PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN P'EMERINTAH REPUBLIK SERBIA

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN P'EMERINTAH REPUBLIK SERBIA Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan, telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan.

Pasal2 PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM P'ERSETUJUAN 1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan ata.u bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut 2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau bagian-bagian penghasilan termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak, dan juga pajak-pajak atas pertambahan nilai kekayaan. 3. Persetujuan ini ditetapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini. yaitu : di Indonesia: Pajak Penghasilan selanjutnya disebut sebagai "Pajak lnd·onesia"); di Serbia 1) Pajak Penghasilan Badan ; 2) Pajak Penghasilan Orang Pribadi; (selanjutnya disebut sebagai "Pajak Serbia"). 4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku . Pejabat-pejabat yang berwen ang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan harus

saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

Pasal3 PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan: 1) lstilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak lainnya pad a Persetujuan" berarti Indonesia atau Serbia tergantung pada hubungan kalimatnya; 2) lstilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya, dan termasuk daratan, zona ekonomi eksklusif, dan perairan disekitarnya dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan, atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982; 3) lstilah "Serbia" berarti Republik Serbia, dan apabila digunakan pendekatan geografis berarti wilayah Republik Serbia; 4) lstilah "warga negara" berarti: (1) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan; (2) setiap badan hukum, usaha bersama, dan persekutuan yang statusnya mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku pada salah satu Negara Pihak pada Persetujuan; 5) lstilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan; 6) lstilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai suatu badan hukum; 7) lstilah "perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan" dan"perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan" masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dan Negara Pihak lainnya pada Persetujuan; 8) lstilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan ; 9) lstilah "pejabat yang berwenang" berarti: (1) dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah ; (2) dalam hal Serbia, Kementerian Keuangan atau wakilnya yang sah. 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan pada setiap waktu oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, setiap pengertian menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara tersebut lebih kuat dari suatu pengertian yang diberikan pada istilah itu menurut perunda~g-undangan lainnya dari Negara itu .

Pasal4 PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan, yang berdasarkan perundangundangan Negara itu dapat dikenakan pajak berdasarkan domisili, tempat

kediaman, tempat kedudukan manajemen ataupun kriteria lain yang sifatnya serupa dan juga termasuk Negara itu atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya. Namun istilah ini tidak mencakup orang dan badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu, hanya atas penghasilan yang berasal dari sumbersumber yang berada di Negara tersebut. 2. Jika seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 menjadi penduduk dalam negeri di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut : 1) ia hanya akan dianggap sebagai Penduduk dalam negeri suatu Negara dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai Penduduk dalam negeri dari Negara dimana ia mempunyai hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); 2) jika Negara dimana ia niempunyai pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk dalam negeri dari Negara dimana ia biasanya berdiam. 3) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau sama sekal1 tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia menjadi warga negara; 4) Jika ia menjadi warga negara dari kedua Negara atau sama sekali tidak menjadi warga negara dari salah satu negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk memecahkan masalah melalui persetujuan bersama untuk menentukan apakah akan dianggap pada tempat dimana manajemen efektifnya berada atau kriteria yang relevan lainnya. Apabila tidak ada persetujuan bersama tersebut, maka badan tersebut tidak berhak untuk menuntut manfaat apapun berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal5 BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan-kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. 2. lstilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi: 1) suatu tern pat kedudukan manajemen; 2) suatu cabang; 3) suatu kantor; 4) suatu pabrik; 5) suatu bengkel; 6) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan; 7) suatu pertanian atau perkebunan; dan 8) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, anjungan untuk pemboran atau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. 3. lstilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi: 1) suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya

apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan; 2) Pemberian jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) di suatu Negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari enam bulan dalam jangka waktu dua belas bulan. 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" tidak meliputi : 1) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan atau sesekali menyerahkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan dan tidak menimbulkan laba, sepanjang fasilitasfasilitas tersebut tidak digunakan sebagai tempat penjualan di Negara dimana fasilitas-fasilitas tersebut berada; 2) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan, dipamerkan, atau sesekali menyerahkan yang tidak menimbulkan laba, sepanjang barang-barang atau barang dagangan tersebut tidak dijual di Negara dimana persediaan tersebut berada; 3) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain ; 4) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan; 5) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tujuan periklanan, atau untuk memberikan informasi; 6) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan; 7) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pad a sub-ayat 1) sampai dengan sub ayat 6), sepanjang hasil penggabungan semua kegiatankegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang . 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak be bas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di suatu Negara Pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatankegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia : 1) mempunyai dan biasa melakukan wewenang untuk berunding dan menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tempat tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; atau 2) tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi biasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama di mana secara teratur ia menyerahkan barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau 3) membuat atau mengolah di negara tersebut untuk keperluan barang-barang perusahaan atau barang dagangan milik perusahaan. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat sebelumnya, suatu perusahaan asuransi dari salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali yang menyangkut reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara

lainnya itu, atau menanggung resiko yang terjadi disana melalui seseorang pegawai atau perwakilan yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas sesuai dengan pengertian ayat 7. 7. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut melalui makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang/badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun, jika kegiatan-kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya atas nama perusahaan tadi, dan kondisi tersebut telah terbentuk atau berlaku antara perusahaan dan agen tersebut dalam hubungan komersial dan keuangan yang berbeda dengan hubungan yang terjadi antara perusahaan yang independen, dia tidak akan dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. 8. Bahwa suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, atau yang menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut (baik melalui bentuk usaha tetap maupun dengan cara lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya.

Pasal6 PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK

1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari harta tidak bergerak (termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut. 2. lstilah .. harta tidak bergerak .. mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak p~da Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. lstilah tersebut mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana ketentuan-ketentuan dalam perundangan-undangan umum yang berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tidak tetap atau tetap sebagai pertimbangan atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, kandungan mineral dan sumber-sumber daya alam lainnya. Kapallaut dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak. 3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau bentuk lain penggunaan harta tidak bergerak. 4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak suatu perusahaan dan penghasilan dari harta tidak bergerak yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas .

Pasal7 LABA USAHA

1. Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya apabila bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembayaranpembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benarbenar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komis1, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau. kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya, tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau Kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya (selain penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi. untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau, kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya. Sepanjang merupakan kelaziman disalah satu Negara Pihak pada Persetujuan, menurut perundang-undangannya, untuk menetapkan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu dan bagian-bagiannya, maka ketentuan-ketentuan pada ayat 2 dari Pasal ini tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara Pihak pada Persetujuan dimaksud untuk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim dipakai, namun cara pembagiannya harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pasal ini. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan, tidak dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap. Demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan pasal ini .

Pasal8 LALU LINTAS INTERNASIONAL

1. Laba yang diperoleh oleh perusahaan suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dan pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut. 2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 berlaku pula terhadap laba dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional.

Pasal9 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Apabila 1) suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pad a Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, atau 2) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. 2. Apabila suatu Negara Pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu - dan dikenakan pajak - dan bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama seandainya berdasarkan syarat-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas, Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaianpenyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi. 3. Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan melakukan pembetulan laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila batas waktu yang diberikan oleh undang-undang masing-masing Negara telah dilampaui.

Pasal 10 DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut. 2. Namun demikian, dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu , maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah kotor dividen. Ayat ini tidak akan berdampak pada pemajakan laba perusahaan darimana dividen tersebut dibayarkan. lstilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh undang-undang perpajakan Negara di mana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, di mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan , melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan , maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu berdasarkan undang-undangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah keuntungan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut. Ketentuan-ketentuan dari ayat 5 Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil dan kontrak-kontrak karya (atau kontrak lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, badan-badan pemerintahnya, perusahaan minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pad a Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan atau apabila penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di negara lain tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari negara lain terse but. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan saham-saham atau hak-hak lainnya dari pembayaran dividen tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1ni yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut.

Pasal 11 BUNGA

1. Bunga yang berasal dari salah satu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. 2. Namun demikian, bunga tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana bunga itu berasal sesuai dengan undang-undang di Negara itu, tetapi apabila penerima bunga yang menikmati bunga tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bung a itu. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga akan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia berasal jika ditimbulkan dan dimiliki oleh Pemerintah Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, termasuk bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atau Bank Sentral daripadanya,atau lembaga keuangan lainnya yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Negara pihak lainnya, termasuk bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atau Bank Sentral daripadanya. 4. lstilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari segala macam tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang berhak atas bagian laba debitur ataupun tidak, dan pada khususnya, pendapatan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan pendapatan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat perbendaharaan, obligasi atau surat-surat hutang tersebut, demikian pula pendapatan yang menurut Undang-undang pajak Negara di mana pendapatan itu timbul, dipersamakan dengan pendapatan dari peminjaman uang., termasuk bunga atas penjualan secara kredit 5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik manfaaat dari bunga tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukankegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan di mana bunga tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau menjalankan pekerjaan bebas di negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada disana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal14 akan berlaku. 6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 7. Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau bad an lain, dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan khusus itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

8. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan klaim utang dalam hal pembayaran bunga tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut

Pasal12 ROYALTI 1. Royalti yang berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut. 2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila pemilik sebenarnya dari royalti tersebut adalah penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi 15 persen dari jumlah brute royalti tersebut. 3. lstilah "royalti" yang dimaksud dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima karena penggunaan , atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-film bioskop atau film-film atau rekaman yang digunakan untuk siaran radio atau televisi atau yang disiarkan melalui satelit, kabel, kabel optik atau teknologi sejenis yang digunakan untuk siaran publik, rekaman magnetik, piringan atau piringan laser (perangkat lunak), setiap hak paten, merk dagang, desain atau model, rencana , rumus rahasia atau cara pengolahan atau karena penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan, pertanian, atau ilmu pengetahuan (transfer pengetahuan). 4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku jika pihak yang sebenarnya menikmati royalti tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara pihak lainnya tersebut melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pas aI 14 akan berlaku. 5. Royalti dapat dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya adalah penduduk dari Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 6. Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya telah disepakati oleh pembayar dan pemilik hak dalam hal tidak ada hubungan khusus, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak

pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. 7. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan hak atau milik dari pembayaran royalti tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut.

Pasal13 KEUNTUNGAN DARI PEMINDAH TANGANAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut. 2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak milik suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap (tersendiri atau dengan seluruh perusahaan) atau dari pemindahtanganan tempat tetap, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 3. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi dalam jalur lalu lintas internasional dan dari harta gerak yang berkenaan dengan pengoperasian kapal laut atau pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara terse but. 4. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan saham-saham suatu badan atau bunga yang dipersamakan , yang kekayaannya terutama terdiri dari harta tak gerak yang terletak di salah satu Negara, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut. 5. Keuntungan dari pemindahtanganan setiap harta selain dari pada yang disebutkan dalam ayat 1, 2, 3 dan 4, hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana pihak yang memindahtangankan itu menjadi penduduk. 6. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan pemindahtanganan harta tak gerak atau harta gerak atau saham perusahaan dari keuntungan yang diperoleh tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut.

Pasal14 PEKERJAAN BEBAS

1. Pendapatan yang diterima oleh seorang penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pemberian jasa-jasa profesional atau pekerjaanpekerjaan bebas, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali : 1) penduduk terse but mempunyai suatu tempat tetap di Negara Pihak lainnya pad a Persetujuan yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatankegiatannya; dalam hal demikian, hanya atas penghasilan yang berhubungan

dengan tempat tetap tersebut yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan; atau 2) penduduk tersebut berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian untuk suatu masa atau masa-masa yang keseluruhannya berjumlah atau melebihi 120 (seratus dua puluh) hari dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan atau yang berakhir dalam suatu tahun pajak; dalam hal ini, hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya tersebut yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya terse but. 2. lstilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kependidikan, atau pengajaran serta pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, pengacara, insinyur. arsitek, dokter gigi, dan akuntan.

Pasal15 PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 16, 18, 19, 20 dan 21, gaji, upah dan balas jasa lain yang sejenis yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dalam suatu hubungan pekerjaan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika hubungan pekerjaan itu dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, balas jasa yang diperoleh dari Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. 2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, pembayaran yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilaksanakan di Negara Pihak pada Persetujuan lainnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila: 1) penerima penghasilan berada di negara lainnya itu selama suatu masa atau masa-masa yang tidak melebihi 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak, dan 2) penghasilan tersebut dibayarkan oleh, atau atas nama seorang majikan yang bukan penduduk Negara lainnya, dan 3) penghasilan itu tidak dibebankan pada suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap yang dimiliki majikan di Negara lainnya itu. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini , balas jasa yang diperoleh oleh penduduk sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan diatas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

Pasal16 IMBALAN DIREKTUR

1. lmbalan Direktur dan pembayaran-pembayaran lain yang serupa yang diperoleh penduduk salah satu Negara Pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direktur perseroan atau setiap badan lain yang serupa dari perusahaan yang penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. 2. lmbalan yang diterima atau diperoleh orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari perusahaan dalam hubungan dengan melakukan fungsi sehari-hari sebagai pimpinan atau teknisi dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada Pasal

15.

Pasal17 SENIMAN DAN OLAHRAGAWAN

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sebagai entertainer seperti penghibur artis teater, film, radio atau artis televisi atau pemain musik atau sebagai olahragawan dari kegiatan-kegiatan perseorangan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut 2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perseorangan yang seorang penghibur (entertainer) atau olahragawan dalam dilakukan oleh kapasitasnya tersebut di atas dibayarkan tidak kepada penghibur (entertainer) atau olahragawan melainkan kepada orang dan badan lainnya, maka menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal 7, 14 dan 15, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan dari entertainer atau olahragawan tersebut berlangsung. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari kegiatan-kegiatan sebagai seorang penghibur (entertainer) atau olahragawan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut apabila kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya atau sebagian besar didukung oleh dana publik salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketetanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan berdasarkan suatu program pertukaran kebudayaan atau olahraga yang diatur oleh kedua Negara Pihak pada Persetujuan.

Pasal18 PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2, pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaaannya di masa lalu dan pembayaran berkala hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut. 2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1, pensiun dan balas jasa lainnya yang sejenis yang berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan sebagai imbalan atas pekerjaan masa lampau dan pembayaran berkala, dapat dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama sepanjang pensiun dan balas jasa lainnya yang sejenis dan pembayaran berkala bukan merupakan objek pajak di Negara pihak lainnya tersebut. 3. Pengertian "pembayaran berkala" berarti suatu pernyataan mengenai sesuatu jumlah yang dapat dibayarkan secara periodik pada waktu yang telah ditentukan selama hidup atau selama tenggang waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali dalam nilai mata uang yang berlaku atau mempunyai nilai secara penuh dan memadai .

Pasal19 JABATAN DALAM PEMERINTAH

1. 1) Gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya, selain dari pensiun , yang dibayarkan oleh Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagiannya atau pemerintahnya , hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

2) Namun demikian, gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak lainnya itu dan orang tersebut adalah penduduk Negara itu yang: (1) merupakan warganegara dari Negara itu; atau (2) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut. 2. 1) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara tersebut atau bagiannya atau pemerintahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu. 2) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan bilamana orang tersebut adalah penduduk dan warganegara dari Negara Pihak lainnya itu. 3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15, 16,17 dan 18 akan berlaku terhadap gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya dan pensiun dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan, bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

Pasal 20 SISWA

1. Pembayaran yang diterima siswa atau pemagang yang pada saat atau sebelum mengadakan kunjungan ke suatu Negara Pihak pada Persetujuan adalah penduduk Negara Pihak pada Persetujuan, dan kehadirannya di Negara yang disebut pertama semata-mata untuk tujuan pendidikan atau latihannya, yang diterima untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama tersebut, sepanjang pembayaran yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar Negara tersebut. 2. Sehubungan dengan hibah-hibah, bea-bea siswa dan imbalan dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat 1, seorang siswa atau pemagang yang disebutkan dalam ayat 1, sebagai tambahan, berhak selama masa pendidikan atau pelatihan semacam itu diberikan pengecualian-pengecualian yang sama, keringanan atau pengurangan yang menyangkut pajak-pajak yang dikenakan terhadap penduduk-penduduk dari Negara Pihak pada Persetujuan yang ia kunjungi.

Pasal21 GURU, PROFESOR DAN PENELITI

1. Seseorang yang mengunjungi Negara Pihak pada Persetujuan untuk tujuan mengajar atau penelitian pada universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan di Negara tersebut dan pada permulaan kunjungannya ke Negara Pihak lainnya pada Persetujuan adalah penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak oleh Negara yang disebut pertama atas penghasilannya dari mengajar atau penelitian untuk masa tidak lebih dari dua tahun sejak tanggal pertama kunjungannya untuk keperluan tersebut, sepanjang penghasilan yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar Negara tersebut. 2. Ketentuan pada ayat 1 dari Pasal ini tidak akan berlaku terhadap penghasilan atas penelitian, apabila penelitian tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan umum, tetapi dilakukan untuk pihak perorangan atau orang-orang tertentu.

Pasal22 PENGHASILAN LAINNYA 1. Jenis-jenis penghasilan atas penduduk dari satu Negara Pihak pada Persetujuan darimanapun sumbernya, yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini, selain penghasilan dari lotere dan hadiah, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut. 2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku atas penghasilan, selain penghasilan dari harta tak gerak seperti pada Pasal 6 ayat 2, jika penerima penghasilan , yang menjadi penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang ada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara pihak lainnya melalui suatu tempat tetap yang ada di sana , dan hak atau kekayaan darimana penghasilan tersebut diperoleh mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. Dalam hal demikian ketentuan-ketentuan dari Pasal 7 atau Pasal 14. sesuai dengan kasusnya, akan diterapkan.

Pasal23 PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 1. Dalam hal Indonesia, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan caracara sebagai berikut: Apabila seorang penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari Serbia, jumlah pajak yang terutang di Serbia berkenaan dengan penghasilannya tersebut sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, dapat dikreditkan terhadap pajak di Indonesia yang dikenakan terhadap orang tersebut. Namun jumlah kredit itu tidak boleh melebihi jumlah pajak di Indonesia atas penghasilan yang dihitung sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan di Indonesia. 2. Dalam hal Serbia, penegenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Apabila seorang penduduk Serbia memperoleh penghasilan yang menu rut ketentuan Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di Indonesia, Serbia akan memberikan pengurangan terhadap pajak atas penghasilan dari penduduk tersebut, sejumlah pajak penghasilan yang sama dengan yang dibayar di Indonesia. Namun pengurangan tersebut tidak akan melebihi bagian yang sebanding dengan bagian penghasilan, yang dihitung sebelum pengurangan tersebut diberikan, yang merupakan penghasilan yang diperoleh di Indonesia yang dapat dikenakan pajak di Indonesia. 2) Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, penghasilan yang diperoleh oleh penduduk Serbia dibebaskan dari pengenaan pajak di Serbia, maka dalam menghitung pajak atas penghasilan atau modal lainnya dari penduduk tersebut, Serbia dapat memperhitungkan penghasilan yang telah dibebaskan tersebut. 3. Dalam rangka pemberian kelonggaran sebagai suatu pengurangan pajak disuatu Negara Pihak pada Persetujuan maka pajak yang dibayar di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan dianggap termasuk pajak yang seharusnya dibayar di Negara pihak lainnya akan tetapi dikurangkan atau dihapuskan oleh Negara pihak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum mengenai pemberian insentif pajak .

Pasal24 NON DISKRIMINASI 1. Warganegara dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan

2.

3.

4.

5.

pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dalam keadaan yang sama. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 1. ketentuan ini akan diterapkan juga terhadap orang-orang yang bukan merupakan penduduk dari satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada PersetuJuan , tidak boleh dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatankegiatan yang sama di Negara Pihak lainnya itu . Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri . Kecuali ketentuan-ketentuan Pas aI 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dalam menentukan laba yang dikenakan pajak atas suatu perusahaan, akan dapat dikurangkan dalam kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama. Perusahaan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan , yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku terhadap pajak-pajak yang merujuk pada Pasal 2.

Pasal25 TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing-masing negara, maka ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara Pihak pada Persetujuan di mana 1a berkedudukan, atau apabila masalah yang timbul menyangkut Pasal 24 ayat 1 kepada pejabat yang berwenang di Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi penduduk. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. 2. Pejabat-pejabat yang berwenang harus berusaha apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diselesaikan dan tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, untuk menyelesaikan masalah itu melaiUI Persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan . 4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain atau melalui komisi bersama yang terdiri dari mereka atau perwakilannya untuk mencapai Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya.

Pasal26 PERTUKARAN INFORMASI 1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan dapat melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional Negara Pihak pada Persetujuan mengenai segala jenis pajak dan gambaran yang telah ditentukan bagi kepentingan Negara Pihak pada Persetujuan, atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang nasional Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 dan 2. 2. Setiap informasi yang diterima menurut ayat 1 oleh Negara Pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara tersebut dan hanya dapat diungkapkan kepada seseorang atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak pelaksanaan undang-undang atau penuntutan, atau penentuan keputusan mengenai banding berkaitan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam ayat 1., atau yang dicakup pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas., namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan . 3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebani suatu Negara Pihak pada Perjanjian suatu kewajiban untuk: 1) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang meny1mpang dan perundang-undangan atau praktik administratif yang berlaku di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian; 2) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundangundangan atau dalam praktik administratif yang lazim di Negara terse but atau di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian; 3) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia di bidang perdagangan , usaha, industri, perniagaan, atau keahlian atau yang mengungkapkan proses perdagangan, atau informasi lainnya yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijaksanaan umum. 4. Jika informasi diminta oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan berdasarkan Pasal ini, Negara Pihak lainnya pada Perjanjian akan mencarikan informasi yang berhubungan dengan permintaan tersebut, walaupun informasi tersebut tidak dibutuhkan untuk tujuan perrpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelumnya tunduk pada pembatasan ayat 3, tetapi dalam hal tidak terdapat pembatasan tersebut, dapat dimungkinkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi tersebut.

5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 3 tidak dapat ditafsirkan untuk mengizinkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena informasi tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, nominee atau orang/badan yang melakukan kegiatan di agensi atau memiliki kapasitas sebagai pengurus atau karena informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan yang dimiliki orang/badan.

Pasal27 PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN PEGAWAI KONSULER

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota-anggota misi diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Persetujuan khusus.

Pasal28 BERLAKUNYAPERSETUJUAN

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya pemberitahuan tertulis oleh masing-masing Pemerintah melalui saluran diplomatik, bahwa syarat-syarat formal berdasarkan konstitusi masing-masing Negara telah dipenuhi. Ketentuanketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku efektif: 1) di Indonesia: (1) untuk pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; (2) untuk pajak-pajak lainnya, untuk masa-masa pajak yang di mulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; 2) di Serbia: untuk pajak-pajak yang diperoleh pada setiap tahun pajak yang di mulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini.

Pasal29 BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara, dapat menghentikan Persetujuan , melaiUI saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian Persetujuan pada atau sebelum tanggal 30 Juni dalam suatu tahun takwim setelah 5 (lima) tahun berlakunya persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan berhenti berlaku efektif: 1) di Indonesia: (1 )untuk pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya , atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan ; (2)mengenai pajak-pajak penghasilan lainnya, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan. 2) di Serbia: mengenai pajak-pajak penghasilan yang diperoleh di setiap tahun fiskal yang dimulai

pada atau sebelum tanggal 1 Januari dalam suatu tahun takwim setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini . DIBUAT di Jt'-k4.t:.~~-- pada tanggal .. ~eb..r:-.~~r.f..... 20 ..U.. .. dalam bahasa Indonesia, Serbia dan lnggris. Ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, yang berlaku adalah naskah bahasa lnggris.

U ...

UNT~ PEMERINTAH REPlJBLIK INDONESIA

Signed 'I

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA

Signed

JNJ[)O:NESIA

AGREE M ENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA desiring to conclude an Ag reem ent for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Article 1 PERSONS COVERED This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States .

Article 2 TAXES COVERED 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its po~itical subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation. 3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: in Indonesia: the income tax. (hereinafter referred to as "Indonesian tax"); in Serbia: 1) the corporate income tax; 2) the personal income tax; (hereinafter referred to as "Serbian tax"). 4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Article 3 GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement: 1) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Indonesia or Serbia, as the context requires; 2) the term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws, and parts of the continental shelf, exclusive economic zone and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982; 3) the term "Serbia" means the Republic of Serbia, and when used in a geographical sense it means the territory of the Republic of Serbia; 4) the term "national" means: (1) any individual possessing the nationality of a Contracting State; (2) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State. 5) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons; 6) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes; 7) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; 8) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; 9) the term "competent authority" means: (1) in Indonesia, the Minister of Finance or his or her authorized representative ; (2) in Serbia, the Ministry of Finance or its authorized representative. 2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4 RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State. is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: 1) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

2) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; 3) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national ; 4) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting State shall endeavour to resolve the case by mutual agreement due regard being had to its place of effective management or to any other relevant criterion. In the absence of such an agreement, such a person shall not be entitled to claim any benefits under this Agreement.

Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 2. The term "permanent establishment" includes especially: 1) a place of management; 2) a branch; 3) an office; 4) a factory; 5) a workshop; 6) a warehouse or premises used as sales outlet; 7) a farm or plantation; and 8) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction or exploration or exploitation of natural resources, drilling rig or working ship used for exploration or exploitation of natural resources. 3. The term "permanent establishment" likewise encompasses: 1) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site , project or activities continue for a period of more than six months; 2) the furnishing of services, including consultancy serv1ces by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: 1) the use of facilities solely for the purpose of storage or display or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise and deriving no profits, provided that these facilities are not used as sales outlets in the Contracting State where these facilities are situated; 2) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or occasional delivery deriving no profits, provided that these goods or merchandise are not sold in the Contracting State where the stock is situated; 3) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 4) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

5.

6.

7.

8.

5) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, or for the supply of information; 6) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character: 7) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs 1) to 6}, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the firstmentioned State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person: 1) has or habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or 2) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or 3) manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies . An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial and financial relations which differ from those which would have been made between independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or 1s controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall 1n any case include property accessory to immovable property, livestock and

equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7 BUSINESS PROFITS 1 . The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific serv1ces performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged, (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices . 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 INTERNATIONAL TRAFFIC

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency .

Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where 1) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 2) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises 1n their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would , but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other. 3. A Contracting State shall not change the profits of an enterprise in the circumstances referred to in paragraph 2 after the expiry of the time limits provided in its tax laws.

Article 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State . 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting

3.

4.

5.

6.

7.

8.

State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed, 15 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State. The provision of paragraph 5 of this Article shall not affect the provision contained 1n any production sharing contract and relating to oil and gas sector concluded by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of the other Contracting States. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividends are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is derived and beneficially owned by

4.

5.

6.

7.

8.

the Government of the other Contracting State, including any political subdivision or local authority or the Central Bank thereof, or other financial institutions wholly owned by the Government of the other Contracting State, including any political subdivision or local authority or the Central Bank thereof. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent under the taxation law of the States in which the income arises, including interest on deferred payment sales. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debtclaim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12 ROYALTIES

1. Royalties ans1ng in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties . 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting or broadcasting by satellite, cables, optical fibres or similar technology used for public broadcasting, magnetic tapes, discs or laser discs (software), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, agricultural or scientific

2.

4.

5.

6.

7.

equipment, or for information concerning industrial, commercial, agricultural or scientific experience (know-how). The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provisions of this Agreement. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the right or property in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13 CAPITAL GAINS 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State. 3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State. 4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company or comparable interests, the property of which consists principally of immovable property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 , 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the alienation of immovable property or movable property or shares of a company in respect of which the gains are derived to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State, unless: 1) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or 2) his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 120 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other State. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants .

Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries , wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised , such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 1) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and 2) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and 3) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State. 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

11·

II

l·l

II

Article 16 DIRECTORS' FEES 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. The remuneration which a person to whom paragraph 1 applies derived from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature may be taxed in accordance with the provisions of Article 15.

Article 17 ARTISTES AND SPORTSPERSONS 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportperson are exercised. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by a resident of a Contracting State from that person· personal activities as an entertainer or as a sportsperson shall be taxable only in that State if the activities are wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States or political subdivisions or local authorities thereof or the activities are exercised in the other Contracting State within the framework of a cultural or sports exchange programme arranged by both Contracting States.

Article 18 PENSIONS AND ANNUITIES

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past emplyoment and annuities shall be taxable only in that State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State in consideration of past employment and annuities may be taxed in the first-mentioned State to the extent that such pension and other similar remuneration and annuities are not subject to tax and that other State. 3. The term "annuities" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration m money or money's worth.

Article 19 GOVERNMENT SERVICE

1. 1) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pens1on, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. 2) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (1) is a national of that State; or (2) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. 1) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. 2) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State. 3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20 STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State. 2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice referred to in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the Contracting State which he is visiting.

Article 21 TEACHERS, PROFESSORS AND RESEARCHERS

1. An individual who visits a Contracting State for the purpose of teaching or carrying out research at a university, college, school or other recognized educational institution in that State and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempt from taxation in the first-mentioned Contracting State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first visit for that purpose. provided that such remuneration arises from sources outside that State. 2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to remuneration from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22 OTHER INCOME 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, other than income in the form of lotteries. prizes shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 23 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 1. In Indonesia, double taxation shall be eliminated as follows: Where a resident of Indonesia derives income from Serbia, the amount of tax on that income payable in Serbia in accordance with the provisions of this Agreement, may be credited against the tax levied in Indonesia imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the tax in Indonesia on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations . 2. In Serbia, double taxation shall be eliminated as follows: 1) Where a resident of Serbia derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Indonesia, Serbia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Indonesia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given. which 1s attributable to the income which may be taxed in Indonesia 2) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of Serbia is exempt from tax in Serbia, Serbia may nevertheless, 1n calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income. 3. For the purpose of allowance as a deduction in a Contracting State the tax paid in the other Contracting State shall be deemed to include the tax which is otherwise payable in that other State but has been reduced or waived by that State under its legal provisions for tax incentives.

Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1 , also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carry1ng on the

same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11 or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise. be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 5. The provisions of this Article shall apply to the taxes referred to in Article 2.

Article 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24 , to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution , to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement. 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting State, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions . 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: 1) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; 2) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; 3) to supply information which would disclose any trade. business. industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article , the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person

Article 27 MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the later of the dates on which the respective Governments of the Contracting States notify each other in writing through diplomatic channels, that the formalities constitutionally required in their respective Contracting States for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall have effect: 1) in Indonesia: ( 1) in respect of tax withheld at the source to income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force; (2) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;

2) in Serbia: in respect of the taxes on income derived in each fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force.

Article 29 TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination on or before the thirtieth of June of any calendar year following after the period of five years from the year in which the Agreement enters into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect: 1) in Indonesia: (1) in respect of tax withheld at the source to income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice of termination is given; (2) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice of termination is given; 2) in Serbia: in respect of the taxes on income derived in each fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF, signed this Agreement. DONE in duplicate at

the undersigned, being duly authorized thereto . have

J~~r..tq ..... this ............ ~~............. ..... day of .Fe.6ru.~r:J .

20. ll .. in the Indonesian, Serbian and English languages. All texts being equally authentic. If there is any divergences concerning the interpretation of this Agreement the English text shall prevail. FOR ~ GOVERNMENT OF THfh RE1jf.JBLIC OF INDONESIA

Signed

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 5_Eiif31A

Signed

POBL

INDONESIA

YrOBOP LI13MET:>Y BnAQE PEnY5nLI1KE V1H)l0HE3LI1JE Ll1

0

V135ErABA~Y

BnAQE PEnY5nLI1KE CP5LI1JE )lBOCTPYKOr OnOPE3LI1BA~A Y O)lHOCY HA nOPE3E HA )lOXO)lAK

BnA)lA PEnY5nLI1KE LI1H)lOHE3LI1JE Ll1

BnAQA PEnY5nLI1KE CP5LI1JE

y >Kefblll .o.a JaKJbyYe Yrosop o 11136erasal-by .o.socrpyKor onope3111Bal-ba y o,D.Hocy Ha nope3e Ha .o.oxo.o.aK, cnopaJyMene cy ceo cne.o.efleM:

4naH 1. nL11WA HA KOJA CE nPLI1ME~YJE YrOBOP Osaj yrosop npiiiMel-byje ce Ha

na~n-'a

Koja cy pe3111.QeHTIII je,D.He IIIIllll o6e ,D.p>Kase

yrosopHIII~e.

4naH 2. nOPE3LI1 HA KOJE CE nPLI1ME~YJE YrOBOP 1. Osaj yrosop npiiiMel-byje ce Ha nope3e Ha .o.oxo.o.aK Koje 3aBO,D.III ,D.p>Kasa yrosopH11114a IIIIllll 1-beHe nOiliiiTIIIYKe je,D.IIIHIII~e IIIIllll je.QIIIHIII!4e IlOKailHe CaMoynpase, He3aBIIICHO O,LJ. HaYIIIHa Hannare. 2. nope3111Ma Ha .o.oxo.o.aK cMarpajy ce cs111 nope3111 KOjlll ce JaBo,D.e Ha yKynaH ,D.OXO,D.aK IIIIllll Ha .o.enose .o.oxorKa, yKJbyYyjyfllll nope3e Ha .o.o6111raK o.o. o-.yf]et-ba noKperHIIIX CTBaplll IIIIllll HenoKpeTHOCTIII, KaO Ill nope3e Ha np111pacr IIIMOBIIIHe. 3. nope3111 Ha Koje ce npiiiMel-byje osaj yrosop cy: y V1H.QOHe3111jlll: nope3 Ha .QOXO,D.aK. (y ,D.afbeM TeKc-.y: ,IIIH,D.OHe>KaHCKIII nope3");

y Cp6111j111: 1) nope3 Ha .o.o6111r npaBHIIIX I111114a; 2) nope3 Ha .o.oxo.o.aK rpaf]aHa. (y .o.afbeM reKcry: , cpncKIII nope3"). 4. Yrosop ce npiiiMel-byje 111 Ha 111cre IIIIllll 6111THO CiliiiYHe nope3e KOjlll ce nocne AaryMa norniiiCIIIBal-ba osor yrosopa Jase.o.y nope.o. IIIIllll yMecro nocrojef1111x nope3a. Ha,D.ne>KHIII

opraHLil AP>Kasa yrosopHL11'-'a o6asewrasajy jeAHLil Apyre o 3Hal.lajHLI1M npoMeHaMa LI13BpWeHL11M y J-bli1XOBLI1M nopeCKLilM 3aKOHLI1Ma.

4naH 3. onwrE AEct>IIIHIIIWIIIJE 1. 3a norpe6e osor yrosopa: 1) L113pa3LI1 ,Ap>Kasa yrosopHL11'-'a" Ll1 ,Apyra AP>KaBa yrosopHLill...\a" 03Hal.lasajy IIIHAOHe3LI1jy LllnLil Cp6L11jy, 3aBLI1CHO OA CMLilcna; 2) Li13pa3 ,IIIHAOHe3LI1ja" o6yxsara TepL11TOpL11jy Peny6nli1Ke VlHAOHe3LI1je KaKO je Ae¢LI1HL11CaHa y 1-beHLilM 3aKOHLI1Ma Ll1 Aenose enLI1KOHTLI1HeHTanHor nojaca, LllCKibYl.!LilBY eKOHOMCKY 30Hy Ll1 MOpcKe noBpWLI1He HaA KOjLilM Peny6nli1Ka IIIHAOHe3LI1ja L11Ma cysepeHLI1TeT, cysepeHa npasa LllnLil jypL11CAL11K'-'LI1jy y cKnaAy ca KoHBeH'-'LiljOM YjeALI11-beHLI1X Hai...\Lilja o npasy MOpa L113 1982. roAL11He.; 3) L113pa3 ,Cp6L11ja" 03Hal.lasa Peny6nli1KY Cp6LI1jy, a ynorpe6JbeH y reorpacpcKoM CMLilcny 03Hal.lasa repL11TOpL11jy Peny6nli1Ke Cp6L!1je ; 4) L113pa3 ,Ap>KaBibaHLilH" 03Hal.laBa : (1) cpL113LI1l.IKO nLil'-'e Koje L11Ma AP>KaBibaHCTBO AP>Kase yrosopHL111...\e; (2) npasHo nLil'-'e, napTHepcrso LllnLil YAPY>Kel-be Koje TaKas cTaTYc LI1Ma Ha OCHOBy 3aKOHOAaBCTBa Ba>Kelier y AP>KaBLil yrOBOpHL11'-'LI1 . 5) L113pa3 ,nLill...\e" o6yxsara cpL113LI1l.IKO nLil'-'e, KOMnaHLiljy Ll1 csaKo Apyro APYWTBO nLil'-'a; 6) L113pa3 ,KOMnaHLilja" 03Hal.laBa npaBHO nLil'-'e LllnLil 6LI1nO KOjLil eHTLI1TeT KOjLil ce cMarpa npaBHLilM nLil'-'eM 3a nopecKe cspxe; 7) L113pa3LI1 ,npeAy3elie AP>Kase yrosopHL11'-'e" Ll1 ,npeAy3elie Apyre AP>Kase yrosopHL11'-'e" 03Hal.lasajy npeAy3elie KOjLilM ynpasJba pe3LI1AeHT AP>Kase yroBOpHLil'-'e, OAHOCHO npeAy3elie KOjLilM ynpaBJba pe3L11AeHT Apyre AP>Kase yrosopHL11'-'e; 8) L113pa3 ,Mef)yHapOAHLil cao6paliaj" 03Hal.laBa cao6paliaj noMopCKLilM 6pOAOM LllnLil Ba3AYXOnnOBOM KOjLil o6aBJba npeAy3elie AP>KaBe yrOBOpHL11'-'e, OCLI1M aKO ce cao6paliaj o6aBJba nOMOpCKLilM 6pOAOM LllnLil Ba3AYXOnnoBOM LllCKTbYl.!LilBO LI13Mef)y MecTa y Apyroj AP>KaBLil yrosopHLI1'-'L11; 9) L113pa3 ,HaAne>KaH opraH" 03Hal.lasa: (1) y IIIHAOHe3LI1jL11, ML11HLI1CTpa cpL11HaHCLI1ja, LllnLil 1-berosor LllnLil 1-beHor osnawlieHor npeACTaBHLI1Ka; (2) y Cp6LI1jll1, MLI1HL11CTapcrso cpL11HaHcLI1ja, LllnLil 1-berosor osnawlieHor npeACTaBHLI1Ka. 2. KaAa AP>Kasa yrosopHLil'-'a npL!1MeJ-byje Yrosop, csaKLil L113pa3 KojLil y 1-beMy HLilje Ae¢L11HLI1CaH LI1Ma 3Hal.lel-be, OCLI1M aKo KOHTeKcT He Jaxresa APYKl.!Lilje , Koje LI1Ma y speMe npL11MeHe yrosopa, npeMa 3aKoHy re AP>Kase 3a norpe6e nope3a Ha Koje ce Yrosop npL11Metbyje Ll1 3Hal.letbe npeMa sa>KeflLilM nopecKLilM 3aKOHL11Ma Koje npL11Mel-byje Ta AP>Kasa LI1Ma npeAHOCT y OAHOcy Ha 3Ha4etbe Koje TOM Ll13pa3y Aajy APYrL-1 3aKOHLI1 re AP>KaBe.

4naH 4. PE3111AEHT 1. lll3pa3 ,pe3L11AeHT AP>Kase yrosopHL11'-'e", 3a norpe6e osor yrosopa , 03Hal.lasa nLill...\e KOje, npeMa 3aKOHLI1Ma Te AP>KaBe, nOAne>Ke onope3LI1Bal-by y TOj AP>KaBLil no OCHOBY CBOr npe6LI1eanL11WTa, 6opaBLI1WTa, ceALilWTa ynpase LllnLil APYror MepLilna cnli14He npL11pOAe, Ll1 yKTby4yje TY Ap>Kasy, 1-beHy nonli1TL114KY jeAL11HLI1'-'Y LllnLil jeAL11HL11'-'Y noKanHe caMoynpase.

Osaj 1.<13pa3 He o6yxsaTa nL-11..\e Koje y Toj ,D.p>KaBL-1 no,D.ne>Ke onope31f1Bal-by caMo 3a ,D.OXO,D.8K 1.<13 lf13BOpa y TOj ,D.p>KaBL-1. 2. AKo je, npeMa O,D.pe,D.6aMa cTasa 1. osor 4naHa, cpL-131f14KO nL-11..\e pe31f1,D.eHT o6e ,D.p>tKaBe y KOjOj lf1Ma CTanHO MeCTO CT8HOBal-ba; aKO lf1Ma CTanHO MeCTO CT8HOBal-ba y 06e ,LJ.p>KaBe, CMaTpa ce ,D.a je pe31f1,D.eHT caMo ,D.p>tKif1BOTHif1X lf1HTepeca); 2) aKo He MO>Ke ,D.a ce OApe,D.L-1 y Kojoj AP>K8Bif1 lf1Ma cpe,D.If1WTe >Kif1BOTHif1X lf1HTepeca lf1nlf1 aKO HL-1 y je,D.HOj ,D.p>KaBL-1 HeMa CTanHO MeCTO CTaHOBal-ba, CMaTpa ce ,D.a je pe31f1,D.eHT caMo ,D.p>tttKaBibaHif1H; 4) aKa je ,D.p>KaBibaHif1H o6e ,D.p>tKHL-1 opraHL-1 AP>Kasa yrosopHL-11..\a pew1.<1fle nlf1Tal-be 3aje,D.Hif14Kif1M ,D.orosopoM. 3. AKa je, npeMa o,D.pe,D.6aMa cTasa 1. osor YnaHa nL-11..\e, OCif1M cpL-131f14KOr, pe31.<1,D.eHT o6e ,D.p>tKHL-1 opraHL-1 ,D.p>t
4naH 5. CTAnHA nocnOBHA JE.QV1HV1WA 1. V13pa3 ,cTanHa nocnosHa je,D.If1Hif11..\a", 3a noTpe6e osor yrosopa, 03Ha4asa cTanHo MecTo npeKo Kora npe,D.y3efle noTnyHo 1.<1n1.<1 ,D.enlf1Mif14HO o6aslba nocnosal-be. 2. no,D. 1.<13pa30M ,cTanHa nocnosHa je,D.If1Hif11..\a" no,D.pa3yMesa ce Hapo41f1TO : 1) ce,D.If1WTe ynpase; 2) orpaHaK; 3) nocnoBHL-11..\a; 4) cpa6p1.<1Ka; 5) pa,D.If10Hif11..\a; 6) cKna,D.If1WTe 1.<1n1.<1 npocTop1.<1je Koje ce KOPif1CTe Kao npo,D.ajHa MecTa: 7) cpapMa 1.<1n1.<1 nnaHTa>ttKHe pa,D.OBe ~nlf1 lf1HCTanal..\lf10He pa,D.OBe 111n111 H8A30pHe ,D.enaTHOCTL-1 y Be31f1 Ca Tlf1M pa,D.OBif1Ma, an111 C8MO 8KO T8KBO rpa,D.If1nlf1WTe, paAOBL-1 1.<1n1.<1 ,D.enaTHOCTL-1 Tpajy ,D.y>Ke OA wecT MeceL..~L-1; npy>Kal-be ycnyra, yKiby4yjyfllf1 KOHcynTaHTCKe ycnyre, OA cTpaHe npe,D.y3efta npeKo 3anocneHif1X 1.<1n1.<1 ,D.pyror oco6Iba aHra>tt<e OA wecT Mecel..!lt1 y 61.<1no KOjeM neplf10AY OA ABaHaecT MeCei..\L-1. 4. V13y3eTHO OA npeTXOAH~x OAPeAa6a osor YnaHa, no,D. 1.<13pa30M ,cTanHa nocnosHa je,D.If1Hif11..\a"He noApa3yMesa ce: 1) Kop1.<1wftel-be o6jeKaTa 1.<1 onpeMe lf1CKibY41f1BO y cspxe ycKna,D.If1WTel-ba, lf13naral-ba 1.<1n1.<1 nospeMeHe 1.<1cnopyKe ,D.o6apa 1.<1n1.<1 po6e Koja nplf1na,Qa npeAy3efty, a KOjOM Ce He OCTBapyje ,D.06~T . no,D. ycnOBOM ,D.a TL-1 o6jeKTif1

2)

3) 4) 5)

~ onpeMa H~cy Kop~wneH~ Kao npo.QajHa MecTa y .Qp>KaBIII yroeopHIIIL\111 y KOjoj ce Hana3e T~ o6jeKT~ ~n~ onpeMa; O.Qp>Kaea~e 3an~xe .Q06apa ~11111 po6e Koja np111na.Qa npe.Qy3eliy ~clKae~ yroeopHIIIU~ y Kojoj ce Hana3e 3a11111xe; o.Qp>Kaea~e 3an~xe ,Qo6apa 11111111 po6e Koja np~na,o,a npep,y3eliy ~CKfbY4~Bo ca cepxoM .Qa je .Qpyro npe,o,y3elie npepap,111; O.Qp>Kaea~e CTanHor MecTa nocnoea~a IIICKibY4111BO y cepxy KynoBIIIHe ,Qo6apa ~n~ po6e ~11111 np~6aeibal-ba o6aeewTel-ba 3a npe.Qy3elie: o.Qp>tt
cTanHor MecTa nocnoea~a ~CKibY4111BO y cepxy o6aeibal-ba, 3a npe.Qy3ene, ceaKe .Qpyre ,QenaTHOCTIII Koja IIIMa np111npeMHIII 11111111 nOMOflH~ KapaKTep; 7) O.Qp>Kaea~e cTanHor MecTa nocnoea~a IIICKibY4111Bo y cepxy ycnoeoM ,Qa je YKYnHa .QenaTHOCT cTa11HOr MecTa noc11oea~a Koja HacTaje ~3 oee KOM6111Hau~je np111npeMHOr ~11111 noMonHor KapaKTepa. 5. Vl3y3eTHO 0,!\ O,Qpe,Qa6a CT. 1. ~ 2. OBOr 41laHa, Ka,Qa 11111Ue - OCIIIM 3aCTynHIIIKa ca CaMOCTaJlH~M CTaryCOM Ha Kora ce np~Me~yje CTaB 7. OBOr 4JlaHa - y p,p>KaBIII yroeopH~U~ pa.Q~ y ~Me npe.Qy3ena .Qpyre .Qp>Kaee yroeopH~ue, cMaTpa ce ,o,a To npe,Qy3ene ~Ma CTallHY nOCJlOBHY je,Q~H~UY y npeonoMeHYTOj ,o,p>KaBIII y OP,HOCY Ha ,QenaTHOCT~ Koje To n~ue o6aeiba 3a npe.Qy3ene, aKo TO n~ue: 1) ~Ma ~ yo6~4ajeHo Kop~CTIII y Toj .Qp>KaB~ oe11awliel-be ,o,a 3ai<Jby4yje yroeope y ~Me npe.Qy3ena, ociiiM aKo cy ,o,enaTHOCTIII Tor 111111..\a orpaH~4eHe Ha ,QenaTHOCT~ Haee.QeHe y cTaey 4 . oeor 41laHa Koje, aKo 6~ ce o6aeibane npeKo cTa11Hor MecTa noc11oeal-ba, He 6111 oeo cTa11Ho MecTo nocnoea~a 4~H~ne cTa11HOM noc11oBHOM je,o,IIIHIIIL\OM npeMa o.Qpe.Q6aMa Tor cTaea; 2) HeMa TaKeo oenawne~e. an~ yo61114ajeHo o,o,p>Kaea y npeonoMeHyToj .Qp>Kae~ 3an~xe .Q06apa 11111~ po6e ~3 Koj~x pe,o,oeHo 111cnopy4yje ,o,o6pa ~n~ po6e y IIIMe npe.Qy3ena; ~11111 3) npo~3BOA~ ~n~ npepaf]yje y Toj .Qp>Kae~ 3a npe.Qy3ene, ,o,o6pa 11111111 po6y Koja np~na.Qajy npe.Qy3eny. 6. V13y3eTHO OA npeTXOAH~X o,Qpe.Qa6a oeor 4JlaHa, CMaTpa ce ,o,a oc111rypaeajylie APYWTBO .Qp>tKae~ yroeopH~U~. aKo Ha Tep~Top~j~ Te .Qpyre ,o,p>Kaee Han11aliyje npeM~je ~n~ oc~rypaea p~3~Ke Koj~ y ~oj HacTajy, npeKo 11111Ua Koje Hlllje npe,o,cTaBHIIIK ca CaMOCTaJlH~M CTaryCOM Ha KOra Ce np~Me~yje CTaB 7. OBOr 411aHa. 7. He CMaTpa ce ,Qa npe,Qy3efle ~Ma CTallHY nOCJlOBHY je,QIIIH~UY y p,p>KaBIII yroeopHIIIL\111 caMo 3aTo WTO y Toj .Qp>Kae~ o6aeiba ceoje nocnoee npeKo nocpe,o,HIIIKa , reHepa11Hor KOM~C~OHOr 3aCrynH~Ka ~11~ ,Qpyror npe,QCTaBH~Ka ca CaMOCTa11HIIIM CTaryCOM aKO Ta Jl~~a ,Qenyjy y OKB~py CBOje pe,QOBHe nOCJlOBHe ,o,enaTHOCTIII. Mef]yTIIIM, Kap,a npe,QCTaBH~K o6aBiba ,QeJlaTHOCT y noTnyHOCT~ 11111111 rOTOBO y noTnyHOCTIII y IIIMe npe,Qy3efla, a y 1-b~XOB~M TprOBIIIHCKIIIM Ill cpiiiHaHCIIIjCKIIIM 0,!\HOCIIIMa cy ,!\OrOBOpeHIII 11111111 HaMeTHYT~ yc11oe~ KOj~ ce pa311111KYjy OA yc11oea Koje 6111 ,o,oroeop11111a He3aBIIIcHa npe.Qy3ena, OH ce Hene cMaTpaT~ npe.QcTaBHIIIKOM ca caMocTa11HIIIM cTarycoM npeMa 3Ha4e~y ~3 OBOr CTaBa. 8. 4~~eH~~a .Qa KOMnaH~ja Koja je pe3111.QeHT .Qp>Kaee yroeopH~ue KOHTp011111we 11111111 je nO,!\ KOHTpOilOM KOMnaH~je KOja je pe3111,QeHT ,!\pyre ,Qp>KaBe yroeopHIIIUe 11111111 KOja o6aeiba nocnoea~e y Toj .Qpyroj .Qp>KaBIII (npeKo CTanHe nocnoeHe je,D,IIIH~ue 11111~ Ha .Qpyr~ Ha4~H), CaMa no Ce6~ Hlllje ,QOBOibHa ,Qa Ce jep,Ha KOMnaHIIIja CMaTpa CTa11HOM nOCJlOBHOM je,Q~H~~OM ,!\pyre KOMnaH~je. 6)

O.Qp>Kaea~e

r::.

4naH 6. AOXOAAKOAHEnOKPETHOCT~

1. AoxoAaK KOjlf1 pe31f1AeHT AP>Kase yrosopHif11..4e ocTsapl.t1 OA HenoKpeTHocn1 (yKlbyYyjyfllf1 AOXOAaK OA noJbonplr1speAe lf1Illf1 wyMapcTsa) Koja ce Hana31f1 y Apyroj AP>K8Bif1 yrosopHif11..41f1 MO>Ke ce onope31f1B8Tif1 y Toj APyroj AP>KaBif1. 2. lll3pa3 ,HenoKpeTHOCT" lf1Ma 3HaYetbe npeMa 3aKoHy AP>Kase yrosopHif11..4e y Kojoj ce OAHOCHa HenoKpeTHOCT Hana31f1. Osaj l.t13pa3 y csaKOM cnyYajy o6yxsaTa nplf1naTKe HenOKpeTHOCTif1, CTOYHif1 cpOHA lf1 onpeMy KOja ce K0plf1CTLI1 y nOJbOnplr1Bp8Aif1 lf1 wyMapcTsy, npasa Ha Koja ce npl.t1Metbyjy OAPeA6e onwTer 3aKoHa o 3eMJblf1WHoj CBOjlf1Hif1, nllOAOy>Kif1B8tb8 HenoKpeTHOCTif1 lf1 npasa Ha npoMeHJblf1B8 lf1Illf1 CT8IlH8 nnaflatba Kao HaKHaAe 3a lf1CKOplf1wflasatbe lf1Illf1 3a npaso Ha lf1CKOplr1wflasatbe Mlf1HepanHif1X Hana31f1WTa, lf13sopa 1r1 APYrlf1x npl.t1pOAHif1X 6oraTcTasa; noMopCKif1 6poAOBif1 lf1 B83AYXOnllOBif1 He CMaTpajy ce HenOKpeTHOCTif1M8. 3. 0ApeA6e CT8B8 1. OBOr Yll8H8 nplr1Metbyjy ce Ha AOXOA8K KOjlf1 ce OCTB8plf1 HenocpeAHif1M KOplr1wfletbeM, lf13HajMJblf1BatbeM lf1Illf1 APYrlf1M HaYif1HOM KOplf1wfletba HenOKpeTHOCTif1. 4. 0ApeA6e CT. 1. lf1 3. OBOr Yll8H8 nplf1Metbyjy ce lf1 Ha AOXOA8K OA HenoKpeTHOCTif1 npeAy3efla lf1 Ha AOXOA8K OA HenoKpeTHOCTif1 Koja ce KOplf1CTif1 38 o6asJbatbe caMocTallHif1X Illf1YHif1X AenaTHOCTif1.

4naH 7. A05111T OA nocnOBA~A 1. Ao61f1T npeAy3efla AP>Kaee yroeopH1r11..4e onope3yje ce caMo y Toj AP>K8Bif1, oc1r1M aKo npeAy3efle o6aeJba nocnoeatbe y Apyroj AP>K8Bif1 yroeopHif11..41f1 npeKo cTanHe nocnosHe jeAif1Hif11..4e Koja ce y tbOj Hana31f1. AKo npeAy3efle o6aeJba nocnosatbe y Apyroj AP>K8Bif1 yrosopHif11..41f1 npeKo cTanHe nocnoeHe jeAif1Hif11..4e, A061f1T npeAy3efla MO>Ke ce onope31f1BaTif1 y Toj Apyroj AP>K8Bif1, an1r1 caMo AO lf13Hoca KOjlf1 ce nplf1nlf1cyje Toj cTanHoj nOCilOBHOj jeAif1Hif11..41f1. 2. 3aslf1CHO OA OAPeA6e cTaea 3. oeor YnaHa, KaAa npeAy3efle AP>Kase yrosopH1r11..4e o6aeJba nocnoeatbe y APyroj AP>K8Bif1 yroeopHif11..41f1 npeKo cTanHe nocnosHe jeAif1Hif11..4e KOja ce y tbOj H8Il831f1, y CB8KOj AP>K8Bif1 yrOBOpHif11..41f1 ce TOj CT8IlHOj nOCilOBHOj jeAif1Hif11..41f1 nplr1nlf1cyje A061f1T KOjy 61r1 MOrna A8 OCTB8plf1 A8 je 61f1Il8 OABOjeHo lf1 noce6HO npeAy3efle KOje ce 68Bif1 lf1CTif1M lf1Illf1 Clllf1YHif1M Aell8THOCTif1M8, nOA lf1CTif1M lf1Illf1 Clllf1YHif1M YCI10Bif1M8 lf1 Aa je nocnosana noTnyHo caMocTanHo ca npeAy3efleM Ylf1ja je cTanHa nocnosHa jeAif1Hif11..48. 3. np1r1 OApef}lf1B8tbY A061f1Tif1 CT8I1He nOCilOBHe jeAif1Hif11..48, Kao OA61f11..41f1 nplf13Hajy ce TpOWKOBif1 KOjlf1 cy yYif1tb8Hif1 38 noTpe6e nOCilOB8tb8 CT8J1He nOCilOBHe jeAif1Hif11..48 , yKlbyYyjyfllf1 TpOWKOBe ynpaBJb8tb8 lf1 OnWTe 8AMif1Hif1CTp8Tif1BHe TpOWKOB8, 61f1Il0 y AP>K8Bif1 y Kojoj ce Hana31f1 cTanHa nocnosHa jeAif1Hif11..4a lf1Illf1 Ha ApyroM MecTy, noA ycnoeoM Aa Tlf1 OA61f1Uif1 Hlf1CY eefl1r1 OA OA61f1TaKa KOjlf1 cy A03BOibeHL11 npeMa AOMalill1M 3aKOHif1Ma AP>Kasa yrosopHif11..48. Mef]yrlf1M, TaKas OA61f1TaK Hefle ce nplf13H8Tif1 y norneAy cpeACT8B8, yKOillf1KO lf1X 6yAe, KOje nnafla (no APYrOM OCHOBy, 0Cif1M K80 H8KH8AY CTB8pHif1X TpOWKOBa) CT8IlH8 nOCilOBHa jeAif1Hif11..48 rnaBHOj Alf1P8K1..41f1jlf1 npeAy3elia lf1Illf1 61f1Il0 KOjoj tbeHoj APYrOj Alf1P8K1..41f1jlf1, y Blf1AY ayTOpCKif1X H8KH8A8, HOBY8Hif1X H8AOKH8A8 lf1Illf1 APYrlf1x Clllf1YHif1X nnaflatba Kao HaKH8AY 3a KOplr1wfletbe naTeHaTa lf1Illf1 APYrlf1x npasa, lf1Illf1 y o6Illf1KY npoelf131f1je 38 o6asJbatbe noce6Hif1X ycnyra lf1Illf1 pyKosof)etbe lf1Illf1, 0Cif1M y CllyYajy 6aHK8pCKOr npeAy3efla, y 06Illf1KY K8M8Te H8 HOB8!..4 A8T y 3ajaM CT8IlHOj nOCilOBHOj jeAif1Hif11..41f1. Clllf1YHO TOMe, np1r1 0Apef)lf1Batby A061f1Tif1 CT8J1He nOCilOBHe jeAif1Hif11..4e, Hefle ce Y31f1M8Tif1 y 0631r1p cpeACTBa Koja Hannaflyje (no APYrOM OCHOBy, 0Cif1M K80 H8KH8AY CTBapHI.t1X TpOWKOBa) CT8IlH8 nOCilOBHa jeAif1Hif11..48 rnaBHOj Alf1P8KI..41f1jlll npeAy3efla lf1Illf1 61r1no Kojoj tbeHoj APyroj Alf1P8KL.41f1jlf1, y Blf1AY ayTopcKIIIX HaKHaAa, HOBYaHif1X HaAOKHaAa lf11llf1 APYrlf1x cnlf1YHif1X nnaflatba Kao HaKHaAy 3a KOplr1wfletbe

n8TeH8T8 VIJWI APYrVIx np8B8, VlnVI y o6nVIKY npoBVI3VIje 38 o68BJb8tbe noce6HVIX ycnyra VlnVI pyKosol')el-be VlnVI, OCVIM y cny48jy 68HK8pcKor npeAy3efl8, y o6n111KY K8M8Te Ha HOB8~ A8T y 38j8M rn8BHOj AVIpeK~VIjVI npeAy3efl8 111n111 6111n0 KOjoj tbeHOj p,pyroj AVIpeK~VIjVI.

4. AKo je yo6VI48jeHo A8 ce y AP>K8BII1 yrosopH111~VI A06VIT KOj8 ce np111n111cyje CTanHoj nocnOBH~ jeAVIHVI~VI OApel')~e H8 OCHOBY p8CnOAene yKynHe P,06111TII1 npeAy3efl8 Ha 1-berose noce6He Aenose, pewetbe Vl3 CT8B8 2. osor 4n8H8 He cnpe48B8 TY p,p>tK8H8 y OBOM 4n8Hy. 5. CT8nHoj nocnosHoj jeAVIHVI~VI He npVInVIcyje ce A06111T 8KO T8 CTanH8 nocnosHa jeAVIHVI~8 C8MO KYnyje A06p8 VlnVI po6y 38 npeAy3efle. 6. 38 noTpe6e npeTXOAHVIX CT8BOB8, A06VIT KOj8 ce npV1n111cyje CT8nHOj nocnOBHOj jeAVIHVI~VI OApel')yje ce VICTOM MeTOAOM Vl3 fOAVIHe y fOP,111Hy, OCII1M aKO noCTOjll1 onp8BA8H VI AOBOib8H p83nor A8 ce nocryn111 APYK4VIje. 7. K8A8 A06VIT o6yXB8T8 Aenose AOXOTK8 KOjVI cy perynVIC8HII1 noce6HVIM 4n8HOBII1Ma osor yrosop8, OAPeA6e osor 4n8H8 He YTV14Y H8 OAPeA6e T111X 4n8HOB8 .

4n8H 8. MET:>YHAPO.QHV1 CA06PAnAJ 1. Ao6VIT npeAy3efl8 AP>K8Be yrosopHVI~e OA o68Bib81-b8 Mef]yH8pop,Hor c8o6panaja noMopcKVIM 6poAOM VlnVI B83AyxonnosoM onope3yje ce C8MO y Toj AP>K8BII1. 2. 0APeA6e CT8B8 1. osor 4n8H8 np111Metbyjy ce 111 H8 p,o6111T op, y4ewna y nyny, 38jeAHV14KOM nocnoB81-bY VlnVI Mel')yH8POAHOj nocnosHoj 8reH~II1jll1 .

4n8H 9. nOBE3AHA nPEAY3EnA

1. AKO npeAy3efle AP>K8Be yrosopHVI~e y4ecTsyje HenocpeAHO 111n111 nocpep,Ho y ynp88Ib81-by, KOHTpOnVI Vlnll1 111MOBVIHII1 npeAy3efla p,pyre p,p>KaBe yrosopHVI~e. VlnVI 2) 111CT8 nVI~8 y4ecTsyjy HenocpeAHO VlnVI nocpeAHO y ynp8BJb8tbY, KOHTponVI VlnVI VIMOBVIHVI npeAy3efl8 AP>K8Be yrosopH111~e 111 npep,y3ena APYre AP>K8Be yrosopH111~e VI 8KO cy VI y jeAHOM VI y ApyroM cny48jy, VI3Mef]y T8 AB8 npeAy3efla, y tbii1XOBII1M TprOBVIHCKVIM VlnVI cpV1H8HCVIjCKVIM OAHOCVIM8, AOfOBOpeHVI Vlnll1 H8MeTHYTII1 ycnOBII1 KOjll1 ce p83nVIKYjY OA ycnoB8 K~VI 6VI 6VInVI AOrosopeHVI VI3Mef]y He38BVICHII1X npep,y3efla , A06VIT KOjy 6VI, A8 HeM8 TVIX ycnOB8, OCTB8pVInO jeAHO OP, npep,y3efla, an111 je 360r TII1X ycnOB8 HVIje OCTB8pVInO, MO>Ke ce YKibY4111TVI y A06111T TOr npep,y3efla 111 CXOP,HO TOMe onope30B8TVI. 2. AKo AP>K8B8 yrosopHV1~8 yKiby4yje y A06VIT npeAy3efla Te AP>K8Be p,o6111T 3a Kojy je npeAy3efle Apyre AP>K8Be yrosopHVI~e onope30B8HO y Toj APyroj AP>K8B111, 111 cxop,Ho ToMe je onope3yje, VI 8KO je T8KO yKiby4eH8 A06VIT OH8 A06111T Kojy 6111 npep,y3ene npsonoMeHyTe AP>K8Be ocTB8pVIno A8 cy ycnosVI p,orosopeHII1 1113Mef]y Ta p,sa npeAy3efl8 6VInVI OHVI ycnOBVI Koje 6VI AOrosopVIn8 He38BII1CHa npep,y3eli8 , Ta p,pyra AP>K8B8 spwVI OArOB8p8jyfly KopeK~VIjy VI3HOC8 nope38 KOjll1 je y tbOj yTspf]eH Ha TY A06VIT. npVInVIKOM BpWel-b8 Te KOpeK~VIje, BOAVIfle ce p84YH8 0 OCT8nVIM OApe,Q68Ma osor yrosop8 VI, 8KO je TO noTpe6Ho, H8,Qne>KHVI opr8HVI AP>K8Ba yrosopH111~8 Mef]yco6Ho fle ce KoHcynTOB8TVI. 1)

[I

3. t].p>KaBa yrOBOpHV14a Helie VI3MeHVITVI .Q06VIT npe,qy3elia y OKOilHOCTVIMa HaBe.QeHVIM y CTaBy 2. OBOr lmaHa, nocne VICTeKa BpeMeHCKVIX orpaHVI4el-ba npe.QBVIf}eHVIX 1-beHVIM nopeCKVIM 3aKOHVIMa

4naH 10. tJ.II18111tJ.EHtJ.E 1. t].VIBVI.QeH,qe Koje VICnnaliyje KOMnaHVIja pe3VI.QeHT ,qp>Kaee yroeopHV14e pe3VI.QeHTY ,qpyre ,qp>Kaee yroeopHV14e Mory ce onope3VIBaTVI y Toj ,qpyroj ,qp>KaBVI. 2. t].VIBVI.QeH,qe ce Mory onope3VIBaTVI VI y ,qp>KaBVI yroeopHV14VI 4VIjVI je pe3VI.QeHT KOMnaHVIja Koja VICnnaliyje .QVIBVI.QeH,qe, y CKila.Qy ca 3aKOHVIMa Te ,qp>Kaee, anVI aKo je cTeapHVI enacHVIK .QVIBVI.QeH.QVI pe3VI.QeHT ,qpyre ,qp>Kaee yroeopHV14e, pa3pe3aH nope3 He MO>Ke 6VITVI eefiVI O.Q 15 O.QCTO 6pYTO VI3HOCa .QVIBVI.QeH.QVI. Oeaj eTas He YTV14e Ha onope3VIBaH::»e ,qo6VITVI KOMnaHVIje Vl3 Koje ce .QVIBVI.QeH,qe VICnnaliyjy. 3. ll13pa3 ,.QVIBVI.QeH,qe", y OBOM 4IlaHy, 03Ha4aBa .QOXO.QaK O.Q aK4V1ja VIIlVI ,qpyrVIX npaea yyewfla y .Q06VITVI KOja HVICY noTpa>KVIBal-ba ,qyra, KaO VI .QOXO.QaK O.Q ,qpyrVIX npaea KOMnaHVIje KOjVI je nopeCKVI Vl3je,qHa4eH Ca .QOXOTKOM O.Q aK4VIja y 3aKOHVIMa .Qp>KaBe 4VIjVI je pe3VI.QeHT KOMnaHVIja KOja BpWVI pacno,qeny. 4. Q,qpe,q6e CT. 1. VI 2. OBOr 4IlaHa He npVIMeH::»yjy Ce aKO CTBapHVI BilaCHVIK .QVIBVI.QeH.QVI, pe3VI.QeHT ,qp>Kaee yroeopHV14e, o6aeJba nocnoeaH::»e y ,qpyroj ,qp>KaBVI yroeopHV14VI 4VIjVI je pe3VI.QeHT KOMnaHVIja Koja Vlcnnaliyje .QVIBVI.QeH,qe npeKo cTanHe nocnoeHe je.QVIHV14e KOja Ce Hana3VI y TOj .Qp>KaBVI VIIlVI o6aBJba y TOj ,qpyroj .Qp>KaBVI CaMOCTanHe IlV14He ,qenaTHOCTVI Vl3 CTailHe 6a3e KOja Ce Haila3VI y TOj .Qp>KaBVI, a aK4VIje Ha OCHOBY KOjVIX ce .QVIBVI.QeH.Qe VICnnaliyjy CTBapHO npVIna,qajy CTailHOj nOCilOBHOj je,QVIHVI4VI VIIlVI CTailHOj 6a3VI. Y TOM cnyYajy npVIMeH::»yjy ce, npeMa noTpe6VI, o,qpe,q6e YnaHa 7 . VlnVI ynaHa 14 oeor yroeopa. 5. ll13y3eTHO o,q 6VIno Koje ,qpyre o,qpe,q,6e oeor yroeopa, aKo KOMnaHVIja Koja je pe3VI.QeHT ,qp>Kaee yroeopHV14e VIMa y ,qpyroj ,qp>KaBVI yroeopHV14VI cTanHy nocnoeHy je.QVIHVI4Y. ,qo6VIT cTanHe nocnoeHe je.QVIHVI4e Mo>Ke ce y Toj ,qpyroj ,qp>KaBVI yroeopHV14VI onope30BaTVI .QO.QaTHVIM nope30M, y CKJla.Qy Ca H::»eHVIM 3aKOHOM, anVI TaKO pa3pe3aH .QO.QaTHVI nope3 He MO>Ke 6VITVI BeliVI O.Q 15 O.QCTO O.Q VI3HOCa Te .Q06VITVI, HaKOH O.Q6VITKa nope3a Ha ,qoxo,qaK VIIlVI ,qpyrVIx nope3a Ha ,qoxo,qaK KOjVI ce Ha TY ,qo6VIT pa3pe3yjy y Toj ,qpyroj ,qp>KaBVI. 6. O,qpe,q6a cTaea 5. oeor 4IlaHa Yroeopa He yTVI4e Ha o,qpe,q6y ca,qp>KaHy y 6VIno KOM yroeopy KOjVI ce O.QHOCVI Ha ceKTop Haqne VIIlVI raca, a yroeop je 3aKJbyYeH VI3Mef)y Bna,qe 111H,t:\OHe3VIje, H::»eHVIX Ha,qne>KHVIX VIHCTVITY4VIja, O.QrOBapajyfle .Qp>KaBHe HacpTHe VI racHe KOMnaHVIje VI I1V14a Koje je pe3VI.QeHT ,qpyre ,qp>Kaee yroeopHV14e. 7. AKO KOMnaHVIja KOja je pe3VI.QeHT .Qp>KaBe yrOBOpHV14e OCTBapyje .Q06VIT VIIlVI .QOXO.QaK Vl3 ,qpyre ,qp>KaBe yroeopHV14e, Ta ,qpyra ,qp>Kaea He MO>Ke ,qa 3aee,qe nope3 Ha .QVIBVI.QeH,qe KOje VICnnaliyje KOMnaHVIja, OCVIM aKO cy Te .QVIBVI.QeH,qe VICnnafleHe pe3VI.QeHTY Te ,qpyre .Qp>KaBe VIIlVI aKO aK4VIje Ha OCHOBY KOjVIX ce .QVIBVI.Q8H.Qe VICnnaflyjy CTBapHO npVIna,qajy CTailHOj nOCilOBHOj je.QVIHVI4VI VIIlVI CTailHOj 6a3VI KOja ce Hana3VI y TOj ,qpyroj ,qp>KaBVI, HVITVI ,qa Hepacno,qeJbeHy ,qo6VIT KOMnaHVIje onope3yje nope3oM Ha Hepacno,qeJbeHy .Q06VIT KOMnaHVIje, 48K VI aKO ce VICnnafleHe .QVIBVI.QeH,qe VIIlVI Hepacno,qeJbeHa .Q06VIT y nOTnyHOCTVI VIIlVI .Qei1VIMVI4HO CaCTOje O.Q .Q06VITVI VIIlVI .QOXOTKa KOjVI cy HaCTailVI y TOj ,qpyroj .Qp>KaBVI. 8. O,qpe,q6e oeor 4IlaHa He npVIMel-byjy ce yKOilVIKO je rnaBHVI pa3nor VIIlVI je,qaH o,q rnaBHVIX pa3nora Ma KOr I1V14a KOje ce 6aBVI eMVITOBal-beM VIIlVI npeHOCOM aK4V1ja VIIlVI ,qpyrVIX npaea Ha OCHOBY KOjVIX ce .QVIBVI.QeH,Qe VICnnaliyjy, 6VIO KOpVIWflel-be norO.QHOCTVI OBOr 4IlaHa, nyTeM eMVITOBal-ba VIIlVI npeHOCa.

YnaH 11 . KAMATA 1. KaMaTa Koja HacTaje y JJ.p>KaBIII yrosopHHL-'111 a 111cnnanyje ce pe3L11AeHTY Apyre AP>Kase MO>Ke ce onope3111BaTIII y Toj .o.pyroj JJ.p>KaBIII. 2. KaMaTa ce MO>Ke onope3111BaTIII 111 y JJ.p>KaBIII yrosopHIII~III y Kojoj HacTaje, y cKila.o.y ca 3aKOHIIIMa Te JJ.p>KaBe, an111 aKO je CTBapHIII BilaCHIIIK KaMaTe pe3111)J.eHT )J.pyre JJ.p>KaBe yrOBOpHIII~e, pa3pe3aH nope3 He MO>Ke 6111TIII eefllll OJJ. 10 OJJ.CTO 6pyTO 1113HOCa KaMaTe. 3. lt13y3eTHO o.o. o.o.pe.o.a6a cTaea 2. oeor ~naHa, KaMaTa ce 1113Y3111Ma o.o. onope3111Bal-ba y JJ.p>KaBIII yroeopHIII~III y KOjoj HaCTaje, aKO je OCTBaplll Ill CTBapHO noce)J.yje Bila)J.a )J.pyre Ap>Kase yroeopHIII~e. yKiby~yjyfllll 1-beHy noniiiTIII~KY je)J.IIIHIII~Y IIIIllll jeJJ.IIIHIII~Y noKanHe CaMoynpaee lllfllll ~eHTpanHy 6aHKy, IIIJllll )J.pyra QJIIIHaHCIIIjCKa IIIHCTIIITY~IIIja KOjy y noTnyHOCTIII noce.o.yje ena.o.a .o.pyre JJ.p>tKIIIBaJ-ba )J.yra CBaKe epcTe, He3aBIIICHO o.o. Tora .o.a n111 cy o6e36ef]eHa JanoroM 111 .o.a n111 ce Ha ocHosy 1-biiiX CTIII~e npaeo Ha y~ewfle y .o.o6111TIII AY>KHIIIKa, a Hapo~IIITO .o.oxo.o.aK o.o. .o.p>KaBHIIIX xapTIIIja OJJ. epeJJ.HOCTIII 111 .o.oxo.o.aK o.o. o6ee3HIII~a lllfllll 3an111ca, yKiby~yjyfl111 npeMIIIje 111 Harpa.o.e Ha TaKBe xapTIIIje OJJ. Bpe)J.HOCTIII, 06Be3HIII~e lllfllll 3an111ce, KaO Ill AOXOAaK KOjlll je nopeCKIII 1113je)J.Ha~eH Ca JJ.OXOTKOM OJJ. no3ajMibeHOr HOB~a y nopeCKIIIM 38KOHIIIMa JJ.p>KaBe y KOjoj KaMaTa HaCTaje, yKiby~yjyfllll Ill KaMary Ha npOAajy ca OAilO>KeHIIIM nnaflaJ-beM. 5. 0)J.pe.o.6e CT. 1. Ill 2. OBOr ~IlaHa He npiiiMeJ-byjy ce aKO CTBapHIII BilaCHIIIK KaMaTe, pe3111JJ.eHT JJ.p>Kaee yroeopHIII~e. o6aefba nocnosal-be y .o.pyroj AP>KaBIII yrosopHIII~III y KOjoj KaMaTa HaCTaje, npeKO CTanHe nOCilOBHe je)J.IIIHIII~e KOja ce HaJla3111 y TOj Ap>KaBIII 111n111 aKo o6aefba y Toj .o.pyroj JJ.p>KaBIII caMocTanHe Iliii~He .o.enaTHOCTIII 1113 cTanHe 6a3e Koja ce Hana3111 y Toj JJ.p>KaBIII, a noTpa>KIIIBaJ-be .o.yra Ha Koje ce nnafla KaMaTa je CTBapHO noBe3aHO C TOM CTaflHOM nOCilOBHOM je)J.IIIHIII~OM lllfllll CTaJlHOM 6a30M. Y TOM cny~ajy ce npiiiMeJ-byjy, npeMa noTpe6111, OAPeA6e ~naHa 7. IIIIllll ~naHa 14. osor yroeopa. 6. CMaTpa ce .o.a KaMaTa HacTaje y JJ.p>KaBIII yroeopHIII~III Ka.o.a je 111cnnaT111na~ KaMaTe pe3111JJ.eHT Te AP>Kaee. Ka.o.a n111~e Koje nnafla KaMary, 6e3 o63111pa Ha To Aa n111 je pe3111JJ.eHT AP>Kaee yroeopHIII~e. 111Ma y Toj JJ.p>KaBIII yrosopHIII~III cTanHy nocnosHy je)J.IIIHIII~Y 111n111 cTanHy 6a3y y ee3111 ca KojoM je noee3aH .o.yr Ha KOjlll ce nnafla KaMaTa. a TY KaMary CHOCIII Ta CTanHa nOCilOBHa je)J.IIIHIII~a lllfllll CTanHa 6a3a , CMaTpa Ce A8 KaMaTa HaCTaje y JJ.p>KaBIII y KOjoj Ce Hana3111 CTanHa nOCilOBHa jeAIIIHIII~a IIIJllll CTanHa 6a3a. 7. AKo 1113HOC KaMaTe, 36or noce6Hor OJJ.Hoca 1113Mef]y nnaTIIIO~a KaMaTe 111 cTsapHor BilaCHIIIKa lllfllll 1113Mef)Y 1-biiiX Ill Tpefler Illll~a, IIIMajyfllll y BIIIAY nOTpa>KIIIBaJ-be Ayra 3a KOje ce OHa nnafla, npena3111 1113HOC KOjlll 6111 61110 yrosopeH 1113Mef]y nnaTIIIO~a KaMaTe 111 cTeapHor enaCHIIIKa, o.o.pe.o.6e oeor ~naHa npiiiMeJ-byjy ce caMo Ha 1113Hoc KOjlll 6111 61110 yroeopeH .o.a TaKeor OJJ.Hoca HeMa. Y TOM cny~ajy BIIIWaK nnafleHor 1113Hoca onope3yje ce carnaCHO 3aKOHIIIMa CBaKe JJ.p>KaBe yroeopHIII~e, IIIMajyfllll y BIIIAY OCTane OAPeA6e osor yrosopa. 8. O.o.pe.o.6e osor ~naHa He npiiiMeJ-byjy ce yKOiliiiKO je rnaBHIII pa3nor IIIIllll jeAaH OA rnaBHIIIX pa3nora Ma KOr Illll~a KOje Ce 6aBIII 3aCHIIIBaJ-beM IIIJllll npeHOCOM noTpa>KIIIBal-ba .o.yra Ja Koje ce nnafla KaMaTa, 61110 KOplllwfleJ-be noroAHOCTIII osor ~naHa, nyTeM 3aCHIIIBaJ-ba 111n111 npeHoca. yrosopHIII~e.

YnaH 12. AYTOPCKE HAKHAAE 1. AYTopcKe HaKHa.o.e Koje HacTajy y JJ.p>KaBIII yroeopHIII~III a 111cnnanyjy ce pe3111AeHTY .o.pyre JJ.p>Kaee yroeopHIII~e. Mory ce onope3111BaTIII y Toj .o.pyroj JJ.p>t
2. AYTOPCKe HaKHa,D.e Mary ce onope3LIIBaTLII lll y ,D.p>KaBL/1 yrosopHLII~lll y Kojoj HacTajy, y CKila,D.y ca 3aKOHLIIMa Te ,D.p>KaBe, aillll aKO je CTBapHLII BilaCHLIIK ayTOpCKLIIX HaKHaAa pe3lii,D.eHT ,D.pyre ,D.p>Kase yrosopHLII~e. pa3pe3aH nope3 He MO>Ke 6LIITLII sefllll OA 15 OACTo 6pYTO lii3HOCa aYTOPCKLIIX HaKHa,D.a. 3. ll13pa3 ,aYTOPCKe HaKHa,D.e", y OBOM 4IlaHy, 03Ha4aBa nnaflal-ba 6LIII10 KOje BpCTe KOja cy npliiMJbeHa Kao HaKHaAa 3a KOplllwflel-be LIIIllll 3a npaso KOplllwflel-ba ayTopcKor npasa Ha Kl-blii>KeBHO, yMeTHLII4KO LIIIllll Hay4HO ,D.eno, yKJby4yjynlll 6LIIOCKoncKe cpliiilMose LIIIllll cpliiilMOBe LIIIll/1 TpaKe 3a TeileBLII3llljCKO LIIIll/1 pa,D.l/10 eMLIITOBal-be LIIIllll eMLIITOBal-be nyTeM caTeill/ITa, Ka6IlOBa, OnTL/14KLIIX BilaKaHa LIIIllll nyTeM Cillii4He TeXHOilOflllje KOja ce KOpliiCTLII 3a jaBHO eMLIITOBal-be, aYTOPCKOr npasa Ha MarHeTHe TpaKe. ALIICKOBe LIIIllll nacepcKe ,D.LIICKose (cocpTsep) Kao lll 3a KOplllwflel-be LIIIllll 3a npaso KOplllwnel-ba naTeHTa, 3aWTLIITHor 3HaKa, Ha~pTa LIIIllll MO,D.ena, nnaHa, TajHe cpopMyne LIIIllll nocrynKa LIIIllll 3a KOplllwflel-be LIIIllll 3a npaso KOplllwflel-ba LIIHAYCTpllljcKe, KOMep~llljanHe, nolbonplllspeAHe LIIIllll Hay4He onpeMe LIIIllll 3a o6asewTel-ba KOja ce OAHOCe Ha LIIHAYCTpllljCKa , KOMep~llljanHa, nOJbOnpliiBpe,D.Ha LIIIllll Hay4Ha LIICKYCTBa (Hoy xay) . 4. 0,D.peA6e CT. 1. l/1 2. OBOr 4IlaHa He npliiMel-byjy ce aKO CTBapHLII BilaCHLIIK ayTOpCKLIIX HaKHa,D.a, pe3LIIAeHT ,D.p>tKaslll yrOBOpHLII~l/1 y KOjOj ayTOpCKe HaKHa,D.e HacTajy, npeKO CTailHe nOCilOBHe jeALIIHLII~e KOja ce Haila3lll y TOj ,D.pyroj ,D.p>KaBLII yrOBOpHLII~lll LIIIllll y TOj APYrOj ,D.p>KaBLII o6aBJba caMOCTailHe Illii4He AeilaTHOCTLII l/13 CTailHe 6a3e KOja ce Haila3lll y TOj Apyroj AP>K8Blll , a npaso LIIIllll LIIMOBLIIHa Ha OCHOBY KOjliiX ce aYTOPCKe HaKHa,D.e nnaflajy CTBapHO nplllna,D.ajy TOj CTailHOj nOCilOBHOj je,D.LIIHLII~l/1 LIIIll/1 CTailHOj 6a3lll. Y TOM Cily4ajy npliiM81-bYJY ce , npeMa noTpe6lll, O,D.pe,D.6e 4IlaHa 7. LIIIllll 4IlaHa 14. osor yrosopa. 5. CMaTpa ce ,D.a aYTOPCKe HaKHa,D.e HacTajy y ,D.p>KaBL/1 yrosopHLII~lll Ka,D.a je LtlcnnaTLIIIla~ pe3lii,D.eHT Te ,D.p>Kase. Ka,D.a Illll~e Koje nnafla aYTopcKe HaKHaAe, 6e3 o63lllpa Ha To Aa Illll je pe3VI,D.eHT ,D.p>Kase yrosopHVI~e. VIMa y ,LJ.p>KaBL/1 yrosopHLII~lll cTanHy nocnosHy je,D.VIHVI~Y VIIlVI CTailHY 6a3y y Be3lll ca KOjOM je HaCTaila o6aBe3a nnaflal-ba ayTOpCKLIIX HaKHa,D.a, a Te aYTOPCKe HaKHa,D.e na,D.ajy Ha TepeT Te CTailHe nOCilOBHe jeALIIHLII~e LIIIllll cTanHe 6a3e, cMaTpa ce ,D.a ayTopcKe HaKHa,D.e HacTajy y ,D.p>tKase yrosopHLII~e. VIMajyfllll y BVIAY ocTane o,D.pe,D.6e osor yrosopa. 7. 0,D.pe,D.6e osor 4IlaHa He npVIMel-byjy ce yKOilVIKO je rnaBHLII pa3nor VIIllll Je,D.aH OA rilaBHVIX pa3IlOra Ma KOr IlVI~a KOje ce 6aBVI OCTBapVIBal-beM LIIIllll npeHOCOM npasa Ha OCHOBY KOjVIX ce ayTopcKe HaKHa,D.e nnaflajy, 6VIO KOpVIWflel-be norOAHOCTVI OBOr YilaHa , nyTeM OCTBapVIBal-ba VIIlVI npeHOCa.)

4naH 13.

KAnii1TAnHII1 A06111TAK 1. Ao6LIITaK KOjVI ocTsapVI pe3VI,D.eHT ,D.p>tKaBVI yrosopHVI~lll . MO>Ke ce onope3VIBaTVI y Toj Apyroj ,D.p>tKase yrosopHLII~e LIIMa y Apyroj AP>KaBLII yrOBOpHVI~VI VIIlVI O,D. nOKpeTHVIX CTBaplll KOje npVIna,D.ajy CTailHOj 6a3lll KOjy KOpVICTLII pe3VI,D.eHT ,LJ.p>Kase yrosopHVI~e y ,D.pyroj AP>KaBVI yrosopHLII~VI Ja o6aslbal-be CaMOCTailHVIX IlVI4HVIX ,D.eilaTHOCTVI, yKJbyYyjyflVI lll npliiXOAe OA oryf)el-ba Te CTailHe

nac11asHe je,D.IIIHIII1..4e (caMe 11111111 3aje,D.Ha c 1..4e11111M npe,D.y3eneM) L•111111 cTa11He 6a3e, MO>Ke ce anape3111BaTIII y Taj ,D.pyraj ,D.p>KaBIII. 3. Aa6111TaK Kajlll acTsaplll pe3111,D.eHT ,D.p>Kase yrasapH1111..4e o,D. oryf]el-ba noMopcKIIIX 6pa,D.aBa 11111111 Ba3,D.yxan11aBa Kajlll Ce KOpiiiCTe y Mef]yHapa,D.HOM cao6paflajy IMllll OA naKpeTHIIIX CTBaplll Kaje C11y>Ke 3a KapiiiWflel-be TIIIX naMapCKLIIX 6pa,D.aBa 11111111 sa3,D.yxan11asa anape3yje ce caMa y Taj ,D.p>KaBIII. 4. Aa6111TaK Kaj111 acTsaplll pe3111,D.eHT ,D.p>Kase yrasapH1111..4e o,D. aTyf)el-ba aK1..4111ja 11111111 ynape,D.IIIBIIIX IIIHTepeca KaMnaHIIIje 4111ja Ce IIIMaBIIIHa yr11aBHaM cacTajlll O,D. HenaKpeTHaCTIII Kaja ce Ha11a3111 y ,LJ.pyraj ,D.p>KaBIII yrasapHIII'-4111, Ma>Ke ce onape3111BaTLII y Taj ,D.pyraj ,D.p>KaBIII. 5. Aa6111TaK a,D. aryf)el-ba IIIMaBIIIHe, aCIIIM IIIMaBIIIHe HaBe,D.eHe y CT. 1, 2, 3, Ill 4 . OBOr 411aHa, anape3yje ce caMa y ,D.p>KaBIII yrasapHIII'-4111 4111jlll je pe3LII,D.eHT 111111..4e Koje je aryf)11111a IIIMaBIIIHy. 6. 0,D.pe,D.6e asar 411aHa He npiiiMel-byjy ce yKa11111Ka je r11aBHIII pa311ar 11111111 Je,D.aH a,D. r118BHIIIX pa311ara Ma Kar 111111..4a Kaje Ce 6aBIII 3aCHIIIBal-beM 11111111 npeHOCaM aTyf]el-ba HenaKpeTHe 11111111 naKpeTHe IIIMaBIIIHe IIIMaBIIIHe, 11111111 aryf)el-ba aK(4111ja KaMnaHIIIje y Be3111 ca KajiiiM je acTsapeH ,D.a6111TaK, 61110 Kaplllwnel-be nara,D.HacTLII asor 411aHa, nyTeM 3aCHIIIBal-ba 11111111 npeHaca.

4naH 14. CAMOCTAJlHE nii14HE AEnATHOCT~ 1. Aaxa,D.aK Kajlll acTsaplll pe3111,D.eHT ,D.p>Kase yrasapH1111..4e o,D. npacpeclllaHanHIIIX ,D.e118THaCTIII 11111111 a,D. ,D.pyriiiX CaMaCTa11HIIIX ,D.e11aTHaCTIII anape3yje ce CaM a y Taj ,D.p>KaBLII . aCIIIM: 1) aKa 3a a6aBibal-be CBajiiiX ,D.e11aTHaCTIII IIIMa CTa11HY 6a3y Kajy pe,D.aBHO KapiiiCTIII y ,D.pyraj ,D.p>KaBIII yrasapH1111..4111; y TOM cnyLJajy, caMa ,D.eO ,D.axaTKa Kajlll ce np111n111cyje Taj cTanHaj 6a3111 anape3yje ce y Taj ,D.pyraj ,D.p>KaBLII yrasapH1111..4111; 11111111 2) aKa 6apas111 y ,D.pyraj ,LJ.p>KaBIII yrasapHIII'-4111 y neplllaAY 11111111 y neplllaAIIIMa Kajlll yKynHa Tpajy 120 ,D.aHa 11111111 AY>Ke y nepllla,l\y aA ABaHaecT Mece(4111 Kajlll na41111-be 11111111 Ce 38BpWaBa y a,l\HaCHaj napeCKOj ra,l\IIIHLII ; y TOM C11y4ajy, CaMa ,D.ea ,D.aXaTKa Kajlll ce aCTBapyje aA ,l\enaTHaCTIII Kaje ce a6aBibajy y Taj ,D.pyraj ,D.p>KaBIII yrasapHIII\4111 anape3yJe ce y Toj ,l\pyraJ ,D.p>KaBIII. 2. ll13pa3 ,npacpec111aHa11He Ae11aTHaCTIII" nace6Ha a6yxsaTa caMacTa11He Hay4He, Kl-biii>KeBHe, yMeTHIII4Ke, a6pa3aBHe 11111111 H8CT8BHe ,D.e118THaCTIII, KaO Ill C8MOCT811He ,D.e11aTHaCTIII 11eKapa, 8,D.BaKaTa, IIIH>Kel-bepa, apXIIITeKaTa, CTaMaTa11ara Ill pa4yHaBaf]a

411aH 15. PAQHI/1 OAHOC 1. 3aBIIICHa a,D. a,D.pe,D.a6a 411. 16, 18, 19, 20. 111 21. asor yrasapa, 3apa,l\e, HaKHaAe 111 ,LJ.pyra C111114Ha npiiiMal-ba Kaja pe3111,D.eHT ,D.p>Kase yrasapH1111..4e acTsaplll 1113 pa,D.Hor a,l\Haca anape3yjy ce caMa y Taj ,D.p>KaBIII, aciiiM aKa ce paA a6asfba y APYraj AP>KaBLII yrasapH1114111. AKa ce pa,D. a6asfba y ,l\pyraj AP>K8BIII yrasapHLII\4111, TaKsa npLIIMal-ba Koja Ce y 1-baj aCTBapyjy Mary Ce anape3111B8TIII y Taj ,D.pyraj AP>K8BIII. 2. Vl3y3eTHa a,D. O,D.pe,D.a6a CTaBa 1. asar 4118H8, npiiiMal-ba Kaja pe3LII,l\eHT ,l\p>KaBe yrasapH1111..4e acTsaplll 1113 pa,D.Har a,D.Haca y ,D.pyraj AP>KaBIII yrasapHIII\4111 anape3yjy ce caMa y npsanaMeHYTaj ,LJ.p>KaBIII: 1) aKa np111Ma11a1..4 6apas111 y ,l\pyraj AP>KaBIII y nep111aAY 11111111 neplllaAIIIMa Kajlll yKynHa He npe11a3e 183 ,D.aHa y neplllaAY aA ABaHaecT Mecew111 K~LII na41111-be IIIIllll ce 3aspwasa y a,D.HacHaj napecKaj rOAIIIHIII , 111

aKo ce np~t~Mal-ha 1.1cnnanyjy OA CTpaHe IIIIlVI y VIMe nocnoAaB~a KOjVI HVIje pe3111AeHT Apyre AP>Kase, 111 3) aKo np~t~Mal-ba He naAajy Ha TepeT cTanHe nocnosHe JeAVIHVI~e VlnVI CTa!lHe 6a3e KOjy noCilOAaBa~ IIIMa y ,L\pyroj AP>K8BVI. 3. lt13y3eTHO OA npeTXO,L\HIIIX O,L\pe,L\a6a OBOr 4IlaHa, npiiiMal-ba OCTBapeHa Vl3 pa,L\HOr OAHOCa o6aBfbeHOr Ha nOMOpCKOM 6pOAY 111!1111 B83AYXOnilOBY Koje npe,L\y3efle ,L\p>tK8BVI 2)

4naH 16. nPV1MAI-bA AV1PEKTOPA 1. np~t~Mal-ba ,L\IIIpeKTopa Ill ,L\pyra CI11114Ha np~t~Mal-ba KOja OCTBapVI pe3VI,L\eHT AP>K8Be y CBOjCTBY 4IlaHa OA60pa ,L\IIIpeKTopa IIIIlVI ,L\pyror CilVI4HOr opraHa KOMnaH~t~je Koja je pe3~t~AeHT Apyre Ap>tK8BVI. 2. HaKHa,L\e KOje OA KOMnaHIIIje OCTBaplll IlVI~e Ha KOra Ce npVIMel-byje CTaB 1. OBOr 4Il8Ha, y Be31.1 ca IIICnilaTaMa 38 068Bfb81-be CB8KO,L\HeBHVIX ,[\eilaTHOCTVI MeHal)epcKe 111!1111 TeXHL14Ke nplllpO,L\e MOry ce onope3111B8TL1 y CKI18AY ca O,L\pe,L\6aMa 4IlaHa 15. OBOr yrosopa. yrOBOpHIII~e,

4naH 17. YMETHV1WV1 V1 CnOPTV1CTV1

1. Vl3y3eTHO OA O,L\pe,L\a6a 4Il8Ha 14. Ill 4Il8Ha 15. OBOr yrosopa , AOXO,L\8K KOjVI OCTBapVI pe3111AeHT AP>Kase yrosopHIII~e Kao VI3Bof]a4 OA IlV14Hor o6asfbal-ba AenaTHOCTVI no3op1.1WHor, cp~t~nMcKor, Pat:\1110 111!1111 TeneBL131.1jCKor yMeTHIIIKa, MY3V14apa VIIlVI cnopTVICTe y Apyroj AP>K8BL1 yrosopHL1!4111, Mo>t<e ce onope3VIBaTL1 y Toj Apyroj AP>KaBVI. 2. AKo AOXOAaK OA Il1114HO o6asfbeHIIIX AenaTHOCTVI L13Bof]a4a VIIll-1 cnopTll1cTe He np~t~na,L\a Iliii4HO L13BOf)a4y 111!1111 CnOpTIIICTIII Hero ,L\pyroM Iliii!4Y, Taj AOX0,[\8K ce, ll13y3eTHO OA OAPeAa6a 4!1. 7, 14. 111 15. osor yrosopa, MO>t<e onope3li1BaTll1 y AP>KaBl-1 yrosopHVI~l-1 y KOjOj cy 068BfbeHe ,L\ei18THOCTL1 L13BOf)a4a IIIIll-1 CnOpTIIICTe. 3. Vl3y3eTHO OA O,L\pe,L\a6a CT. 1. Ill 2. OBOr 4IlaHa, AOXO,L\8K noMeHyT y OBOM 4Il8HY L13Y3111Ma ce OA onope3~t~Bal-ba y AP>KaBIII yrosopHL1!4ll1 y Kojoj cy o6asfbeHe AenaTHOCTl-1 L13Bof]a4a 111!1111 cnopTIIICTe, noA ycnosoM Aa cy Te AenaTHOCTl-1 y noTnyHOCTl-1 li1Illl1 sefl~t~M AeilOM cp~t~HaHc~t~paHe 1113 jaBHIIIX cpoHAOBa jeAHe 111!1111 o6e Ap>tt
4naH 18. nEH3VlJE V1 AHYV1TETV1 1. 3aBIIICHO OA O,L\pe,L\a6a CTaBa 2. 4Il8Ha 19. OBOr yrosopa, neH3VIje l-1 ,L\pyra CI1li14Ha Koja ce 111cnnanyjy pe3111AeH-ry AP>Kase yrosopH11114e no ocHosy paHll1jer paAHOr OAHOCa Ill aHyiiiTeTIII, onope3yjy Ce CaMO y TOj AP>K8BL1. 2. Vl3y3eTHO OA O,L\pe,L\a6a CTaBa 1. OBOr 4Il8H8, neH3111je l-1 ,L\pyra CI11114Ha np~t~Mal-ba KOja HacTajy y AP>K8Bll1 yrosopHL1!4ll1 a 1.1cnnanyjy ce pe3li1AeH-ry APyre AP>Kase yrosopHll1!4e no OCHOBY paHll1jer pa,L\HOr O,L\HOCa l-1 8HYli1TeTll1, MOry Ce Onope3li1B8Tll1 y npsonoMeHyToj AP>K8BL1, y Meplll y KOjOj ce Te neH3111je Ill ,L\pyra Cilli14Ha npli1M81-ba l-1 aHyVITeTl-1 He onope3yjy y Toj Apyroj Ap>tt
nepiiiO.LJ.a, Ha ocHosy o6ase3e Ha TaKBa nnaflal-ba Kao o.o.rosapajyfia 111 noTnyHa HaKHaAa y HOBL\Y IIIIllll HOB4aHOj Bpe.LJ.HOCTIII.

4naH 19 . .QP:>KABHA CJ1YIK5A

1.

1)

3apa.o.e, HaKHa.o.e 111 .o.pyra CI11114Ha npiiiMal-ba, OCIIIM neH3111je , Koje nnafia AP>KaBa yrosopHIIIL\a IIIIllll 1-beHa noniiiT1114Ka jeAIIIHIIIL\a IIIIllll jeAIIIHIIIUa noKanHe caMoynpase cpiii31114KOM Illlll.\Y, 3a ycnyre Y41111-beHe Toj .LJ.p>KaBIII IIIIllll TOj nOiliiiTIII4KOj je.LJ.IIIHIIII..\111 IIIIllll jeP.IIIHIIIUIII IlOKaJlHe CaMoynpase. onope3yjy ce caMo y Toj AP>KaBIII. 2) 3apa.o.e, HaKHa.o.e 111 .o.pyra CI11114Ha npiiiMal-ba onope3yjy ce caMo y .o.pyroj AP>KaBIII yrosopHIIII..\111 aKo cy ycnyre Y41111-beHe y Toj AP>KaBIII , a cpiii31114KO Illlll.\e je pe3111AeHT Te AP>Kase Koje je (1) .o.p>KaslbaHIIIH Te AP>Kase; IIIIllll (2) Koje Hlllje nocTano pe3111AeHT Te .o.p>Kase caMo 36or spwel-ba ycnyra. 1) 2. neH3111ja Kojy cpiii31114KOM Illlll.\Y nnafla AP>KaBa yrosopHIIIUa IIIIllll 1-beHa nOiliiiTIII4Ka je.LJ.IIIHIIIL\a IIIIllll je.LJ.IIIHIIIL\a IlOKailHe caMoynpase Henocpe.LJ.HO IIIIllll 1113 cpoH.o.osa, 3a ycnyre Y41111-beHe Toj AP>KaBIII IIIIllll 1-beHoj noniiiTIII4Koj je.LJ.IIIHIIII..\111 IIIIllll jeP.IIIHIIII..\111 noKanHe caMoynpase onope3yje ce caMo y Toj .LJ.p>KaBIII. 2) neH3111ja ce onope3yje caMo y .o.pyroj AP>KaBIII yrosopHIIIUIII aKo je cpiii31114KO Illlll.\e pe3111P.eHT 111 .o.p>KaslbaHIIIH Te AP>Kase. 3. O.o.pe.o.6e 4Il. 15, 16, 17. 111 18. osor yrosopa np111Mel-byjy ce Ha 3apa.o.e. HaKHaAe 111 .o.pyra CI11114Ha npiiiMal-ba, Kao 111 Ha neH3111je 3a ycnyre Y41111-beHe y se3111 ca nplllspe.o.HoM P.eilaTHOWfly .LJ.p>KaBe yrOBOpHIIIL\e IIIIllll 1-beHe nOiliiiT1114Ke jeAIIIHIIIUe IIIIllll jeAIIIHIIIUe noKanHe caMoynpase.

4naH 20. CTY.QEHTV1

1. CTyP.eHT IIIIllll Illlll.\e Ha CTPY4Hoj o6yl.\lll Koje je Henocpe.o.Ho npe o.o.nacKa y .o.p>Kasy yrosopHIIIL\Y 6111no pe3111P.eHT IIIIllll je pe3111P.eHT .o.pyre .LJ.p>Kase yrosopHIIIUe. a 6opas111 y npsonoMeHyToj AP>KaBIII IIICKlbY4111BO pa.o.111 o6pa3oBal-ba IIIIllll o6y4asal-ba, He onope3yje ce y TOj AP>KaBIII 3a npiiiMal-ba Koja .o.o6111ja 3a 1113.£J.p>KaBal-be, o6pa3oBal-be IIIIllll o6y4aBal-be, no.o. ycnosoM .o.a cy Ta npiiiMal-ba 1113 1113Bopa BaH Te AP>Kase. 2. CTyP.eHT IIIIllll Illlll.\e Ha CTPY4Hoj o6yl.\lll 1113 cTasa 1. osor 4IlaHa IIIMa npaso y TOKY o6pa3oBal-ba IIIIllll o6y4aBal-ba Ha IIICTa 1113y3efla, ocno6af]al-ba IIIIllll yMal-bel-ba nope3a Ha nOMOfl y HOBL\Y, CTIIIneH.LJ.IIIje Ill npiiiMal-ba 1113 pa.LJ.HOr O.LJ.HOCa KOjlll HIIICY o6yxsafleHIII CTaBOM 1. OBOf 4IlaHa, KaO Ill pe3111,lJ,eHTIII ,D,p>KaBe yrOBOpHIIIUe y KOjoj 6opaBIII

4naH 21. Y4111TEJbV1, nPOECOPV1 V1 V1CTPA}KV1BA4V1

1. 11131114KO Illlll.\e Koje 6opas111 y AP>K8BIII yrosopHIIII..\111 pa.o.111 npe.aasal-ba IIIIllll IIICTp8>KIIIBal-ba Ha YHIIIBep3111TeTy, BIIIWOj WKOillll, WKOillll IIIIllll .o.pyroj np1113HaToj o6pa30BHOj IIIHCTIIITyl.\llljlll y TOj AP>K8BIII Ill KOje je pe3111P.eHT IIIIllll je Henocpe.LJ.HO npe TOr 6opaBKa 6111no pe3111AeHT .o.pyre AP>Kase yrosopHIIIL\e, 1113Y3111Ma ce o.o. onope3111Bal-ba y npsonoMeHyToj .o.p>KaBIII yrosopHIIII..\111 3a np111Mal-ba 3a npe.o.asal-ba 111n111 IIICTpa>KIIIBal-ba y

nepiiiOAY KOjlll Hlllje AY>KIII OA .QBe rO.QIIIHe OA .QaHa 1-berosor npsor 6opasKa y TOM L!IIIIby, no.Q ycnosoM .Qa cy Ta npiiiMal-ba 1113 1113Bopa BaH Te AP>Kase. 2. 0.Qpe.Q6e cTasa 1. osor '-lnaHa He npiiiMel-byjy ce Ha npiiiMal-ba OA IIICTpa>KIIIBal-ba, aKo TO IIICTpa>KIIIBal-be Hlllje y jaBHOM IIIHTepecy, Befl npBeHCTBeHO y Iliii4HOM IIIHTepecy o.Qpef]eHor n111~a 111n111 s111we n111~a.

4naH 22. OCTAJ1111 .QOXO.QAK

1 . .QenOBIII .QOXOTKa pe3111.QeHTa .Qp>KaBe yrosopHIII~e, 6e3 063111pa H8 TO r.Qe H8CT8JY, KOjlll Hilley peryn111caH111 y npeTXOAHIIIM l.lnaHOBIIIMa osor yrosopa, OCIIIM A06111TKa Ha noToy, onope3yjy ce CaMO y TOj .Qp>KaBIII. 2. 0.Qpe.Q6e CTaBa 1. OBOr '-lnaHa He npiiiMel-byjy ce Ha AOXO.Q8K, OCIIIM Ha .QOXO.Q8K OA HenoKpeTHOCTIII .QecpiiiHIIICaHe y CTaBy 2. l.lnaHa 6. OBOr yrosopa, 8KO np111M8I181...! TOr AOXOTKa - pe3111.QeHT AP>Kase yrosopHIII~e o6asJba nocnosal-be y Apyroj AP>K8BIII yrosopHIII~III npeKo CTanHe nocnosHe je.QIIIHIII~e Koja ce y 1-boj Hana3111 11111111 aKo y Toj .Qpyroj AP>KaBIII o6asfba caMOCTanHe nllll.!He .QenaTHOCTIII 1113 cTanHe 6a3e Koja ce y 1-bOj Hana3111, a npaBO lllfllll IIIMOBIIIHa Ha OCHOBY KOjiiiX ce AOXO.QaK nnafla CTBapHO cy nOBe3aHIII ca CTanHOM nOCflOBHOM je.QIIIHIII~OM lllfllll CTanHOM 6a30M . Y TOM Cily'-lajy Ce , npeMa noTpe6111, npiiiMel-byjy O.Qpe.Q6e '-lnaHa 7. lllnllll.lnaHa 14. osor yrosopa.

4naH 23. .QBOCTPYKOI

OTKnA~A~E

OnOPE3111BA~A

1. Y 111H.QOHe3111jlll ce ABOCTpyKO onope3111Bal-be OTK.nat-ba Ha cne.QeliVI H8'-IIIIH: AKO pe3111.QeHT 111H.QOHe3111je OCTBapyje .QOXO.QaK 1113 Cp6111je , VI3HOC nope38 Ha T8J .QOXO.QaK KOjlll ce, y CK.na.Qy C O.Qpe.Q6aMa OBOr yrosopa, MO>Ke onope3VIBaTVI y Cp6VIjVI, MO>Ke 6111TIII npiii3HaT KaO Kpe.QIIIT y O.QHOCY Ha nope3 KOjlll ce TOM pe3111.Q8HTY pa3pe3yje y 111H.QOHe3111jlll. II13HOC Kpe.QIIITa He MO>Ke 6111TIII Belilll OA V13HOC8 nope3a KOjVI ce y 111H.QOHe3111jlll, y CKna.Qy Ca 1-beHIIIM nopeCKVIM 3aKOHIIIMa VI nponVICIIIM8 , o6pal.lyHaBa H8 Taj .QOXO.QaK. 2. Y Cp6111j111 ce ABOCTPYKO onope3111Bal-be OTKnal-ba Ha cne.QeliVI H8'-IVIH: 2) AKO pe3VJ.QeHT Cp6111je OCTBapyje AOXO.QaK KOjlll ce , y CK.na.Qy C O):\pe.Q6aMa OBOr yrosopa, MO>Ke onope3111saT111 y 111HAOHe3111jlll, Cp6111ja o.Qo6pasa Kao OA6111TaK OA nope3a Ha .QOXO.QaK TOr pe3VIAeHTa, 1113HOC je.QHaK nope3y Ha .QOX0):\8K KOjVI je nnalieH y 111HAOHe3111jlll. Taj O.Q6111TaK He MO>Ke 6111TIII sefllll OA .Qena nope3a Ha AOXO.Q8K, K8KO je o6pal.lyHaT npe 1113BpWeHOr OA6111jal-ba, KOjlll O.Qrosapa, AOXOTKY KOjlll ce MO>Ke onope3111BaTIII y 111H.QOHe3111jlll. 2) AKO je, y CKna.Qy C HeKOM O.Qpe.Q60M Yrosopa, .QOXO.QaK KOjVI OCTBaplll pe3VI.QeHT Cp6111je 1113y3eT OA onope3111Bal-ba y Cp6111j111, Cp6111ja MO>Ke, np111 o6pal.lyHasal-by nope3a Ha OCTanlll AOXO.QaK TOr pe3111.QeHTa, .Qa Y3Me y 063111p 1113y3eTIII AOX0):\8K . 3. Pa.QIII npiii3HaBal-ba OA6111TKa y AP>KaBIII yrosopHIII~III, cMaTpa ce Aa nope3 KOjVI je nnaneH y .Qpyroj .Qp>KaBIII yrosopHIII~III o6yxsaTa VI nope3 KOjlll 6V1 61110 nnaneH y Toj .Qpyroj AP>KaBIII .Qa Hlllje yMal-beH 111n111 oTnlllcaH y cKna.Qy c 1-beHVIM 3aKOHCKVIM OAPeA6aMa 0 nopeCKIIIM nO.QCTIII~ajiiiMa.

4naH 24. JE.QHAK TPETMAH

1. .Qp>KaBibaHIII AP>Kase yrosopHIII~e He noAne>KY y Apyroj AP>KaBVI yrosopHVI~VI onope3111Bal-by 111n111 JaxTesy y se3111 c onope3111Bal-beM Koje je APYK'-IVIje VIIlVI Te>Ke OA

onope3~Bal-ba

~

c onope3~Bal-beM, noce6Ho y OAHocy Ha Te APYre AP>KaBe y ~CT~M ycnos~Ma, noAne>tKase yrosopHII1~e. 2. Onope3~Bal-be cTanHe nocnosHe jeA~H~~e Kojy npeAy3ene AP>Kase yrosopHII1~e 111Ma y Apyroj AP>KaB~ yrosopH~~~ He MO>Ke 6~T~ HenoBOibH~je y Toj APYroj AP>KaB~ OA onope3~Bal-ba npeAy3ena Te APYre AP>Kase Koja o6asfbajy 111CTe AenaTHOCTII1. Osa OAPeA6a He MO>Ke ce TYMa4~T~ TaKa Aa o6ase3yje AP>Kasy yrosopH111~Y Aa pe3~AeHT~Ma APYre AP>Kase yrosopH~~e OA06pasa n~4Ha ocno6af]al-ba, onaKwll1~e 111 yMal-bel-ba 3a cspxe onope3~Bal-ba 36or n~4HOr cTaTYca 111n111 nopOAII14HII1X o6aBe3a Koje 0A06paBa CBOj~M pe3~AeHT~Ma. 3. KaMaTa, ayropcKe HaKHaAe ~ APyre ~cnnaTe Koje npeAy3ene Ap>Kase yrosopH~~e nnana pe3~AeHTY Apyre AP>Kase yrosopH~~e. np~ yTspf]~Bal-by onope3111se A06111TII1 Tor npeAy3ena, OA6~jajy ce noA ~cT~M ycnos~Ma Kao Aa cy nnaneHe pe3~AeHTY npsonoMeHyre AP>Kase, oc~M KaAa ce np~Mel-byjy OAPeA6e 4JlaHa 9. eTas 1. 4JlaHa 11. eTas 7. ~n~ 4flaHa 12. eTas 6. osor yrosopa. 4. npeAy3ena AP>Kase yrosopH~~e 4~jy ~MOB~HY noTnyHo ~n111 Aen~MII14Ho noceAyjy ~n~ KOHTpon~wy, nocpeAHO ~n~ HenocpeAHO, jeAaH ~n~ s~we pe3~AeHaTa APyre AP>Kase yrosopH~~e. y npsonoMeHyroj AP>KaB~ yrosopH~~~ He noAne>tKe OA onope3~Bal-ba 111 o6ase3a y Be3~ c onope3~Bal-beM KOMe Apyra cn~4Ha npeAy3ena npsonoMeHYTe AP>Kase noAne>t
y

se3~

pe3~AeHTHOCT, Koj~Ma AP>KaBibaH~

4naH 25. nOCTYnAK 3AJE.QH1114KOr .QOrOBAPAI-bA 1. AKa n~~e cMaTpa Aa Mepe jeAHe ~n~ o6e AP>Kase yrosopH111~e AOBOAe 111n111 ne AO Tara Aa He 6yAe onope30BaHO y CKJlaAy C OAPeA6aMa OBOr yrosopa, OHO MO>Ke, 6e3 063~pa Ha npaBHa cpeACTBa npeAB~f]eHa yHyTpaWI-b~M 3aKOHOM TII1X AP>Kasa, Aa ~3JlO>K~ csoj cny4aj Ha.QJle>KHOM opraHy AP>Kase yrosopH111~e 4111jll1 je pe3~AeHT ~n~. aKa 1-beros cny4aj noTnaAa noA eTas 1. 4JlaHa 24. osor yrosopa oHe AP>KaBe yrosopH~I...\e 4~j~ je AP>KaBibaH~H. Cny4aj Mapa 6~TII1 1113no>t<eH y poKy OA ABe roA~He OA AaHa npsor o6asewTel-ba o Mep~ Koja AOBOA~ AO onope3~Bal-ba Koje Hll1je y cKnaAy c OAPeA6aMa osor yrosopa. 2. AKa HaAne>KH~ opraH cMaTpa Aa je np~rosop onpaBAaH 111 aKa Hll1je y MorynHOCT111 Aa caM AOJ)e AO 3aAOBOfbasajyner pewel-ba, HacTojafle Aa cny4aj pew111 3ajeAH~4KII1M AOrosopoM c HaAne>KH~M opraHOM Apyre AP>KaBe yrosopH111~e paAII1 11136erasal-ba onope3~Bal-ba Koje H~je y CKJlaAY c os~M yrosopoM. 3. HaAne>KH~ opraH~ AP>Kasa yrosopH~~a HacToje Aa 3ajeAH~4K~M AOrosopoM OTKnoHe TewKone ~n~ HejacHone Koje HacTajy np~ TYMa4el-by ~n~ np~MeHII1 osor yrosopa. OH111 Ce MOry ~ 3ajeAH~4K~ CaBeTOBaT~ paA~ OTKJlal-bal-ba ABOCTpyKor onope3111Bal-ha y cny4ajeB~Ma Koj~ H~cy npeAB~l')eH~ OB~M yrosopoM. 4. HaAne>KH~ opraH~ AP>Kasa yrosopH~~a Mary HenocpeAHO Mef]yco6Ho onwTII1T111, yi
AOBeCT~

4naH 26. PA3MEHA 06ABEWTEI-bA

1.

HaAile>KH~ opraH~

npeAB~AeT~

AP>KaBa yrosopH~I...\a pa3Mel-byjy o6asewTel-ba Ja Koja ce Mo>t<e Aa ne 6~T~ OA 3Ha4aja 3a np~MeHy OAPeAa6a osor yrosopa ~n111 3a

a,D.MIIIHIIICTplllpal-be IIIIllll npiiiHYAHO 1113BpWel-be YHYTpaWI-biiiX 3aKoHa KOjVI ce O,D.Hoce Ha nope3e CBaKe BpCTe Ill OniiiCa KOje 3aBO,D.e ,D.p>KaBe yrOBOpHIII!4e IIIIllll 1-biiiXOBe nOiliiiT1114Ke je,D.IIIHIII!4e IIIIllll je,D.IIIH111!4e noKanHe caMoynpase, aKa onope3111Bal-be npe,D.BIIIf)eHo TIIIM 3aKOHIIIMa Hlllje y cynpOTHOCTIII C OBIIIM yrOBOpOM. Pa3MeHa o6asewTel-ba HVIje orpaHIII4eHa 4Il. 1. 111 2. osor yrosopa. 2. 06aBeWTel-be npiiiMJbeHO, Ha OCHOBY CTaBa 1. OBOr 4IlaHa, O,D. ,D.p>KaBe yrOBOpHIII!4e CMaTpa Ce TajHOM IIICTO KaO Ill o6aBeWTel-be ,D.06111jeHO npeMa yHyTpaWI-biiiM 3aKOHIIIMa Te ,D.p>KaBe 111 MO>Ke ce caonWTIIITIII caMo Iliii!4111Ma IIIIllll opraHIIIMa (yKiby4yjylilll cy.o.ose 111 ynpaBHe opraHe) KOjlll cy Ha,D.Ile>KHIII 3a pa3pe3 IIIIllll Hannary, npiiiHY,D.HO IIIIllll cy,D.CKO 1113Bpwel-be, pewasal-b~ no >Kan6aMa, y o.o.Hocy Ha nope3e Hase.o.eHe y cTasy 1. osor 4IlaHa IIIIllll y O,D.HOCY Ha KOHTpony Hanpe,D. HaBe,D.eHor. Ta IlV1!4a IIIIllll opraHIII KOpiiiCTe o6asewTel-ba caMo 3a Te cspxe. OHVI Mary caonwTIIITIII o6asewTel-ba y jaBHOM cy,D.CKOM nocryney IIIIllll y Cy,D.CKIIIM O,D.IlyKaMa. 3. O.o.pe,D.6e CT. 1. 111 2. osor 4IlaHa He Mary ce Hill y KOM cny4ajy ryMa4111TIII Kao o6ase3a AP>Kase yrosopH11114e .o.a: 1) npe,D.y3111Ma ynpaBHe Mepe cynpOTHe 3aKOHIIIMa IIIIllll ynpaBHOj npaKCIII Te IIIIllll .o.pyre AP>Kase yrosopH11114e; 2) ,D.aje o6aBeWTel-ba KOja Ce He MOry ,D.06111TIII Ha OCHOBY 3aKOHa IIIIllll y pe,D.OBHOM ynpaBHOM nocrynKy Te IIIIllll ,D.pyre ,D.p>Kase yrosopH11114e ; 3) ,D.aje o6aBeWTel-ba KOja OTKpiiiBajy TprOBIIIHCKy, nOCilOBHy, IIIH,D.ycTpllljCKy, KOMep14111jai1HY IIIIllll npocpeCIIIOHailHY TajHy IIIIllll nOCilOBHIII nocrynaK IIIIllll o6asewTel-be 4111je 6111 caonwTel-be 6111no cynpoTHO jaBHOM nopeTKy. 4. YKOiliiiKO AP>Kasa yrosopH11114a Tpa>KIII o6asewTel-ba y CKila,D.y ca OBIIIM 4IlaHoM, .o.pyra ,D.p>KaBa yrOBOpHIII!4a fle KOpiiiCTIIITIII CBOje Mepe ,D.a 6111 np1116aBIIIIla Tpa>KeHa o6asewTel-ba, 4aK 111 ,D.a Toj ,D.pyroj AP>KaBIII Ta o6asewTel-ba MO>K,D.a Hilley noTpe6Ha 3a concTseHe nopecKe cspxe. 06ase3a ca.o.p>KaHa y npeTXO,D.H~ pe4eHIII!4111 no.o.ne>Ke orpaHIII4el-biiiMa 1113 CTaBa 3. OBOr 4IlaHa, OCIIIM aKO 6111 Ta orpaHIII4el-ba OHeMoryliiiiila AP>Kasy yrosopH11114Y .o.a ,D.aje o6asewTel-ba caMo 36or Tara wTo He nocTojlll ,D.OMalia noTpe6a 3a TaKBIIIM o6asewTel-biiiMa. 5. 0,D.pe,D.6e CTaBa 3. OBOr 4IlaHa He MOry Ce Hilly KOM Cily4ajy TYMa4111TIII KaO MOryfiHOCT AP>Kase yrosopH11114e .o.a o,D.6111je ,D.aBal-be o6asewTel-ba caMo 3aTo wTo o6asewTel-ba noce,D.yje 6aHKa, ,D.pyra QliiiHaHCIIIjCKa IIIHCTIIITY!4111ja, Illll!4e KOje pa,D.III y areH14111j111 IIIIllll y QliiiAY!4111japHOM CBOjCTBY IIIIllll KOje IIIMa Be3e ca BilaCHIIIWTBOM IIIHTepeca y Iliii'4Y·

4naH 27. 4nAHOBII1 A111nnOMATCKII1X MII1CII1JA 111 KOH3YnATA 0,D.pe,D.6e osor yrosopa He YTIII4Y Ha nopecKe nosnacT11114e 4IlaHosa ,D.II1nnoMaTcKIIIX MIIICIIIja IIIIllll KOH3yilaTa npe,D.BIIIf]eHe OnWTIIIM npaBIIIIliiiMa Mef]yHapO,D.HOr npasa IIIIllll o,D.pe,D.6aMa noce6HIIIX yrosopa. 4naH 28.

CTYnAI-bE HA CHArY

11.

1. Osaj yrosop cryna Ha CHary .o.aryMoM nocne,D.I-ber o6asewTel-ba KOjiiiM O,D.HOcHe sna.o.e ,D.p>Kasa yrosopH11114a ,D.IIInnoMaTCKIIIM nyTeM nlllcMeHo o6asewTasajy je,D.Ha .o.pyry ,D.a cy IIICnyl-beHe 1-biiiXOBe ycTaBHe cpopMailHOCTIII npe,D.BIIIf}eHe 3a CTynal-be Ha CHary osor yrosopa. Osaj yrosop ce npiiiMel-byje: 1) y 111H,D.OHe3111jlll: (1) y O,D.HOCY Ha nope3e no O,D.6111TKy, Ha ,D.OXO,D.aK KOjlll Je OCTBapeH npsor jaHyapa IIIIllll nocne npsor jaHyapa KaneH,D.apcKe ro,D.IIIHe Koja Henocpe.o.Ho cne.o.111 rO,D.IIIHY y Kojoj Yrosop cryna Ha cHary;

y O.QHocy Ha ocTane nope3e, 3a nopecKe rO.QIIIHe Koje no4111tbY npsor jaHyapa 111n111 nocne npsor jaHyapa KaneH.QapcKe rO.QIIIHe Koja Henocpe.QHO cne.QIII ro.QIIIHY y Kojoj Yrosop c-ryna Ha cHary; 2) y Cp6111j111: y O.QHOCY Ha nope3e Ha AOXOAaK KOjlll je OCTBapeH y CBaKoj nopeCKOj rOAIIIHIII Koja no4111tbe npsor jaHyapa 111n111 nocne npsor jaHyapa KaneH.QapcKe rOAIIIHe KOja Henocpe.QHO cne.QIII rO.QIIIHY y KOjoj Yrosop CTYna Ha CHary. (2)

l.JnaH 29. nPECTAHAK BA>KEI-bA Osaj yrosop ocTaje Ha cHa3111 AOK ra He OTKa>Ke jeAHa OA AP>Kasa yrosopHIIIL\a. )J,p>tKe OTKa3aTIII osaj yrosop AlllnnoMaTCKIIIM nyTeM, .QOCTaBJbatbeM nlllcMeHor o6asewTetba o npecTaHKY tberosor ea>t<etba TPIII.QeceTor jyHa 111n111 npe TPIIIAeCeTOr jyHa 6111n0 KOje KaneHAapcKe rOAIIIHe KOja cne.QIII no IIICTeKy nepiiiO.Qa OA neT rOAIIIHa OA rOAIIIHe y Kojoj Yroeop c-ryna Ha cHary. Y TOM cny4ajy, osaj yrosop npecTaje Aa ce npiiiMetbyje: 1) y IIIHAOHe3111jlll: (1) y OAHOCy Ha nope3e no O.Q6111TKy, Ha .QOXO.QaK KOjlll je OCTBapeH npsor jaHyapa 111n111 nocne npsor jaHyapa KaneH.QapcKe rO.QIIIHe Koja Henocpe.QHO cneAIII rOAIIIHY y Kojoj je AaTo o6asewTetbe o npecTaHKY sa>Ketba ~ (2) y OAHocy Ha ocTane nope3e, 3a nopecKe ro.QIIIHe Koje no4111tbY npsor jaHyapa 111n111 nocne npeor jaHyapa KaneHAapcKe ro.QIIIHe Koja Henocpe.QHO cne.QIII rOAIIIHY y Kojoj je AaTo o6aeewTel-be o npecTaHKY sa>Ketba: 2) y Cp6111j111: y OAHOCy Ha nope3e Ha AOXO.QaK KOjlll je OCTBapeH y CBaKOj nopeCKOj rOAIIIHIII K~a no41111-be npeor jaHyapa 111n111 nocne npsor JaHyapa KaneHAapcKe rOAIIIHe KOja Henocpe.QHO cne.QIII rO.QIIIHY y KOjoj Je .QaTO o6aeewTel-be o npecTaHKY sa>t<el-ba. Y nOTBPAY 4era cy AOne noTniiiCaHIII, nyHOBa>KHO 3a TO OBnawfleHIII , noTnlllcanlll osaj yroeop.

Ca'l~o~lbeHo

y

tprl!:._u.~

AYnn~o~Ka-ry, y ~~"11....... osor .Jl..~ . A8Ha ...... 20~f. .. rOAIIIHe Ha IIIH.QOHe>KaHCKOM, cpnCKOM Ill eHrneCKOM je3111Ky.

CBIII TeKCT6BIII cy noAjeAHaKO BepOAOCTOjHIII. Y cny4ajy pa3n111Ka y Be3111 ca T}'Ma4etbeM oeor yrosopa, MepoAaBaH je eHrnecKIII TeKcT.

~A BilA.QY

PE~Y~~-KE

VIH.QOHE3VIJE

Signed

3A BilAJlY PEnY6IlVIKE CP6VIJE

Signed