PENDAPATAN EKONOMI REGIONAL PEKANBARU MENURUT PENGGUNAAN TAHUN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU

PENDAPATAN EKONOMI REGIONAL PEKANBARU MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2010-2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KATA SAMBUTAN Perencanaan pembangunan sangat memerlukan data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, serta untuk menentukan arah pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu kami menyambut baik terbitnya publikasi Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014. Publikasi ini diharapkan dapat menggambarkan profil pembangunan ekonomi Kota Pekanbaru yang ditinjau dari sisi permintaan (demand side). Penyajian publikasi Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru menurut

perkembangan penggunaan barang dan jasa di Kota Pekanbaru. Pendapatan regional Kota Pekanbaru menurut penggunaan mencakup komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor. Akhirnya kata, kami menyadari bahwa dalam publikasi ini masih ditemui beberapa kekurangan. Oleh karenanya, kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga penerbitan publikasi Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru menurut Penggunaan Tahun 2010-2014 dapat bermanfaat bagi para pengguna data.

Pekanbaru, Desember 2015 KEPALA BAPPEDA KOTA PEKANBARU

Drs. H. SYOFIAN NIP. 19590618 198603 1 006

Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru menurut Penggunaan Tahun 2010-2014

Penggunaan Tahun 2010-2014 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

i

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Kepala Bappeda Kota Pekanbaru.................................................

i

Daftar Isi................................................................................................................

ii

Daftar Gambar .....................................................................................................

iii

Daftar Tabel Lampiran ..........................................................................................

iv

Bab I.

Pendahuluan............................................................................................

1

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional bruto (PDRB) ....................

1

1.2 Kegunaan Statistik PDRB ………….....................................................

2

Bab II. Metode Estimasi dan Sumber Data ........................................................

4

2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga............................................

4

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT ………………..............................

7

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah ......................................

10

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ......................................

12

2.5 Perubahan Inventori …....................................................................

17

2.6 Ekspor Impor............................................................................

21

Bab III. Tinjauan Perekonomian Kota Pekanbaru menurut Penggunaan tahun 2010-2014 …………………………………………………...........................................

23

3.1 PDRB Kota Pekanbaru menurut Penggunaan .................................

23

3.2 Distribusi PDRB Kota Pekanbaru menurut Penggunaan …..............

25

3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru menurut Penggunaan …………………………………………………………………………………………….........

26

3.4 PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru menurut Penggunaan ……………..

27

Bab IV. Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota …………………………………………………. 4.1 PDRB Kabupaten/Kota ………………………………………………………………..

28

4.2 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota …………………………………………………

29

4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota ……………………………..

30

4.4 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

31

Lampiran

35


Halaman

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut Penggunaan, Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah) …............................................................................. 24 3.2 Distribusi PDRB ADHB menurut Penggunaan, Kota Pekanbaru Tahun 2010 dan 2014 ................................................................................................................ 25 3.3 PDRB ADHK menurut Penggunaan dan Pertumbuhan Ekonomi, Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014 ………………………………………………………….…………….. 27 3.4 PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru, 2010─2014 (Rupiah) …………………………………. 27 4.1 PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2014 (Trilyun Rupiah) …. 28 4.2 PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2014 (Trilyun Rupiah) …. 29 4.3 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2010-2014 (Persen) . 29

4.5 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) …………………………………………………………………………………………………. 31 4.6 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) …………………………………………………………………………………………………. 32


4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2014 (Persen) ………………………………………………………………………………………………………… 31

iii

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel

Halaman

1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)...................................... 35 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)............................. 36 3. Distribusi Persentase PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengggunaan Tahun 2010-2014 (Persen) …........................................ 37 4. Distribusi Persentase PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengggunaan Tahun 2010-2014 (Persen) ........................................... 38 5. Indeks Implisit PDRB Kota Pekanbaru Menurut Pengggunaan Tahun 20102014 (Persen) ….………………............................................................................... 39

7. Indeks Berantai (pertumbuhan) Produk Domestik Bruto Kota Pekanbaru Menurut penggunaan, 2010-2014 (persen) ...................................................... 41 8. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Kota Pekanbaru Menurut penggunaan, 2010-2014 (persen) ......................................................

42


6. Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Pekanbaru Menurut Pengggunaan Tahun 2010-2014 (Persen) ............................................................................... 40

iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan

ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini. Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu: a. Menurut Pendekatan Produksi, Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.


digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun

1

b. Menurut Pendekatan Pendapatan PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktorfaktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi). c. Menurut Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan

dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN STATISTIK PDRB Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah: 1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.


modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor

2

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. 4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. 5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. 6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri. 7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per

8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.


satu orang penduduk.

3

BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA i.

Pendahuluan Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal

ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. ii.

Konsep dan definisi Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan

jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta

perumahan. iii.

Cakupan PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah,

baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (Classifications of Individual Consumption by Purpose) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb: 1.

Makanan dan minuman tidak beralkohol

2.

Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik

3.

Pakaian dan alas kaki

4.

Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya

5.

Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin

6.

Kesehatan

7.

Angkutan

8.

Komunikasi

9.

Rekreasi/hiburan dan kebudayaan


mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan

4

10. Pendidikan 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel 12. Barang dan jasa lainnya Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu: 1. Makanan, Minuman, dan Rokok 2. Pakaian dan Alas Kaki 3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga 4. Kesehatan dan Pendidikan 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya 6. Hotel dan Restoran 7. Lainnya

 Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).  Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;  Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;  Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor) Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:  Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)


Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

5

 Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.  Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.  Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. iv.

Penghitungan PKRT Tahunan 1. Sumber data



Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,



Jumlah penduduk pertengahan tahun,



Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,



Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung underestimate (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (adjustment). Dalam melakukan adjustment, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplay dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil adjustment, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal


Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

6

ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb: 1.

Estimasi PKRT hasil Susenas: a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

2.

Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa

3.

Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

4.

Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;

5.

Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);

6.

PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT i

Pendahuluan Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai

sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).


komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;

7

ii

Konsep dan definisi LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP

dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga. Karakteristik unit LNP adalah sbb : 

LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;



pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;



setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga; kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan



istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan,

Organisasi

sosial,

Organisasi

profesi,

Perkumpulan

sosial/

kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa. iii.

Cakupan Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai

output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :  Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan




8

bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.  Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya  Penyusutan  Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan 1. Sumber data  Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.  Hasil up-dating direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.  Indeks Harga Konsumen (IHK) 2. Metode penghitungan PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb : 

Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

xij 

xij ni

x ij : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran xij : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

ni : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga i : Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, …, 7 j : Jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, …, 19


iv.

9



Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb: 7

19

i 1

j 1

X   x ij  N i

X : PK-LNPRT adh Berlaku N i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH i.

Pendahuluan Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta

institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar. Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi. ii.

Konsep dan Definisi Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai

produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.


mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit

10

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb : 1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah. 2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa). iii.

Cakupan

melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi;

b. PK-Pemerintah Provinsi yang

bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan. iv.

Penghitungan PDRB Tahunan 1.

Sumber Data Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah: a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu) b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu) c. Statistik Keuangan Daerah (BPS) d. Output Bank Indonesia (BI) e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.


Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam

11

2.

Metode Penghitungan a.

PK-P Provinsi adh Berlaku Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut : PK-P adh Berlaku = Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan. Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah

pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan. b. PK-P Provinsi adh Konstan Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) i

Pendahuluan Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi

perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti : bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.


desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran

12

ii

Konsep dan definisi PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit

produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal

digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode. iii

Cakupan PMTB terdiri dari : 1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products), dan sebagainya; 2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan; 3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).


(Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang

13

iv

Penghitungan PMTB Tahunan 1. Sumber data a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota. b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat. c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi). d. Laporan keuangan perusahaan. e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi. f.

IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).

i.

Publikasi Statistik Konstruksi.

j.

Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan. 3. Metode penghitungan Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masingmasing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).


h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

14

Pendekatan Langsung Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut. Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut

kelompok barang modal. Pendekatan Tidak Langsung Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.


di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan

15

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio sebagai

alokator (barang modal impor kode HS 2 digit).

Kedua, untuk

memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai. PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya. Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan. Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (entertainment, literary, or artistic original products), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.


tertentu

16

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu: a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar. b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (Trade and Transport Margin) sulit diperoleh. c. Selang (Lag) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI i

Pendahuluan Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang

dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi. ii

Konsep dan definisi Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh

produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen. Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).


modal.

17

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja. Cakupan Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb : a.

Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi; c.

Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai). e.

Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

f.

Ternak untuk tujuan dipotong;

g.

Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.


iii

18

iv

Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1.

Sumber data Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori

adalah : 

Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh



Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD



Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;



Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.



Data komoditas perkebunan;



Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan



Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.



Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2.

Metode Penghitungan Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan

inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”. Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya

dapat

dilakukan

jika

data

posisi

inventori

tersedia

secara

rinci

dan

berkesinambungan. Pendekatan Langsung Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (balance sheet) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh


website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

19

berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :  menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;  menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan  menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan. Pendekatan Tidak Langsung Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masingmasing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan

pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar. Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa : 

Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;



Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;



Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;



Diperlukan adjustment dengan cara me-mark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;




cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga

20

2.6. EKSPOR IMPOR i

Pendahuluan Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan

sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut

ii

Konsep dan definisi Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik

penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut. iii

Cakupan Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari: a.

Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya c.

Net Ekspor antar daerah - Ekspor antar daerah - Impor antar daerah


semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

21

iv

Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$) b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$) c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan; e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang; f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia 2.

Metode Penghitungan Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$.

Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai

dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaski yang tidak terdokumentasi (undocumented trasnsaction) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.


PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri

22

BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PDRB PENGGUNAAN 2010-2014

Perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2010-2014, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perkembangan maupun perubahan perilaku setiap komponen penggunaan akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekpor impor. Sementara itu, faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Data PDRB tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa setiap komponen penggunaan mempunyai perilaku yang berbeda. Sebagian produk (barang dan jasa) yang tersedia di wilayah Pekanbaru digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah) dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Secara rinci, perilaku masing-masing komponen

3.1 PDRB KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGUNAAN Kondisi perekonomian Pekanbaru menunjukkan tanda pemulihan setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan), serta pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Pekanbaru ADHB selama periode tahun 2010 s.d. 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2010, PDRB ADHB Pekanbaru sebesar 6.227 Milyar Rupiah. Nilai ini meningkat mejadi 12.546 Milyar Rupiah pada tahun 2014. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.


penggunaan tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

23

Gambar 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut Penggunaan, Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)

12,546 11,037 9,373 7,586 6,227

2010 ADHB

6,676

2011

7,705

7,159

2012

ADHK

2013

8,214

2014

Sumber: BPS Kota Pekanbaru

adh konstan 2010. Dalam PDRB ADHK, berbagai produk dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen penggunaan adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Gambar 1. di atas juga menunjukkan perkembangan PDRB adh Konstan selama kurun waktu 2010–2014. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen penggunaan akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Karena nilai PDRB dihitung berdasarkan tahun dasar 2010, maka secara otomatis PDRB ADHK tahun 2010 sama dengan PDRB ADHB, yaitu 6.227 milyar rupiah. Tahun 2014, PDRB ADHK Kota Pekanbaru meningkat menjadi 8.214 milyar rupiah. Pada umumnya, nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.


Selain dinilai atas dasar harga (adh) berlaku, PDRB menurut penggunaan juga dinilai

24

3.2 DISTRIBUSI PDRB KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGUNAAN Secara agregat, nilai PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen penggunaan, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor impor. Penjelasan tentang kontribusi setiap komponen penggunaan dapat menunjukkan gambaran tentang seberapa besar suatu komponen penggunaan mampu berkontribusi terhadap pembentukan ekonomi Kota Pekanbaru. Dengan kata lain, kita dapat melihat struktur/komposisi setiap komponen penggunaan dalam perekonomian Kota Pekanbaru, sehingga mempermudah pemangku kebijakan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Gambar 3.2 Distribusi PDRB ADHB menurut Penggunaan, Kota Pekanbaru Tahun 2010 dan 2014

119.74

51.69

0.82 12.51

83.14

2010 66.77

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Perubahan Inventori Impor

116.51

4.80 Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pembentukan Modal Tetap Bruto Ekspor

54.70 0.92 9.80

2014 78.20

66.92


5.98


(%)

25

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa tidak terdapat perubahan struktur yang mencolok pada perekonomian Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2010-2014. Konsumsi sebagian besar produk (barang dan jasa) di wilayah domestik Pekanbaru digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Perhelatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang diadakah tahun 2012 telah membawa efek positif bagi perekonomian Kota Pekanbaru. Pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung even nasional tersebut, yang telah dimulai sejak tahun 2010, mampu menggerakkan pembentukan tetap bruto. Selain PMTB, selama periode 2010-2014, konsumsi sebagian produk (barang dan jasa) di Kota Pekanbaru digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Tahun 2010, konsumsi akhir rumah tangga sebesar 51,69 persen dan angka ini meningkat menjadi 54,70 persen pada tahun 2014. Impor mempunyai andil yang sangat dominan pada perekonomian Kota Pekanbaru.

lain di dalam negeri maupun dari luar negeri. Meski terjadi net impor, peran ekspor juga memberikan andil yang cukup besar pada perekonomian Pekanbaru, yaitu sebesar 67 persen pada tahun 2010 dan 2014. Di sisi lain, penggunaan barang dan jasa untuk konsumsi akhir pemerintah sebesar 12,51 persen tahun 2010 dan 9,8 persen tahun 2014. Perubahan inventori memberikan peran di bawah 6 persen, sedangkan peran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 0,82 pada tahun 2010 dan 0,92 tahun 2014.

3.3 PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGUNAAN Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2011 sebesar 7,54 persen dan 6,79 persen tahun 2014. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 7,82 persen. Even nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 yang diselenggarakan pada bulan September 2012 telah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru.


Konsumsi barang dan jasa sebagian besar diperoleh dari impor, baik dari kabupaten/kota

26

Gambar 3.3 PDRB ADHK menurut Penggunaan dan Pertumbuhan Ekonomi, Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014 10.00

10.00 7.54

8.00

7.82 5.73

6.00

6.79

8.00 6.00

4.00

4.00

2.00

2.00

-

2010

2011

2012

PDRB ADHK (Trilyun Rupiah)

2013

2014

Pertumbuhan Ekonomi (%)


3.4 PDRB PER KAPITA KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGUNAAN Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu,

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekanbaru sebesar 73,59 juta Rupiah, naik hampir 2 (dua) kali lipat dibanding tahun 2010, meningkat secara signifikan. Tahun 2010, PDRB per kapita atas harga berlaku sebesar 41,23 juta Rupiah. PDRB per kapita tahun 2014 naik 20,82 persen dibanding tahun 2013. Kenaikan PDRB per kapita menunjukkan relatif tingginya tingkat kemakmuran penduduk Kota Pekanbaru. Gambar 3.4 PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru, 2010─2014 (Rupiah) 62,562,537.97 51,861,496.59

73,590,599.16 58,112,276.51

46,180,587.46

2010

2011


2012

2013

2014


maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

27

28


BAB 4 PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN/KOTA

Analisis tentang PDRB akan semakin lengkap dengan melakukan perbandingan PDRB antar

kabupaten/kota

se-Provinsi

Riau.

Dengan

membandingkan

PDRB

antar

kabupaten/kota, dapat diperoleh gambaran menyeluruh tentang capaian ekonomi Kota Pekanbaru, sehingga evaluasi pembangunan dapat lebih objektif dan komprehensif. Dalam perbandingan PDRB antar kabupaten/kota, akan disajikan perbandingan beberapa indikator makro ekonomi dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Indikator tersebut adalah besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan, distribusi/struktur ekonomi, dan PDRB per kapita. Pembahasan PDRB tahun dasar 2010 tidak lagi membedakan antara PDRB dengan migas (minyak bumi dan gas) ataupun tanpa migas.

4.1 PDRB KABUPATEN/KOTA

atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk) tahun 2014. Dari kedua gambar tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bengkalis mempunyai PDRB adhb dan adhk tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau, yaitu sebesar 162,71 trilyun rupiah dan 85,1 trilyun rupiah. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten paling muda, merupakan kabupaten yang mempunyai PDRB adhb dan adhk terendah se-Provinsi Riau. Sementara itu, Kota Pekanbaru menempati urutan ke-4 tertinggi untuk PDRB adhb dan urutan ke-2 untuk PDRB adhk tahun 2014. Gambar 4.1 PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2014 (Trilyun Rupiah) 162.71

85.44

74.74

74.43

67.96 47.84


37.86

33.81

25.16

23.98

23.60

16.21


Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan besaran PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Riau

28

Gambar 4.2 PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2014 (Trilyun Rupiah) 85.1

54.6

51.5 44.2 37.2 29.0

26.6

20.4

20.4

20.3 10.8


4.2 DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN/KOTA PDRB

kabupaten/kota

diperoleh

dengan

membagi

nilai

PDRB

kabupaten/kota atas dasar harga berlaku terhadap total PDRB. Nilai ini digunakan untuk melihat seberapa besar peran/kontribusi kabupaten/kota terhadap ekonomi Provinsi Riau.

Gambar 4.3 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2010-2014 (Persen)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Kepulauan Meranti Dumai Kuantan Singingi 9.73 10.73 10.28 13.49 21.95

2010

11.39

12.66

14.05

15.25

11.83

13.15

14.21

16.70

12.22

13.93

15.05

16.77

16.56

18.73

18.80

19.17

30.24

33.45

35.27

36.50

Rokan Hulu Indragiri Hulu Pelalawan Indragiri Hilir Kampar Pekanbaru Rokan Hilir

2011


2012

2013

2014

Siak Bengkalis


Distribusi

29

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 Pekanbaru termasuk dalam kontributor utama perekonomian Riau. Peran Kota Pekanbaru tahun 2010 sebesar 10,73 persen dari total PDRB Riau. Angka ini terus meningkat menjadi 16,70 persen pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan, Pekanbaru juga menjadi pusat perekonomian di Provinsi Riau. Selain Kota Pekanbaru, pada tahun 2014 terdapat kabupaten lain yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Riau. Kabupaten tersebut adalah Bengkalis, Siak, dan Rokan Hilir, yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 36,50 persen, 19,17 persen dan 16,77 persen. Jadi, apabila kontribusi empat Kabupaten/kota tersebut digabung, maka akan memberikan peran sebesar 89,14 persen kepada pembentukan ekonomi Riau.

4.3 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

politik suatu daerah. Berbagai fenomena yang terjadi dalam kurun waktu 2010-2014 sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Adanya perhelatan nasional PON ke-18 pada Bulan

September

kabupaten/kota di

2012, sangat

berpengaruh

terhadap

geliat ekonomi

seluruh

Provinsi Riau. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta

beberapa persiapan lain guna mendukung even besar ini telah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Setelah tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Riau sedikiti mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari perlambatan ekonomi nasional dan dampak tidak langsung dari krisis keuangan yang melanda negara-negara maju di eropa dan Amerika Serikat. Gambar 4.4 menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2014. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru sebesar 6,79 persen, sedikit lebih rendah lebih dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir sebesr 6,92 persen. Dua kabupaten penghasil minyak, yaitu Siak dan Bengkalis, mengalami kontraksi di mana laju pertumbuhan ekonominya negatif sebagai akibat dari penurunan lifting minyak bumi di kedua Kabupaten tersebut.


Laju pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan stabilitas sosial, ekonomi dan

30

Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2014 (Persen)

6.92

6.79

6.78 6.08

5.62

5.34 4.65

4.01

3.53

3.21

-0.71

-3.50

4.4 PDRB PER KAPITA KABUPATEN/KOTA Nilai PDRB per kapita sangat ditentukan oleh jumlah penduduk. Dalam hal ini, total penduduk pertengahan tahun di suatu daerah berperan sebagai pembagi nilai PDRB, sehingga diperoleh PDRB per kapita. Gambar 4.5 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

303.48

199.40

119.15

100.38

90.09

87.90

84.32

84.24

77.21

73.59

68.88 44.26




31

Pembahasan tentang PDRB per kapita terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010. PDRB per kapita atas dasar harga harga berlaku menunjukkan besaran nilai tambah yang dinikmati setiap penduduk secara nominal di suatu daerah, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan nilai tambah yang dinikmati penduduk secara riil di suatu daerah karena sudah mengeliminir faktor inflasi (faktor harga). Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Bengkalis adalah kabupaten yang mempunyai nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi tahun 2014. Bahkan, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Bengkalis adalah yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. PDRB per kapita Bengkalis atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar 303,48 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita

Gambar 4.6 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) 158.78

120.19

76.94

72.49

70.39

66.34

65.57

59.98

59.10

53.97

53.52 35.95


Seiring dengan perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Bengkalis adalah kabupaten dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tertinggi di Provinsi


Kota Pekanbaru sebesar 73,59 juta rupiah.

32

Riau tahun 2014. PDRB per kapita adhk Kabupaten Bengkalis juga merupakan yang tertinggi dalam jangka waktu lima tahun terakhir di Provinsi Riau. PDRB per kapita Bengkalis atas dasar harga konstan tahun 2014 sebesar 158,78 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita Kota Pekanbaru sebesar 35,95 juta rupiah. Semakin meningkatnya PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukan bahwa tingkat kemakmuran penduduk Riau semakin tinggi. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah telah


memberikan hasil yang positif terhadap kesejahteraan penduduk Riau.

33

LAMPIRAN

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (JUTA RUPIAH)

KOMPONEN PENGELUARAN

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2010

2011

2012

2013*

2014**

21,557,300.85

25,531,581.66

29,882,107.33

34,556,490.80

40,714,597.72

1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol

7,216,676.80

8,242,196.03

9,338,297.78

10,614,177.66

12,576,796.49

1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok

1,646,827.58

1,903,051.89

2,172,111.19

2,498,328.42

3,040,331.12

761,925.21

921,567.10

1,040,997.63

1,300,532.43

1,509,280.08

1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya

1,018,003.41

1,294,267.65

1,552,564.18

1,704,851.19

1,976,129.73

1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah

1,245,940.43

1,476,089.68

1,665,040.18

1,929,452.30

2,414,660.34

576,825.67

653,355.80

709,082.02

806,983.19

945,924.29

6,226,930.62

7,585,647.18

9,372,745.06

11,036,508.06

12,545,815.94

1.h. Komunikasi

703,039.85

835,575.13

944,198.17

1,082,446.27

1,333,077.07

1.i. Rekreasi dan Budaya

399,535.19

489,194.39

577,633.45

647,956.27

739,748.56

1.j. Pendidikan

552,304.79

657,263.53

724,939.28

811,757.52

1,007,256.92

1.k. Penginapan dan Hotel

613,583.70

718,864.16

882,415.26

1,071,898.70

1,390,542.80

1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan

595,707.59

754,509.10

902,083.14

1,051,598.79

1,235,034.39

343,617.62

395,551.71

457,825.06

550,595.98

682,903.13

5,216,125.98

5,864,215.80

6,329,196.29

7,314,741.26

7,291,984.44

34,670,391.38

41,258,016.36

47,016,623.13

52,074,675.51

58,205,985.79

30,364,460.44

35,636,035.44

40,417,326.11

44,590,217.09

49,785,631.43

4.b. Non-Bangunan

4,305,930.93

5,621,980.92

6,599,297.03

7,484,458.42

8,420,354.36

5. Perubahan Inventori

2,002,703.70

2,884,431.94

3,330,673.16

3,664,057.06

4,448,672.45

6. Ekspor

27,846,195.24

32,159,003.29

37,301,697.69

41,296,753.81

49,814,066.33

7. Impor

49,933,509.43

59,900,660.64

68,626,106.25

77,853,609.91

86,723,747.32

41,702,825.34

48,192,140.12

55,692,016.42

61,603,704.51

74,434,462.56

1.c. Pakaian

1.f. Kesehatan 1.g. Transportasi/Angkutan

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) 4.a. Bangunan

JUMLAH

Keterangan: *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

35

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (JUTA RUPIAH)



2010

2011

2012

2013*

2014**

21,557,300.85

23,176,679.68

24,758,548.41

26,448,978.83

28,425,273.09


7,216,676.80

7,697,432.67

8,190,514.88

8,650,715.26

9,167,419.14


1,646,827.58

1,765,878.00

1,876,028.18

1,992,968.89

2,180,546.17

761,925.21

850,733.98

921,892.06

1,003,251.86

1,103,015.91


1,018,003.41

1,106,626.59

1,163,155.77

1,205,510.93

1,292,437.39


1,245,940.43

1,302,224.20

1,357,408.57

1,483,058.17

1,625,524.78

576,825.67

608,470.26

645,937.41

687,030.95

731,194.85

6,226,930.62

6,675,800.24

7,158,802.14

7,705,296.32

8,213,763.66

1.h. Komunikasi

703,039.85

740,374.44

788,814.25

833,175.61

921,280.78


399,535.19

431,284.43

471,938.73

493,795.75

533,466.99

1.j. Pendidikan

552,304.79

595,371.75

632,509.25

687,230.64

761,410.89


613,583.70

699,939.06

786,318.96

876,669.15

968,802.93


595,707.59

702,544.05

765,228.23

830,275.29

926,409.61

343,617.62

364,606.74

390,210.72

427,896.82

492,545.99

5,216,125.98

5,506,293.24

5,593,041.50

6,065,544.89

5,957,439.60

34,670,391.38

38,310,108.79

41,800,733.45

44,335,693.67

45,399,810.83

30,364,460.44

32,895,506.45

35,657,189.93

38,035,147.92

38,886,850.56

4.b. Non-Bangunan

4,305,930.93

5,414,602.34

6,143,543.52

6,300,545.75

6,512,960.27


2,002,703.70

2,658,008.79

2,886,904.13

2,812,685.45

2,504,483.63

6. Ekspor

27,846,195.24

29,518,003.58

32,581,942.84

34,513,462.77

37,374,073.04

7. Impor

49,933,509.43

54,687,930.80

59,659,644.44

63,480,973.35

65,561,566.06

41,702,825.34

44,845,770.01

48,351,736.61

51,123,289.08

54,592,060.13

1.c. Pakaian

1.f. Kesehatan 1.g. Transportasi/Angkutan

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) 4.a. Bangunan

JUMLAH


36

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (PERSEN)



2010

2011

2012

2013*

2014**

51.69

52.98

53.66

56.09

54.70

17.31

17.10

16.77

17.23

16.90


3.95

3.95

3.90

4.06

4.08

1.c. Pakaian

1.83

1.91

1.87

2.11

2.03


2.44

2.69

2.79

2.77

2.65


2.99

3.06

2.99

3.13

3.24

1.f. Kesehatan

1.38

1.36

1.27

1.31

1.27

14.93

15.74

16.83

17.92

16.85

1.h. Komunikasi

1.69

1.73

1.70

1.76

1.79


0.96

1.02

1.04

1.05

0.99

1.j. Pendidikan

1.32

1.36

1.30

1.32

1.35


1.47

1.49

1.58

1.74

1.87


1.43

1.57

1.62

1.71

1.66

0.82

0.82

0.82

0.89

0.92

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

12.51

12.17

11.36

11.87

9.80

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)

83.14

85.61

84.42

84.53

78.20

4.a. Bangunan

72.81

73.95

72.57

72.38

66.89

4.b. Non-Bangunan

10.33

11.67

11.85

12.15

11.31


4.80

5.99

5.98

5.95

5.98

6. Ekspor

66.77

66.73

66.98

67.04

66.92

7. Impor

119.74

124.30

123.22

126.38

116.51

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


1.g. Transportasi/Angkutan

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

JUMLAH


37

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (PERSEN)



2010

2011

2012

2013*

2014**

51.69

51.68

51.21

51.74

52.07

17.31

17.16

16.94

16.92

16.79


3.95

3.94

3.88

3.90

3.99

1.c. Pakaian

1.83

1.90

1.91

1.96

2.02


2.44

2.47

2.41

2.36

2.37


2.99

2.90

2.81

2.90

2.98

1.f. Kesehatan

1.38

1.36

1.34

1.34

1.34

14.93

14.89

14.81

15.07

15.05

1.h. Komunikasi

1.69

1.65

1.63

1.63

1.69


0.96

0.96

0.98

0.97

0.98

1.j. Pendidikan

1.32

1.33

1.31

1.34

1.39


1.47

1.56

1.63

1.71

1.77


1.43

1.57

1.58

1.62

1.70

0.82

0.81

0.81

0.84

0.90


12.51

12.28

11.57

11.86

10.91


83.14

85.43

86.45

86.72

83.16

4.a. Bangunan

72.81

73.35

73.75

74.40

71.23

4.b. Non-Bangunan

10.33

12.07

12.71

12.32

11.93


4.80

5.93

5.97

5.50

4.59

6. Ekspor

66.77

65.82

67.39

67.51

68.46

7. Impor

119.74

121.95

123.39

124.17

120.09

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00




JUMLAH


38

TABEL 5. INDEKS IMPLISIT PDRB KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (PERSEN)



2010

2011

2012

2013*

2014**

100.00

110.16

120.69

130.65

143.23


100.00

107.08

114.01

122.70

137.19


100.00

107.77

115.78

125.36

139.43

1.c. Pakaian

100.00

108.33

112.92

129.63

136.83


100.00

116.96

133.48

141.42

152.90


100.00

113.35

122.66

130.10

148.55

1.f. Kesehatan

100.00

107.38

109.78

117.46

129.37


100.00

113.63

130.93

143.23

152.74

1.h. Komunikasi

100.00

112.86

119.70

129.92

144.70


100.00

113.43

122.40

131.22

138.67

1.j. Pendidikan

100.00

110.40

114.61

118.12

132.29


100.00

102.70

112.22

122.27

143.53


100.00

107.40

117.88

126.66

133.31


100.00

108.49

117.33

128.67

138.65


100.00

106.50

113.16

120.59

122.40


100.00

107.69

112.48

117.46

128.21

4.a. Bangunan

100.00

108.33

113.35

117.23

128.03

4.b. Non-Bangunan

100.00

103.83

107.42

118.79

129.29


100.00

108.52

115.37

130.27

177.63

6. Ekspor

100.00

108.95

114.49

119.65

133.29

7. Impor

100.00

109.53

115.03

122.64

132.28

100.00

107.46

115.18

120.50

136.35

JUMLAH


39

TABEL 6. PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PDRB KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (PERSEN)


2010

2011


2012

2013*

2014**

10.16

9.56

8.25

9.63


7.08

6.48

7.62

11.81


7.77

7.44

8.27

11.23

1.c. Pakaian

8.33

4.24

14.80

5.55


16.96

14.13

5.95

8.12


13.35

8.21

6.06

14.18

7.38

2.23

7.00

10.14


13.63

15.22

9.40

6.64

1.h. Komunikasi

12.86

6.06

8.54

11.38


13.43

7.91

7.21

5.68

1.j. Pendidikan

10.40

3.82

3.06

11.99


2.70

9.27

8.95

17.39


7.40

9.77

7.44

5.26


8.49

8.15

9.67

7.75


6.50

6.26

6.57

1.50

7.69

4.44

4.43

9.15

4.a. Bangunan

8.33

4.63

3.43

9.21

4.b. Non-Bangunan

3.83

3.46

10.59

8.84


8.52

6.32

12.91

36.36

6. Ekspor

8.95

5.08

4.51

11.39

7. Impor

9.53

5.02

6.62

7.86

7.46

7.18

4.62

13.15

1.f. Kesehatan


JUMLAH

0.00


40

TABEL 7. INDEKS BERANTAI (PERTUMBUHAN) PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (PERSEN)



2010

2011

2012

2013*

2014**

7.51

6.83

6.83

7.47


6.66

6.41

5.62

5.97


7.23

6.24

6.23

9.41

11.66

8.36

8.83

9.94


8.71

5.11

3.64

7.21


4.52

4.24

9.26

9.61

1.f. Kesehatan

5.49

6.16

6.36

6.43


7.21

7.24

7.63

6.60

1.h. Komunikasi

5.31

6.54

5.62

10.57


7.95

9.43

4.63

8.03

1.j. Pendidikan

7.80

6.24

8.65

10.79


14.07

12.34

11.49

10.51


17.93

8.92

8.50

11.58


6.11

7.02

9.66

15.11


5.56

1.58

8.45

-1.78

10.50

9.11

6.06

2.40

8.34

8.40

6.67

2.24

4.b. Non-Bangunan

25.75

13.46

2.56

3.37


32.72

8.61

-2.57

-10.96

6. Ekspor

6.00

10.38

5.93

8.29

7. Impor

9.52

9.09

6.41

3.28

7.54

7.82

5.73

6.79

1.c. Pakaian

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) 4.a. Bangunan

JUMLAH


41

TABEL 8. SUMBER PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU MENURUT PENGGGUNAAN, 2010-2014 (PERSEN)



2010

2011

2012

2013*

2014**

3.88

3.49

3.53

3.89


1.14

1.09

0.95

1.00


0.28

0.24

0.24

0.38

1.c. Pakaian

0.22

0.16

0.17

0.20


0.21

0.12

0.09

0.17


0.13

0.12

0.27

0.29

1.f. Kesehatan

0.07

0.08

0.09

0.09


1.07

1.07

1.15

0.99

1.h. Komunikasi

0.09

0.11

0.09

0.18


0.08

0.09

0.04

0.08

1.j. Pendidikan

0.10

0.08

0.12

0.15


0.22

0.20

0.20

0.19


0.28

0.14

0.14

0.20


0.05

0.06

0.08

0.14


0.68

0.18

1.00

-0.19


8.97

7.88

5.26

2.00

4.a. Bangunan

6.11

6.19

4.96

1.60

4.b. Non-Bangunan

3.11

1.71

0.31

0.40


1.94

0.51

-0.14

-0.50

6. Ekspor

3.95

6.99

4.00

5.67

7. Impor

11.61

11.22

7.95

3.94

7.54

7.82

5.73

6.79

JUMLAH


42

PENDAPATAN EKONOMI REGIONAL PEKANBARU MENURUT PENGGUNAAN TAHUN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Recommend Documents