DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Semanggi No. 19 Telepon (0370) 633095 - Mataram

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2015

LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM TAHUN 2015 2

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan dengan ijin‐Nyalah sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2015 dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2015 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi. Laporan ini memuat pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2011‐2015. Pada LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram pada tahun 2015 Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2015, kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2015 untuk mendukung terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean governance) yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel. Dan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram beserta seluruh jajarannya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai media untuk introspeksi dalam upaya‐upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Mataram, Februari 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Ir. H. MAHMUDDIN Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19611016 199503 1 002

i

LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM TAHUN 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ..............................................................................................................

iii

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................................................

1

I.1. Latar Belakang ...........................................................................................................

1

I.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................................

2

I.3. Dasar Hukum ..............................................................................................................

2

I.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram ...................

3

I.4.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD ..................

3

I.4.2. Kondisi Aset dan Sumber Daya Manusia ..........................................

13

I.5. Isu Strategis SKPD ...................................................................................................

14

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ...............................................................

15

II.1. Perencanaan ..............................................................................................................

15

II.2. Perjanjian Kinerja ...................................................................................................

18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................................................

20

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 ...........................................................................

20

III.2. Akuntabilitas keuangan ......................................................................................

28

BAB IV. PENUTUP ............................................................................................................................

35

LAMPIRAN‐LAMPIRAN

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang‐ undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang‐ undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu prinsip dasar Tata Pemerintahan yang baik . Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban bagi pengelola pemerintahan dan

pembangunan

untuk

mempertanggungjawabkan

pengelolaan

dan

pengendalian sumber daya, serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Penetapan Kinerja Dnas Pekerjaan Umum Kota Mataram tahun 2015, telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja dari 12 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai rata‐rata 100 %, walaupun ada beberapa indikator yang tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal namun pencapaian Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan berhasil. Untuk mendukung pencapaian sasaran beserta indikator kinerjanya, Tahun Anggaran 2015 telah dialokasikan dana yang bersumber dari dana APBD Kota Mataram dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran termasuk anggaran belanja pegawai dan tunjangan lainnya setelah penambahan anggaran terhadap beberapa program dan kegiatan tambahan melalui APBD Perubahan (ABT) adalah sebesar Rp 123.035.544.816 Dari jumlah anggaran tersebut, jumlah dana yang dapat diserap

iii

LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM TAHUN 2015 dari keseluruhan program/kegiatan termasuk komponen belanja pegawai dan tunjangan lainnya adalah sebesar Rp. 119.410.690.179,‐. Capaian serapan dana tersebut tidak dapat maksimal dikarenakan terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 karena berbagai hal.

Ke depan dalam rangka meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran

Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka dipandang perlu dilakukan langkah‐langkah antisipatif dalam upaya‐upaya perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu: hendaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat lebih terencana dan terukur sehingga output kegiatan dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, optimalisasi fungsi kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya‐upaya pemecahan terhadap program dan kegiatan‐kegiatan yang di nilai akan terhambat pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan kegiatan, dan dengan cara meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil langkah dan staretegi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram diharapkan dapat berperan secara lebih baik, optimal dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Sehingga dengan demikian nantinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram diharapkan dapat berperan secara lebih baik dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

iv


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran - sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka dari itu LAKIP sangatlah diperlukan sesuai dengan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggung jawaban Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

melalui

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas menyampaikan

didefinisikan

pertanggung

sebagai

jawaban

atau

suatu untuk

kewajiban menjawab

untuk dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau berkewenangan untuk

meminta

keterangan

atau

pertanggungjawaban.

Sedangkan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

1


1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP sangat bermanfaat dalam rangka memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi pemerintah, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3.

LANDASAN HUKUM Dasar penyusunan dari LAKIP adalah beberapa perundang-undangan berikut ini : 1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram ;

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari jorupsi, kolusi dan nepotisme;

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025; 11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor

18 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

2


12. Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015.

1.4.

GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM

1.4.1.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD Sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana di bidang pekerjaan umum dan perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah mengalami beberapa kali

perubahan struktur organisasi berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kemudian dirubah sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Sesuai Perda No. 5 Tahun 2008, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram terdiri dari: Unsur Pimpinan; Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat; Unsur Pelaksana yang terdiri dari Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan, serta unsur kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram per Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.1. Sedangkan

Berdasarkan

Peraturan

Walikota

Mataram

Nomor

12/PERT/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3


d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi, rincian tugas pokok dan fungsi unsur organisasi adalah sebagai berikut : a.

Kepala Dinas (1).

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan umum dan perumahan.

(2).

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi : a.

Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;

b.

Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

c.

Pengkoordinasian

penyusunan

rencana

kerja

tahunan,

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas; d.

Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang pekerjaan umum dan perumahan;

e.

Penyelenggaraan

koordinasi,

informasi

dan

sinkronisasi

pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait; f.

Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;

g.

Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi

teknis

di

bidang

pekerjaan

umum

dan

perumahan; h.

Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;

4


i.

Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

j.

Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;

k.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan;

l.

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. b.

Sekretariat. (1).

Sekretariat

Dinas

dipimpin

oleh

seorang

Sekretaris

yang

mempunyai tugas pokok, memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan

bawahan

dalam

pelaksanaan

kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.. (2).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;

b.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaraan (RKA/DPA) dan program kerja Dinas;

c.

Pelaskanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;

d.

Perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;

e.

Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;

f.

Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

5


g.

Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

h.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

pengembangan

sistem

informasi manajemen pekerjaan umum dan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku; i.

Pelaksanaan

koordinasi,

konsultasi

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan /atau instansi terkait; j.

Pelaksanaan

pengaturan,

pembinaan

dan

pengelolaan

administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; k.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

l.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

c.

Bidang Pengairan (1).

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepada Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang pengairan.

(2).

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengairan mempunyai fungsi : a.

Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pengairan;

b.

Pengkoordinasian

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program kerja Seksi di bawahnya; c.

Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program/kegiatan Seksi di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;

d.

Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait

6


dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengairan; e.

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang pengairan di Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten

dan

Departemen/lembaga

Pemerintah

Non

Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang pengairan

sesuai

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku; g.

Pengkoordinasian,

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan program di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku; h.

Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang pengairan sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;

i.

Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang pengairan kepada atasan;

j.

Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;

k.

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;

l.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7


d.

Bidang Bina Marga (1).

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang Bina Marga.

(2).

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a.

Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Bina Marga.

b.

Pengkoordinasian

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di bawahnya; c.


d.

Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Bina Marga;

e.

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang Bina Marga di Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

dan

Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Bina Marga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.

Pengkoordinasian,

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan program di bidang Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku; h.

Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang Bina Marga sebagai bahan penyusunan rencana, dan

8


evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Bina marga sesuai ketentuan yang berlaku; i.

Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Bina Marga kepada atasan;

j.

Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku;

k.

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku;

l.



e.

Bidang Cipta Karya (1).

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang Cipta Karya.

(2).

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a.

Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Cipta Karya;

b.

Pengkoordinasian

penyusunan

Rencana

Kerja



9


d.

Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Cipta Karya;

e.

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang Cipta Karya di Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

dan

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Cipta Karya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.

Pengkoordinasian,

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan program di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku; h.

Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang Cipta Karya sebagai bahan penyusunan rencana, dan

evaluasi

pelaksanaan

program

pengembangan,

pemberdayaan dan pelayanan di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku; i.

Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Cipta Karya kepada atasan;

j.

Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Cipta karya sesuai ketentuan yang berlaku;

k.

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku;

l.



10


f.

Bidang Perumahan (1).

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang Perumahan.

(2).

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi: a.

Perumusan Penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Perumahan;

b.

Pengkoordinasian

penyusunan

Rencana

Kerja


Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan meliputi pembinaan

perumahan

pengembangan

kawasan,

formal,

perumahan

pembinaan

hukum,

swadaya, peraturan

perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, pembinaan teknologi dan industri bidang perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; d.

Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Perumahan;

e.

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang Perumahan di Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

dan

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang

11


Perumahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g.

Pengkoordinasian,

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan program di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku; h.

Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang Perumahan sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;

i.

Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Perumahan kepada atasan;

j.

Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;

k.

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;

l.


m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 1.4.2.

Kondisi Aset dan Sumber Daya Manusia a.

Kondisi Aset Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, saat ini di dukung oleh ketersediaan menunjang

sarana

dan

prasarana

operasionalisasi

kegiatan

penunjang rutin

baik

dinas

untuk

maupun

operasionalisasi kegiatan lapangan. Secara lebih rinci kondisi aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram per Desember 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

12


Tabel 1.1 Rekapitulasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2015 NO. URAIAN NILAI (Rp.) 1.

Tanah

2.

Peralatan dan Mesin

3.

Gedung dan Bangunan

4.

112.500.000,00

Jalan, Jaringan dan Instalasi

5.

Aset Tetap Lainnya

6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.

Aset Lainnya TOTAL ASET

9.371.395.085,09 108.394.811.369,16 437.749.838.535,80 29.195.000,00 0,00 517.945.000,00 556.175.684.990,04

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015

b.

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan data kondisi terakhir (Desember 2015) sebanyak 124 orang dengan rincian 118 orang berstatus PNS, dan 6 orang berstatus Pegawai Honor Daerah. Untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2015 berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

13


Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2015 JUM. PEG.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

118

SD SLTP SLTA D1 DII DIII S1 SII SIII

: : : : : : : : :

5 2 6 ‐ ‐ ‐ 48 2 ‐

PANGKAT/GOLONGAN Juru Muda (I/a) Juru Muda Tk.I (I/b) Juru (I/c) Juru Tk.I (I/d) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk.I (II/d) Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina MudaTk.I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/c)

: : : : : : : : : : : : : : :

1 2 2 1 7 18 27 ‐ 16 14 14 8 4 2 1

PEJABAT STRUKTURAL Eselon II/b Eselon III/a Eselon III/b Eselon IV/a Eselon IV/b Eselon V/a Eselon V/b

: : : : : : :

1 1 4 ‐ 15 ‐ ‐

PEJABAT FUNGSI‐ ONAL 1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015

1.5.

ISU STRATEGIS SKPD Isu strategis adalah kondisi atau suatu hal yang menjadi titik perhatian atau harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pembangunan oleh SKPD karena dampaknya yang sangat signifikan bagi pembangunan di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram adalah sebagai berikut : - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. - Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas. - Terbatasnya dana pemerintah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ke-PUan. - Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan, erosi sungai dan abrasi pantai. - Masih tingginya permukiman padat dan kumuh di Kota Mataram yang minim akan pelayanan dasar. - Banyaknya ruas jalan dalam kondisi tidak mantap dan menurunnya kapasitas jalan yang ada akibat tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor.

14


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA II.1. PERENCANAAN Rencana Strategis merupakan proses pikir yang bermuara pada penetapan program dan kegiatan yang didasari pada kajian-kajian internal dan eksternal sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram merupakan sub sistem dari Rencana Strategik Pemerintah Kota Mataram yang saling bersinergi secara berjenjang. Pemerintah Pemerintahan

dan

Kota

Mataram

Pembangunan

dalam telah

penyelenggaraan

menetapkan

Visi

sistem

dan

Misi

Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Untuk mencapai Visi Kota Mataram, telah ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kota Mataram yang meliputi : a. Meningkatkan

rasa

“AMAN”

masyarakat

Kota

Mataram

yang

ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah. c. Memberdayakan

ekonomi

rakyat

berbasis

potensi

lokal

yang

berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

15


Sebagai langkah operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, ditetapkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diawali dengan proses pengkajian kondisi internal dan eksternal. VISI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM “ Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Handal, Inovatif, dan Kreatif untuk mendukung Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya “. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur bidang pengairan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang jalan dan jembatan 3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ijin usaha jasa konstruksi serta penyediaan

harga

standar

bangunan

yang

wajar

dan

dapat

dipertanggung jawabkan Untuk menjabarkan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan dan yang ingin dicapai. TUJUAN 1. Menurunnya luas wilayah banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota. 2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dalam rangka keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi. 3. Meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan aksesibilitas wilayah sebagai pengembangan jalan alternative untuk menunjang percepatan pergerakan ekonomi masyarakat dan daerah. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat dan bersih. 5. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi.

16


6. Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib administrasi usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. SASARAN 1. Terlindunginya bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya erosi/banjir. 2. Terpeliharanya kondisi saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik dan

berfungsi

mengalirkan

air

guna

mencegah

terjadinya

genangan/banjir pada kawasan permukiman/ perkotaan 3. Tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

yang

efektif

dan

efisien

serta

berkelanjutan

guna

mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 4. Terwujudnya peningkatan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap serta tersedianya aksesibilitas jalan baru. 5. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas. 6. Terwujudnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih pada lingkungan Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS) 7. Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata dengan baik 8. Terwujudnya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas dengan lingkungan sehat dan aman. 9. Terwujudnya

pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang

memadai untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 10. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di lingkungan PAKUMIS. 11. Terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi

dan

peningkatan

konstruksi.

17

kualitas

pelaksanaan

pembangunan


12. Terwujudnya penataan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berusaha dengan segala kemampuan dan daya dukung yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dimaksud dengan cara – cara sebagai berikut. CARA MENCAPAI TUJUAN Cara mencapai tujuan antara lain sebagai berikut : 1.

Merancang, membuat dan mengaplikasikan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan ke-PU-an.

2.

Merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan agar sesuai norma, standar, pedoman kegiatan.

3.

Meningkatkan kualitas setiap pekerjaan untuk menghasilkan hasil kerja yang bermutu dan bermanfaat untuk jangka panjang.

4.

Melakukan upaya-upaya untuk pemulihan terhadap sarana dan prasarana ke-PU-an yang telah mengalami penurunan kualitas, kuantitas atau kerusakan

5.

Aktif menggali potensi dari dalam dan luar yang akan mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana ke-PU-an baik dari segi anggaran maupun dukungan Sumber Daya Manusia

6.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengawasan, pengendalian dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana ke-PU-an yang mendukung

CARA MENCAPAI SASARAN Cara mencapai sasaran antara lain sebagai berikut : 1.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi-institusi terkait dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana yang akan dan telah dibangun untuk mencapai sasaran terkait.

2.

Penyediaan anggaran, sarana,prasarana dan SDM untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi.

18


3.

Penyediaan dokumen-dokumen teknis berupa Master Plan, DED dan lain sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan.

4.

Penyediaan Standard Operasional Prosedur tentang penyelenggaraan setiap kegiatan terkait.

II.2. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 12/PERT/2008 Tanggal 8 Agustus 2008, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta kebijakan yang diambil dalam menentukan konfigurasi program dan kegiatan, termasuk program dan kegiatan pendampingan lintas sektoral dengan proses perencanaan program dan kegiatan yang dibangun secara partisipatif

melalui

mekanisme

Musyawarah

Pembangunan

Bermitra

Masyarakat (MPBM) dan merupakan skala prioritas yang harus dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari landasan pemikiran dan proses perencanaan tersebut,

maka

pada

Tahun

Anggaran

2015

telah

direncanakan

program/kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja.

Berdasarkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan untuk tahun anggaran 2015 jumlah total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram adalah Rp. 67.505.191.816,00 yang terdiri dari Rp. 6.287.499.366,00 merupakan anggaran Belanja Tidak Langsung serta Rp. 61.217.692.450,00 adalah anggaran Belanja Langsung. Namun anggaran ini mengalami perubahan pada APBD Perubahan, sehingga menjadi 123.035.544.816,00 6.442.629.366,00

anggaran

Belanja

Tidak

yang terdiri dari Rp. Langsung

serta

Rp.

116.592.915.450,00 anggaran Belanja Langsung. Alokasi anggaran Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai berbagai item kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja

19


Adapun Perjanjian Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram untuk tahun 2015 disajikan sesuai dengan Lampiran 2.1.

20

LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM

TAHUN

2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Analisis Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapat gambaran yang memadai hakekat dari akuntabilitas kinerja yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi mengenai keberhasilan atau kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabannya yaitu dengan membandingkan rencana kinerja yang ditetapkan

dengan

hasil

capaian

kinerja.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

berpedoman pada Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Prinsip dasar dari akuntabilitas kinerja harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Pada intinya menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja organisasi instansi, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematik hasil-hasil yang telah dicapai, berbagai hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram didasarkan pada pendekatan kegiatankegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, serta sasaran-sasaran yang dicapai.

21


TAHUN

III.1.

2015

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, melalui pembandingan antara target dan pencapaian

realisasi.

Berdasarkan

tahapan

tersebut

maka

dapat

digambarkan bahwa pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 5. Sasaran : Terlindunginya bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya erosi/banjir Capaian kinerja untuk sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 1 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Berkurangnya kerusakan dan erosi sungai

2,39 %

3,70 %

% 182

Total panjang sungai di Kota Mataram adalah 49.300 m. Pada tahun 2015 kerusakan dan erosi sungai dikurangi melalui kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

dengan

pemasangan

peninggian

bronjong,

pekerjaan parapet,

pembangunan sepanjang

normalisasi sungai dengan bantuan alat berat sepanjang

talud,

1.723

m,

100 m dan

normalisasi/pembersihan sungai dengan tenaga harian lepas untuk sungai se-Kota Mataram. Sehingga presentase kerusakan dan erosi sungai berkurang sebesar 3,70 % dari keseluruhan panjang sungai. Selain itu . 6. Sasaran

: Terpeliharanya kondisi saluran drainase agar tetap dalam

kondisi baik dan berfungsi mengalirkan air guna mencegah terjadinya genangan/banjir pada kawasan permukiman/ perkotaan Capaian kinerja untuk sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

22


TAHUN

2015 Tabel 2.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 2 Indikator Kinerja Berfungsinya saluran drainase guna mencegah banjir/genangan

Target

Realisasi

3,51 %

10,48 %

% 299

Pada tahun 2015 saluran drainase perkotaan dan lingkungan yang terpelihara melalui kegiatan pemeliharaan saluran drainase kota dan lingkungan serta pemeliharaan rutin yang dilakukan dengan tenaga buruh rutin adalah sepanjang

46.104,61 m sehingga fungsi saluran

drainase meningkat sebesar 10,48 % dari keseluruhan panjang saluran di Kota Mataram. Target pada awal tahun anggaran dapat dicapai bahkan melampaui target karena adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan.

7. Sasaran : Tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan

keberlanjutan

fungsinya

dan

meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja untuk sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 3 Indikator Kinerja Meningkatnya fungsi jaringan pengairan

Target

Realisasi

%

4,98 %

5,34 %

107

Pada tahun 2015 pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi yang dapat dipelihara ataupun ditingkatkan statusnya menjadi saluran permanen melalui pentaludan saluran adalah sepanjang

3496,5 m, rehab rumah

pintu air 5 unit dan rehab jaringan irigasi sepanjang 323 m sehingga fungsi jaringan pengairan meningkat sebesar 5,34 % dari keseluruhan

23


TAHUN

2015

panjang jaringan irigasi. Capaian kinerja dapat melampaui target karena dokumen perencanaan telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih terencana dengan matang.

8. Sasaran

: Terwujudnya peningkatan kondisi prasarana jalan dan

jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap serta tersedianya aksesibilitas jalan baru. Capaian kinerja untuk sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 4 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Mantapnya akses jalan kota

14,172 Km

73,90 Km

521

Peningkatan kondisi jalan dan jembatan dilakukan dengan pekerjaan hotmix, lapen dan perkerasan jalan juga pem bangunan jembatan dengan total panjang pekerjaan yaitu 73,90 Km. Capaian kinerja dapat melebihi target dikarenakan pada triwulan kedua ada tambahan anggaran DAK sebesar Rp. 50.000.000.000,- untuk program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut. Sehingga akses jalan kota yang dapat ditingkatkan sepanjang 73,90 Km.

9. Sasaran : Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas. Capaian kinerja untuk sasaran 5 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 5 Indikator Kinerja Terpeliharanya akses jalan kota

kondisi

24

Target

Realisasi

24,84 Km

21,882 Km

% 88,09


2015

TAHUN

Akses jalan yang terpelihara diperoleh melalui pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan secara berkala. Pada Tahun 2015 pemeliharaan secara rutin

dapat

memelihara

jalan

sepanjang

2,698

km

sedangkan

pemeliharaan secara berkala sepanjang 19,184 km. Target tidak dapat mencapai 100 % dikarenakan adanya kenaikan harga upah pekerja pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan bahan sehingga mempengaruhi pencapaian target. .

10. Sasaran

:

Terwujudnya

kualitas

lingkungan

perumahan

dan

permukiman yang sehat dan bersih pada lingkungan Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS) Capaian kinerja untuk sasaran 6 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 6.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 6 Indikator Kinerja Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat dan bersih

Target

Realisasi

%

5,36 %

0,05 %

0,93 %

Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 303,58 ha luas kawasan kumuh (berdasarkan SK Walikota Mataram Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Mataram Periode 2013-2015) dari luas wilayah Kota Mataram

yaitu 6.130 Ha, dan untuk tahun 2015 luas kawasan

kumuh yang tertangani infrastrukturnya oleh Dinas PU Kota Mataram hanya bersifat parsial dengan luasan penanganan sebesar 4.920,60 m2 sehingga target tidak dapat tercapai. Faktor penyebab masih tingginya rasio kawasan permukiman kumuh adalah: -

Penanganan yang bersifat parsial (bukan skala kawasan) sehingga penanganan pada suatu

kawasan menjadi tidak menyeluruh

terhadap faktor-faktor penyebab kekumuhannya serta akan ada

25


2015

TAHUN

kesulitan saat melakukan perhitungan luasan kawasan kumuh yang telah diintervensi. -

Tingginya migrasi penduduk

dan daya dukung lingkungan dan

sarana prasarana (infrstrukutur) perkotaan yang semakin terbatas. -

Semakin

padatnya jumlah penduduk tidak diimbangai oleh

kepemilikan lahan yang memadai yang menimbulkan munculnya daerah kumuh, padat dan miskin. -

Masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain SKPD, Badan maupun Masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanganan kawasan kumuh.

-

Masih minimnya anggaran yang teralokasi untuk menangani kekumuhan.

Untuk menurunkan rasio kawasan permukiman kumuh kedepan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : -

Melakukan intervensi penanganan secara intensif dengan melakukan kordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), BAZDA, dan PNPM.

-

Lebih meningkatkan koordinasi antar kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan SKPD ataupun instansi-instansi terkait sehingga pelaksanaannya dapat berbasis kawasan, tidak bersifat parsial yang pada akhirnya dapat mengurangi luasan lingkungan Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS) dari segi infastruktur.

11. Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata dengan baik Capaian kinerja untuk sasaran 7 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 7 Indikator Kinerja Berkurangnya back log perumahan

Target

Realisasi

%

Keterangan

1.409 Unit

1.020 Unit

72,40

Jumlah realisasi tahun 2010 s/d 2015

26


TAHUN

2015

Pada tahun 2010 jumlah back log perumahan di Kota Mataram adalah 26.614 unit sedangkan pada tahun 2015 jumlah back log menjadi 23.796 unit, sehingga terjadi pengurangan sejumlah 389 unit atau 72,40 % dari target. Dengan pesatnya pertumbuhan perumahan yang terjangkau dan kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin baik mampu mengurangi back log yang ada di Kota Mataram.

12. Sasaran : Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan lingkungan sehat dan aman. Capaian kinerja untuk sasaran 8 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 8.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 8 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perumahan

1,00 Keg

1,00 Keg

100

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perumahan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan. Pada tahun 2015 kegiatan tersebut berupa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

13. Sasaran : Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja untuk sasaran 11 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.11 Evaluasi capaian kinerja sasaran 11

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana publik yang memadai

29,00 Unit

32,00 unit

27

% 110


TAHUN

2015

Capaian kinerja untuk indikator ini melampaui target karena pada saat APBD perubahan pada program yang mendukung pencapaian sasaran ini memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan beberapa unit pekerjaan.

14. Sasaran : Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di lingkungan PAKUMIS. Capaian kinerja untuk sasaran 10 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 10.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 10 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

17.000 M

16.047 M

71,15

Target yang direncanakan untuk cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah

diharapkan mampu memperluas

akses masyarakat terhadap kebutuhan akan air bersih. Namun jika dilihat dari realisasi layanan air bersih yang dicapai melalui kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa air minum, tidak mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat pembatalan lokasi pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya, dan harus dialihkan ke lokasi lain.

15. Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi. Capaian kinerja untuk sasaran 11 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 11.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 11

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tertibnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

55 orang peserta pelatihan

56 orang peserta pelatihan

28

%


TAHUN

2015

Indikator pokok tertibnya penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi adalah dengan dimilikinya Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) oleh semua penyedia jasa konstruksi. Untuk tahun 2015 penerbitan IUJK telah dialihkan ke BPMP2T selaku Badan pelayanan perijinan di Kota Mataram yang telah resmi beroperasi pada Tahun 2015. Sehingga untuk indikator ini yang digunakan adalah target jumlah peserta pelatihan IUJK.

12. Sasaran : Terwujudnya penataan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai. Evaluasi capaian kinerja untuk sasaran 12 adalah sebagai berikut : Tabel 12.1 Evaluasi capaian kinerja sasaran 12 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai

1 Tahun

1 Tahun

% 100

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram melaksanakan Program Pendukung yang meliputi : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sehingga administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai dapat tersedia selama pelaksanaan tahun 2015.

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, telah dapat menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik dan sesuai yang diharapkan dengan kategori pelaksanaan tergolong “BERHASIL” dengan rata-rata tingkat capaian sebesar LEBIH DARI 100 %

29


TAHUN

2015

III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2015, besarnya alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 116.592.915.450,- sedangkan untuk gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp. 6.442.629.366,- sehingga total anggaran

yang

dikelola

oleh

Dinas

Pekerjaan

Umum

sebesar

Rp.

123.035.544.816,- dengan tingkat capaian penggunaan dana sebesar Rp. 119.410.690.179,- dengan rincian sebagai berikut : A. Bagian Sekretariat melaksanakan 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar

Rp.

2.199.532.500,-

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.808.130.019. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 147.420.000 dan realisasi sebesar Rp. 125.460.761 atau sebesar 85,10 %.



Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp 75.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 27.775.978,- atau 36,89 %. 

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 9.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.700.000 atau 29,03 %.



Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.764.700 atau 95,54 %.

30


TAHUN

2015 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 12.700.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.155.000 atau 95,71 %.



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 7.265.500 atau 85,48 %.



Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.962.400 atau 92,83 %.



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp3.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau 100 %.



Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran sebesar Rp. 4.275.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.512.500 atau 58,77%.



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 179.999.280 atau 99,99 %.



Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 24.115.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.331.000 atau 63,57 %.



Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 36.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 31.437.400 atau 86,60 %.



Penyediaan Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 516.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 503.763.400 atau 97,59 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 107.800.000 dan realisasi sebesar Rp. 71.209.000 atau 66,06 %.



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 116.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 115.486.000 atau sebesar 99,39 %.

31


TAHUN

2015 

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

dengan anggaran sebesar Rp. 757.660.000 dan realisasi sebesar Rp. 585.828.000 atau sebesar 77,32 %. 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat berat dengan anggaran sebesar Rp. 135.720.000 dan realisasi sebesar Rp 80.419.000 atau sebesar 59,25 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 22.352.500 dan realisasi sebesar Rp. 14.902.400 atau sebesar 66,67 %.



Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan anggaran sebesar Rp. 5.615.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.125.800 atau sebesar 55,67 %.



Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 3.675.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.199.300 atau sebesar 32,63 %.



Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.832.600 atau sebesar 50,91 %.

B.

Bidang Pengairan melaksanakan 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 15.073.127.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.389.632.500. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut : 1. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan kegiatan : 

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan anggaran sebesar Rp. 2.304.137.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.297.873.000 atau sebesar 99,73 %.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan : 

Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran dengan anggaran sebesar Rp. 3.497.827.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.229.908.954 atau sebesar 92,34 %.

32


TAHUN

2015 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.056.670.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.055.494.546 atau 99,94 %.

3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dengan kegiatan : 

Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.027.130.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.695.528.000 atau sebesar 89,05 %.



Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 3.656.663.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.631.116.000 atau sebesar 99.30 %.

4. Program pengendalian banjir dengan kegiatan : 

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan anggaran sebesar Rp. 530.700.000 dan realisasi sebesar Rp. 479.712.000 atau sebesar 90,39 %.

B.

Bidang Cipta Karya melaksanakan 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 12.886.842.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.936.146.900,-. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan : 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Miskin Berpenghasilan Rendah dengan anggaran sebesar Rp. 1.014.180.000 ,-

dan realisasi sebesar Rp. 736.091.727,-

atau

sebesar 72,58 %. 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Miskin Berpenghasilan Rendah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.145.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.137.387.273,- atau sebesar 99,62 %.

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, dengan kegiatan :

33


TAHUN

2015 

Penilaian kelayakan bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 270.698.100,- dan realisasi sebesar Rp. 121.435.700,- atau sebesar 44,86 %.



Penataan Kawasan Perkotaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.326.727.000,-

dan realisasi sebesar Rp. 4.706.951.700,-

atau

88,36 %. 3. Program Lingkungan sehat Perumahan dengan kegiatan : 

Kordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 22.250.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.750.500,- atau sebesar 84,27 %.



Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin dengan anggaran sebesar Rp. 1.897.561.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.570.973.00,- atau sebesar 82,79 %.



Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.127.360.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.578.960.000,- atau sebesar 74,22 %.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dengan kegiatan : 

Pengawasan Pembangunan Konstruksi Untuk Umum Oleh Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 27.436.000,- dan realisasi sebesar Rp. 24.342.000,- atau sebesar 88,72 %.



Penyusunan Standar Harga Upah/Bahan Pekerjaan Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 12.640.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.326.500,- atau sebesar 81,70 %.



Pembinaan dan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 42.440.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.928.500,- atau sebesar 72,88 %.

C. Bidang Bina Marga melaksanakan 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp. 81.394.013.850,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.966.599.500.,- Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut :

34


TAHUN

2015

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan : 

Pembangunan

jembatan

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 2.194.113.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.180.610.000,- atau sebesar 99,38 %. 

Peningkatan

jalan

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 3.901.678.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.868.242.600,- atau sebesar 99,14 %. 

Peningkatan

jalan

(DAK)

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 53.724.887.000,- dan realisasi sebesar Rp. 53.680.630.900,- atau sebesar 99,92 %. 2. Program peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan : 

Peningkatan/Pembangunan jalan Lingkungan dan dengan

anggaran sebesar

Rp. 9.925.548.350,-

jembatan

dan realisasi

sebesar Rp. 9.804.020.700,- atau sebesar 98,78 %. 3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan: 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 2.007.687.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.891.966.300,- atau sebesar 94,24 %.



Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 6.712.237.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.665.205.000,- atau 99,30 %.



Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.927.863.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.875.924.000,atau 98,23 %.

D. Bidang Perumahan melaksanakan 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.845.315.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.780.580.408. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut : 1. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan kegiatan :

35


TAHUN

2015 

Perbaikan Perumahan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 1.512.135.000,-

dan realisasi sebesar Rp. 1.478.921.250,-

atau

sebesar 97,80 %. 

Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Kumuh dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.797.697.000 atau sebesar 98,83%.

2. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan : 

Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dengan anggaran sebesar Rp. 1.100.015.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.083.429.000 atau sebesar 98,49 %.



Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan Kumuh dengan anggaran sebesar Rp. 211.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 207.454.000,- atau sebesar 98,09%.



Pendataan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,dan realisasi sebesar Rp. 49.999.900,- atau sebesar 99,99 %.



Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( UPTD ) dengan anggaran sebesar Rp. 346.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 336.936.796,- atau sebesar 97,17 %.

36


TAHUN

2015

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 merupakan wujud pertanggung

jawaban untuk menyampaikan informasi

tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan yang diberikan, juga berfungsi sebagai sarana/media introspeksi bagi seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Dalam penilaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas pekerjaan Umum Kota Mataram ini, dilakukan pengukuran kinerja terhadap penetapan kinerja yang telah dibuat. Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram tahun 2015, telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja dari 13 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah cukup berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan capaian kinerja diatas 100 %. Walaupun rata-rata pencapaian sasaran meraih hasil yang baik, namun tidak semua indikator menunjukkan hasil sebagaimana yang ditargetkan karena ada beberapa IK yang targetnya belum dapat dicapai . Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 123.035.544.816 dan

yang

telah

direalisasikan sebesar Rp.

119.410.690.179 atau 97,05 %. Secara total pada tahun anggaran 2015 realisasi keuangan sebesar 97,05 % dan realisasi fisik sebesar 98,78 %. Realisasi

anggaran

tidak

optimal

hingga

mecapai 100 % dikarenakan adanya beberapa kendala di beberapa kegiatan, antara lain dikarenakan oleh karena perubahan upah pekerja, perubahan harga satuan

37


TAHUN

2015

pada saat pekerjaan fisik berlangsung, dan adanya perpindahan lokasi pekerjaan atas permintaan masyarakat. Untuk bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya dalam rangka meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu : (1) Hendaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat lebih terencana dan terukur sehingga output kegiatan dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. (2) Optimalisasi fungsi kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya-upaya pemecahan terhadap

program

dan

kegiatan-kegiatan

yang

di

nilai

akan

terhambat

pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan kegiatan,. (3) Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil langkah dan staretegi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram diharapkan dapat berperan secara lebih baik, optimal dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Pada LAKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi

38


TAHUN

2015

keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya. Selain itu, diharapkan dengan hasil evaluasi kinerja Dinas pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 akan memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, yang akan dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2015.

---- oOo -----

39

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM PERIODE TAHUN 2011 - 2015 NO. 1 1

2

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

3

4

5

6

7

Berkurangnya kerusakan dan erosi sungai

1%

2.5 %

2.5 %

2.5 %

2.5 %

Menurunnya persentase luas daerah genangan.

0.1 %

0.09 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

Berfungsinya saluran drainase guna mencegah banjir/genangan.

3%

8%

7.3 %

6.7 %

5.06 %

3.76 %

3.76 %

3.76 %

3.76 %

3.76 %

2%

2%

2%

2%

2%

5.497 Km

5 Km

5 Km

5 Km

5 Km

15.3 Km

14.15 Km

14.15 Km

14.15 Km

14.15 Km

4 Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat dan bersih

0.04 %

0.03 %

0.03 %

0.03 %

0.04 %

Terwujudnya penataan dan penguatan kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan.

-

2

Meningkatnya fungsi jaringan pengairan Meningkatnya konservasi sumber daya air. 3 Mantapnya akses jalan kota Terpeliharanya kondisi akses jalan kota

Berkurangnya back log perumahan

250 unit

3 Lem-baga

5 Lem-baga

4 Lem-baga

5

3 Lem-baga

250 unit

250 unit

250 unit

250 unit

Meningkatnya pemahaman dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan.

-

1 keg.

1 keg.

1 keg.

1 keg.

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perumahan

-

1 keg.

1 keg.

1 keg.

1 keg.

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana publik yang memadai

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

-

4000 M

4000 M

5 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih. Meningkatnya cakupan layanan sanitasi. 6 Tertibnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

4000 M 90 IUJK

4000 M

4000 M

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

90 IUJK

90 IUJK

100 IUJK

100 IUJK

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM

Recommend Documents