PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PEKERJAAN UMUM

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jln. Ujung Gurun No. 2 Telp. 0751 21414 PADANG Email: [email protected]

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PEKERJAAN UMUM Jln. Ujung Gurun No. 2

PADANG, DESEMBER 2014

Telp. 0751 21414 PADANG

PENGANTAR Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang serta berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rancangan Akhir Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 20142019, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan. Padang, Desember 2014

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang,

Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE NIP. 19601214 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Ujung Gurun No. 2 Telpon/Fax (0751) 21414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG NOMOR : 600/10.14/SK-DPU/2014

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG 2014-2019 Menimbang

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG :

a.

b. c.

d.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4.

5.

bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun; bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang; bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstaSKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembaran negara Nomor 246 Tahun 2014, Tambahan Lembaran negara Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daqerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 01); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

KETIGA

:

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

MEMUTUSKAN : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 29 Desember 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG

Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE NIP. 19601214 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota PadangTahun 2014-2019 di bidang urusan Pekerjaan Umum. Perangkat dokumen ini berisi visi, misi serta arah pembangunan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum untuk jangka waktu lima tahun kedepan dan menjadi acuan serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Disamping mengacu kepada arahan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kota Padang, Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini juga mempedomani Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan agar dapat mesinkronkan kebijaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum di Kota Padang. Arahan dan kebijaksanaan dimaksud, disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang ada, kapasitas kinerja Dinas yang tersedia, serta prakiraan kemampuan investasi pemerintah dan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum, selanjutnya disesuaikan dengan target dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota PadangTahun 2014-2019. Wujud dari Renstra dimaksud akan berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum Renstra, gambaran umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Isu-isu strategis, visi, misi, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Dalam rangkaian penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, tahapan yang dilakukan meliputi telaahan arahan taidentifikasi data dan fakta terhadap ruang kota, kondisi infrastruktur daerah yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Pekerjaan Umum, arahan RPJMD, Renstra Kementerian dan Renstra urusan pekerjaan Umum Propinsi, sehingga didapatkan daftar kebutuhan prioritas pembangunan bidang Pekerjaan Umum secara menyeluruh. Rangkaian proses kompilasi dan analisis data dimaksud, diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana publik secara simultan selama periode Renstra tahun 2014 2019. Dengan demikina, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang juga merupakan perencanaan yang bersifat implementatif (action plan) dan memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan program Pemerintah Daerah Kota Padang sehingga dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan pembangunan dimasa yang akan datang.

I.1

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014 -2019 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembaran negara Nomor 246 Tahun 2014, Tambahan Lembaran negara Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daqerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

I.2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6); 1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang ke PU-an yang terdapat pada RPJMD tahun 2014 -2019, sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Padang agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan. Secara rinci maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota PadangTahun 2014-2019

2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun kedepan.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah.

I.3

5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang guna menyusun rencana kinerja tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.

6. Sebagai acuan dalam peningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di Kota Padang.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.

2. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui forum Musrenbang.

3. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

4. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh. 5. Terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang berkualitas melalui penataan bangunan dan lingkungan, system pelayanan air minum, sanitasi dan drainase.

6. Terwujudnya prasarana jalan yang merata, andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kota Padang. 7. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut : Bab I

:

Bab II

:

Pendahuluan, berisikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, landasan regulasi penyusunan dokumen, maksud dan tujuan Renstra, dan sistematika penulisan.

Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, mencakup uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas, sumberdaya yang dimiliki, capaian tingkat kinerja pelayanan tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan kinerja SKPD dimasa datang.

I.4

Bab III

:

Bab IV

:

Bab V

:

Bab VI

:

Bab VII

:

Lampiran :

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, mencakup uraian tentang identifikasi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra bidang Pekerjaan Umum Propinsi, telaahan atas Visi, Misi dan Program Kerja Pimpinan Daerah, telaahan atas kebijaksanaan Tata Ruang Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup atas program-program strategis (KLHS), serta penentuan Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bidang Pekerjaan Umum dimasa datang. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisikan rumusan terhadap Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai, serta strategi dan kebijaksanaan yang akan diterapkan. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Inidikatif. Bab ini akan menguraikan penjabaran program dan kegiatan terpilih untuk mencapai target dan sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan, yang dilengkapi dengan penetapan indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja dalam proses evaluasi dan monitoring.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD, mencakup penjelasan berupa uraian atas indikatorindikator kinerja yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 20142019.

Penutup.

Berisikan data-data pendukung yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar visualisasi untuk mendukung uraian-uraian pada bab-ab sebelumnya.

I.5

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum 2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, pada pasal 21 ditetapkan kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang sesuai pasal 22 Peraturan Daerah Kota Padang nomor 16 tahun 2008, adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum; c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum; d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tersebut, susunan struktur organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, sebagai berikut : a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Kepegawaian;

II-1

c. Bidang Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Program ;

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1. Seksi Gedung Pemerintah; 2. Seksi Teknik Penyehatan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.

e. Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1. Seksi Jalan;

2. Seksi Jembatan; f.

3. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari : 1. Seksi Drainase; 2. Seksi Irigasi;

3. Seksi Rawa Pantai, Air Baku dan Sungai.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ditetapkan 4 buah UPT, yaitu : 1) UPT Wilayah I Irigasi Air Dingin;

2) UPT Wilayah II Irigasi Gunung Nago;

3) UPT Operasional Penerangan Jalan Umum;

4) UPT Perencanaan dan Logistik Penerangan Jalan Umum. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang menunjang tugas Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas. Struktur organisasi UPT Dinas terdiri dari Kepala UPT dan Kasubag Tata Usaha.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sampai kondisi tahun 2013, Dinas pekerjaan Umum belum dilengkapi dengan kelompok jabatan fungsional.

II-2

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum digambarkan sebagai berikut ; KEPALA DINAS KEOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT SUB. BAG UMUM

SUB. BAG KEUANGAN

SUB. BAG KEPEGAWAIAN

BIDANG BINA PROGRAM

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG PSDA

Seksi Perencanaan dan Program

Seksi Jalan

Seksi Gedung Pemerintah

Seksi Drainase

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Jembatan

Seksi Teknik Penyehatan

Seksi Irigasi

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan

Seksi Rawa Pantai, Air Baku dan Sungai

UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin

UPTD Operasional PJU

UPTD Perencanaan dan Logistik PJU

UPTD Wilayah I Irigasi Gunung Nago

2.1.3. Tugas, Fungsi Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 58 tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing-masing unsure pejabat pada dinas Pekerjaam umum adalah sebagai berikut : Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan Pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. menyusun kebijakan teknis Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum demi terwujudnya pengelolaan umum yang berdaya guna dan berhasil guna;

II-3

b. merumuskan sasaran strategi Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum demi terwujudnya pengelolaan pekerjaan umum yang akuntabel; c. merumuskan program kerja dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum dapat terukur secara tepat dan optimal; d. menyelenggarakan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku demi terwujudnya pekerjaan atau usaha daerah;

e. mengarahkan dan mengendalikan penyelengaraan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran; f.

membina aparatur dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; h. pengguna anggaran dinas; i.

j.

pengguna barang dinas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

II-4

b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi, tata laksana, evaluasi dan pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia;

d. membuat evalusi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Bina Program

Bidang Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang program dan perencanaan, survey dan pengawasan, serta pengendalian dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina Program mempunyai fungsi : a. merumuskan dan menyusun rencana umum program bidang pekerjaan umum; b. merumuskan dan menyusun program, kegiatan dan perencanaan teknis;

c. merumuskan dan melakukan penelitian serta pemberian rekomendasi teknis terhadap izin pemanfaatan prasarana dan sarana Kota; d. merumuskan dan menetapkan standarisasi harga Bidang Pekerjaan Umum;

e. melakukan pengawasan dan pengembangan teknis Bidang Pekerjaan Umum; f.

melakukan survey dan inventarisasi teknis terhadap pengembangan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana Kota;

g. melakukan pengawasan terhadap prasarana dan sarana Kota; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; i.

j.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Program; mengendalikan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas bidang ini adalah membantu Kepala Dinas di Bidang Cipta Karya. Untuk menyelenggarakan tugasnya ditetapkan fungsi bidang dimaksud sebagai berikut :

a. melaksanakan dan memfasilitasi bantuan teknis menyangkut bangunan gedung pemerintah baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;

II-5

b. melaksanakan penyediaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan; c. melaksanakan lingkungan;

penyediaaan,

perbaikan

dan

peningkatan

penyehatan

d. melaksanakan penyusunan rumusan tentang gedung pemerintah, teknis sarana dan prasarana lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman;

e. melaksanakan penaksiran nilai terhadap aset dan penghapusannya, ganti rugi bangunan akibat pembangunan dan bencana alam; f.

memberikan fasilitasi dan bantuan teknis terhadap unit kerja lain;

g. memberikan rekomendasi teknis ke-ciptakaryaan; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain; i.

j.

membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas bidang ini adalah membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan di bidang bina marga.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. menyusun rumusan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;

b. menyusun rumusan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan; c. memberikan bantuan dan bimbingan teknis dibidang jalan dan jembatan; d. menyusun rumusan pemeliharaan nama plank jalan;

e. mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan serta pengendalian jalan dan jembatan; f.

memberikan bantuan perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan terhadap unit kerja lainnya;

g. menyusun klasifikasi dan inventarisasi standar dan fungsi klas jalan dan jembatan; h. meneliti kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi dibidang jalan dan jembatan;

II-6

i.

j.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;

membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas bidang ini adalah membantu kepala dinas di bidang pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase). Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud,Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. melaksanakan survey atau penelitian terhadap kondisi fisik dan pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase); b. menyusun program atau kegiatan pembangunan fisik dan pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase);

c. melakukan pemantauan atau monitoring atau pengawasan kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air; d. melakukan pengendalian daya rusak air;

e. melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan drainase serta mengatur pengelolaan dan pemeliharaannya; f.

melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengendalian akibat daya rusak air;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPT Irigasi

UPT Irigasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, fungsi UPT Irigasi ditetapkan sebagai berikut :

a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya; b. melakukan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan pengairan;

c. melakukan pengelolaan jaringan pengairan agar tetap berfungsi dan mengaktifkan kegiatan pemeliharaan rutin yang dikerjakan secara teratur;

II-7

d. menyusun rencana pengairan untuk mendukung musim tanam; e. melakukan pembagian air irigasi secara adil dan merata; f.

melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk mangalirkan air kepetak tersier oleh juru pengairan;

g. mengendalikan arah air guna mengantisipasi ancaman banjir terhadap areal pertanian; h. membuat laporan bulanan, evaluasi dan inventarisasi keadaan alam. i.

j.

melakukan pengawasan terhadap jaringan dan pengairan. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPT Operasional Penerangan Jalan Umum

UPT Operasional Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang operasional penerangan jalan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Operasional Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya; b. melaksanakan monitoring/pengawasan terhadap kelaikan fungsi penerangan jalan umum dan fasilitas umum.

c. melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum. d. melaksanakan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum.

e. melaksanakan pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum. f.

melakukan pencatatan meteran listrik penerangan jalan umum dan fasiltas umum setiap bulan.

g. mencatat/menyusun kebutuhan sarana dan prasarana UPT Operasional Penerangan Jalan Umum untuk diteruskan kepada UPT Perencanaan dan Logistik Penerangan Jalan Umum.

II-8

h. membuat laporan dan Penerangan Jalan Umum. i.

evaluasi

pelaksanaan

tugas

UPT

Operasional

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Perencanaan dan Logistik Penerangan Jalan Umum

UPT Perencanaan dan Logistik Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan dan logistik penerangan jalan umum. Untuk itu, ditetapkan fungsi UPT Perencanaan dan Logistik Penerangan Jalan Umum sebagai berikut : a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya; b. menyusun perencanaan teknis pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum. c. menyusun perencanaan teknis perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum.

d. menyusun perencanaan teknis pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasum. e. menyusun perencanaan dan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan logistik penerangan jalan umum dan fasilitas umum. f.

melaksanakan pencatatan/pembukuan/inventarisasi penerangan jalan umum dan fasilitas umum.

sirkulasi

logistik

g. merencanakan dan mengajukan permohonan penghapusan aset logistik dan material bekas lainnya dari penerangan jalan umum dan fasilitas umum.

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan logistik penerangan jalan umum dan fasilitas umum. i.

j.

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPT Perencanaan dan Logistik Penerangan Jalan Umum. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II-9

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 121 orang, yang terdiri atas : a. Golongan IV sebanyak 9 orang

b. Golongan III sebanyak 57 orang c. Golongan II sebanyak 36 orang d. Golongan I sebanyak 19 orang

e. Pegawai Non PNS sebanyak 26 orang

Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum sebagian besar adalah berpendidikan SLTA sederajat (48 orang) diikuti oleh berpendidikan D4/S1 (38 orang). Sementara PNS yang berpendidikan S2 hanya berjumlah 13 orang. Sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan diperlihatkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. SUSUNAN PNS DINAS PEKERJAAN UMUM MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, TAHUN 2013 No. 1 2 3 4 5 6

JENJANG PENDIDIKAN Pasca Sarjana (S2) Sarjana D4/S1 Diploma 3 SLTA/STM/SMEA SLTP SD JUMLAH

Jumlah 16 Orang 35 Orang 10 Orang 48 Orang 11 Orang 1 Orang 121 Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan organisasi Dinas Pekerjaan Umum saat ini terdiri atas perlengkapan

berupa Kantor, Mushalla, Kendaraan Operasional Dinas, Peralatan dan Perbekalan

kebinamargaan, serta Peralatan dan perlengkapan Kantor Lainnya. Perlengkapan kantor, terdiri atas 1 (satu) unit Kantor Dinas dengan luas lahan 2.990 m2 dan

dan bangunan seluas 985 m2, terletak pada Jalan Ujung Gurun No. 2 Padang.

II-10

Bangunan kantor tersebut terdiri dari 1 ruangan kepala Dinas, 1 Ruangan Sekretariat, 1 Ruangan Bidang Bina Program, 1 ruang Bidang Bina Marga, 1 ruangan Bidang Cipta Karya, 1 ruangan Bidang PSDA, dan 1 ruangan UPTD PJU. Disamping itu, bangunan kantor Dinas, juga dilengkapi dengan 1 (satu) unit bangunan mushalla, yang terletak di halapan depan kantor dinas.

Disamping bangunan kantor dan mushalla, Dinas pekerjaan Umum juga dilengkapi dengan Peralatan kendaraan dinas, serta peralatan dan perbekalan kebinamargaan. Untuk lebih jelasnya perlengkapan yang terdapat pada Dinas

Pekerjaan Umum menurut hasil pendataan aset dinas tahun 2013, diperlihatkan pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Nama dan Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013

No A 1 2 3 4 5

B 1 2

NAMA PERALATAN Peralatan dan Mesin Alat - alat Berat Alat - alat Angkutan (Truk dan Mobil Dinas) dan sepeda motor Perlatanan Survey dan Alat Ukur Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Telekomunikasi Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Kantor Bangunan Mushalla

VOLUME 13

Bh

2 1

unit unit

20 14 490 38

Bh set Bh set

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Mempedomani Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009

Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 indikator kinerja kunci pada urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu

panjang jalan dalam kondisi baik, jumlah rumah tangga bersanitasi baik, luas

kawasan permukiman kumuh di perkotaa. Disamping itu, melalui indicator pencapaian target MDGs, terdapat 2 indikator kinerja yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :

II-11

a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak di perkotaan.

b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak di perkotaan.

Pada Rencana Strategi Kemeterian Pekerjaan Umum, indikator kinerja yang terkait dengan program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum ada sebanyak 6 program pembangunan, yaitu : a. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya c. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai d. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

e. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan f.

Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang petunjuk teknis Standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat 9 indikator capaian SPM yang perlu dipenuhi. Dari keseluruhan pedoman penetapan indicator kinerja tersebut di atas, terdapat 1 (sat) fungsi unit kerja Dinas Pekerjaan Umum yang belum ditetapkan indicator kinerjanya, yaitu fungsi unit kerja pelayanan Penerangan Lampu Jalan (PJU). Capaian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja dimaksud pada periode 2009 s/d 2013 diperlihatkan pada Tabel 2.3. 2.3.1. Kinerja Bidang Kebinamargaan

Mempedomani tugas pokok dan fungsi Pekerjaan Umum di bidang kebinamargaa, diukur dari pelaksanaan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan di Kota Padang. Dalam hal ini, indikator kinerja yang dipakai dapat diukur dari penambahan panjang jalan dan jembatan, peningkatan kualitas serta dapat juga dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Jalan dan jembatan.

II-12

Tabel 2.3. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG, TAHUN 2009 - 2013 No. 1

Indikator Kinerja sesuai Tugas & Target Fungsi SKPD SPM

Jalan dan Jembatan

a. Pelayanan Jaringan Jalan

Panjang Jalan Seluruhnya

Aksesibilitas jalan (Panjang jalan yg ada menghubungkan KP-KS1KS2/kebutuhannya

0% 100%

Mobilitas Jalan (Panjang Jalan km 2km/ /10.000 penduduk) 10.000 jiwa Keselamatan Jalan (Jalan yang memiliki Laik Fungsi/ panjang jalan Penghubung KP-KS1-KS2) b. Pelayanan Ruas Jalan Kondisi Jalan baik

Jalan yang memenuhi aspek Kecepatan minimal

60%

Target RPJMD 2009 - 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009

km

1,642.03

km

456.22

km/ 10.000 jiwa

km km

3

Prosentase Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik

70%

Daerah terlayani / luas kawasan terbangun %

Capaian RPJMD 2009 - 2013 2010

2011

2012

2013

Rasio Capaian Target Pelayanan 2009 - 2013

2009

2010

2011

2012

2013

2,312.81 -

100% 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100%

BELUM ADA JALAN YANG DIEVALUASI BERDASARKAN ASPEK KESELAMATAN ATAUPUN MEMILIKI SERIFIKAT LAIK FUNGSI JALAN

847.14

1,462.20

m'

50%

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan

0

60%

pelayanan sistem jaringan Drainase dan Gorong-gorong

5

Satuan

%

2

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari (120 lt/hr)

0

Target Indikator RPJMD

100%

c. Jembatan dengan kondisi Baik

4

Target IKK

711.13

1,738.07

51.59%

89.05%

56.44%

61.53% 54.04% 45.29%

75.15% 36.09

36.09

54.04%

30.75%

61.53%

56.44%

45.29%

120 lt/org/h r

jiwa/l/dt

106.58

128.81

88.81%

107.24%

>60%

%

40.67%

49.88% 40.67%

49.88%

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas & Target Fungsi SKPD SPM

6

Penyediaan sistem pengolahan air limbah setempat

7

Ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah

5%

8

Berkuranya luas daerah kumuh di perkotaan

10%

9

Ketersediaan Informasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

60%

100%

Target IKK

Target Indikator RPJMD

Satuan penduduk pakai septick tank / penduduk total % penduduk terlayani/ penduduk total ha

Tersedia

Target RPJMD 2009 - 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009

Capaian RPJMD 2009 - 2013 2010

2011

2012

73.60%

2013

2009

2010

2011

2012

80.00% 73.60%

-

2013

80.00%

0.43

291.71 ada

Rasio Capaian Target Pelayanan 2009 - 2013

185.16 ada

ada

ada

ada

36.53% 100 %

100%

100%

100%

100%

Pada indikator Panjang jaringan jalan, diketahui bahwa panjang di Kota Padang tahun 2009 adalah 1.642,03 km, dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 2.312,81 km atau meningkat 670.78 km atau terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 40,85 % atau rata-rata sebesar 8,17 % setiap tahun. Peningkatan panjang jalan tersebut berada pada jalan arteri sekunder sebanyak 89,14 km, jalan kolektor sekunder sepanjang 33,50 km, dan jalan lokal sekunder sepanjang 548,14 km. Pada indikator kualitas jaringan jalan, terdapat pengurangan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 136,01 km. Hal ini terjadi pada ruas jalan kolektor sekunder 79,98 km dan jalan lokal sekunder 94,30 km, sementara pada ruas jalan arteri sekunder, terjadi peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik sepanjang 38,27 km. Pada kondisi jalan kualitas Sedang, terdapat peningkatan panjang jalan kualitas sedang sepanjang 411,88 km, dengan perincian pada jalan arteri sekunder 50,87 km, jalan kolektor sekunder 111,01 km serta jalan lokal sekunder sepanjang 249,998 km. Untuk kondisi kualitas jalan rusak, juga terjadi penambahan panjang jalan rusak sebanyak 392,44 km, dengan sebarannya pada jalan kolektor sekunder sepanjang 2,47 km dan pada jalan lokal sekunder sepanjang 392,44 km. Gambaran kinerja Dinas Pekerjaan umum pada indikator jalan di Kota Padang, diperlihatkan pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Perbandingan Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Fungsinya Di Kota Padang Tahun 2009 – 2013 No

FUNGSI JALAN

Arteri Primer

BAIK

92.13

2009 SEDANG RUSAK 8.47

Arteri sekunder

140.42

5.77

Kolektor Sekunder

119.33

80.25

Lokal Sekunder JUMLAH PROSENTASE ( % )

495.26 847.14 51.59

520.57 615.06 37.46

Kolektor Primer Lokal Primer

JUMLAH

100.6

BAIK

92.13

2013 SEDANG RUSAK 8.47

146.19

178.69

56.64

9.85

209.43

39.35

191.26

169.98 179.83 10.95

1185.81 1642.03 100.00

400.96 711.13 30.75

770.568 1,026.94 44.40

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

JUMLAH

100.6

BAIK -

KENAIKAN SEDANG RUSAK 0

0

JUMLAH -

235.33

38.27

50.87

0

89.14

242.929

(79.98)

111.01

2.47

33.50

562.42 1,733.95 574.74 2,312.81 24.85 100.00

(94.30) (136.01) (22.11)

249.998 411.88 66.97

392.44 394.91 219.60

548.14 670.78 40.85

12.32

0 0

-

-

0 0

0 0

-

Disamping pembangunan dan peningkatan jalan, Dinas Pekerjaan Umum juga melaksanakan pembangunan dan peningkatan jembatan. Diketahui bahwa selama periode 2009 s/d 2013, terdapat penambahan unit jembatan rangka baja sebanyak 10 unit dan jembatan leger INP 1 unit, dengan panjang penambahan seluruhnya 190,5 m. Untuk penambahan jembatan beton dan jembatan pada ruas jalan nasional tidak terjadi penambahan unit. Gambaran indikator kinerja jembatan dimaksud diperlihatkan pada tabel 2.5.

II-15

Tabel 2.5. Perbandingan Jumlah dan Panjang Jembatan Di Kota Padang Tahun 2009 – 2013 No

FUNGSI JALAN

1 jembatan Gantung 2 3 4 5

Jembatan Rangka Baja (Baily) Jembatan Leger INP Jembatan Beton Jembatan Nasional JUMLAH

2009

JUMLAH (unit) 13.00

16.00 11.00 58.00 53.00 151.00

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

2013

PANJANG (m') 564.00 756.00 190.50 483.00 1,725.40 3,718.90

JUMLAH (unit) 13.00 26.00 12.00 58.00 53.00 162.00

PANJANG (m') 564.00

902.30 234.70 483.00 1,725.40 3,909.40

PENAMBAHAN

JUMLAH (unit) -

10.00 1.00 11.00

PANJANG (m') -

146.30 44.20 190.50

Kondisi capaian kinerja pada komponen jalan tersebut diatas menggambarkan bahwa program pembangunan jalan yang dilaksanakan pada periode 2009 s/d 2013, diprioritaskan untuk :

a. Program Peningkatan jalan diarahkan untuk peningkatan panjang jalan arteri sekunder, kolektor dan lokal, dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan kota. b. Program pemeliharaan jalan lebih diarahkan pada pemeliharaan rutin, yang sasarannya adalah untuk mempertahankan kualitas jalan agar tetap dapat difungsikan secara optimal. c. Program peningkatan jalan lokal belum dapat dioptimalkan, karena kebijaksanaan anggaran masih memprioritaskan pemeliharaan jalan kolektor yang banyak rusak akibat gempa tahun 2009 yang lalu.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Pencapaian SPM pada Komponen Jaringan Jalan

Memperhatikan indikator capaian Standar Pelayanan Minimum (PM) bidang jalan, pemenuhan terhadap komponen jaringan jalan, diukur dari 3 aspek, yaitu aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan. Aspek Aksesibilitas

Pada aspek aksesibilitas, indikator pencapaiannya diukur dari prosentase ketersediaan jaringan jalan untuk mengakses seluruh pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Padang. Kondisi pada tahun 2013, semua pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Padang sudah terhubung dengan cukup oleh sistem jaringan jalan kolektor dan jalan lokal. Tidak ada pusat kegiatan di kota Padang yang belum didukung dengan jaringan jalan. Dengan demikian, tingkat pencapaian SPM pada aspek ini sudah mencapai 100 %, sehingga sudah memenuhi target yang

II-16

ditentukan pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aspek Mobilitas

SPM Mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antar pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai fungsi dan statusnya serta banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan tersebut. Angka mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang jalan (arteri dan kolektor) yang menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya, dinyatakan dalam satuan Km/(10.000 jiwa). Memperhatikan luas wilayah pelayanan pusat kegiatan di Kota Padang yaitu 83,55 km2 (jumlah total luas penggunaan lahan permukiman, kawasan jasa perusahaan, jasa industri, dan jasa lainya) dan jumlah penduduk Kota Padang tahun 2013 sebanyak 873.992 jiwa, maka kepadatan penduduk terhadap luas wilayah pelayanan pusat kegiatan adalah 12.576 jiwa/km2. Dengan kepadatan penduduk besar dari 5000 jiwa/km2 tersebut, berarti Kota Padang termasuk kategori V sehingga harus memiliki angka mobilitas yang ditentukan adalah 2,00 Km/10.000 jiwa. Berdasarkan data panjang jalan arteri dan kolektor di Kota Padang tahun 2013 sebanyak 578,86 km, berarti Angka mobilitas Kota Padang pada tahun 2013 adalah ( 578,86 km/873.992 jiwa/km2) x 10.000 = 6,62 km/10.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka mobilitas yang ditentukan, pencapaian SPM mobilitas adalah 6,62 / 2,00 = > 100%. Dengan demikian, maka tingkat pencapaian SPM jalan pada aspek mobilitas sudah 100 %. Aspek Keselamatan

SPM Keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap: a. Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam dokumen rencana teknis dari ruas-ruas jalan yang bersangkutan.

b. Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan ruas-ruas jalan yang bersangkutan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tatacara, Persyaratan, dan Penetapan Laik Fungsi Jalan

II-17

Mengingat ruas-ruas jalan di Kota Padang belum ada yang memiliki sertifikat laik fungsi jalan, maka penentuan tingkat capaian SPM pada aspek keselamatan jalan belum dapat diukur/dinyatakan.

2. Pencapaian SPM pada Komponen Ruas Jalan

Memperhatikan indikator capaian Standar Pelayanan Minimum (PM) bidang jalan, pemenuhan terhadap komponen ”Ruas” jalan, diukur dari 2 aspek, yaitu Kondisi Jalan dan Kecepatan. Aspek Kondisi Jalan

Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman. Nilai SPM Kondisi Jalan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (roughometer) atau diukur secara visual (Penilaian Kondisi Jalan).

Berhubung kriteri teknis kondisi jalan merupakan bagian dari parameter penentuan laik fungsi jalan, sementara ruas-ruas jalan di Kota Padang belum ada yang dibuatkan sertifikat laik fungsi, maka penentuan aspek kondisi jalan ditentukan berdasarkan penilaian visual kerataan permukaan jalan. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang dikategorikan sebagai jalan yang memenuhi kerataan permukaannya cukup memadai. Berdasarkan data kondisi jalan tahun 2013, panjang jalan di Kota Padang dalam kondisi baik adalah sepanjang 711,13 km, sementara panjang jalan keseluruhan adalah 2.312,81 km. Dengan demikian, capaian SPM kondisi jalan adalah 711,13 km/2.312,81 km = 30,75 %. Dibandingkan dengan target pencapaian SPM kondisi jalan yang ditentukan untuk tahun 2014 adalah 60 % (peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010), maka capaian SPM dimaksud belum terpenuhi. Aspek Kecepatan Jalan

Kriteria Kecepatan adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya. Nilai SPM Kecepatan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota Padang. Nilai kecepatan diukur oleh kecepatan bebas ruas jalan tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kecepatan minimal yang diperhitungkan adalah 40 km/jam.

II-18

Mengingat ruas-ruas jalan di Kota Padang untuk kualitas baik dan sedang, dapat ditempuh dengan kecepatan minimal 40 km/jam, maja capaian SPM pada indicator ini pada tahun 2013 adalah 75,15 %. 2.3.2. Kinerja Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kinerja bidang pengelolaan sumber daya air diperlihatkan melalui :

a. Indikator Kinerja tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari,

b. Indikator Kinerja tersedianya air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada c. Indikator Kinerja tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Capaian Kinerja PSDA Pada Indikator Ketersediaan Air Baku

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum. Adalah merupakan kewajiban pemerintah berdasarkan target MDGs tahun 2011 untuk menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 42,52 % masyarakat dan pada tahun 2015 sebesar 75,29%, dengan mengasumsikan kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter dan di perkotaam 120 l/hari. Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkapnya yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air. Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku di Kota Padang yang merupakan kumulatif dari masingmasing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan. Kondisi penyediaan air baku di Kota Padang didukung oleh 9 (Sembilan) unit Instalasi Pengolahan Air dan 12 unit sumur Bor, dengan kapasitas produksi pada tahun 2009 sebesar 1.080 lt/dt dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.303 l/dt atau 112.579.200 l/hari, sebagaimana diperlihatkan pada table 2.6.

II-19

Kebutuhan air baku sebesar 120 lt/hari untuk 873.992 jiwa penduduk pada tahun 2013, diperkirakan sebesar 104.879.040 l/hari. Berdasarkan data tersebut, diketahui tingkat pencapaian SPM ketersediaan air baku di Kota Padang adalah 104.879.040 l/hari / 112.579.200 l/hari x 100 % = 107,34 %, atau lebih cukup. Tabel 2.6. Perbandingan Jumlah dan Panjang Jembatan Di Kota Padang Tahun 2009 – 2013 No.

NAMA IPA AIR MINUM

KAPASITAS PRODUKSI (l/dt)

1

IPA Latung

3

IPA Gunung Pangilun

500

43,200,000

IPA Ulu Gadut II

40

3,456,000

2 4 5 6

IPA Gua Kuranji IPA Ulu Gadut I

40

3,456,000

40

3,456,000

120

10,368,000

IPA Jawa Gadut

10

864,000

Sumur Bor 3A,3B,5C,7C,A4P,A5P

9

IPA Pegambiran

10

25,056,000

IPA Sikayan Balumuik

7 8

290

KAPASITAS PRODUKSI (l/hari)

IPA Bungus

JUMLAH

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

243

20,995,200

10

10

1,303

864,000 864,000

112,579,200

Capaian Kinerja PSDA Pada Indikator Ketersediaan Air Irigasi

Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Kriterianya adalah bahwa masyarakat petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani pada sistem pertanian rakyat pada daerah irigasi yang sudah ada berhak memperoleh dan memakai air untuk kebutuhan pertanian. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada dan diperoleh tanpa izin. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam

II-20

terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kondisi yang ada, realisasi musim tanam tahun 2013 pada 31 DI di Kota Padang adalah seluas 14.770,96 Ha. Hal ini berarti bahwa jumlah air irigasi yang sampai ke petak sawah tersier adalah 14.770,96 Ha x 1,2 l/dt = 17.725,15 l/dt. Memperhatikan kapasitas debit di intake bendung pada 31 DI adalah 13.293,864 l/dt, maka diperloleh angka pencapaian SPM ketersediaan air irigasi sebesar 13.293,864 l/dt / 17.725,15 l/dt x 100 % = 75 %. Dari data dimaksud, diketahui bahwa tingkat capaian SPM ketersediaan air yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Padang sudah cukup baik. Tingkat capaian SPM irigasi tersebut di atas didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana irigasi sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.7. Tabel 2.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Irigasi Di kota Padang Tahun 2013 No

Nama Daerah Irigasi (DI)

Luas DI

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Koto Tuo Gunung Nago Kasang II Kapalo Hilalang Lubuk Minturun Sei Latung Sei Guo Aur Kuning Sei Bangek Lubuk Ramang Tabek Syukur Banda Lurus Tabek Batu Lolo Lubuk Tempurung Lubuk Lagan Ampang Baringin Limau Manih Lubuk Laweh Banda Duku Ulu Gadut Baringin Tabek Sirarah Batu Busuk Rasak Bungo Koto Lalang Tabek Bugis Taratak Paneh Pinang Sinawa Tabek Koto Panjang Banda Sikabu Jumlah

Luas Tanam Rata-rata 5 tahun

Kondisi Saluran Saluran Primer Saluran Sekunder

Panjang (M ' ) 7

1.003,73 2.087,00 585,00 81,25 105,50 104,50 657,00 17,50 116,50 88,00 15,00 20,00 40,00 67,00 20,00 35,00 29,00 625,50 248,00 28,00 53,00 109,00 273,00 120,00 169,00 208,00 67,00 118,00 70,00 144,00 81,00

2.007,46 4.174,00 1.170,00 162,50 211,00 209,00 1.314,00 35,00 233,00 176,00 30,00 40,00 80,00 134,00 40,00 70,00 58,00 1.251,00 496,00 56,00 106,00 218,00 546,00 240,00 338,00 416,00 134,00 236,00 140,00 288,00 162,00

1.287,00 1.091,00 283,00 8.961,00 135,00 8.015,00 8.858,00 125,00 135,00 150,00 75,00 205,00 450,00 130,00 185,00 132,00 103,00 1.565,00 105,00 150,00 105,00 50,00 420,00 355,00 950,00 455,00 632,00 632,00 676,00 857,00 546,00

7.385,48

14.770,96

37.818,00

% Kerusakan 8

25,00 30,00 25,00 35,00 20,00 40,00 25,00 45,00 25,00 35,00 30,00 25,00 30,00 15,00 40,00 30,00 25,00 50,00 25,00 20,00 40,00 60,00 20,00 30,00 35,00 35,00 35,00 35,00 40,00 35,00 40,00

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

Panjang ( M' ) 9

10.810,00 46.163,00 3.073,00 6.762,00 1.440,00 12.300,00 8.823,00 1.125,00 1.440,70 1.355,00 850,00 1.450,00 1.750,00 2.150,00 455,00 852,00 859,00 12.200,00 5.786,00 2.200,00 5.786,00 2.000,00 2.850,00 2.010,00 3.055,00 4.153,00 2.023,00 1.042,00 2.451,00 4.235,00 257,00 151.705,70

% Kerusakan 10 30,00 70,00 50,00 40,00 30,00 40,00 40,00 50,00 40,00 55,00 25,00 30,00 25,00 30,00 30,00 35,00 30,00 50,00 45,00 50,00 60,00 60,00 30,00 40,00 35,00 40,00 40,00 35,00 35,00 30,00 35,00

Pengambilan

4

Free Intake 5

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Waduk

-

11,00

Intake Bandung 6

Debit Ratarata

1 1 1 1

Keterangan 17

Baik Baik sedang rusak Baik rusak Baik Baik Baik Baik rusak sedang sedang Baik Baik sedang Baik rusak Baik rusak rusak sedang rusak sedang sedang rusak sedang sedang sedang sedang sedang

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

20,00

Kondisi

-

-

Disamping kaitannya dengan SPM bidang irigasi, Bidang PSDA Dinas PU Kota Padang juga memiliki tugas melakukan pemantauan atau monitoring kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air melakukan pembangunan untuk pengendalian daya rusak air. Capaian kinerja pada pelaksanaan pengendalian daya rusak air selama tahun 2009 s/d 2013, telah dilakukan kegiatan normalisasi tanggul

II-21

sungai pada 4 buah sungai, dengan panjang kegiatan 3.050 m’ dan realisasi anggaran senilai Rp. 46,13 milyar yang bersumber dari APBN. Rincian realisasi kegiatan normalisasi tanggul sungai dimaksud diperlihatkan pada Tabel 2.8 dan kondisi aliran sungai di Kota Padang tahun 2013 diperlihatkan pada Tabel 2.9. Tabel 2.8. Rincian Realisasi Kegiatan Normalisasi Tanggul Sungai Di kota Padang Tahun 2009 s/d 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA SUNGAI

BATANG KANDIS BATANG KABUNG BATANG TARUNG/AIR DINGIN BATANG BELIMBING (BANDA LURUIH) BATANG ARAU BATANG TIMBALUN LUBUK HITAM SUNGAI PISANG JUMLAH

PROGRAM NORMALISASI SUNGAI NORMALISASI SUNGAI NORMALISASI SUNGAI NORMALISASI SUNGAI

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

PANJANG (M') 900.00 500.00 450.00 1,200.00 3,050.00

2009 (M') 2010 (M') 2011 (M') 2012 (M') 2013 (M') -

-

900.00 900.00

-

-

-

-

500.00 450.00 1,200.00 2,150.00

DANA (Rp)

SUMBER DANA (Rp)

1,330,000,000 32,000,000,000 1,800,000,000 11,000,000,000

APBN APBN APBD APBN

46,130,000,000

Tabel 2.9. Kondisi Aliran Sungai di kota Padang Tahun 2009

No 1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA SUNGAI

BATANG KANDIS BATANG KABUNG BATANG TARUNG/AIR DINGIN BATANG BELIMBING (BANDA LURUIH) BATANG ARAU BATANG TIMBALUN LUBUK HITAM SUNGAI PISANG JUMLAH

KONDISI SUNGAI PANJANG ALIRAN 2009 (M') 2010 (M') 2011 (M') 2012 (M') 2013 (M') BAIK SEDANG RUSAK SUNGAI (Km) 17.10 V 25.00 V V 4.00 900.00 V V 55.30 500.00 V V 46.50 450.00 V V 17.50 2,200.00 V V V 4.00 V V 6.50 V V 175.90 900.00 - 3,150.00

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

Capaian kinerja Bidang PSDA pada fungsi pembangunan dan pemeliharaan drainase di Kota Padang, diperlihatkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase pada periode 2009 s/d 2013 dan capaian kondisi serta permasalahan bidang drainase.

Selama periode tahun 2009 s/d 2013, realisasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase yang dilakukan mencakup lokasi yang tersebar di Kota Padang dengan panjang pembangunan baru 41.966,48 M’. Besaran anggaran yang direalisasikan untuk pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase periode tahun 2011 s/d 2014 adalah sebesar Rp. 25.915.150.325,55. Perincian kegiatan bidang drainase yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir diperlihatkan pada Tabel 2.10.

II-22

Tabel 2.10. Realisasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Periode Tahun 2011 s/d 2013

No 1 1 2 1 2

3

1 2

Kegiatan

Tahun 2011 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Tahun 2012 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Rehabilitasi/Perbaikan Drainase Tahun 2013 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Rehabilitasi/Perbaikan Drainase

Rehabilitasi/Perbaikan Drainase (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Provinsi)

Tahun 2014 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Rehabilitasi/Perbaikan Drainase Jumlah

inas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

Alokasi Dana

Lokasi

650.000.000 Tersebar di Kota Padang 3.500.000.000 Tersebar di Kota Padang 1.377.746.969 Jln Gajah Mada-Jln. Gn Ledang 6.150.000.000 Tersebar di Kota Padang 4.796.072.357 Lubuk Buaya Dsk Jln Padang Solok Paninggahan Perum Cengkeh Dsk Koto Lalang Dsk Perum Cimpago Kompl. Sumbar Mas Kel Jati Rmh Gadang Kompl. PGRI Kuranji Arai Pinang Perum Taruko IV Kel. Bungo Pasang Kompl. Unand Bariang Kompl Korem Sei Lareh 2.163.731.000 Kws Korong Gadang Kompl. Filano Jln. Mahakam Taratak paneh Alai Timur Ampalu Raya Pasar Siteba Kws. Purus Baru

2.400.000.000 Tersebar di Kota Padang 4.877.600.000 Jln Gajah Mada-Belanti Lolong Jln. Ratulangi-Damar 25.915.150.326

D

Kondisi genangan banjir pada periode 2009 s/d 2013 diperlihatkan pada Tabel 2.10. Dari table dimaksud, diketahui bahwa pada tahun 2009 terdapat luas genangan banjir di Kota Padang sebanyak 3,836.76 Ha. Upaya perbaikan drainase yang dilakukan selama periode tahun 2019 - 2013 hanya mampu mengurangi luas genangan seluas 534.04 Ha atau 13,92 %, sehingga pada tahun 2013 masih terdapat luas genangan banjir sebanyak 3,302.72 Ha.

II-23

No.

Tabel 2.10. Kondisi Genangan Banjir di Kota Padang Periode Tahun 2009 s/d 2013

KECAMATAN / KAWASAN

A. 1 2

KEC. KOTO TANGAH Kaw. Parak Buruak Kaw. Bungo Pasang

5

Kaw. Pasir Nan Tigo

3 4 6

B 1 2 3 4 5

C. 1 2 3 4 5 6 7

D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E. 1 2 3 4 F. 1 2 3 4 5

G. 1 2 3 4 5 6 H. 1 2 3 4 5

I. 1 2 3 4

J. 1 2 3 4 5

K. 1 2

LUAS GENANGAN (Ha)

Kaw. Padang Sarai Kaw. Sungai Lareh Kaw. Lubuk Buaya

KEC. NANGGALO Kaw. Lapai Kaw. Siteba Kaw. Kurao Pagang Kaw. Pondok Kopi Kaw. Belakang Kompi

KEC. KURANJI Kaw. Kalumbuk Kaw. Ampang Kaw. Kuranji Kaw. Korong Gadang Kaw. Sungai Sapih Kaw. Pasar Ambacang Kaw. Balimbing

2009 1,604.26 280.40 475.16 90.84 170.71

564.65 22.50

87.43 11.33 40.00 14.08 7.77 14.26

Tinggi Genangan (m') 2013 1,390.53 280.40 0.50 - 1.00 380.13 0.30 - 0.65 0.30 - 0.65 0.30 - 1.00

3-8 2-6

6.20

0.40 - 0.60

4-5

537.76 79.48 10.30 36.36 12.80 7.06 12.96

336.48 40.95 30.58 30.89 16.48 96.43 54.39 66.76

270.48 37.23 16.99 13.73 14.98 87.66 41.84 58.05

12.93 88.59 8.29 7.63 17.70 18.05 5.67 13.86

6.99 55.37 6.38 7.63 16.09 12.45 5.67 12.60

192.32 19.59

KEC. PADANG BARAT Kaw. Padang Pasir Kaw. Purus Atas Kaw. Berok - Nipah Kaw. Parak Karabia - Koto Marapak

114.85 47.30 19.36 38.06 10.13

104.41 43.00 17.60 34.60 9.21

KEC. PADANG TIMUR Kaw. Jati Kaw. Andalas Barat Kaw. Simpang Haru (Sisingamangaraja) Kaw. Tarandam Kaw. Alai

179.56 129.44 24.43 1.64 13.42 10.64

163.24 117.67 22.21 1.49 12.20 9.67

KEC. PADANG SELATAN Kaw. Bukit Gado-Gado Kaw. Mata Air Kaw. Palingam Kaw. Seberang Padang Kaw. Air Manis Kaw. Rawang (Barat dan Timur) KEC. LUBUK BEGALUNG Kaw. Pampangan Kaw. Pegambiran Kaw. Parak Laweh Kaw. Teluk Nibung Kaw. Ampalu KEC. P A U H Kaw. Binuang Kaw. Koto Luar Kaw. Limau Manis Kaw. Ulu Gadut

KEC. LUBUK KILANGAN Kaw. Padang Besi Kaw. Bandar Buat Kaw. Tarantang Kaw. Koto Lalang Kaw. Taratak

KEC. BUNGUS TELUK KABUNG Kaw. Bungus Selatan Kaw. Bungus Timur JUMLAH

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013

93.23 18.03 6.48 21.93 10.24 18.79 17.75

138.85 15.67

84.75 16.39 5.89 19.94 9.31 17.08 16.14

233.39 9.59

212.17 8.72

492.34 274.62 20.09 17.37 180.27

447.36 249.65 18.04 15.79 163.88

42.69 88.14 80.52 12.44

247.98 138.83 20.23 7.27 6.35 75.30

254.92 104.93 149.99 3,836.76

7-8 2-8

82.58 103.46

KEC. PADANG UTARA Kaw. Padang Baru Timur

Kaw. Gunung Pangilun Kaw. Belanti Timur/Khatib Sulaiman Kaw. Ulak Karang Utara/Jl. Sumatera Kaw. Ulak Karang Kaw. Perumnas dan Air Tawar Barat Kaw. Air Tawar Timur Kaw. Alai Kaw. Lolong/Makam Pahlawan

Lama Genangan (jam)

38.81 80.13 73.20 11.31

223.19 126.21 18.39 6.61 3.53 68.45

188.26 104.93 83.33 3,302.72

0.40 - 0.60

0.20 0.20 0.50 0.40 0.30

- 0.30 - 0.50 - 1.00 - 0.60 - 1.00

0.15 0.50 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30

- 0.30 - 0.80 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.50 - 0.60

4-5

3-6 2-3 3-3 2-3 6 - 12 2 1 2 3 3 1 1

-3 -3 -3 -4 -5 -3 -2

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.10 - 0.50

- 0.50 - 0.80 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50

2-3

0.20 0.20 0.20 0.20

- 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30

2 2 2 2

0.10 0.50 0.20 0.10 0.10

- 0.30 - 0.90 - 0.30 - 0.30 - 0.30

1-5 6 - 10 1-2 4-5 4-5

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

- 0.20 - 0.30 - 0.30 - 0.20 - 0.20 - 0.30

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 -3 -3 -3 -3

0.10 - 0.50 0.10 0.10 0.10 0.10

- 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50

6 - 12

1.00 0.10 2.00 0.20

- 2.00 - 0.20 - 3.00 - 0.60

6 - 12 1-3 1-6 1-4

0.20 0.10 0.20 0.20 0.20

- 0.60 - 0.50 - 0.60 - 0.60 - 0.60

4-6 1-2 2-3 2-3 2-3

1.00 - 2.50 1.00 - 2.50

1-2 1-2

1 1 1 1

-3 -6 -4 -3

II-24

Capaian SPM bidang drainase diukur berdasarkan ratio luas pelayanan jaringan drainase yang dikelola dengan luas kawasan terbangun di kota Padang. Berdasarkan luas kawasan terbangun di Kota Padang tahun 2009 seluas 8.348,59 Ha, dan pada tahun 2013 seluas 8.586,25 Ha, diperoleh capaian SPM pelayanan drainase sebesar 54,04 % tahun 2009 dan 61,53 % pada tahun 2013, Jumlah kebutuhan drainase yang harus tersedia dalam kondisi baik di Kota Padang tahun 2013, belum dapat ditentukan, karena Kota Padang belum memiliki Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan. Dengan demikian, diperlukan suatu studi untuk menghasilkan Rencana Induk Sistim Drainase berdasarkan system layanan sungai besar yang ada di kota Padang. 2.3.3. Kinerja Bidang Cipta Karya

Capaian kinerja bidang Cipta Karya dalam pelaksanaan fungsi melaksanakan dan memfasilitasi bantuan teknis menyangkut bangunan gedung pemerintah selama periode 2009 - 2013, sudah terlaksanan sebanyak 2.585 dokumen perencanaan bangunan gedung pemerintah. Proses fasilitasi tersebut selalu membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya, karena sebagian besar pelaksana kegiatan dari SKPD ybs, memiliki pemahaman yang rendah terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan gedung pemerintah. Kondisi dimaksud menyebabkan proses legalisasi perencanaan teknis yang disampaikan selalu kurang lengkap atau banyak bagian-bagian yang menyalahi aturan yang berlaku. Capai Kinerja Kinerja bidang penyediaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pada komponen drainase lingkungan selama periode 2009 s/d 2013 hanya dapat dilaksanakan sebanyak 61 % dari kawasan-kawasan yang memerlukan pembangunan drainase dan sudah diprogramkan melalui dokumen RPIJM. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran kegiatan belum sesuai dengan kebutuhannya. Pada komponen kinerja tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan, pada tingkat pelayanannya tahun 2009 mencapai 40,67 %, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 48,72 %. Dibandingkan dengan target capaian SPM tahun 2014 sebesar 60 %, maka pelayanan air minum perpipaan di Kota Padang belum mencapai target pelayanan minimal.

Dibandingkan dengan pencapaian target MDGs secara nasional tahun 2011 sebesar 40,52 % dan target nasional untuk tahun 2015 sebesar 75,29%, maka Pemerintah Kota Padang perlu melakukan percepatan perbaikan sistim perpipaan yang banyak mengalami kerusakan akibat gempa tahun 2009. Data kondisi pelayanan jaringan perpipaan pada kondisi sebelum gempa tahun 2009, diperlihatkan pada Tabel 2.11

II-25

Pelaksanaan peningkatan sanitasi masyarakat yang diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode 2009 – 2013, hanya dapat direalisasikan sebesar 16 %, karena lahan untuk penempatan MCK+++ yang diharapkan dari pasrtisipasi masyarakat, tidak tersedia. Walaupun kegiatan pembangunan MCK masih terkendala, namun peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembangunan sarana limbah rumah tangga secara privat memperlihatkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari data pembuangan limbah rumah tangga (tinja) di Kota padang tahun 2009 mencapai 73,6 % dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 80%. Data pembuangan limbah rumah tangga (tinja) di Kota padang tahun 2009 diperlihatkan pada Tabel 2.12. Disamping itu, pemerintah Kota Padang juga mengupayakan peningkatan pelayanan sanitasi lingkungan melalui pembangunan jaringan pengelolaan air limbah komunal. Tabel 2.12.

Persentase Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kota Padang No

Kecamatan

1 Bungus Teluk Kabung 2 Lubuk Kilangan 3 Lubuk Begalung 4 Padang Selatan 5 Padang Timur 6 Padang Barat 7 Padang Utara 8 Nanggalo 9 Kuranji 10 Pauh 11 Koto Tangah Total

Tangki Septik 37,5 60,0 77,1 65,8 71,2 79,4 89,5 85,5 70,9 45,7 81,1 73,6

Tempat Pembuangan Akhir Tinja (%) Kolam / Sungai / Lobang Sawah Danau / Laut Tanah 4,2 33,7 18,4 11,5 24,2 1,7 0,6 15,2 2,7 1,5 15,1 8,5 1,9 11,9 5,9 0,4 0,4 14,3 1,3 0,0 7,2 0,8 3,1 10,2 2,7 19,6 5,4 5,9 23,9 17,2 3,8 8,0 7,1 2,8 12,1 7,8

Sumber: Program Percepatan Sanitasi Permukiman – PPSP, 2010

Kondisi pelayanan jaringan sanitasi komunal pada tahun 2009 belum dilaksanakan, dan selama periode 2009 s/d 2013 telah dibangun pada 6 lokasi, yaitu di kawasan Purus, Koto Lalang, Gunung Sarik, Parak Karakah, dengan kapasitas layanan untuk 760 KK. Mempedomani target SPM pelayanan jaringan dan pengolahan air limbah jaringan dan pengolahan air limbah untuk tahun 2014 sebanyak 5 %, maka tingkat capaian kinerja dimaksud adalah (760 KK x 5)/ 873,992 jiwa = 0,43 %. Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan system jaringan air limbah komunal perlu mendapat prioritas dalam penentuan target RPJMD Kota padang berikutnya.

II-27

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya dalam hal penataan bangunan dan lingkungan, diprediksikan mampu mengurangi luas kawasan kumuh di Kota Padang. Berdasarkan data sebaran permukiman kumuh tahun 2009 seluas 291,71 Ha dan tahun 2013 seluas 185,16 Ha, berarti selama 5 tahun telah dapat ditanggulangi seluas 106,55 Ha atau 36,53 %. Dibandingkan dengan target capaian SPM penanggulangan kawasan kumuh untuk tahun 2014 sebanyak 10%, maka tingkat capaian kinerja pada indicator kinerja tersebut cukup baik. Perbandingan data luas kawasan kumuh di Kota Padang tahun 2009 dan 2013 diperlihatkan pada Tabel 2.13. Tabel 2.13.

Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Padang, Tahun 2009 dan 2013

No

Kecamatan

Lokasi

1

BUNGUS TELUK KABUNG

2

LUBUK KILANGAN

3

LUBUK BEGALUNG

4

PADANG SELATAN

5

PADANG TIMUR

6

Luas Kawasan (Ha)

Kelurahan Kel. Bandar (Pusat Kota)

2,009

Buat

Kel. Seberang Palinggam (Pusat Kota, Longsor), Seberang Padang (Sempadan Sungai Batang Arau)

11.50 4.66

26.00

2,013

6.50

Kebutuhan Infrastruktur

Perbaikan jalan, saluran, sanitasi

Perbaikan jalan, 4.66 saluran, sanitasi Perbaikan jalan, 16.00 saluran, sanitasi

Sudah/ Belum Tertangani Belum Belum Belum

19.00

9.00

Perbaikan jalan, saluran, sanitasi

Belum

35.00

20.00

Belum

PADANG BARAT

24.00

19.00

Perbaikan jalan, saluran, sanitasi

7

PADANG UTARA

32.00

Perbaikan jalan, 20.00 saluran, sanitasi

Belum

8

NANGGALO

38.25

16.00

9

KURANJI

10

PAUH

11

KOTO TANGAH

JUMLAH

Kel. Surau (Pusat Bantaran Kuranji)

Gadang Kota, Sungai

20.00

Kel. Lubuk Buaya (Sempadan Sungai Batang Kandis, Kawasan Banjir), Padang Sarai, Batipuh Panjang,

24.00

Perbaikan jalan, saluran, sanitasi

Perbaikan jalan, saluran, sanitasi

20 Perbaikan 20.00 jalan, saluran, sanitas Perbaikan jalan, 24.00 saluran, sanitasi

57.30

30.00

291.71

185.16

Perbaikan jalan, saluran, sanitasi

Belum

Belum Belum Belum

Belum

Pelaksanaan tupoksi untuk penyusunan rencana kebutuhan, disain teknis, biaya, serta pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah, dapat direalisasikan seluruhnya, namun dalam pelaksanaannya masih tersendat-sendat akibat keterbatasan pengetahuan personil teknis di Bidang Cipta Karya. Kedepannya diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf bidang Cipta Karya

II-28

khususnya dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah.

Tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penghitungan penaksiran nilai serta penyusutan nilai terhadap aset-aset bangunan gedung pemerintah, serta perhitungan nilai ganti rugi bangunan, sudah dilaksanakan 100 % sesuai permintaan yang disampaikan SKPD terkait. Disamping itu, penyiapan Informasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sebagai bagian dari kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang petunjuk teknis Standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, juga sudah dilakukan setiap tahun semenjak tahun 2009 s/d 2013. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan Informasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan analisa, pengujian atau penelitian terhadap kelayakan teknis bangunan gedung pemerintah yang disampaikan oleh SKPD lain, dapat dilaksanakan seluruhnya sampai kepada pemberian rekomendasi tindak lanjut terhadap pengelolaan bangunan gedung yang dimohonkan. 2.3.4. Kinerja UPTD Penerangan Jalan Umum

Pencapaian kinerja UPTD PJU selama periode 2009 – 2013, secara umum dapat dilaksanakan sesuai sumberdaya yang tersedia. Capaian kinerja UPTD PJU dimaksud belum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang petunjuk teknis Standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang. Namun sebagai salah satu fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum melalui pembentukan UPTD PJU, maka tugas pelayanan PJU dilaksanakan dengan capaian kinerja sebagai berikut : a. Penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup kegiatan PJU dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan. b. Fungsi monitoring/pengawasan terhadap kelaikan fungsi penerangan jalan umum dan fasilitas umum, dapat dilaksanakan sepanjang tahun sehingga hasilhasil monitoring dengan segera dapat ditindak lanjuti kedalam proses pemeliharaan, perawatan dan berbaikan kondisi PJU di lapangan.

c. Fungsi melaksanakan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum secara umum dapat dilakukan, walaupun pada waktu-waktu tertentu, kinerja pelayanan PJU turun 5 – 10 %, akibat

II-29

keterlambatan pengiriman material penggantian komponen PJU dan gangguan cuaca.

d. Fungsi melaksanakan pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum, telah berjalan dengan baik, dengan meningkatkan pemberian ascesories lampu pad ataman dan ruang terbuka hijau, serta memasang 3 unit lampu Highmass pada kawasan yang rawan kriminal pada malam hari.

e. Tugas melakukan pencatatan meteran listrik penerangan jalan umum dan fasiltas umum setiap bulan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentuk. Capaian kinerja bidang pelayanan PJU selama periode 2009 s/d 2013, diperlihatkan pada Tabel 2.14.

No.

KLASIFIKASI JALAN UMUM

Tabel 2.14. Capaian Kinerja UPTD PJU Sampai Tahun 2013 JENIS LAMPU

Jalan Arteri dan Kolektor SON 250 Watt dengan lebar jalan > 6 m' Jalan Lokal dengan lebar jalan < SON 150 Watt 2 6 m' Jalan Utama/Poros di Komplek 3 SON 70 Watt Perumahan Jalan Lingkungan/gang di 4 LHE 45 Watt Perumahan JUMLAH Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2013 1

PANJANG JALAN 578.859

KEBUTUHAN TITIK LAMPU (UNIT)

11,577.18

KONDISI PELAYANAN % PELAYANAN (TITIK) 5,389

46.55

520.185

10,403.70

5,500

52.87

866.975

17,339.50

12,458

71.85

346.790

6,935.80

1,771

25.53

2,312.81

46,256

25,118

54.30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Air bersih adalah merupakan kebutuhan esensial penduduk untuk melangsungkan

kehidupannya. Adanya target pemerintah untuk memenuhi 80 % kebutuhan air di perkotaan tahun 2019, perlu diupayakan pencapaiannya di Kota Padang, agar

pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dapat dilaksanaan sebagaimana

mestinya. Ketersediaan air permukaan dan air tanah yang cukup di Kota Padang, dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi penduduk. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 873.992 jiwa menjadi 959.922

jiwa pada tahun 2019, perlu dipersiapan kebutuhan air bakunya dari sekarang, agar tidak terjadi kelangkaan air pada tahun 2019 dimaksud.

II-30

Ketersediaan lahan pertanian beririgasi teknis yang dilindungi dari alih fungsi lahan,

merupakan, perlu disuplay dengan ketersediaan air irigasi yang memadai. Hal ini ditujukan untuk memberikan hasil pertanian yang optimal kepada masyarakat pemilik lahan, agar tidak berkeinginan untuk merubah fungsi lahan yang dimilikinya ke penggunaan lahan diluar pertanian.

Adanya program WISMP sebagai upaya meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk menunjang program ketahanan pangan nasional, dapat manfaatkan dalam rangka penguatan kinerja irigasi di Kota Padang.

Terdapatnya kawasan genangan banjir seluas 3.302,72 Ha akan sangat merugikan

terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat di Kota Padang. Dinas pekerjaan umum yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya air di Kota Padang berkewajiban untuk mengatasi permasalahan genangan banjir dimaksud.

Terjadinya kemacetan lalu lintas dan terbatasnya kecepatan kendaraan akibat

sebagian kondisi jalan dan jembatan yang belum memenuhi kelayakan teknis, merupakan permasalahan di Kota padang yang menjadi tugas dinas pekerjaan

umum untuk mengatasinya. Ketersediaan alokasi dana bantuan khusus jalan dan ketersediaan anggaran dari APBD Kota padang merupakan peluang bagi Dinas Pekerjaan

umum

untuk

menyelesaikan

tugas

pokoknya

permasalahan kondisi kerusakan jalan dan sistim jaringannya.

dalam

mengatasi

Kondisi permukiman masyarakat perlu didukung dengan prasarana dasar yang

memadai, baik dari segi jalan lingkungan, drainase, sanitasi maupun air minum. Pemenuhan kebutuhan prasarana dasar dimaksud akan mempengaruhi pola

kehidupan dan kesehatan masyarakat. Keberadaan dokumen RPIJM sebagai panduan program pelayanan PSD kawasan permukiman, dapat dimanfaatkan sebagai panduan pemrograman penyediaan PSD permukiman dimaksud.

Fungsi Kota Padang sebagai kota perdagangan dan pariwisata, memerlukan peningkatan daya saingnya sebagai kota destinasi pariwisata utama di Sumatera

Barat. Keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai salah satu komponen

peningkatan

daya

saing

kota, perlu

ditingkatkan agar

kinerja

pelayanannya selalu dapat ditingkatkan untuk mampu menunjang industri dan jasa

II-31

pariwisata. Oleh karenanya personil dan peralatan dalam pengelolaan PJU yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum agar dapat ditingkatkan dalam upaya memacu pelayanan penerangan Jalan Umum.

II-32

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota padang Tahun 2014-2019, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas PU Kota Padang 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktorfaktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2009-2013.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

3.1.1. Sekretariat

a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.

b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.

III.1

c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal. d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Peran aktif Dinas sebagai perpanjangan tangan Walikota dalam urusan Pekerjaan Umum masih perlu ditingkatkan.

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Penyusunan Program

Dari 11 item tugas pokok dan fungsi Bidang Bina program, terdapat 4 (empat) permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya di Dinas PU. Permasalahan dimaksud adalah : a. Belum tersedianya data base jalan lingkungan yang memadai sebagai pedoman dalam pemrograman betonisasi jalan lingkungan yang diprioritaskan Kepala Daerah terpilih.

b. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kota, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di Kota Padang. Kondisi dokumen perencanaan yang terkait dengan hal ini, baru berupa master plan drainase skala kawasan, seperti kawasan Pusat Kota, Baung muara penjalinan, Air Pacah, Siteba, dan Rawang Mata Air. Untuk penuntasan pengendalian banjir di Kota padang diperlukan grand disain program dan kegiatan pengendalian banjir dan genangan pada seluruh kawasan administrasi kota agar mampu mensinergikan semua system drainase yang ada di Kota Padang. Hal ini terlihat dari drainase yang sudah terdata baru sepanjang 78,670 km. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kota yaitu 2.312,80 km, berarti panjang drainase yang ideal minimal 2 kali panjang jalan atau 4.625,60 km. Dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase skala kota.

c. Belum tersedianya Rencana Indusk Sistem Irigasi yang up-to-date. Dokumen perencanaan jaringan irigasi yang ada baru bersipat parsial dalam bentuk skema jaringan irigasi, yang belum dilengkapi dengan luas lahan pertanian sawah yang sebenarnya. Berkurangnya lahan-lahan pertanian beririgasi teknis akibat perubahan pemanfaatan lahan secara liar oleh masyarakat belum terkomodasi kedalam system data base perencanaan irigasi, sehingga target suplay air irigasi dan target luas tanam tidak dapat diprogramkan secara akurat.

III.2

3.1.3. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Marga

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Bina Marga berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

a. Belum terlaksananya pemasangan dan pemeliharaan plank nama-nama jalan sebagaimana mestinya.

b. Belum adanya ruas jalan di Kota padang yang memiliki sertifikat laik fungsi c. Belum tersedianya data base untuk jalan lingkungan

d. Masih terdapat 574,74 km jalan dalam kondisi rusak yang perlu dipebaiki dengan program peningkatatan jalan.

e. Terdapat 1.026,94 km ruas jalan yang memerlukan program pemeliharaan f.

periodic dan 711,13 km memerlukan program pemeliharaan rutin setiap tahun.

Beberapa ruas jalan kolektor sekunder di Kota Padang tidak memenuhi SPM pada aspek kecepatan, yang disebabkan oleh kemacetan/kelebihan LHR pada ruas jalan dimaksud.

g. Belum tuntasnya penyediaan jalur jalan evakuasi yang cukup dan berkondisi mantap.

h. Beberapa peralatan kebinamargaan sudah berumur tua, dan sering rusak saat i.

dioperasikan.

Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan seperti excavator

mini, mobil truk terado, truk UPR, dan unit dump truk, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat.

3.1.4. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Cipta Karya

a. Capaian SPM penyediaan sumber air baku di Kota Padang tahun 2013 sudah

cukup memadai, namun dengan prediksi penduduk tahun 2019 sebanyak 959.922 jiwa, diperlukan penambahan debit air baku sebanyak 300 l/dt, dan

penambahan kapasitas distribusi untuk 97 kawasan permukiman. 85 kawasan permukiman

diantaranya

berpenghasilan rendah.

termasuk

kawasan

permukiman

penduduk

b. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh di Kota Padang sebanyak 9 lokasi dengan luas 185,16 Ha, dan belum tertangani sampai 2013.

III.3

c. Terdapat kawasan permukiman yang masih tergenang pada waktu hujan sebanyak 58 lokasi.

d. Capaian pelayanan sanitasi lingkungan permukiman dengan system komunal (off site) masih 0,43 %

e. Belum adanya data base penyediaan Prasarana & dan Sarana Dasar kawasan f.

permukiman, baik pada pelayanan jalan lingkungan, drainase, maupun sanitasi.

Masih banyak para pelaksana kegiatan pembangunan gedung pemerintah pada SKPD yang belum memahami

ketentuan pembangunan gedung Negara

sebagaimana diatur pada Perpres No. 73 tahun 2011 dan Permen PU No. 45 Tahun 2007.

3.1.5. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang PSDA

a. Tingkat Capaian SPM pada ketersediaan air irigasi baru mencapai 75 % dari luas

Daerah

Irigasi

pembangunannya.

yang

harus

dilayani,

sehingga

perlu

dilanjutkan

b. Masih rendahnya dukungan dan partisipasi anggota P3A (perkumpulan petani pemakai air irigasi.

c. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi akibat topografi yang relative datar.

d. Pembangunan

saluran

drainase

belum

perencanaan dan pemrograman yang akurat.

didukung

oleh

suatu

system

3.1.5. Identifikasi Permasalahan Pada UPTD Operasional PJU dan UPTD Perencanaan dan Logistik PJU

a. Kinerja pelayanan PJU baru mencapai 57,55 %, dimana jumlah lampu yang ada saat ini sebanyak 26.618 titik, terdiri dari PJU yang dipasang Pemerintah Kota sebanyak 25.118 dan sisanya dipasang secara liar oleh masyarakat. b. Kebutuhan lampu PJU di Kota Padang adalah sebanyak 46.156 titik, sehingga diperlukan penambahan pelayanan sebanyak 19.638 titik atau 3.928 titik setiap tahun

c. Tingginya biaya operasional pemeliharaan PJU yang diakibatkan tingginya tingkat kerusakan unit lampu PJU yang disebabkan oleh tidak stabilnya tegangan listrik PLN dan tingkat korosi/penggaraman pada kawasan-kawasan disekitar pantai.

III.4

d. Masih kuranya dukungan sarana operasi dan pemeliharaan serta SDM yang berstatus PNS. e. Belum adanya system informasi PJU Kota Padang sehingga pelaksanaan OP dan perencanaan pengembangan system pelayanan menjadi lebih sulit.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1.

III.5

Tabel 3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG No

Aspek Kajian

1 % capaian Standar Pelayanan Minimal Jalan dan jembatan dalam kondisi baik

2 pelayanan sistem jaringan Drainase dan Gorong-gorong

3 Prosentase Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik 4 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari (120 lt/hr)

Capaian Kondisi Standar yang Saat ini digunakan

30.75%

60%

61.53%

50%

45.29%

70%

128.81 lt/org/hr

120 lt/org/hr

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Internal Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Panjang jalan Kota 2.312,80 km 91,932 km merupakan jalan nasional merupakan kewenangan Dinas PU Kota yang merupakan kewenangan Padang Pemerintah Pusat dan 132,29 km merupakan jalan strategis Propinsi (kewenangan Propinsi) Sumatera Barat

Permasalahan Pelayanan SKPD

1 Kewenangan penanganan hanya di jalan propinsi sesuai dengan Undangundang tentang jalan

Pembangunan jalan baru dan pelebaran Pembebasan lahan untuk pembukaan 2 Pembangunan ruas jalan baru dan jalan yang sudah ada merupakan jalan baru dan pelebaran jalan yang ada, pelebaran jalan hanya dapat tupoksi Dinas pekerjaan Umum harus dilakukan sesuai ketentuan dilakukan apabila lahannya sudah pembebasan lahan yang ditetapkan dibebaskan Drainase sekunder 29,395 m' dan Drainase Primer 49,275 m' merupakan 1 Kewenangan penanganan hanya pada tersier merupakan kewenangan Dinas kewenangan Pemerintah Propinsi dan drainase sekunder dan tersier Pekerjaan Umum Kota Padang mayor drainase merupakan wewenang Pemerintah pusat 2 Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk pencapaian target SPM 965.30 Ha (DI Koto Tuo dan DI Gunung 1 Kewenangan hanya untuk 29 DI Daerah Irigasi seluruhnya 7.385.48, Nago) merupakan wewenang Propinsi dengan luas 6.420,18 yang menjadi kewenangan pemko Padang hanya 6.420,18 Ha atau 86,93 % Penyediaan air baku dan IPA untuk Pengoperasian IPA dan pendistribusian 1 Pembinaan dan pengembangan mempersiapkan debit bagi bagi masyarakat diluar MBR menjadi PDAM mengantisipasi pertumbuhan pertumbuhan penduduk dimasa datang tanggung jawab PDAM penduduk kedepan merupakan merupakan kewenangan Pemerintah, tanggung jawab Pemerintah kota termasuk pendistribusiannya kepada Padang, dan secara teknis dilakukan masyarakat berpenghasilan rendah Dinas Pekerjaan Umum

No

Aspek Kajian

5 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan 6 Ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah 7 Jalan Lingkungan berkondisi baik 8 Penyediaan sistem pengolahan air limbah setempat on site

Capaian Kondisi Standar yang Saat ini digunakan 49.88%

0.43%

80.00%

>60%

5%

60.00%

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Internal Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Tanggung jawab menyediakan debit air pembangunan pipa distribusi serta baku yang cukup dan memenuhi maintenance merupakan tanggung standar kualitas yang ditetapkan jawab pemerintah yang dilakukan oleh PDAM Pembangunan instalasi dan operasi pemeliharaan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota

Pengoperasian dan pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota (SKPD lain)

Sosialisasi dan pembinaan teknis merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan septick tank untuk tiap KK merupakan tanggung jawab masyarakat yang bersangkutan

Permasalahan Pelayanan SKPD

1 Dinas Pekerjaan Umum hanya bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis PDAM dan pembangunan sumber air baku yang memadai

1 Fungsi Dinas pekerjaan Umum hanya pembangunan instalasi, dan operasi dan maintenance diserahkan kepada SKPD lain 1 Terhadap kawasan hunian dengan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas PU dapat membangunkan septick tank komunal dan MCK+++, namun lahannya sudah harus dibebaskan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang tersebut. Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.2.1. Visi Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Daerah Kota Padang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020.

Visi, Misi dan Program Walikota Padang yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota padang pada tanggal 13 Mei 2014 merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota padang Tahun 2014-2019. Memperhatikan potensi sumbedaya alam, sumberdaya manusia, budaya dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, serta berpedoman pada RPJP Kota Padang, Visi Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014 -2019 dirumuskan sebagai berikut :

III.8

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Kota Padang tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan tugas pembantuan, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan yaitu : No

1

2.

Kondisi 5 tahun kedepan

Peran Dinas PU

menengah maupun tinggi merupakan landasabn utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Melalaui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;

PU harus memainkan peran dalam membantu/memfasilitasi dinas pendidikan secara teknis dapat meningkatkan sarana dan prasarana gedung sekolah yang memenuhi persyaratan teknis, memiliki jalan akses yang cukup baik terhadap pejalan kaki maupun kendaraan, serta memelihara kawasan sarana dan prasarana pendidikan bebas dari genangan.

Perdagangan,

Dinas Pekerjaan dapat memberikan peran dalam mendorong penyediaan infrastruktur yang memadai, baik berupa menyediaan prasarana jalan dan untuk kelancaran mobilisasi orang dan barang menuju centra-centra pemasaran ataupun sebaliknya,

Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, Melalui Bidang Cipta Karya, Dinas

baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegaiatan ekonomi Kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa

Terhadap pembinaan kehidupan lingkungan sekolah yang sehat, Dinas Pekerjaan Umum melalui paket program Pamsimas berperan dalam memberikan bantuan perbaikan hygiene dan sanitasi sekolah yang layak.

III.9

wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut

3

Pariwisata,

4.

Aspek agama (religous), baik Islam dan agama lainnya yang ada di Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan penduli terhadap kepentingan umum.

khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Kharakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnyan terkait sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien;

serta memberikan bantuan teknis bagi SKPD terkait dalam menyediakan sarana dan prasarana perdagangan, industry perhubungan. Dalam hal ini, Dinas PU tidak hanya membuat akses yang lancar antara produsen dan konsumen, tetapi juga menyediakan prasarana dasar dan utilitas kota serta Lampu penerangan jalan bagi masyaakat lingkungan pasar dan lingkungan industry.

Dalam mengmbangkan sector pariwisata, Dinas PU akan bertanggung jawab dalam menyediakan jalan akses menuju kawasan/objek wisata, penyediaan utilitas, berupa jaringan air minum, sanitas, drainase, pedestrian/trotoar dan penerangan jalan umum. Disamping itu, Dinas PU juga akan mendorong peningkatan daya saing kota dengan penyediaan lampu-lampu highmass, taman dan lampu taman, disain jembatan yang unik, sehingga melahirkan destinasidestinasi baru pendukung kepariwisataan. Dinas PU melakukan peran dalam menciptakan kawasan rumah ibadang menjadi lingkungan yang sehat, tidak banjir, dan didukung dengan akses jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi yang memadai. Disamping itu, Dinas PU juga dapat berperan dalam mefasilitasi masyarakat dengan bantuan teknis

III.10

5.

Tata-kehidupan masyarakatnya di dasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat

bangunan gedung rumah ibadah yang aman, nyaman dan ramah lingkungan.

Peranan Dinas PU dalam mendorong pelestarian budaya Minangkabau melalui fasilitasi disain bangunan-bangunan adat dan cagar budaya, serta pengembangan prasarana lingkungan kawasan kota tua.

3.2.2. Misi Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, sehingga harus dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kerakyatan;

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan

eonomi

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Dari enam Misi Daerah Kota Padang tersebut di atas, misi ke 1 s/d misi ke empat, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan untuk misi ke 5 dan ke enam tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Telaahan atas faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pencapaian Misi Daerah dan 10 program prioritas pembangunan Kota Padang, diperlihatkan pada Tabel 3.2.

III.11

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PU, Dinas Prasjal & Tarkim Propinsi Sumatera Barat

Analisis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas pekerjaan Umum Kota Padang. Oleh sebab itu, telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi tentang capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas PU Kota Padang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum. Perbandingan capaian sasaran Renstra Dinas PU Kota Padang dengan renstra Dinas propinsi dan kementerian dimaksud diperlihatkan pada Tabel 3.3. Tabel.3.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang terhadap Sasaran Renstra Dinas Prasarana Jalan & Tarkim Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum No 1 2 3 4

5 6 7

Indikator Kinerja % capaian Standar Pelayanan Minimal Jalan dan jembatan dalam kondisi baik pelayanan sistem jaringan Drainase dan Gorong-gorong

Prosentase Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari (120 lt/hr) Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan Ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah

Penyediaan sistem pengolahan air limbah setempat

Capaian Sasaran Renstra SKPD PU 30.75%

Sasaran pada Renstra Dinas Prasjal & Tarkim Prop. Sumbar 93.00%

61,53%

Sasaran pada Renstra KEMENTERIAN PU 94%

61.370 Ha

45.29%

40 DI (35.246ha)

2.800.000 Ha

128.81 lt/org/hr

0

43,4 m3/dt

48.72%

0

60

0.43%

5 kawasan

11 kawasan

80.00%

75%

210 kawasan

III.12

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan dokumen RTRW tersebut.

Untuk mendapatkan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 2014-2019, agar sesuai dengan arahan RTRW, perlu dilakukan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang Kota, dan telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Kota yang dituju.

Hasil telaahan Dinas Pekerjaan Umum terhadap dokumen RTRW Kota Padang tahun 2010-2030 diperlihatkan pada Tabel 3.4. Dari telaahan ini, diketahui bahwa sebagian besar indikasi program yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum yang ditentukan dalam RTRW, sangat terkait dengan upaya pencapaian Standar Pelayanan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas pekerjaan Umum. Beberapa indikasi Program yang dibutuhkan untuk pencapaian SPM, namun belum diarahkan secara tegas dalam Indikasi Program RTRW antara lain: a. Indikasi Program untuk pengembangan pusat-pusat lingkungan.

b. Indikasi Program untuk Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri sekunder

c. Indikasi Program untuk pembangunan jaringan utilitas terpadu antara Dinas pekerjaan Umum, PDAM, PLN, Perindagtamben (utilitas Gas), dan Telekomunikasi. d. Indikasi Program Peningkatan Jalur Jalan Evakuasi

III.13

Penelaahan terhadap rencana pola ruang, indikasi program RTRW dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, diperlihatkan pada Tabel 3.5. Tabel 3.5. HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KOTA PADANG

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

1

kawasan lindung

a

hutan lindung

Tersebar pada beberapa kecamatan seluas 10.995,5 Ha

b hutan suaka alam

Tersebar pada beberapa kecamatan seluas 25.611,4 Ha

c

kawasan perlindungan setempat

d RTH

e

kawasan lindung cagar budaya

f

kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

g

hutan kota

2

kawasan budidaya

a

kawasan perumahan

b

kawasan perdagangan dan jasa

c

kawasan perkantoran pemerintah

d

kawasan industri dan pergudangan

e kawasan pariwisata f

g

kawasan hutan produksi terbatas RTNH

h ruang evakuasi bencana i j

ruang kegiatan sektor informal

peruntukan lainnya

Sebagian besar sempadan pantai dan sungai belum sesuai dengan perintukannya taman kota, sempadan pantai, sempadan sungai, lahan pertanian, sabuk hijau (green belt), dan pemakaman

Pengaruh Rencana Pola Indikasi Program Pemanfaatan Ruang terhadap Kebutuhan Ruang Pada Periode Pelayanan Dinas Pekerjaan Perencanaan Berkenaan Umum Tidak merupakan tupoksi Dinas PU

Mendukung dengan SPM pengurangan luas genangan banjir

Bersifat bantuan teknis dan koordinasi dengan SKPD terkait

Pasar Hilir, Pasar Gadang, Palinggam, Batang Arau, Pondok dan kawasan lainnya di Kec. Padang Barat

Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, jalan, drainase, air minum, sanitasi komunal, dan PJU

Tersebar pada 8 kecamatan

Penyediaan Jalan evakuasi bencana

Belum dijabarkan dalam RTRW

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

arahannya

Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, jalan, drainase, air minum, sanitasi komunal, dan PJU Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, jalan, drainase, air minum, sanitasi komunal, dan PJU Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, jalan, drainase, air minum, sanitasi komunal, dan PJU Jalan akses, antisipasi genangan banjir, PJU Jalan akses, antisipasi genangan banjir, PJU

Penyediaan Jalan evakuasi bencana Jalan akses, antisipasi genangan banjir, PJU Jalan akses, antisipasi genangan banjir, PJU

III.20

3.4.2. Telaahan KLHS

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas PU merupakan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang direncanakan sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian ini juga ditujukan untuk menelaah bahwa tidak ada program atau kegiatan yang direncanakan akan menimbulkan terlampauinya daya dukung dan daya tamping lingkungan. Hasil kajian dimaksud diperlihatkan pada pada Tabel 3.6. Tabel 3.6. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Padang Dalam Penyusunan Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

No

Aspek Kajian

1

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Kinerja layanan/jasa ekosistem

2

3 4 5 6

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Ringkasan KLHS

Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD

Konservasi Sumberdaya Air Program pembangunan jalan dan jembatan

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD Normalisasi sungai, Rawa, dan badan air lainnya Bagian perencanaan teknis dilengkapi dengan kajian lingkungan

Rekomendasi Peil banjir

Agar seluruh sarana dan prasarana yang dibangun aman dari bencana banjir

Konservasi Sumberdaya Air

Gangguan pekerjaan konstruksi terhadap lingkungan biotic perairan sungai (biodiversity) selama masa konstruksi

III.21

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis pada renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tahun 2014-2019 disusun berdasarkan kajian terhadap : a. identifikasi permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang,

b. telaahan terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum, renstra Dinas Prasjal & Tarkim propinsi Sumatera Barat, c. telaahan VISI dan MISI Kepala daerah Terpilih,

d. telaahan terdadap RTRW dan KLHS Kota Padang

Hasil kajian tersebut di atas disimpulkan sebagai Isu Strategis pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tahun 2014-2019 sebagai mana diuraikan kan pada Tabel 3.7. dari tabel dimaksud, diketahui bahwa terdapat 5 kelompok isu strategis bidang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, yang perlu diprogramkan penanganannya melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019.

III.22

Tabel 3.7.

ISU STRATEGIS PADA URUSAN WAJIN PEKERJAAN UMUM DI KOTA PADANG TAHUN 2014

No I

BIDANG LAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM Bidang Bina program

II Bidang SDA

III Bidang Cipta Karya

ISU STRATEGIS

Belum tersedianya dukungan data yang memadai dan hasil-hasil studi untuk pedoman dalam peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perlunya semua dokumen perencanaan dilengkapi dengan aspek kajian lingkungan

Masih terdapat kawasan berisiko banjir/genangan seluas 3.302,72 Ha Masih Minimnya saluran drainase di Kota Padang Sebagian wilayah genangan disebabkan topografi yang rendah dan basin Banyak tanggul sungai yang rusak, sehingga airnya meluap ke lahan sekitarnya Masih banyak saluran irigasi dan bangunan irigasi yang rusak Belum tercapainya standar pelayanan minimum air minum yang aman di Kota padang Masih terdapat lahan-lahan permukiman kumuh, rawan sanitasi, banjir dan rawan air minum Banyak jalan lingkungan yang belum terdata dan berkondisi rusak Belum adanya suatu pedoman teknis yang memadai untuk pencapaian segera standar pelayanan minimum bidang ke cipta karya-an Masih terdapat sekitar 70 % jalan berkondisi sedang dan rusak Sebagian ruas jalan kota macet dan tergenang banjir

IV

V

Bidang Bina Marga

Bidang Pelayanan PJU

Jalan akses penghubung untuk kawasan-kawasan strategis masih kurang Belum terpenuhinya SPN bidang jalan dan jembatan

Perlunya penyelesaian ruas-ruas jalan strategis untuk mengakses pusat pelayanan kota yang baru, seperti Pantai Padang, Terminal regional dan pasar induk di Lubuk Buaya, Pusat perkantor air Pacah, dan Kampus Univ Andalas. Tingkat pelayanan PJU masih 54 %, sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan daya saing kota Pada kawasan-kawasan rawan kriminalisasi, belum didukung dengan sarana PJU yang memadai

III.23

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Oleh sebab itu pengungkapan Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang baik dalam upaya mewujudkan Visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Visi SKPD yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan dengan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD. Dengan demikian, sebelum merumuskan Visi SKPD, perlu dilakukan kajian terhadap Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rancangan awal RPJMD adalah untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi.

4.1.1. Review Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijadikan sebagai Visi Daerah Kota padang tahun 2014-2019 adalah ;

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing; b. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;

c. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;

IV.1

d. Meningkatkan kerakyatan;

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan

eonomi

e. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; f.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum haruslah merupakan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Untuk itu, Visi dan Misi itu akan disusun berdasarkan keterkaitan antara permasalahan pembangunan Kota Padang dan isu strategis dibidang urusan Pekerjaan Umum, maka untuk mendapatkan keterkaitan yang erat antara Visi Daerah dengan Visi Dinas Pekerjaan Umum yang akan ditentukan, perlu dilihat keterkaitan fungsional dari Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Isu strategis dimaksud, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.1.

Dari table 4.1, terlihat dengan jelas bahwa dari jabaran Visi dan misi Daerah ke 4 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan cara melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.

4.1.2. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

Dari keterkaitan Visi, Misi dan Tupoksi dimaksud pada Table 4.1. dapat dikemukakan perwujudan Visi, pokok-pokok Visi dan pernyataan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Perwujudan Visi, Pokok-pokok Visi dan Pernyataan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019 No. 1 2 3 4

Perwujudan Visi

melaksanakan program pembangunan, peningkatan, dan pemeliharan jalan Pembangunan jaringan drainase pembangunan jaringan drainase dan trotoar Pembangunan Jalan, drainase dan trotoar

Pokok-pokok Visi

Pembangunan dan peningkatan jalan, drainase dan trotoar

menunjang kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan

Pernyataan Visi

Menciptakan Infrastruktur Daerah yang mantap untuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing kota Padang

IV.2

4.1.3. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

Untuk tercapainya Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tersebut di atas, dan memperhatikan identifikasi masalahan Pekerjaan Umum Kota Padang serta isu strategis yang sudah dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014-2019 sebagai

tahun 2014-2019 pelayanan Dinas dijabarkan, dapat berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas. 2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi

3. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman khususnya pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, air besih dan sanitasi yang memadai sesuai standar pelayanan yang ditetapkan 4. Meningkatkan keamanan jiwa, harta dan investasi masyarakat dari risiko genangan banjir 5. Peningkatan pelayanan penyediaan air baku air minum dan irigasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang

6. Meningkatkan peranan peralatan kebinamargaan dalam menunjang kelancaran pelayanan kinerja jalan, jembatan, irigasi dan pengendalian banjir. 7. Mewujudkan “Kota Padang Terang”, sebagai ikon peningkatan daya saing kota dan mendorong tumbuhnya destinasi baru dalam menunjang pariwisata daerah 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataanpernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.3. berikut ini.

IV.3

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menenggah Pelayanan Dinas Pekerjaan umum Kota Padang Tahun 2014 - 2019 Target Kinerja No

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas.

Meningkatkan Meningkatnya fungsi prasarana kinerja perencanaan dan sarana sarana dan pelayanan publik prasarana daerah (jalan dan yang berbasis jembatan, air database yang valid minum, air dan up to date limbah, drainase, jalan lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan).

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

(Out dan

6

Tersedianya hasil review data base untuk setiap jenis sarana dan prasarana Identifikasi Kebutuhan Program & daerah di Kota Padang Kegiatan Ke-PU-an (%) Pengendalian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an (%) Tersedianya grand disain pengelolaan setiap jenis sarana dan prasarana daerah di Kota Padang

Updating Data Ke-PU-an (%) Dokumen Rencana Detail / Teknis Ke PU-an (Dokumen).

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 7

Tahun Ke

Tahun Ke

1

2

8

Tahun Ke 3

9

Tahun Ke 4

10

Tahun Ke 5

11

12

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 13

22.50

%

22.50

22.50

22.50

22.50

22.50

22.50

100.00

%

24.00

21.00

21.00

21.00

21.00

100.00

100.00

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

22.50

%

22.50

22.50

22.50

22.50

22.50

22.50

Buah

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Buah

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Meningkatnya Tersedianya Jalan, Jembatan pelayanan jalan dan dan Trotoar Berkondisi Baik jembatan Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik berkondisi baik dan (%) memenuhi aspekaspek SPM

60.91

%

60.91

63.79

66.61

69.36

72.04

74.65

60.91

%

60.91

63.79

66.61

69.36

72.04

74.65

Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)

14.00

Dok

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

88.30

%

88.30

91.90

92.00

92.00

93.10

94.80

88.30

%

88.30

91.90

92.00

92.00

93.10

94.80

12.00

Dok

15.00

18.00

21.00

24.00

27.00

30.00

45.00

%

57.00

64.00

71.00

77.00

18.00

77.00

21.00

196.50

165.06

132.05

95.07

61.8

33.99

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

Persentase Trotoar Dalam Kondisi Baik (%) Meningkatnya ketersediaan infra struktur Lingkungan dan air limbah, yang memadai baik kuantitas dan

Ketersediaan sistem jaringan Infrastruktur pemukiman dan Sarana Prasarana yang Luas Kawasan Kumuh (H). memadai.

3.00

Dok

196.50 Hektar KM

50.00

6.00

9.00

12.00

15.00

Target Kinerja No

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

2

Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman khususnya pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, air besih dan sanitasi yang memadai sesuai standar pelayanan yang ditetapkan

6

Meningkatnya Bertambahnya ruas jalan ketersediaan jalan baru untuk fungsi kolektor dan jembatan dan lokal di Kota Padang pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan

Bertambahnya luas cakupan pelayanan prasarana dasar lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan bersih

Meningkatnya Prosentase panjang jalan kualitas jalan lingkungan berkondisi baik. Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik lingkungan (Km) permukiman di Kota Padang Dikurangginya jumlah Berkurangnya jumlah lokasi titik genangan air yang tergenang Banjir akibat kurang Luas Kawasan Genangan (Ha)

Mengurangi frekuensi dan luas genangan banjir di Kota Padang

Panjang Jalan Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Kriteria Fungsi (%) Jumlah Jembatan (Unit) Persentase Jembatan yang Memenuhi Kriteria Fungsi (%)

optimalnya drainase ketersediaan drainase di lingkungan permukiman

Bertambahnya luas cakupan pelayanan prasarana dasar lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan bersih

4

(Out dan

Membangun jalan baru untuk meningkatkan akses Pusat Kota dengan Pusat Pemerintahan baru, Kampus Unand, terminal regional, objek wisata dan BIM

3

Meningkatkan keamanan jiwa, harta dan investasi masyarakat dari risiko genangan banjir

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

Meningkatnya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Jumlah Kawasan Rawan Air Minum Rendah yang memperoleh (Kawasan). akses air minum berbasis masyarakat PAMSIMAS) dan pelayanan sanitasi berbasis Jumlah Kawasan Rawan Sanitasi masyarakat (SANIMAS) (Kawasan).

Dikendalikannya Berkurangnya Jumlah luapan aliran sungai Kawasan Rawan Daya Rusak yang menyebabkan Air. banjir Jumlah Kawasan Rawan Daya Rusak Air (Kawasan)

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 7

2,312.80

Tahun Ke

Tahun Ke

1

2

8

Km

Tahun Ke 3

9

Tahun Ke 4

10

Tahun Ke 5

11

12

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 13

2,312.80

2,321.20

2,329.60

2,338.00

2,346.40

2,354.80

58.23

%

58.23

60.41

62.59

64.78

66.96

69.15

21.00

Dok.

4.00

7.00

6.00

7.00

6.00

51.00

62.63

%

109.00

Unit

110.00

111.00

113.00

115.00

116.00

116.00

340.71

Km

340.71

394.64

448.57

502.46

556.37

610.23

3.00

Dok.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3,302.72 Hektar

62.63

3,302.72

2,796.53

2,186.19

1,525.65

900.75

81.31

275.85

Dok

81.00

Kws

69.00

59.00

49.00

39.00

29.00

19.00

Kws

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Kws

107.00

87.00

64.00

41.00

18.00

5.00

Kel

12.00

15.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Kws

31.00

25.00

20.00

14.00

9.00

4.00

31.00 3.00

Kws

3.00

3.00

3.00

3.00

1.00

78.10

2.00

3.00

1.00

74.76

Ls

3.00

1.00

71.29

1.00

124.00

1.00

67.00

3.00

3.00

1.00 3.00

3.00

6.00 3.00

3.00

Target Kinerja No

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

Peningkatan pelayanan penyediaan air baku air minum dan irigasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang

Menjamin pemenuhan kebutuhan air minum dan air irigasi bagi seluruh Penduduk Kota padang

Saluran irigasi berkondisi baik

5

6

Disediakannya debit ketersediaan air untuk air irigasi untuk melayani musim tanam mampu menunjang luas musim tanam 100 %

Menjamin pemenuhan kebutuhan air minum dan air irigasi bagi seluruh Penduduk Kota padang

Meningkatkan peranan peralatan kebinamargaan dalam menunjang kelancaran pelayanan kinerja jalan, jembatan, irigasi dan pengendalian banjir.

Meningkatkan kesiap siagaan peralatan dan perbekalan yang cukup dalam menunjang kelancaran tugas PU

Ditambahnya jenis dan kemampuan peralatan kebinamargaan

Tersedianya debit air baku air minum sebesar 120 l/dt untuk setiap penduduk di Kota padang sepanjang tahun

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

(Out dan

6

Jumlah Daerah Irigasi yang belum ditangani (DI)

PPSIP (Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif) dan Pemberdayaan P3A (Kelompok) Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air (Kawasan)

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 7

Dilaksanakannya Tersedianya gudang dan pemeliharaan workshop ALKAL Dinas peralatan ALKAL PU Pekerjaan Umum (unit) secara optimal

Jumlah Bengkel / Workshop Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat (Unit)

1

2

8

Tahun Ke 3

9

Tahun Ke 4

10

Tahun Ke 5

11

12

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 13

2.00

6.00

6.00

6.00

6.00

1.00

Ls

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

Ls

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

Ls

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

2.00

Dok

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

17.00

2.00

Ls

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

7.00

2.00

4.00

6.00

7.00

9.00

1.00

1.00

6.00

2.00

Ls

1.00

1.00

1.00

2.00

Kws

1.00

Ls

1.00

1.00

1.00

1.00

Ls

1.00

Ls

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

7.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

1.00

6.00

4.00

Dok

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

19.00

4.00

Dok

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

19.00

Dok

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

8.00

Unit

8.00

11.00

14.00

15.00

16.00

17.00

4.00

Unit

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0.00

Unit

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8.00

Unit

8.00

11.00

14.00

15.00

16.00

17.00

Jumlah Alat-alat Ke Pu-an

Jumlah Alat-Alat Laboratorium (Unit)

Tahun Ke

DI

1.00

Jumlah Unit Alat Berat Yang Tersedia.

Tahun Ke

Target Kinerja No

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

7

Mewujudkan “Kota Padang Terang”, sebagai ikon peningkatan daya saing kota dan mendorong tumbuhnya destinasi baru dalam menunjang pariwisata daerah

Meningkatkan penerangan kota dimalam hari untuk menunjang aktivitas penduduk dan mengurangi kriminalitas

Ditambahnya luas Kota yang memperoleh penerangan pada malam hari

Penambahan Jumlah Titik Lampu Jalan (unit)

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

(Out dan

6

Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Unit) Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Kondisi Nyala (Unit)

Penambahan Jumlah Titik Lampu Jembatan (unit) Penambahan Jumlah Titik Lampu Taman (unit)

Jumlah Jembatan Yang Berpenerangan Lampu (Unit) Persentase Lampu Penerangan Jembatan Kondisi Baik (%) Jumlah Taman Berpenerangan Lampu Hias (Unit) Persentase Lampu Penerangan Taman Kondisi Baik (%)

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 7

Tahun Ke

Tahun Ke

1

2

8

Tahun Ke 3

9

Tahun Ke 4

10

Tahun Ke 5

11

12

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 13

Dok

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

26,190.00

Unit

26,190.00

27,162.00

28,787.00

30,461.00

32,115.00

33,990.00

21,785.00

Unit

21,785.00

23,852.00

25,842.00

27,881.00

29,900.00

32,140.00

Ls

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

65.00

Unit

65.00

69.00

74.00

79.00

83.00

85.00

72.31

%

72.31

76.81

81.08

84.81

87.95

90.59

31.00

Unit

31.00

33.00

37.00

39.00

42.00

45.00

54.84

%

54.84

63.64

72.97

79.49

85.71

91.11

4.3. Strategi dan Kebijaksanaan Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.3. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Oleh sebab itu, strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2014-2019. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang, diuraikan pada Tabel 4.4.

IV.7

Tabel 4.4.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

MISI 1 No

TUJUAN

1 Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (jalan dan jembatan, air minum, air limbah, drainase, jalan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas. 1

SASARAN

Meningkatnya kinerja perencanaan sarana dan prasarana daerah yang berbasis database yang valid dan up to

date

2

Meningkatnya pelayanan jalan dan jembatan berkondisi baik dan memenuhi aspek-aspek SPM

1

2

1

2

3 meningkatnya prosentase penduduk yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan

1

STRATEGI

Mempersiapkan data base yang berbasis GIS untuk Bidang Jalan dan Jembatan, Irigasi, Drainase, PJU dan data base bidang kecipta karyaan Berdasarkan data base, dibuatkan grand disain (Rencana Induk Sistem Jaringan) untuk semua sarana dan prasarana Daerah untuk dikelola sampai 5 tahun kedepan Membuatkan prioritas penanganan jalan dan jembatan untuk peningkatan, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin

Penanganan jalan yang rusak dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perkerasan, bahu, drainase dan bangunan pelengkap lainnya Mendorong PDAM untuk meningkatkan pelayanan pada kawasan permukiman rawan air

KEBIJAKAN

1 Semua data disiapkan dalam bentuk data atribut dan data spasial (berbasis GIS) 1 Keluaran grand disain harus merujuk kepada capaian SMP pada akhir periode renstra

2 Finalisasi grand disain dikoordinasikan dengan SKPD terkait (Bappeda, DPKA, Komisi terkait di DPRD) 1 Melakukan penanganan pengelolaan jalan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab (Pusat, propinsi, Pemkot). 2 Meningkatkan upaya pemeliharaan rutin terhadap jalan yang sudah berkondisi baik, dengan menunjuk petugas Pengamat jalan agar semua jalan tertangani dengan cepat, tepat dan efisien 1 Menyesuaikan tarif PDAM dan penertiban sambungan rumah

2

3

4

MISI 2 No 1

TUJUAN

Membangun jalan baru untuk meningkatkan akses Pusat Kota dengan Pusat Pemerintahan baru, Kampus Unand, terminal regional, objek wisata dan BIM

Meningkatnya ketersediaan infra struktur air limbah, yang memadai baik kuantitas dan kualitas (sistem off site)

1

2

Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penyediaan air perpipaan dilakukan dengan paket program PAMSIMAS Meningkatnya kapasitas produksi air baku air minum untuk melayani penduduk tahun 2019 sebanyak 959.622 jiwa Mewajibkan setiap kawasan pemukiman baru, dibangun dengan sistem sanitasi off site dan pengelolaanya secara komunal. Bagi kawasan hunian lama, diberikan bantuan pembangunan jaringan sistem off site, dan pengelolaannya berbasis masyarakat

2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan aset Pamsimas 3

Mendorong PDAM untuk meningkatkan kapasitas produksi IPA Gunung Pangilun seesar 300 l/dt dalam waktu 2 tahun

1

Biaya investasi jaringan sistem off site untuk hunian baru dilaksanakan oleh developer melalui paket PSU Kementerian Perumahan 2 Melibatkan SKPD terkait, Koperasi, dan organisasi sosial pada tingkat kawasan

Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi 1

SASARAN

Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan

1

2

3 4

STRATEGI

KEBIJAKAN

Menambah jalan penghubung antara 1 Mengupayakan pembebasan lahan pusat kota dengan permukiman padat untuk pembangunan ruas jalan baru di Kuranji dan pusat pemerintahan Air melalui koordinasi Asisten I Pacah Melanjutkan pembangunan jalan 2 Mengusulkan Pembiayaan konstruksi Pantai Padang ke BIM Jalan Baru dengan sharing antara Pemko Padang, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat Melanjutkan jalan Lingkar Timur dan 3 Melengkapi dokumen perencanaan Selatan (Tarantang - Bungus) jalan baru dengan dokumen Amdal dan Studi LARAP Membangun Ruas Jalan Sungai Balang 4 Mensosialisasikan rencana-rencana - Kampus Unand pembangunan jalan baru secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat

5 6

MISI 3 No 1

TUJUAN

Bertambahnya luas cakupan pelayanan prasarana dasar lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan bersih

Meningkatkan jalan-jalan Evakuasi dan akses terminal regional di Anak Air Bertambahnya unit jembatan baru di Kota Padang

5

Menyiapkan perencanaan teknis jalan evakuasi yang memenuhi standar laik fungsi jalan 6 Mensinkronkan pembangunan jembatan dengan tahap pembangunan ruas jalan ybs

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman khususnya pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, air besih dan sanitasi yang memadai sesuai standar pelayanan yang ditetapkan 1 2

3

4

SASARAN

Meningkatnya kualitas jalan lingkungan permukiman di Kota Padang

Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase ketersediaan drainase di lingkungan permukiman Meningkatnya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memperoleh akses air minum berbasis masyarakat PAMSIMAS) Meningkatnya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memperoleh pelayanan sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS)

1 2

STRATEGI

Mempercepat peningkatan kualitas jalan lingkungan dengan perkerasan yang sesuai kondisi lapangan Mensinkronkan peningkatan jalan lingkungan dengan pembuatan saluran drainase lingkungan

KEBIJAKAN

1 Meransang masyarakat untuk mengusulkan peningkatan jalan lingkungan melalui musrenbang 2

Meransang partisipasi masyarakat dalam pembangunan drainase lingkungan dan pemeliharaannya dengan sistem gotong royong

3

Melanjutkan program Pamsimas sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan kementerian Pekerjaan Umum

3 Melakukan monitoring atas pemeliharaan aset-aset yang sudah dibangun melalui program PAMSIMAS agar selalu dapat berfungsi optimal

4

Melanjutkan program SANIMAS sesuai 4 Melakukan monitoring atas petunjuk teknis yang ditetapkan pemeliharaan aset-aset yang sudah kementerian Pekerjaan Umum dibangun melalui program SANIMAS agar selalu dapat berfungsi optimal

MISI 4 No

TUJUAN

1 Mengurangi frekuensi dan luas genangan banjir di Kota Padang

Meningkatkan keamanan jiwa, harta dan investasi masyarakat dari risiko genangan banjir 1

SASARAN

Terkendalinya luapan aliran sungai yang menyebabkan banjir

1 2

2

Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat ketidak tersediaan sistim drainase

1 2

3 4

MISI 5 No 1

TUJUAN

Menjamin pemenuhan kebutuhan air minum dan air irigasi bagi seluruh Penduduk Kota padang

STRATEGI

Melakukan perkuatan tebing sungai dengan paket proyek normalisasi Sungai

Melakukan pengerukan sedimen di muara sungai, secar periodik Memelihara fungsi Kolam Retensi, melalui pengerukan dan pengendalian sedimentasi Membangun kolam retensi di Air Pacah, Belakang RSUD, Maransi dan Lubuk Buaya (sekitar terminal regional Anak Air) Membangun saluran drainase baru yang terintegrasi dengan sistem aliran primer, sekunder dan tersier Meningkatkan pemeliharaan saluran drainase agar selalu berfungsi optimal

1

Berkoodinasi dengan Balai Sungai dan Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat

2 Berkoodinasi dengan Balai Sungai dan Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat 1 Berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Satker Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum 2 Berkoodinasi dengan Balai Sungai dan Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat 3

Melakukan koordinasi untuk pembebasan lahan saluran drainase baru 4 Meningkatkan kapasitas peralatan dan personil untuk pemeliharaan saluran drainase

Peningkatan pelayanan penyediaan air baku air minum dan irigasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang 1

2

SASARAN

Tersedianya debit air baku air minum sebesar 120 l/dt untuk setiap penduduk di Kota Padang sepanjang tahun Tersedianya debit air irigasi untuk mampu menunjang luas musim tanam 100 %

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

Meningkatkan kapasitas intake, saluran transmisi dan instalasi Air Minum

1

2

Meningkatkan pemeliharaan bendung dan pintu-pintu air

2 Meningkatkan peran UPTD wilayah irigasi

3

Melakukan pemeliharaan saluran irigasi agar selalu berfungsi optimal

3 Meningkatkan peran UPTD wilayah irigasi dan GP3A

Mendorong PDAM untuk meningkatkan kapasitas produksi IPA Gunung Pangilun seesar 300 l/dt dalam waktu 2 tahun

MISI 6 No 1

TUJUAN

Meningkatkan kesiap siagaan peralatan dan perbekalan yang cukup

MISI 7 No 1

TUJUAN

Meningkatkan penerangan kota dimalam hari untuk menunjang aktivitas penduduk dan mengurangi kriminalitas

Meningkatkan peranan peralatan kebinamargaan dalam menunjang kelancaran pelayanan kinerja jalan, jembatan, irigasi dan pengendalian banjir. SASARAN

1

Bertambahnya jenis dan kemampuan peralatan kebinamargaan

1

2

Terlaksananya pemeliharaan peralatan ALKAL PU secara optimal

2

STRATEGI

Penambahan 1 unit baby roller mini 1 unit Escavator Mini 1 unit truk terado 1 Motor Grader 1 unit truk terado 1 Motor Grader 1 Truk Crane 1 truk UPR 1 dump truk

Membangun Gudang dan workshop di Air Pacah

KEBIJAKAN

1

Pengadaan peralatan dilakukan secara selektif dan di cicil setiap tahun anggaran, agar tidak terlalu membebani anggaran Daerah

2

Meminta bantuan Bagian Pertanahan melalui Sekretaris Daerah, untuk menuntaskan permasalahan sengketa lahan untuk dibangun Gudang/Workshop

Mewujudkan “Kota Padang Terang”, sebagai ikon peningkatan daya saing kota dan mendorong tumbuhnya destinasi baru dalam menunjang pariwisata daerah 1

2

SASARAN

Bertambahnya luas Kota yang memperoleh penerangan pada malam hari

Terpeliharanya fungsi PJU secara 2 countinyu

1

STRATEGI

KEBIJAKAN

Penambahan Jumlah Titik Lampu 1 Pengadaan PJU, Lampu jembatan dan Jalan dan lampu jembatan dilakukan Highmass dilakukan 1 paket setiap bertahap setiap tahun sampai tercapai tahun tingkat layanan 75 % luas wilayah kota Alokasi pemeliharaan ditentukan 5 % dari jumlah titik lampu yang ada setiap tahun

Membagi petugas atas satuan wilayah kerja agar dapat memantau segera 2 lampu-lampu PJU yang rusak dan menanganinya secepatnya

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014-2019, Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang akan melaksanakan 15 pogram pembangunan, sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

5. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jem batan

6. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan 7. Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Kebina margaan

8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 9. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

10. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 12. Program pengendalian banjir

13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 14. Program Peningkatan Daya Saing Kota 15. Program Pengembangan Perumahan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif diperlihatkan pada Tabel 5.1

V.1

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Program dan Kegiatan

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang2an 5. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 6. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11. Penyediaan jaminan keselamatan/kesehatan kerja 12. Penyediaan jasa pelayanan publik 13. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan komponen instalasi 15. listrik/penerangan bangunan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Mobiler 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler 6. Pembangunan Gedung Kantor DPU

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pelatihan dan Kursus Keterampilan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikthisar realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

(Out dan

7

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%)

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan

Terawatnya Kendaraan Operasional demi Kelancaran Operasional Dinas (%). Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Yang Representatif.

9

% % %

Tahun 2015

(Rp. Juta) 10

Target 11

Tahun 2016

(Rp. Juta) 12

100.00 100.00

22,741.00 4.00 70.00

100.00 100.00

27,712.00 3.40 59.50

(Rp. Juta) 14

Target 15

(Rp. Juta) 16

25.50

100.00 100.00

100.00

29,097.00 3.74 65.45

100.00 100.00

30,552.00 3.74 77.00

(Rp. Juta) 18

44.27

100.00 100.00

100.00

32,081.00 3.74 77.00

Target 19

(Rp. Juta) 20

21

22

DPU DPU

Kota Padang Kota Padang

44.27

100.00 100.00

100.00

39,684.00 4.00 77.00

44.27

DPU

Kota Padang

%

100.00

15.92

100.00

15.92

100.00

28.15

100.00

28.15

100.00

28.15

100.00

28.15

DPU

Kota Padang

100.00

%

100.00

300.00

100.00

300.00

100.00

394.68

100.00

394.68

100.00

394.68

100.00

394.68

DPU

Kota Padang

100.00

%

100.00

20.00

100.00

20.00

100.00

24.80

100.00

27.28

100.00

27.28

100.00

27.28

DPU

Kota Padang

100.00

%

100.00

99.99

100.00

99.99

100.00

99.99

100.00

99.99

100.00

99.99

100.00

99.99

DPU

Kota Padang

%

75.00

212.50

75.00

200.00

75.00

233.75

75.00

440.00

75.00

440.00

75.00

440.00

DPU

Kota Padang

100.00

40.00

100.00

100.00

44.00

100.00

44.00

DPU

Kota Padang

100.00

27,386.64

100.00

28,564.45

DPU

Kota Padang

100.00

8.42

100.00

9.90

100.00

%

66.00

12.00

100.00

116.65

100.00

100.00 100.00

542.55 198.24

100.00 100.00

116.65

100.00

%

100.00

100.00

%

100.00

21,005.90

100.00

26,265.36

100.00

%

100.00

9.00

100.00

7.65

100.00 100.00

% %

40.00

47.60

1,900.00

312.19 198.24

12.00

52.36

100.00

17

Lokasi

100.00

12.00

28.05

Target

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

100.00

bln

100.00

13

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

%

12.00

40.25

Target

Tahun 2017

100.00

75.00

Meningkatan Kinerja Pelayanan Publik. (%) Terlaksananya pembayaran rek listrik, Telp, PDAM (%).

Target

8

100.00 100.00

Tahun 2014

12.00

100.00

128.32

100.00

100.00 100.00

380.60 218.06

100.00 100.00

1,585.00

44.00

1,664.00

52.36

128.32 400.00 237.86

12.00

72.63

100.00

128.32

100.00 100.00

400.00 237.86

12.00

72.63

100.00

128.32

100.00 100.00

400.00 237.86

44.00

100.00

100.00

30,073.18

100.00

37,675.92

100.00

9.90

100.00

9.90

1,748.00

1,835.00

DPU DPU DPU DPU

Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Padang

DPU

Kota Padang

2,927.00

100.00

%

100.00

1,566.70

100.00

1,413.59

100.00

1,000.00

100.00

1,000.00

100.00

1,000.00

100.00

1,000.00

DPU

Kota Padang

60.00 75.00

% %

60.00 75.00

119.15 182.15

60.00 75.00

84.80 25.86

60.00 75.00

43.28 28.45

60.00 75.00

50.00 30.00

60.00 75.00

50.00 30.00

60.00 75.00

50.00 30.00

DPU DPU

Kota Padang Kota Padang

100.00

10.00

100.00

8.50

100.00 10.00

9.35 545.45

100.00 20.00

10.00 615.50

100.00 40.00

10.00 1,794.50

100.00

66.00

100.00

69.00

100.00

76.00

100.00 100.00

Terlaksananya disiplin Aparatur (%)

%

% % %

100.00

22.00

100.00

63.00 100.00

63.00

100.00

30.00

Terlaksananya Pelatihan dan Kursus Keterampilan (%)

100.00

Tercapainya Laporan SKPD Yang Tepat Waktu

100.00

%

100.00

30.00

100.00

10.00

-

100.00

17.00 100.00

10.00 %

52.25

17.00

9.00

66.00

100.00

17.00 100.00

9.00 100.00

37.47

17.00

9.00

69.00

100.00

100.00

19.00

10.00 702.50

100.00

73.00

9.00

73.00

100.00

20.00 100.00

9.00 100.00

42.50

100.00 30.00

19.00

9.00 100.00

42.50

20.00

10.00

76.00

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

DPU DPU

Kota Padang Kota Padang

21.00 100.00

10.00 100.00

42.50

21.00 10.00

100.00

10.00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Program dan Kegiatan

9 Program Inspeksi, Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke-PU-an Kegiatan Inspeksi Program dan Perencanaan. Kegiatan Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 10 Program Perencanaan Bidang Ke-PU-an Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Database Infrastruktur. Kegiatan Perencanaan Infrastruktur (Dukungan Pelaksanaan Memorandum RPI2JM). Kegiatan Perencanaan Pembanggunan Gedung Kantor Kegiatan Penyusunan Program

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

(Out dan

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan

Tahun 2014 Target

Identifikasi Kebutuhan Program & Kegiatan Ke-PU-an (%) Pengendalian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an (%)

Updating Data Ke-PU-an (%) Dokumen Rencana Detail / Teknis Ke PU-an (Dokumen).

Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik (%)

Kegiatan Operasional & Pemeliharaan Rutin Jalan . Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Kegiatan Penggantian Jembatan dan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Kegiatan Operasional & Pemeliharaan Rutin Baik (%) Jembatan.

Kegiatan Perencanaan Jembatan dan Duicker

Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Trotoar dan Taman Kota. Kegiatan Perencanaan Trotoar.

Persentase Trotoar Dalam Kondisi Baik (%)

6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembukaan/Pengkrekelan Jalan Baru.

Kegiatan Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur Jalan

Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Kriteria Fungsi (%)

Kegiatan Pembangunan Jembatan. Kegiatan Peningkatan Jalan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan.

Jumlah Jembatan (Unit) Panjang Jalan Persentase Jembatan yang Memenuhi Kriteria Fungsi (%)

Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan.

17

Panjang Jalan

Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik Lingkungan. (Km) Kegiatan Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan. Kegiatan Penyusunan Dokumen Bidang Keciptakaryaan

(Rp. Juta)

83.00

Target

Tahun 2016

(Rp. Juta)

77.00

Target

Tahun 2017

(Rp. Juta)

156.00

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

(Rp. Juta)

156.00

Target

(Rp. Juta)

156.00

Target

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

(Rp. Juta)

156.00

22.50

%

22.50

25.00

22.50

22.00

1.00

52.00

1.00

52.00

1.00

52.00

1.00

52.00

DPU

Kota Padang

100.00

%

100.00

24.00

100.00

21.00

1.00

51.00

1.00

51.00

1.00

51.00

1.00

51.00

DPU

Kota Padang

100.00

%

100.00

34.00

100.00

34.00

1.00

53.00

1.00

53.00

1.00

53.00

1.00

53.00

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

Kota Padang

200.00 22.50

%

22.50

Buah

2.00

Buah

1,683.00

1,683.00

22.50

450.00

22.50

3.00

400.00

1,683.00

1.00

200.00

1,083.00

22.50

3.00

50.00 50.00

1.00

Kegiatan Penyusunan Harga Satuan 7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan.

Tahun 2015

1.00

100.00

35,258.00

833.00

1,683.00

1.00

200.00

1,083.00

22.50

315.00

3.00

100.00

42.50

100.00

42.50

25,053.00

1,683.00

1.00

200.00

1,083.00

22.50 1.00

1,083.00

DPU

315.00

3.00

315.00

3.00

315.00

DPU

100.00

42.50

100.00

42.50

100.00

42.50

Kota Padang

100.00

42.50

100.00

42.50

100.00

42.50

Kota Padang

26,828.00

26,954.00

27,079.00

200.00

Kota Padang

32,204.00

60.91

%

60.91

16,378.00

63.79

6,669.00

66.61

6,669.00

69.36

6,669.00

72.04

6,669.00

74.65

7,669.00

DPU

Kota Padang

60.91

%

60.91

2,750.00

63.79

3,080.00

66.61

3,080.00

69.36

3,080.00

72.04

3,080.00

74.65

3,080.00

DPU

Kota Padang

14.00

Dok

3.00

280.00

3.00

330.00

3.00

330.00

3.00

330.00

3.00

330.00

3.00

330.00

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

88.30

%

88.30

12,000.00

91.90

8,599.00

12.00

Dok

15.00

250

18.00

250

3.00

Dok

88.30

%

45.00

%

88.30 50.00

6.00

1,275

2,125.00 200

91.90

57.00

9.00

30,988.06 2,312.80

58.23 % 21.00

109.00

62.63

Km

Dok.

2,312.80

58.23

21,788.06

4.00

200.00

Unit

110.00

%

62.63

9,000.00

92.00

9,624.00

92.00

8,600.00

93.10

8,600.00

21.00

250

24.00

250

27.00

250

1,900

92.00

4,025.00

64.00

200

12.00

29,021.40 2,321.20

3,480.00

60.41

17,591.40

7.00

250.00

4,775.00 200

92.00

71.00

15.00

37,726.00 2,329.60

3,689.00

62.59

14,537.00

6.00

300.00

111.00

7,500.00

113.00

67.00

200.00

71.29

38,338.00

1,900

35,706.04

14,000.00 5,000.00

200.00

1,900

5,925.00

200

93.10

77.00

18.00

38,375.00 2,338.00

3,911.00

64.78

15,414.00

7.00

350.00

115.00 74.76

35,706.04

12,500.00 6,000.00

200.00

1,900

6,050.00 200

94.80

9,600.00

DPU

Kota Padang

30.00

250

DPU

Kota Padang

94.80

77.00 21.00

39,073.00 2,346.40

4,145.00

66.96

18,428.00

6.00

300.00

116.00 78.10

35,706.04

9,000.00 7,000.00 200.00

1,900

9,175.00 200

DPU

DPU DPU

Kota Padang Kota Padang

Kota Padang

45,125.00 2,354.80

6,500.00

69.15

26,832.00

51.00

350.00

116.00

81.31

35,706.04

11,243.00

200.00

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

DPU DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

35,706.04

340.71

Km

340.71

37,838.00

394.64

33,956.04

448.57

33,926.04

502.46

33,911.04

556.37

33,896.04

610.23

33,881.04

DPU

Kota Padang

3.00

Dok.

1.00

500.00

1.00

500.00

1.00

530.00

1.00

545.00

1.00

560.00

1.00

575.00

DPU

Kota Padang

3.00

Dok.

1.00

1.00

1,250.00

1.00

1,250.00

1.00

1,250.00

1.00

1,250.00

1.00

1,250.00

DPU

Kota Padang

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

(Out dan

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan

Tahun 2014 Target

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kegiatan Pengadaan Bronjong Kegiatan pembangunan turap/talud bronjong

8 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Kegiatan Peningkatan & Rehabilitasi Saluran Luas Kawasan Genangan (Ha) Drainase. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase. Kegiatan Perencanaan Pembangunan & Rehabilitasi Saluran Drainase. 18

Kegiatan Infrastr. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/SLBM (DAK).

Kegiatan Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi.

Jumlah Kawasan Rawan Air Minum (Kawasan). Jumlah Kawasan Rawan Sanitasi (Kawasan).

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan P2KP PNPM Mandiri Perkotaan.

3,302.72 Hektar 1.00

Ls

2.00

Dok

12 Program Pengembangunan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi . Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi. Kegiatan Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Air Dingin. Kegiatan Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah II Gunung Nago. Keg. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasional dan Sekretariat Dewan Air. Kegiatan Operasional Komisi Irigasi dan Pemberdayaan PPA.

0.00

Target

3,302.72 1.00 3.00

465.00 2,000.00 260.00

81.00

124.00

2,796.53 1.00 3.00

0.00

Target

7,563.60 3,000.00 270.00

(Rp. Juta)

970.00

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

(Rp. Juta)

619.00

Target

(Rp. Juta)

569.00

Target

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

(Rp. Juta)

0.00

1.00

500.00

1.00

350.00

1.00

200.00

1.00

DPU

Kota Padang

1.00

470.00

1.00

269.00

1.00

369.00

1.00

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

10,846.00 2,186.19 1.00 3.00

4,306.00

7,316.00 3,250.00 280.00

10,846.00 1,525.65 1.00 3.00

4,306.00

7,056.00 3,500.00 290.00

10,846.00 900.75 1.00 3.00

4,306.00

6,796.00

10,846.00 275.85

3,750.00 300.00

6.00 3.00

6,536.00 4,000.00 310.00

4,306.00

DPU DPU

1,150.00

10.00

1,050.00

10.00

1,075.00

Kws

107.00

260.00

87.00

280.00

Kel

12.00

336.00

15.00

346.00

18.00

356.00

18.00

366.00

18.00

376.00

18.00

386.00

DPU

196.50

125

165.06

130

132.05

135

95.07

140

61.8

145

33.99

150

DPU

22.00

1,863.49

22.00

1,300.00

22.00

2,715.00

22.00

2,675.00

22.00

2,635.00

22.00

2,595.00

DPU

Kws

59.00

DI

1,175.00

DPU 10.00

2.00

10.00

1,125.00

10.00

1,150.00

10.00

1,175.00

DPU DPU

1,168.00

13,738.00

1,100.00

1,168.00 6.00

1,168.00 6.00

1,168.00 6.00

Kota Padang Kota Padang

4,306.00

69.00

16,788.00

PPSIP (Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif) dan Pemberdayaan P3A (Kelompok)

(Rp. Juta)

Tahun 2017

Kws

KM

Jumlah Daerah Irigasi yang belum ditangani (DI)

Tahun 2016

10,833.60

4,784.49

196.50 Hektar

Kegiatan Pembangunan/Peningk. PSU Lingkungan Berbasis Masyarakat.

(Rp. Juta)

2,725.00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan Infrastruktur Air Minum (DAK). Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS).

Tahun 2015

Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Padang

1,168.00 6.00

DPU

Kota Padang

1.00

Ls

1.00

2,400.00

1.00

488.00

1.00

458.00

1.00

428.00

1.00

398.00

6.00

378.00

DPU

Kota Padang

1.00

Ls

1.00

160.00

1.00

170.00

1.00

180.00

1.00

190.00

1.00

200.00

6.00

210.00

DPU

Kota Padang

1.00

Ls

1.00

190.00

1.00

200.00

1.00

210.00

1.00

220.00

1.00

230.00

6.00

240.00

DPU

Kota Padang

2.00

Dok

3.00

250.00

3.00

260.00

3.00

270.00

3.00

280.00

3.00

290.00

17.00

290.00

DPU

Kota Padang

2.00

Ls

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

7.00

25.00

DPU

2.00

Ls

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

7.00

25.00

DPU

Kota Padang

Kota Padang

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Come) Kegiatan (Out Put)

(Out dan

Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan

Target

13 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan Pemb./Rehab. Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau. Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pemeliharaan Irigasi (WISMP-APL 2). Kegiatan Pengadaan Bronjong. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai & Sungai.

Tahun 2014

Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air (Kawasan)

2.00

Kws

1.00

Ls

1.00

1.00

Ls

1.00

4.00

Dok

4.00

1.00

Kegiatan Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Bendung/Cek Dam.

Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai. Keg. Perenc. Pemb./Rehab. Kws. Kritis Daerah Tangkapan Sungai & Danau. Keg. Rehabilitasi Bendung/Chek Dam

Ls

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur & Bahan Laboratorium Ke-PU-an. Kegiatan Pembangunan Bengkel/Workshop Ke-PU-an. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan Peralatan Ke-PU-an.

14

Program Peningkatan Daya Saing Kota

Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan, Jembatan dan Taman. Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Penerangan Jalan. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan. Kegiatan Pemasangan Lampu Jembatan. Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Jembatan. Kegiatan Pemasangan Lampu Hias/Penerangan Taman. Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Hias/Penerangan Taman. Kegiatan Kontrol Malam Penerangan Jalan Umum

Jumlah Unit Alat Berat Yang Tersedia. Jumlah Alat-Alat Laboratorium (Unit) Jumlah Bengkel / Workshop Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat (Unit) Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Unit) Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Kondisi Nyala (Unit) Jumlah Jembatan Yang Berpenerangan Lampu (Unit) Persentase Lampu Penerangan Jembatan Kondisi Baik (%) Jumlah Taman Berpenerangan Lampu Hias (Unit) Persentase Lampu Penerangan Taman Kondisi Baik (%) Persentase Lampu Penerangan Taman Kondisi Baik (%)

(Rp. Juta) 6,564.00

Target

Tahun 2016

(Rp. Juta) 7,248.00

2.00 1.00

100.00

1,100.00

1.00

Target 1.00

100.00

1.00

Tahun 2017

(Rp. Juta) 4,425.00

0.00

Target 1.00

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

(Rp. Juta) 4,650.00

0.00

1.00

Target 1.00

(Rp. Juta) 4,575.00

0.00

1.00

Target 1.00

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

DPU

Kota Padang

(Rp. Juta) 6,825.00

2,400.00

1.00

1,975.00

1.00

1.00

1,150.00 2,000.00

1.00

1,750.00

1.00

1,750.00

1.00

1,750.00

1.00

1,750.00

3.00

250.00

3.00

250.00

2.00

150.00

2.00

150.00

2.00

150.00

2.00

150.00

DPU

Kota Padang

Dok

3.00

300.00

3.00

300.00

3.00

200.00

3.00

200.00

3.00

200.00

3.00

200.00

DPU

Kota Padang

Dok

1.00

250.00

1.00

250.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

DPU

Kota Padang

1,500.00

1.00

1,000.00

1.00

1,000.00

1.00

1,000.00

1.00

1,000.00

1.00

1,000.00

DPU

Kota Padang

1,089.00

1.00

2,198.00

1.00

1,325.00

1.00

1,550.00

1.00

1,475.00

1.00

1,325.00

DPU

Kota Padang

Keg. Normalisasi Saluran Sungai 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat.

Tahun 2015

7,000.00

425.00

8.00

Unit

8.00

11.00

4.00

Unit

4.00

5.00

0.00

Unit

0.00

0.00

8.00

Unit

8.00

7,000.00

11.00

7,750.00

30.00

395.00

425.00

425.00

425.00

DPU

Kota Padang

425.00

14.00

100.00

15.00

100.00

16.00

100.00

17.00

100.00

DPU

Kota Padang

6.00

30.00

7.00

30.00

8.00

30.00

9.00

30.00

DPU

Kota Padang

1.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

1.00

100.00

DPU

Kota Padang

14.00

195.00

15.00

195.00

16.00

195.00

17.00

195.00

DPU

Kota Padang

7,582.00

7,582.00

7,582.00

7,582.00

7,582.00

Dok

1.00

190.00

1.00

195.00

1.00

150.00

1.00

150.00

1.00

150.00

1.00

150.00

DPU

Kota Padang

26,190.00

Unit

26,190.00

2,910.00

27,162.00

3,160.00

28,787.00

3,210.00

30,461.00

3,210.00

32,115.00

3,210.00

33,990.00

3,210.00

DPU

Kota Padang

21,785.00

Unit

21,785.00

900.00

23,852.00

900.00

25,842.00

900.00

27,881.00

900.00

29,900.00

900.00

32,140.00

900.00

DPU

Kota Padang

Ls

1.00

3,210.00

1.00

2,472.00

1.00

2,327.00

1.00

2,327.00

1.00

2,327.00

1.00

2,327.00

DPU

Kota Padang

65.00

Unit

65.00

69.00

300.00

74.00

325.00

79.00

325.00

83.00

325.00

85.00

325.00

DPU

Kota Padang

72.31

%

72.31

200.00

76.81

215.00

81.08

180.00

84.81

180.00

87.95

180.00

90.59

180.00

DPU

Kota Padang

31.00

Unit

31.00

200.00

33.00

200.00

37.00

150.00

39.00

150.00

42.00

150.00

45.00

150.00

DPU

Kota Padang

54.84

%

54.84

140.00

63.64

140.00

72.97

140.00

79.49

140.00

85.71

140.00

91.11

140.00

DPU

Kota Padang

1.00

200.00

1.00

200.00

1.00

200.00

1.00

200.00

DPU

Kota Padang

Ls

175,222.55

152,426.04

162,674.04

164,867.04

167,187.04

188,744.04

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi SKPD pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum di Kota Padang. Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Padang tahun 2014– 2019. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

VI.1

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang termuat dalam dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014–2019 dapat diuraikan pada Tabel 6.1.

VI.2

BAB VII

PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tahun 2014-2019 merupakan arahan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Padang yang dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SKPD terkait dilingkungan Pemko Padang, atau antara Pemko Padang dengan Pemerintah Propinsi atau Puasat, ataupun dengan Dunia Usaha. Upaya ini ditujukan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan urusan pekerjaan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Melalui penerapan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, permukiman dan PJU, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang 2014-2019 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan PJU dengan sebaik-baiknya, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang yang lebih baik. Padang, Desember 2014

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang,

Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE NIP. 19601214 199003 1 003

VII.1