PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA STRATEGIS BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM

RENCANA STRATEGIS BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA MATARAM PERIODE TAHUN 2011 - 2015

1

Renstra Bagian Keuangan Setda Kota Mataram Tahun 2011 - 2015

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ....................................................................

1

1.1. Latar Belakang .....................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan ..........................................................

3

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD ............................

4

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD ..........................

4

2.2. Sumber Daya Bagian Keuangan .............................................

8

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan .....................................

10

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Keuangan .................................................................

12

2.4.1. Tantangan .................................................................

12

2.4.2. Peluang .....................................................................

13

BAB III ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI SKPD ..................................................................................

14

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bagian Keuangan .......................................

14

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................

14

3.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi ....................

15

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...............................................................

16

4.1. Visi Dan Misi Bagian Keuangan...............................................

16

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Keuangan .............................................................................

17

4.3. Strategi Dan Kebijakan Bagian Keuangan ...............................

18

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ..........................................

19

i


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN KEUANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...........

22

BAB VII PENUTUP ...........................................................................

25

ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

Good governance merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita – cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks good governance tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur

dan

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk

mewujudkan

good governance tersebut pemerintah telah

menetapkan berbagai ketentuan peraturan perundang – undangan seperti Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, utamanya Inpres Nomor : 7 tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara wajib mempertangung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasrkan pada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan perundang undangan tersebut diatas serta menindaklanjuti Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM Daerah ) Kota Mataram tahun 2011 – 2015, maka Perencanaan Stratejik ini disusun sebagai guidance

for

future

dalam

penyelengaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan. Terlebih lagi pada era otonomi daerah ini Rencana Stratejik ini menjadi key factor keberhasilan maupun kegagalan sebuah organisasi. 1|Halaman


Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

5

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bagian Keuangan merupakan bagian dari Sekretariat Daerah pendukung tugas Walikota dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah dibawah koordinasi Assiten Administrasi Umum yang mempunyai tugas pokok yaitu : 1. Melakukan

pembinaan,

penyusunan

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan daerah; 2. Memberikan pelayanan administrasi keuangan daerah. 1.2.

LANDASAN HUKUM Penyusunan Restra Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram

Tahun 2011-2015 dilandasi hukum dan peraturan perundang – undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2|Halaman


6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bagian Keuangan Setda Kota

Mataram ini adalah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun kedepan sejak tahun 2011 – 2015. Disamping itu penyusunan Renstra ini akan menjadi pedoman dan acuan strategis serta sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Keuangan Setda Kota Mataram. 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Mataram Tahun 2011-2015 disusun sebagai berikut: BABI

Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan RENSTRA Bagian Keuangan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

B A B II

Gambaran Umum, berisi tugas pokok dan fungsi Bagian Keuangan

yang

akan

digunakan

sebagai

landasan

menyusun Program lima tahun dan satu tahun B A B III

Issue

Strategis

Berdasarkan

Tupoksi

Skpd,

berisi

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan skpd, telaahan visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kota Mataram, telaahan RTRW, penentuan issue strategis. B A B IV

Visi, Misi Tujuan Kebijakan Strategis, berisi Rancangan Visi dan Misi, Penjabaran Visi dan Misi Kedalam Tujuan, Kebijakan dan Strategi.

BABV

Rencana Program dan Kegiatan Indikatif.

B A B VI

Indikator Kinerja Bagian Keuangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

B A B VII

Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN 3|Halaman


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Keuangan Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan Kegiatan pada Bagian

Keuangan

Sekretariat

Daerah

Kota

Mataram.

Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja Bagian Keuangan; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) sub bagian dibawahnya; c.

Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi keuangan daerah meliputi anggaran, perbendaharaan, pembukuan, verifikasi dan kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Pengkoordinasian

dan

sinkronisasi

pengelolaan

administrasi

keuangan daerah dengan seluruh satuan perangkat daerah dan/atau instasi terkait; f.

Pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD dan Perhitungannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; h. Pelaksanaan pemungutan dan atau penerimaan pendapatan daerah selain yang bersumber dari pajak dan retribuís daerah;

4|Halaman


i.

Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan pemerintah daerah propinsi, departemen/lembaga pemerintah non departemen dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

j.

Pengesahan pelaksanaan DPA-SKPD/DPAP-SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku; l.

Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

m. Pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah selain yang ditimbulkan dari transaksi pajak daerah dan retribusi daerah; n. Pelaksanaan sistem akuntansi dan penyajian informasi keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku; o. Pengkajian permasalahan dibidang administrasi keuangan daerah serta saran-saran pemecahaanya kepada atasan; p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian; q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasa sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Kepala SubBagian Anggaran Kepala Subbagian Anggaran mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoorsinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan, perubahan dan perhitungan anggaran daerah serta tata usaha. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala SubBagian Anggaran mempunyai fungsi : a. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Subbagian; b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis di bidang anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.

Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Pembahasan RKA dan DPA/DPA Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan seluruh SKPD; 5|Halaman


e. Penyusunan Rancangan konsep nota keuangan, penjelasan nota keuangan, konsep jawaban terhadap pertanyaan DPRD dalam pembahsan RAPBD dan RAPBD Perubahan; f.

Penyusunan

Rancangan

Konsep

RAPBD/RAPBD

Perubahan

berdasarkan persetujuan bersama DPRD; g. Penyusunan Rancangan konsep lapiran Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD/APBD Perubahan ; h. Penyusunan konsep pengesahaan RKA,DPA/DPAP dan anggaran kas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

Penyusunan konsep penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (PPKSK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

pelaksanaan

pengelolaan

dan

pelayanan

Sistem

Informasi

Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); k. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dibidang anggaran derah dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi terkait; l.

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan tata usaha bagian;

m. Pengkajian permasalahan dibidang anggaran daerah serta saransaran pemecahannya kepada atasan; n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasa sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Kepala Subbagian Pembukuan Kepala Subbagian Pembukuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan, pembukuan keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Subbagian Pembukuan mempunyai fungsi : a. Penyusunan Program kerja dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Subbagian; b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembukuan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyiapan bahan pembinaan teknis dibidang pembukuan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6|Halaman


d. Penyusunan

Daftar

sisa

anggaran,

Uang

Yang

Harus

dipertanggungjawabkan (UYHD) dan konsep daftar sisa perhitungan APBD serta lampirannya; e. Pegecekan posisi kas harian berdasarkan data setoran catatan pengeluaran Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) dan lembaran informasi posisi kas dari pemegang kas; f.

Pelaksanaan croos chek ikhtisar kutipan buku besar penerimaan dan pengeluaran

dengan

data

realisasi

penerimaan

dari

dinas

Pendapatan dan realisasi pengeluaran berdasarkan SP2D dan Surat Pertanggungjawabn (SPJ); g. Penelitian dan penganalisaan . h. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang ; i.

Pelaksanaan

pengaturan,

pembinaan

dan

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya ; j.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Kepala Subbagian Perbendaharaan Kepala SubBagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) sub Bagian; b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; c.

Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pemeriksaan Surat Perintah Pembayaran (SPP), SP2D, Daftar penguji SP2D serta penandatanganan daftar penguji SP2D; e. Pemeriksaan konsep SP2D, Keputusan tentang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan lainnya; 7|Halaman


f.

Penyusunan

konsep

SP2D,

Surat

Keputusan

Penghentian

Pembayaran (SKPP), Surat Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Pemeriksaan dan pengkajian laporan SPJ dari Pejabat Pengelolaan Keuangan

Satuan

Kerja (PPKSK) sesuai

peraturan

perundag-

undangan yang berlaku; h. Pelaksanaan pengesahan SPJ sebagai dasar untuk penerbitan SP2D sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

Penyiapan konsep pengajuan SPP ke Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN) atau instansi terkait;

j.

Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (PPKSK) tentang teknis penyusunan SPJ sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Pelaksanaan pemantauan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk; l.

Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) atas beban rekening kas daerah;

m. Pengelolaan hutang dan piutang daerah sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; n. Pelaksanaan penagihan piutang daerah; o. Pengecekan posisi kas harian berdasarkan data dari pengeluaran SP2D; p. Pengkajian permasalahan dibidang perbendaharaan dan verifikasi keuangan saerah serta saran-saran pemecahannya kepada atasan; q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; r.

Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasa sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.

SUMBER DAYA BAGIAN KEUANGAN Bagian Keuangan merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah Kota

Mataram yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum, dengan dibantu oleh 3 orang Kepala Subbagian yaitu Kepala Subbagian Anggaran, Kepala Subbagian Pembukuan, Kepala Subbagian Perbendaharaan. Kondisi

8|Halaman


umum Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram selanjutnya dapat dijabarkan berdasarkan: A. Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Keuangan Kota Mataram didukung oleh 30 orang pegawai terdiri dari 29 orang PNS dan 1 orang tenaga honor daerah, dengan rincian sebagai berikut: a. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Komposisi PNS berdasarkan kepangkatan : - Golongan IV

:

1 orang

- Golongan III

: 14 orang

- Golongan II

: 14 orang

 Komposisi PNS berdasarkan jabatan struktural : - Kepala Bagian

:

1 orang

- Kepala Subbag

:

3 orang

 Komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan : - Pasca Sarjana (S-2)

:

5 orang

- Sarjana (S-1)

:

12 orang

- D-3

:

1 orang

- SMA/sederajat

:

12 orang

b. Komposisi Tenaga Honor Daerah  Komposisi

Tenaga

Honor

Daerah

berdasarkan

tingkat

pendidikan : - Diploma (D-3)

:

1 orang

B. Data Sarana Dan Prasarana Sarana dan Prasarana ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi. Sarana dan Prasarana yang ada di Bagian Keuangan Kota Mataram didata berdasarkan jenisnya meliputi : A. Alat angkutan sebanyak 8 unit, B. Alat kantor dan rumah tangga dengan total jumlah 123 buah, C. Alat studio, komunikasi dan pemancar sebanyak 3 buah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

9|Halaman


Tabel 2.2.B Sarana dan Prasarana No

2.3.

Sarana dan Prasarana

Jumlah

Kondisi

1

Kendaraan Roda 4

1

Baik

2

Kendaraan Roda 2

8

Baik

3

Mesin Tik Manual

2

Rusak

4

Mesin Tik Listrik

-

-

5

Mesin Foto Copy

2

rusak

6

Lemari Kayu

8

Baik

7

Rak Kayu

18

Baik

8

Rak Besi

12

Baik

8

Filling Besi/Metal

2

Rusak

9

Brand Kas

2

1 Baik, 1 Rusak

11

Meja Eselon

3

Baik

12

Meja Kayu

29

Baik

13

Meja Rapat

4

Baik

14

Meja Komputer

9

Baik

15

Kursi Eselon

1

Baik

16

Kursi Kayu

10

Baik

17

Kursi Putar

5

4 Baik, 1 Rusak

18

Kursi Staf

7

Baik

19

Kursi Lipat

18

Baik

20

AC

2

1 Baik, 2 Rusak

21

Kipas Angin

4

3 Baik, 1 Rusak

22

Tape Mobil

1

Baik

23

Kamera dan Camcoder

-

-

24

LCD Proyektor

1

Baik

25

Screen

1

Baik

26

Komputer, CPU dan Monitor

-

-

27

Laptop

11

10 Baik, 1 Rusak

Ket.

KINERJA PELAYANAN BAGIAN KEUANGAN Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan, mengawasi dan

mengendalikan

pembinaan,

kegiatan

penyusunan,

Sub Bagian

pelaksanaan

dibawahnya dalam rangka

pengelolaan

dan

pelayanan

10 | H a l a m a n


administrasi keuangan daerah. Secara umum kinerja pelayanan pada bagian keuangan meliputi : a. Tersediaanya anggaran pendapatan dan belanja daerah b. Tersediaanya Rencana Kerja Anggaran c. Tersediaanya Dokumen Pengelolaan Anggaran d. Tersediaanya SP2D SKPD e. Tersediaanya Laporan Pertanggungjawaban Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja Bagian Keuangan ; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) sub bagian dibawahnya ; c. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi keuangan daerah meliputi anggaran, perbendaharaan, pembukuan, verifikasi dan kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan administrasi keuangan daerah dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi terkait ; f. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Perubahan dan perhitungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksasanaan APBD ; h. Pelaksanaan pemungutan dan atau penerimaan pendapatan daerah selain yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;

11 | H a l a m a n


i. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan pemerintah daerah provinsi, departemen/lembaga pemerintah non departemen dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku; j. Pengesahan pelaksanaan DPA-SKPD/DPAP-SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; k. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku; l. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. Pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah selain yang ditimbulkan dari transaksi pajak daerah dan retribusi daerah; n. Pelaksanaan sistem akuntansi dan penyajian informasi keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku; o. Pengkajian permasalahan dibidang administrasi keuangan daerah serta saran-saran pemecahannya kepada atasan; p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian; q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.4. TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN

BAGIAN KEUANGAN 2.4.1. Tantangan Bagian Keuangan Setda Kota Mataram sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu 12 | H a l a m a n


dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dimaskud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari uraian diatas Bagian Keuangan yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan keuangan di daerah khususnya pada Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan tupoksinya mempunyai tantangan sebagai berikut : a. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; b. Pengembangan

sistem

guna

mempercepat

administrasi

pengelolaan keuangan daerah; c.

Kepatuhan akan regulasi pengelolaan keuangan;

2.4.2. Peluang Peluang yang dimiliki untuk tantang tersebut diatas yaitu : a. Ketersediaan Keuangan

Sumber dalam

Daya

yang

dimiliki

pengembangan

sistem

oleh

Bagian

Pengelolaan

Keuangan Daerah; b. Tersediaanya Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); c.

Ketersediaan Peraturan Walikota dalam hal petunjuk teknis dalam menunjang regulasi pengelolaan keuangan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

13 | H a l a m a n


BAB III ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI SKPD 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAGIAN KEUANGAN Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bagian Keuangan sebagai Pembina, Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : a. Belum terintegrasinya data-data pengelolaam keuangan Bagian Keuangan dengan masing-masing SKPD yang masih menggunakan sistem eksport-import data; b. Belum

adanya

penilaian

kinerja

pada

masing-masing

program/kegiatan sehingga masih cenderung kegiatan pada masingmasing SKPD seperti kegiatan rutin; c.

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yang mengacu kepada acrual basis;

d. Persiapan SDM Penyusunan Laporan berdasarkan Acrual basis pada SKPKD maupun di SKPD; e. Sarana dan Prasarana kerja dalam penyusunan laporan acrual; f.

Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Penyediaan sarana prasana ruang kerja dan ruang arsip Bagian Keuangan; 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2010-2015 yaitu terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan berbudaya dengan Misi : 1. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.

14 | H a l a m a n


2. Meningkatkan

kualitas

SDM

agar

memiliki

pengetahuan,

keterampilan dan menguasai teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. 3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsipprinsip (Good Governance). 5. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

perkotaan. 3.3.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengelolaan

keuangan daerah adalah : 1. Pencapaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan 2015; 2. Penggunaan Sistem Akuntansi Akrual Basis sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 3. Penyusunan peraturan-peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Perbaikan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dalam sinkronisasi Sistem Akrual Basis.

15 | H a l a m a n


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI BAGIAN KEUANGAN Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan kedepan. Visi

merupakan

suatu

pandangan

jauh

kedepan,

kemana,

dan

bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, compatible, dan produktif. Dengan demikian visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah. A.

VISI Bagian Keuangan sebagai Bagian dari Sekretariat Daerah Kota Mataram memiliki tugas pokok pembinaan, penyusunan pengelolaan keuangan

daerah

dan

pelayanan

administrasi

keuangan

daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi maka dapat dirumuskan visi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram, yaitu: “ Bagian Keuangan sebagai Pembina, Penyusun Pelaksanaan Keuangan yang Akuntabel Tahun 2014 ”. B.

MISI Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram sebagai berikut: a. Penataan Pelayanan Kebendaharawanan Asset Daerah. 16 | H a l a m a n


b. Peningkatan koordinasi dalam Rangka Penyusunan APBD Kota Mataram. c. Peningkatan Pelaporan Keuangan Kota Mataram. 4.2. TUJUAN DAN KEUANGAN

SASARAN

JANGKA

MENENGAH

BAGIAN

A. TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi tersebut adalah : a. Menerapkan Memberikan

Tata

Pemerintahan

Pelayanan

Publik

Yang

Baik

Dalam

Rangka

yang Berkualitas, Transparan,

Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Meningkatnya

kegiatan

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Pemerintah Kota Mataram; c.

Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Lebih Handal,

Transparan,

Akuntabel

serta

Meningkatkan

Kinerja

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien; A. SASARAN Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaransasaran sebagai berikut : a. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan daerah. b. Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses penyelenggaraan APBD Kota Mataram. c.

Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

d. Meningkatnya

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

berdasarkan good governance.

17 | H a l a m a n


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAGIAN KEUANGAN Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, strategi yang dilakukan Bagian Keuangan yaitu dengan : 1. Melakukan pembinaan, pelatihan maupun bimbingan teknik dibidang keuangan. 2. Menggunakan SIMDA Versi 2.1 bekerjasama dengan BPKP Propinsi Bali. 3. Berkoordinasi dengan SKPD terkait penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan. 4. Melakukan rekonsiliasi laporan SKPD dengan Bagian Keuangan selaku SKPKD setiap bulan.

18 | H a l a m a n


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program/kegiatan yang dilaksanakan Bagian Keuangan Setda Kota Mataram Tahun Anggaran 2011 - 2015 terdiri dari 4 program dan 19 kegiatan, yaitu : 1.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

meliputi

kegiatan: a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan makanan dan minuman 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan: a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan: a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Neraca Awal SKPD

4.

Program

Peningkatan

Dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah, meliputi kegiatan: a. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD; c. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD; d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;

19 | H a l a m a n


e. Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; g. Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah; h. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Pembahasan RKA dan DPA SKPD; j. Penyelenggaraan

Pelayanan

Bendaharawan

Umum

Daerah

(BUD); k. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan Daerah; l. Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi. Rencana program Bagian Keuangan Kota Mataram berdasarkan RPJM Kota Mataram Tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel 5.1 dibawah ini.

20 | H a l a m a n


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bagian Keuangan Setda Kota Mataram

No. (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

(6)

(7)

(8)

--

--

100%

100%

100%

--

--

100%

100%

--

--

100%

--

--

--

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

(2) Bagian Keuangan Terlaksananya Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tersedianya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Terselenggaranya pelayanan Bendahara Umum Daerah Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersedianya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya SDM Aparatur Bidang Pengelolaan keuangan Daerah

(3)

1

Target Renstra SKPD Tahun ke2 3 4

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21 | H a l a m a n


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN KEUANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan yang ditunjukkan dengan paramater kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk

mengevaluasi

kinerja

daerah

dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Berikut indikator kinerja Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram tahun 2011-2015. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2. sebagai berikut : Tabel 2. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2015 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKAD (SESUAI RPJMD 2011-2015)

TARGET 2015

Tujuan I : Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

100%

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Persentase Pelaksanaan Admnistrasi Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

22 | H a l a m a n

Renstra Bagian Keuangan Setda Kota Mataram Tahun 2011 - 2015 Tujuan II : Meningkatnya kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram - Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses penyelenggaraan APBD Kota Mataram - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan good

Persentase penyerapan APBD

90 %

Daya serap APBD

Opini hasil audit BPK mengenai kinerja laporan keuangan daerah

WTP

Kinerja daerah

Jumlah terbitnya penyediaan dana

laporan

90 % keuangan WTP

surat

Jumlah SP2D yang terbit

10.000

governance

Tujuan III : Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta barang milik daerah

Persentase daerah

pengelolaan

aset

100 %

Jumlah SKPD yang melakukan asistensi Laporan Barang Milik Daerah

38 SKPD

Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

50

Tingkat daerah

pengelolaan

aset 100 %

Persentase kapasitas SDM 90 % pengelola dan pengurus barang

23 | H a l a m a n


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bagian Keuangan Setda Kota Mataram Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Mataram 2011-2015 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(1)

(2)

1

Kondisi Kinerja Indikator 2011 Awal Kinerja Program RPJMD (outcome) (Tahun Rp 2010) Target (dlm (%) jutaan) (3)

Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg, dan Persandian

1 20

1

Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Satuan Kerja Perkantoran Perangkat Daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Prasarana Aparatur Daerah

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya SDM Aparatur Bidang Pengelolaan keuangan Daerah

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20

1 20

(5)

(6)

2013

Target (%)

Rp (dlm jutaan)

Target (%)

(7)

(8)

(9)

2014

Rp Target (dlm (%) jutaan) (10)

(11)

2015

Rp (dlm jutaan)

Target (%)

Rp (dlm jutaan)

Target (%)

Rp (dlm jutaan)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

SKPD Penanggung Jawab

(17)

URUSAN WAJIB

1 20

1 20

(4)

2012

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

1 20 17

99

99

99

99

282,100

36,877

99

99

817,580

99

333,352

99

99

99

99

99

99

92,200

1.814,379

99

99

149,099

1.925,237

99

99

176,100

1.674,974

99

99

1.960,006

28.796,672

99

99

1.666,535

56.278,449

99

99

4.216,750

Bag. Keuangan

Bag. Keuangan

212

220,280

Bag. Keuangan

99

99

372,450

4.017,975

99

99

Bag. Keuangan

Bag. Keuangan

24 | H a l a m a n


BAB VII PENUTUP Penyelenggaraan good and clean government yang diinginkan masyarakat pada multi era ini hanya akan terwujud manakala seluruh penyelenggara negara mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, secara optimal, efisien dan efektif serta bersih dari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan hal tersebut, sekaligus sebagai amanat produk perundang-undangan yang ada (diantaranya Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta sesuai dengan konsep manajemen strategis maka salah satu langkah awal yang ditempuh adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan organisasi yang merupakan formulasi sumber daya yang dimiliki terhadap upayanya untuk melakukan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta mempertahankan keberadaan organisasi terhadap setiap perubahan. Renstra dimaksudkan untuk mengantisipasi masa depan yang penuh ketidakpastian (uncertainity), dan mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Upaya-upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Mataram, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas program tertuang dalam Renstra dengan memperhitungkan peluang dan kendala yang ada atau mungkin ada. Renstra memuat visi, misi ,tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijkasanaan, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian Renstra dimuat karena memang merupakan kebutuhan mendasar setiap organisasi apabila ingin tetap eksis dan ingin mencapai tujuan. Meskipun Renstra merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi,

namun

Renstra

tidak

akan

berarti

apabila

tidak

dapat

25 | H a l a m a n

26

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA STRATEGIS BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA MATARAM

Recommend Documents