PEMERINTAH KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Pejanggik No. 16 Mataram Telp. 0370-642990,645392

PROFIL SINGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MATARAM TAHUN 2015

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah Kota Mataram ( Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 nomor 3 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 seri D) adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai peraturan Daerah tersebut kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Matarammerupakan bagian perangkat daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah sebagai berikut :  Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sebagai unsur pendukung tugas Walikota dibidang ketentraman dan ketertiban yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram mempunyai tugas pokok :membantu Walikota dalam menegakan

Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.  Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum danketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota; c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia,Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; g. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; h. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; i.

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon II.B, 5 (lima) Jabatan Eselon III.B, 11 (sebelas) Jabatan Eselon IV.A Berdasarkan SK tersebut pola struktur atau susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : 1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi : a. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan. b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 2. BidangKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi : a. Seksi Operasi dan Pengendalian. b. Seksi Kerjasama. 3. BidangSumber Daya Aparatur, membawahi : a. Seksi Pelatihan Dasar. b. Seksi Teknis Fungsional. 4. BidangPerlindungan Masyarakat, membawahi : a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat. b. Seksi Bina Potensi Masyarakat. d. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan e. Kelompok Jabatan FungsionaL 2. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 27 Tahun 2011, adapun gambar struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah sebagai berikut : (Tabel 2.1.2)

Gambar 2.1.2

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MATARAM

KEPALA SATUAN CHAERUL ANWAR, S.IP Pembina T k.I / IV/b NIP. 19601202 198003 1 003

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

JEMMY NELWAN, S.Sos Pembina / IV/a NIP. 19680128 198803 1 005

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KASUBBAG PROGRAM

LALU MUHAMMAD ZAKIR, SH

BAYU PANCAPATI A, S.STP

BUDI WARTONO, S.STP

H. MUSTAFA KAMAL,SH

M. ISRAK TANTAWI JAUHARI, SIP

Pembina / IV/a NIP. 19670119 199303 1 009

Penata T k.I / III/d NIP. 19790331 199711 1 001

Pembina / IV/a NIP. 19761222 199612 1 001

Pembina / IV/a NIP. 19621231 198101 1 019

Pembina / IV/a NIP. 19760717 199501 1 001

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN

SEKSI PELATIHAN DASAR

SEKSI SATUAN LINMAS

KASUBBAG KEUANGAN

Hj. NINING ERNAWATI, SH

BAMBANG EKO Y, S.Pt

VIDI PARTISAN YGJ, S.STP, MH

M. GARDUNTA, SH

NI NYOMAN DEWI AYU SUMARSIH, S.STP.

Penata / III/c NIP. 19741108 200212 2 010

Penata / III/c NIP. 19730619 200312 1 007

Penata / III/c NIP. 19840322 200212 1 001


Penata / III/c NIP. 19810406 199912 2 002

SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUTRISNO, S.Sos

H. MUHAMMAD GAZALI, S.IP

AGUS SOPIAN, S.STP

SONYA MARGARETHA, SH

Drs. H. M. JUFRI

Penata Muda T k.I / III/b NIP. 19690424 199103 1 008

Penata / III/c NIP. 19690530 199902 1 001

Penata T k. I / III/d NIP. 19781225 199711 1 003



UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN

 Rincian tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sebagai berikut; 1. Kepala Satuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota,penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan PPNS, serta serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Satuan Polisi Pamong Praja b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja c. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)/instansi terkait; f.

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

g. Pengkoordinasian pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau kebijakan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan; h. Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan serta rekomendasi teknis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan i.

Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan Walikota dan Wakil Walikota, tamu Walikota dan Wakil Walikota, termasuk pejabat negara dan tamu negara j. Pengkoordinasian pembinaan terhadap pemberdayaan dan penyelenggaraan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) k. Pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan l.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

m. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

n. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan; o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau kebijakan daerah lainnya p. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah q. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretariat Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan Satpol PP yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum serta kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

d.

Perumusan umum;

e.

Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

f.

Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

g.

Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;

h.

Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

i.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

j.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian antara lain :  Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian perencanaan program dan pelaporan pelaksanaan tugas Satpol PP. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :



Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja llingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan;



Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan;



Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;



Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;



Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;



Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas ;



Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;




dan

pelaksanaan




 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;



Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;



Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;



Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;



Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;







administrasi

PNS

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan program kerja dibidang penegakan Perundang-undangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan Bidang ;

kinerja

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya ;

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, dalam rangka tim yustisia dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah; e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan daerah; f.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka penegakan perundangundangan daerah;

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap pemberdayaan dan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas perundangundangan daerah; i.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

j.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ;

k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasannya lain yang diberikan oleh sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Seksi antara lain :

atasan

membawahi 2 (dua) Kepala

 Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah. Untuk melaksanakan tugas Pokok Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA) dan program kerja Seksi;



Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan terhadap perundang-undangan daerah;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan;



Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku ;



Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan mengenai perundangundangan daerah ;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan penyuluhan perundang-undangan daerah;



Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta dalam rangka pengembangan sistem, metode dan materi penyuluhan terkait perundang-undangan daerah;



Penyiapan bahan sosialisasi perundang-undangan daerah yang berkaitan pembinaan pengawasan dan penyuluhan; Penyiapan bahan usulan kebijakan yang terkait dengan pembinaan pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah; Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;

  

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi : 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;



Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah ;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah ;



Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;



Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait tugas penyidikan pelanggaraan perundang-undangan daerah;



Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur dan badan hukum;



Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;




4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi: a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang ; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya ; c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; e. Pelaksanaankoordinasi undangan daerah;

penertiban

terhadap

pelanggaran

perundang-

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; g. Pelaksanan koordinasi kegiatan patroli rutin wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat h. Pelaksanaan korrdinasi terhadap pengamanan aset daerah yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Pelaksanaan koordinasi terkait penjagaan dan pengamanan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota; j. Pelaksanaan koordinasi terhadap pengamanan dan pengawalan terhadap Walikota dan Wakil Walikota; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ; l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sesuai dengan bidang tugasnya.

atasan

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi 2 (dua) Kepala Seksi antara lain :  Seksi Operasi dan Pengendalian, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan

pelaksanaan kegiatan di bidang operasional dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masayarakat. Untuk melaksanakan tugas Pokok, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi: 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang operasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masayarakat.;



Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang operasi dan pengendalian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian terkait pemiliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;



Pelaksanaan kegiatan patroli rutin wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



Pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap aset daerah yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



Pelaksanaan kegiatan penjagaan dan pengamanan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;



Pelaksanaan pengamanan dalam wilayah atau lingkungan perkantoran milik Pemerintah Daerah dari kegiatan unjuk rasa dan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan terhadap Walikota dan Wakil Walikota, tamu Walikota dan Wakil Walikota, termasuk pejabat negara dan tamu negara;







 Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama. Untuk melaksanakan fungsi :

tugas pokok Kepala Seksi Kerjasama mempunyai



Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kerjasama dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.;



Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama terkait pemiliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;



Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP;







5. Bidang Sumber Daya Aparatur Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang sumber daya aparatur. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi: a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang ; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya ; c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Sumber Daya Aparatur; e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur polisi pamong praja; f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya polisi pamong praja melalui proses pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; g. Pelaksanaan pembinaan teknis kesamaptaan bagi anggota polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ; i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sesuai dengan bidang tugasnya.

atasan

Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi 2 (dua) Kepala Seksi antara lain  Seksi Pelatihan Dasar, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas Pokok Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi: 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;



Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dasar dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;



Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelatihan dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pelatihan dasar dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar aparatur polisi pamong praja;



Penyiapan bahan koordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bagi anggota satuan polisi pamong praja yang sudah mengikuti diklat, kursus dan pelatihan lainnya;



Penyiapan bahan perencanaan jadwal pelatihan dasar bagi anggota satuan polisi pamong praja;



Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;




 Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang teknis fungsional. Untuk melaksanakan mempunyai fungsi:

tugas pokok Kepala Seksi Teknis Fungsional



penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;



penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang teknis fungsional dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;



penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang teknis fungsional berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan bidang teknis fungsional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.;



pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bidang teknis fungsional;



penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, menyangkut kebutuhan tenaga teknis fungsional bagi aparatur polisi pamong praja;



pelaksanaan kegiatan kesamaptaan bagi anggota polisi pamong praja dan atau pegawai negeri sipil lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



penyiapan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis fungsional yang meliputi diklat, kursus dan pelatihan lainnya bagi anggota satuan polisi pamong praja;



monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;




6. Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan pejabaran kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang ; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Program Kerja sub bidang dibawahnya

Anggaran (RKA) dan

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan masyarakat e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang perlindungan masyarakat dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait f.

Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat

g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah-masalah perlindungan masyarakat h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi dibidang perlindungan masyarakat dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta i.

Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang perlindungan masyarakat

j.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang

k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Kepala Seksi antara lain :  Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang satuan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi: a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Satuan Linmas c. Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang satuan Linmas d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi peleksanaan tugas seksi dengan instansi terkait e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan SDM satuan Linmas dalam mendukung penyelenggaraan tugas perlindungan masyarakat f.

Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang satuan Linmas

g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas satuan Linmas h. Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan satuan Linmas i.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi

j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

 Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Potensi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Pokok Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi: a.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi

b.

Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang bina potensi masyarakat

7. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan a.

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara Ex-Officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan

b.

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kota Mataram.

8. KelompokJabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

a. Kelompok jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan; c. Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

pada

ayat

(1)

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Kepegawaian Dalam Penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan wajib daerah yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, SATPOL PP Kota Mataram didukung sumber daya aparatur dengan jenjang pendidikan variatif mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan jenjang Pendidikan Pasca Sarjana (S2). Adapun sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Februari 2015 keseluruhan berjumlah 150 orang yang terdiri dari 117 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Honor Daerah dan 31 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari data tersebut sumber daya aparatur yang ada terbagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain : A.

B.

Pegawai Sekertariat terdiri dari 1.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

: 37orang

2.

Pegawai Honor Daerah

: 1 orang

3.

Pegawai Tidak Tetap (PTT)

: 12 orang

Pegawai Anggota terdiri dari 1.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

: 80orang

2.

Pegawai Honor Daerah

: 1 orang

3.

Pegawai Tidak Tetap (PTT)

: 19 orang

Rincian Keadaan karyawan/karyawati Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Tidak Tetap menurut jenjang pendidikan, pangkat dan golongan tahun 2015, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Komposisi Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Mataram Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2015

Pangkat/Golongan No.

Jenis

Jumlah

Kepegawaian

I

II

III

IV

1.

PNS

2

83

26

6

117

2.

HONDA

-

-

-

-

2

3.

PTT

-

-

-

-

31

JUMLAH

2

83

26

6

150

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sampai Februari 2015 Sedangkan keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Honor Daerah(HONDA) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) apabila dirinci berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2 Komposisi Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Mataram Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No

Uraian

Jenjang Pendidikan/Jumlah/Orang

SD

SLTP

SLTA

D3

S1

Total

S2

Jenis Kelamin L

P 10

1.

PNS

1

-

83

-

31

2

117

107

2.

HONDA

-

-

2

-

-

-

2

2

3.

PTT

-

-

29

2

-

-

31

27

4

1

-

114

2

31

2

150

136

14

Jumlah

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sampai Februari 2015 Apabila dilihat dari Tabel 2 diatas keadaan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan keragaman tingkat kemampuan, dimana sebagian besar didominasi pada tingkatan SLTA = 83 orang, S1 = 31 orang, serta S2 = 2 orang. Sedangkan sebaran menurut jenis kelamin : Laki-laki = 136 orang dan perempuan = 14 orang.

Untuk jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram menurut jabatan, golongan dan jenis kelamin berdasarkan tingkatan Eselonoring, dilihat dalam Tabel 3. Pada Tabel 3 tersebut digambarkan bahwa jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, dilihat dari kondisi sampai dengan bulan Februari 2015 berjumlah 17 orang. Tabel 3 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2015

ESELON NO

GOLONGAN/PANGKAT

JENIS KELAMIN

JABATAN II/b

III/b

IV/a

Jml

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

Jml

L

P

1.

Kasat

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

2.

Sekretaris

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

3.

Kabid

-

4

-

4

-

3

1

-

-

4

4

-

-

-

11

11

-

1

4

6

-

11

8

3

1

4

11

17

1

5

5

6

-

17

14

3

4.

Kasubbag/ Kasi JUMLAH

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sampai Februari 2015 B. VISI DAN MISI 1. VISI Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Daerah,Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Aman, Damai, Tertib dan BerkesadaranHukum” 2. MISI Untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut : a. Meningkatkan kwalitas pelayanan dan kelembagaan yg profesional. b. Meningkatkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. c. Meningkatkan Pembinaan potensi masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah.

C. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi. Berdasarkan pada rumusan Visi dan Misi di atas, maka tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : a. Membentuk instansi yang berkwalitas dan berdaya saing. b. Meningkatkan sumber daya aparatur yang bersih dan berwibawa melalui diklat yang berkelanjutan. c. Mewujudkan perlindungan Lingkungan (SISKAMLING).

masyarakat

yang

berbasis

Sistem

Keamanan

d. Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Sasaran Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sebagai perwujudan dari Strategis Rencana Kerja meliputi : a. Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi kepegawaian dan operasional perkantoran guna mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD. b. Terwujudnya aparatur yang handal dan berdaya saing. c. Terwujudnya pembinaan perlindungan masyarakat (SISKAMLING).

terhadap potensi masyarakat dalam rangka yang berbasis Sistem Keamanan Lingkungan

d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. e. Terwujudnya sinergitas dengan instansi terkait guna membangun kerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah yang berlaku.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta Perlindungan masyarakat dan inventarisasi isu-isu strategis yang ada maka dikembangkan skenario yang mengarahkan upaya-upaya pencapaian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang ditetapkan. Skenario penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat diarahkan untuk terciptanya kondusifitas daerah.  Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 2011-2015

dan

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka beberapa stratregi yang ditempuh antara lain: 1.

Peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana perkantoran.

2.

Pelaksanaan berbagai Diklat teknis bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

3.

Pelaksanaan study banding ke luar daerah.

4.

Memberdayakan organisasi atau kelompok PAMSWAKARSA.

5.

Mengoptimalkan lembaga-lembaga adat yang berkembang di masyarakat.

6.

Terbentuknya Tim Turjawali.

7.

Sosialisasi/penyuluhan.

8.

Pembentukan Tim Yustisi.

9.

Pemberdayaan PPNS.

Untuk Mencapai rangkaian strategis diatas, diharapkan arah kebijakan berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain : 1.

Mengembangkan sistem informasi penyusunan data serta kajian bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2.

Peningkatan pemahaman tupoksi dalam pelaksanaan tugas.

3.

Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan serta pencegahan terjadinya konflik

4.

Mengembangkan kondusifitas trantibum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga dinamika kehidupan masyarakat tegaknya hukum dan menghormati HAM.

5.

Meningkatkan kerjasama dengan aparat kepolisian, aparatur kepolisian, kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya dan pemeliharaan keamanan dan penyelenggaraan trantibum.

Penjabaran strategi dan arah kebijakan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Mataram merupakan dasar bagi penentuan program dan kegiatan selama 5(lima) tahun periode 2011-2015. Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka secara umum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dituangkan dalam upaya-upaya sebagai berikut : 1.

Memfasilitasi seluruh harapan masyarakat dan aspirasi masyarakat dalam rangka menciptakan stabilitas trantibum dan perlindungan masyarakat.

2.

Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum lainnya, Toga, Toma, cendikiawan dalam menciptakan kondisi trantibum.

3.

Pemberdayaan komponen Satuan Linmas dalam menciptakan kondisi trantibum di daerah.

4.

Peningkatan Kualitas pelayanan.

5.

Peningkatan kualitas SDM.

E. PROGRAM Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan 6. Program Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 7. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 8. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

F. KEGIATAN Kegiatan merupakan penjabaran/tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan.Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut : 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

5.

Penyediaan alat tulis kantor

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Penyusunan dokumen perencanaan 13. Pengelolaan administrasi umum 14. Penyediaan administrasi keuangan 15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17. Pengadaan mebeleur 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22. Pengadaan pakaian Korpri 23. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25. Penyusunan Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 26. Pembangunan pos jaga/ronda 27. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 28. Pengendalian keamanan lingkungan 29. Pengamanan pemilu Legislatif 30. Pengamanan pemilu Presiden 31. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan 32. Pemantauan situasi kamtibmas 33. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah 34. Penanganan kasus dan pemberdayaan PPNS 35. Penyidikan, penindakan dan pemberkasan kasus pelanggaran Perda

Mataram,

Oktober 2015

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MATARAM,

CHAERUL ANWAR, SIP NIP. 19601202 198003 1 003

PEMERINTAH KOTA MATARAM

Recommend Documents