PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017

KATA PENGATAR Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Harapan kami adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Pekanbaru Desember 2014

BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU Kepala,

Drs. H. SYOFIAN Pembina Utama Muda Nip. 19590618 198603 1 006

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB II.

BAB III.

i ii 1

1.2 Landasan Hukum

4

1.3. Maksud dan Tujuan

6

1.4. Sistematika Penulisan

7

GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

8 8

2.2. Sumber Daya

24

2.3. Kinerja Pelayanan

28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

33

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

34 34 34

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Riau

36 42

3.4 Isu-isu Strategis BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan

46 46 49 53

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 62 RPJMD PENUTUP

55

63

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Untuk mencapai Kota Metropolitan yang madani, Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks, seperti tuntutan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan hasil-hasil pembangunan serta tuntutan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru. Berbagai

tantangan

pembangunan

diatas

apabila

dihadapkan

pada

kebijaksanaan dan upaya pembangunan perkotaan yang telah dan sedang dilakukan selama ini, membawa pada suatu kesimpulan bahwa berbagai program pembangunan perkotaan harus dipadukan dalam suatu kerangka program pembangunan yang semakin komprehensif. Pada saat ini pola dan praktek perencanaan pembangunan daerah sesuai derap otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perundangan tersebut memberi makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

1

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban

instansi

untuk

mempertanggung-jawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian

diharapkan

dapat

menentukan

arah

perkembangan

dalam

meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana

strategis

disusun

untuk

jangka

waktu

lima

tahun,

dan

diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

2

Hubungan Renstra Bappeda Kota Pekanbaru dengan RPJMD Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bappeda Kota Pekanbaru disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017. Dalam RPJMD tersebut telah diakomodasikan program dan kegiatan Renstra SKPD, dengan demikian terdapat keselarasan antara kebijakan dan program pada RPJMD dengan kebijakan, program dan kegiatan pada Renstra SKPD. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Pekanbaru, serta dari keberadaannya

untuk setiap

tahunnya selama periode perencanaan akan

dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Bappeda (Renja-Bappeda) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru. Berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 17 tahun 2003, keberadaan Renja Bappeda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Bappeda yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut tergambar pada RAPBD.

3

RPJP Kota Pekanbaru 2005-2025 (Perda No. 1 Tahun 2011) RPJM Kota Pekanbaru 20122017 (Perda No.19 Tahun 2012)

Jangka Panjang

Renstra Bappeda Kota Pekanbaru 2012-2017

RKPD Kota Pekanbaru

KUA & PPAS Kota Pekanbaru

Renja Bappeda Kota Pekanbaru

RKA Bappeda Kota Pekanbaru

LAKIP Bappeda Kota Pekanbaru

RAPBD Kota Pekanbaru

Jangka Menengah

Jangka Pendek Ket; Garis putus-putus menggambarkan sebagai salah satu bagian

1.2. Landasan Hukum Landasan

hukum

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

4

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 8.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasinal

9.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 210-2014 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru dan Revisi Tahun 2012 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang

5

Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru 15. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan (tahun 2012-2017). Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1.

Memberikan

arah

dalam

melakukan

koordinasi

perencanaan

pembangunan; 2.

Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Bappeda;

3.

Memberikan arah dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;

4.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang pelaksanaan pembangunan.

6

1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Pekanbaru tahun 2012-2017 dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA, memuat Tugas dan Fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Riau, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Bappeda BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat program dan kegiatan Bappeda Kota Pekanbaru, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendaan Indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, memuat indikator kinerja Bappeda Kota Pekanbaru mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. PENUTUP

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah :

Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Statistik

Dilihat dari tugas pokok diatas, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat strategis yaitu membantu Walikota Pekanbaru dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penilaian pelaksanaannya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Bappeda Kota Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut : a.

mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;

b.

merumuskan kebijakan teknis perencanaan;

c.

mengkoordinasikan

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

8

d.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melakasanakan tugas tersebut Bappeda Kota Pekanbaru mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 3. Pembinaan

dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan

daerah. 4. Pelaksanaan tugas lainnya. 2.1.2.

Struktur Organisasi Bappeda Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat :  Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;  Sub Bagian Keuangan;  Sub Bagian Penyusunan Program. 3. Bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah :  Sub Bidang Pemukiman dan Tata Ruang;  Sub Bidang Prasarana Wilayah; 4. Bidang Sumber Daya :  Sub Bidang Sumber Daya Manusia;  Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 5. Bidang Perekonomian dan Pertanian:  Sub Bidang Perekonomian;  Sub Bidang Pertanian.

9

6. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan :  Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;  Sub Bidang Kependudukan. 7. Bidang Penelitian, Statistik dan Pemerintahan :  Sub Bidang Penelitian dan Statistik;  Sub Bidang Pemerintahan 8. Unit Pelaksana Teknis Badan. 9. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.1.3. Uraian Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang Bappeda 1. Sekretariat a. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang; b. memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Badan; c. menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan; d. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. mewakili Kepala Badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat; f. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian; g. mengkoordinasikan,

mengarahkan,

membina,

dan

merumuskan

pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan badan; h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan Rapat Dinas, Upacara serta keprotokolan; i. mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Badan;

10

j. mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan

kantor

dan

lingkungannya,

kendaraan

Dinas

serta

perlengkapan gedung kantor; k. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; l. mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; m. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis; n. memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; o. mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah a. merencanakan program kerja Bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah; b. mengkoordinasikan dan membina perumusan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah; c. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah bidang pegembangan permukiman dan prasarana wilayah skala kota; d. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, rancangan APBD) bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah;

11

e. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wialayah; f. melaksanakan penggabungan laporan yang disusun SKPD terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah; g. menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan rancangan Laporan akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) skala kota serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan kepala Daerah) bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah; h. melaksanakan

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

bidang

pengembangan permukiman dan prasarana wilayah; i. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka

kerjasama

pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam negeri dan luar negeri bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah; j. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan petunjuk pelakasanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota; k. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan

manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota; l. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan

pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; m. mengkoordinasikan penyiapaan bahan dalam rangkan

pelaksanaan

pedoman dan standard pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; n. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan dan pesisir;

12

o. mengkoordinasikan

dalam

penyiapan

bahan

dalam

rangka

pengembangan kawasan/wilayah prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; p. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka koordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah; q. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana wilayah; r. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kota; s. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan wilayah tertinggal; t. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; u. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi

konsultasi

terhadap

kelembagaan

dan

manajemen

pengembangan wilayah dan kawasan skala kota; v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah; w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13

3. Bidang Sumber Daya a. mengkoordinasikan

dan

membina

penghimpunan

peraturan

perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang sumber daya dan budaya sebagai pedoman dan landasan kerja; b. mengkoordinasikan

dan

membina

inventarisasi

permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan bidang sumber daya dan budaya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. mengkoordinasikan dan membina kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d. mengkoordinasikan dan membina pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program kerja terhadap kegiatan di bidang sumber daya dan budaya; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bidang tugas sumber daya dan budaya; f. mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan laporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya dan budaya; g. mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan usaha-usaha untuk meningkatkan ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas bidang sumber daya dan budaya; h. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah bidang sumber daya dan budaya skala kota; i. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, Ranperda APBD) bidang Sumber daya dan budaya; j. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana

14

pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, rancangan APBD) bidang Sumber daya dan budaya; k. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidan Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah; l. menggabung laporan yang disusun SKPD terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang

Sumber daya dan

budaya; m. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Laporan akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) skala kota serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan kepala Daerah) bidang sumber daya dan budaya; n. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sumber daya dan budaya; o. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka

kerjasama

pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam negeri dan luar negeri bidang sumber daya dan budaya; p. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka koordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang sumber daya dan budaya skala kota; q. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang sumber daya dan budaya skala kota; r. melakasanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang sumber daya dan budaya skala kota; s. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan

pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota; t. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota; u. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota;

15

v. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan, supervisi, konsulltasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota; w. melakasanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota skala kota; x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Perekonomian dan Pertanian a. mengkoordinasikan

dan

membina

penghimpunan

peraturan

perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pertanian sebagai pedoman dan landasan kerja; b. mengkoordinasikan

dan

membina

inventarisasi

permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pertania dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. mengkoordinasikan dan membina kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d. mengkoordinasikan dan membina pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program kerja terhadap kegiatan di bidang perekonomian dan pertanian; e. mengkoordinasikan dan membina kegiatan-kegiatan dalam bidang tugas perekonomian dan pertanian; f. mengkoordinasikan dan membina perumusan laporan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pertanian; g. mengkoordinasikan dan membina perumusan usaha-usaha untuk meningkatkan ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas bidang perekonomian dan pertanian;

16

h. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah bidang perekonomian dan pertanian skala kota; i. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, rancangan APBD) bidang perekonomian dan pertanian; j. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, RANPERDA APBD) bidang perekonomian dan pertanian; k. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan pertanian; l. menggabung laporan yang disusun SKPD terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang perekonomian dan pertanian; m. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Laporan akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) skala kota serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan kepala Daerah) bidang perekonomian dan pertanian; n. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perekonomian dan pertanian; o. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka

kerjasama

pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam negeri dan luar negeri bidang perekonomian dan pertanian; p. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka koordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang perekonomian dan pertanian skala kota;

17

q. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang perekonomian dan pertanian skala kota; r. melakasanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan pertanian skala kota; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan a. mengkoordinasikan

dan

membina

penghimpunan

peraturan

perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. mengkoordinasikan

dan

membina

inventarisasi

permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. mengkoordinasikan dan membina kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d. mengkoordinasikan dan membina pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program kerja terhadap kegiatan di bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; e. mengkoordinasikan dan membina kegiatan-kegiatan dalam bidang tugas Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; f. mengkoordinasikan dan membina perumusan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan;

18

g. mengkoordinasikan dan membina perumusan usaha-usaha untuk meningkatkan ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; h. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan skala kota; i. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan,

Ranperda

APBD)

bidang

Kesejahteraan

sosial

dan

Kependudukan; j. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, rancangan APBD) bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; k. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; l. menggabung laporan yang disusun SKPD terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; m. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Laporan akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) skala kota serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Daerah

bidang

Kesejahteraan sosial dan

Kependudukan; n. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; o. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka

kerjasama

pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam negeri dan luar negeri bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan;

19

p. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka koordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan skala kota; q. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan skala kota; r. melakasanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan skala kota; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Bidang Penelitian, Statistik dan Pemerintahan a. mengkoordinasikan

dan

membina

penghimpunan

peraturan

perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang penelitian, statistik dan pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. mengkoordinasikan dan membina kegiatan-kegiatan dalam bidang tugas penelitian, statistik dan pemerintahan; c. mengkoordinasikan dan membina perumusan laporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, statistik dan pemerintahan; d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan,

Ranperda

APBD)

Bidang

Penelitian,

Statistik

dan

Pemerintahan; e. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, rancangan APBD) Bidang Penelitian, Statistik dan Pemerintahan;

20

f. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang Kesejahteraan sosial dan Kependudukan; g. menggabung laporan yang disusun SKPD terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang penelitian, statistik dan pemerintahan; h. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Laporan akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan kepala Daerah bidang penelitian, statistik dan pemerintahan; i. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

penelitian,

statistik dan pemerintahan; j. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka

kerjasama

pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam negeri dan luar negeri bidang penelitian, statistik, dan pemerintahan; k. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka koordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang penelitian, statistik dan pemerintahan; l. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang penelitian, statistik dan pemerintahan; m. melakasanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang penelitian, statistik, dan pemerintahan skala kota; n. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan, supervisi

dan

konsultasi

kerjasama

pembangunan

antar

kecamatan/desa dengan swasta dalam dan luar skala Kota; o. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka

konsultasi

pelayanan perkotaan skala Kota; p. mengkoordinasikan

dan

merumuskan

pedoman

dan

standard

perencanaan pembangunan daerah kecamatan;

21

q. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan skala Kota; r. mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan / desa; s. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan

petunjuk teknis

pembangunan skala kecamatan; t. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka

pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO. 9 TAHUN 2008

23

2.2.

Sumber Daya Bappeda

2.2.1. Komposisi Pegawai Komposisi pegawai Bappeda Kota Pekanbaru terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktur dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Bappeda Kota Pekanbaru menunjukkan data sebagai berikut : Tabel II.1. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin Tahun 2012 NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1

Laki-laki

27

2

Perempuan

12

Jumlah

39

Tabel II.2. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan Tahun 2012 NO

Tingkat Pendidikan

JUMLAH (org)

1

Pasca Sarjana (S2)

12

2

Sajana (S1)

21

3

Diploma

-

4

SLTA

5

5

SLTP

1

6

SD

Jumlah

39

24

Tabel II.3. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2012 NO

Jenis Diklat

JUMLAH (org)

1

Diklatpim IV

13

2

Diklatpim III

5

3

Diklatpim II

2

Jumlah

20

Tabel II.4. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Tahun 2012 NO

Jenis Diklat

JUMLAH (org)

1

Pendidikan/ kursus Bhs. Inggris

4

2

Pendidikan Kebendaharaan APBD

2

3

Methodologi Perencanaan

1

4

Kursus manajemen Proyek (KMP)

2

5

Pemegang Kas

4

Jumlah

13

Tabel II.5. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2012 No

Pangkat / Gol. Ruang

Jumlah (org)

1

Pembina Utama Muda (IV/c)

2

2

Pembina Tk.I (IV/b)

1

3

Pembina (IV/a)

2

4

Penata Tk. I (III/d)

11

Penata (III/c)

6 25

No

Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)

6

Penata Muda (III/a)

6

Jumlah 5

-

Pengatur (II/c)

1

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

2

Pengatur Muda (II/a)

1 4

Juru Tk. I (I/d)

-

Juru (I/c)

1

Juru Muda Tk. I (I/b)

-

Juru Muda (I/a)

Jumlah

7

29

Pengatur Tk. I (II/d)

Jumlah 6

Jumlah (org)

1

CPNS Penata Muda (III/a)

1

Pengatur (II/c)

Jumlah Jumlah Keseluruhan

1 39

2.2.2. Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Pekanbaru Disamping sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappeda Kota Pekanbaru telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapakan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan perasana yang dimiliki oleh Bappeda Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

26

Tabel II.6 Jenis Sarana dan Prasana Tahun 2012 NO 1

2

3

JENIS BARANG Bangunan Gedung

JUMLAH

KETERANGAN

1 unit

Ruang Kepala

1 ruang

Ruang Sekretariat

1 ruang

Ruang Bidang

5 ruang

Ruang Keuangan

1 ruang

Aula

1 ruang

Ruang Rapat

4 ruang

Ruang Serba Guna

2 ruang

Ruang Sholat

1 ruang

WC

7 ruang

Gudang

3 ruang

Kantin

1 ruang

Kendaraan Dinas Roda 4

7 unit

Roda 2

15 unit

Peralatan dan Perlengkapan Komputer PC

28 unit

Laptop

21 unit

Printer

33 unit

AC

45 unit

Meja dan Kursi Kerja

50 unit

Filling Cabinet

62 unit

Lemari Arsip

7 unit

Telepon

3 unit

Mesin Fotocopy

1 unit

Mesin Fax

1 unit

Proyektor

9 unit

Layar Proyektor

5 unit

Mesin Tik

3 unit 27

2.3.

Kinerja Pelayanan Bappeda Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 1) Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; 2) Melaksanakan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

umum,

perlengkapan, program dan keuangan ; 3) Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor; Bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah : 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan dinas pekerjaan umum, dinas pemadam kebakaran, dinas tata ruang dan bangunan, dinas perhubungan komunikasi dan informatika; 2) Menyusun

perencanaan

dan

mensinergikan

usulan

Musrenbang

Kecamatan dengan Usulan SKPD dalam Forum SKPD untuk dibahas pada Musrenbang Kota bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Tata Ruang, Perumahan Permukiman; 3) Menyiapkan program terkait dengan bidang pengembangan pemukiman dan Prasarana Wilayah; 4) Melaksanakan koordinasi dan perencanaan dengan instansi lainnya terkait bidang tugas bidang pengembangan pemukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Perekonomian dan Pertanian 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan dinas koperasi dan UMKM, dinas pendapatan daerah, dinas pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pasar, badan penanaman modal dan promosi, badan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;

28

2) Menyusun

perencanaan

dan

mensinergikan

usulan

Musrenbang

Kecamatan dengan Usulan SKPD dalam Forum SKPD untuk dibahas pada Musrenbang Kota bidang perekonomian dan pertanian; 3) Menyiapkan program terkait dengan bidang perekonomian dan pertanian; 4) Melaksanakan koordinasi dan perencanaan dengan instansi lainnya terkait bidang tugas bidang perekonomian dan pertanian; Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial dan pemakaman, dinas tenaga kerja, badan pemberdayaan perempuan, masyarakat dan KB; 2) Menyusun

perencanaan

dan

mensinergikan

usulan

Musrenbang

Kecamatan dengan Usulan SKPD dalam Forum SKPD untuk dibahas pada Musrenbang Kota bidang kesejahteraan sosial dan kependudukan; 3) Menyiapkan program terkait dengan bidang kesejahteraan sosial dan kependudukan; 4) Melaksanakan koordinasi dan perencanaan dengan instansi lainnya terkait bidang tugas bidang kesejahteraan sosial dan kependudukan; Bidang Penelitian, Statistik dan Pemerintahan 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan badan kesbang, politik dan linmas, badan pelayanan terpadu, badan perencanaan pembangunan daerah, sekretariat DPRD, sekretariat daerah, inspektorat kota, kantor satuan polisi pamong praja, kecamatan; 2) Menyusun

perencanaan

dan

mensinergikan

usulan

Musrenbang

Kecamatan dengan Usulan SKPD dalam Forum SKPD untuk dibahas pada Musrenbang Kota bidang penelitian, statistik dan pemerintahan;

29

3) Menyiapkan program terkait dengan bidang penelitian, statistik dan pemerintahan; 4) Melaksanakan koordinasi dan perencanaan dengan instansi lainnya terkait bidang tugas bidang penelitian, statistik dan pemerintahan; Bidang Sumber Daya 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan dinas pendidikan, dinas kebersihan dan pertamanan, dinas kebudayan dan pariwisata, dinas pemuda dan olahraga, badan lingkungan hidup, badan kepegawain daerah; 2) Menyusun

perencanaan

dan

mensinergikan

usulan

Musrenbang

Kecamatan dengan Usulan SKPD dalam Forum SKPD untuk dibahas pada Musrenbang Kota bidang sumber daya; 3) Menyiapkan program terkait dengan bidang sumber daya; 4) Melaksanakan koordinasi dan perencanaan dengan instansi lainnya terkait bidang tugas bidang sumber daya;

30

2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Tabel II.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2007-2011

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dokumen RPJPD Dokumen RPJMD Dokumen RKPD Dokumen LKPJ Dokumen LAKIP Pekanbaru Dalam Angka PDRB

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

-

1 Dok 1 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok

-

Target Renstra SKPD Tahun ke 1 2 3 4 5

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Realisasi Capaian Tahun ke 2 3 4 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

Rasio Capaian Pada Tahun ke 1 2 3 4 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Tabel II. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Pekanbaru Uraian

2007

2008

Anggaran pada tahun 2009

2010

2011

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai

9.042.184.938 2.996.193.668 2.996.193.668

8.027.672.945 3.005.075.035 3.005.075.035

9.845.391.438 3.455.836.290 3.455.836.290

BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

6.045.991.270 1.205.404.200 8.823.268.622 1.017.318.448

5.022.597.910 1.095.617.000 3.626.550.910 300.430.000

6.389.555.148 1.454.218.200 4.287.835.548 647.501.400

31

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Tabel II. 8 (lanjutan) Uraian

2007

2008

Realisasi pada tahun 2009

2010

2011

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai

8.502.823.503 2.665.173.567 2.665.173.567

7.100.570.783 2.487.367.180 2.487.367.180

7.699.610.788 274.399.745 274.399.745

BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

5.837.649.936 1.188.717.100 3.673.014.036 975.918.800

4.613.203.603 1.033.634.750 3.292.496.853 287.072.000

4.956.211.043 1.151.639.500 3.190.213.543 614.358.000

Tabel II. 8 (lanjutan) Uraian

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran ke2007

2008

2009

2010

2011

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai

94.04 88.95 88.95

88.45 82.77 82.77

78.21 79.38 79.38

BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

96.55 96.55 98.62 96.07

91.85 91.85 94.34 90.79

77.57 77.57 79.19 74.40

Rata-rata Pertmbuhan Anggaran Realisasi

32

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Tantangan yang ada dalam pengembangan pelayanan Bappeda antara lain: 1.

Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur Bappeda sehingga sulitnya membuat perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu.

2.

Tinggi dan cepatnya perkembangan dan pertumbuhan Kota Pekanbaru yang harus diimbangi oleh Bappeda dengan menghasilkan produk-produk perencanaan yang dapat menjawab perkembangan dan perubahanperubahan daerah di masa mendatang.

3.

Terjadinya perubahan regulasi terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

4.

Semakin kritis dan aktifnya masyarakat disertai makin terbukanya informasi pembangunan, dituntut peran Bappeda yang lebih rensponsif terhadap dinamika pembangunan dengan menghasilkan

dokumen

perencanaan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peluang untuk pengembangan pelayanan Bappeda antara lain : 1.

Adanya peraturan dibidang Perencanaan Pembangunan. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuat posisi dan peranan Bappeda sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda akan menjadi pedoman dan acuan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan daerah.

2.

Adanya kesempatan bagi aparatur Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan melalui pendidikan formal maupun non formal serta pendidikan tekhnis maupun fungsional.

3.

Perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses dan menampilkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.

33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.

Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur perencana;

2.

Belum optimalnya penerapan reward and punishment;

3.

Kurang lengkapnya data dan informasi yang akurat untuk pendukung proses perencanaan;

4.

Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan;

5.

Belum

optimalnya

Pengendalian

dan

evaluasi

program/

rencana

pembangunan; 6.

Belum optimalnya penerapan perencanaan partisipatif.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2012-2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berisikan tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, program lintas SKPD dan progran kewilayahan. Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2012-2017 adalah “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani” yang akan diimplementasikan melalui lima misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

34

2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai 3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana, jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota. 4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Untuk menwujudkan visi, misi, program dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota diatas, maka peran Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah : 1. Membantu

kepala

daerah

dalam

menentukan

kebijakan

dibidang

perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya. 2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD demi keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sejalan dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota. 3. Melaksanakan pembangungan

pengendalian serta

dan

membuat

evaluasi laporan

pelaksanaan

perencanaan

pelaksanaannya

secara

berkesinambungan untuk melihat sejauhmana tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota telah tercapai.

35

3.3. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Riau Telaah Renstra Kemendagri Dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, disusun Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2011. Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelengaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasardasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 20102014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik,

pembangunan

daerah

yang

berkelanjutan,

serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

36

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor prenggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis. 2. Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya

pembangunan

daerah

yang

berkesinambungan

melalui

peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan. 4. Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.

37

5. Sumber Daya Aparatur yang Profesional merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif. 6. Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional. Misi Kementerian Dalam Negeri merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Dalam Negeri yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya: 1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

38

Telaah Terhadap Renstra Bappenas Tahun 2010-2014 Untuk melaksanakan ketentuan asal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka

dibuatlah

Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana Strategis Bappenas disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembngunan Nasional No.1 Tahun 2010 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementrian

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanan Pembangunan Nasional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kementerian

PPN/Bappenas

dalam

memberikan

kontribusi

yang

signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya

dari

Presiden/

Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1. Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2. Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;

39

3. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugastugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat dipenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 20102014 adalah: ”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk

3

(tiga)

misi

sesuai

dengan

peran-peran

Kementerian

PPN/Bappenas, yaitu : 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;

40

b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Rencana Strategi Bappeda Provinsi Riau Tahun 2009-2013 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009, serta memperhatikan evaluasi kinerja Bappeda terhadap implementasi Renstra sebelumnya maupun isu dan perkembangan yang terjadi. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013

yaitu

“Terwujudnya

Pengembangan

Budaya

Pembangunan

Melayu

secara

Ekonomi

Proporsional

yang

mapan

melalui

dan

Kesiapan

41

Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”. Adapun Visi Bappeda Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Bappeda yang Profesional dan Kreatif” Pernyataan misi mengandung secara eksplisit terhadap apa yang harus dicapai oleh Bappeda Provinsi Riau, dan kebijakan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bappeda Provinsi Riau untuk pencapaian Visi dimaksud. Sejalan dengan hal tersebut, dirumuskan misi BAPPEDA Provinsi Riau 20092013, adalah : 1. Memantapkan pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, tatalaksana kerja, dan kemampuan teknis sumber daya aparatur perencanaan; 4. Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas, dan berkesinambungan; 5. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, penelitian serta kerjasama pembangunan. 3.4. Isu-isu Strategis Dengan melihat perkembangan organisasi Bappeda Kota Pekanbaru, maka ke depan tugasnya dalam membantu Walikota Pekanbaru harus dapat melakukan tindakan yang tepat dan relevan dengan perkembangan isu/permasalahan

42

strategis yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik ataupun tujuan pembangunan Kota Pekanbaru secara luas. Berdasarkan kriteria permasalahan strategis seperti sedang hangat dibicarakan, memiliki nilai kekhalayakan, memiliki nilai problematik dan layak untuk dibahas lebih lanjut, maka Bappeda Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah, baik dari segi sumber daya manusia, data pendukung perencanaan,

disiplin dalam

mempedomani kalender perencanaan, koordinasi maupun kurang konsistennya kebijakan perencanaan serta masih kuatnya intervensi politik. Setelah melakukan identifikasi, diperoleh beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Bappeda Kota Pekanbaru, sebagai berikut : 1. Masih Kurangnya Ketersediaan Dokumen Hasil Studi/Kajian untuk Merumuskan Program Perencanaan Pembangunan Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau mempunyai letak yang sangat strategis dan dikelilingi oleh Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, sudah memiliki bagian-bagian wilayah yang telah terbangun namun belum tertata dengan baik, khususnya yang berbatasan dengan kabupaten di atas. Disamping itu masih adanya kesenjangan pertumbuhan pembangunan antara perkotaan dengan daerah pinggiran. Kondisi ini mempunyai dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, tidak tertatanya bangunan permukiman, fasum, fasos dan lain-lain, tidak adanya akses jalan yang terencana dengan baik, tidak tersedianya jaringan air bersih. Hal ini terjadi karena belum tersedianya dokumen hasil studi/kajian untuk merumuskan program perencanaan pembangunan pada wilayahwilayah tersebut.

43

2.

Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM di Lingkungan Bappeda. Bappeda merupakan SKPD dengan dukungan staf-staf multidisiplin ilmu yang diharapkan dapat menyusun perencanaan di berbagai bidang, sementara jumlah staf Bappeda saat ini tergolong kecil dan belum semua disiplin ilmu dimiliki oleh Bappeda, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kendala dalam penyusunan perencanaan tertentu.

3.

Belum

Optimalnya

Koordinasi

Antar

SKPD

Dalam

Perencanaan

Pembangunan. Dalam penanganan masalah pada suatu wilayah tertentu yang terkait dengan beberapa program/kegiatan yang menjadi urusan beberapa SKPD, dibutuhkan koordinasi terpadu antar SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda. Hal ini seringkali sulit dilaksanakan, sehingga program/ kegiatan terpadu yang akan disepakati untuk penanganan suatu masalah tidak optimal.

4.

Belum Optimalnya Penganggaran Usulan Musrenbang. Perencanaan pembangunan Pembangunan

(Musrenbang)

dimulai

dari

Kelurahan,

Musyawarah Perencanaan Musrenbang

Kecamatan,

Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Musrenbang ini dilaksanakan untuk menjaring usulan-usulan program/ kegiatan dari masyarakat di segala bidang pembangunan. Namun prosentase jumlah usulan masyarakat tersebut relatif masih kecil yang dianggarkan pada APBD. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman pejabat penyusun rencana kegiatan pada SKPD terhadap ketentuanketentuan dalam perencanaan pembangunan dan adanya intervensi politik dalam pengusulan rencana pembangunan tersebut.

44

5.

Belum Terintegrasinya Perencanaan dan Penganggaran Secara Optimal Pada saat tertentu, kegiatan-kegiatan pada dokumen rencana kerja yang telah disusun oleh SKPD tidak secara konsisten dianggarkan pada APBD, seringkali kegiatan yang dianggarkan merupakan kegiatan baru yang tidak tercantum dalam dokumen Renja dimaksud.

6.

Belum optimalnya ketersediaan data base untuk pendukung penyusunan dokumen perencanaan.

45

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Bappeda 4.1.1.

Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu

gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru merupakan pendukung bagi terwujudnya visi Kepala Daerah Kota Pekanbaru periode 2012 – 2017 yaitu: Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut, dengan dilatarbelakangi oleh tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai unit perencana di daerah, maka dirumuskan visi BAPPEDA Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Bappeda Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya dituangkan dalam Renstra-SKPD. Adapun visi BAPPEDA adalah :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG HANDAL”

46

Visi BAPPEDA mengandung makna : 1. Perencanaan Pembangunan Daerah : adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dengan output berupa dokumen perencanaan 2. Handal : Memiliki kriteria komprehensif, sistematis, acceptable, efektif dan efisien, berkelanjutan dan transparan. 4.1.2.

Misi Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misi selain merupakan penjabaran dari visi juga harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi itu sendiri. Dari tugas pokok dan fungsi serta visi di atas, maka misi BAPPEDA Kota Pekanbaru adalah: 1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) perencana pembangunan yang profesional. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, sistematis, acceptable, efektif, efisien, berkelanjutan dan transparan. 3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah. 4. Mengefektifkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

47

Penjelasan masing-masing misi secara ringkas sebagai berikut : Misi Kesatu : Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat

intersektoral,

multidisipliner,

dan

berpikir

komprehensif.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Misi Kedua : Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat pemerintahan terendah sampai pemerintahan yang lebih tinggi dan sebaliknya (bottom up dan top down) dengan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif. Perencanaan pembangunan berlandaskan pada prinsip keterbukaan (transparan) dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang dilakukan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Misi Ketiga: Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan yang mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Sinergi antar SKPD sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, serta program-progam pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Sebagai lembaga perencana, Bappeda berperan

mensinergikan

perencanaan

dalam

menangani

isu-isu

pembangunan yang bersifat sektoral, lintas waktu, maupun lintas wilayah.

48

Misi Keempat: Dalam rangka

mewujudkan pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah, Bappeda Kota Pekanbaru harus dapat meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan pembangunan daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 4.2.1.

Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan juga menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program

dan kegiatan BAPPEDA Kota Pekanbaru. Melalui

perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan dan kegiatan. Dalam rangka mencapai visi

dan misi yang telah ditetapkan, Badan

Perencanaan

Daerah

Pembangunan

(BAPPEDA)

Kota

Pekanbaru

merumuskan visi dan misi dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan dan sasaran

didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsistensi antar tugas pokok dan fungsi, maka BAPPEDA Kota Pekanbaru mengidentifikasi tujuan sebagai berikut :

49

DUKUNGAN

TUJUAN

MISI Misi ke-1 :

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) perencana pembangunan yang profesional 1.1.

Meningkatkan tenaga aparatur perencanaan yang profesional dan handal

Misi ke-2 :

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, sistematis, acceptable, efektif, efisien, berkelanjutan dan transparan 2.1. Melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan

Misi ke-3 : Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah 3.1. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Misi ke-4 : Mengefektifkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 4.1. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 4.2.2.

Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

50

Tujuan Sasaran 1.1. Meningkatkan tenaga aparatur Meningkatnya kapasitas SDM perencanaan yang profesional dan Perencana pembangunan handal 2.1. Melaksanakan proses Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan 3.1. Terlaksananya Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Terciptanya koordinasi dan sikronisasi perencanaan seluruh stakeholder Terwujudnya program-program pembangunan lintas sektoral/SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi 4.1. Meningkatkan keterpaduan antara Terlaksananya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pembangunan daerah perencanaan

51

TABEL..... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Tahun 2012-2017 No

Tujuan

1

Meningkatkan tenaga aparatur perencanaan yang profesional dan handal Melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2

3

4

Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke1 2 3 4 5 60 65 70 75 80

Meningkatnya kapasitas SDM Perencana pembangunan

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi perencana

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Jenis dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu

3

2

2

2

2

Terciptanya koordinasi dan sikronisasi perencanaan seluruh stakeholders

Persentase programprogram pusat, provinsi, dan SKPD yang konsisten dan tidak tumpang tindih Persentase programprogram pembangunan lintas sektoral/ SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi Persentase program dan kegiatan Pemko yang sesuai dengan dokumen perencanaan

80

85

85

85

90

90

90

90

90

90

Terwujudnya programprogram pembangunan lintas sektoral/SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi. Terlaksananya proses pembangunan sesuai dengan perencanaan

52

4.3.

Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi BAPPEDA Kota Pekanbaru merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Bappeda Kota Pekanbaru yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, perlu disusun strategi pokok penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Melaksanakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional

2.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (bottom up)

3.

Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat

4.

Mengoptimalkan fungsi manajemen perencanaan pembangunan daerah

5.

Mengoptimalkan fungsi managemen perencanaan dan mewujudkan sinergisitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

4.3.2.

Kebijakan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh

53

karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan

guna

tercapainya

kelancaran

dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Dalam Penyelenggaraan perencanaan Pembangunan untuk Pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dalam mendukung perwujudan visi Kota Pekanbaru, Bappeda menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM perencana serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanan pembangunan 2. Melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara konsistensi, sesuai peraturan dan mekanisme perencanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat 3. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah 4. Mengembangkan system database perencanaan 5. Pemberdayaan stakeholder dan fasilitas perencanaan dalam menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah 6. Meningkatkan jejaring kerja antar SKPD dan pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan dan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

54

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan sistematis yang terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh unit kerja guna mencapai sasaran tertentu. Program BAPPEDA Kota Pekanbaru merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pasal 151 ayat (i) dan Ayat (2) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana strategis (Renstra) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Adapun program dan Kegiatan BAPPEDA Kota Pekanbaru sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan adalah : MISI KE-1 : Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) perencana pembangunan yang profesional 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

55

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional  Pengadaan perlengkapan gedung kantor  Pengadaan peralatan gedung kantor  Pengadaan mebeleur  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur  Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  Sosialisasi peraturan perundang undangan  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5. Program Peningkatan Pembangunan Daerah

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana  Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah  Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah  Bimtek laporan capaian kinerja

56

MISI KE-2 :

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, sistematis, acceptable, efektif, efisien, berkelanjutan dan transparan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik  Penyusunan rancangan RPJMD  Penyusunan rancangan RKPD  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD  Penetapan RKPD  Penetapan RPJMD  Revisi RPJPD  Revisi RPJMD  Koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)  Rencana aksi Daerah Pemberantasan Korupsi  Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan  Evaluasi, Verifikasi, dan Penerapan IKU  Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)  Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

57

 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh  Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi  Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah  Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya  Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 5. Program Perencanaan Tata Ruang  Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

MISI KE-3 :

1.

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Penyusunan laporan keuangan semesteran  Penyusunan pelaporan akhir tahun 2.

Program Kerjasama Pembangunan  Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

3.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan  Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah  Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

58

 Penyusunan rencana pengembangan perbatasan

4.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar  Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan  Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan  Koordinasi perencanaan penanganan perumahan  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu  Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan

MISI KE-4 : Mengefektifkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 1. Program Pengembangan Data / Informasi  Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (termasuk Proyek Pusat Data)  Pembuatan Peta Dasar Berbasis Sistem Informasi Geografi  Penyusunan Sistem Informasi Geografis dan implementasinya 2.

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah  Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah  Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah  Penyusunan dan pengumpulan data PDRB  Pengolahan, updating dan analisis data PDRB  Koordinasi Regional PDRB

59

Tabe V.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

Tujuan

1

Meningkatkan tenaga aparatur perencanaan yang profesional dan handal Melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2

3

4

Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke1 2 3 4 5 60 65 70 75 80

Meningkatnya kapasitas SDM Perencana pembangunan

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi perencana

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Jenis dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu

3

2

2

2

2

Terciptanya koordinasi dan sikronisasi perencanaan seluruh stakeholders

Persentase programprogram pusat, provinsi, dan SKPD yang konsisten dan tidak tumpang tindih Persentase programprogram pembangunan lintas sektoral/ SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi Persentase program dan kegiatan Pemko yang sesuai dengan dokumen perencanaan

80

85

85

85

90

90

90

90

90

90

Terwujudnya programprogram pembangunan lintas sektoral/SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi. Terlaksananya proses pembangunan sesuai dengan perencanaan

60

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel VI.1 Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujun dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

No

Indikator

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2

3

4

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Ada

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

80

80

85

85

85

90

90

61

PENUTUP Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Harapan kami adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Akhir kata, perencanaan strategis Bappeda Kota Pekanbaru ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga masih diperlukan sumbang saran dalam penyempurnaannya.

62

TABEL V.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (Dalam Jutaan Rupiah)

Tujuan 1 Meningkatkan tenaga aparatur perencanaan yang profesional dan handal

Sasaran 2 Meningkatnya kapasitas SDM Perencana pembangunan

Indikator Sasaran 3 Persentase pegawai yang memiliki kompetensi perencana

Kode

Program dan Kegitan 5

4

Data Capaian Indikator Kinerja Program Pada Tahun (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Perencanaan 6

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2012

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Sosialisasi peraturan perundang undangan - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2013

1,792.97 Jumlah surat yang dilayani per tahun Jumlah bidang yang dilayani pertahun Jumlah kendaraan yang dipelihara

2014

1,649.41 1100 lbr

5.25

1,896.65 5.25

5.25

5.25

26.25

12 bln

460.00

12 bln

470.00

12 bln

480.00

12 bln

490.00

2,344.00

22 unit

161.29

23 unit

170.00

23 unit

170.00

23 unit

170.00

23 unit

180.00

851.29

Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen yang disediakan

12 bulan

275.20

12 bulan

275.20

12 bulan

280.00

12 bulan

280.00

12 bulan

290.00

1,400.41

12 bulan

29.22

12 bulan

30.00

12 bulan

30.00

12 bulan

35.00

12 bulan

35.00

159.22

12 bulan

188.94

12 bulan

18.89

12 bulan

195.00

12 bulan

195.00

12 bulan

195.00

792.83

18 jenis

98.71

18 jenis

99.50

18 jenis

99.50

18 jenis

99.50

18 jenis

99.50

496.71

12 bulan

8.28

12 bulan

8.50

12 bulan

9.00

12 bulan

9.00

12 bulan

9.00

43.78

Jumlah bahan bacaan dan per Undang-Undangan yang disediakan

120 eks

12.90

120 eks

12.90

120 eks

12.90

120 eks

12.90

120 eks

12.90

64.50

Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi

12 bulan

152.28

12 bulan

152.28

12 bulan

160.00

12 bulan

160.00

12 bulan

170.00

794.55

75 kali

416.89

75 kali

416.89

75 kali

416.89

75 kali

450.00

75 kali

450.00

2,150.68

275.00

1,236.61

255.00

1100 lbr

9,124.22

444.00

251.50

1100 lbr

1,936.65

1100 lbr

185.11

5.25

1,848.54

Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD

2016

12 bulan

Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis

1100 lbr

2015

270.00

8 org

55.41

10.00

72.00

10.00

75.00

10.00

80.00

10.00

80.00

362.41

19 org

129.71

20.00

179.50

20.00

180.00

20.00

190.00

20.00

195.00

874.21 -

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

Meningkatnya kapasitas kelembagaan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai di bidang perencanaan Peningkatan kemampuan teknis aparat Jumlah peg. yang memiliki perencana kemampuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Sosialisasi kebijakan perencanaan Jumlah pegawai yang mengikuti pembangunan daerah sosialisasi Bimbingan teknis tentang Jumlah pegawai yang mengikuti perencanaan pembangunan daerah bimbingan teknis (BIMTEK) Bimtek laporan capaian kinerja Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli

760.05

755.26

309.66

1,548.28

778.04

155.61 138 orang

155.61 138 orang

155.61 138 orang

155.61 138 orang

155.61

94.79 125 orang

290.00 125 orang

250.00 125 orang

250.00 125 orang

275.00

-

1,219.17 2 unit

462.05

-

309.66

90 orang

138 orang

200.00

90 orang

3,486.11

309.66

50 orang

309.66

740.26

715.26

90 orang

125 orang

90 orang

715.26

-

-

757.12 0

0

90 orang

309.66

-

-

757.12 0

0

-

757.12 0

0

-

757.12 0

0

1,159.79 -

-

4,247.65 462.05

Lokasi 21

Tujuan 1

Melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder s pembangunan

Sasaran 2

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Indikator Sasaran 3

Jenis dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu

Kode 4

Program dan Kegitan

Data Capaian Indikator Kinerja Program Pada Tahun (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Perencanaan

5 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

6 Jumlah perlengkapan yang dibeli

- Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pelanggaran disiplin aparatur Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli Jumlah pakaian olah raga yang disediakan/dibeli

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan akhir tahun

Jumlah (Cakupan) laporan yang valid/sesuai standar

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya pedoman dalam melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pembangunan secara periodik

- Penyusunan rancangan RPJMD - Penyusunan RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

rancangan awal RPJMD

-

Penetapan RPJMD Revisi RPJPD Revisi RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Penetapan RKPD - Koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah peralatan yang dibeli Jumlah meubelair yang dibeli Jumlah gedung kantor yang berkondisi layak Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah meubelair yang dipelihara

2013

2014

Target 8 111 m

Rp 9 282.05

Target 10 111 m

Rp 11 282.05

Target 12 111 m

4 unit 6 unit 1 paket

105.60 78.00 37.50

6 unit 6 unit 1 paket

105.60 78.00 37.50

12 bln

44.50

12 bln

12 bln

36.58

12 bln

18.65

1 unit

154.24

-

-

39 stel

13.65

6 unit 6 unit 1 paket

105.60 78.00 37.50

6 unit 6 unit 1 paket

105.60 78.00 37.50

6 unit 6 unit 1 paket

105.60 78.00 37.50

528.00 390.00 187.50

44.50

12 bln

44.50

12 bln

44.50

12 bln

44.50

222.50

12 bln

36.58

12 bln

36.58

12 bln

36.58

12 bln

36.58

182.91

12 bln

18.65

12 bln

18.65

12 bln

18.65

12 bln

18.65

93.27

1 unit

154.24

1 unit

154.24

1 unit

154.24

1 unit

154.24

771.18

22.00

101.65

22.00

66.00

-

35.65

22.00 42 Stel

22.30

22.00

22.00 42 Stel -

22.30

-

282.05

Target 16 111 m

Rp 17 282.05

22.00 42 Stel -

24.00

22.00 -

42 Stel -

24.00

Target 18

Rp 19 1,410.25

25.50

118.09

6.30

10 eks

6.30

10 eks

7.00

10 eks

7.00

10 eks

7.50

34.10

1 lap

8.19

1 lap

8.19

1 lap

9.00

1 lap

9.00

1 lap

9.50

43.87

1 lap

7.81

1 lap

7.81

1 lap

8.00

1 lap

8.00

1 lap

8.50

40.12

592.00

4,588.81

527.00

789.50

494.35

-

-

Terlaksananya Musren RPJMD

1 kali

93.86

-

-

Perda/ Perkada RPJMD

1 dok

50.91

-

-

Perda/ Perkada Revisi RPJMD Rancangan Awal RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD

1 dok 1 kali

221.37

1 dok 1 kali

230.00

1 dok 1 kali

1 dok 480 Eks

16.00 159.55

1 dok 480 Eks

17.00 165.00

1 dok 480 Eks

1kali

158.64

Buku LKPJ Walikota per tahun

22.00

Rp 15

10 eks

1,305.31

1)

Rp 13

Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD

2016

282.05

1 dok

Perkada RKPD Dokumen : Buku LAKIP Buku Renc. Kerja Tahunan Buku Penetapan Kinerja

2015 Target 14 111 m

13.65

Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun Jumlah laporan semesteran yang disusun Jumlah laporan akhir tahun yang disusun

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) - Rencana aksi Daerah Pemberantasan Dokumen RAD-PK Korupsi - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan - Evaluasi, Verifikasi, dan Penerapan IKU - Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012

-

-

2 dok -

110.00 -

1,375.00

-

-

-

-

494.35

-

-

-

-

93.86

550.00 250.00

-

-

50.91

260.00

1 dok 1 kali

-

245.00

1 dok 1 dok 1 kali

270.00

250.00 1,226.37

18.50 165.00

1 dok 480 Eks

20.00 175.00

1 dok 480 Eks

22.00 175.00

93.50 839.55

-

158.64

125.00

585.63

-

2) 3)

-

-

-

77.00

-

-

-

25.00

125 eks

110.63

125 eks

115.00

125 eks

-

-

-

34.00 115.00

125 eks

120.00

125 eks

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

20

21

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran 3

Kode 4

Program dan Kegitan 5 Program Pengembangan Data / Informasi

Data Capaian Indikator Kinerja Program Pada Tahun (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Perencanaan 6 Terbangunnya infrastruktur sistim informasi manajemen yang terintegrasi

-

Penyusunan dan pengumpulan data Sistim Informasi Manajemen informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (termasuk Proyek Pusat Data) - Pembuatan Peta Dasar Berbasis Sistem Informasi Geografi - Penyusunan Sistem Informasi Aplikasi GIS (Geografy Informasi Geografis dan implementasinya System) Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah - Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersedianya data statistik daerah, PDRB serta data IPM daerah setiap tahun Persentase proses pengumpulan dan pengelompokan data : 1. Data Info Eksekutif 2. Data Indek Kemahalan Konstruksi

3. Data Pekanbaru Dalam Angka 4. Data Kec. Dalam Angka 5. Data Jumlah Penduduk 6. Data Buku Saku - Pengolahan, updating dan analisis data Tersedianya 6 jenis buku dan statistik daerah 1. Buku Info Eksekutif 2. Buku Indek Kemahalan Konstruksi 3. Buku Pekanbaru Dalam Angka 4. Buku Kec. Dalam Angka 5. Buku Jumlah Penduduk 6. Buku Saku - Penyusunan dan pengumpulan data Persentase proses pengumpulan PDRB dan pengelompokan data : 1. Data PDRB Menurut Penggunaan

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012 Target 8

2013 Rp 9

Target 10

2014 Rp 11

2015

Target 12

Rp 13 522.00

Target 14

Rp 15 400.00

Target 16

Rp 17 400.00

200.00

1 sistem Aplikasi

100.00

1 sistem Aplikasi

100.00

400.00

1 sistem Aplikasi

300.00

1 sistem Aplikasi

300.00

900.00

465.00

2,382.40

-

-

-

-

-

1 sistem Aplikasi 1 paket

22.00

-

-

-

-

1 sistem Aplikasi

300.00

522.40

Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD

2016

765.50

465.00

465.00

Target 18

Rp 19 1,300.00

5 bln

100.89

5 bln

110.00

5 bln

110.00

5 bln

110.00

5 bln

110.00

540.89

1300 eks

199.31

1300 eks

125.00

1300 eks

125.00

1300 eks

125.00

1300 eks

125.00

699.31

5 bln

71.79

5 bln

75.00

5 bln

75.00

5 bln

75.00

5 bln

75.00

371.79

750 eks

150.41

750 eks

155.00

750 eks

155.00

750 eks

155.00

750 eks

155.00

770.41

-

1 kali

300.50

2. Data PDRB Menurut Lap. Usaha 3. Indeks Pemb. Manusia (IPM) - Pengolahan, updating dan analisis data Dokumen : 3 (tiga) Jenis Buku PDRB 1. Data PDRB Menurut Penggunaan

- Koordinasi Regional PDRB

Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Terwujudnya program-program pembangunan lintas sektoral/SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi.

Persentase programprogram pembangunan lintas sektoral/ SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi

2. Data PDRB Menurut Lap. Usaha 3. Indeks Pemb. Manusia (IPM) Penyelenggaraan KONREG se Provinsi Riau

Program Kerjasama Pembangunan

Tersedianya payung hukum bagi Pemko Pekanbaru dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain

- Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

Naskah kerjasama yang telah disepakati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

3 dok

205.00

3 dok

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Koordinasi penetapan rencana tata ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

-

205.00

3 dok

900.00

1 Sosialisas i 1 dok

150.00

100.00

205.00

3 dok

750.00

-

1 dok

-

100.00

-

1 dok

205.00

820.00

750.00

2,400.00

-

1 Sosialisas i 100.00 3 dok

150.00

300.00

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

20

21

pelaksanaan pembangunan.

Tujuan 1

sektoral/SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi.

Sasaran 2

Terciptanya koordinasi dan sikronisasi perencanaan seluruh stakeholders

sektoral/ SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi

Indikator Sasaran 3

Persentase programprogram pusat, provinsi, dan SKPD yang konsisten dan tidak tumpang tindih

Kode 4

Program dan Kegitan 5 - Penyusunan perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Data Capaian Indikator Kinerja Program Pada Tahun (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Perencanaan 6

Program Perencanaan Pengembangan Tersedianya laporan Kota-Kota Menengah dan Besar perkembangan pelaksanaan pembangunan hasil fasilitasi dengan Kementerian/ Lembaga dan instansi terkait pada beberapa sektor - Koordinasi penyelesaian permasalahan Laporan hasil fasilitasi penanganan penanganan sampah perkotaan sampah perkotaan di Kota Pekanbaru - Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan perumahan di Kota Pekanbaru - Koordinasi penyelesaian permasalahan Laporan hasil fasilitasi/ Fistability transportasi perkotaan Study transfortasi perkotaan - Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan di Kota Pekanbaru

Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Terlaksananya proses pembangunan sesuai dengan perencanaan

Persentase program dan kegiatan Pemko yang sesuai dengan dokumen perencanaan

Program perencanaan sosial dan budaya

Tersedianya laporan perkembangan target capaian pembangunan MDGs di Kota Pekanbaru

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Laporan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs di Kota Pekanbaru

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya pedoman kebijakan tata ruang Kota Pekanbaru Laporan Badan Koordinasi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Monitoring Evauasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Target 8

2013 Rp 9

Target 10

213.44

-

6 dok

1 tahun

-

68.23

2014 Rp 11

Target 12 1 dok

383.50

20%

6 dok

145.21 1 tahun

Tersedianya pedoman pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi

- Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah - Penyusunan perencanaan Laporan TKPK (Tim Koordinasi pengembangan ekonomi masyarakat Penanggulangan Kemiskinan)

- Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012

98.50

85.00

2015 Rp 13 650.00

Target 14 1 dok

998.50

40%

98.50

6 dok

90.00

1 dok

610.00

200.00 1 tahun

230.00

Rp 15 650.00

Target 16 1 dok

567.50

60%

98.50

6 dok

95.00

1 dok

154.00

200.00 1 tahun

240.00

Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD

2016 Rp 17 650.00

Rp 19 1,950.00

448.50

2,611.44

80%

98.50

394.00

6 dok

100.00

438.23

250.00

1,015.21

220.00 1 tahun

250.00

260.00

980.00

260.00

1,151.47

100.00

462.00

100.00

462.00

120.00

553.95

2 Dok

120.00

553.95

1 Dok

300.00 300.00

1,103.00 1,103.00

98 eks

171.47

100 eks

82.00

1 dok

82.00

106.35

1 Dok

138.00 138.00

100 eks

90.00

1 dok

106.35 2 Dok

230.00

90.00

102.60

1 Dok

140.00 140.00

100 eks

95.00

1 dok

102.60 2 Dok

240.00

95.00

110.00

1 Dok

250.00 250.00

100 eks

95.00

1 dok

110.00 2 Dok

250.00

95.00

1 dok

115.00 2 Dok

115.00

1 Dok

275.00 275.00

Penataan Ruang Daerah Kota Pekanbaru

Buku Laporan MONEV per tahun

Target 18 3 dok

-

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

20

21