funds in repayment of loans;
e.
royalties or fees;
f.
earnings of natural persons;
g.
the proceeds investment;
of
dividends
sale
or
and
other
liquidation
current
of
the
5
2.
h.
compensation for losses;
i.
compensation for expropriation.
Such transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred. ARTICLE VII
Subrogation If the investments of a national of the one Contracting Party are insured against non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or reinsurer to the rights of the said national pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the national would have been entitled to exercise. ARTICLE VII.I
Settlement of Disputes between Nationals and the Contracting Parties 1.
Any dispute between a Contracting Party and a national of the other Contracting Party, concerning an investment of the latter in the terri tory of the former, be settled amicably through consultations and negotiations.
2.
If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of a written notification either party requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of the national concerned, be submitted either
to the judicial procedures provided by the Contracting Party concerned or to international arbitration or conciliation . 3•
Each Contracting Party hereby consents to submit any dispute arising between that Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of that national in the territory of the former Contracting Party to the International center for Settlement of Investment Disputes for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington, D.C. on March 18, 1965.
6
ARTICLE IX settlement of Disputes between tbe Contracting Parties Concerning Interpretation and Agplication of the Agreement 1.
Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.
2.
If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this Article.
3.
Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within three months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
4.
If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, requests the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be requsted to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he is too prevented from discharging the said function, the members of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be requested to make the necessary appointments.
5.
The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be born in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award soall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.
7
ARTICLE X Applicability of tbis Agreement This Agreement shall apply to investments by nationals of the Slovak Republic in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment and any law amending or replacing it, and to investments by nationals of the Republic of Indonesia in the territory of the Slovak Republic prior to as well as after the entry into force of this Agreement. ARTICLE XI Application of other Provisions If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by nationals of the other contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over the present Agreement. ARTICLE XII consultation and Amen4ment 1.
Ei th.e r Contracting Party may request that consul tat ions be held on any matter concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations.
2.
This Agreement may be amended at any time, necessary, by mutual consent.
if deemed
ARTICLE XIII Entry into Force. Quration and Termination 1.
This Agreement shall enter into force three months after the latter date on which the Contracting Party has notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
8
2.
This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter, unless one year before the expiry of the initial or any subsequent periods, either Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement.
3.
In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten years from the date of termination.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. 'JU.Kar-ta, . •. . . . . . •• . •. . . . . . . . . •. on •.. '\ ~~••. ~.) .~.Y. ·' .'99 ..~ . . in Indonesian, Slovak and English languages.
Do,&~
i~"'-
du~li~ate
at
All texts are equally authentic . If there is any divergence concerning the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
FOR THE GOVERNMENT OF T«E SLOVAK -REPUBLIC
Signed
