PEMERINTAH KOTA MATARAM BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BAB I PENDAHULUAN Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram. Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara desentralisasi dan berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Pemerintah Kota Mataram, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram sebagai satuan kerja yang bertugas untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kota Mataram. Jumlah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2014 adalah senilai Rp1.195.259.809.961,18. Dana ini bersumber dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan senilai Rp1.055.390.821.016,67 dan Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp139.868.988.944,51. Jumlah dana tersebut kemudian dianggarkan untuk Belanja Daerah senilai Rp1.177.199.809.961,18 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp18.060.000.000,00. 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 08/2006 , PP No. 71/2010

Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2014

9

dan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik dengan: a. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; b. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; d. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578); h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


10

Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama dan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; k. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 No.3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); l. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E). m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 tahun 2013 tanggal 16 Desember Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 tahun 2014 tanggal 16 Agustus 2014 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D); p. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D); q. Peraturan Walikota Mataram Nomor 1b/PERT/2007 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram; r. Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2014 disusun dengan


11

sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Bab V

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masingmasing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponenkomponen laporan arus kas.

Bab VI Penutup


12

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD SKPD

2.1 Gambaran Umum Daerah Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau Lombok yaitu pada titik koordinat 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur dan 08o33’ - 08o38’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. - Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. - Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. - Sebelah Barat : Selat Lombok. Luas wilayah Kota Mataram 61,30 km2 (6.130 ha) atau 0,30% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 km2), menjadikan Kota Mataram sebagai wilayah terkecil dari kabupaten/kota yang ada.

Kota Mataram Gambar 2.1. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB

Bila dirinci menurut luas kecamatan, maka Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan terluas yaitu 1.077 ha atau 17,57% dan Kecamatan Ampenan memiliki luas terkecil yaitu 946,00 ha atau 15,43% sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2.2.

Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2014


13

Secara administrasi Kota Mataram dibagi menjadi 6 wilayah Kecamatan, 50 Kelurahan dan 321 Lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah wilayah lingkungan terbanyak yaitu 72 lingkungan yang tersebar di 10 kelurahan, sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki jumlah wilayah lingkungan terkecil yaitu 34 lingkungan yang tersebar di 5 kelurahan, jelasnya diuraikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2014 No.

Kecamatan

Luas Wilayah 2 (Km )

Jumlah Kelurahan

Jumlah Lingkungan

1

Ampenan

9,46

10

55

2

Sekarbela

10,32

5

34

3

Mataram

10,76

9

55

4

Selaparang

10,77

9

61

5

Cakranegara

9,67

10

72

6

Sandubaya

10,32

7

44

Jumlah

61,30

50

321

Sumber: BPS Kota Mataram, 2014

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian. Menurut data BPS Kota Mataram, selama tahun 2011-2014 nilai PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 PDRB ADHB Kota Mataram menjadi Rp8,116 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 15,58% dari tahun 2013. Sejalan dengan PDRB ADHB, nilai PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB ADHK senilai Rp2,36 triliun kemudian tahun 2012 PDRB ADHK senilai Rp2,43 triliun, meningkat menjadi Rp2,63 triliun pada tahun 2013 dan menjadi Rp2,84 triliun pada tahun 2014, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.3 Grafik PDRB Kota Mataram 2011-2014

**data prediksi Sumber: BPS Kota Mataram, 2015


14

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2011-2014 menunjukkan arah yang positif, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Mataram 8,05%, meningkat tipis di tahun 2014 menjadi 8,38%. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram kurun waktu 2011-2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2011-2014

**data prediksi Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

PDRB per kapita merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.Meskipun besar kecilnya pendapatan per kapita suatu region merupakan salah satu ukuran bagi tingkat kemakmuran region tersebut, namun belum bisa digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.Pada tahun 2014 PDRB Per Kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku mencapai Rp18.822.000,00, mengalami peningkatan senilai 13,00% dibandingkan dengan tahun 2013 senilai Rp16.734.250,00. Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah harga barang.Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Secara agregat indeks harga implisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.


15

Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga barang, dikatakan belum sepenuhnya mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi pada tahun 2014 dapat ditekan, hasilnya nilai inflasi tahun 2014 lebih kecil dibanding tahun 2013. Inflasi pada tahun 2014 yaitu 7,18% atau menurun 2,09% dari tahun 2013 sebesar 9,27% seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.5 Laju inflasi Kota Mataram 2011-2014 Sumber : BPS Kota Mataram dan Bank Indonesia, 2015

2.3

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Mataram terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang disebabkan tingginya kebutuhan fiskal daerah (fiscal needs) sedangkan kemampuan daerah atau kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram pada tahun 2014 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut : 2.3.1 Pendapatan Daerah Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan


16

Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Kondisi perekonomian makro yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dengan kisaran 7 - 8%, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 2) Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepastian stabilitas usaha dan investasi. 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dan PP Nomor 69 Tahun 2010 sebagai acuan insentif berdasarkan kinerja tertentu yang memperhatikan potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Mataram. 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan dari dana Kapitasi JKN pada FKPT, rincian obyek pendapatan dari dana Kapitasi JKN pada FKTP. 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud, sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada BUMD dan Badan Hukum lainnya. 6) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, Bunga dari Dana Bergulir, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b.

Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan


17

Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014 dan perubahannya serta memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2012. 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBHPerikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014. 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ; 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan; 3) Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK. c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014. 2) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014. 3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan.


18

1) 2) 3) 4)

4) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD dengan adanya kepastian penerimaan dimaksud. Sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. Secara umum arah kebijakan pendapatan, adalah sebagai berikut: Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2.3.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

a.

b.

c. d.

Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan daerah melakukan upaya antara lain melakukan intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang ditempuh melalui: Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menyusun peraturan, mengubah tarif retribusi dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara penyederhanaan administrasi dan restrukturisasi kelembagaan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan; Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah; Manajemen database wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan; Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan seperti penggunaan situs online pajak, mobil layanan PBB, sehingga proses pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien, meningkatkan data menjadi lebih valid dan up to date, melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;


19

e. Pelaksanaan Gebyar PBB untuk mencapai target yang ditetapkan; f. Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah; g. Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target pajak dan retribusi; h. Pengawasan, Penyetoran menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah, melalui pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses penyetoran PAD, dan melakukan evaluasi; i. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataan penerimaan. Target pendapatan tahun 2014 senilai Rp1.055.390.821.016,67 terdiri dari PAD senilai Rp160.495.316.854,00 dana perimbangan dari pemerintah pusat Rp681.209.075.681,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp213.686.428.481,67. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan pada tahun anggaran 2014 senilai Rp1.083.110.566.585,24 atau 102,63% % dari target yang ditetapkan terdiri dari PAD senilai Rp202.584.643.687,01 atau 126,22% dari target, dana perimbangan dari pemerintah pusat Rp677.658.718.414,00 atau 99,48% dari target, dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp202.867.204.484,23 23 atau 94,94% dari target. 2.4 Pengelolaan Belanja Daerah Pada dasarnya belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional dengan mempertimbangkan skala prioritas. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut: a. Kebijakan belanja/pengeluaran diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan daerah. b. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi perangkat pengelola keuangan daerah, serta penerapan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian pembangunan daerah. c. Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah melalui penanaman modal maupun pelayanan publik.


20

Kebijakan belanja daerah Kota Mataram diharapkan senantiasa menjawab kebutuhan masyarakat Kota Mataram, sehingga kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut: a. Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku. b. Efisiensi dan efektivitas Belanja Langsung yang bersifat rutin, meliputi belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung/kendaraan dinas/sarana dan prasarana kantor dan perjalanan dinas. c. Program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2014 serta yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja Daerah TA 2014 ditetapkan senilai Rp1.177.199.809.961,18 yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung senilai Rp589.494.959.692,44 dan belanja langsung senilai Rp587.704.850.268,74. Jumlah Belanja yang dapat direalisasikan pada TA 2014 senilai Rp1.044.355.803.030,95 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung senilai Rp543.564.076.968,50 atau sebesar 52,06% dan belanja langsung senilai Rp500.791.726.062,45 atau sebesar 47,94%. Hal ini memperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. 2.4.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Belanja Pegawai 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014. 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 4) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 5) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.


21

6)

Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Mataram yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Mataram berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. d. Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 2.4.2 Kebijakan Belanja Langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terkait dengan belanja langsung, penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram.


22

Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan yang alokasi anggarannya digunakan untuk: a. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menunjang pelaksanaan tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram. b. Mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. c. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, transportasi darat, lingkungan hidup, kependudukan, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan dengan peraturan perundangundangan. d. Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT). Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Satuan Harga (SSH). ASB dan SSH ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja. b. Belanja Barang dan Jasa 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013. 4) Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk aset tetap, yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.


23

5) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan frekuensi dan jumlah hari dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. 6) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. c. Belanja Modal Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 2.5 Kebijakan Dalam Rangka Pembiayaan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terkait dengan pembiayaan daerah meliputi: 2.5.1 Penerimaan Pembiayaan a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013. b. Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.


24

c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. d. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. 2.5.2 Pengeluaran Pembiayaan a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. b. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. c. Peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2.5.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan a. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. b. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. 2.5.4 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2014 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SiLPA tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja. 2.5.5 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2014 diarahkan kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Menang Mataram dan dalam rangka perbaikan infrastruktur perkotaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah; penyertaan modal pada PT Bank NTB dan BPR LKP Kebon Roek.


25

2.5.6 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Dalam TA 2014, penerimaan pembiayaan dianggarkan senilai Rp139.868.988.944,51 yang terdiri dari penerimaan SILPA tahun lalu senilai Rp79.868.988.944,51, dan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pihak Ketiga senilai Rp60.000.000.000,00. Sedangkan realisasinya senilai Rp79.789.606.936,51 atau 57,05% dari anggaran. Realisasi ini seluruhnya berasal dari dari SiLPA senilai Rp79.789.606.936,51 dan Rp0,00 dari penerimaan pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal senilai Rp18.060.000.000,00 terealisasi senilai Rp17.330.000.000,00 atau 95,96% dari target yang ditetapkan dengan rincian pada PT Bank NTB senilai Rp2.080.000.000,00, PDAM Menang Mataram senilai Rp15.000.000.000,00, BPR PD BPR NTB senilai Rp250.000.000,00. 2.6 Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Pengelolaan kekayaan Daerah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, penguasaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan kekayaan daerah pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan daya guna kekayaan daerah, sementara penilaian kekayaan daerah ditujukan untuk menentukan nilai ekonomis (existing value) serta nilai potensi (potential value) kekayaan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan kekayaan daerah harus diarahkan pada optimalisasi manfaat dan pengurangan biaya. Pengelolaan kekayaan daerah baik yang dikelola pemerintah daerah maupun oleh BUMD meliputi inventarisasi, perolehan, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, serta penghapusan. Inventarisasi merupakan pencatatan seluruh kekayaan daerah termasuk pembukuan, penyusunan database, dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai informasi dan bahan untuk penyusunan pengadaan kekayaan daerah. Pemerintah Kota Mataram sudah mulai melakukan penilaian kekayaan daerah untuk memperjelas nilai ekonomis dan potensi kekayaan daerah mulai tahun anggaran 2010. Dengan adanya penilaian tersebut, diharapkan kekayaan daerah terukur nilai nominalnya dan terbukti keberadaannya sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan khususnya neraca keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penilaian kekayaan daerah merupakan langkah awal dari usaha pengelolaan aset/harta kekayaan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sampai saat ini sudah sampai tahap inventarisasi kekayaan daerah.


26

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi Secara ringkas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas Akuntansi per SKPD pada tahun 2014 dapat dilihat pada berikut: Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi

NO

Pendapatan

SKPD Anggaran (Rp)

1

DIKNAS

2

Belanja Operasional

Realisasi (Rp)

%

-

-

DIKES

16.824.375.500,00

3

RSU

4

PU

5

PMK

6

TATA KOTA

7

BAPPEDA

8

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

-

413.121.197.321,00

383.965.780.162,00

92,94

15.769.173.100,00

93,73

63.631.158.252,47

56.875.516.769,00

89,38

30.028.000.000,00

55.144.271.638,39

183,64

98.996.231.415,07

108.739.552.056,95

109,84

20.000.000,00

31.375.000,00

156,88

124.342.756.073,00

59.542.212.460,00

47,89

-

-

-

8.694.082.276,00

8.470.622.959,00

97,43

3.000.000.000,00

6.410.445.650,00

213,68

5.584.420.451,00

5.391.199.239,00

96,54

-

-

-

9.341.466.267,00

9.205.883.625,00

98,55

PERHUBUNGAN

3.174.846.000,00

3.111.282.342,00

98,00

12.630.520.027,00

12.172.484.586,00

96,37

9

KEBERSIHAN

3.628.550.000,00

3.923.600.000,00

108,13

25.948.051.921,00

25.605.414.660,00

98,68

10

PERTAMANAN

21.090.000.000,00

26.277.523.359,00

124,60

39.476.771.880,00

36.260.236.309,00

91,85

11

LH

-

-

-

6.336.075.314,00

6.022.460.150,00

95,05

12

DUKCAPIL

-

-

-

10.233.747.619,00

9.279.989.527,00

90,68

13

BP2KB

-

-

-

7.681.170.657,00

7.028.726.802,00

91,51

14

SOSIAL

-

-

-

5.568.006.600,00

5.447.410.664,00

97,83

15

KOPERINDAG

3.539.151.000,00

3.584.929.950,00

101,29

26.880.604.764,00

25.077.433.553,00

93,29

16

BPMP2T

-

-

-

3.946.469.307,00

3.755.691.956,00

95,17

17

POL PP

-

-

-

9.932.514.308,00

9.738.507.182,00

98,05

18

KESBANGLINMAS

-

-

-

7.385.651.503,00

7.084.692.553,00

95,93

19

BPBD

-

-

-

3.441.963.302,00

3.228.213.385,00

93,79

20

DPRD

-

-

-

7.729.491.000,00

7.660.124.055,00

99,10

21

KDH DAN WKDH

-

-

-

561.669.987,00

559.498.140,00

99,61

22

SEK. DAERAH

525.000.000,00

745.149.500,00

141,93

56.172.899.588,00

51.828.887.666,00

92,27

23

SEK. DPRD

-

-

-

23.945.693.364,00

20.421.532.568,00

85,28

24

INSPEKTORAT

-

-

-

4.964.283.118,00

4.516.925.429,00

90,99

25

KEC. CAKRA

-

-

-

8.166.335.786,00

7.923.499.705,00

97,03

26

KEC. MATARAM

-

-

-

7.623.793.012,00

7.473.361.269,00

98,03

27

KEC. AMPENAN

-

-

-

8.303.772.307,00

8.123.585.006,00

97,83

28

KEC. SELAPARANG

-

-

-

7.390.802.712,00

7.186.524.796,00

97,24

29

KEC. SANDUBAYA

-

-

-

6.014.076.135,00

5.831.368.698,00

96,96

30

KEC. SEKARBELA

-

-

-

4.633.162.192,00

4.512.499.876,00

97,40

31

DIPENDA

62.080.000.000,00

66.246.818.290,20

106,71

13.748.060.656,00

12.417.044.169,00

90,32


27

NO

Pendapatan

SKPD Anggaran (Rp)

Belanja Operasional

Realisasi (Rp)

%

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

32

BKD

-

-

-

7.323.694.776,00

6.909.072.705,00

94,34

33

KORPRI

-

-

-

610.625.392,00

561.217.920,00

91,91

34

BPKAD

911.311.898.516,67

901.687.917.255,65

98,94

97.716.912.581,64

78.697.992.901,00

80,54

35

BP4K

-

-

-

6.811.922.734,00

6.458.708.568,00

94,81

36

KETAHANAN PANGAN

-

-

-

2.579.012.324,00

2.470.619.000,00

95,80

37

BPM

-

-

-

5.752.325.357,00

5.607.184.835,00

97,48

38

PERPUSTAKAAN

-

-

-

2.788.313.879,00

2.691.973.838,00

96,54

39

PERTANIAN

169.000.000,00

178.080.500,00

105,37

14.469.428.651,00

14.056.311.898,00

97,14

40

PARIWISATA

-

-

-

6.720.675.152,00

5.555.841.391,00

82,67

1.055.390.821.016,67

1.083.110.566.585,24

1.177.199.809.961,18

1.044.355.803.030,95

88,72

JUMLAH

102,63

3.2 Pencapaian Pendapatan Daerah Target pendapatan tahun 2014 senilai Rp1.055.390.821.016,67 terdiri dari PAD senilai Rp160.495.316.854,00, dana perimbangan dari pemerintah pusat Rp681.209.075.681,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp213.686.428.481,67. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan pada tahun anggaran 2014 senilai Rp1.083.110.566.585,24 atau 102,63% % dari target yang ditetapkan terdiri dari PAD senilai Rp202.584.643.687,01 atau 126,22% dari target, dana perimbangan dari pemerintah pusat Rp677.658.718.414,00 atau 99,48% dari target, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp202.867.204.484,23 23 atau 94,94% dari target. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 N0. A 1

Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.055.390.821.016,67 160.495.316.854,00

1.083.110.566.585,24 202.584.643.687,01

102,63 126,22

Pendapatan Pajak Daerah

83.080.000.000,00

91.749.599.728,00

110,44

-

Hasil Retribusi Daerah

17.918.498.500,00

20.956.352.907,00

116,95

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN

7.366.394.354,00

8.041.386.510,00

109,16

52.130.424.000,00

81.837.304.542,01

156,99

681.209.075.681,00

677.658.718.414,00

99,48

64.324.774.681,00

60.774.417.414,00

94,48

564.661.391.000,00

564.661.391.000,00

100,00

52.222.910.000,00

52.222.910.000,00

100,00

213.686.428.481,67

202.867.204.484,23

94,94

20.000.000.000,00

11.000.000.000,00

55,00

64.634.697.481,67

72.418.554.484,23

112,04

121.519.931.000,00

119.413.450.000,00

98,27

-

3

Pencapaian Target (%)

-

2

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

-

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

-

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pendapatan Hibah -

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


28

Dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 senilai Rp1.083.110.566.585,24 atau naik 5,93% dari tahun 2013 terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah senilai Rp202.584.643.687,01 atau naik 44,83% dari tahun sebelumnya, pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat senilai Rp677.658.718.414,00 atau naik 16,65% dari tahun sebelumnya, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah senilai Rp202.867.204.484,23 naik 39,87% dari tahun 2013. Bila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dari sisi pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 dan 2013 Uraian PENDAPATAN 1.

Pendapatan Asli Daerah

139.877.149.931,54

44,83


91.749.599.728,00

79.374.881.763,00

15,59

-

Pendapatan Retribusi Daerah

20.956.352.907,00

20.251.127.301,91

3,48

-

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8.041.386.510,00

2.759.307.095,00

191,43

81.837.304.542,01

37.491.833.771,63

118,28

677.658.718.414,00

580.925.364.432,00

16,65

60.774.417.414,00

45.535.751.432,00

33,47

564.661.391.000,00

500.043.553.000,00

12,92

52.222.910.000,00

35.346.060.000,00

47,75

202.867.204.484,23

145.037.324.448,09

39,87

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan -

3.

865.839.838.811,63

202.584.643.687,01

Realisasi 2013 (Rp)

-

2.

1.083.104.564.131,48

Perubahan (%) 25,09

Realisasi 2014 (Rp)

-

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

-

Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Yang Sah -

Pendapatan Hibah

11.000.000.000,00

-

0,00

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

72.418.554.484,23

37.042.319.448,09

95,50

-

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

119.413.450.000,00

97.256.605.000,00

22,78

0,00

10.700.000.000,00

0,00

35.200.000,00

38.400.000,00

-

Pendapatan Lainnya

(8,33)

Data pada tabel di atas menunjukkan pendapatan Kota Mataram yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan kemampuan daerah yang semakin kuat dalam mengisi fiscal gap yang dihadapi. Pendapatan daerah ini dapat dirinci untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar konstribusinya pada pendapatan secara agregat di Kota Mataram. Dengan menggunakan data keuangan tahun 2013 dan 2014 dapat terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Mataram sebagai berikut:


29

700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 400.000.000.000,00 300.000.000.000,00

2013

200.000.000.000,00

2014

100.000.000.000,00 0,00

PAD

lain-lain PAD yang sah

Gambar 3.1 Komposisi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2013 dan 2014 (%)

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 meningkat signifikan dari 16% pada tahun 2013 menjadi 19% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah meningkat relatif pesat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram. 3.3 Realisasi Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram pada tahun 2014 sebesar 88,72% senilai Rp1.044.355.803.030,95 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.177.199.809.961,18 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 No

Uraian BELANJA

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG -

Belanja Pegawai

-

2

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Pencapaian Target (%)

1.177.199.809.961,18

1.044.355.803.030,95

88,72

589.494.959.692,44

543.564.076.968,50

92,21

539.560.313.692,44

506.848.621.240,50

93,94

24.218.986.000,00

17.975.572.877,00

74,22

24.215.660.000,00

18.370.110.351,00

75,86

1.500.000.000,00

369.772.500,00

24,65

587.704.850.268,74

500.791.726.062,45

85,21

71.447.082.600,00

67.103.151.958,00

93,92

-

Belanja Pegawai

-

Belanja Barang dan Jasa

208.411.606.059,37

201.856.194.367,45

96,85

-

Belanja Modal

307.846.161.609,37

231.832.379.737,00

75,31

Realisasi belanja APBD sebesar 88,72% tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase realisasi sebesar 2,31% dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2013 sebesar 86,41%.


30

Realisasi TA 2014 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar 92,21% dan Belanja Langsung sebesar 85,21%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, secara umum realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut: Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2013

1.044.355.803.030,95

883.521.845.035,23

Perubahan (%) 18,20

BELANJA TIDAK LANGSUNG

543.564.076.968,50

492.775.345.289,00

10,31

-

Belanja Pegawai

506.848.621.240,50

448.797.464.283,00

12,93

-

Belanja Hibah

17.975.572.877,00

24.566.079.150,00

(26,83)

-

Belanja Bantuan Sosial

18.370.110.351,00

18.893.404.321,00

(2,77)

-

Belanja Tidak Terduga

369.772.500,00

518.397.535,00

(28,67)

500.791.726.062,45

390.746.499.746,23

67.103.151.958,00

65.262.844.825,00

2,82

No

Uraian BELANJA

1.

2.

BELANJA LANGSUNG

Realisasi 2014 (Rp)

Realisasi 2013 (Rp)

23,84

-

Belanja Pegawai

-


201.856.194.367,45

145.133.140.522,23

39,08

-

Belanja Modal

231.832.379.737,00

180.350.514.399,00

28,55

3.4 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pada TA 2014, penerimaan pembiayaan dianggarkan senilai Rp139.868.988.944,51 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun lalu senilai Rp79.868.988.944,51, dan penerimaan Pinjaman Daerah dari Pihak Ketiga senilai Rp60.000.000.000,00. Sedangkan realisasinya senilai Rp79.789.606.936,51 atau 57,05% dari anggaran. Realisasi ini seluruhnya berasal dari dari SiLPA senilai Rp79.789.606.936,51 sedangkan dari penerimaan pinjaman daerah tidak direalisasikan atau Rp0,00. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk anggaran penyertaan modal senilai Rp18.060.000.000,00 terealisasi senilai Rp17.330.000.000,00 atau 95,96% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari PT Bank NTB senilai Rp2.080.000.000,00; PDAM Menang Mataram senilai Rp15.000.000.000,00; dan PD BPR NTB senilai Rp250.000.000,00. Dengan demikian realisasi pembiayaan neto senilai Rp62.459.606.936,51 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 No

Belanja daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) 79.789.606.936,51 79.789.606.936,51

Pencapaian (%)

A

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - Penerimaan Pinjaman Daerah

139.868.988.944,51 79.868.988.944,51 60.000.000.000,00

0,00

0,00

B

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

18.060.000.000,00

17.330.000.000,00

95,96

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

18.060.000.000,00

17.330.000.000,00

95,96

121.808.988.944,51

62.459.606.936,51

51,28

0,00

101.214.370.490,80

PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

57,05 99,90

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2014 diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.


31

Pada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilai Rp101.214.370.490,80. SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp12.162.811.423,01 sehingga SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD senilai Rp89.051.559.067,79 (Rp101.214.370.490,80 - Rp12.162.811.423,01). 3.5 Perkembangan Posisi Kekayaan Daerah Meningkatnya kinerja keuangan daerah pada TA 2014 mengakibatkan peningkatan kekayaan (aset) Pemerintah Kota Mataram s.d. 31 Desember 2014 bila dibandingkan dengan TA 2013. Pada TA 2014 jumlah aset seluruhnya senilai Rp2.803.909.180.090,09 meningkat sebesar 7,52% senilai Rp196.026.109.832,50 dibanding total aset pada TA 2013 senilai Rp2.607.883.070.257,60 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.7 Perkembangan Nilai Aset Tahun 2014 dan 2013 (dalam rupiah) No

Uraian

1

Aset Lancar

2

Investasi Jangka Panjang

3

Aset Tetap

4

Aset lainnya Jumlah

per 31 Desember 2014


149.656.813.314,24

167.221.941.127,19

98.068.897.734,63

84.498.837.174,73

2.266.159.667.594,82

2.060.179.883.625,92

290.023.801.446,40

295.982.408.329,75

2.803.909.180.090,09

2.607.883.070.257,59

Perkembangan pada masing-masing jenis aset seperti pada gambar berikut: Perkembangan Kekayaan (Aset) Kota Mataram Tahun 2013 - 2014 (dalam miliar Rp) 2.266,16

2.500,00

2.060,18

2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00

167,22 149,66 Aset Lancar

98,07

290,02

84,50 Investasi Jangka Panjang 2014

Aset Tetap

295,98

Aset lainnya

2013

Gambar 3.2 Perkembangan Kekayaan Pemerintah Kota Mataram

Bila dilihat dari sisi kewajiban dan ekuitas dana, terlihat bahwa peningkatan kekayaan daerah tersebut diperoleh dari sebagian besar dari optimalisasi pengelolaan dana sendiri, karena terlihat angka ekuitas senilai Rp2.801.266.539.296,96 jauh lebih besar dibandingkan nilai kewajiban senilai Rp40.695.295.159,32. Komposisi neraca Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


32

KOMPOISI ASET TAHUN 2014 (NILAI DLM MILIAR RUPIAH)

Aset; 2.803,91 ; 50%

Ekuitas; 2.763,22 ; 49%

Kewajiban; 40,69 ; 1%

Gambar 3.3 Komposisi Neraca Pemerintah Kota Mataram

Dari grafik di atas tampak bahwa komposisi aset sebesar 50% terdiri dari ekuitas sebesar 49% dan kewajiban sebesar 1% .


33

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1.

Entitas Pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: 1. Pemerintah Kota Mataram; 2. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2014 terdiri dari :

Kode

SKPD

Kode

SKPD

1 . 01 . 01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1 . 20 . 03

Sekretariat Daerah

1 . 02 . 01

Dinas Kesehatan

1 . 20 . 04

Sekretariat DPRD

1 . 02 . 02

Rumah Sakit Umum Kota Mataram

1 . 20 . 05

Inspektorat Kota

1 . 03 . 01

Dinas Pekerjaan Umum

1 . 20 . 06

Kecamatan Cakranegara

1 . 04 . 01

Satuan Pemadam Kebakaran

1 . 20 . 07

Kecamatan Mataram

1 . 05 . 01

Dinas Tata Kota

1 . 20 . 08

Kecamatan Ampenan

1 . 06 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 . 20 . 09

Kecamatan Selaparang

1 . 07 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

1 . 20 . 10

Kecamatan Sandubaya

Informatika 1 . 08 . 01

Dinas Kebersihan

1 . 20 . 11

Kecamatan Sekarbela

1 . 08 . 02

Dinas Pertamanan

1 . 20 . 12

Dinas Pendapatan

1 . 08 . 03

Badan Lingkungan Hidup

1 . 20 . 13

Badan Kepegawaian Daerah

1 . 10 . 01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 . 20 . 14

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

1 . 12 . 01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan

1 . 20 . 15

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1 . 13 . 01

Keluarga Berencana

Daerah (BPKAD) dan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Transmigrasi 1 . 15 . 01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Daerah selaku SKPKD 1. 21. 01

Perdagangan 1 . 16 . 01

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1 . 21 . 02

Kantor Ketahanan Pangan

1 . 22 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perijinan Terpadu 1 . 19 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

1 . 19 . 02

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 . 19 . 03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 . 26 . 01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 . 20 . 01

DPRD

2 . 01 . 01

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

1 . 20 . 02

KDH dan WKDH

2 . 04 . 01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang digunakan adalah basis modifikasian, yaitu basis kas menuju akrual (Cash Towards Accrual). Dalam hal ini menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan basis akrual.


34

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk diakui dan dimasukkan dalam setiap pos laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Dengan pengukuran aset dan kewajiban dapat ditentukan pengukuran untuk ekuitas karena ekuitas diperoleh dengan cara mengurangkan kewajiban dan aset. 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP. Pemerintah Kota Mataram sudah menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP, sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan ini telah mengacu kepada SAP. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut: Laporan keuangan pokok terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan 1. Neraca Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset). a. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Mataram maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Mataram dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Jika suatu entitas memiliki aset moneter dalam mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. 1) Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. a) Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan. Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2014

35

Termasuk dalam klasifikasi kas adalah kas di bank, kas yang dipegang Bendahara Umum Daerah, dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. Dalam neraca Pemerintah Kota Mataram, kas biasanya disajikan meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran. (1) Kas Di Kas Daerah Kas di Kas Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah. Termasuk dalam klasifikasi kas adalah kas di bank, kas yang dipegang Bendahara Umum Daerah, dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. Kas di Kas Daerah dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas di kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. (2) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. (3) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Termasuk PFK yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca. b) Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pemindahan kepemilikan, yaitu pada saat Pemerintah Kota Mataram menerima bukti investasi. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. c) Piutang Pos-pos piutang antara lain terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.


36

(1) Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. (2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional merupakan reklasifikasi Piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. (3) Bagian Lancar dari TGR Bagian Lancar TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. (4) Piutang Pajak Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT). (5) Piutang Retribusi Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas retribusi sewa kios dan toko yang sudah ada ketetapannya (SKR/SKRT). (6) Piutang Lain-lain Piutang Lain-lain adalah piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak. Piutang disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang. d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang. Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis piutang: (1) Piutang Pajak Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu: - 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%; - 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25%; - 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;


37

- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%; - Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%. (2) Piutang Retribusi Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu: - 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%; - 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%; - Diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%; e) Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Mataram, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) Investasi Jangka Panjang Investasi adalah kegiatan Pemerintah Kota Mataram menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Aset Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang (obligasi), serta instrumen ekuitas (saham). Dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi Pemerintah Kota Mataram secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. a) Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dan berisiko rendah. b) Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen


38

adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.  Investasi Permanen Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.  Investasi Nonpermanen Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Untuk Investasi Non Permanen Dana Bergulir disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), dengan perhitungan NRV berdasarkan umur investasi, yaitu: - 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, disisihkan sebesar 10%; - 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, disisihkan sebesar 25%; - 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, disisihkan sebesar 50%; - 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 75%; - Diatas 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 100%. 3) Aset Tetap a) Tanah Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. b) Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. c) Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.


39

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. e) Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. 4) Dana Cadangan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. 5) Aset Lainnya Yang termasuk dalam aset lainnya adalah: a) Aset tak berwujud (intangible aset) Yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi: - Software komputer; - Lisensi dan franchise; - Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya; - Hak jasa dan operasi; - Aset tak berwujud dalam pengembangan. b) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Mataram secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kota Mataram. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. c) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada pegawai Pemerintah Kota Mataram yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset


40

b.

pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang. d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai aset yang diserahkan Pemerintah Kota Mataram kepada Pihak Ketiga dengan cara kemitraan dengan pihak ketiga (swasta) berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai aset yang diserahkan Pemerintah Kota Mataram sebagai bagian dari nilai kontrak kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan pihak ketiga. Kewajiban 1) Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Mataram. Dalam konteks Pemerintah Kota Mataram, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, Pemerintah Kota Mataram lain, atau lembaga internasional. a) Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) Terhadap barang/jasa yang telah diterima Pemerintah Kota Mataram dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. b) Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Mataram baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek. c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. e) Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. 2) Kewajiban Jangka Panjang Utang jangka panjang merupakan Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.


41

c.

Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Mataram yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Mataram. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. 1) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari: - Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang merupakan akun pasangan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek; - Pendapatan yang Ditangguhkan, yang merupakan akun pasangan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan; - Cadangan Piutang, yang merupakan akun pasangan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar; - Cadangan Persediaan, yang merupakan akun pasangan dari persediaan; - Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun pasangan dari kewajiban jangka pendek lainnya. 2) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Mataram yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari: - Diinvestasikan dalam Investasi Permanen/ Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun pasangan dari Investasi Permanen/Investasi Jangka Panjang; - Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun pasangan dari Aset Tetap; - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun pasangan Aset Lainnya; - Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (contra account), yang merupakan akun pasangan dari seluruh Utang Jangka Panjang. 3) Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Mataram yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. a. Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. b. Akuntansi Pendapatan Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.


42

c.

d.

e.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian pendapatan perlu disesuaikan dengan mengeliminasi pendapatan tersebut dan menambahkan akun pendapatan yang ditangguhkan di pos kewajiban pada neraca. Akuntansi Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemeritah Kota Mataram meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang , belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. 1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. 3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Saldo kas yang berasal dari sisa uang muka kerja yang berada di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu jumlah tersebut disajikan pada akun Kas di Bendahara Pembayar di neraca pemerintah daerah. Akuntansi Surplus/Defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Mataram, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Mataram terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan


43

f.

g.

h.

hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Mataram. 1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kota Mataram, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. 2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Kota Mataram, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Kota Mataram merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 3. Akuntansi Pembiayaan Neto Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Transaksi dalam Mata uang Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan


44

mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi. 3. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. a. Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan daerah, dan transfer masuk. Sedangkan arus kas keluarnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan transfer keluar; b. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluarnya terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya; c. Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan Surat Utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus kas keluarnya antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang dan pembentukan dana cadangan; d. Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK sedangkan arus kas keluarnya meliputi pengeluaran PFK.

BAB V Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2014

45

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut: 5.1 Neraca 5.1.1

Aset Saldo Aset per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp2.803.909.180.090,09 dan Rp2.607.883.070.257,59 atau terjadi kenaikan senilai Rp196.026.109.832,50 atau bertambah 7,52% dari tahun sebelumnya terdiri dari: No 1 2 3 4

Uraian Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset lainnya Jumlah

per 31 Desember 2014 149.669.043.420,24 98.068.897.734,63 2.266.159.667.594,82 290.023.801.446,40 2.803.909.180.090,09

(dalam rupiah) per 31 Desember 2013 167.221.941.127,19 84.498.837.174,73 2.060.179.883.625,92 295.982.408.329,75 2.607.883.070.257,59

5.1.1.1 Aset Lancar Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp149.669.043.420,24 dan Rp167.221.941.127,19 atau menurun 10,50% senilai Rp17.552.897.706,95 yang terdiri dari: (dalam rupiah) No.

Uraian

1

Kas

2

Piutang

3

Persediaan Jumlah

Per 31 Des. 2014

Per 31 Des. 2013

107.939.293.487,44

81.711.476.677,64

32.784.775.663,75

77.819.088.487,55

8.944.974.269,05

7.691.375.962,00

149.669.043.420,24

167.221.941.127,19

Komposisi aset lancar tahun 2014 tersebut seperti pada grafik berikut:

5.1.1.1.1

Kas


46

Saldo Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp107.939.293.487,44 dan Rp81.711.476.677,64 atau meningkat 32,10% senilai 26.227.816.809,80 terdiri dari: (dalam rupiah) No

Uraian



1

Kas di Kas daerah

18.583.842.326,93

4.703.715.043,07

2

Deposito kurang dari 3 bulan

77.000.000.000,00

72.000.000.000,00

3

Kas di Bendahara Pengeluaran

192.639.737,50

430.363.242,50

4

Kas di Bendahara Penerimaan

0,00

113.825.410,00

5

Kas di BLUD

12.162.811.423,01

4.463.572.982,07

107.939.293.487,44

81.711.476.677,64

Jumlah

Posisi kas tersebut pada tahun 2014 dan 2013 seperti ditunjukkan grafik berikut:

Saldo kas di Kas Daerah sudah termasuk sisa Dana Kapitasi senilai Rp2.624.090.000,00 yang pengelolaannya dengan mekanisme APBD dan seluruhnya sudah disetorkan ke Kas daerah. 5.1.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 senilai Rp18.583.842.326,93 dan Rp4.703.715.043,07 merupakan saldo hasil rekonsiliasi dengan saldo bank dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Nomor Rekening PT Bank NTB Cabang Utama

Uraian

Rekening Kas Umum Daerah Kota Mataram Selisih, karena ada lebih entry pencairan oleh pihak CMS ke rekening bendahara pengeluaran Dikpora Selisih, karena ada salah entry penyetoran oleh pihak Bank TA 2013 atas setoran Dinas Perhubungan salah masuk ke rekening Kasda Lombok Barat Saldo hasil rekonsiliasi 001.21.05063.00-4

Per 31 Desember 2014


18.583.158.326,93

4.691.813.043,07

684.000,00

0,00

0,00

11.902.000,00

18.583.842.326,93

4.703.715.043,07


47

Terjadi perbedaan Saldo antara rekening koran kasda dengan catatan Akuntansi senilai Rp684.000,00 disebabkan kelebihan entry oleh pihak CMS dan sudah dilakukan autodebet oleh pihak Bank NTB pada tahun 2015. 5.1.1.1.1.2 Deposito kurang dari 3 (tiga) bulan Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Mataram melakukan penempatan kas daerah berupa deposito kurang dari 3 (tiga) bulan dengan metode Automatic Roll Over (ARO) yaitu penambahan pada PT Bank NTB senilai Rp70 miliar, pada PT Bank BRI Syariah Cabang Mataram senilai Rp5 miliar dan pada PT Bank Mandiri Cabang Mataram senilai Rp5 miliar sehingga total deposito yang semula berjumlah Rp72 miliar menjadi Rp152 miliar. Namun pada akhir tahun anggaran 2014 dilakukan pencairan deposito pada Bank NTB senilai Rp75 miliar sehingga sisa Deposito per 31 Desember 2014 menjadi Rp77 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1


Nama Bank


PT Bank NTB Cabang Utama Pejanggik

45.000.000.000,00

50.000.000.000,00

2

PT Bank BTN Cabang Mataram

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

3

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

4

PT Bank Mandiri Cabang Mataram

5.000.000.000,00

0,00

5

PT Bank BRI Syariah Cabang Mataram Jumlah

5.000.000.000,00

0,00

77.000.000.000,00

72.000.000.000,00

Dari Deposito pada Tahun 2014, diperoleh pendapatan senilai Rp8.818.100.480,40. Deposito merupakan salah satu kebijakan manajemen kas yang diambil terkait idle money. Deposito pada tahun 2014 dilakukan dengan memperhatikan likuiditas dana. 5.1.1.1.1.3

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 senilai Rp192.639.737,50 sampai akhir tahun anggaran 2014 belum disetor ke Kas Daerah terdiri dari Sisa UP/GU/TU senilai Rp163.716.654,00 dan PFK senilai Rp28.923.083,50 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah) No 1

Unit Kerja/SKPD

Sisa UP/TU TA 2014 Per 31 Desember 2014

Jumlah Sisa UP/TU dan Pajak yg Belum Disetor

Pajak yang Belum Disetor

3

Dinas Tata Kota Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah

150.000,00

-

150.000,00

4

Sekretariat DPRD

83.228.997,00

-

83.228.997,00

5

Inspektorat Kota

40.316.957,00

-

40.316.957,00

6


7

Kecamatan Ampenan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Jumlah

2

8

8.269.700,00

-

8.269.700,00

1.750.000,00

2.549.999,00

4.299.999,00

1.000,00

-

1.000,00

-

26.373.084,50

26.373.084,50

30.000.000,00

-

30.000.000,00

163.716.654,00

28.923.083,50

192.639.737,50


48

Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP/TU) telah disetor ke Kas Daerah pada awal Tahun 2015 senilai Rp123.399.697,00 dan sisanya merupakan sisa kas yang hilang dicuri pada Inspektorat Kota Mataram TA 2014 senilai Rp40.316.957,00. Atas kejadian tersebut Pemerintah Kota Mataram telah melaporkan kejadian tersebut kepada BPK RI dan sedang menunggu penetapan dari Binbangkum BPK RI Jakarta. Dari sisa pajak pusat yang berada pada bendahara pengeluaran senilai Rp28.923.083,50 sudah disetor di awal tahun 2015 seluruhnya yaitu pajak pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu senilai Rp2.549.999,00 dan Pajak pada Kecamatan Ampenan senilai Rp26.373.084,50. 5.1.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2014 dan Tahun 2013 senilai Rp0,00 dan Rp113.825.410,00. Kas di Bendahara Penerimaan TA 2014 merupakan pendapatan pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan yang hilang karena pencurian dan sampai saat ini masih dalam proses menunggu hasil keputusan Sidang Majelis TPKN BPK RI dan sudah direklas ke aset lain-lain. No.

Unit SKPD

Saldo Per 31 Desember 2014

(dalam rupiah) Saldo Per 31 Desember 2013

1

Dinas Kebersihan

0,00

50.000,00

2

Dinas Pendapatan

0,00

113.775.410,00

0,00

113.825.410,00

Jumlah

5.1.1.1.1.5 Kas di BLUD (RSUD Kota Mataram) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp12.162.811.423,01 dan Rp4.463.572.982,07 yang terdiri dari: No.

Uraian


(dalam rupiah) per 31 Desember 2013

1

Kas di Bank BLUD

11.967.575.639,16

4.148.185.841,07

2

Kas di bend pengeluaran BLUD

195.235.783,85

313.381.839,00

3

Kas di bend penerimaan BLUD

0,00

2.005.302,00

12.162.811.423,01

4.463.572.982,07

Jumlah

Kas di Bank BLUD disimpan dalam bentuk rekening giro pada lima bank yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank NTB, Bank BNI dan Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No.

Uraian

1

Bank BTN (21.050063.00.4) Pendapatan PAD Bank BRI (00000052-01-001014-30-2) Dana Jamkesmas Pusat

2

Per 31 Desember 2014 11.862.031.125,16

(dalam rupiah) Per 31 Desember 2013 191.463.303,83

20.215.824,00

3.125.386.889,00

3

PT Bank NTB(001.21.06669.00-9) Dana Jamkesda

42.049.232,00

184.848.441,00

4

Bank BNI (244313874)

37.242.149,00

646.452.352,00

5

Bank Mandiri (161-00-0108786-0)

Jumlah

6.037.309,00

34.855,24

11.967.575.639,16

4.148.185.841,07


49

5.1.1.1.2

Piutang Piutang per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masingmasing senilai Rp32.772.545.557,75 dan Rp77.819.088.487,55 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1

Piutang Pajak

2

Piutang Retribusi

3

Bagian Lancar Piutang TGR

4

Piutang Lainnya Jumlah



10.962.151.831,50

43.270.779.782,00

705.584.412,50

915.153.025,00

51.951.675,00

45.239.110,00

21.052.857.638,75

33.587.916.570,55

32.772.545.557,75

77.819.088.487,55

Komposisi saldo piutang per 31 Desember 2014 seperti ditunjukkan pada grafik berikut.

5.1.1.1.2.1 Piutang Pajak Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 yang disajikan di neraca sudah disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) artinya sudah dikurangi dengan penghapusan piutang kadaluarsa dan penyisihan piutang berdasarkan umur piutang. Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp40.450.323.775,00 dan Rp43.270.779.782,00. dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian



1

Piutang Pajak Hotel

40.858.480,00

260.410.252,00

2

Piutang Pajak Restoran Piutang Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Piutang Pajak PBB-P2

35.489.953,00

589.960.232,00

84.495.040,00

28.166.900,00

40.069.197.915,00

42.213.068.826,00

198.594.889,00

151.800.553,00

21.687.498,00

27.373.019,00

40.450.323.775,00

43.270.779.782,00

3 4 5 6

Piutang Pajak Reklame Piutang Pajak Minerba (Galian Gol C) Jumlah

5.1.1.1.2.2 Penyisihan Piutang Pajak Penyisihan piutang tak tertagih atas piutang pajak per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)


50

No

Piutang

Uraian Piutang Pajak Hotel

1 2

4

Piutang Pajak Restoran Piutang Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Piutang Pajak PBB-P2

5

Piutang Pajak Reklame

3

Piutang Pajak Minerba (Galian Gol C) Jumlah

6

Penyisihan

Piutang NRV

40.858.480,00

13.513.495,00

27.344.985,00

35.489.953,00

22.937.964,75

12.551.988,25

84.495.040,00

2.816.690,00

81.678.350,00

40.069.197.915,00

29.330.862.685,25

10.738.335.229,75

198.594.889,00

102.164.424,75

96.430.464,25

21.687.498,00

15.876.683,75

5.810.814,25

40.450.323.775,00

29.488.171.943,50

10.962.151.831,50

1. Mutasi Piutang Pajak Hotel dan Restoran sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Uraian

Pajak Hotel

Pajak Restoran

1

Saldo 31 Des 2013 (terkoreksi)

260.490.936,00

589.966.137,00

2

Realisasi Pembayaran 2014

145.382.169,00

77.433.868,00

3

Penambahan Ketetapan 2014

0,00

0,00

4

Penghapusan karena kadaluarsa di tahun 2014

74.250.287,00

477.042.316,00

5

Jumlah Setelah Penghapusan

40.858.480,00

35.489.953,00

6

Penyisihan Piutang (Selain Yg Dihapus)

(13.513.495,00)

(22.937.964,75)

27.344.985,00

12.551.988,25

Saldo Akhir 2014

2. Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah (ABT) sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Uraian

Nilai Pajak ABT

1

Saldo 31 Des. 2013

2


28.166.900,00

3


4

Saldo 31 Des. 2014

84.495.040,00

5

Penyisihan Piutang

(2.816.690,00)

0,00 56.328.140,00

Saldo NRV 31 Des. 2014

81.678.350,00

3. Mutasi Piutang PBB-P2 sebagai berikut: No.

Uraian

1

Piutang PBB-P2 diserahkan dari KPP Mataram Barat dan KPP Mataram Timur

2

Tertagih tahun 2013

3 4

Jml NOP

Nilai (Rp) 44.214.943.313,00

Keterangan Tanggal 30 Jan. 2013

2.001.874.487,00

Saldo Tahun 2013

42.213.068.826,00

Tahun 2014 dilakukan verifikasi/validasi atas Saldo PBB-P2 dengan hasil sebagai berikut: a. Pemecahan Obyek

565

187.025.490,00

dikoreksi

b. Penggabungan Obyek

74

45.699.419,00

dikoreksi

c. Perubahan data/ketetapan

528

170.330.552,00

dikoreksi

d. Telah dibayar dengan bukti STTS

1.075

857.644.607,00

dikoreksi

e. Telah dibayar dengan bukti selain STTS

6.167

1.356.811.558,00

dikoreksi

f. Data double

448

138.525.765,00

dikoreksi

g. Fasilitas umum

411

184.536.984,00

dikoreksi

1.181.790.326,00

dikoreksi

h. Tertagih tahun 2014 i. Kadaluarsa (1994 - 2009)

464.241

19.593.436.474,00

disisihkan 100%

j. Data/pemilik tidak jelas

12.983

1.570.141.704,00

disisihkan 100%


51

No.

Uraian

Jml NOP

k. Pemilik tidak ditemukan

1.785

l. Belum dibayar (dapat ditagih) 5

Penambahan piutang dari ketetapan TA 2014

6

Saldo Tahun 2014 sebelum penyisihan (4i s.d. 4l dan 5)

7

Nilai (Rp)

Keterangan

432.482.670,00

disisihkan 100%

121.034

16.494.643.277,00

disajikan NRV

6.504

1.978.493.790,00

disajikan NRV

Penyisihan Tahun 2014

40.069.197.915,00 (29.330.862.685,25)

Saldo NRV Tahun 2014

10.738.335.229,75

Terhadap piutang pajak PBB-P2 kadaluwarsa tahun 1994-2009 senilai Rp19.593.436.474,00 telah diajukan ke walikota dan meminta persetujuan DPRD karena di atas 5 m dengan surat nomor 900/1197/BKAD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Sampai dengan saat ini masih menunggu proses persetujuan di DPRD. 4. Mutasi Piutang Pajak Reklame sebagai berikut: No.

Uraian

Nilai Pajak Reklame (Rp)

1

Saldo 31 Des. 2013

151.800.553,00

2


3


4

Saldo 31 Des. 2014

198.594.889,00

5

Penyisihan Piutang

(102.164.424,75)

0,00 46.794.336,00


96.430.464,25

Pada tahun 2014, pengelolaan piutang pajak reklame diserahkan pada Dinas Pendapatan, sedangkan untuk sisa tahun–tahun sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan. Piutang pajak reklame yang pengelolaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram yang merupakan sisa nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun 2014 senilai Rp151.800.533,00. Terhadap penghapusan Piutang Pajak Reklame pada Dinas Pertamanan pada tahun sebelumnya senilai Rp144.864.413,00 yang dibongkar, pencatatan ganda, obyek tidak ada dan reklame menempel di dinding telah dilakukan pembatalan sesuai Surat Keputusan Pembatalan SKPD Pajak Reklame Nomor 817/321.d/TMN/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014. 5. Mutasi Piutang Pajak Minerba (Galian Golongan C) sebagai berikut: No.

Uraian

Nilai Pajak Minerba (Rp)

1

Saldo 31 Des. 2013

2


3


4

Saldo 31 Des. 2014

21.687.498,00

5

Penyisihan Piutang

(15.876.683,75)


27.373.019,00 5.685.521,00 0,00

5.810.814,25

Piutang Pajak Minerba (Bahan Galian Golongan C) tersebut dikoordinasikan oleh Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram. Penyisihan tersebut


52

sudah termasuk Piutang Galian C yang sudah kadaluarsa tahun 2009 senilai Rp5.714.713,00 sedang diproses untuk diajukan penghapusan pada tahun 2015. 5.1.1.1.2.3 Piutang Retribusi Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp908.455.326,00 dan Rp915.153.025,00. Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2014 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada Net Realizable Value (NRV) dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah) No

Uraian

1 2 3 4

Retribusi Sewa Kios Pasar Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan Retribusi IMB Retribusi PIMB Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Cool storage) Retribusi izin gangguan (HO) Retribusi izin trayek Retribusi Menara telekomunikasi Jumlah

5 6 7 8

Per 31 Desember 2014 0,00 136.762.200,00 569.659.394,00 48.179.864,00 20.000.000,00

Per 31 Desember 2013 2.987.200,00 206.795.800,00 550.529.663,00 63.790.362,00 20.000.000,00

50.450.000,00 1.310.000,00 82.093.868,00 908.455.326,00

71.050.000,00 0,00 0,00 915.153.025,00

Pada tahun 2014 dilakukan penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa tahun 2005-2010 yaitu: 1. Piutang Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan kadaluarsa senilai Rp90.566.300,00 dengan SK Walikota Nomor 1206/XII/2014 tentang Penghapusan Piutang Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan yang sudah kadaluarsa 2. Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar kadaluarsa senilai Rp2.987.200,00 dengan SK Walikota Nomor 1207/XII/2014 tentang Penghapusan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar yang sudah kadaluarsa 5.1.1.1.2.4 Penyisihan Piutang Retribusi Penyisihan atas piutang tak tertagih dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (dalam rupiah) No

Uraian

Piutang

Penyisihan piutang

Piutang NRV

1

Ret.Pasar Grosir dan Pertokoan

136.762.200,00

55.451.250,00

81.310.950,00

2

Retribusi IMB

569.659.394,00

104.863.678,50

464.795.715,50

3

Retribusi PIMB

48.179.864,00

16.760.985,00

31.418.879,00

4

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Cool storage)

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

5

Retribusi izin gangguan (HO)

50.450.000,00

5.795.000,00

44.655.000,00

6

Retribusi izin trayek

1.310.000,00

0,00

1.310.000,00

7

Retribusi Menara telekomunikasi Jumlah

-

82.093.868,00

0,00

82.093.868,00

908.455.326,00

202.870.913,50

705.584.412,50

Piutang Sewa Kios Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan yang semula dikelola oleh Sub Dinas Pasar Dinas Pendapatan pada Tahun 2014 diserahkan ke Dinas Koperindag senilai Rp209.783.000,00 dilakukan penghapusan atas piutang retribusi sewa kios senilai Rp2.987.200,00 dan senilai Rp90.566.300,00 untuk retribusi pasar grosir


53

-

-

-

-

-

-

dan pertokoan karena sudah melebihi 3 tahun atau kadaluarsa. Kemudian penambahan untuk retribusi pasar grosir dan pertokoan Tahun 2014 senilai Rp31.998.700,00 dan penyetoran senilai Rp11.502.000,00. Penyajian di Neraca sudah menggunakan NRV yaitu dari piutang senilai Rp136.726.200,00 disisihkan senilai Rp55.451.250,00 sesuai umur piutang sehingga nilai NRV menjadi Rp81.310.950,00. Dinas Pendapatan, ada serah terima piutang retribusi pasar grosir dan pertokoan tahun 2005 s/d 2012 senilai Rp168.068.800, tahun 2013 senilai Rp37.727.000 dan piutang retribusi sewa ruang senilai Rp2.987200 sehingga total menjadi senilai Rp209.783.000 serta aset Tanah pasar senilaiRp16.580.435.000,00 gedung dan bangunan pasar senilai Rp17.020.486.770 ke dinas koperindag tgl 30 Januari 2014 berita cara no 34.A/02-DIPENDA/I/2014 penyesuaian untuk penghapusbukuan piutang Retribusi Pasar Grosir pada Dinas Koperindag berdasarkan SK Walikota Nomor 1206/XII/2014 tentang Penghapusan Piutang Pasar Grosir dan Pertokoan yang Sudah Kadaluwarsa senilai Rp90.836.800,00 dan Jurnal penyesuaian untuk penghapusbukuan piutang Retribusi Sewa Ruang Pasar yang sudah kadaluwarsa senilai Rp2.987.200,00 pada Dinas Koperindag berdasarkan SK Walikota Nomor 1207/XII/2014 tentang Penghapusan Piutang Pasar Grosir dan Pertokoan yang Sudah Kadaluwarsa. Sudah ada Jurnal penyesuaian penyisihan piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan 2011-2013 sesuai surat permohonan Nomor 800/78/Diskoperindag/XII/2014 senilai Rp55.241.250,00 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh Dinas Tata Kota sudah disajikan secara NRV yaitu dari piutang TA 2014 senilai Rp569.659.394,00 setelah dilakukan penyisihan atas piutang tak tertagih senilai Rp104.863.678,50 sehingga piutang NRV menjadi senilai Rp464.795.715,50 Piutang Retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang dikelola oleh Dinas Tata Kota sudah disajikan secara NRV yaitu dari piutang TA 2014 senilai Rp48.179.864,00 setelah dilakukan penyisihan atas piutang tak tertagih senilai Rp16.760.985,00 sehingga piutang NRV menjadi senilai Rp31.418.879,00. Piutang izin gangguan (HO) yang dikelola oleh Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram pada tahun 2014 bertambah senilai Rp25.700.000,00 dan penyetoran senilai Rp46.300.000,00 sehingga sisa piutang menjadi Rp50.450.000,00. Terhadap sisa piutang dikurangi dengan cadangan penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp5.795.000,00 maka disajikan sesuai NRV menjadi senilai Rp44.655.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Cool Storage yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan senilai Rp20.000.000,00 sampai saat ini belum dapat ditagih kategori macet setelah dilakukan perhitungan piutang NRV lebih dari 3 tahun kadaluarsa maka disisihkan seluruhnya. Upaya yang sudah dilakukan dengan mencari pemilik CV Hermani Artha Bahari sesuai alamat yang tertera akan tetapi yang bersangkutan sudah pindah tanpa pemberitahuan kepada aparat kelurahan setempat.


54

5.1.1.1.2.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing senilai Rp51.951.675,00 dan Rp45.239.110,00 merupakan saldo atas Tuntutan Ganti Rugi perorangan atas kehilangan barang milik daerah yang telah mempunyai SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). 5.1.1.1.2.6 Piutang Lainnya Piutang lainnya per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masingmasing senilai Rp21.052.857.638,75 dan Rp33.587.916.570,55 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

2

Piutang Asuransi Kebakaran Dinas PU Piutang Asuransi Kesehatan Sekretariat DPRD

3

per 31 Desember 2014 15.865.439.982,08

per 31 Desember 2013 25.862.828.070,41

12.242.416,67

8.969.583,33

496.666.666,67

348.000.000,00

4.492.425.240,00

4.905.736.186,81

24.000.000,00

-

4

Piutang Pendapatan Pasien BPJS dan pasien Umum Tahun 2014 (BLUD)

5

Piutang fasilitas parkir (BLUD)

6

Piutang atas Dividen PT Bank NTB yang belum diterima

0,00

2.312.382.730,00

7

Piutang atas royalty PT Pasifik Cilinaya Yang belum diterima

0,00

150.000.000,00

8

Sewa gedung Kantor Lurah Ampenan Utara

5.833.333,33

-

9

Sewa gedung Kantor Badan Kepegawaian

150.000.000,00

-

10

Sewa Gedung Dekopinda Jumlah

6.250.000,00

-

21.052.857.638,75

33.587.916.570,55

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2014 senilai Rp15.865.439.982,08 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-69 Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Jenis Pajak



1

PKB

4.433.368.065,00

7.428.963.682,00

2

BBNKB

5.456.556.994,00

10.204.150.425,00

3

PBBKB

4.536.107.364,20

8.213.126.969,49

4

Pajak Air Permukaan (AP)

15.254.139,18

16.586.993,92

5

Pajak Rokok Jumlah

1.424.153.419,70

0,00

15.865.439.982,08

25.862.828.070,41

Piutang Bagi Hasil Provinsi NTB senilai Rp15.865.439.982,08 sudah dibayar seluruhnya pada tanggal 10 Februari 2015. 5.1.1.1.3

Persediaan


55

Saldo persediaan per 31 Desember 2014 dan tahun 2013 masing-masing senilai Rp8.944.974.269,05 dan Rp7.691.375.962,00 dengan saldo persediaan terbesar persediaan obat-obatan, logistik, barang cetakan dan peralatan kesehatan. Saldo persediaan per 31 Desember 2014 termasuk persediaan pada gudang obat Dinas Kesehatan, obat dan vaksin pada sembilan gudang obat Puskesmas dan Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P3PPL) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mataram, instalasi farmasi RSUD Kota Mataram, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1

Persediaan Alat Tulis Kantor

2

Persediaan Alat Listrik

3 4 5


243.624.040,00

223.291.883,00

1.824.500,00

Persediaan Bahan Baku Bangunan Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas Persediaan Materai

7

Persediaan Bahan Makanan Pokok Persediaan Obat, vaksin

8 9

6


4.434.000,00

60.083.400,00

0,00

52.707.400,00

0,00

360.000,00 20.835.000,00

201.000,00

6.661.174.188,05

6.446.100,00 5.666.112.416,00

Persediaan alat kebersihan

233.402.550,00

364.218.419,00

Persediaan barang cetakan Persediaan alat rumah tangga lainnya

522.717.964,00

535.171.342,00

160.503.000,00

851.933.602,00

11

Persediaan logistik

682.907.156,00

12

Persediaan alat kesehatan

304.700.071,00

13

Persediaan Alat-alat Olahraga

10

Jumlah

135.000,00 8.944.974.269,05

37.300.000,00 0,00 2.267.200,00 7.691.375.962,00

Nilai persediaan di atas tidak termasuk barang persediaan yang kadaluarsa s.d. 31 Desember 2014. 5.1.1.2 Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masingmasing senilai Rp98.068.897.734,63 dan Rp84.498.837.174,73 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1

Investasi Non Permanen

2

Penyisihan Investasi non permanen

3

Investasi Permanen Jumlah

Saldo Per 31 Desember 2014 410.905.000,00

Saldo Per 31 Desember 2013 410.905.000,00

(410.905.000,00)

(0,00)

98.068.897.734,63

84.087.932.174,73

98.068.897.734,63

84.498.837.174,73

Perkembangan nilai Investasi Jangka Panjang tahun 2013 – 2014 seperti pada grafik berikut:


56

Perkembangan Investasi Jangka Panjang 2013 ke 2014 98.068.897.734,63 84.087.932.174,73

100.000.000.000,00 90.000.000.000,00 80.000.000.000,00 70.000.000.000,00 60.000.000.000,00 50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00

0,00

410.905.000,00

10.000.000.000,00

5.1.1.2.1

Investasi Non Permanen Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 masih sama senilai Rp410.905.000,00 merupakan dana bergulir pada Lembaga Keuangan Mikro yang dikelola Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Atas sisa dana dilakukan perhitungan NRV ternyata sudah lebih dari 5 tahun dan kategori macet tidak ada setoran sehingga diperhitungkan 100% untuk NRV.

5.1.1.2.2

Penyisihan Investasi Non Permanen Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 senilai minus Rp410.905.000,00 atau 100% dari nilai pokok yang belum dikembalikan senilai Rp410.905.000,00.

5.1.1.2.3

Investasi Permanen Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah senilai Rp98.068.897.734,63 dan Rp84.087.932.174,73 merupakan saldo investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PDAM Giri Menang, BPR NTB Mataram, PT Bank NTB Mataram dan PT Jamkrida NTB. Nilai investasi permanen di PDAM Giri Menang dan BPR NTB Mataram Untuk PDAM Giri Menang dan BPR NTB penilaiannya menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 20%. Sedangkan pada PT Bank NTB dan PT Jamkrida NTB menggunakan metode biaya sebesar penyertaan modal karena kepemilikan di bawah 20%. Rincian saldo investasi permanen dapat dilihat sebagai berikut: (dalam rupiah)

No

Uraian

% Kepemilikan

Total Ekuitas

2014

2013

2.

PDAM Menang Mataram BPR NTB Mataram

50,39%

7.871.632.907,00

3.966.515.821,85

4.246.148.940,63

3.

PT Jamkrida NTB

3,51%

31.771.110.228,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

4.

PT Bank NTB

2,30%

862.256.048.419,00

10.097.130.000,00

8.017.130.000,00

1.127.640.569.940,68

98.068.897.734,63

84.087.932.174,73

1.

Jumlah

36,77%

225.741.778.386,68

83.005.251.912,78

70.824.653.234,10

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya investasi permanen bertambah senilai Rp13.980.965.559,90. Terhadap Investasi tersebut, Pemerintah Kota Mataram


57

memperoleh deviden senilai Rp8.041.386.510,00 yaitu dari PDAM Menang Mataram senilai Rp2.830.535.356,00 dan BPR NTB Mataram senilai Rp404.456.800,00 dan Deviden dari PT Bank NTB senilai Rp4.806.394.354 dimana senilai Rp2.312.382.730,00 merupakan piutang deviden tahun 2012 yang dibayarkan tanggal 14 Maret tahun 2014. 5.1.1.3 Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp2.266.159.667.594,82 dan Rp2.060.179.883.625,92. Nilai aset tahun 2014 meningkat 10,00% senilai Rp205.979.783.968,90 dengan rincian sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014

Uraian

Saldo per 31 Desember 2013

Kenaikan (Penurunan)

Tanah

838.911.225.192,00

817.443.009.793,00

21.468.215.399,00

Peralatan dan Mesin

333.469.425.441,69

275.556.031.753,22

57.913.393.688,47

Gedung dan Bangunan

655.142.744.951,75

569.216.204.796,00

85.926.540.155,75

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

401.942.143.545,92

357.335.009.746,70

44.607.133.799,22

32.465.557.663,46

25.101.741.577,00

7.363.816.086,46

4.228.570.800,00

15.527.885.960,00

(11.299.315.160,00)

0,00

0,00

0,00

2.266.159.667.594,82

2.060.179.883.625,92

205.979.783.968,90

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah

Komposisi aset tetap per 31 Desember 2014 seperti pada grafik berikut: KOMPOSISI ASET TETAP PER 31 DES. 2014 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 18%

Aset Tetap Lainnya 1%

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0%

Akumulasi Penyusutan 0% Tanah 37%

Gedung dan Bangunan 29%

Peralatan dan Mesin 15%

Nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 tidak termasuk aset tetap ekstrakomptabel senilai Rp 31.036.035.814,22 (rincian terlampir). 5.1.1.3.1 Tanah Saldo tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp838.911.225.192,00 dan Rp817.443.009.793,00 atau meningkat 2,63% senilai Rp21.468.215.399,00. Mutasi tanah tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: Penambahan aset tetap Tanah: No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Realisasi Belanja Modal

29.880.051.100,00

2

Utang tanah atas pembebasan tanah untuk ruas jalan

24.927.839.000,00

3

Koreksi kurang catat nilai tanah kurang pencatatan aset tanah yang tercatat senilai Rp728.000.000,00 di SMPN 9 Mataram yang seharusnya dicatat senilai Rp1.600.000.000,00 sesuai hasil tim inventarisasi BM/KN tahun 2000


872.000.000,00

58

No

Uraian Jumlah Penambahan

Nilai (Rp) 55.679.890.100,00

Pengurangan aset tetap Tanah: No

Uraian

1

Reklasifikasi ke gedung kantor

2

Reklasifikasi tanah urug ke gedung kantor

3 4 5

Koreksi tanah milik pihak lain (Provinsi NTB, TNI, dan Lombok Barat) Koreksi tanah di bagian umum yang doubel pencatatan dengan SKPD setelah dilakukan appraisal Koreksi doubel pencatatan tanah berdasarkan hasil appraisal bagian umum

Nilai (Rp) 1.100.000.000,00 369.180.000,00 4.429.941.100,00 11.896.000.000,00 11.502.747.601,00

6

Koreksi doubel pencatatan aset tetap tanah hasil appraisal

1.033.006.000,00

7

Koreksi tanah di bagian umum yang telah diruislagh

3.880.800.000,00

Jumlah Penambahan

34.211.674.701,00

5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp333.469.425.441,69 dan Rp275.556.031.753,22 atau meningkat 21,02% senilai Rp57.913.393.688,47. Mutasi peralatan dan mesin tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin: No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Realisasi belanja modal

2

Reklasifikasi dari aset lain-lain atas barang yang dapat dimanfaatkan kembali

3

Reklasifikasi dari gedung dan bangunan atas sekat ruangan

4

Reklasifikasi dari aset tetap lainnya

5

Perolehan dari belanja barang

6

Koreksi nilai

7

Hibah masuk

7.663.421.760,00

8

Reklasifikasi peralatan dan mesin dari belanja gedung BLUD

2.274.737.331,00

9 10 11

60.960.898.246,00 602.098.514,00 13.950.000,00 708.479.000,00 7.500.000,00 33.749,00

Koreksi atas kendaraan yang belum tercatat, namun sudah didropping dari SKPD lain Koreksi peralatan dan mesin yang belum dicatat yang diperoleh dari belanja barang Koreksi aset tetap yang belum tercatat di Dikpora Jumlah Penambahan

440.128.000,00 9.000.000,00 12.124.971.222,67 84.805.217.822,67

Hibah masuk berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yaitu: 1.

2.

3.

Hibah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat kepada Dinas Pendapatan berupa high Speed Printer merk Tally Genicom/6206K senilai Rp109.740.760,00 Hibah dari Pemerintah Pusat Barang Milik Negara (Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI) yang Diserahterimakan Kepada RSUD Kota Mataram Tahun 2014 1 Unit Magnetic Resonance Imaging (MRI) senilai Rp7.500.000.000,00 Hibah dari Pemerintah Provinsi NTB ke Dinas Kesehatan berupa kendaraan dinas Roda 2 sebanyak 2 unit yang ditujukan untuk petugas kesehatan


59

Lingkungan yang berprestasi dan hibah kendaraan dinas Roda 2 sebanyak 2 unit yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB kepada Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk kendaraan operasional Bidan Desa dengan nilai seluruhnya Rp53.681.000,00. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin: No

Uraian

1

Mutasi ke gedung dan bangunan atas sekat ruangan yg melekat ke gedung

Nilai (Rp) 952.438.000,00

2

Reklasifikasi ke aset tetap lainnya

246.866.000,00

3

Reklasifikasi ke aset lain-lain atas barang rusak berat, barang yang hilang dan sudah terbit SKTJM

4

Reklasifikasi ke aset tidak berwujud

5

Reklasifikasi ke jalan jaringan dan irigasi

4.500.000,00

6

Reklasifikasi ke persediaan piring/gelas

98.233.777,00

7

Hibah kendaraan roda 4 ke BPN

8

Koreksi karena double catat kendaraan dinas antar SKPD dengan Bagian Umum

9

Koreksi atas lebih catat kendaraan dari Dinas Pariwisata

10

Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25 Tahun 2012

11

Reklasifikasi sekat ruangan

4.115.118.560,00 464.715.800,00

166.580.554,00 3.794.803.002,00 4.250.000,00 16.636.138.441,20 408.180.000,00

Jumlah Pengurangan

26.891.824.134,20

5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp655.142.744.951,75 dan Rp569.216.204.796,00 atau meningkat 15,01% senilai Rp85.926.540.155,75. Mutasi aset gedung dan bangunan tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: Penambahan Aset Gedung dan Bangunan: No

Uraian

1

Realisasi belanja modal

2

Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan (sekat ruangan)

3

Tanah urug

4

Reklasifikasi Tanah ke Gedung dan Bangunan

5

Pencatatan ganda Barang Diserahkan ke Masyarakat

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

7

Utang Rehab ruang gas medis

8

Gedung ke Kecamatan Cakranegara

9 10 11 12 13 14

Nilai (Rp) 91.737.651.346,00 945.938.000,00 369.180.000,00

Reklasifikasi dari Aset lain-lain ke gedung dan bangunan (tugu peringatan) Reklasifikasi dari bagian APP ke Bagian Umum (pemagaran) Koreksi atas gedung yang kurang dicatat senilai di Dinas Pertamanan Koreksi kurang catat dropping gedung dari bagian pemerintahan ke Kec. Cakranegara yang dicatat di keuangan sebesar Rp986.558.500,00 yang seharusnya senilai Rp1.005.803.642,00 Koreksi aset tetap yang belum tercatat di keuangan Dinas Dikpora Reklasifikasi antar akun aset berupa sekat ruangan Jumlah Penambahan


1.100.000.000,00 1.243.500.000,00 15.392.201.160,00 42.000.000,00 2.121.907.833,00 220.982.000,00 149.484.000,00 65.583.000,00 19.245.142,00 1.903.868.523,00 407.550.000,00 115.719.091.004,00

60

Pengurangan aset gedung dan bangunan: No 1

Pencatatan ganda gedung atas hasil appraisal

2

Reklasifikasi gedung ke aset lain-lain

3

Reklasifikasi gedung ke peralatan dan mesin (tenda terop)

4

Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

5

Pencatatan ganda pembayaran honor

6

Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan

7

Belanja barang dan jasa (pengecatan)

8

Reklasifikasi ke aset lain-lain (diserahkan ke masyarakat)

9

Reklasifikasi bagian pemerintahan ke kecamatan

10 11

Reklasifikasi bagian APP ke bagian umum (pemagaran) Koreksi tanah, bangunan & gedung, jalan jaringan & irigasi milik pihak lain (Pemerintah Provinsi NTB, TNI, Pemerintah Kab. Lombok Barat) yang dicatat dalam BMD Pemerintah Kota Mataram, rincian terlampir) Koreksi atas gedung kantor, rehab gedung, dan tempat parkir yang masih tercatat di BPMP2T yang sudah dicatat dan digunakan oleh Dinas Pertamanan senilai masing-masing Rp1.775.025.000,00, Rp15.583.000,00, dan Rp31.487.000,00

12

Nilai (Rp) 61.040.000,00 2.798.190.331,00 7.450.000,00 3.585.007.000,00 5.000.000,00 213.177.000,00 5.500.000,00 16.550.000,00 2.141.152.975,00 149.444.000,00 900.245.000,00

1.822.095.000,00

13

Koreksi biaya penunjang atas barang yang diserahkan ke masyarakat yang telah dihapus dari aset lain-lain pada Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan (yang dihapus baru nilai kontraknya saja, biaya penunjang masih tercatat di KIB C

51.867.605,00

14

Koreksi pencatatan ganda gedung dan bangunan setelah dilakukan appraisal

4.688.895.169,00

15

Koreksi aset gedung dan bangunan yang diserahkan ke sekolah swasta , Dikpora, rincian terlampir)

3.670.397.700,00

16

Koreksi pencatatan ganda gedung dan bangunan sekolah berdasarkan hasil appraisal

4.385.242.594,00

17

Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 yang masih disajikan dalam neraca koreksi pencatatan ganda gedung dan bangunan SMP 8 Tahun 2002 Koreksi salah catat gedung dan bangunan SMP 8 Tahun 2004 yang seharusnya Rp25.000.000, tercatat senilai Rp38.304.000

2.964.911.143,25

20

koreksi salah catat mutasi tambah bagian umum dari bagian APP yang seharusnya Rp149.444.000,00 dicatat Rp149.484.000,00

40.000,00

21

Reklasifikasi Ke Peralatan dan Mesin (belanja dan BLUD)

2.274.737.331,00

Jumlah Pengurangan

29.792.550.848,25

18 19

5.1.1.3.4

Uraian

38.304.000,00 13.304.000,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp401.942.143.545,92 dan Rp357.335.009.745,70 atau meningkat 12,48% senilai Rp44.607.133.799,22. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: Penambahan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan: No

Uraian

1

Belanja Modal Tahun 2014

2

Reklasifikasi Peralatan Mesin Ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan (bak air)

3

Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain


Nilai (Rp) 45.695.573.245,00 4.500.000,00 89.570.700,00

61

4

Reklasifikasi dari KDP

213.177.000,00

5

Koreksi aset tetap yang belum tercatat di keuangan

242.197.743,00

Jumlah Penambahan

46.245.018.688,00

Pengurangan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan: No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Reklasifikasi ke aset tetap lainnya (Taman Malomba)

2 3

Pencatatan ganda atas biaya kapitalisasi (honor) Koreksi biaya penunjang atas barang yang diserahkan ke masyarakat yang telah dihapus dari aset lain-lain pada Bidang Cipta Karya

250.000,00 134.094.917,00

4

Koreksi jalan jaringan & irigasi milik pihak lain (Pemerintah Provinsi NTB, TNI, Pemerintah Kab. Lombok Barat) yang dicatat dalam BMD Pemerintah Kota Mataram Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 yang masih disajikan dalam neraca Reklasifikasi dari peralatan mesin ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan (bak air)

2.971.500,00

5

6

Jumlah Pengurangan

75.750.000,00

1.420.318.471,78

4.500.000,00 1.637.884.888,78

5.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp32.465.557.663,46 dan Rp25.101.741.577,00 atau meningkat 29,34% senilai Rp7.363.816.086,46. Mutasi aset tetap lainnya tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: Penambahan aset tetap lainnya: No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Belanja Modal Tahun 2014

3.558.205.800,00

2

Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi (Maket Taman Malomba)

3

Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya

4

Koreksi aset tetap lainnya yang belum tercatat di Dikpora

16.578.120.669,46

Jumlah Penambahan

20.458.942.469,46

75.750.000,00 246.866.000,00

Pengurangan aset tetap lainnya: No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya

708.479.000

2 3

Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (kondisi rusak berat)

420.602.390

4 5

Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 yang masih disajikan dalam neraca

10.014.667.758

Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (buku diserahkan ke sekolah swasta)

1.918.409.235

Reklasifikasi ke aset lain-lain (buku survei) Jumlah Pengurangan

32.968.000 13.095.126.383

5.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan


62

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing senilai Rp4.228.570.800,00 dan Rp15.527.885.960,00 atau menurun 72,77% senilai Rp11.299.315.160,00. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan: No 1

Uraian

Nilai (Rp)

Gedung dan Bangunan Belum Selesai Dikerjakan s.d 31 Desember 2014

4.229.060.800,00

Jumlah Penambahan

4.229.060.800,00

Pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan: No 1

Uraian KDP Tahun Lalu yang sudah jadi Gedung dan Bangunan

2

KDP Tahun Lalu yang sudah jadi Jalan dan Irigasi

3

Koreksi Nilai KDP RSUD

Nilai (Rp) 15.314.708.960,00 213.177.000,00 490.000,00

Jumlah Pengurangan

15.528.375.960,00

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2014 senilai Rp4.228.570.800,00 terdiri dari: (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2014 467.600.000,00

No

Uraian

1

4

Rumah Sakit Umum Kota Mataram, berupa perencanaan pekerjaan pem,bangunan ruang rawat inap dan Poli senilai Rp248.497.000,00 dan perencanaan IPAL senilai Rp169.341.000,00 dan KDP BLUD Rp49.762.000,00 Dinas Kependudukan dan catatan sipil, berupa pembangunan gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencada daerah, berupa Pekerjaan 1 paket perencanaan tanggul dan bangunan pengaman muara pantai Ampenan Kecamatan Ampenan, rehab Kantor Lurah dan Kantor camat

5

Kelurahan Ampenan Selatan, Aula Kantor Lurah

185.332.300,00

6

Kelurahan Pejeruk, Pembangunan kantor Lurah

25.890.000,00

7

Kelurahan Kebun Sari, pembangunan Kantor lurah

8 9

Kelurahan Pejarakan Karya, pembangunan Kantor lurah Kecamatan Sekarbela , pembangunan gedung kantor dan tempat ibadah Jumlah

2 3

3.238.881.200,00 40.279.000,00 15.500.000,00

136.005.000,00 50.480.000,00 68.603.300,00 4.228.570.800,00

Dalam rangka penyajian aset di Neraca Pemerintah Kota Mataram sudah melaksanakan inventarisasi aset bekerja sama dengan pihak BPKP Perwakilan NTB, Universitas Mataram dan KPKNL Mataram. Hasil yang sudah dicapai diantaranya: - Sudah adanya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) per SKPD. - Tersusunnya Kartu Inventaris Barang (KIB) per SKPD - Terekonsiliasinya data antara Simda Keuangan dan Simda BMD per SKPD - Beberapa aset tanah dan gedung yang belum ada nilainya tahun lalu kini sudah memiliki nilai sesuai hasil penilaian KPKNL Mataram - Adanya Regulasi yang berhubungan dengan aset seperti Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Persediaan, dan Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah, Terhadap Aset Gedung dan Bangunan yang ada di TK-SD Model Bertaraf Internasional sudah ada berita acara penyerahan Hasil Pekerjaan/Pembangunan dari Panitia kepada Pemerintah Kota Mataram. Untuk aset Tanah TK-SD Model Bertaraf Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2014

63

Internasional yang dibeli dari APBD seluas 8.341m² telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Mataram pada Bagian Umum Setda Kota Mataram. Terhadap beberapa obyek tanah dan gedung dan bangunan yang masih diakui oleh pemerintah propinsi sementara berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Bahwa apabila terjadi pemekaran maka daerah induk harus menyerahkan kepada daerah pemekaran berdasarkan kewenangannya dan bukan terhadap aparaturnya saja, tetapi sekaligus sarana dan prasarana dalam hal ini tanah, gedung dan bangunan paling lambat 1 tahun setelah berita acara diserahkan, namun sampai saat ini hanya aparaturnya saja yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Mataram. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Kota Mataram sampai saat ini tidak dapat menandatangani Berita Acara pinjam pakai Gedung Kantor dan atau tanah yang diakui oleh Pemerintah Propinsi NTB, antara lain terhadap obyek tanah dan gedung dan bangunan sebagai berikut : - Tanah Berdasarkan berita acara penyerahan aset Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Pemerintah Daerah Kota Madya Tingkat II Mataram Nomor 11/Kep./DPRD/1994 tanggal 24 Agustus 1994, di dalamnya tertera bahwa telah diserahkan juga pada point IX tentang sektor Pemerintahan Umum Nomor 10 bahwa tanah-tanah lapangan/fasilitas umum yang berada di wilayah Kotamadya Dati II Mataram antara lain: Lapangan Malomba dan Lapangan Pacuan Kuda Selagalas ternyata masih diakui oleh Pemerintah Provinsi NTB - Gedung dan Bangunan Terdapat aset yang masih diakui oleh Pemerintah Propinsi pada KIB C yaitu : 1. SMAN I Mataram Jalan Pendidikan Dasan Agung Mataram 2. SMAN 3 Mataram Jalan Pemuda Dasan Agung Mataram dan 3. SMIK/SMK 3 Mataram Jalan Pagesangan Mataram 5.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kota Mataram belum menerapkan penyusutan Aset Tetap s.d. tahun 2014 sehingga Akumulasi Penyusutan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 masih nol. Penyusutan atas Aset Tetap tersebut akan diterapkan pada tahun 2015 sesuai dengan penerapan SAP Berbasis Akrual dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram yang telah ditetapkan pada tahun 2014. 5.1.1.4 Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp290.023.801.446,40 dan Rp295.982.408.329,75 atau menurun sebesar 2,01% senilai Rp5.958.606.883,35 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah) No.

Uraian

1

Tuntutan Ganti Rugi

2

Kemitraan dengan pihak ketiga

3

Aset tidak berwujud

4

Aset lain-lain Jumlah



12.230.106,00

0,00

231.128.730.000,00

231.128.730.000,00

464.715.800,00

-

58.418.125.540,40

64.853.678.329,75

290.023.801.446,40

295.982.408.329,75


64

5.1.1.4.1

Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp12.230.106,00 merupakan nilai TGR yang telah ditetapkan SKTJM yang jatuh lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan (31 Desember 2014) dengan rincian perhitungan sebagai berikut: No.

Uraian

1

Saldo TGR per 31 Des. 2014

2

Waktu Jatuh Tempo:

Nilai (Rp)

Penyajian dlm Akun

28.852.288,00

- Tahun 2014

1.946.026,00

Bagian Lancar TGR

- Tahun 2015

14.676.156,00

Bagian Lancar TGR

- Tahun 2016

12.230.106,00

Aset lainnya

Sedangkan indikasi kerugian daerah yang masih berupa informasi dan masih dalam proses penetapan tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan diungkapkan dalam CaLK ini pada bagian Pengungkapan Informasi Yang Tidak Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Tahun 2014 (butir 5.4). 5.1.1.4.2

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp231.128.730.000,00 merupakan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya Fantacy Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 11 Juli 1996. Saldo tersebut merupakan hasil penilaian tanah yang dikerjasamakan dengan KPKNL Mataram pada tahun 2012 dengan laporan hasil penilaian nomor: Lap-85/WKN.14/KNL.03/06.00/2012. Pemerintah Kota Mataram menyerahkan pengelolaan tanah di Kr.jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara seluas 34,397 m2 yang merupakan sebagian dari luas 39,000 M2 kepada PT Fasifik Cilinaya Fantacy selama 30 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian 11 Juli 1996 s.d 11 Juli 2026 untuk pembangunan AHPM Cilinaya. Selanjutnya pengelola membangun di atas tanah tersebut berupa gedung dan Fasilitas lainnya sesuai Perjanjian. Pada Akhir masa kontrak/perjanjian, tanah, bangunan/gedung dan fasilitas yang ada diatasnya akan diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kota Mataram dalam kondisi baik dan layak operasional. Atas izin pengelolaan tersebut Pemerintah Kota Mataram memperoleh sejumlah bagian penghasilan (Royalty) senilai Rp150.000.000,00 pertahun.

5.1.1.4.3

Aset Tidak berwujud Aset tidak berwujud senilai Rp464.715.800,00 terdapat di RSU Mataram terdiri dari Billing System terintegritas, software, dan website dapat dirinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3 4

Uraian Billing System Terintegrasi (IGD, Apotek, Rawat Jalan, Rawat Inap) RSUD Kota Mataram Tahun 2014 Software Remunerasi RSUD Kota Mataram Tahun 2014 Billing System Terintegrasi Rekam Medik RSUD Kota Mataram Tahun 2014 Website RSUD Kota Mataram Tahun 2014


Nilai 199.812.800,00 50.000.000,00 199.903.000,00 15.000.000,00

65

Jumlah

5.1.1.4.4

464.715.800,00

Aset Lain-lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing- masing senilai Rp58.418.125.540,00 dan Rp64.853.678.329,75 atau menurun 9,92% senilai Rp6.435,552.789,35,00. Mutasi aset lain-lain tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: Penambahan Aset Lain-lain: No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain

2

Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke aset lain-lain

4.115.118.560,00

3

Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain

1.703.160.000,00

4 5

Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lain-lain Koreksi kesalahan mutasi kurang pada bidang Cipta Karya Dinas PU yang seharusnya Rp8.135.575.000,00 yang dijurnal senilai Rp8.210.276.000,00 Koreksi aset gedung dan bangunan yang diserahkan ke sekolah swasta Koreksi aset lain-lain yang belum tercatat di keuangan Dinas Dikpora, Koreksi aset tetap lainnya (buku) yang diserahkan ke sekolah swasta Reklasifikasi kas di bendahara Penerima Tahun 2013 yang telah diproses Majelis TP-TGR dan BPK atas kehilangan kas Reklasifikasi kas di bendahara pengeluaran Dinas PU Tahun 2012 yang telah diproses Majelis TP-TGR dan BPK atas kehilangan kas

6 7 8 9 10

11

Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lain-lain (buku survei) Jumlah Penambahan

473.691.000,00

420.602.390,00 74.701.000,00

3.670.397.700,00 8.461.719.836,65 1.918.409.235,00 113.775.410,oo 79.382.008,00

38.098.000,00 21.069.055.139,65

Pengurangan Aset Lain-lain: No 1

2

3

Uraian Penghapusan aset lain-lain yang sudah diserahkan ke masyarakat dan sudah dilengkapi dengan berita acara serah terima Gedung dan bangunan ex SMP 6 Mataram yang telah dirobohkan dalam pembangunan Islamic Center sesuai SK nomor 694/XII/2011 tentang penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kota Mataram Reklasifikasi ke aset gedung karena dapat dimanfaatkan kembali setelah dilakukan cek fisik dari aset lain-lain

4

Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset lain-lain

5

Reklasifikasi ke jalan irigasi jaringan dari aset lain-lain Jumlah Pengurangan


Nilai (Rp) 23.645.296.715,00

1.703.160.000,00

1.464.482.000,00 602.098.514,00 89.570.700,00 27.504.607.929,00

66

5.1.2

Kewajiban Saldo Kewajiban per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp40.686.981.825,99 dan Rp14.875.047.721,49 atau meningkat sebesar 173,53% senilai Rp25.811.934.104,50 terdiri dari: (dalam rupiah) No

Uraian



1

Kewajiban Jangka Pendek

40.681.981.825,99

14.852.464.373,91

2

Kewajiban Jangka Panjang

5.000.000,00

22.583.347,58

40.686.981.825,99

14.875.047.721,49

Jumlah

Perbandingan kewajiban TA 2014 dan 2013 seperti pada grafik berikut. Perkembangan Kewajiban TA 2014 dan 2013 50.000.000.000,00

40.681.981.825,99

40.000.000.000,00 14.852.464.373,91

30.000.000.000,00 20.000.000.000,00

0,00

22.583.347,58

5.000.000,00

10.000.000.000,00 2014

Kewajiban Jangka Pendek

2013 Kewajiban Jangka Panjang

5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Saldo Kewajiban/Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing senilai Rp40.681.981.825,99 dan Rp14.852.464.373,91 terdiri dari: (dalam rupiah) No

Uraian

1

Utang PFK

2

Jaminan Bongkar Reklame

3

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya (BLUD RSUD)

4

Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo per 31 Desember 2014 5.425.771.532,14

Saldo per 31 Desember 2013 538.312.153,14

1.299.151.464,50

1.190.350.170,00

30.083.347,58

0,00

33.926.975.481,77

13.123.802.050,77

40.681.981.825,99

14.852.464.373,91

Jumlah

5.1.2.1.1

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang PFK (Pajak Pusat) di BUD dan SKPD per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp5.425.771.532,14 dan Rp538.312.153,14 dengan rincian sebagai berikut: No.

Uraian

Saldo per 31 Des. 2014

(dalam rupiah) Saldo per 31 Des. 2013

4

Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final BUD BPMP2T Salah setor pajak Negara SMPN 4 ke Kasda Bagian Umum Setda Kota Mataram

5

Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram

0,00

2.867.500,00

6

Bagian Humas dan Protokol Setda

0,00

159.272,00

1 2 3

5.394.961.904,64

486.821.954,64

2.549.999,00

0,00

1.886.544,00

0,00

0,00

17.091.135,00


67

No.


Uraian


Kota Mataram 7 8 9 10 11

Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Dinas Pertanian Kota Mataram

dan

0,00

Kantor Camat Ampenan Kelurahan Ampenan Utara Kec. Ampenan Kelurahan Kebun Sari Kec. Ampenan Jumlah

317.954,00

0,00

601.253,00

26.373.084,50

30.273.084,50

0,00

120.000,00

0,00

60.000,00

5.425.771.532,14

538.312.153,14

Utang Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final BUD senilai Rp5.394.961.904,64 yang belum disetorkan ke pemerintah pusat s.d. 31 Desember 2014 karena ada kerusakan pada Cash Management System (CMS) pada akhir tahun 2014, namun telah disetorkan pada awal tahun 2015. Sisa utang PFK pada Kantor Camat Ampenan senilai Rp26.373.084,50 merupakan kewajiban pajak tahun 2006 dan telah disetor tanggal 17 April 2015. Pajak BPMP2T senilai Rp2.549.999,00 dan salah setor pajak Negara SMPN 4 ke Kasda senilai Rp1.886.544,00 telah disetor tahun 2015. 5.1.2.1.2

Utang Jaminan Bongkar Reklame Utang Jaminan jasa bongkar reklame senilai Rp1.299.151.464,50 berupa dana titipan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan yang disetor ke Kas Daerah. Jaminan Jasa bongkar reklame akan dibayarkan kepada rekanan apabila rekanan membongkar sendiri reklame yang dipasang yang sudah habis masa izinnya atau izinnya tidak diperpanjang. Jika reklame tidak dibongkar oleh rekanan akan ditertibkan oleh dinas pertamanan dengan biaya dari jaminan bongkar reklame tersebut. Pada Tahun 2014 mutasi tambah atas utang jaminan bongkar reklame senilai Rp106.219.041,00 dan pembayaran klaim jaminan bongkar reklame karena rekanan membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa sewanya yaitu senilai Rp36.177.375,00. (dalam rupiah)

5.1.2.1.3



No.

Uraian

1

Jaminan jasa bongkar reklame yang dikelola oleh dinas pertamanan yang disetor ke kas daerah

1.299.151.464,50

1.190.350.170,00

Jumlah

1.299.151.464,50

1.190.350.170,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Saldo Bagian Lancar utang jangka panjang lainnya (BLUD RSUD) Tahun Anggaran 2014 senilai Rp30.083.347,58 merupakan pendapatan diterima di muka atas sewa lokasi Automatic Teller Machine (ATM). (dalam rupiah)

5.1.2.1.4



No

Uraian

1

Bagian Lancar utang jangka panjang lainnya (BLUD RSUD)

30.083.347,58

0,00

Jumlah

30.083.347,58

0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya


68

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 senilai Rp33.926.975.481,77 dan Rp13.123.802.050,77 terdiri dari: (dalam rupiah) No

1

2

3 4

Uraian Utang kontribusi Pemerintah Kota Mataram untuk iuran ASKES yang belum disetor mulai TA 2007 s.d. 2011 Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan Jalur Hijau sepanjang Jalan Udayana seluas 500 m2 Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan Jalur sepanjang Jalan BIL Utang BLUD RSUD Kota Mataram Jumlah



1.064.713.150,00

2.536.005.418,00

65.000.000,00

65.000.000,00

24.927.839.000,00

0,00

7.869.423.331,77

10.522.796.632,77

33.926.975.481,77

13.123.802.050,77

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp33.926.975.481,77 dapat dirinci sebagai berikut: - Saldo Utang kontribusi Pemerintah Kota Mataram untuk iuran ASKES yang belum disetor TA 2014 senilai Rp1.064.713.150,00. Sedangkan saldo tahun 2013 senilai Rp2.536.005.418,00 sudah dibayarkan senilai Rp2.008.858.194,00 pada tanggal 16 Oktober 2014 setelah dilakukan koreksi kurang senilai Rp527.147.224,00 berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan PT Askes. - Saldo Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan Jalur Hijau sepanjang Jalan Udayana seluas 500 m2 senilai Rp65.000.000,00 sampai saat ini belum dapat dibayarkan karena pemiliknya tidak berada di Mataram. Dari Pihak Pemerintah Kota Mataram yaitu Bagian Umum Setda Kota Mataram sudah berusaha mencari pemilik dengan menghubungi penggarap sawah. Menurut Penggarap yang menggarap sawah sudah disampaikan kepada pemilik pada Tahun 2003, akan tetapi yang bersangkutan sampai saat ini belum pernah mengajukan permintaan pembayaran atas tanah tersebut. - Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan Jalur sepanjang Jalan BIL senilai Rp24.927.839.000,00 yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun 2014. - Utang jangka pendek BLUD RSUD Kota Mataram yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2014 yaitu senilai Rp7.869.423.331,77 terdiri dari utang kepada Principal, Jasa Pelayanan, PMI, dan Belanja Pegawai. 5.1.2.2 Kewajiban Jangka Panjang Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp5.000.000,00 dan Rp22.583.347,58. Utang jangka panjang tersebut seluruhnya merupakan pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa lahan untuk ATM pada RSUD Kota Mataram. 5.1.3

Ekuitas Dana Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp2.763.222.198.264,10 dan Rp2.593.008.022.536,10 atau meningkat sebesar 6,56% senilai 170.214.175.727,99 terdiri dari:


69

No.

Uraian

1

Ekuitas Dana Lancar

2

Ekuitas Dana Investasi

3

Ekuitas Dana Cadangan Jumlah

Kenaikan (Penurunan)



108.974.831.488,25

152.369.476.753,29

(43.394.645.265,04)

2.654.247.366.775,85

2.440.638.545.782,82

213.608.820.993,03

0,00

0,00

0,00

2.763.222.198.264,10

2.593.008.022.536,11

170.214.175.727,99

KOMPOSISI EKUITAS 2014 Ekuitas Dana Cadangan; - ; 0%

Ekuitas Dana Lancar; 108.974.831.488,25 ; 4%

Ekuitas Dana Investasi ; 2.654.247.366.775,85 ; 96%

5.1.3.1 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp108.974.831.488,25 dan Rp152.369.476.753,29. Ekuitas Dana Lancar merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Mataram yang bersifat lancar, berupa selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Utang lancar/Utang jangka pendek terdiri dari: (dalam rupiah) No. 1 2 3 4 5

Uraian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar



101.214.370.490,80

79.868.988.944,51

32.772.545.557,75

77.819.088.487,55

8.944.974.269,05

7.691.375.962,00

(33.957.058.829,35)

(13.123.802.050,77)

0,00

113.825.410,00

108.987.061.594,25

152.369.476.753,29

Pada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilai Rp101.214.370.490,80 atau naik senilai Rp21.345.381.546,29 dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2013 senilai Rp79.868.988.944,51. Nilai SiLPA TA 2014 tersebut sudah termasuk SiLPA yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD senilai Rp12.162.811.423,01 sementara SiLPA APBD sendiri senilai Rp89.051.559.067,79. 5.1.3.2 Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan Desember 2013 masingmasing senilai Rp2.654.247.366.775,85 dan Rp2.440.638.545.782,81 dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)


70

No

Ekuitas Dana Investasi

1

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

2

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

3

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)

4

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang Jumlah



98.068.897.734,62

84.498.837.174,73

2.266.159.667.594,82

2.060.179.883.625,92

290.023.801.446,40

295.982.408.329,75

(5.000.000,00)

(22.583.347,58)

2.654.247.366.775,85

2.440.638.545.782,82

Jumlah Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Mataram yang diinvestasikan, berupa selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya dengan jumlah nilai utang jangka panjang.


71

5.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.2.1

Pendapatan Realisasi Pendapatan TA 2014 senilai Rp1.083.110.566.585,24 atau 102,63% dari anggaran senilai Rp1.055.390.821.016,67. Sedangkan realisasi TA 2013 senilai Rp865.839.838.811,63 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No. 1. 2. 3.

Uraian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer/Perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah

Anggaran 160.495.316.854,00 867.363.704.162,67

Realisasi 2014 202.584.643.687,01 869.490.722.898,23

% 126,22 100,25

Realisasi 2013 139.877.149.931,54 715.224.288.880,09

27.531.800.000,00

11.035.200.000,00

40,08

10.738.400.000,00

1.055.390.821.016,67

1.083.110.566.585,24

102,63

865.839.838.811,63

Terhadap realisasi Pendapatan senilai Rp1.083.110.566.585,24 termasuk Pendapatan dari BLUD senilai Rp55.144.271.638,39 yang dikelola/digunakan secara langsung tanpa disetor ke Kas Daerah dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Mataram pada Komponen PAD dengan rincian obyek Lain-lain PAD yang sah dari Pendapatan BLUD. Komposisi realisasi pendapatan TA 2014 seperti pada grafik berikut: KOMPOISI REALISASI PENDAPATAN 2014

PAD; 202.584.643.687,01 ; 19%

Lain-lain Pendapatan yg Sah ; 11.035.200.000,00 ; 1%

Pendapatan Transfer ; 869.490.722.898,23 ; 80%

5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp202.584.643.687,01 atau 126,22% dari anggaran senilai Rp160.495.316.854,00 sedangkan realisasi TA 2013 senilai Rp139.877.149.931,54 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1. 2. 3.

4.

Uraian Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

83.080.000.000,00

91.749.599.728,00

110,44

79.374.881.763,00

17.918.498.500,00

20.956.352.907,00

116,95

20.251.127.301,91

7.366.394.354,00

8.041.386.510,00

109,16

2.759.307.095,00

52.130.424.000,00

81.837.304.542,01

156,99

37.491.833.771,63

160.495.316.854,00

202.584.643.687,01

126,22

139.877.149.931,54

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD TA 2014 melampaui target yang ditetapkan, hal ini antara lain disebabkan penerimaan dari Pajak Daerah terealisasi sebesar 110,44%, Retribusi Daerah sebesar 116,95%, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui sebesar 109,16 % dan Lain-lain


72

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 156,99%. Perbandingan realisasi TA 2014 dan 2013 seperti pada grafik berikut: Perbandingan Realisasi PAD 2014 dan 2013 (dalam miliar Rp) 91,75 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

81,84

79,37

20,96

37,49 20,25

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Hasil Lain-lain Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan Pendapatan Asli Kekayaan Daerah Daerah yang Sah yang Dipisahkan Realisasi 2014

5.2.1.1.1

2,76

8,04

Realisasi 2013

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi senilai Rp91.749.599.728,00 atau 110,44% dari anggaran senilai Rp83.080.000.000,00 sedangkan TA 2013 terealisasi senilai Rp79.374.881.763,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1 2

Pajak Hotel Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

5

Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir

6

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

9.500.000.000,00 9.500.000.000,00

10.791.412.715,00 10.831.060.378,00

113,59 114,01

10.351.519.068,00 9.577.267.010,00

600.000.000,00

721.642.282,00

120,27

475.492.045,00

1.900.000.000,00

1.375.745.077,00

72,41

2.503.552.597,00

21.000.000.000,00

25.221.240.731,00

120,10

19.494.110.192,00

425.000.000,00

587.903.160,00

138,33

443.375.786,00

7

Pajak Air Bawah Tanah

150.000.000,00

249.055.352,00

166,04

198.346.207,00

8

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

5.000.000,00

1.800.000,00

36,00

4.050.000,00

18.000.000.000,00

18.367.612.515,00

102,04

13.755.330.129,00

22.000.000.000,00

23.602.127.518,00

107,28

22.571.838.729,00

83.080.000.000,00

91.749.599.728,00

9

10

Jumlah

110,44

79.374.881.763,00

Peningkatan pendapatan pajak daerah pada Tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yang sangat signifikan yaitu pada pajak penerangan jalan, kemudian pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau Pajak PBB-P2. 5.2.1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi senilai Rp20.956.352.907,00 atau 116,95% dari anggaran senilai Rp17.918.498.500,00 melampaui target yang sudah ditetapkan, sedangkan pada


73

tahun 2013 terealisasi senilai Rp20.251.127.301,91 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1. 2.

Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha

3.

Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

12.969.501.500,00 1.363.651.000,00

12.342.189.592,00 1.395.428.165,00

95,16 102,33

12.938.211.004,00 1.347.580.130,00

3.585.346.000,00

7.218.735.150,00

201,34

5.965.336.167,91

17.918.498.500,00

20.956.352.907,00

116,95

20.251.127.301,91

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 melampaui dari target yang ditetapkan antara lain disebabkan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu melampaui sebesar 201,34% dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 102,33%, sementara Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar 95,16%, Pendapatan dari Retribusi Daerah dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Umum Daerah Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi senilai Rp12.342.189.592,00 atau 95,16% dari anggaran senilai Rp12.969.501.500,00 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilai Rp12.938.211.004,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No. 1

Uraian Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar

2 3

4 5 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

7 8

Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

% 74,50 108,13

Realisasi 2013

3.743.951.500,00 3.568.550.000,00

2.789.121.100,00 3.858.575.000,00

0,00

0,00

1.350.000.000,00

1.145.190.000,00

84,83

1.020.223.000,00

2.850.000.000,00

2.909.273.650,00

102,08

2.950.983.750,00

597.000.000,00

558.490.000,00

93,55

487.445.000,00

60.000.000,00

65.025.000,00

108,38

50.025.000,00

800.000.000,00

1.016.514.842,00

127,06

351.378.254,00

12.969.501.500,00

12.342.189.592,00

95,16

12.938.211.004,00

-

3.696.519.500,00 3.488.581.500,00 893.055.000,00

b. Retribusi Jasa Usaha Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi senilai Rp1.395.428.165,00 atau 102,33% dari anggaran senilai Rp1.363.651.000,00 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilai Rp1.347.580.130,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Uraian

1 2

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

3

Retribusi Terminal

4

Retribusi Tempat Khusus Parkir

5

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan

6

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

110.000.000,00

213.743.865,00

194,31

219.901.250,00

733.151.000,00

728.326.800,00

99,34

681.472.880,00

367.500.000,00

327.947.500,00

89,24

308.187.000,00

28.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.875.000,00

125.000.000,00

125.410.000,00

100,33

134.144.000,00


74

Jumlah

1.363.651.000,00

1.395.428.165,00

102,33

1.347.580.130,00

c. Retribusi Perizinan tertentu Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi senilai Rp7.218.735.150,00 atau 201,34% dari anggaran senilai Rp3.585.346.000,00 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilai Rp5.965.336.167,91 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No. 1 2 3 4

Uraian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek Jumlah

5.2.1.1.3

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

3.000.000.000,00

6.410.445.650,00

213,68

5.314.546.167,91

25.000.000,00

12.000.000,00

48,00

7.400.000,00

500.000.000,00

733.149.500,00

146,63

607.900.000,00

60.346.000,00

63.140.000,00

104,63

35.490.000,00

3.585.346.000,00

7.218.735.150,00

201,34

5.965.336.167,91

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pendapatan dari hasil Pengelolaan kekayaan Daerah diperoleh dari deviden yang disetorkan oleh perusahaan daerah dimana Pemerintah Kota Mataram melakukan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pada 3 perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), BPR. LKP. Kebon Roek dan PT Bank NTB. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2014 dari anggaran senilai Rp7.366.394.354,00 terealisasi senilai Rp8.041.386.510,00 atau 109,16% dari target yang sudah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilai Rp2.759.307.095,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : (dalam rupiah) No. 1

Anggaran 2.108.000.000,00

2

Uraian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PD BPR NTB

Realisasi 2014 2.830.535.356,00

% 134,28

Realisasi 2013 2.327.561.495,00

452.000.000,00

3

PT Bank NTB

4.806.394.354,00

404.456.800,00

89,48

431.745.600,00

4.806.394.354,00

100,00

0,00

Jumlah

7.366.394.354,00

8.041.386.510,00

109,16

2.759.307.095,00

Realisasi Pendapatan dari hasil Pengelolaan kekayaan Daerah senilai Rp8.041.386.510,00 pada tahun 2014 sudah termasuk Utang Deviden tahun lalu dari PT Bank NTB senilai Rp2.312.382.730,00. 5.2.1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah Dari Realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp81.837.304.542,01 atau 156,99% dari target yang dianggarkan senilai Rp52.130.424.000,00, sudah termasuk pendapatan dari BLUD RSUD senilai Rp55.144.271.638,39 yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Mataram. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:


75

(dalam rupiah) No.

Uraian

1

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

0,00

71.500.000,00

2

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro

1.000.000.000,00

2.443.696.148,00

244,37

2.211.540.972,00

3

Penerimaan Bunga Deposito

7.000.000.000,00

8.818.100.480,40

125,97

6.157.640.552,86

4

400.000.000,00

668.533.402,99

167,13

581.363.366,68

0,00

65.806.823,54

0,00

48.380.578,15

6

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak

0,00

655.073.056,20

0,00

7

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

650.000.000,00

990.270.992,49

152,35

1.569.768.936,17

8

Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah

13.080.424.000,00

12.980.052.000,00

99,23

1.112.354.512,00

30.000.000.000,00

55.144.271.638,39

183,81

25.326.339.238,77

Jumlah

52.130.424.000,00

81.837.304.542,01

156,99

37.491.833.771,63

5

9

0,00

10.300.000,00

474.145.615,00

- Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan terealisasi senilai Rp71.500.000,00; - Penerimaan Jasa giro bersumber dari Jasa giro Kasda senilai Rp2.297.525.864,00 dan Jasa giro pemegang kas senilai Rp146.170.284,00; - Penerimaan Bunga Deposito merupakan bunga atas deposito yang dilakukan dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan pada PT Bank NTB dan Bank BTN terealisasi senilai Rp8.818.100.480,40; - Pendapatan Kerugian uang daerah bersumber dari pengembalian Kas atas hasil temuan auditor baik BPK, BPKP, inspektorat maupun TGR perorangan dengan realisasi senilai Rp668.533.402,99; - Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp65.806.823,54 merupakan pendapatan atas denda yang harus dibayarkan rekanan karena waktu penyelesaian pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati; - Pendapatan Pendapatan Denda Pajak terealisasi senilai Rp655.073.056,20; - Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum terealisasi senilai Rp990.270.992,49; - Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi senilai Rp12.980.052.000,00, dan - Pendapatan BLUD RSUD senilai Rp55.144.271.638,39. 5.2.1.2 Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi senilai Rp869.490.722.898,23 atau 100,25 % dari anggaran senilai Rp867.363.704.162,67 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilai Rp715.224.288.880,09 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3

Uraian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

681.209.075.681,00

677.658.718.414,00

99,48

580.925.364.432,00

121.519.931.000,00

119.413.450.000,00

98,27

97.256.605.000,00

64.634.697.481,67

72.418.554.484,23

112,04

37.042.319.448,09

867.363.704.162,67

869.490.722.898,23

100,25

715.224.288.880,09


%

Realisasi 2013

76

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. 5.2.1.2.1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi senilai Rp677.658.718.414,00 atau 99,48% dari anggaran senilai Rp681.209.075.681,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1 2

3

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum

4

Dana Alokasi Khusus Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

56.060.956.748,00 8.263.817.933,00

54.823.565.108,00 5.950.852.306,00

97,79 72,01

43.338.602.331,00 2.197.149.101,00

564.661.391.000,00

564.661.391.000,00

100,00

500.043.553.000,00

52.222.910.000,00

52.222.910.000,00

100,00

35.346.060.000,00

681.209.075.681,00

677.658.718.414,00

99,48

580.925.364.432,00

5.2.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak melampaui anggaran sebesar 97,79%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam melampaui anggaran sebesar 72,01%, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus direalisasikan masing-masing sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3

Uraian Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari PPh Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Psl 21 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

6.363.184.800,00

7.631.266.751,00

119,93

12.386.656.481,00

20.907.957.272,00

17.957.033.046,00

85,89

16.514.979.990,00

28.789.814.676,00

29.235.265.311,00

101,55

14.436.965.860,00

56.060.956.748,00

54.823.565.108,00

97,79

43.338.602.331,00

5.2.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2014 terealisasi senilai Rp5.950.852.306,00 atau 72,01% dari anggaran senilai Rp8.263.817.933,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3 4

Uraian Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Pertambangan Umum Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

21.713.664,00

24.193.088,00

111,42

23.303.995,00

329.030.883,00

383.182.410,00

116,46

347.408.873,00

14.418.133,00

14.418.133,00

100,00

5.108.138,00

7.898.655.253,00

5.529.058.675,00

70,00

1.821.328.095,00

8.263.817.933,00

5.950.852.306,00

72,01

2.197.149.101,00


77

5.2.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Sampai dengan 31 Desember 2014 Pendapatan Dana Alokasi Umum terealisasi seluruhnya sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp564.661.391.000,00. (dalam rupiah) No 1

Uraian Dana Alokasi Umum Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

564.661.391.000,00

564.661.391.000,00

100,00

500.043.553.000,00

564.661.391.000,00

564.661.391.000,00

100,00

445.894.174.000,00

5.2.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi 100% dari anggaran senilai Rp52.222.910.000,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1 2

DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan

3 4

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

19.411.400.000,00 6.552.700.000,00

19.411.400.000,00 6.552.700.000,00

100,00 100,00

12.798.520.000,00 5.585.700.000,00

DAK Bidang Infrastruktur Jalan

5.748.590.000,00

5.748.590.000,00

100,00

4.180.920.000,00

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

1.816.020.000,00

1.816.020.000,00

100,00

1.292.240.000,00

5

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

1.448.920.000,00

1.448.920.000,00

100,00

1.141.290.000,00

6

2.136.000.000,00

2.136.000.000,00

100,00

1.729.700.000,00

7

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK Bidang Pertanian

3.549.810.000,00

3.549.810.000,00

100,00

3.155.470.000,00

8

DAK Bidang Lingkungan Hidup

1.583.680.000,00

1.583.680.000,00

100,00

1.279.960.000,00

9

DAK Bidang Perdagangan

6.575.780.000,00

6.575.780.000,00

100,00

794.490.000,00

10

DAK Bidang Keluarga Berencana

796.630.000,00

796.630.000,00

100,00

839.970.000,00

11

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

1.845.170.000,00

1.845.170.000,00

100,00

1.818.710.000,00

12

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

758.210.000,00

758.210.000,00

100,00

729.090.000,00

52.222.910.000,00

52.222.910.000,00

100,00

35.346.060.000,00

Jumlah

5.2.1.2.2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian terealisasi senilai Rp119.413.450.000,00 atau 98,27 % dari anggaran senilai Rp121.519.931.000,00. Realisasi pendapatan Dana Penyesuaian pada tahun 2014 hanya dari penerimaan Tunjangan Profesi Guru sementara Tambahan Penghasilan Guru tidak dianggarkan dapat dirinci sebagai berikut : (dalam rupiah)

No 1 2

Uraian Dana Tunjangan Profesi Guru Tambahan penghasilan guru Jumlah

5.2.1.2.3

Anggaran

Realisasi 2014

121.519.931.000,00

119.413.450.000,00

% 98,27

Realisasi 2013 95.537.855.000,00

0,00

0,00

0,00

1.718.750.000,00

121.519.931.000,00

119.413.450.000,00

98,27

97.256.605.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi


78

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2014 dari anggaran senilai Rp64.634.697.481,67 terealisasi senilai Rp72.418.554.484,23 atau 112,04 % dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1

Uraian Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok

2 3 4

5

6

Jumlah

Anggaran 15.378.381.834,00

Realisasi 2014 18.615.208.460,00

% 121,05

Realisasi 2013 10.607.624.648,00

21.062.955.623,00

25.950.785.336,00

123,21

14.245.943.437,00

15.261.019.019,17

20.415.528.307,20

133,78

12.171.183.782,82

0,00

0,00

0,00

0,00

18.742.500,00

16.586.993,92

88,50

17.567.580,27

12.913.598.505,50

7.420.445.387,11

57,46

0,00

64.634.697.481,67

72.418.554.484,23

112,04

37.042.319.448,09

Nilai transfer tersebut merupakan transfer atas dana bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, dan PABT dari Provinsi selama TA 2014 dan sudah termasuk pelunasan sisa piutang bagi hasil pajak dari Provinsi TA 2013 senilai Rp25.862.828.070,41. 5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp11.035.200.000,00 atau 40,08% dari target yang ditetapkan senilai Rp27.531.800.000,00. Jumlah tersebut berasal dari realisasi pendapatan Bantuan keuangan dari Provinsi yaitu Bantuan Keuangan yang diarahkan, Bantuan Keuangan yang Tidak Termasuk Bagian Lainnya dan Pendapatan lainnya berupa Dana untuk operasional CMS Kasda - PT Bank NTB dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1.

Uraian Pendapatan Hibah

2.

Pendapatan Lainnya Jumlah

-

-

5.2.2

Anggaran 20.000.000.000,00

Realisasi 2014 11.000.000.000,00

% 55,00

Realisasi 2013 0,00

7.531.800.000,00

35.200.000,00

0,47

10.738.400.000,00

27.531.800.000,00

11.035.200.000,00

40,08

10.738.400.000,00

Pendapatan hibah berasal dari Pemerintah Pusat untuk sambungan air minum masyarakat berpenghasilan rendah yang dianggarkan senilai Rp20.000.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp11.000.000.000,00 . Bantuan Dana Operasional CMS-Kasda PT Bank NTB terealisasi senilai Rp35.200.000.000,00 merupakan biaya operasional layanan Cash Management System (CMS) yang merupakan kerjasama antara Pemkot Mataram dan PT Bank NTB.

Belanja Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp1.044.355.803.030,95 atau 88,72% dari anggaran senilai Rp1.177.199.809.961,18. Realisasi tersebut meningkat sebesar 18,20% senilai Rp160.833.957.995,72 dari realisasi TA 2013 senilai Rp883.521.845.035,23 dengan rincian sebagai berikut:


79

(dalam rupiah) No

Uraian

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

1

Belanja Operasi

867.853.648.351,81

812.153.650.793,95

93,58

702.652.933.101,23

2

Belanja Modal

307.846.161.609,37

231.832.379.737,00

75,31

180.350.514.399,00

3

Belanja Tak Terduga

1.500.000.000,00

369.772.500,00

24,65

518.397.535,00

1.177.199.809.961,18

1.044.355.803.030,95

88,72

883.521.845.035,23

Jumlah

Dari realisasi belanja senilai Rp1.044.355.803.030,95, sudah termasuk realisasi belanja RSUD Kota Mataram sebagai BLUD yang dicatat dan dilaporkan di LRA terkait penggunaan senilai Rp47.445.033.197,45 yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai BLUD senilai Rp2.652.090.258,00; b. Belanja Barang/jasa BLUD senilai Rp40.786.892.608,45 dan c. Belanja Modal BLUD senilai Rp4.006.050.331,00. Perbandingan realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 seperti ditunjukkan pada grafik berikut: Perbandingan Realisasi Belanja 2014 dan 2013 (dalam miliar Rp) 1.000,00

867,85

812,15

800,00 600,00

307,85

400,00

231,83 1,50

200,00 -

Belanja Operasi

Belanja Modal

Realisasi 2014

0,37

Belanja Tak Terduga

Realisasi 2013

5.2.2.1 Belanja Operasi Realisasi belanja operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp812.153.650.793,95 atau 93,58% dari anggaran senilai Rp867.853.648.351,81. Dari realisasi belanja operasi tersebut sudah termasuk realisasi belanja RSUD Kota Mataram sebagai BLUD yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD senilai Rp2.652.090.258,00 dan Belanja Barang/jasa senilai Rp40.786.892.608,45 yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. Realisasi belanja operasi terdiri dari: (dalam rupiah) No 1

Uraian Belanja Pegawai

Anggaran 611.007.396.292,44

Realisasi 2014 573.951.773.198,50

% 93,94

Realisasi 2013 514.060.309.108,00

2

Belanja Barang/Jasa

191.845.839.989,12

186.014.316.485,45

96,96

129.802.432.803,23

3

Belanja Hibah

24.218.986.000,00

17.975.572.877,00

74,22

24.566.079.150,00

4


40.781.426.070,25

34.211.988.233,00

83,89

34.224.112.040,00

867.853.648.351,81

812.153.650.793,95

93,58

702.652.933.101,23

Jumlah


80

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp573.951.773.198,50 atau 93,94% dari anggaran senilai Rp611.007.396.292,44 sudah termasuk Belanja pegawai yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp2.652.090.258,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Anggaran

Realisasi

(dalam rupiah) %

Belanja Pegawai

611.007.396.292,44

573.951.773.198,50

93,94

Belanja Pegawai (BTL)

539.560.313.692,44

506.848.621.240,50

93,94

Gaji dan Tunjangan

367.588.774.924,64

349.836.998.712,50

95,17

Tambahan Penghasilan PNS

164.485.588.600,00

150.157.272.640,00

91,29

2.470.600.000,00

2.453.800.000,00

99,32

4.318.000.000,00

3.942.900.000,00

91,31

697.350.167,80

457.649.888,00

65,63

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Pegawai (BL)

71.447.082.600,00

67.103.151.958,00

93,92

Honorarium PNS

37.935.846.000,00

35.598.182.200,00

93,84

Honorarium Non PNS

23.099.486.600,00

21.271.779.500,00

92,09

3.146.920.000,00

2.606.450.000,00

82,83

358.000.000,00

326.000.000,00

91,06

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Hadiah/Penghargaan

1.409.630.000,00

1.291.825.000,00

91,64

884.200.000,00

870.250.000,00

98,42

Honorarium Pengelolaan Dana BOS

4.900.000,00

4.900.000,00

100,00

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Pegawai BLUD

2.608.100.000,00

2.481.675.000,00

95,15

2.000.000.000,00

2.652.090.258,00

132,60

Uang Lembur Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5.2.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2014 senilai Rp186.014.316.485,45 atau 96,96% dari anggaran senilai Rp191.845.839.989,12 sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp40.786.892.608,45. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2014 sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

Anggaran

1

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

15.628.249.032,05

2

Belanja Bahan/Material

3

Belanja Jasa Kantor

4

Belanja Premi Asuransi

5

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman

7 8 9 10 11

Realisasi

%

15.101.363.547,00

96,63

10.508.181.819,00

8.491.686.463,00

80,81

54.919.261.482,00

49.615.230.261,00

90,34

665.388.000,00

652.847.032,00

98,12

9.530.104.530,00

8.561.595.715,00

89,84

8.675.983.521,00

7.804.061.723,00

89,95

2.254.865.000,00

2.060.287.000,00

91,37

161.047.500,00

127.597.500,00

79,23

500.000,00

500.000,00

100,00

1.545.305.000,00

1.097.175.000,00

71,00

13.019.254.500,00

11.775.759.512,00

90,45


81

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

12

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.103.824.973,00

1.028.675.200,00

93,19

13

1.146.233.550,00

1.126.072.000,00

98,24

1.495.259.000,00

1.383.158.000,00

92,50

25.342.486.950,00

22.008.564.822,00

86,84

1.362.375.000,00

811.214.200,00

59,54

17

Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Pemeliharaan

6.229.822.875,00

5.629.345.552,00

90,36

18

Belanja jasa konsultansi

5.744.830.000,00

4.871.168.000,00

84,79

19

Belanja Hadiah/Penghargaan

1.322.556.875,00

1.292.199.500,00

97,70

667.440.000,00

664.865.850,00

99,61

14 15 16

20 21 22 23 24

Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Peralatan Dapur

96.927.400,00

43.777.000,00

45,16

28.463.572.982,07

40.786.892.608,45

143,30

1.472.170.000,00

793.430.000,00

53,90

490.200.000,00

286.850.000,00

58,52

191.845.839.989,12

186.014.316.485,45

96,96

Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Kedua Jumlah

5.2.2.1.3 Belanja Hibah Belanja Hibah TA 2014 direalisasikan senilai Rp17.975.572.877,00 atau 74.22% dari anggaran senilai Rp24.218.986.000,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Hibah kepada Pemerintah Kab. Lombok Barat

24.218.986.000,00 1.035.000.000,00

17.975.572.877,00 825.000.000,00

74,22 79,71

1.035.000.000,00

825.000.000,00

79,71

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Hibah kepada KPU

19.007.986.000,00

12.989.572.877,00

68,34

857.740.000,00

539.139.400,00

62,86

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00

Hibah Kepada SMA/SMK Swasta (Diknas) Hibah dana kepada Pembinaan Kelompok Life Skill di PKBM Hibah Kepada Organisasi Pengelolaan Kesenian Daerah Hibah Kepada Instansi Vertikal

80.000.000,00

80.000.000,00

100,00

280.000.000,00

180.000.000,00

64,29

148.000.000,00

136.000.000,00

91,89

Hibah Kepada Dewan Pendidikan

230.000.000,00

230.000.000,00

100,00

Hibah Kepada Bakorpin

191.960.000,00

50.000.000,00

26,05

Hibah Kepada Panwaslu

200.000.000,00

86.418.052,00

43,21

Hibah Kepada TK Swasta

272.260.000,00

270.000.000,00

99,17

Hibah Kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah swasta Hibah Kepada Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Hibah Kepada Koperasi Flamboyan

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00

154.825.000,00

0,00

-

100.000.000,00

0,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

280.000.000,00

0,00

Hibah Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Hibah Kepada Badan Pengembangan Promosi Pariwisata Daerah Hibah Kepada HKTI Kota Mataram

100.000.000,00

100.000.000,00

200.000.000,00

0,00

100,00 100,00 -

25.000.000,00

0,00

Hibah Kepada KONI Kota Mataram

2.931.000.000,00

2.931.000.000,00

100,00

Hibah Kepada Komite Sekolah dan BOSDA Kota Mataram Hibah Kepada Gabungan Organisasi Wanita

4.018.950.000,00

4.018.595.000,00

99,99

50.000.000,00

0,00


-

-

82

Uraian (GOW) Kota Mataram

Anggaran

Realisasi

%

Hibah Kepada PGRI Kota Mataram

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00

Hibah Kepada PWI

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

Hibah Kepada KNPI

300.000.000,00

300.000.000,00

100,00

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Pendidikan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Keagamaan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Sosial Kemasyarakatan Hibah Kepada KKI NTB

1.070.000.000,00

1.070.000.000,00

100,00

520.000.000,00

100.000.000,00

19,23

190.000.000,00

190.000.000,00

100,00

25.000.000,00

0,00

Hibah Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang LIngkungan Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Hibah dana kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Dikpora) Hibah Dana Program Lingkungan (Bagian Pemerintahan) Hibah Dana Kelancaran Program Pembangunan Wilayah Kelurahan

5.953.251.000,00

1.878.420.425,00

31,55

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00

4.176.000.000,00

4.161.000.000,00

99,64

71.000.000,00

56.000.000,00

78,87

1.605.000.000,00

1.605.000.000,00

100,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

100,00

-

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya senilai Rp825.000.000,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat atas Program Pemberdayaan Lingkungan. 5.2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan sosial senilai Rp34.211.988.233,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian keuangan selaku SKPKD senilai Rp18.370.110.351,00 dan Belanja Barang yang Diberikan ke Masyarakat pada SKPD yang dikonversi ke Belanja Bantuan Sosial senilai Rp15.841.877.882,00 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah) Uraian Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bantuan Tempat Ibadah/Kegiatan Keagamaan/Lembaga/Ponpes Dukungan Dana/Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Dukungan Dana/Pemberdayaan Perempuan Dukungan dana/Pembinaan Organisasi Pemuda dan Olah Raga (Bagian Kesra) Dukungan Dana PER (Bag. Perekonomian) Bantuan Forum Kota Sehat Bantuan Keuangan kepada Klub-Klub Olah Raga Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Lembaga Pendidikan/Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan dan Kesenian (Kesra) Bantuan Kuangan Bagi Kelompok Peningkatan Gizi Masyarakat (Dikes) Bantuan Sharing Program P2KP Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Bantuan Kepada Badan Amal Zakat Daerah (BAZDA) Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik

Anggaran

Realisasi

%

40.781.426.070,25 18.268.500.000,00

34.211.988.233,00 14.819.549.900,00

83,89 81,12

6.644.500.000,00

5.455.299.900,00

82,10

1.380.000.000,00

994.500.000,00

72,07

698.000.000,00

617.250.000,00

88,43

903.000.000,00

685.500.000,00

75,91

4.404.250.000,00

3.893.250.000,00

88,40

115.000.000,00

115.000.000,00

100,00

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00

334.500.000,00

334.500.000,00

100,00

1.439.250.000,00

1.086.250.000,00

75,47

170.000.000,00

0,00

-

500.000.000,00

0,00

-

1.650.000.000,00

1.608.000.000,00

97,45

665.000.000,00

325.240.451,00

48,91

665.000.000,00

325.240.451,00

48,91


83

Uraian

Anggaran

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi Bantuan APEKSI

3.982.160.000,00 0,00

Realisasi

%

2.205.320.000,00 0,00

55,38 -

bantuan ADEKSI

20.000.000,00

0,00

Bantuan Keuangan Kepada Sanggar Seni Sekolah (Dikpora) Bantuan Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Mataram (Dikpora) Bantuan MUI Kota Mataram

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

3.462.160.000,00

1.930.320.000,00

55,75

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

10.000.000,00

0,00

195.000.000,00

30.000.000,00

Bantuan Dana untuk Siswa Miskin/Sharing Cost (Dikpora) Bantuan Adipura Bantuan kepada organisasi pengelolaan kesenian daerah Bantuan Kepada Forum Komite (Dikpora) Bantuan kepada Lembaga Keuangan Mikro

15,38

50.000.000,00

0,00

1.300.000.000,00

1.020.000.000,00

78,46

1.300.000.000,00

1.020.000.000,00

78,46

16.565.766.070,25 16.565.766.070,25

15.841.877.882,00 15.841.877.882,00

Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

-

-

95,63 95,63

Rincian Belanja Bantuan berupa Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada kegiatan SKPD senilai Rp15.841.877.882,00 sebagai berikut: (dalam rupiah) No

SKPD

Nilai Penyerahan Barang ke Masyarakat/Pihak Ketiga 240.545.000,00

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2

Dinas Kesehatan

3

Dinas Pekerjaan Umum

4

Satuan Pemadam Kebakaran

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

24.000.000,00

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

40.260.000,00

7

Dinas Kebersihan

34.972.000,00

8

Dinas Pertamanan

1.018.500.000,00

9

Badan Lingkungan Hidup

2.036.747.500,00

10

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

13

Satuan Polisi Pamong Praja

14

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

335.110.000,00

15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

138.788.000,00

16

Sekretariat Daerah

17


141.990.000,00

18

Kecamatan Mataram

197.334.000,00

19

Kecamatan Ampenan

59.550.000,00

20

Kecamatan Selaparang

19.500.000,00

21

Kecamatan Sandubaya

106.965.300,00

22

Kecamatan Sekarbela

202.904.145,00


320.905.400,00 3.743.262.000,00 199.826.000,00

18.600.000,00 344.999.600,00 1.579.181.000,00 99.000.000,00

45.247.000,00

84

No

Nilai Penyerahan Barang ke Masyarakat/Pihak Ketiga

SKPD

23

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

24

Kantor Ketahanan Pangan

25

Badan Pemberdayaan Masyarakat

26

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

27

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

21.410.000,00 40.725.000,00 975.329.500,00 223.110.500,00 3.453.715.937,00 179.400.000,00

Jumlah

15.841.877.882,00

5.2.2.2 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp231.832.379.737,00 atau 75,31% dari anggaran senilai Rp307.846.161.609,37 sudah termasuk Belanja Modal yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD senilai Rp4.006.050.331,00 yang dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. Rincian Belanja Modal tersebut sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1 2

Belanja Modal Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan,Irigasi & Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

3 4 5

Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

32.390.236.002,00 63.576.057.656,52

29.880.051.100,00 60.960.898.246,00

92,25 95,89

32.455.607.810,00 37.141.534.705,00

96.313.636.718,85

91.737.651.346,00

95,25

59.984.816.026,00

109.699.228.200,00

45.695.573.245,00

41,66

47.019.991.058,00

5.867.003.032,00

3.558.205.800,00

60,65

3.748.564.800,00

307.846.161.609,37

231.832.379.737,00

75,31

180.350.514.399,00

5.2.2.3 Belanja Tak Terduga Realisasi Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2014 senilai Rp369.772.500,00 dari anggaran senilai Rp1.500.000.000,00 atau 24,65% sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1

Uraian Belanja Tak Terduga

Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

1.500.000.000,00

369.772.500,00

24,65

518.397.535,00

1.500.000.000,00

369.772.500,00

24,65

518.397.535,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2014 tersebut digunakan untuk pembayaran perbaikan Tanggul sungai Keluncing senilai Rp123.784.000,00, Pengembalian sisa dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Kota Mataram untuk Pembebasan Tanah By Pass Bill dan Pembebasan Tanah Jl. Bung Hatta dan Gajah Mada Kota Mataram senilai Rp32.586.000,00, Dukungan Dana Belanja Tidak Terduga, terjadinya Angin Puting Beliung di Wilayah Kota Mataram senilai Rp63.500.000,00 dan Dukungan Dana Belanja Tak Terduga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2014 untuk kendaraan Operasional Pelayanan Persampahan Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2014 senilai Rp149.902.500,00. 5.2.3

Surplus/Defisit Pada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram mengalami surplus senilai Rp38.754.763.554,29 merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran. Sementara surplus/defisit dianggarkan defisit sebesar minus Rp121.808.988.944,51. Surplus senilai Rp38.754.763.554,29 terdiri dari


85

surplus APBD senilai Rp31.055.525.113,35 dan surplus di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD senilai Rp7.699.238.440,94. Sedangkan pada LRA TA 2013 menunjukkan defisit senilai Rp17.682.006.223,60 sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1

5.2.4

Uraian

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

Surplus/(Defisit)

(121.808.988.944,51)

38.754.763.554,29

-

(17.682.006.223,60)

Jumlah

(121.808.988.944,51)

38.754.763.554,29

-

(17.682.006.223,60)

Pembiayaan Dalam Tahun Anggaran 2014, penerimaan pembiayaan dianggarkan senilai Rp139.868.988.944,51, sedangkan realisasinya senilai Rp79.789.606.936,51 atau 57,05%. Realisasi kurang dari 100% disebabkan penerimaan dari pinjaman daerah tidak terealisasi senilai Rp60.000.000.000,00. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal senilai Rp17.330.000.000,00 terealisasi 95,96% dari target yang ditetapkan senilai Rp18.060.000.000,00 dengan rincian pada PT Bank NTB senilai Rp2.080.000.000,00, PDAM Giri Menang Mataram senilai Rp15.000.000.000,00, dan BPR NTB Mataram senilai Rp250.000.000,00. Realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

1

PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Pinjaman Daerah PENGELUARAN DAERAH

139.868.988.944,51 79.868.988.944,51

79.789.606.936,51 79.789.606.936,51

57,05 99,90

103.800.995.168,11 103.800.995.168,11

60.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.060.000.000,00

17.330.000.000,00

95,96

6.250.000.000,00

18.060.000.000,00

17.330.000.000,00

95,96

6.250.000.000,00

121.808.988.944,51

62.459.606.936,51

51,28

97.550.995.168,11

2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETO (1 - 2)

5.2.4.1 SiLPA Pada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilai Rp101.214.370.490,80. SiLPA tersebut meningkat sebesar 26,73% senilai Rp21.345.381.546,29 dari SiLPA TA 2013 senilai 79.868.988.944,51 sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1

Uraian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

%

Realisasi 2013

0,00

101.214.370.490,80

-

79.868.988.944,51

0,00

101.214.370.490,80

-

79.868.988.944,51

SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang di kelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD senilai Rp12.162.811.423,00 sedangkan SiLPA APBD sendiri senilai Rp89.051.559.067,80.


86

5.3

Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Arus Kas Bersih per 31 Desember 2014 adalah minus senilai Rp18.880.127.283,85. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya arus kas bersih meningkat senilai Rp43.780.651.080,35 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) per 31 Desember 2014

Uraian

1

Arus Masuk Kas

1.088.289.620.270,90

892.274.325.532,00

196.015.294.738,90

2

Arus Keluar Kas

1.069.409.492.987,05

917.174.849.328,50

152.234.643.658,55

18.880.127.283,85

(24.900.523.796,50)

43.780.651.080,35

Arus Kas Bersih

5.3.1

Kenaikan / (Penurunan)

No


Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Pada TA 2014 dan 2013 terdapat arus kas bersih senilai Rp258.810.354.519,35 dan Rp160.251.303.125,86 sehingga terjadi kenaikan arus kas bersih senilai Rp98.559.051.393,49 dengan perhitungan sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2

2014

2013

1.028.492.341.136,85

841.159.883.855,86

Kenaikan / (Penurunan) 187.332.457.280,99

769.681.986.617,50

680.908.580.730,00

88.773.405.887,50

258.810.354.519,35

160.251.303.125,86

98.559.051.393,49

Uraian Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi Arus Kas Bersih

5.3.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan kas untuk kegiatan operasional pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Pada tahun 2014 dan 2013 terdapat Arus Masuk Kas Bersih dari aktivitas operasi senilai Rp1.028.492.341.136,85 dan Rp841.159.883.855,86 sehingga terjadi kenaikan arus masuk kas dari aktivitas operasi senilai Rp187.332.457.280,99 dengan perhitungan sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Uraian

2014


2013

1


91.749.599.728,00

79.374.881.763,00

12.374.717.965,00

2

20.956.352.907,00

20.251.127.302,82

705.225.604,18

8.041.386.510,00

2.759.307.095,00

5.282.079.415,00

26.621.532.903,62

12.155.194.531,95

14.466.338.371,67

60.764.048.948,00

45.535.751.432,00

15.228.297.516,00

6

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

564.661.391.000,00

500.043.553.000,00

64.617.838.000,00

7

Dana Alokasi Khusus

52.222.910.000,00

35.346.060.000,00

16.876.850.000,00

8

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

11.000.000.000,00

0,00

11.000.000.000,00

72.418.554.484,23

37.042.319.448,09

35.376.235.036,14

119.413.450.000,00

97.256.605.000,00

22.156.845.000,00

3 4 5

9 10


87

No. 11 12 13

Uraian

2014

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi Jumlah arus masuk kas


2013 0,00

10.700.000.000,00

(10.700.000.000,00)

35.200.000,00

38.400.000,00

(3.200.000,00)

656.684.283,00

(59.138.093,00)

841.159.883.855,86

187.332.457.280,99

597.546.190,00 1.028.492.341.136,85

5.3.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus keluar kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Pada TA 2014 dan 2013 terdapat Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi senilai Rp769.681.986.617,50 dan Rp680.908.580.730,00 sehingga terjadi kenaikan arus keluar kas dari aktivitas operasi senilai Rp88.773.405.887,50 dengan perhitungan sebagai berikut: (dalam rupiah) 1

Belanja Pegawai

571.797.237.082,50

503.683.459.141,00


2

Belanja Hibah

18.000.015.425,00

24.566.079.150,00

(6.566.063.725,00)

3


18.414.110.351,00

13.340.854.752,00

5.073.255.599,00

4

Belanja Tidak Terduga

400.272.000,00

648.973.035,00

(248.701.035,00)

5


161.070.351.759,00

138.669.214.652,00

22.401.137.107,00

Jumlah Arus Keluar Kas

769.681.986.617,50

680.908.580.730,00

88.773.405.887,50

No

Uraian

2014

2013

Kenaikan tertinggi terjadi pada Belanja Pegawai, Barang dan Jasa kemudian Belanja Bantuan Sosial sementara belanja hibah dan Belanja Tidak terduga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. 5.3.2

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Aliran kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2014 minus senilai Rp227.754.829.406,00 dan tahun 2013 minus senilai Rp179.503.611.899,00 sehingga terjadi penurunan arus kas bersih sebesar minus Rp48.251.217.507,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah aliran kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan dikurangi dengan aliran kas keluar investasi. (dalam rupiah)

1

Arus Masuk Kas

83.150.000,00

11.094.364,00

Kenaikan / (Penurunan) 72.055.636,00

2

Arus Keluar Kas

227.837.979.406,00

179.514.706.263,00

48.323.273.143,00

Arus Kas Bersih

(227.754.829.406,00)

(179.503.611.899,00)

(48.251.217.507,00)

No

Uraian

2014

2013

Adapun rincian dari arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 5.3.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitas penerimaan kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non


88

Keuangan Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2014 dan 2013 senilai Rp83.150.000,00 dan Rp11.094.364,00 sehingga terjadi penurunan arus masuk kas senilai Rp72.055.636,00 yang terdiri dari: (dalam rupiah) 1 2

Penjualan Bahan Bangunan Penjualan Drum Bekas

71.500.000,00 0,00

10.000.000,00 300.000,00

Kenaikan / (Penurunan) 61.500.000,00 (300.000,00)

3

Penerimaan atas Pengembalian Belanja Investasi Non Keuangan (CP) Jumlah

11.650.000,00

794.364,00

10.855.636,00

83.150.000,00

11.094.364,00

72.055.636,00

No

Uraian

2014

2013

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan memperlihatkan kenaikan pada penjualan bahan bangunan dan penerimaan kembali belanja modal yaitu pengembalian belanja modal tanah untuk ruas jalan 5.3.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitas pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah Kota Mataram selama satu periode.Arus keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2014 dan 2013 senilai Rp227.837.979.406,00 dan Rp179.514.706.263,00 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp48.323.273.143,00 yang terdiri dari: (dalam rupiah) No 1 2 3 4

5

6

7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17

Uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Berat Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan di atas Air Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alatalat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alatalat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-

2014

2013


29.891.701.100,00

32.455.607.810,00

(2.563.906.710,00)

3.741.357.000,00

4.086.650.000,00

(345.293.000,00)

9.751.329.552,00

7.484.395.900,00

2.266.933.652,00

951.250.783,00

1.484.369.000,00

(533.118.217,00)

60.500.000,00

209.150.000,00

(148.650.000,00)

39.900.000,00

125.618.000,00

(85.718.000,00)

680.036.000,00

405.165.000,00

274.871.000,00

125.967.500,00

236.050.000,00

(110.082.500,00)

651.440.000,00

965.948.000,00

(314.508.000,00)

3.755.405.325,00

2.791.458.775,00

963.946.550,00

3.544.605.041,00

3.420.576.150,00

124.028.891,00

6.227.274.800,00

5.751.941.450,00

475.333.350,00

198.671.200,00

180.118.800,00

18.552.400,00

1.635.305.815,00

744.210.500,00

891.095.315,00

888.211.000,00

696.575.990,00

191.635.010,00

227.756.000,00

149.561.500,00

78.194.500,00

97.800.000,00

60.880.000,00

36.920.000,00


89

No

Uraian

2014


2013

alat Ukur 18

Belanja Modal Pengadaan Alatalat Kedokteran

21.443.207.750,00

3.562.863.000,00

17.880.344.750,00

19

Belanja Modal Pengadaan Alatalat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Alatalat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Pengadaan Alatalat Olah Raga Belanja Modal Pengadaan Peralatan Survey/Pengumpulan Data Statistik Perikanan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Gas Jumlah Arus Keluar Kas

6.879.296.480,00

4.482.488.004,00

2.396.808.476,00

28.226.534.395,00

24.461.685.700,00

3.764.848.695,00

20 21 22 23

24 25

26 27

28 29 30 31

32

216.115.000,00

216.115.000,00

8.803.160.000,00

17.536.752.958,00

(8.733.592.958,00)

8.104.388.000,00

4.632.809.900,00

3.471.578.100,00

145.437.350,00

388.742.500,00

(243.305.150,00)

87.731.601.015,00

59.148.213.526,00

28.583.387.489,00

2.050.919.800,00

2.789.897.800,00

(738.978.000,00)

799.529.000,00

342.290.000,00

457.239.000,00

707.757.000,00

616.377.000,00

91.380.000,00

8.100.000,00

35.526.000,00

(27.426.000,00)

3.000.000,00

183.790.000,00

(180.790.000,00)

50.484.000,00

84.993.000,00

(34.509.000,00)

199.938.500,00

0,00

199.938.500,00

227.837.979.406,00

179.514.706.263,00

48.323.273.143,00

Kenaikan terbesar dari Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, alat laboratorium, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, konstruksi jalan dan pengadaan alat laboratorium. Penurunan terbesar Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya adalah berkurangnya Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dan Belanja Modal Pengadaan Tanah. 5.3.3

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2014 minus senilai Rp17.330.000.000,00 dan Tahun 2013 minus senilai Rp6.250.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar minus Rp11.080.000.000,00 terdiri dari: (dalam rupiah) No. 1

Uraian Arus Masuk Kas



0,00


0,00

Kenaikan / (Penurunan) 0,00

90

2

Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih

17.330.000.000,00

6.250.000.000,00

11.080.000.000,00

(17.330.000.000,00)

(6.250.000.000,00)

(11.080.000.000,00)

5.3.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas Penerimaan kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau surplus anggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Tahun 2014 dan 2013 tidak ada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan. Penerimaan dari dana pinjman daerah yang sudah dianggarkan senilai Rp60.000.000.000,00 tidak terealisasi pada TA 2014 sementara penerimaan pokok Dana Bergulir pada Lembaga Keuangan Mikro yang dikelola Dinas Koperasi tidak ada penyetoran. Setoran ini sudah lama macet sejak tahun 2011 sudah tidak ada penyetoran. 5.3.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas Pengeluaran kas sehubungan dengan penggunaan defisit atau surplus anggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2014 senilai Rp17.330.000.000,00 dan Tahun 2013 senilai Rp6.250.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp11.080.000.000,00 terdiri dari: (dalam rupiah) No 1 2

Uraian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembentukan Dana Cadangan Jumlah

2014 17.330.000.000,00

2013 6.250.000.000,00


0,00

0,00

0,00

17.330.000.000,00

6.250.000.000,00

11.080.000.000,00

Realisasi Arus Keluar Kas selama periode Tahun 2014 berupa Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah senilai Rp17.330.000.000,00 yang terdiri dari PT Bank NTB senilai Rp2.080.000.000,00, PDAM Giri Menang Mataram senilai Rp15.000.000.000,00, dan BPR NTB Mataram senilai Rp250.000.000,00. 5.3.4

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Dalam tahun 2014 dan 2013 Arus Kas bersih dari Aktivitas Non anggaran adalah senilai Rp5.154.602.170,50 dan Rp601.784.976,64. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran naik senilai Rp4.552.817.193,86. Jumlah tersebut merupakan jumlah aliran kas masuk dari aktivitas non anggaran dikurangi dengan aliran kas keluar dari aktivitas non anggaran, dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

2014

2013


1

Arus Masuk Kas

59.714.129.134,05

51.103.347.312,14

8.610.781.821,91

2

Arus Keluar Kas

54.559.526.963,55

50.501.562.335,50

4.057.964.628,05


91

Arus Kas Bersih

5.154.602.170,50

601.784.976,64

4.552.817.193,86

5.3.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran selama periode tahun 2014 dan 2013 senilai Rp59.714.129.134,05 dan Rp51.103.347.312,14 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp8.610.781.821,91dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

1

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penerimaan Salah setor pajak SKPD ke Kas Daerah Ktr Lingk Hidup Kelebihan transfer BPJS KC Mataram dr Dikes Penerimaan Salah setor pajak SKPD ke Kas Daerah SMPN 4 Penerimaan Sisa UP/GU/TU (UYHD) Tahun Sebelumnya Penerimaan Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame

2

3 4 5 6 7

Jumlah

2014 57.069.396.861,05

2013 48.805.744.324,64


0,00

636.363,00

(636.363,00)

102.492.499,00

0,00

102.492.499,00

1.886.544,00

0,00

1.886.554,00

299.491.036,00

158.821.161,50

140.669.874,50

2.134.643.153,00

1.824.783.338,00

309.859.815,00

106.219.041,00

313.362.125,00

(207.143.084,00)

59.714.129.134,05

51.103.347.312,14

8.610.781.821,91

5.3.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran selama periode Tahun 2014 dan Tahun 2013 adalah senilai Rp54.559.526.963,55 dan Rp50.501.562.335,50, sehingga terjadi kenaikan senilai Rp4.057.964.628,05 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

2014

2013

1

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Jaminan Bongkar reklame Pengeluaran ke Kas negara Salah setor pajak SKPD Pengembalian Kelebihan transfer BPJS KC Mataram dr Dikes Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA berjalan

52.122.497.282,55

48.373.691.597,50


36.177.375,00

2.700.000,00

33.477.375,00

0,00

896.364,00

(896.364,00)

102.492.499,00

0,00

102.492.499,00

2.298.359.807,00

2.124.274.374,00

174.085.433,00

Jumlah

54.559.526.963,55

50.501.562.335,50

4.057.964.628,05

2 3 4 5

5.3.5.1 Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode Selama Tahun Anggaran 2014 terjadi kenaikan kas bersih senilai Rp18.880.127.283,85 sementara Tahun 2013 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp24.900.523.796,50, sehingga terjadi kenaikan senilai Rp43.780.651.080,35. Salah satunya dikarenakan Pada Tahun 2014 aktivitas Operasi dan aktivitas Non Anggaran Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2014

92

meningkat sementara investasi aset non keuangan berupa belanja modal mengalami penurunan diikuti oleh aktivitas dan aktivitas Pembiayaan sebagai berikut:

(dalam rupiah) No

258.810.354.519,35

160.251.303.125,86


(227.754.829.406,00)

(179.503.611.899,00)

(48.251.217.507,00)

(17.330.000.000,00)

(6.250.000.000,00)

(11.080.000.000,00)

5.154.602.170,50

601.784.976,64

4.552.817.193,86

18.880.127.283,85

(24.900.523.796,50)

43.780.651.080,35

Uraian

1

Aktivitas Operasi

2 3

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Aktivitas Pembiayaan

4

Aktivitas Non Anggaran Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode

2014

2013

5.3.5.2 Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2014 Saldo Kas Awal di Kas Daerah per 1 Januari 2014 senilai Rp76.703.715.043,08 adalah senilai saldo akhir per 31 Desember 2013. 5.3.5.3 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014 Saldo akhir kas di Kas daerah per 31 Desember 2014 adalah senilai Rp95.583.842.326,93 terdiri dari kas di Kas Daerah senilai Rp18.583.842.326,93 hasil rekonsiliasi dengan Bank dan setara kas berupa deposito kurang dari 3 bulan senilai Rp77.000.000.000,00. Dengan demikian terjadi kenaikan Saldo Akhir Kas sebesar Rp18.880.127.283,85 dibanding Saldo Awal Kas senilai Rp81.711.426.677,65. Saldo akhir kas di Kas Daerah senilai Rp18.583.842.326,93 berbeda dengan Saldo di Rekening Koran senilai Rp18.583.158.326,93 karena Pihak Bank lebih mentransfer SP2D ke rekening Kas Dinas Pendidikan senilai Rp684.000,00. Atas lebih transfer tersebut pihak Bank sudah melakukan koreksi dan mengembalikan ke Kas Daerah Kota Mataram pada tahun 2015. 5.3.5.4 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2014 Saldo Akhir Kas secara keseluruhan per 31 Desember Tahun 2014 senilai Rp107.939.293.487,44 dapat dirincikan sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

95.583.842.326,93

76.703.715.043,08


0,00

113.775.410,00

(113.775.410,00 )

192.639.737,50

430.363.242,50

(237.723.505,00)

2014

2013

1

Kas di Kas Daerah

2

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD RSUD

12.162.811.423,01

4.463.572.982,07

7.693.235.987,18

Saldo Akhir Kas

107.939.293.487,44

81.711.426.677,65

26.227.866.809,78

3 4

Saldo akhir kas tahun 2014 senilai Rp107.939.293.487,44 terdiri dari Kas di BUD senilai Rp95.583.842.326,93, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2014

93

Rp192.639.737,50 (termasuk sisa pajak yang belum disetor), dan Kas di BLUD RSUD Kota Mataram senilai Rp12.162.811.423,01. Dibandingkan dengan saldo akhir kas keseluruhan tahun sebelumnya, kenaikan saldo akhir kas TA 2014 adalah senilai Rp26.227.866.809,78.


94

5.4

Pengungkapan Informasi Yang Tidak Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Tahun 2014 Untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan dan dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai, perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam Penjelasan Akunakun Laporan Keuangan, yaitu sebagai berikut: a. Laporan Keuangan BUMD PDAM Giri Menang Tahun 2014 yang dijadikan dasar perhitungan pengakuan investasi jangka panjang Pemerintah Kota Mataram yang menggunakan metode ekuitas belum diaudit Kantor Akuntan Publik; b. Data kerugian negara/daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan laporan BPK RI, Inspektorat Kota Mataram dan BPKP per 31 Desember 2014 yang masih dalam proses penetapan senilai Rp233.924.875,00 dan masih berupa informasi senilai Rp487.567.071,04 dengan rincian sebagai berikut. Dokumen Sumber Informasi

No

Saldo per 31 Des 2014 (Rp)

Sudah Penetapan (RP)

Dalam Proses Penetapan

262.749.875,00

Masih Berupa Informasi

1

BPK RI

2

Inspektorat (TP-TGR)

3

Inspektorat

356.853.240,63

356.853.240,63

4

BPKP

101.888.830,41

101.888.830,41

64.181.781,00

Jumlah

233.924.875,00

28.825.000,00

0,00

0,00

64.181.781,00

785.673.727,04

64.181.781,00

233.924.875,00

487.567.071,04

Terhadap informasi kerugian negara/daerah dimaksud akan dilakukan penyelesaian melalui proses Majelis TP-TGR pada tahun 2015. c. Tindak lanjut rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK sebagai berikut:

Uraian

s.d. 31 Des 2014

s.d. 12 Mar 2015

Jml

Nilai (Rp)

%

Jml

Temuan

291

6.110.585.955,91

301

6.110.585.955,91

Nilai (Rp)

%

Rekomendasi

662

4.040.721.439,70

692

4.040.721.439,70

Sesuai Rekomendasi

486

2.968.098.142,41

73,41

614

3.496.649.838,70

88,73

Belum Sesuai

109

934.527.887,29

16,47

67

299.891.356,00

9,68

Belum Ditindaklanjuti

61

138.095.410,00

9,21

3

113.775.410,00

0,43

Tidak Dpt Ditindaklanjuti

6

0,00

0,91

8

130.404.835,00

1,16

Status Rekomendasi :

Nilai Penyetoran Yg Sudah Dilakukan

3.899.114.836,32


3.945.872.505,61

95

BAB VI PENUTUP Dalam rangka membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmennya dengan melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan serta regulasi pendukung pengelolaan keuangan daerah. LKPD Kota Mataram ini merupakan salah satu bentuk upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dengan memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 dan keadaan kekayaan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 2014, yang diharapkan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan guna menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 ini disusun dan disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu aspek dari tata laksana pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Mataram,

Mei 2015

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH


96

PEMERINTAH KOTA MATARAM BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents