MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG KERJASAMA UNTUK MEMBERANTAS PERDAGANGAN GELAP NARKOBA, BAHAN·BAHAN PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR.
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran, selanjutnya disebut sebagai " Para Pihak" ;
MENYADARI adanya keuntungan bersama dari kerjasama yang bermanfaat bagi kedua Pihak; MENGAKUI bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam segala bentuknya merupakan ancaman be~ar bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan manusia, dan merugikan azas-azas politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat ; MENYADARI gawatnya situasi yang disebabkan oleh meluasnya penyelundupan, pembuatan dan peredaran gelap narkoba di dunia ; BERPEDOMAN pada pengawasan narkoba ;
ketentuan-ketentuan konvensi internasional tentang
MENGAKUI pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam memberantas perdagangan gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika dan prekursor; MENGAKUI kedaulatan, kesatuan wilayah dan hukum nasional kedua pihak ; BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :
PASAL 1 Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah kerjasama dalam bidang pemberantasan penyalahgunaan, pembuatan dan peredaran gelap narkoba, bahanbahan psikotropika dan prekursor (selanjutnya disebut sebagai 'narkoba') sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi lnternasional PBB tentang pengawasan narkoba.
PASAL2 Ruang lingkup Kerjasama
Ruang lingkup utama kerjasama antara kedua Pihak adalah sebagai berikut: a.
Pengurangan atas permintaan dan penyediaan narkoba sekaligus meningkatkan metode-metode administratif;
b.
Mengambil langkah-langkah bersama untuk menghapuskan sumber-sumber penyediaan narkoba gelap.
c.
Bekerjasama dalam menekan pembuatan dan peredaran gelap narkoba, serta kerjasama yang erat dan terkoordinasi di forum-forum internasional ;
d.
Tukar-menukar pengalaman tentang metode pencarian dan penyitaan narkoba yang disembunyikan ;
e.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang metode dan modus operandi yang digunakan pengedar narkoba ;
f.
Tukar-menukar informasi tentang jaringan dan pelaku yang terlibat atau diduga terlibat dalam atau tertangkap karena peredaran gelap narkoba dan tentang jalur baru lalu lintas narkoba gelap ;
g.
penggunaan peralatan teknis baru dalam kursus pelatihan dan tukar-menukar teknologi-teknologi modern dalam mendeteksi narkoba gelap ;
h.
Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba baru ;
-
i.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang program penyuluhan yang efektif bagi badan-badan pelaksana, organisasi-organisasi dan individu yang terlibat dalam kampanye anti narkoba ;
j.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang praktik peradilan dan hukum dalam bidang pemberantasan narkoba ;
k.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang program-program pencegahan yang efektif dalam terapi dan rehabilitasi ketergantungan narkoba;
I.
Tukar-menukar hasil riset, publikasi ilmu pengetahuan, buletin khusus, film dan alat-alat penyuluhan lain tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi peningkatan kesadaran masyarakat;
m.
Bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama mengenai narkoba gelap ;
PASAL 3 Kerahasiaan lnformasi dan Dokumen lnformasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh sehubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus dijaga kerahasiaannya apabila diminta dan dipergunakan sesuai dengan maksud yang ditentukan oleh Pihak yang memberikan. Dokumen-dokumen dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan.
PASAL 4 Pertemuan-pertemuan a. Untuk memantau secara berkala situasi yang terkait dengan narkoba dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, para Pihak sepakat untuk menjadi tuan rumah pertemuanpertemuan tahunan secara bergantian. Dalam pertemuan-pertemuan ini, upayaupaya bersama yang sedang berlangsung akan dipantau dan ruang lingkup kerjasama baru akan diidentifikasi dan dikembangkan. b. Apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan khusus dapat dilaksanakan.
PASAL 5 Norma-norma lnternasional dan Hukum Nasional
Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tunduk pada norma-norma internasional dan hukum nasional masing-masing Pihak dan tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua pihak, yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.
PASAL 6 Sadan Pelaksana
Sadan berwenang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini adalah sebagaimana ditentukan di bawah ini : a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia : Sadan Narkotika Nasional b. Untuk Pemerintah Republik Islam Iran : Pusat Pengawasan Narkotika Masing-masing pihak akan menunjuk sebuah focal point, untuk melancarkan hubungan langsung melalui sebuah pernyataan tertulis.
PASAL 7 Perubahan
Para pihak dapat meninjau kembali atau merubah setiap bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini dengan persetujuan tertulis dan perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 8 Penyelesaian Pertikaian
Setiap perbedaaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau negosiasi.
PASAL9 Mulai berlaku, Masa berlaku dan Pengakhiran a. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. b. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk masa berlaku yang sama, kecuali jika salah satu pihak berkeinginan untuk menghentikan kesepakatan tersebut dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 6 bulan sebelum tanggal habisnya masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini. c. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi program-program atau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dibawah Memorandum Saling Pengertian ini.
Ditandatangani di Tehran pada tanggal 22 bulan April tahun dua ribu lima, dalam 9 Pasal, dalam dua naskah asli dalam bahasa Indonesia, Persia dan lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia
Signed BASRI HASANUDDIN Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran
Atas Nama Pemerint.ah Republik Islam Iran
Signed SHABAN SHAHID! MOA'ADAB Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON THE COOPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PRECURSORS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran, hereinafter referred to as " the Parties"; BEING conscious of the mutual advantages and the importance of coordination and cooperation in combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors; RECOGNIZING that trafficking and abuse of illicit drugs in all its forms poses a serious threat to the health, security and welfare of human beings, and adversely affect the economic, social, cultural and political foundations of the societies; REALIZING the gravity of the grave situation, caused by the growing scope of illicit drug production, distribution and smuggling in the world; GUIDED by the provisions of the international drug control conventions; RECOGNIZING the importance of the principle of sovereignty, equality and territorial integrity; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
v
HAVE AGREED AS FOLLOWS :
ARTICLE 1 Objective The scope of this Memorandum of Understanding is the cooperation in the field of combating illicit production, trafficking and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors (hereinafter referred to as "drugs"), as defined by the United Nations International Drug Control Conventions.
ARTICLE 2 Areas of Cooperation The main areas of cooperation between the Parties are as follows: a.
Drug supply and demand reduction as well as improving administrative methods;
b.
Taking joint measures to eliminate illicit drug supply resources;
c.
Collaborating on suppression of illicit drug production and trafficking as well as close and coordinated cooperation in regional and international arenas;
d.
Exchange of experiences on the methods of search and seizure of concealed drugs;
e.
Exchange of experiences and information on the methods and modus operandi used by drug traffickers;
f.
Exchange of information on networks and persons involved in or suspected to be involved in or arrested for illicit drug trafficking and on new routes of illicit drug transportation;
g.
Applying new technical instruments in training courses and exchange of modern technologies in detecting illicit drugs;
h.
Providing information on new types of drugs;
i.
Exchange of information and experiences on effective educational programs for the agencies, organizations and persons involved in anti-drug campaign;
j.
Exchange of information and experiences on the legislation and judicial practices in the field of combating illicit drug trafficking;
k.
Exchange of information and experiences on effective treatment and rehabilitation of addicts;
I.
Exchange of research products, scientific publications, special bulletins, films and other educational means on drug abuse prevention for the promotion of public awareness;
m.
Other areas of common concern in the field of illicit drugs;
ARTICLE 3 Secrecy of Information and Documents
The information and documents obtained in accordance with this Memorandum of Understanding shall be kept confidential when so requested and be used in compliance with the purposes, determined by the providing Party. The information and documents shall not be transmitted to a third party without prior written authorization from the providing Party.
ARTICLE 4 Meetings
a.
In order to review periodically the situation dealing with the drugs and progress made in implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties agree to host alternatively the meeting annually. In these meetings, on-going joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation shall be identified and developed.
b.
In the case of necessity, the extraordinary meetings can be convened.
ARTICLE 5 International Norms and National Legislation
The implementation of this Memorandum of Understanding is subject to international norms and national legislation of each Party and shall not affect the rights and undertakings of the Parties, derived from international conventions.
lr
ARTICLE 6 Implementing Agency
The Competent authorities responsible for implementation of this Memorandum of Understanding are as indicated hereunder: a.
For the Government of the Republic of Indonesia: National Narcotic Board
b.
For the Government of the Islamic Republic of Iran: Drug Control Headquarters
notice.
Each party shall introduce a focal point, to ensure direct contacts by a written
ARTICLE 7 Amendment
The Parties may review or amend any part of this Memorandum of Understanding by mutual consent in writing and such amendment shall come into force on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding
ARTICLE 8 Settlement of Dispute
Any difference or dispute arising out on the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.
ARTICLE 9 Entry Into Force, Duration and Termination
a.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature.
b.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5 years and shall be automatically renewed for the same period unless either Party notifies in writing through diplomatic channel of its intention to terminate this Memorandum of Understanding 6 months prior to the expiration of its termination.
c.
The implementation of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs or activities made under this Memorandum of Understanding.
SIGNED in Tehran on this 22°d day of June, in the year two thousand and five, in 9 Articles in two original copies in Indonesian, Persian and English languages, which both of them are equally authentic. In case of any discrepancy, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Signed
Signed
BASRI HASA~UDDIN Ambassador of the Republic of Indonesia for Iran
SHABAN SHAHID! MO'ADAB Ambassador of the Islamic Republic of Iran for Indonesia
