PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM RETRIBUSI JASA UMUM WALIKOTA MATARAM,

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM, Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan kewajiban yang harus tetap dilakukan; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah di bidang Retribusi Jasa Umum di Kota Mataram perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daeah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

3 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2000 Nomor 1/E); 24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor: 2 Seri D); 25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor 3, Seri. D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Mataram. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota mataram. 4. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Mataram dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Mataram. 8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram. 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

4 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan

kesejahteraan

Aparat

Pemungut

Retribusi

dalam

rangka

meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. 13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kwalitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya. 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 16. Sarana Pelayanan Kesehatan dasar adalah tempat dan/atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Pusat Kasehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Laboratorium Dinas Kesehatan. 17. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. 18. Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat mencakup bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas. 19. Puskesmas Keliling adalah unit Pelayanan Kesehatan yang bersifat mobil untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari Puskesmas atau Puskesmas Pembantu. 20. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan Sarana pelayanan Kesehatan Dasar, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 21. Pos Kesehatan Desa adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. 22. Tarif Progresif adalah Tarif yang dapat secara otomatis mengalami penyesuaian setiap masa tertentu sesuai perubahan nilai inflasi tahun berjalan. 23. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah pelaksana operasional Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan, percobaan/penelitian.

5

24. Pola Tarif adalah Pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif retribusi pelayanan kesehatan. 25. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang rawat inap. 26. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau cacat. 27. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur. 28. Pelayanan Medik adalah Pelayan kepada Pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik. 29. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi. 30. Pelayanan Medik gigi dan mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. 31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi diagnosis, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 32. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap. 33. Mobil Ambulance/ Puskesmas Keliling adalah Mobil Ambulan/Puskesmas Keliling yang khusus disediakan dan digunakan untuk mengangkut pasien. 34. Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

adalah

pelayanan

persampahan/

kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 36. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Terpadu. 37. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 38. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari bak sampah ke TPS atau TPA. 39. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum. 40. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halamanhalaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum. 41. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggung tembok dan pintu airnya. 42. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematusan persil.

6

43. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya. 44. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik, penghuni atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan didalam Pemerintah Daerah. 45. Rukun Tetangga dan Rukun warga yang selanjutnya dapat disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam Kota Mataram. 46. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 47. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil. 48. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelapor peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan. 49. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK. 50. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dan penyelenggara Provinsi, Penyelenggara Kota dan Instansi Pelaksana. 51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. 52. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya. 53. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 54. Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 55. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan

Peristiwa

Kependudukan

dan

pendataan

Penduduk

rentan

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 56. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang. 57. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 58. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaanya.

7 59. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 60. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 61. Kepala Keluarga adalah: a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau c. Kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. 62. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 63. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan

lokasi

tempat tinggal untuk

menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. 64. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi pada registrasi Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana. 65. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 66. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 67. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. 68. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan atau kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau kepengurusan dokumen penduduk. 69. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya

disingkat BIP adalah buku yang

digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap. 70. Buku Mutasi penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap. 71. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal terbatas.

8 72. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Tetap. 73. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 74. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor baik tergolong kendaraan umum, kendaraan dinas penmerintah maupun kendaraan lain yang digunakan untuk perseorangan. 75. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan. 76. Parkir adalah menempatkan kendaraan pada tempat parkir. 77. Usaha Parkir adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir. 78. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah daerah 79. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 80. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli. 81. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 82. Kios adalah bangunan permanen dan/atau semi permanen di Pasar yang bertap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 83. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 84. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan. 85. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kreteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah. 86. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta took/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.

9 87. Pasar

Insidental

adalah

kegiatan

pasar

yang

dilakukan

dalam

penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu. 88. Izin Pemakaian Pasar adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai

Kios dan Los Pasar yang dikuasai

Pemerintah Daerah. 89. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Kios dan Los di dalam kawasan pasar yang menjadi asset Pemerintah Daerah. 90. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan rekomendasi/ persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan di dalam kawasan pasar. 91. Padagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba. 92. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 93. Pejabat atau Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat atau Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah. 94. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 95. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 96. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu. 97. Kendaraan wajib uji adalah mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum. 98. Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut wajib uji adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum dalam rangka pemeriksaan terhadap penentuan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. 99. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 100. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 101. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 102. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

10 103. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 104. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 105. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter. 106. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. 107. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji. 108. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku. 109. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditetapkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji. 110. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor dan diangkat oleh Kepala Daerah. 111. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 112. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. 113. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. 114. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili. 115. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 116. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadam kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose rial, sprinkler, alat otomatis dan lainnya yang sejenis. 117. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamat Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

11 118. Pemeriksaan atau Pengujiaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Tindakan Pemeriksaan dan/atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik. 119. Mobil Tinja adalah kendaraan khusus untuk melakukan penyedotan dan pengangkutan tinja yang memenuhi persyaratan

tehnis sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 120. Penyedotan Kakus adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi volume bak penampungan (septic tank) yang sudah penuh agar selalu dapat berfungsi dengan baik. 121. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 122. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas. 123. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau penakaran. 124. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 125. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 126. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai. 127. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 128. Menjutsir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang. 129. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur dan/atau bahan ukur. 130. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 131. Peta, adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas - batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk peta kota, peta kecamatan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta Rencana Detail Tata Kawasan (RTRKW), peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), peta Rencana Detail Tata Ruang kota (RDTRK), dan peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan.

12 132. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi

diwajibkan

untuk

melakukan

pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 133. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah. 134. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran

atau

penyetoran

retribusi

yang

telah

dilakukan

dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 135. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 136. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 137. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 138. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 139. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi

daerah

dan/atau

untuk

tujuan

lain

dalam

rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 140. Penyidikan

tindak

pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Jenis Reribusi Jasa Umum Pasal 2 (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang di atur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas: a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

d.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

e.

Retribusi Pelayanan Pasar;

f.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

13 g.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

h.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

i.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan

j.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan. (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium dinas kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Dinas Kesehatan. Pasal 5 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas (sarana Pelayanan

Kesehatan

Dasar)

dihitung

berdasarkan

jumlah

dan

jenis

pelayanan/tindakan, pemakaian alat dan obat-obatan serta jangka waktu perawatan. Pasal 6 Prinsip

dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 7 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

14 Pasal 8 Pelayanan Kesehatan oleh Sarana Kesehatan Dasar yang dikenakan tarif Retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan: a. Rawat Jalan; b. Rawat Inap; c. Pemeriksaan Penunjang/Diagnostik; d. Tindakan Medik dan Terapi; e. Pelayanan Kesehatan Lainnya; f. Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan. Pasal 9 (1) Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas dikenakan tarif Retribusi Jasa Sarana, jasa pelayanan dan jasa medis yang diwujudkan dalam bentuk tarif pelayanan Rawat Jalan. (2) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obatobatan yang tidak tersedia (diresepkan), tindakan medis, penunjang dan rehabilitasi medis. Pasal 10 (1) Setiap Pasien Gawat Darurat dikenakan tarif Retribusi sebesar maksimal 3 (tiga) kali Retribusi Rawat Jalan. (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan yang tidak tersedia (diresepkan), tindakan medik gigi dan mulut, serta penunjang medik. Pasal 11 Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: a.

hari masuknya pasien ke Puskesmas dihitung satu hari penuh;

b.

hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 WIB minimal 6 jam diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 WIB dikenakan biaya sesuai pemakaian fasilitas dan pelayanan yang diterima. Pasal 12

(1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari : a. Jasa sarana; b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); c. Jasa palayanan; (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindakan medik, penunjang medik, obat-obatan yang tidak tersedia (diresepkan) dan biaya makan pasien. Pasal 13 (1) Pelayanan persalinan terdiri dari persalinan biasa (tanpa penyulit) dan pesalinan abnormal (dengan penyulit).

15 (2) Biaya penunjang diagnostik serta tindakan medik dan terapi dikenakan biaya tersendiri di luar tarif retribusi pelayanan persalinan. Pasal 14 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar. Pasal 15 Pelayanan penunjang/diagnostik terdiri dari: a.

pelayanan pemeriksaan laboratorium;

b.

pelayanan penunjang lain. Pasal 16

(1) Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan lain-lain. (2) Pelayanan kesehatan lain - lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. pemeriksaan/pengujian kesehatan; b. pelayanan rujukan dengan kendaraan Puskesmas Keliling; c.

visum et repertum.

(3) Tata

cara

pemeriksaan

pelayanan

kesehatan

lain-lain

dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 17 Puskesmas dapat memanfaatkan mobil puskesmas keliling untuk pelayanan rujukan pasien. Pasal 18 (1) Puskesmas menyediakan obat-obatan yang diadakan oleh Pemerintah. (2) Penggunaan obat-obatan yang tidak disediakan oleh Pemerintah dilakukan dengan resep yang harus dibeli sendiri oleh pasien. Pasal 19 (1) Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Keluarga Berencana. (2) Kecuali pelayanan yang ditanggung oleh Pemerintah atau penjamin pelayanan keluarga berencana dikenakan biaya tersendiri. (3) Biaya pelayanan keluarga berencana diperhitungkan menurut harga alat kontrasepsi dan jasa pelayanan. Pasal 20 (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium. (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan :

16 a. Hematologi; b. Kimia klinik; c. Bakteriologi; d. Kimia air, Toksikologi dan Kimia lingkungan; e. Mikrobiologi; f. Parasitologi; g. Serologi; h. Rectal swap; i. Usap alat; j. Kualitas kolam renang; k. Pemeriksaan higiene sanitasi. Pasal 21 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Pelayanan Kesehatan. Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 22 (1) Dengan

nama

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

dipungut

Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

adalah

pelayanan

persampahan/kebersihan

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. Pengambilan

/

pengumpulan

sampah

dari

sumbernya

ke

lokasi

pembuangan sementara. b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Pasal 23 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Pasal 24 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume, jenis sampah, golongan pelanggan dan jenis fasilitas persampahan/kebersihan. Pasal 25 Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan

17 biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 26 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. Pasal 27 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan persampahan/ kebersihan. Pasal 28 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Bagian Keempat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Pasal 29 (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan: a.

kartu tanda penduduk;

b.

kartu keterangan bertempat tinggal;

c.

kartu identitas kerja;

d.

kartu keluarga;

e.

akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, Akta pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama bagi warga Negara asing;

f.

kartu penduduk sementara;dan

g.

kartu identitas penduduk musiman. Pasal 30

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah. Pasal 31 Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah pencetakan dan biaya dan pengadministrasian kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

18 Pasal 32 Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian. Pasal 33 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. Pasal 34 Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 35 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan peyelenggaraan Administrasi Kependudukan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Bagian Kelima Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 36 (1)

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 38 Cara mengukur tingkat penggunaan dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan. Pasal 39 Prinsip

dan

sasaran

memperhatikan

biaya

dalam

penetapan

penyediaan

jasa

tarif yang

Retribusi

ditetapkan

bersangkutan,

dengan

kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan

19 biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 40 (1)

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini. Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum. Pasal 42 (1)

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pakir ditepi jalan umum atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

(2)

Waktu penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 23.00 Waktu Indonesia Tengah. Pasal 43

(1)

Untuk menjaga keamanan kendaraan setiap kendaraan yang diparkir pada tempat parkir di wajibkan melengkapi dengan alat pengaman dan atau mengunci ganda.

(2)

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan yang sedang diparkir di tempat parkir yang disebabkan karena pihak ketiga atau force majure diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 44

(1)

Dengan nama

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas Penyediaan Fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah. (2)

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 45

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

20 Pasal 46 (1)

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas pasar sesuai klasifikasi pasar dan masa Retribusi.

(2)

Pengklasifikasian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar tipe A, B dan C. Pasal 47

Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 48 (1)

Untuk menempati fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.

(2)

Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 49

(1)

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jasa, fasilitas yang tersedia, klasifikasi pasar, luas dan jangka waktu pemakaian.

(2)

Struktur dasar besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Pasal 50

(1)

Retribusi Pelayanan Pasar harus dibayar lunas oleh orang pribadi atau Badan atas pemakaian tempat dalam pasar atau daerah pasar.

(2)

Sebagai bukti telah membayar Retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan karcis atau tanda bukti pembayaran.

(3)

Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berlaku pada hari dibayarnya Retribusi sampai dengan tutupnya pasar. Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Pasar. Pasal 52 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Pasar atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

21 Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 53 (1)

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor.

(2)

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 54

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan motor di air, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 55 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan terhadap pengujian kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan. Pasal 56 Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan


Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

(2)

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal 58

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan. Pasal 59 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 60 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan buku uji berkala.

22 Bagian Kedelapan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 61 (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan

dan/atau

pengujian

alat

pemadam

kebakaran,

alat

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah

terhadap

alat-alat

pemadam

kebakaran,

alat

penanggulangan

kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran : a.

pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan;

b.

pemasangan label dan Plumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

c.

pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya:

d.

pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran. Pasal 62

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pasal 63 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran ditentukan berdasarkan pada frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji. Pasal 64 Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 65 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

23 Pasal 66 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Pasal 67 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menerima pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pasal 68 (1).

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

(2).

Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3).

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 69

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah. Pasal 70 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus diukur berdasarkan volume septic tank, kwantitas penyedotan, lokasi dan jarak obyek yang terlayani. Pasal 71 Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan


Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. Pasal 73

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus dilaksanakan.

24 Pasal 74 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyedotan kakus atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 75 (1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.

pelayanan

pengujian

alat-lat

ukur,

takar,

timbangan,

dan

perlengkapannya; dan b.

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 76

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Pasal 77 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karateristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. Pasal 78 Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan


Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

25 Pasal 80 Retribusi

dipungut

di

wilayah

Daerah

tempat

pelayanan

tera/tera

ulang

dilaksanakan. Pasal 81 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Bagian Kesebelas Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 82 (1)

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: a.

Peta Wilayah;

b.

Peta Tematik;

c.

SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota);

d.

Peta Perubahan Peruntukan. Pasal 83

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta. Pasal 84 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pencetakan dan biaya pengadministrasian peta. Pasal 85 Prinsip


memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan,

kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian. Pasal 86 (1)

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan skala dan ukuran kertas.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini. Pasal 87

(1)

Atas permintaan

pihak tertentu, pengenaan biaya pencetakan peta dapat

dikenakan tarif sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) untuk tujuan non komersial. (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

26 (3)

Produk peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali. Pasal 88

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penggantian biaya cetak peta. Pasal 89 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 90 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB IV PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 91 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD. (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. Pasal 92 (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD. (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula Belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutama bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3). Bentuk, isi dan/atau cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 93 (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum dilarang diborongkan.

27 (2) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Rertibusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini. (3) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pasal 94 (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Jasa Umum harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah. (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 95 (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi

dalam

jangka

waktu

tertentu

dengan

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Pasal 96 (1) Setiap pembayaran Retribusi Jasa Umum diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 97 (1) (2) (3) (4) (5)

Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

28 Bagian Ketiga Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 98 Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. Bagian Keempat Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dan Pembatalan Pasal 99 (1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

(2)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.

(3)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5)

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.

(6)

Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka

permohonan

pembetulan,

ketetapan,

penghapusan

dan/atau

pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan. Bagian Kelima Pemanfaatan Pasal 100 Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

29 Bagian Keenam Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pasal 101 (1)

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimna dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 102

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 103 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Bagian Ketujuh Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasal 104 (1) (2)

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan

30

(3)

hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya. Pasal 105

(1)

(2)

(3)

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk member imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Pasal 106

(1) (2)

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi. Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 107

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

31 Pasal 108 (1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pengahapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(3)

Tata cara pengahapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. BAB VII PEMERIKSAAN Pasal 109

(1)

Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanankan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c.

memberikan keterangan yang diperlukan. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 110

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar. BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 111 (1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 112

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

32 BAB XI PENYIDIKAN Pasal 113 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c.

meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan;

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

33 BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 114 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 115 (1)

(2)

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 116

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115 ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 117 Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 118 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam: 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan. 3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta. 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. 7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

34 8.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 32 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 119 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 120 Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 121 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 8 Desember 2011 WALIKOTA MATARAM, TTD H. AHYAR ABDUH Diundangkan di Mataram pada tanggal 8 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, TTD H.LALU MAKMUR SAID LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C

35

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR

14

TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I.

UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai

perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan

Asli

Daerah,

perlu

diadakan

Retribusi

Pelayanan

Kesehatan,

Retribusi

Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Mataram yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.

36

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan tempat umum adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.

37

Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas.

38

Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas.

39

Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif Retribusi. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93

40 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga

yang

tugas

pokok

dan

fungsinya

melaksanakan

pemungutan Retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113

41 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas.

42

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

JENIS PELAYANAN

NO

2

1

I

II III

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)

INVESTASI

JASA PELAYANAN

JUMLAH

( Rp )

( Rp )

( Rp )

( Rp )

3

4

5

6

RAWAT JALAN Klinik umum (Paket) a.Puskesmas

2,250

1,250

1,500

5,000

b.UGD Puskesmas c.Puskesmas Pembantu

6,750 1,350

3,750 750

4,500 900

15,000 3,000

d.Puskesmas Keliling e.Poskesdes RAWAT INAP PER HARI PER ORANG Rawat Inap di Puskesmas

1,350 1,350

750 750

900 900

3,000 3,000

22,500

12,500

15,000

50,000

1.Pemeriksaan darah lengkap 2.Hb

5,400 1,800

3,000 1,000

3,600 1,200

12,000 4,000

3.Trombosit 4.PCV ( hematokrit ) 5.Malaria

1,800 1,800

1,000 1,000

1,200 1,200

4,000 4,000

1,350 2,250

750 1,250

900 1,500

3,000 5,000

3,375 2,250

1,875 1,250

1,500 1,500

7,500 5,000

2,250

1,250

1,500

5,000

2,250

1,250

1,500

5,000

6,750 6,750 6,750 2,250

3,750 3,750 3,750 1,250

4,500 4,500 4,500 1,500

15,000 15,000 15,000 5,000

2,700

1,500

1,800

6,000

- Gula Darah - SGOT

6,750 6,750

3,750 3,750

4,500 4,500

15,000 15,000

- SGPT - Bilirubin Total

6,750 6,750

3,750 3,750

4,500 4,500

15,000 15,000

9,000 11,250

5,000 6,250

6,000 7,500

20,000 25,000

4,500

2,500

3,000

10,000

PEMERIKSAAN PENUNJANG/DIAGNOSTIK A. Laboratorium Puskesmas :

6.Feces Lengkap 7.Urine Lengkap 8.Tes Kehamilan 9. Mikrobiologi - Sputum ( 1 kali ) - Duh Tubuh 10. Imunologi - Widal Tes - HBs Ag - HIV - Golongan Darah - VDRL 11. Kimia Klinik

- Cholesterol Total - HDL - LDL

43

- Trigliserida - Uric Acid

11,250 11,250

6,250 6,250

7,500 7,500

25,000 25,000

- Ureum - Kreatinin

6,750 6,750 11,250

3,750 3,750

4,500 4,500

15,000 15,000

6,250

7,500

25,000

9,000 9,000 22,500 9,000

5,000 5,000 12,500 5,000

6,000 6,000 15,000 6,000

20,000 20,000 50,000 20,000

112,500

62,500

75,000

250.000

a. Tindakan pada ibu - Curretage

135,000

75,000

90,000

300.000

- Vakum ekstraksi - Gemeli

135,000 157,500

75,000 87,500

90,000 105,000

300.000 350.000

- Perdarahan pasca persalinan (HPP) - Kelainan letak

157,500 157,500 22,500

87,500 87,500 12,500

105,000 105,000 15,000

350.000 350.000 50,000

2,250

1,250

1,500

5,000

2. Insisi abses 3. Sirkumsisi/khitan laki - laki

4,500 22,500

2,500 12,500

3,000 15,000

10,000 50,000

4. Tindakan Bedah Minor ( Lipoma, dll ) 5. Tindik telinga 6. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi Implant 7. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi IUD 8. Tindakan Pencabutan alat kontrasepsi

22,500 4,500

12,500 2,500

15,000 3,000

50,000 10,000

22,500

12,500

15,000

50,000

22,500 22,500

12,500 12,500

15,000 15,000

50,000 50,000

12. Narkoba Tes (1 Jenis) B. Penunjang lain

IV

- USG - EKG - Rontgen Thorax - Rontgen gigi TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI A. Persalinan 1. Persalinan Normal 2. Tindakan Medis Pelayanan Obsteri Neonanatal Emergensi Dasar (PONED)

b. Tindakan kegawat daruratan pada neonatal (bayi baru lahir) B. Tindakan Medik Kecil 1. Rawat luka

9. KB suntik 10. Pembersihan serumen 11. Pengeluaran benda asing dari telinga,hidung dan mata 12 .Penggunaan Oksigen

6,750 4,500 4,500

3,750 2,500 2,500

4,500 3,000 3,000

15,000 10,000 10,000

11,250

6,250

7,500

25,000/ hari

13. Penggunaan nebulizer 14. Penggunaan Kateter

11,250 4,500

6,250 2,500

7,500 3,000

25,000 10,000

C. Perawatan/Penambalan Gigi 1. Tumpatan gigi sementara

2,250

1,250

1,500

5,000

4,500 11,250

2,500 6,250

3,000 7,500

10,000 25,000

4. Pembersihan karang gigi ( per rahang ) 5 .Insisi abses mukosa

4,500 6,750

2,500 3,750

3,000 4,500

10,000 15,000

6. Pencabutan gigi sulung dengan kloretil 7. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi

2,250 4,500

1,250 2,500

1,500 3,000

5,000 10,000

2. Tumpatan Permanen ART 3. Tumpatan permanen ( X - Ray )

44

8. Pecabutan gigi permanen 1 akar dengan injeksi 9. Pecabutan gigi permanen lebih dari 1 akar dengan injeksi 10.Pemasangan kawat gigi per rahang 11.Pemasangan gigi tiruan sebagian per rahang (lepasan ) : - Gigi pertama dan plat aklirik

6,750

3,750

4,500

15,000

9,000

5,000

6,000

20,000

112,500

62,500

75,000

250.000

90,000

50,000

60,000

200.000

11,250 90,000

6,250 50,000

7,500 60,000

25,000 200.000

2,250 22,500

1,250 12,500

1,500 15,000

5,000 50,000

11,250

6,250

7,500

25,000

1. Darah rutin (Hb, Leko, LED, Diff)

5.400

3.000

3.600

12.000

2. Haemoglobin 3. Lekosit

1.600

900

1.000

3.500

1.350 1.350

750 750

900 900

3.000 3.000

4. Trombosit - Hitung jumlah

2.000

1.000

1.000

4.000

5. Eritrosit - Hitung jumlah

2.000

1.000

1.000

4.000

6. Hematokrit (PC) 7. Retikulosit

1.800 2.000

1,000 1.000

1,200 1.000

4.000 4.000

8. Eosinofil 9. Laju Endap Darah (LED)

2.000 1.350

1.000 750

1.000 900

4.000 3.000

10. Golongan darah 11. Clotting time/masa pembekuan

2.500 1.200

1.000 750

1.500 800

5.000 2.750

12. Bleeding time/masa perdarahan 13. Hapusan darah (morfologi sel)

1.200 15.000

750 8.000

800 9.000

2.750 32.000

2. KIMIA KLINIK 1. Urine rutin

3.450

1.800

2.250

7.500

2. Volume urine 24 jam 3. Reduksi urine

2.500 3.450

1.000 1.800

1.500 2.250

5.000 7.500

4. Albumin 5. Protein total

3.450 3.450

1.800 1.800

2.250 2.250

7.500 7.500

6. Globulin 7. Asam urat/uric acid

3.450 11.250

1.800 6,250

2.250 7,500

7.500 25.000

8. Blirubin direk/total 9. Ureum

6,750 6,750

3,750 3,750

4,500 4,500

15,000 15,000

10. Creatinin 11. Glukosa

6,750 6,750

3,750 3,750

4,500 4,500

15,000 15,000

12. Cholesterol

9,000

5,000

6,000

20,000

- Gigi berikutnya 12.Pemasangan gigi tiruan penuh per rahang (lepasan) V

VI

PELAYANAN KESEHATAN LAIN - LAIN a. Pemeriksaan / pengujian kesehatan b. Pelayanan rujukan dengan kendaraan Puskesmas Keliling c. Visum et repertum LABORATORIUM DINAS KESEHATAN 1. HEMATOLOGI :

- Hitung jumlah - Hitung jenis (diff count)

45

13. HDL 14. LDL

11.250 8,500

6,250 2,500

7,500 3,000

25,000 10,000

15. Alkali fosfate 16. GOT

6,000 6,750

2,500 3,750

3,000 4,500

11,500 15,000

17. GPT 18. Trigeliserida

6,750 11.250

3,750 6,250

4,500 7,500

15,000 25,000

19. Cholinesterase 20. Gamma GT

11.250 21.250

6.250 11.750

7.500 14.000

25.000 47.000

21. Analisa batu 22. Analisa sperma

22.500 11.000

12.500 6.000

15.000 7.000

50.000 24.000

- Angka kuman - Coliform

22.500 12.500

12.500 6.500

15.000 7.000

50.000 26.000

- Coliform tinja 2. Makanan

12.500

6.500

7.000

26.000

- Salmonella - Shigella

4.500 4.500

2.500 2.500

3.000 3.000

10.000 10.000

- E.Coli - Staphylococcus aureus

4.500 4.500

2.500 2.500

3.000 3.000

10.000 10.000

4.500

2.500

3.000

10.000

-

-

3.375 3.375

3.375 3.375

3. Suhu (pemuaian) 4. Suhu (termocoupel)

-

2.375 3.125

1.000 1.000

3.375 4.125

5. Warna (spektro) 6. Warna (kolorimeter)

2.500 1.575

1.525 800

1.600 1.000

5.625 3.375

7. Benda terapung 8. DHL/konduksi

1.575 1.575

800 800

1.000 1.000

3.375 3.375

9. Kejernihan (visual) 10. Kejernihan (cakram)

1.575 -

800 3.125

1.000 1.000

3.375 4.125

11. Kekeruhan (spektro) 12. Kekeruhan (turbidimetri)

1.800 1.575

1.325 800

1.000 1.000

4.125 3.375

13. Lapisan minyak 14. Zat terendap

1.575 1.575

800 800

1.000 1.000

3.375 3.375

15. Kesadahan (digital) 16. Kesadahan (titrimetri)

1.575

3.125 800

1.000 1.000

4.125 3.375

17. Salinitas (salinometer) 18. Salinitas (titrimetri)

1.575

3.125 800

1.000 1.000

4.125 3.375

19. CO2 agresif (digital) 20. CO2 agresif (titrimetri)

1.575

3.125 800

1.000 1.000

4.125 3.375

21. pH (elektrometri) 22. pH (kolorimetri)

1.575

3.125 800

1.000 1.000

4.125 3.375

23. Kebasaan (digital) 24. Kebasan (titrimetri)

1.575

3.125 800

1.000 1.000

4.125 3.375

3. BAKTERIOLOGI 1. Air

- Vibrio cholera 4. KIMIA AIR, TOKSIKOLOGI DAN KIMIA LINGKUNGAN 1. Bau 2. Rasa

46

25. COD (titrimetri) 26. COD (spektro)

26.250

3.125 14.000

1.000 16.000

4.125 56.250

27. Sisa chlor 28. Klorida

1.800 1.575

1.125 800

1.200 1.000

4.125 3.375

29. Oksigen terabsorpsi (titrimetri) 30. Oksigen terabsorpsi (potensio)

1.575

800 1.125

1.000 1.200

3.375 4.125

2.500

800 1.625

1.000 1.500

3.375 5.625

33. KMNO4 34. Debu

2.500 1.575

1.625 800

1.500 1.000

5.625 3.375

35. Kebisingan 36. TSS

9.250

14.250 5.000

6.000 6.000

20.250 20.250

37. TDS (gravimetri) 38. TS

9.250 12.250

5.000 6.000

6.000 6.000

20.250 24.250

39. Amonia (spektro) 40. Amonia (ion selektif)

9.250 12.250

5.000 6.000

6.000 6.000

20.250 24.000

41. Flourida (spektro) 42. Flourida (ion slektif)

9.250 12.250

5.000 6.000

6.000 6.000

20.250 24.000

43. Fosfat 44. BOD5 (titrimetri, elektrometri, manometri)

9.250 16.000

5.000 6.000

6.000 6.000

20.250 28.000

45. NO3 46. NO2

12.250 9.250

6.000 5.000

6.000 6.000

24.000 20.250

47. Oksidan/O3 (spektro) 48. Oksidan/O3 (gas analyzer)

9.250 12.250

5.000 6.000

6.000 6.000

20.250 24.000

49. Sianida (spektro) 50. Sianida (ion slektif)

9.250 12.250

5.000 6.000

6.000 6.000

20.250 24.000

9.250 9.250

5.000 5.000

6.000 6.000

20.250 20.250

12.250 9.250

6.000 5.000

6.000 6.000

24.000 20.250

55. Detergen 56. Fenol

9.250 9.250

5.000 5.000

6.000 6.000

20.250 20.250

57. Karbon Chloroform Eksrak 58. Methanol

9.250 9.250

5.000 5.000

6.000 6.000

20.250 20.250

59. Minyak lemak 60. Residu pestisida darah

9.250 32.500

5.000 20.500

6.000 15.000

20.250 68.000

61. Redisu pestisida sayur dan buah

32.500

20.500

15.000

68.000

5. MIKROBIOLOGI 1. Sputum 2. Gonorhoe

2.700 2.700

1.500 1.500

1.800 1.800

6.000 6.000

3. Telur cacing 4. Candida Spp

2.500 2.500

1.500 1.500

1.000 1.000

5.000 5.000

5. Jamur superficial 6. PARASITOLOGI

2.500

1.500

1.000

5.000

1. Malaria 2. Faeces rutin

2.500 2.500

1.500 1.500

1.000 1.000

5.000 5.000

7. SEROLOGI 1. STS ( Serologi Test for Syphylis )

4.000

2.000

2.500

8.500

31. DO (titrimetri) 32. DO (potensio)

51. Sulfat 52. H2S (spektro) 53. H2S (ion slektif) 54. Toxalbumin

1.800 1.575

47 2. VDRL flokulasi test

4.000

2.000

2.500

8.500

2.700 2.700

1.500 1.500

1.800 1.800

6.000 6.000

4.500

2.500

3.000

10.000

4.500 4.500

2.500 2.500

3.000 3.000

10.000 10.000

4.500 4.500

2.500 2.500

3.000 3.000

10.000 10.000

9. USAP ALAT 1. MPN Coliform

12.500

6.500

7.000

26.000

2. MPN Coli Tinja 3. Jumlah kuman

12.500 22.500

6.500 12.500

7.000 15.000

26.000 50.000

4.500

2.500

3.000

10.000

- Salmonella - Shigella

4.500 4.500

2.500 2.500

3.000 3.000

10.000 10.000

- Vibrio cholera - Staphylococcus aureus

4.500 4.500

2.500 2.500

3.000 3.000

10.000 10.000

- Clostridium perfringens - Clostridium botulinum

4.500 4.500

2.500 2.500

3.000 3.000

10.000 10.000

10. KUALITAS AIR KOLAM RENANG 1. MPN Coliform

12.500

6.500

7.000

26.000

2. MPN Coli Tinja 3. Jumlah kuman

12.500 22.500

6.500 12.500

7.000 15.000

26.000 50.000

11. PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI 1. Laik hygiene sanitasi

102.000

3.000

30.000

135.000

2. Hygiene Sanitasi Industri Rumah Tangga - Pengusaha kecil

-

-

100.000

100.000

-

-

150.000 150.000

150.000 250.000

8. RECTAL SWAB 1. Pengecatan - Gram - Ziehl nelsen 2. Kultur - E.Coli - Salmonella - Shigella - Vibrio cholera Staphylococcus aureus

4. Bakteri - E.Coli

- Pengusaha menengah - Pengusaha besar 3. Kesehatan karyawan 4. Hygiene sanitasi jasaboga/katering

90.000

5.000

30.000

125.000

- A1 - A2

102.000 168.000

18.000 22.000

30.000 60.000

150.000 250.000

- A3 -B

270.000 500.000

40.000 44.000

90.000 120.000

400.000 668.000

-C

672.000

76.000

120.000

868.000

WALIKOTA MATARAM, TTD H. AHYAR ABDUH

48 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN KEBERSIHAN

NO. I.

BESARNYA

TARIF

RETRIBUSI

PELAYANAN

JENIS PUNGUTAN KELOMPOK FASILITAS UMUM 1. Pasar a. Pedagang bakulan b. Paki meja/ tong c. Kios/ kaki lima d. Toko komplek pasar 2. Sekolah Negeri/ Swasta a. TK s/d SLTA, Madrasah 3. Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 4. Rumah Sakit Umum/ Daerah 5. Rumah Sakit Swasta 6. Terminal 7. Bandara 8. Klinik/ Rumah Bersalin 9. Tempat Praktik Dokter 10. Puskesmas/ Pustu dan sejenisnya 11. Lapangan Golf 12. Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Panti Asuhan, Lapangan Umum

PERSAMPAHAN

TARIF (Rp)

/

KET

1.000 3.000 5.000 10.000 10.000 25.000 250.000 250.000 150.000 500.000 250.000 25.000 10.000 150.000 Tidak Dipungut Retribusi

II.

KELOMPOK USAHA 1. Warung 2. Restauran, Café, Rumah Makan, Lesehan 3. Hotel Melati/ Home Stay/ Wiama 4. Hotel Berbintang a. Hotel berbintang 1 b. Hotel berbintang 2 c. Hotel berbintang 3 5. Wartel 6. BUMN/ BUMD/ LKP/ BPR/ Bank Swasta 7. Supermarket/ Swalayan 8. Mall 9. Apotek 10. Jasa Kontraktor 11. Distributor Bahan Bangunan 12. Toko, Ruko diluar komplek pasar 13. Kios, Pedagang eceran, PKL diluar komplek pasar 14. Rumah Pondokan s/d 10 Kamar 15. Rumah Pondokan s/d 11-20 Kamar 16. Rumah Pondokan s/d 21 Kamar

5.000 25.000 50.000 200.000 300.000 400.000 5.000 100.000 250.000 1.000.000 50.000 75.000 100.000 25.000 5.000 15.000 20.000 25.000

49

III.

KELOMPOK INDUSTRI

IV.

1. Bengkel las, bengkel sepeda motor, industri rumah tangga 2. Bengkel mobil/ dealer sepeda motor, mobil 3. Pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, makanan/ Minuman 4. Penggergajian kayu, penggilingan padi KELOMPOK NON NIAGA 1. Perumahan/ rumah tempat tinggal 2. Instansi Pemerintah/ lembaga, Badan Pemerintah, Badan Swasta TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) 1. Pembuangan sampah oleh pihak ke tiga di TPA 2. Pemusnahan dokumentasi per satu kali kegiatan

V.

25.000 75.000 350.000 75.000 5.000 25.000

/ M³

10.000 50.000


50

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO.

TARIF (Rp)

JENIS PUNGUTAN

1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) : a. WNI sebesar b. WNA sebesar 2 Surat Keterangan Tempat tinggal (untuk penduduk orang asing tinggal terbatas/tetap) sebesar 3 Kartu Penduduk Sementara 4 Kartu Identitas Penduduk musiman 5 Kartu Keluarga (KK) sebagai berikut : a. WNI sebesar b. WNA sebesar 6 Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan : a. WNI di dalam kantor sebesar b.WNI di luar kantor sebesar c. WNA di dalam kantor sebesar d. WNA di luar kantor 7 Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian : a. WNI sebesar b. WNA sebesar 8 Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian : a. WNI sebesar b. WNA sebesar 9 Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak : a. WNI sebesar b. WNA sebesar 10 Biaya Pencatatan Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing :

35,000 500,000 500,000 15,000 15,000 15,000 500,000 50,000 70,000 500,000 1,000,000 500,000 750,000 20,000 250,000 100,000 500,000 250,000


51

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO. A.

B.

JENIS PUNGUTAN Retribusi Parkir Tidak Berlangganan : 1. Sepeda 2. Kendaraan Bermotor Roda 2 3. Kendaraan Bermotor Roda 4 4. Kendaraan Truck/ Bus dan sejenisnya 5. Truk Gandeng dan Sejenisnya Retribusi Parkir Berlangganan : 1. Kendaraan Bermotor Roda 4 yang berdomisili diluar Kota Mataram 2. Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk jenis taxi 3. Kendaraan Bermotor Roda 4 wajib uji untuk jenis mobil barang, mobil pariwisata dan mobil sewa/ rent car.

TARIF (Rp) 500 1.000 1.500 2.000 3.000

KETERANGAN

untuk sekali parkir untuk sekali parkir untuk sekali parkir untuk sekali parkir untuk sekali parkir

20.000 per bulan 20.000 per bulan 10.000 per bulan


52 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Retribusi Pelayanan Pasar menurut klasifikasi type pasar ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PASAR PER M2/HARI (Rp)

NO

URAIAN

TYPE A

TYPE B

TYPE C

1

2

3

4

5

1.

LOS PASAR / BANGUNAN PASAR

800

600

500

2.

HALAMAN DAN WILAYAH PASAR

500

300

200

KET 6

b. Retribusi Ruang Bagi Pedagang/ Pengusaha Tetap Dipungut Setiap Bulan Menurut Penggunaan Setiap Meter Persegi

TARIF PASAR PER M2/HARI (Rp) NO

1.

2.

URAIAN

RETRIBUSI RUANG LOS PASAR / BANGUNAN PASAR A. TEMPAT PENJUALAN B. TEMPAT PENYIMPANAN BARANG RETRIBUSI RUANG DI HALAMAN A. TEMPAT PENJUALAN B. TEMPAT PENYIMPANAN BARANG

KET TYPE A

TYPE B

TYPE C

2.500 5.000

2.000 4.000

1.500 3.000

2.500 4.000

2.000 3.000

1.000 2.500


53

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO. 1.

2.

3.

4.

JENIS PUNGUTAN Retribusi Untuk Pengujian Pertama Kali : a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus : - Kecil (tempat duduk) 9 s/d 12 - Sedang (tempat duduk) 13 s/d 25 - Besar (tempat duduk) 26 s/d 41 - Tempat Duduk 42 Keatas c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus : - Sepeda Motor (roda tiga) - JBB 0 s/d 2.500 Kg - JBB 2.501 s/d 5.500 Kg - JBB 5.501 s/d 8.000 Kg - JBB 8.001 s/d 15.500 Kg - JBB 15.501 s/d 25.200 Kg d. Kereta Tempelan/Gandengan e. Traktor Untuk Pengujian Berkala Berikutnya : a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus : - Kecil (tempat duduk) 9 s/d 12 - Sedang (tempat duduk) 13 s/d 25 - Besar (tempat duduk) 26 s/d 41 - Tempat Duduk 42 Keatas c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus : - Sepeda Motor (roda tiga) - JBB 0 s/d 2.500 Kg - JBB 2.501 s/d 5.500 Kg - JBB 5.501 s/d 8.000 Kg - JBB 8.001 s/d 15.500 Kg - JBB 15.501 s/d 25.200 Kg d. Kereta Tempelan/Gandengan e. Traktor Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis Dalam Rangka Penghapusan atau Yang Akan Dihapus-Bukukan : a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Traktor, Kendaraan Angkutan Berat d. Sepeda Motor Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Yang Bukan BUMN/BUMD, Untuk Setiap Unit/Jenis Kendaraan Bermotor Dikenakan Biaya Administrasi Pengujian Sebesar :

TARIF (Rp)

KET

30.000

per 6 bulan

35.000 40.000 45.000 50.000

per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan

35.000 35.000 40.000 45.000 75.000 100.000 55.000 45.000

per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan

25.000

per 6 bulan

25.000 35.000 40.000 45.000

per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan

25.000 25.000 30.000 35.000 50.000 75.000 45.000 35.000

per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan per 6 bulan

50.000 50.000

insidentil insidentil

50.000 15.000

insidentil

15.000

per 6 bulan

insidentil

54

5.

6. 7.

Numpang Uji Kendaraan Dalam Daerah dan Numpang Uji Antar Propinsi Dikenakan Biaya Retribusi Sesuai Ketentuan Dalam Ketentuan Dalam Nomor 2 Penggantian Tanda Uji Yang Hilang atau Rusak Penggantian Buku Uji Yang Hilang atau Rusak sesuai Ketentuan Dalam Nomor 2

10.000

insidentil


55

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN A. Alat Pemadam Kebakaran Jenis Dry Powder (serbuk kering) Gas CO2, Poam 2 Galon (cairan) dan Sejenisnya.

NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BERAT

s/d 1,5 Kg 2,5 Kg 3,5 Kg 4,5 Kg 6 Kg 9 Kg 25 Kg 40 Kg 60 Kg 80 Kg

GEDUNG/BANGUNAN/TAHUN (Rp)

KETERANGAN

1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000

B. Alat Pemadam Kebakaran Jenis Fire Protection (fire hidrant, sprinkler dan sejenisnya) sebesar Rp. 100.000,-


56 LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

NO.

JENIS PUNGUTAN

TARIF (Rp)

1.

Rumah tangga / Sosial : a. Untuk satu kali penyedotan b. Untuk dua kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi

100.000 75.000

Kantor / Instansi : a. Untuk satu kali penyedotan b. Untuk dua kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi

125.000 100.000

Perusahaan / Hotel/ Restauran/ Rumah Makan : a. Untuk satu kali penyedotan b. Untuk dua kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi

150.000 125.000

2.

3.

4.

Pembuangan tinja/ limbah untuk pihak ketiga Ke IPLT

KET

150.000

per tangki


57

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

NO

1

A. 1.

2.

3.

4.

5.

URAIAN

SATUAN

2

3

BIAYA PENGUJIAN Ukuran Panjang a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2m sampai dengan 10 m c. Lebih panjang dari 10 m, tariff 10 m ditambah untuk Tiap 10 m atau bagiannya dengan Takaran (basah / kering) a. Sampai dengan 2 liter b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter c. Lebih dari 25 liter Anak Timbangan a. Ketelitian Biasa dan Sedang (Kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Timbangn (Sampai dengan 3.000 kg) a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) 1) Sampai dengan 20 kg 2) Lebih dari 20 kg sampai dengan 100 kg 3) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg 4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg 5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg b. Ketelitian Halus (Kelas II) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg 3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg 4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg 5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Alat Ukur Minyak a. Meter bahan bakar minyak 1) Pompa ukur (untuk setiap badan ukur 2) Meter kerja (untuk setiap media uji) - Sampai dengan 15 m³/h - Lebih dari 15 m³/h dihitung sebagai berikut : a. 15 m³/h pertama b. Selebihnya dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h c. Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h d. Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h

PENGUJIAN TARIF TARIF PENGESAHAN PENJUSTIRAN (Rp) (Rp) 4

5

buah buah buah

3.000 5.000 10.000

buah buah buah

2.000 3.000 10.000

buah buah buah

200 400 1.000

100 200 500

buah buah buah

500 1.000 2.000

250 500 1.000

buah buah buah buah buah

5.000 6.000 7.500 10.000 15.000

1.000 1.000 1.500 2.500 5.000

buah buah buah buah buah

15.000 45.000 50.000 50.000 55.000

5.000 6.000 7.000 8.000 10.000

buah

100.000

50.000

buah

50.000

25.000

buah

50.000

25.000

buah

3.000

buah buah

1.000 500

58

6.

7.

8.

3) Meter induk (untuk setiap media uji) - Sampai dengan 25 m³/h - Lebih dari 25 m³/h dihitung sebagai berikut : a. 25 m³/h pertama b. Selebihnya dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h c. Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h d. Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h Meter Listrik (kWh Meter) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 (satu) 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 (dua) 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Meter Air a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Induk 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h Tangki Ukur Tetap a. Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 500 kl 2) Lebih dari 500 kl a. 500 kl pertama b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, Setiap 10 kl c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl Setiap 10 kl d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl Setiap 10 kl e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl Setiap 10 kl f. Selebihnya dari 20.000 kl, setiap 10 kl b. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kl 2) Lebih dari 10 kl a. 10 kl pertama b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, Setiap 10 kl c. Selebihnya dari 50 kl, setiap 1 kl

buah

100.000

50.000

buah

100.000

50.000

buah

5.000

buah buah

2.000 1.000

buah buah

40.000 12.000

15.000 5.000

buah buah

5.000 1.500

2.000 600

buah buah

5.000 3.000

1.200 400

buah buah buah

20.000 40.000 50.000

10.000 20.000 25.000

buah buah buah

5.000 10.000 15.000

500 2.000 5.000

buah

500.000

buah

500.000

buah

3.000

buah

2.500

buah

2.000

buah buah

500 300

buah

200.000

buah

200.000

buah buah

2.000 1.000

59

9.

Tangki Ukur Gerak a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kl 2) Lebih dari 5 kl, dihitung sebagai berikut a) 5 kl pertama b) Selebihnya dari 5 kl, setiap bagian 1 kl

buah

100.000

buah buah

100.000 20.000

buah buah buah buah

10.000 20.000 30.000 40.000

buah

10.000

11. Meter Taksi

buah

15.000

12. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan

buah

5.000

buah

5.000

a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot Ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan Pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas

buah

5.000

buah

10.000

buah

20.000

2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut

buah

5.000

3. UTTP yag ditanam

buah

5.000

4. UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus

buah

1.000

5. UTTP termasuk anak timbang yang tidak ditanam Tetapi berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah Sekurang-kurangnya 5 alat

buah

1.000

buah

1.000

10. Bejana Ukur a. Sampai dengan 50 liter b. Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter c. Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter e. Lebih dari 1.000 liter, biaya pada huruf d angka ini Ditambah tiap kenaikan 1.000 liter

11 dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan Minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung Satu jam B.

Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda Pabeik atau pengukuran atau penimbangan lainnya Yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, Maksimal 200 jam

C.

Biaya Tambahan 1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu

6. UTTP termasuk anak timbang yang tidak ditanam Terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat Ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau Konstruksi khusus

60

D.

Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 1. Minuman air mineral dalam kemasan a. sampai dengan 500 ml b. lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml c. lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter d. lebih dari 20 liter 2. Minuman buah dalam kaleng/ botol 3. Makanan dalam kemasan 4. Garam dalam kemasan 5. Beras dalam karung 6. Pupuk dalam kemasan 7. Cat dalam kemasan a. sampai dengan 1 kg b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c . lebih dari 5 kg sampai dengan 25 kg d. lebih dari 25 kg 8. Semen dalam kemasan 9. Tabung gas elpiji 10. Pakan ternak dalam karung 11. Barang dalam keadaan terbungkus lainnya / botol/ Karung/ kotak dan sebagainya.

botol botol botol botol kaleng/botol bungkus/kaleng bungkus karung karung/kaleng

5 10 10 15 5 5 5 10 5

kaleng kaleng kaleng kaleng zak tabung karung

5 10 10 25 25 25 10 5


61 LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TANGGAL : 8 Desember 2011 NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO

JENIS PUNGUTAN

JUMLAH (Rp)

KETERANGAN

1

2

3

4

A.

B.

Cetak Peta dengan ukuran : AO

150.000 Perlembar

A1

120.000 Perlembar

A2

90.000 Perlembar

A3

60.000 Perlembar

A4

20.000 Perlembar

Cetak Peta Digital (dalam format JPG) : 1. Peta Wilayah skala 1:25.000 - 100.000

300.000 Dalam CD

2. Peta Wilayah skala 1:5.000 - 10.000

400.000 Dalam CD


PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM RETRIBUSI JASA UMUM WALIKOTA MATARAM,

Recommend Documents