KOTA BAB I PENDAHULUAN

3

2013, No.196

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, penyelenggaraan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik disebutkan bahwa waktu penyelenggaraan sensus penduduk adalah pada tahun berakhiran angka 0 (nol), sensus pertanian pada tahun berakhiran angka 3 (tiga), dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran angka 6 (enam). Penyelenggaraan sensus pertanian dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963. Artinya, Sensus Pertanian 2013 (ST2013) adalah yang keenam kalinya. Kegiatan pertanian yang dicakup dalam sensus pertanian sebelumnya dan dalam ST2013 meliputi 6 subsektor, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. ST2013 merupakan kegiatan besar sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dalam beberapa tahapan, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Persiapan ST2013 sudah dilaksanakan mulai tahun 2010, sedangkan pelaksanaannya diawali dengan kegiatan Updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) yang dilakukan pada tahun 2012. Puncak kegiatan ST2013 dilakukan pada bulan Mei 2013 dengan melakukan Pencacahan Lengkap Usaha Pertanian. Kemudian, dilanjutkan dengan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) pada bulan November 2013 dan Survei Subsektor di tahun 2014. Data yang dihasilkan dari kegiatan ST2013 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi pertanian di Indonesia yang sangat berguna bagi perencanaan pembangunan dan merupakan data yang sangat ditunggu serta diharapkan oleh semua pihak.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.196

4

1.2 Tujuan Umum ST2013 Secara umum tujuan ST2013 adalah sebagai berikut: 1) Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang pertanian di Indonesia. 2) Mendapatkan kerangka sampel (sampling frame) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei di sektor pertanian. 3) Memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya. Hasil pencacahan lengkap ST2013 juga akan digunakan sebagai angka patokan (benchmarks) untuk survei-survei di sektor pertanian. 1.3 Landasan Hukum Pelaksanaan ST2013 didasarkan pada: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; dan 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, sebagai pengemban undang-undang, maka BPS wajib melaksanakan ST2013 dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab. Dalam rangka menjalankan amanah undang-undang tersebut, baik diminta maupun tidak, seluruh perangkat pemerintah dari tingkat tertinggi hingga terendah membantu dan mengambil peran sesuai dengan bidangnya masing-masing demi suksesnya ST2013. 1.4 Cakupan Wilayah Pencacahan ST2013 mencakup seluruh usaha pertanian, baik pada rumah tangga biasa, perusahaan berbadan hukum, maupun selain rumah tangga biasa dan selain perusahaan berbadan hukum (seperti: usaha


5

2013, No.196

pertanian di pesantren/seminari, lembaga pemasyarakatan, barak militer, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)). Pencacahan dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ST2013 mencakup seluruh usaha pertanian yang ada di wilayah teritorial Indonesia. 1.5

Kegiatan Lapangan ST2013 Kegiatan lapangan ST2013 meliputi kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Persiapan 1) Rapat-rapat persiapan, seminar, pembentukan tim, dan penyusunan network planning ST2013 secara keseluruhan pada tahun 2010. 2) Uji coba I dan II serta Gladi Kotor pada tahun 2011. a. Uji coba I bertujuan untuk menguji coba kuesioner di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Lampung; b. Uji Coba II bertujuan untuk menguji coba metodologi dan organisasi lapang di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Selatan; serta c. Gladi Kotor bertujuan untuk melakukan uci coba secara keseluruhan dilakukan di Provinsi Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. 3) Gladi Bersih I dan Gladi Bersih II pada tahun 2012. a. Gladi Bersih I yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat bertujuan untuk menyempurnakan persiapan pelaksanaan ST2013 secara keseluruhan; b. Gladi Bersih II yang dilakukan di Kabupaten Bogor dan Jakarta Utara bertujuan untuk menyempurnakan kuesioner pelaksanaan pencacahan lengkap dalam rangka mengakomodir hasil Gladi Bersih I dan masukan dalam Rapat Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. 4) Identifikasi rumah tangga pertanian di kota (daerah urban) dalam blok sensus pada tahun 2012. Identifikasi tersebut dilaksanakan pada blokblok sensus yang menurut SP2010 tidak ada muatan rumah tangga pertanian dan dominasi pemukiman biasa. Pelaksanaan 1) Pendataan Potensi Desa (Podes) pada tahun 2011, bertujuan mendapatkan informasi tentang pertanian dalam lingkup komunitas (desa/kelurahan).


2013, No.196

6

2) Updating direktori perusahaan pertanian pada tahun 2012, bertujuan untuk memperbaharui daftar perusahaan pertanian. 3) Updating peta desa/kelurahan dan blok sensus pada tahun 2012, bertujuan memutakhirkan wilayah kerja petugas sensus dan menjamin kelengkapan cakupan wilayah (coverage). 4) Pemutakhiran rumah tangga pada bulan Mei 2013, bertujuan untuk memperbaharui dan mengetahui informasi usaha rumah tangga di setiap blok sensus. 5) Pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian pada bulan Mei 2013, bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari rumah tangga usaha pertanian, meliputi: luas tanam tanaman pangan, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya. 6) Monitoring Kualitas (MK) pada bulan Mei 2013, bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pencacahan, mengetahui tingkat ketelitian isian (content), dan memberi masukan cepat melalui short messages service (SMS) pada Kepala BPS Kabupaten/Kota dan pimpinan BPS tentang indikasi pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) dan kesalahan isian untuk segera ditindaklanjuti 7) Post Enumeration Survey (PES) atau survei evaluasi pasca sensus dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan tujuan mengukur kecermatan cakupan (coverage) dan materi (content) hasil pencacahan ST2013. 8) Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) pada bulan November 2013, bertujuan untuk mendapatkan data pendapatan/penerimaan rumah tangga pertanian beserta struktur pendapatan menurut sub sektor; mendapatkan data mengenai penguasaan, penggunaan, dan konversi lahan dari rumah tangga pertanian; dan mendapatkan data mengenai keadaan sosial ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga pertanian. 9) Survei Subsektor di bidang pertanian pada tahun 2014, bertujuan untuk mendapatkan data struktur biaya pertanian menurut subsektornya. 10) Survei Rumah Tangga Kehutanan pada tahun 2014, bertujuan untuk memperoleh data sosial, ekonomi, dan budaya rumah tangga di kawasan hutan. 1.6

Petugas ST2013 Petugas pengumpulan data ST2013 di lapangan adalah tim pencacahan. Setiap tim terdiri dari satu orang koordinator tim (kortim) dan


7

2013, No.196

tiga orang pencacah (PCL). Petugas lain selain tim yang melakukan pengumpulan data di lokasi khusus adalah Task Force (TF). Petugas pengawasan lapangan di atas kortim terdiri dari: 1) Koordinator Sensus Kecamatan, 2) Satuan tugas khusus atau TF. Instruktur yang melatih petugas adalah: 1) Master Instruktur Utama, 2) Instruktur Utama (Intama), 3) Instruktur Nasional (Innas), 4) Instruktur Daerah (Inda). 1.7 1)

2)

3)

4)

5)

Jenis Dokumen ST2013 Dokumen yang digunakan pada kegiatan ST2013 terdiri dari: Peta SP2010-WB atau ST2013-WB dan SP2010-WA atau ST2013WA. Peta SP2010-WB dan SP2010-WA masing-masing adalah peta blok sensus dan peta desa hasil pemetaan tahun 2008 dan 2009 yang digunakan untuk pencacahan Sensus Penduduk 2010. Peta ST2013WB dan ST2013-WA masing-masing adalah peta blok sensus dan peta desa hasil updating pemetaan tahun 2012-2013. Peta SP2010-WB atau peta ST2013-WB dan SP2010-WA atau ST2013-WA digunakan sebagai dasar untuk mengenali wilayah kerja dan panduan dalam rangka pencacahan. Daftar ST2013-P. Daftar ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran keberadaan rumah tangga hasil SP2010 dan identifikasi rumah tangga yang melakukan usaha pertanian dalam satu blok sensus yang akan dicacah lebih lanjut dengan Daftar ST2013-L. Daftar ST2013-L. Daftar ini digunakan untuk mencacah usaha pertanian baik rumah tangga biasa oleh Tim maupun Non Rumah Tangga (NRT) oleh petugas TF. Non Rumah Tangga (NRT) merupakan unit-unit selain rumah tangga biasa dan selain perusahaan berbadan hukum. Daftar ST2013-KB. Daftar ini digunakan untuk merekapitulasi hasil pencacahan Daftar ST2013-L. Satu Daftar ST2013-KB digunakan untuk satu blok sensus. ST2013-Kode. Daftar ini berisi kode dan nama jenis tanaman, ternak, unggas, ikan, dan satwa liar serta kode dan nama provinsi, kabupaten, dan kota.


2013, No.196

8

6) Daftar ST2013-NRTP. Daftar ini berisi nama dan alamat unit usaha pertanian selain usaha rumah tangga biasa dan selain perusahaan berbadan hukum yang harus dicacah oleh TF. 7) Daftar ST2013-RP1. Daftar ini berisi lokasi tugas seluruh tim yang digunakan oleh koordinator sensus kecamatan untuk mengetahui wilayah tugas, nama koordinator tim (kortim), dan nama pencacah dalam satu kecamatan. 8) Daftar ST2013-RP2. Daftar ini berisi lokasi tugas satu tim. Buku pedoman kegiatan ST2013 terdiri dari: 1) ST2013-Teknis, merupakan buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota 2) ST2013-PAK, merupakan buku Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan. 3) ST2013-Innas, merupakan buku Pedoman Instruktur Nasional (Innas). 4) ST2013-Inda, merupakan buku Pedoman Instruktur Daerah (Inda). 5) ST2013-Kortim, merupakan buku Pedoman Koordinator Tim (Kortim). 6) ST2013-PCL, merupakan buku Pedoman Pencacah (PCL). 7) ST2013-Olah, merupakan buku Pedoman Pengolahan ST2013-P, ST2013-L, dan ST2013-KB, serta scanning peta blok sensus SP2010WB/ST2013-WB. 8) ST2013-MK, merupakan buku Pedoman Monitoring Kualitas ST2013 9) ST2013-PES.Teknis, merupakan buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam kegiatan PES. 10) ST2013-PES.PCS, merupakan buku Pedoman Pencacah dalam kegiatan PES. 11) ST2013-PES.Kortim, merupakan buku Pedoman Kortim dalam kegiatan PES. 12) ST2013-PES.Matching, merupakan buku Pedoman Petugas Matching dalam kegiatan PES. 13) ST2013-PES.Olah, merupakan buku Pedoman Petugas Pengolahan dalam kegiatan PES. 14) Buku Manajemen Kampanye ST2013, merupakan buku yang berisi strategi dan roadmap kampanye untuk dipedomani seluruh jajaran BPS di pusat dan di daerah.


9

1.8

2013, No.196

Jadwal Kegiatan Tabel 1.1. Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ST2013 No.

Kegiatan

Jadwal

1. Rapat-rapat persiapan, seminar, pembentukan tim, dan penyusunan network planning

Januari-September 2010

2. Kajian pendahuluan konsep dan definisi Batas Minimal Usaha (BMU)

Oktober-Desember 2010

3. Uji coba I

Januari-Mei 2011

4. Pendataan Potensi Desa (Podes)

Mei 2011

5. Uji coba II

Mei-Agustus 2011

6.

SeptemberDesember 2011

Gladi kotor

7. Gladi bersih pencacahan lengkap Januari-Juni 2012 8. Updating direktori perusahaan pertanian

Januari-Agustus 2012

9. Rateknas

Maret dan Oktober 2012

10. Pilot Monitoring Kualitas (MK)

Maret-Mei 2012

11. Pilot Post Enumeration Survey (PES)

April-September 2012

12. Kajian BMU

Mei-Juni 2012

13. Updating peta desa/kelurahan dan blok sensus

Mei-Oktober 2012

14. Evaluasi akhir kuesioner pencacahan lengkap di Bogor dan Jakarta Utara

September 2012

15. Gladi bersih pencacahan SPP dan Subsektor

Oktober 2012

16. Pencetakan dokumen Pelatihan Instruktur Nasional pencacahan lengkap ST2013

November 2012


2013, No.196

10

17. Publisitas Persiapan ST2013

Januari-Oktober 2012

18. Pelatihan Intama dan Innas pencacahan lengkap

November 2012

19. Pelatihan Innas Pengolahan ST2013-P

Desember 2012

20. Pencetakan Daftar ST2013-P dan Januari-Februari ST2010-WB/ST2013-WB 2013 21. Publisitas Pelaksanaan ST2013

Januari-Mei 2013

22. Pengadaan dan pengiriman dokumen dan perlengkapan

Januari-Februari 2013

23. Rateknas Kepala BPS Kab/Kota

Februari 2013

24. Ratekda dan Refreshing Innas pencacahan lengkap

Februari 2013

25. Pelatihan Inda pencacahan lengkap

Maret 2013

26. Pelatihan petugas pencacahan lengkap

April 2013

27. Pelatihan Innas Pengolahan ST2013-L

April 2013

28. Pelaksanaan pencacahan lengkap

1-31 Mei 2013

29. Pelaksanaan Monitoring Kualitas Mei 2013 (MK) 30. Pelatihan petugas pengolahan

Mei 2013

31. Pelaksanaan Post Enumeration Survey (PES)

Juni 2013

32. Pengolahan hasil pencacahan lengkap

Juni-November 2013

33.

Juni-September 2013

Scanning peta blok sensus

34. Laporan angka sementara

Juli-Agustus 2013

35. Penyerahan angka sementara ke daerah

Juli 2013


11

2013, No.196

36. Pelatihan instruktur SPP

September 2013

37. Pelatihan petugas SPP

Oktober 2013

38. Rateknas

Oktober 2013

39. Pencacahan SPP

November 2013

40.

Desember 2013 Maret 2014

Pengolahan dokumen SPP

41. Publikasi hasil pencacahan lengkap dan SPP

April-Mei 2014

42. Analisis hasil pencacahan lengkap dan SPP

Juni-November 2014

43. Pelatihan instruktur Pencacahan Subsektor Padi, Palawija, dan Januari 2014 Hortikultura 44. Pelatihan petugas Pencacahan Subsektor Padi, Palawija, dan Hortikultura

Februari 2014

45. Pencacahan Subsektor Padi, Palawija, dan Hortikultura

Maret 2014

46. Pelatihan instruktur dan petugas pengolahan pencacahan subsektor Maret-April 2014 47. Pelatihan instruktur Pencacahan Subsektor Perkebunan dan Peternakan April 2014 48. Pelatihan petugas Pencacahan Subsektor Perkebunan dan Peternakan

Mei 2014

49. Pencacahan Subsektor Perkebunan dan Peternakan

Juni 2014

50. Pelatihan instruktur Pencacahan Subsektor Perikanan dan Juli 2014 Kehutanan 51. Pelatihan petugas Pencacahan Subsektor Perikanan dan Kehutanan

Agustus 2014


2013, No.196

12

52. Pencacahan Subsektor Perikanan dan Kehutanan

September 2014

53. Pencacahan Rumah Tangga Kehutanan

September 2014

54. Pengolahan dokumen pencacahan subsektor

April-Desember 2014

55. Publikasi hasil pencacahan subsektor

Februari-Maret 2015

56. Analisis hasil ST2013 subsektor

April-Agustus 2015

Kegiatan updating direktori perusahaan pertanian, pencacahan perusahaan pertanian berbadan hukum, dan kegiatan rutin lainnya dilaksanakan sesuai jadwal yang BAB II ditetapkan. METODOLOGI Prinsip yang mendasar dari kegiatan ST2013 adalah keterjangkauannya dalam mencakup semua usaha pertanian di seluruh wilayah geografis atau teritorial Indonesia. Semua sarana dan sumberdaya yang tersedia diarahkan untuk mencapai tujuan dasar itu. Hal ini hanya mungkin dicapai jika semua petugas memahami metodologi yang digunakan, konsep dan definisi usaha pertanian serta tatacara pencacahan di lapangan. 2.1

Konsep dan Definisi Konsep rumah tangga pertanian harus dipahami oleh semua petugas yang terlibat dalam pelaksanaan ST2013. Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, termasuk dalam hal ini adalah usaha jasa pertanian. Status pengelolaan usaha pertanian, terdiri dari: 1) Mengelola usaha pertanian milik sendiri 2) Mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil 3) Mengelola usaha pertanian dengan menerima upah 4) Memiliki usaha pertanian dikelola orang lain dengan memberi upah Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi


13

2013, No.196

dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga). Dengan demikian, maka yang dimaksud butir (3) di atas adalah “benarbenar mengelola usaha pertanian” (semacam manajer), meski menerima upah. Usaha Jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penyelenggaraan irigasi, pemupukan, penyewaan alat pertanian dengan operatornya, penyebaran bibit/benih, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemangkasan, pemanenan, penanganan pasca panen, pelayanan pencari rumput untuk makanan ternak, penggembalaan ternak, pelayanan kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, penyewaan pejantan, penetasan telur dan pemeliharaan/perawatan alat pertanian. Kegiatan pertanian yang dicakup dalam ST2013 adalah: 1) Budidaya tanaman, yaitu: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buahbuahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain: kayu-kayuan). 2) Pemeliharaan ternak/unggas 3) Budidaya dan penangkapan ikan 4) Perburuan, penangkapan, atau penangkaran satwa liar dan pemungutan hasil hutan 5) Jasa pertanian Sementara itu, sama seperti konsep rumah tangga pada sensus yang lain, rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Selain usaha pertanian pada rumah tangga biasa, ST2013 juga mencakup perusahaan pertanian berbadan hukum serta usaha pertanian selain di rumah tangga biasa dan selain perusahaan berbadan hukum (seperti: usaha pertanian di pesantren/seminari, lembaga pemasyarakatan, barak militer, dan UPT). 2.2

Metode Pengumpulan Data Kegiatan pencacahan lengkap ST2013 dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Blok sensus (BS) yang menjadi cakupan ST2013 adalah blok sensus biasa yang ada muatan rumah tangga hasil SP2010, blok sensus persiapan yang sudah ada rumah tangganya, dan blok sensus khusus. Dalam pelaksanaan pencacahan lengkap, wilayah administrasi (desa/kelurahan) di kabupaten dan blok sensus di kota dikelompokkan berdasarkan konsentrasi pertaniannya. Pengelompokan wilayah-wilayah tersebut menentukan metode pengumpulan data di lapangan. Dengan


2013, No.196

14

memperhatikan sebaran rumah tangga usaha pertanian yang cukup berbeda antara wilayah kabupaten dan kota, pengklasifikasian daerah konsentrasi pertanian untuk pelaksanaan pencacahan lengkap dilakukan dengan metode yang berbeda, yaitu: 1) Kabupaten • Daerah perdesaan (rural) Pelaksanaan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian ST2013 dilakukan secara door to door, mengingat desa rural merupakan wilayah pertanian. • Daerah perkotaan (urban) Untuk daerah konsentrasi usaha pertanian, pelaksanaan pencacahan lengkap dilakukan secara door to door, dan untuk daerah nonkonsentrasi pelaksanaan pencacahan lengkap dilakukan secara snowball. Penentuan konsentrasi usaha pertanian berdasarkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di setiap desa dengan cut of point rata-rata rumah tangga usaha pertanian hasil SP2010 per desa di kabupaten daerah urban. 2) Kota Baik untuk daerah perdesaan (rural) maupun daerah perkotaan (urban) menggunakan metode: • Strata konsentrasi usaha pertanian Pelaksanaan pencacahan lengkap rumah tangga ST2013 dilakukan secara door to door. • Strata nonkonsentrasi usaha pertanian Pelaksanaan pencacahan lengkap rumah tangga ST2013 dilakukan secara snowball.


15

2013, No.196

Tabel 2.1. Metode Pencacahan yang Digunakan Klasifikasi

Strata

Metode pencacahan

Urban

Desa nonkonsentrasi

Snowball

Desa konsentrasi

Door to door

Semua desa

Door to door

BS nonkonsentrasi

Snowball

BS konsentrasi

Door to door

Kabupaten Rural Kota

Urban & Rural

2.3

Penentuan Konsentrasi Pertanian Penentuan konsentrasi usaha pertanian dilakukan dengan unit dan cut of point yang berbeda antara kabupaten dan kota. Unit penentuan strata konsentrasi dan nonkonsentrasi untuk kabupaten adalah desa-desa yang terletak di kabupaten daerah urban, sedangkan unit penentuan strata konsentrasi di Kota adalah blok sensus. Penentuan daerah konsentrasi untuk kabupaten dan kota sebagai berikut: 1) Kabupaten • Daerah perdesaan (rural) Semua desa di daerah perdesaan dikategorikan sebagai desa konsentrasi, mengingat daerah rural merupakan potensi pertanian. • Daerah perkotaan (urban) Strata konsentrasi usaha pertanian di kabupaten daerah urban ditentukan pada level desa dengan cut of point rata-rata jumlah rumah tangga usaha pertanian per desa di kabupaten urban (secara nasional), yaitu sebesar 202. xi ≥ Xu  xi =   x <X  i u

dengan: i,

xi Xu

; konsentrasi ; nonkonsentrasi

=

jumlah rumah tangga usaha pertanian di desa

=

rata-rata jumlah rumah tangga usaha pertanian per desa di kabupaten daerah urban (nasional), yaitu sebesar 202.

2) Kota Strata konsentrasi usaha pertanian di kota, baik daerah rural maupun daerah urban, ditentukan pada level blok sensus dengan cut of point yaitu 10 rumah tangga usaha pertanian.


2013, No.196

16

 y i ≥ 10  yi =  y i < 10 

konsentrasi ; konsentrasi nonkonsentrasi ; nonkonsentrasi

dengan: yi = jumlah rumah tangga usaha pertanian di blok sensus i. 2.4

Pemutakhiran Rumah Tangga Tujuan pemutakhiran rumah tangga adalah untuk memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga yang lengkap dan mutakhir. Sumber data yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran adalah daftar nama dan alamat rumah tangga hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dengan menggunakan Daftar SP2010-C1. Penggunaan daftar rumah tangga hasil SP2010 dimaksudkan agar cakupan (coverage) dapat dioptimalkan. Instrumen yang digunakan dalam pemutakhiran rumah tangga adalah: 1) Peta SP2010-WB/ST2013-WB Peta SP2010-WB adalah peta blok sensus yang dibuat pada persiapan SP2010. Peta ST2013-WB adalah peta blok sensus SP2010-WB yang telah di-update. Peta digunakan sebagai dasar untuk mengenali wilayah kerja pencacah ST2013. Contoh Peta SP2010-WB terdapat pada Lampiran B1. 2) Daftar ST2013-P Daftar ST2013-P adalah daftar yang memuat nama-nama kepala rumah tangga beserta alamat (SLS, nama jalan, dsb) hasil pencacahan SP2010 dalam suatu blok sensus yang nantinya digunakan sebagai dasar pemutakhiran. Contoh Daftar ST2013-P terdapat pada Lampiran B2. 2.5

Metode Pemutakhiran Rumah Tangga Pemutakhiran rumah tangga dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden. Metode pemutakhiran rumah tangga dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, bergantung pada klasifikasi desa konsentrasi pertaniannya, yaitu: Pada Blok Sensus Door to door Pemutakhiran rumah tangga dengan metode ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dari pintu rumah ke pintu rumah untuk seluruh rumah tangga dalam blok sensus baik yang tercantum maupun yang belum tercantum pada Daftar ST2013-P door to door.

A.


17

2013, No.196

Pada Blok Sensus Snowball Pemutakhiran keberadaan rumah tangga dengan cara snowball adalah pendataan yang dilakukan terhadap rumah tangga usaha pertanian, termasuk rumah tangga usaha jasa pertanian berdasarkan informasi dari berbagai narasumber (prioritas utama adalah ketua/pengurus SLS setempat). Narasumber lain yang dapat dimintai keterangannya, antara lain: Ketua Kelompok Tani (Kapoktan), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Kepala Cabang Dinas (KCD), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Agama (Toga), serta rumah tangga yang menjadi responden. Nama kepala rumah tangga yang tercantum pada Daftar ST2013-P snowball juga harus dijadikan sebagai narasumber dalam mencari informasi rumah tangga pertanian termasuk yang melakukan usaha jasa pertanian lainnya. Pemutakhiran rumah tangga dengan metode ini dapat dilakukan untuk setiap rumah tangga yang tercetak pada Daftar ST2013-P snowball, dan rumah tangga yang dikunjungi berdasarkan informasi dari narasumber. B.

2.6

Jumlah Blok Sensus yang Menjadi Tanggung Jawab Tim Pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga tangga dilakukan secara tim. Setiap tim yang bekerja pada blok sensus konsentrasi, mendapat tanggung jawab 5-9 blok sensus. Tim yang bertugas pada blok sensus nonkonsentrasi di kabupaten mendapat tanggung jawab sekitar 20 blok sensus, sedangkan tim yang bertugas pada blok sensus nonkonsentrasi di kota mendapat tanggung jawab sekitar 30 blok sensus. Jangkauan wilayah kerja setiap tim maksimal sebanyak 5 desa/kelurahan. 2.7

Metode Pencacahan Lengkap Non Rumah Tangga Pencacahan lengkap non rumah tangga dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke setiap unit non rumah tangga sesuai dengan alamat yang tercetak pada Daftar ST2013-NRTP. Selain itu petugas task force juga harus mengidentifikasi sumber-sumber data lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada pengurus/pengelola unit non rumah tangga. Pemutakhiran daftar nama, alamat, dan kegiatan usaha non rumah tangga dicantumkan pada Daftar ST2013-NRTP. Untuk unit non rumah tangga yang mengelola usaha pertanian dan/atau usaha jasa pertanian selanjutnya dicacah dengan Daftar ST2013-L.


2013, No.196

18

BAB III TAHAP KEGIATAN PENCACAHAN 3.1 Pencacahan pada Blok Sensus Door to Door Pelaksanaan pencacahan pada blok sensus door to door dilakukan secara tim. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga yang benar-benar mengetahui tentang karakteristik kegiatan pertanian yang ada di rumah tangganya sesuai pertanyaan pada kuesioner. Pencacahan dilakukan dengan metode 2 kunjungan ke rumah tangga. Kunjungan pertama dilakukan untuk pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian dengan menggunakan Daftar ST2013-P, sedangkan kunjungan kedua dilakukan untuk pencacahan lengkap rumah tangga pertanian dengan menggunakan Daftar ST2013-L untuk rumah tangga yang teridentifikasi sebagai rumah tangga pertanian. Pada saat melakukan kunjungan pertama, pencacah harus memberitahu responden/rumah tangga yang teridentifikasi sebagai rumah tangga pertanian bahwa rumah tangga tersebut akan dikunjungi lagi untuk diwawancarai berkaitan dengan kegiatan usaha pertaniannya. Apabila rumah tangga tidak dapat ditemui atau diwawancarai pada kunjungan pertama, maka tim harus melakukan kunjungan ulang dilain waktu tetapi masih dalam periode pencacahan. Pada akhir periode pencacahan tanggal 31 Mei 2013, tim harus sudah dapat menyelesaikan pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga pada wilayah (blok sensus) yang menjadi tanggung jawabnya. Tahap kegiatan pencacahan secara rinci dijelaskan pada subbab berikutnya. 3.1.1 Rapat Tim pada Blok Sensus Door to Door Rapat tim yang terdiri dari kortim dan pencacah harus dilakukan setidaknya 4 (empat) kali selama periode pencacahan, yaitu rapat persiapan sebelum memulai pencacahan, rapat evaluasi pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian, rapat evaluasi permasalahan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian, dan rapat pemeriksaan akhir. Rapat pertama yaitu rapat persiapan sebelum memulai pencacahan, dilakukan sebelum pencacahan lapangan dengan pokok bahasan seperti berikut: 1) Strategi lapangan secara umum, termasuk penelusuran wilayah kerja secara bersama-sama. 2) Pengecekan kelengkapan dokumen dan perlengkapan petugas.


19

2013, No.196

3) Pembagian lokasi tugas (blok sensus) pemutakhiran rumah tangga untuk setiap pencacah. 4) Penyusunan jadwal kerja tim dan jadwal pertemuan di lapangan. 5) Strategi menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Rapat kedua yaitu rapat evaluasi pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian dapat dilakukan setelah pemutakhiran rumah tangga di satu blok sensus selesai dilakukan oleh setiap pencacah. Pada rapat kali ini tim membahas beberapa hal antara lain: 1) Mengevaluasi jalannya pelaksanaan pemutakhiran rumah tangga. 2) Penyelesaian permasalahan yang ditemui di lapangan berkaitan dengan pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga usaha pertanian, termasuk strategi penyelesaian pemutakhiran rumah tangga untuk kasus rumah tangga yang belum dapat ditemui. 3) Memeriksa kesesuaian antara isian alamat pada Daftar ST2013-P dengan letak simbol yang menyatakan lokasi rumah tangga pada peta blok sensus, dan kesesuaian nomor rumah tangga pertanian pada peta blok sensus dengan nomor rumah tangga pertanian pada Daftar ST2013-P Kolom (20). 4) Bila dalam periode pencacahan ternyata jadwal kerja tim tidak dapat dipenuhi, tim harus mengatur strategi agar pelaksanaan pencacahan secara tim dapat tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Rapat ketiga yaitu persiapan pencacahan lengkap rumah tangga pertanian, dapat dilakukan sebelum pencacahan lengkap rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian, atau kapan pun apabila ditemui kendala di lapangan dan diperlukan rapat tim. Pokok bahasan pada rapat ini antara lain: 1) Pembagian tugas pencacahan lengkap rumah tangga kepada pencacah. Bila pembagian tugas belum ada maka lakukan pembagian tugas. 2) Permasalahan yang ditemui berkaitan dengan pencacahan lengkap (baik penerapan konsep/definisi, maupun strategi kunjungan ke rumah tangga yang belum dapat diwawancarai). 3) Bila dalam periode pencacahan ternyata jadwal kerja tim tidak dapat dipenuhi, tim harus mengatur strategi agar pelaksanaan pencacahan secara tim dapat tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Rapat keempat yaitu pemeriksaan akhir, dilakukan setelah pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian pada seluruh blok sensus yang menjadi tanggung jawab tim selesai dilakukan. Pada rapat ini dibahas hal-hal sebagai berikut: 1) Pemeriksaan kelengkapan isian dan konsistensi antarisian pada Daftar ST2013-L.


2013, No.196

20

2) Pemeriksaan akhir konsistensi antara Daftar ST2013-P dan Daftar ST2013-L. 3) Pemeriksaan akhir peta blok sensus SP2010-WB/ST2013-WB. 4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen hasil lapangan. 3.1.2.

Pembagian Tugas Pencacahan pada Blok Sensus Door to Door

Lokasi tugas setiap tim dapat dilihat pada Daftar ST2013-RP1. Pembagian tugas setiap pencacah untuk melakukan pemutakhiran rumah tangga dilakukan oleh kortim sedemikian rupa sehingga tim dapat bekerja optimal, dan tugas untuk setiap pencacah berimbang satu sama lain. Lokasi tugas setiap pencacah untuk melakukan pemutakhiran rumah tangga dicantumkan pada Daftar ST2013-RP2 oleh kortim. Pembagian tugas pemutakhiran rumah tangga tersebut dilakukan pada rapat pertama tim. Pemutakhiran rumah tangga dalam blok sensus dengan Daftar ST2013-P dilakukan oleh masing-masing pencacah secara individu di bawah pengawasan kortim, dan berlangsung secara serentak dengan pencacah lainnya pada masing-masing blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya. Pencacahan lengkap rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian dengan Daftar ST2013-L untuk suatu blok sensus dilakukan secara tim, dan untuk pencacahan setiap rumah tangga dilakukan oleh masing-masing pencacah. Kortim harus mendampingi setiap Pencacah secara bergilir ketika melakukan pemutakhiran pada setiap blok sensus. Pembagian tugas pencacah untuk melakukan wawancara ke rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian dilakukan berdasarkan Daftar ST2013-P. Pembagian tugas ini dilakukan pada saat akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi rumah tangga pertanian yang berdekatan, dan tugas untuk setiap pencacah berdekatan satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar tim dengan mudah dapat berdiskusi kapan pun apabila diperlukan. Kortim harus membagi tugas sedemikian rupa agar tugas antar pencacah yang harus melakukan pencacahan lengkap berimbang satu sama lain.


21

2013, No.196

Gambar 3.1. Ilustrasi Tugas Pencacah dan Kortim untuk Pemutakhiran Rumah Tangga pada Blok Sensus Door to Door

3.1.3. Penelusuran Wilayah Kerja pada Blok Sensus Door to Door Peta wilayah yang digunakan adalah: 1) Peta desa/kelurahan Digunakan oleh Koordinator Sensus Kecamatan untuk identifikasi posisi blok sensus di dalam desa dan pembagian tugas untuk setiap tim. 2) Peta blok sensus tanpa simbol bangunan fisik - digunakan oleh kortim untuk identifikasi arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark penting lainnya (rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.), - digunakan oleh pencacah, untuk identifikasi posisi rumah tangga. Penelusuran wilayah kerja dilakukan oleh tim sebelum melakukan pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mengunjungi ketua/pengurus SLS untuk mendapatkan izin bertugas di wilayah tersebut dengan membawa surat tugas dari BPS Kabupaten/Kota. Tanyakan posisi rumah tangga pertama pada Daftar ST2013-P, petugas memberi simbol (ü) pada posisi rumah tangga pertama tersebut di peta blok sensus. Gunakan landmark sebagai referensi posisi; 2) Menelusuri wilayah kerja dengan membawa peta blok sensus; 3) Mengenali arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark (bangunan yang mudah dikenali sebagai batas seperti rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.). Periksa ketepatan posisi landmark dan


2013, No.196

4)

5)

6) 7) 8) 9)

22

tambahkan landmark pada batas luar SLS dan batas luar blok sensus bila belum ada. Perhatikan dengan seksama batas terluar blok sensus, karena hal ini berkaitan dengan cakupan rumah tangga dalam blok sensus tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara batas terluar peta blok sensus dengan rumah tangga yang tercakup dalam Daftar ST2013-P, tim harus memastikan batas terluar blok sensus tersebut; Jika ditemui ketidaksesuaian antara peta dengan kondisi lapangan, seperti: arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark penting lainnya (rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.), tim harus memperbaiki dan/atau melengkapi arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark penting lainnya (rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.) sesuai keadaan di lapangan; Tim merencanakan kegiatan pemutakhiran dengan cermat agar rumah tangga dalam blok sensus tersebut tidak terlewat cacah atau tercacah lebih dari satu kali. Memperkirakan kapan selesai pemutakhiran rumah tangga pada masing-masing blok sensus. Menentukan di mana tim akan mengadakan pertemuan pertama, kedua dan pertemuan selanjutnya yang dibutuhkan. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa sensus akan dimulai. Melakukan identifikasi karakter masyarakat dan menyusun rencana untuk menyesuaikan diri (waktu berkunjung, dll).

3.1.4.

Pemutakhiran Rumah Tangga pada Blok Sensus Door to Door

Prosedur pemutakhiran rumah tangga dengan metode ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan rumah tangga, dengan berbagai kondisi (ditemukan, ganti kepala rumah tangga, dsb), dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk seluruh rumah tangga dalam blok sensus baik yang tercetak maupun yang belum tercetak pada Daftar ST2013-P. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Kunjungi rumah tangga yang tercantum pada Daftar ST2013-P dimulai dari nomor urut rumah tangga pertama. 2) Pada setiap rumah tangga yang dikunjungi, lakukan pemutakhiran rumah tangga dengan wawancara berdasarkan Daftar ST2013-P Blok V, sampai seluruh pertanyaan pada Blok V selesai, lalu dilanjutkan ke rumah tangga berikutnya. 3) Apabila rumah tangga yang dikunjungi belum dapat diwawancarai, lanjutkan ke rumah tangga berikutnya. Sebelum periode pencacahan berakhir, pencacah harus kembali ke rumah tangga tersebut. 4) Apabila pada saat pemutakhiran ditemukan rumah tangga yang tidak tercantum pada Daftar ST2013-P, maka tuliskan keterangan rumah


23

2013, No.196

tangga baru tersebut setelah baris terakhir yang terisi. Pengisian nomor bangunan fisik dan bangunan sensus mengikuti bangunan fisik dan sensus terdekat sebelumnya dengan pemberian akhiran berupa abjad A, B, C, dst. 5) Jika ternyata nama kepala rumah tangga yang tercetak pada ST2013-P sudah pindah atau ganti penghuni, maka keterangan rumah tangga pada Daftar ST2013-P tidak perlu diubah. Sedangkan rumah tangga pengganti (rumah tangga baru) dicatat pada baris kosong setelah baris terakhir yang terisi. Pengisian nomor bangunan fisik dan bangunan sensus mengikuti bangunan fisik dan bangunan sensus yang ditempatinya. 6) Setelah selesai pengisian Daftar ST2013-P untuk satu rumah tangga, pada peta blok sensus gambarkan lingkaran kosong ( ) untuk lokasi rumah tangga yang bukan rumah tangga pertanian atau bukan rumah tangga jasa pertanian, dan gambarkan lingkaran isi ( ) untuk lokasi rumah tangga pertanian atau rumah tangga jasa pertanian. Kemudian, beri nomor urut rumah tangga pertanian atau rumah tangga jasa pertanian di sisi lingkaran isi ( ) sesuai dengan nomor urut rumah tangga pertanian pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom (20). Jika rumah tangga tersebut rumah tangga yang pertama, sebelum menggambarkan lingkaran hapus tanda cek (ü). Bila dalam satu bangunan sensus ada 3 rumah tangga dimana ketiga rumah tangga tersebut adalah rumah tangga pertanian atau rumah tangga jasa pertanian dengan nomor urut rumah tangga 10, 11, dan 12, maka cukup digambar dengan satu lingkaran ( ) dan beri nomor urut rumah tangga 10-12. 7) Lakukan pemutakhiran rumah tangga dalam 1 blok sensus hingga selesai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus berikutnya yang menjadi tugas tim. 3.1.5. Pelaksanaan Pencacahan Lengkap (ST2013-L) pada Blok Sensus Door to Door 1) Pencacahan lengkap untuk satu blok sensus dilakukan secara tim. Satu blok sensus dicacah bersama-sama oleh 3 pencacah dan diperkirakan selesai selama 3 (tiga) hari. Satu rumah tangga dicacah oleh satu pencacah. 2) Berdasarkan Daftar ST2013-P Blok V, kortim memberi tugas kepada Pencacah untuk melakukan pencacahan lengkap pada rumah tangga pertanian dan rumah tangga jasa pertanian. Cara pembagian tugas untuk pencacah pada saat pencacahan lengkap sebagai berikut: a. Pertama, masing-masing pencacah akan menerima satu rumah tangga yang harus dicacah, yaitu:


2013, No.196

24

i. Pencacah 1 mencacah rumah tangga pertanian ke-1, ii. Pencacah 2 mencacah rumah tangga pertanian ke-2, iii. Pencacah 3 mencacah rumah tangga pertanian ke-3. b. Nama kepala rumah tangga berikutnya yang akan dicacah diberikan kortim setelah pencacah selesai mencacah satu rumah tangga. 3) Kortim harus mendampingi setiap pencacah secara bergiliran ketika mencacah di salah satu rumah tangga pada awal-awal pencacahan. Misalnya, pada pembagian tugas tahap pertama, kortim mendampingi Pencacah 1. Pada pembagian tugas tahap kedua, kortim mendampingi Pencacah 2. Pada pembagian tugas tahap ketiga, kortim mendampingi Pencacah 3. Pendampingan ini dimaksudkan untuk melihat langsung bagaimana pencacah melakukan tugasnya, mengevaluasi, dan mengarahkan untuk perbaikan agar tidak mengulangi kesalahannya tersebut pada pencacahan selanjutnya. No. Urut Ruta Pertanian

Pencacah Pencacah Pencacah 1 2 3 1

Kortim

2

3

Pencacah Pencacah Pencacah 3 1 2 4

5

Kortim

6

Pencacah 1

Pencacah 2

Pencacah 3

7

8

9

Kortim

Gambar 3.2. Ilustrasi Tugas Pencacah dan Kortim untuk Pencacahan Lengkap Rumah Tangga pada Blok Sensus Door to Door 4) Lakukan wawancara dengan Daftar ST2013-L terhadap rumah tangga pertanian dan rumah tangga jasa pertanian sesuai dengan tata cara pencacahan yang ditentukan. Sebaiknya wawancara dilakukan langsung kepada ART yang mengelola usaha pertanian atau usaha jasa pertanian. Apabila tidak ada dirumah, wawancara dapat diwakili oleh kepala rumah tangga (KRT) atau anggota rumah tangga (ART) dewasa yang mengetahui usaha pertanian atau usaha jasa pertanian di rumah tangga tersebut. 5) Jangan menunda pencacahan dalam satu rumah tangga, usahakan selesai untuk seluruh anggota rumah tangga dalam satu kali pencacahan. 6) Selesai mencacah satu rumah tangga, periksa kembali apakah semua pertanyaan sudah terisi dengan benar dan lengkap. Kemudian, serahkan hasilnya ke kortim untuk dilakukan pemeriksaan. 7) Bila pada saat pencacahan lengkap ada rumah tangga yang sedang bepergian, maka pencacahan dapat dilanjutkan ke rumah tangga berikutnya. Catat nama KRT setiap rumah tangga yang sementara dilewatkan dan pastikan akan dikunjungi kembali. 8) Lakukan butir 2 sampai dengan butir 7 hingga pencacahan lengkap untuk satu blok sensus selesai, dan tim melanjutkan pendataan pada blok sensus lain yang menjadi wilayah tugas berikutnya.


25

2013, No.196

Bagan 3.1. Alur Pencacahan pada Blok Sensus Door to Door Tim menerima daftar wilayah tugas ST2013-RP1 & ST2013-RP2

Rapat persiapan tim

- Mengenali arah Utara - Mengenali batas-batas BS - Memperbaiki batas-batas yang tidak sesuai - Memeriksa ketepatan posisi landmark - Menambahkan landmark, batas BS bila

Menelusuri wilyah blok sensus di lapangan (oleh Tim)

Pemutakhiran rumah tangga dengan Daftar ST2013-P untuk 1 blok sensus, dan menggambar lokasi rumah tangga pada peta blok sensus serta memberi nomor urut untuk rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian (oleh Pencacah)

Kortim melakukan pemantauan kinerja pencacah dalam menyelesaikan Pemutakhiran rumah tangga dengan Daftar ST2013-P . Menyusun kembali strategi penyelesaian ST2013-P Kortim menugaskan pencacah untuk mencacah rumah tangga pertanian berdasarkan Daftar ST2013-P

Jika ada yang tidak sesuai

Pencacahan lengkap dengan Daftar ST2013-L (oleh Pencacah)

PCL memeriksa, apakah isian sudah lengkap, konsisten, wajar, dan

Tida

Ya

Ya

Kortim memeriksa, apakah isian sudah lengkap, konsisten,

Tida

Ya


2013, No.196

26

Bagan 3.2. Alur Pencacahan Lengkap pada Blok Sensus

Pencacah

1 Menerima satu nam a KRT usaha pertanian dari Kortim

Mengisi Daftar ST2013-L dengan mewawancarai KRT pertanian/ART yang mengetahui

Tidak

Memeriksa: - Kelengkapan; - Konsistensi; - Kewajaran isian; - Kejelasan tulisan/marking

Sudah lengkap dan wajar?

Ya Kortim

Memeriksa: - Kelengkapan; - Konsistensi; - Kewajaran isian; - Coding (Pengkodean).

Sudah ok menurut Kortim? Tidak

Ya 1


2013, No.196

Gambar 3.3.

27


2013, No.196

28

3.2 Pencacahan pada Blok Sensus Snowball Pelaksanaan pencacahan pada blok sensus snowball dilakukan secara tim. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga yang benar-benar mengetahui tentang karakteristik kegiatan pertanian yang ada di rumah tangganya sesuai pertanyaan pada kuesioner. Pencacahan dilakukan dengan metode 1 kunjungan ke rumah tangga, yaitu untuk pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian dengan Daftar ST2013-P, kemudian langsung melakukan pencacahan lengkap dengan Daftar ST2013-L apabila rumah tangga tersebut teridentifikasi sebagai rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian. Apabila rumah tangga tidak dapat ditemui atau diwawancarai pada kunjungan pertama, maka tim harus melakukan kunjungan ulang di lain waktu tetapi masih dalam periode pencacahan. Pada akhir periode pencacahan tanggal 31 Mei 2013, tim harus sudah dapat menyelesaikan pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga pada wilayah (blok sensus) yang menjadi tanggung jawabnya. Tahap kegiatan pencacahan secara rinci dijelaskan pada subbab berikutnya. 3.2.1. Rapat Tim pada Blok Sensus Snowball Rapat tim yang terdiri dari kortim dan pencacah harus dilakukan setidaknya 4 (empat) kali selama periode pencacahan, yaitu rapat persiapan sebelum memulai pencacahan, rapat evaluasi pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian serta pencacahan lengkap rumah tangga pertanian untuk BS yang sudah diselesaikan, rapat evaluasi permasalahan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian, dan rapat pemeriksaan akhir. Rapat pertama tim yaitu rapat persiapan sebelum memulai pencacahan, dilakukan sebelum pencacahan lapangan dengan pokok bahasan seperti berikut: 1) Strategi lapangan secara umum, termasuk penelusuran wilayah kerja secara bersama-sama. 2) Pengecekan kelengkapan dokumen dan perlengkapan petugas. 3) Penyusunan jadwal kerja tim dan jadwal pertemuan di lapangan. 4) Strategi menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Rapat kedua yaitu rapat evaluasi pemutakhiran rumah tangga, identifikasi rumah tangga usaha pertanian, dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian, dapat dilakukan setelah beberapa blok sensus selesai dilakukan oleh tim. Pada rapat kali ini tim membahas beberapa hal antara lain:


29

2013, No.196

1) Penyelesaian permasalahan yang ditemui di lapangan berkaitan dengan pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga usaha pertanian, serta pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian, termasuk konsep definisi maupun strategi penyelesaian untuk kasus rumah tangga yang belum dapat ditemui. 2) Pemeriksaan Daftar ST2013-L yang telah diisi dan kesesuaiannya dengan Daftar ST2013-P untuk setiap rumah tangga pertanian. 3) Bila dalam periode pencacahan ternyata jadwal kerja tim tidak dapat dipenuhi, tim harus mengatur ulang jadwal agar pelaksanaan pencacahan secara tim dapat tetap berjalan sesuai standard operating procedure (SOP). 4) Memeriksa kesesuaian antara isian alamat dan nomor rumah tangga pertanian pada Daftar ST2013-P dengan letak simbol yang menyatakan lokasi rumah tangga pertanian peta blok sensus. Rapat ketiga yaitu rapat evaluasi pemutakhiran rumah tangga, identifikasi rumah tangga usaha pertanian, dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian dapat dilakukan setelah sebagian besar blok sensus selesai dilakukan oleh tim. Pokok bahasan sama seperti pada rapat II. Rapat keempat yaitu pemeriksaan akhir, dilakukan setelah seluruh blok sensus yang menjadi tanggung jawab tim selesai dilakukan pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian. Pada rapat ini dibahas hal-hal sebagai berikut: 1) Pemeriksaan kelengkapan isian dan konsistensi antar isian pada Daftar ST2013-L. 2) Pemeriksaan akhir konsistensi antara Daftar ST2013-P, Daftar ST2013L, dan peta blok sensus. 3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen hasil lapangan. 3.2.2.

Pembagian Tugas Pencacahan pada Blok Sensus Snowball

Seperti pada blok sensus door to door, lokasi tugas setiap tim dapat dilihat pada Daftar ST2013-RP1. Pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga pada blok sensus snowball dilakukan secara tim dengan 1 kali kunjungan, sehingga untuk pelaksanaan pemutakhiran rumah tangga tidak ada pembagian tugas secara khusus untuk setiap pencacah. Pembagian tugas kepada pencacah untuk pencacahan lengkap rumah tangga dilakukan setelah tim memperoleh beberapa nama rumah tangga pertanian bedasarkan informasi dari nara sumber. Kortim harus membagi tugas sedemikian rupa agar tugas antar pencacah yang harus melakukan pencacahan lengkap berimbang satu sama lain.


2013, No.196

3.2.3.

30

Penelusuran Wilayah Kerja pada Blok Sensus Snowball

Peta wilayah yang digunakan adalah: 1) Peta desa/kelurahan Digunakan oleh Koordinator Sensus Kecamatan untuk identifikasi posisi blok sensus di dalam desa dan pembagian tugas untuk setiap tim. 2) Peta blok sensus tanpa simbol bangunan fisik - digunakan oleh kortim untuk identifikasi arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark penting lainnya (rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.), - digunakan oleh pencacah, dan identifikasi posisi rumah tangga pertanian. Penelusuran wilayah kerja dilakukan oleh tim sebelum melakukan pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mengunjungi ketua/pengurus SLS untuk mendapatkan izin bertugas di wilayah tersebut dengan membawa surat tugas dari BPS Kabupaten/Kota sekaligus meminta informasi siapa saja warganya yang melakukan kegiatan pertanian. Untuk blok sensus snowball tanyakan posisi rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian baik yang tercetak pada daftar ST2013-P maupun yang berasal dari informasi nara sumber, beri simbol (ü) dan nama pada peta blok sensus untuk seluruh rumah tangga pertanian. Gunakan landmark sebagai referensi posisi; 2) Menelusuri wilayah kerja dengan membawa peta blok sensus; 3) Mengenali arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark (bangunan yang mudah dikenali sebagai batas seperti rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.). Periksa ketepatan posisi landmark dan tambahkan landmark pada batas luar SLS dan batas luar blok sensus bila belum ada. Perhatikan dengan seksama batas terluar blok sensus, karena hal ini berkaitan dengan cakupan rumah tangga dalam blok sensus tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara batas terluar peta blok sensus dengan rumah tangga yang tercakup dalam Daftar ST2013-P, tim harus memastikan batas terluar blok sensus tersebut; 4) Jika ditemui ketidaksesuaian arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark penting lainnya (rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.), tim memperbaiki dan/atau melengkapi arah utara, batas luar blok sensus, jalan, dan landmark penting lainnya (rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.) dengan menggunakan warna yang berbeda, sesuai keadaan di lapangan; 5) Pencacah merencanakan kegiatan pemutakhiran dengan cermat agar rumah tangga pertanian dalam blok sensus baik dari hasil SP2010


31

2013, No.196

maupun dari nara sumber tersebut tidak terlewat cacah atau tercacah lebih dari satu kali. 6) Menentukan di mana tim akan mengadakan pertemuan pertama, kedua dan pertemuan selanjutnya yang dibutuhkan. 7) Menjelaskan kepada masyarakat bahwa sensus akan dimulai. 8) Melakukan identifikasi karakter masyarakat dan menyusun rencana untuk menyesuaikan diri (waktu berkunjung, dll). 3.2.4. Pemutakhiran Rumah Tangga dan Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Pertanian pada Blok Sensus Snowball Pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian dengan cara snowball dilakukan terhadap rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian berdasarkan informasi dari berbagai nara sumber. Karena metode pencacahan pada blok sensus snowball adalah 1 kunjungan ke rumah tangga, maka pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga pertanian dengan metode ini dilakukan sekaligus, dengan prosedur sebagai berikut: 1) Tim melakukan kunjungan ke rumah tangga usaha pertanian berdasarkan informasi yang tercetak pada daftar ST2013-P dan dari nara sumber (ketua SLS atau lainnya). Pencacah pertama melakukan pemutakhiran rumah tangga dengan wawancara berdasarkan Daftar ST2013-P Blok V. Selesaikan wawancara sampai seluruh pertanyaan pada Blok V untuk satu rumah tangga. 2) Setelah selesai melakukan pendataan pada rumah tangga tersebut dengan Daftar ST2013-P, tanyakan keberadaan rumah tangga pertanian serta rumah tangga jasa pertanian lainnya yang berada di SLS tersebut atau di SLS lain dalam blok sensus tersebut. 3) Jika ada informasi dari nara sumber, cek informasi tersebut dengan daftar nama kepala rumah tangga yang tercetak pada Daftar ST2013-P Blok V. Jika tidak ada pada Blok V, tuliskan nama kepala rumah tangga tersebut setelah baris terakhir yang terisi. Beri simbol (ü) dan nama pada peta blok sensus untuk rumah tangga pertanian. 4) Bila rumah tangga pada butir 1) teridentifikasi sebagai rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian, kortim menugaskan pencacah pertama untuk melakukan wawancara dengan Daftar ST2013-L. 5) Gambarkan lingkaran isi ( ) pada peta blok sensus sebagai simbol lokasi rumah tangga pertanian atau rumah tangga jasa pertanian. Kemudian beri nomor urut di sisi lingkaran sesuai dengan nomor urut rumah tangga pertanian pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom (20). Sebelum menggambarkan lingkaran, hapus tanda cek (ü) dan nama. Bila dalam satu bangunan sensus ada 3 rumah tangga usaha pertanian dan atau rumah tangga jasa pertanian dengan nomor urut rumah tangga pertanian 10, 11, dan 12, maka cukup digambar dengan


2013, No.196

32

satu lingkaran ( ) dan beri nomor urut rumah tangga 10-12. Apabila setelah dikunjungi ternyata rumah tangga pertanian berdasarkan informasi dari nara sumber bukan merupakan rumah tangga pertanian maupun rumah tangga jasa pertanian, maka pencacah harus menghapus tanda cek dan nama yang telah ditulis di peta blok sensus. 6) Selanjutnya kortim bersama dua pencacah lainnya menuju ke lokasi rumah tangga pertanian atau rumah tangga jasa pertanian lainnya berdasarkan informasi dari nara sumber pada butir 2). 7) Lakukan proses pada butir (1) sampai dengan butir (6) dengan pembagian tugas pemutakhiran dan pencacahan lengkap rumah tangga secara bergilir untuk setiap pencacah. 8) Kortim juga harus mendampingi pencacah secara bergiliran agar dapat melihat langsung bagaimana pencacah melakukan tugasnya, mengevaluasi, dan mengarahkan untuk perbaikan agar tidak mengulangi kesalahannya tersebut pada pencacahan selanjutnya. Pada saat itu kortim juga harus memeriksa Daftar ST2013-L yang telah diisi pencacah. 9) Lakukan proses tersebut hingga selesai pendataan dalam satu blok sensus yang menjadi wilayah kerjanya. Ilustrasi metode snowball dapat dilihat seperti pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Identifikasi Responden dengan Metode Snowball Keterangan Gambar 3.4: : Menggambarkan rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian. : Menggambarkan rumah tangga bukan pertanian termasuk rumah tangga bukan pelaku usaha jasa pertanian.


33

2013, No.196

p : Nara sumber pertama (prioritas utama adalah ketua/pengurus SLS setempat, Ketua Kelompok Tani (Kapoktan), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Kepala Cabang Dinas (KCD), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Agama (Toga). • : Nara sumber lainnya. " : Yang diinformasikan. PCL tidak diperkenankan menggunakan lembar lain dalam pencacahan, selain kuesioner. Bagan 3.3. Alur Pencacahan pada Blok Sensus Snowball Tim menerima daftar wilayah tugas ST2013-RP1 &

Rapat persiapan tim

- Mengenali arah Utara - Mengenali batas-batas BS - Memerbaiki batas-batas yang tidak sesuai - Memeriksa ketepatan posisi landmark

Menelusuri blok sensus di lapangan

Mengunjungi narasumber

Memberi tanda cek (P) untuk rumah tangga pertanian pada peta blok sensus berdasarkan informasi narasumber. Pemutakhiran rumah tangga pertanian dengan Daftar ST2013-P, dan pencacahan dengan ST2013-L untuk rumah tangga pertanian termasuk rumah tangga jasa pertanian (oleh Tim)

PCL memeriksa, apakah isian sudah lengkap, konsisten,

Tid

Ya

Kortim memeriksa, apakah isian sudah

Tid

Ya, lanjutkan pemutakhiran dan pencacahan ke


2013, No.196

34

Bagan 3.4. Alur Pencacahan Lengkap pada Blok Sensus Snowball Pencacah

1 Berdasarkan hasil identifikasi dengan Daftar ST2013-P

Mengisi Daftar ST2013-L dengan mewawancarai KRT pertanian/ART yang mengetahui

Tidak

Memeriksa: - Kelengkapan; - Konsistensi; - Kewajaran isian; - Kejelasan tulisan/marking

Sudah lengkap dan wajar?

Ya Kortim

Memeriksa: - Kelengkapan; - Konsistensi; - Kewajaran isian; - Coding (Pengkodean).

YaSudah ok menurut Kortim? Tidak

1


2013, No.196

Gambar 3.5.

35


2013, No.196

36

3.3

Evaluasi dan Pemeriksaan Rancangan pencacahan dengan tim ditujukan untuk mendapatkan data clean di lapangan. Setelah rumah tangga selesai dicacah oleh PCL, Daftar ST2013-L langsung diperiksa oleh kortim. Hal penting yang perlu ditekankan dalam pemeriksaan silang adalah: 1) Harus ada konsistensi antara Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, dan peta WB. Nomor urut terbesar pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom (20) harus sama dengan jumlah dokumen Daftar ST2013-L dalam satu blok sensus serta harus sama dengan nomor terbesar pada peta WB. 2) Rincian luas lahan pertanian harus terisi untuk rumah tangga usaha pertanian yang menggunakan lahan. 3) Untuk rumah tangga pertanian yang memiliki usaha pertanian maka kode komoditas yang diusahakan harus terisi. 3.4

Jadwal Kegiatan dalam Keadaan Khusus Jadwal kegiatan pemutakhiran dan pencacahan untuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pada bulan Mei 2013 diatur sedemikian rupa sehingga berakhir tetap paling lambat 31 Mei 2013.


37

2013, No.196

BAB IV STRUKTUR DAN ORGANISASI LAPANGAN 4.1

Struktur Organisasi Struktur dan organisasi lapangan disusun dengan tujuan agar pelaksanaan ST2013: (a) dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya; (b) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan (c) setiap pelaku dalam organisasi mengetahui dengan pasti tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya masing-masing. Struktur organisasi pelaksanaan ST2013 dirancang seperti pada Gambar 4.1 dan 4.2.

Koordina tor Sen s us Kec a matan

: Garis Komando Gambar 4.1. Struktur Organisasi ST2013 4.1.1 Organisasi di Pusat ST2013 merupakan salah satu kegiatan besar BPS yang membutuhkan keterlibatan (dukungan) banyak direktorat/biro di lingkungan BPS. Direktorat/biro yang terlibat, antara lain: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Direktorat


2013, No.196

38

Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; Direktorat Sistem Informasi Statistik; Direktorat Diseminasi Statistik; Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik; Biro Humas dan Hukum; Biro Bina Program; Biro Keuangan; Biro Umum; serta Inspektorat Wilayah I, II, dan III. Secara umum struktur organisasi ST2013 di pusat dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Sensus pertanian merupakan salah satu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3 (tiga), sesuai dengan amanat UndangUndang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sebagai Lembaga Non Kementerian, BPS berada langsung di bawah Presiden. 2) Penanggung jawab secara keseluruhan adalah Kepala BPS RI. Pengarah untuk kegiatan pelaksanaan pencacahan adalah Deputi Bidang Statistik Produksi yang merangkap sebagai Ketua Tim Teknis ST2013, sedangkan Pejabat Eselon I lainnya, bertanggung jawab sebagai pengarah sesuai dengan bidangnya masing-masing. 3) Penanggung jawab bidang teknis ST2013 adalah Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan serta Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang merangkap sebagai Sekretaris Tim Teknis ST2013, sedangkan Pejabat Eselon II terkait bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4.1.2 Organisasi di Provinsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan pimpinan wilayah provinsi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya. Dalam pelaksanaan ST2013 ini Gubernur merupakan Pengarah penyelenggaraan ST2013. Penanggung jawab secara keseluruhan di daerah adalah Kepala BPS Provinsi. Penanggung jawab teknis adalah Kepala Bidang Statistik Produksi, sedangkan Pejabat Eselon III lainnya bertanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas di daerah masing-masing. 4.1.3 Organisasi di Kabupaten/Kota Pada tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota yang merupakan kepala daerah dan penguasa tunggal di wilayahnya, adalah pengarah penyelenggaraan ST2013 di wilayahnya. Penanggung Jawab secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Penanggung jawab teknis untuk pelaksanaan sensus adalah Kepala Seksi (Kasi) Statistik Produksi. Pejabat Eselon IV lainnya bertanggung jawab sesuai dengan penugasan.


39

2013, No.196

4.1.4 Organisasi di Kecamatan Pada tingkat kecamatan, Camat merupakan penguasa wilayah yang bertindak sebagai pengarah penyelenggaraan ST2013 di kecamatan. Koordinator Sensus Kecamatan sebagai aparat statistik kecamatan mempersiapkan pelaksanaan sensus di kecamatan dan memberitahukannya kepada Camat. Dalam pelaksanaan ST2013, penanggung jawab teknis pada tingkat kecamatan adalah Koordinator Sensus Kecamatan. 4.1.5 Organisasi Lapangan Pelaksanaan pemutakhiran dan pencacahan lengkap ST2013 dilakukan secara tim. Setiap tim terdiri dari seorang koordinator tim (kortim) dan tiga orang pencacah (PCL). Setiap tim akan bertugas pada sejumlah blok sensus, bervariasi menurut kondisi wilayah, sehingga beban antara tim relatif setara dan pencacahan harus selesai paling lambat 31 Mei 2013. Selain kortim dan PCL, ada Satuan Kerja Khusus atau Task Force (TF). Petugas TF adalah pejabat struktural, fungsional, atau staf BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Petugas TF merupakan petugas serba bisa untuk pencacahan, pemeriksaan, pengawasan, dan koordinasi, serta pencacahan usaha pertanian non rumah tangga (NRT). Selama dalam melaksanakan tugas lapangan, petugas TF dikoordinir oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota dan dimonitor oleh Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota. Gambar 4.2 Bagan Organisasi Lapangan ST2013 Koordinator Sensus Kecamatan

Kortim

PCL 1

PCL 2

PCL 3

Setiap tim akan bertugas pada sejumlah blok sensus, bervariasi menurut kondisi wilayah, sehingga beban antara tim relatif setara dan pencacahan harus selesai paling lambat 31 Mei 2013.


2013, No.196

40

4.2

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala BPS Kepala BPS bertanggung jawab secara keseluruhan atas segi teknis dan administratif pelaksanaan ST2013 se-Indonesia. Kepala BPS menerbitkan instruksi dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ST2013 bagi Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) serta petugas lain yang terlibat dalam penyelenggaraan ST2013. Kepala BPS mempersiapkan surat dukungan dari menteri dan institusi pusat terkait yang diperlukan. 4.3

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala BPS Provinsi Kepala BPS Provinsi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ST2013 di wilayah tugasnya. Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan ST2013 di daerah sesuai petunjuk yang digariskan oleh Kepala BPS termasuk berkoordinasi dengan Gubernur dan instansi terkait lainnya di daerah. 2) Memberi petunjuk kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota dan jajarannya tentang pelaksanaan ST2013. Mengatur pengelolaan dokumen/perlengkapan. 3) Mengatur pengelolaan dan administrasi keuangan. 4) Mengatur rekrutmen petugas dan penyelenggaraan pelatihan petugas. 5) Mengatur kegiatan publisitas/sosialisasi. 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. 7) Mengatur pelaksanaan pengolahan data. 8) Menyusun laporan penyelenggaraan ST2013, yang mencakup teknis dan administrasi. 9) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan BPS, serta petunjuk dalam buku pedoman. 10) Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Staf lainnya.

Kepala BPS Provinsi memberi petunjuk kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota dan jajarannya tentang pelaksanaan ST2013.


41

2013, No.196

4.4

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) BPS Provinsi Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Mengkoordinasikan kegiatan rekrutmen dan pelatihan petugas dengan BPS di kabupaten/kota. 2) Memfasilitasi kegiatan publisitas ST2013 di tingkat provinsi. 3) Mengelola pengadaan dokumen dan perlengkapan sensus. 4) 5)

Menerima dokumen atau perlengkapan sensus dari BPS. Mendistribusikan dokumen dan perlengkapan sensus ke BPS Kabupaten/Kota. 6) Menyiapkan tempat penampungan dokumen. 7) Menerima dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) dari BPS Kabupaten/Kota. 8) Melakukan batching dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB). 9) Menyampaikan dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) ke Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi untuk dilakukan editing-coding. 10) Mengkoordinasikan penyelesaian administrasi keuangan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. 11) Membantu penyelenggaraan pelatihan Inda/Koordinator Sensus Kecamatan dan pelatihan operator pengolahan. 12) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Kepala BPS Provinsi, serta petunjuk dalam buku pedoman. Kepala Bagian Tata Usaha membuat rencana pengelolaan dokumen dan administrasi keuangan. 4.5

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala Bidang (Kabid) Statistik Produksi BPS Provinsi Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut : 1) Membuat rencana alokasi petugas. 2) Membuat rencana alokasi dokumen dan perlengkapan serta mengawasi distribusi.


2013, No.196

3)

4) 5) 6) 7) 8)

9)

10)

11) 12) 13) 14)

42

Membuat rencana dan pedoman operasional rekrutmen petugas (Innas, Inda, kortim, PCL, dan TF) dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen. Membuat rencana dan panduan penyelenggaraan pusat pelatihan petugas di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan pencacahan ST2013. Menerima dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) yang telah di-batching dari Bagian TU BPS Provinsi. Melakukan editing-coding dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013L dan Daftar ST2013-KB). Menyampaikan dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) yang telah di-edit dan di-code ke Bidang IPDS BPS Provinsi untuk dilakukan pengolahan. Menerima dan mengevaluasi hasil pengolahan Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB dari Bidang IPDS BPS Provinsi dan mengevaluasi hasil pengolahan Daftar ST2013-P dari BPS Kabupaten/Kota. Bersama Kasi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi evaluasi maupun pengawasan lapangan. Memeriksa kewajaran dan konsistensi data hasil tabulasi pengolahan data sebelum dilaksanakan diseminasi. Menyiapkan bahan diseminasi hasil dan analisis. Membantu Kepala BPS Provinsi sebagai koordinator teknis seluruh pelaksanaan ST2013 di provinsi. Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Kepala BPS Provinsi, serta petunjuk dalam buku pedoman. Kepala Bidang Statistik Produksi membuat rencana dan pedoman operasional rekrutmen petugas (Innas, Inda, Kortim, PCL, dan TF) dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen.

4.6

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala Bidang (Kabid) Integrasi Pengolahan Data Statistik (IPDS) BPS Provinsi Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Bersama Kabag TU, merencanakan tempat penampungan dokumen (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) hasil pencacahan dan menata layout kerja pengolahan data.


43

2013, No.196

2) Menyiapkan Master File Desa (MFD)/Master File Blok Sensus (MFBS) untuk keadaan Juni 2012, serta meyakinkan semua peta WB teridentifikasi di lapangan. 3) Bersama Kabag TU merencanakan dan melaksanakan pelatihan petugas pengolahan. 4) Mengkoordinir sistem dan program pengolahan ST2013 di BPS Kabupaten/Kota. 5) Menerima dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) yang telah melalui proses editing-coding di Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. 6) Mengolah dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB). 7) Mengirim hasil pengolahan Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB ke BPS setelah mendapat konfirmasi dari Bidang Statistik Produksi. 8) Membantu pengolahan untuk diseminasi hasil ST2013. 9) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Kepala BPS Provinsi, serta petunjuk dalam buku pedoman. Kepala Bidang IPDS merencanakan dan mengolah Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB serta membantu Kasi IPDS di kabupaten/kota dalam pengolahan Daftar ST2013-P. 4.7

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala BPS Kabupaten/Kota Kepala BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanan ST2013 di wilayah tugasnya. Secara umum Kepala BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Melaksanakan petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh kepala BPS Provinsi yang mencakup seluruh tahapan dan proses sesuai dengan pedoman. 2) Melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan kepala instansi pemerintah terkait di wilayahnya sehubungan dengan kegiatan ST2013. 3) Melaksanakan publisitas/sosialisasi. 4) Mengelola distribusi dokumen dan perlengkapan sesuai petunjuk pelaksanaan. 5) Melakukan pengawasan lapangan, mengatur tugas TF, mengelola organisasi ST2013 di tingkat kabupaten/kota, dan menyampaikan


2013, No.196

6) 7) 8) 9)

44

laporan kepada Kepala BPS Provinsi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ST2013. Mengatur dan menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan ST2013. Mengawasi pengiriman dokumen hasil lapangan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) ke Bagian TU BPS Provinsi. Membentuk tim yang khusus menangani rekrutmen petugas (kortim, PCL, dan TF) dan mengawasi pelaksanaannya. Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Pimpinan BPS Provinsi, serta petunjuk dalam buku pedoman.

4.8

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha (TU) BPS Kabupaten/Kota Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Menyiapkan administrasi rekrutmen petugas, termasuk pembuatan perjanjian kontrak kerja dengan petugas. 2) Menyusun rencana pelatihan dan menyiapkan tempat pelatihan di pusat-pusat pelatihan kecamatan atau kabupaten/kota. 3) Menerima dokumen dan perlengkapan petugas dari BPS Provinsi, serta membagi dokumen dan perlengkapan petugas untuk pelatihan maupun pelaksanaan lapangan. 4) Memonitor dan mengawasi pelaksanaan pelatihan maupun pencacahan, serta selalu siap untuk memecahkan segala masalah administrasi yang timbul. 5) Membantu melaksanakan kegiatan publisitas/sosialisasi. 6) Menerima dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, Daftar ST2013-KB, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB serta Daftar ST2013-RP1 dan Daftar ST2013-RP2) dari Koordinator Sensus Kecamatan. Kemudian, melakukan batching. 7) Menyerahkan Daftar ST2013-P, ST2013-L, Daftar ST2013-KB, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB yang telah di-batching ke Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota untuk dilakukan pegecekan dan editingcoding, dan menyerahkan Daftar ST2013-RP1 dan Daftar ST2013-RP2 yang sudah clean kepada Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengolahan. 8) Menerima dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB) yang telah dilakukan editing-coding dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota untuk kemudian dikirimkan ke Bagian TU BPS Provinsi.


45

2013, No.196

9) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagai koordinator administrasi seluruh kegiatan ST2013 di kabupaten/kota. 10) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Pimpinan BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman. 4.9

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala Seksi (Kasi) Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Merencanakan alokasi petugas per kecamatan. 2) Merencanakan alokasi dokumen dan perlengkapan petugas untuk pelatihan maupun pelaksanaan lapangan. 3) Mengkoordinir kegiatan tim rekrutmen petugas. 4) Bersama Kasubbag TU merencanakan dan mengoordinir pusat-pusat pelatihan. 5) Merencanakan pencacahan sesuai dengan metode pencacahannya. 6) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagai koordinator teknis seluruh kegiatan ST2013 di kabupaten/kota dan mengawasi seluruh kegiatan lapangan. 7) Mengevaluasi hasil sementara maupun hasil akhir pengolahan, dan merekomendasi pengiriman (upload) data. 8) Bersama Kasi IPDS mengatur dan mengelola dokumen Daftar ST2013P, Daftar ST2013-L, Daftar ST2013-KB, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB. 9) Menerima dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, Daftar ST2013-KB dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB) dari Subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota. 10) Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-L, dan Daftar ST2013-KB). 11) Melakukan editing-coding dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013P dan Peta SP2010WB atau ST2013-WB). 12) Menyerahkan dokumen hasil pencacahan Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB yang sudah clean kepada Sub Bagian TU BPS Kabupaten/Kota untuk dikirimkan kepada Bagian TU BPS Provinsi 13) Menyerahkan dokumen hasil pencacahan Daftar ST2013-P dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB kepada Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengolahan. 14) Menyiapkan naskah publikasi tingkat kabupaten/kota.


2013, No.196

46

15) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Pimpinan BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman. 4.10 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kepala Seksi (Kasi) IPDS di BPS Kabupaten/Kota Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Menyiapkan cetakan peta SP2010-WB atau ST2013-WB semua blok sensus ST2013. 2) Menyiapkan cetakan Daftar ST2013-P untuk digunakan dalam pemutakhiran rumah tangga. 3) Menyiapkan pre-printed hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau tahun 2011 (PSPK2011) sebagai evaluator. 4) Menyediakan master identitas (ID) untuk digunakan di lapangan oleh petugas. 5) Menerima daftar nama dan nomor Handphone (HP) petugas dari Koordinator Sensus Kecamatan, kemudian di-entry dan dikirim ke Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) BPS-RI dengan mengetahui (tembusan) BPS Provinsi. 6) Menyiapkan Daftar ST2013-RP1 dan Daftar ST2013-RP2 yang juga telah berisi nomor HP petugas untuk diserahkan kepada Koordinator Sensus Kecamatan. 7) Bersama Kasi Produksi mengatur dan mengelola dokumen Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, Daftar ST2013-KB, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB. 8) Menerima dokumen Daftar ST2013-RP1 dan Daftar ST2013-RP2 dari Subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota. 9) Menerima dokumen hasil pencacahan Daftar ST2013-P dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota. 10) Merencanakan dan melaksanakan pengolahan Daftar ST2013-P dan segala sesuatu yang menyangkut proses menghasilkan angka sementara. 11) Menyerahkan hasil pengolahan data ST2013-P secara bertahap kepada Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi. Kamudian meng-upload hasil sementara ST2013P. 12) Melakukan scanning terhadap Peta SP2010-WB atau ST2013-WB.


47

2013, No.196

13) Menjamin keamanan dan kerahasiaan, data baik dalam proses pengolahan maupun hasil akhir. 14) Membantu penyiapan bahan publikasi. 15) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Pimpinan BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman. Kepala Seksi IPDS melaksanakan pengolahan ST2013-P dan Peta Blok Sensus serta segala sesuatu yang menyangkut proses menghasilkan angka sementara. 4.11 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Koordinator Sensus Kecamatan Koordinator Sensus Kecamatan mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Mengikuti pelatihan ST2013. 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta menjalankan program publisitas/sosialisasi di wilayah tugasnya. 3) Membantu perekrutan kortim dan PCL sesuai dengan kriteria dan alokasi yang ditentukan. 4) Membantu menyusun rencana pelatihan, mencari tempat pelatihan, dan menjalankan program pelatihan di kecamatan masing-masing. 5) Menginventarisir nama dan nomor handphone (HP) petugas untuk disampaikan ke Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota. 6) Menerima Daftar ST2013-RP1, Daftar ST2013-RP2, Peta SP2010-WB atau ST2013-WB, Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, dan Daftar ST2013-KB dari BPS Kabupaten/Kota, kemudian mendistribusikan dokumen tersebut (kecuali Daftar ST2013-RP1) kepada kortim. 7) Mempersiapkan serta membagi perlengkapan sensus, yaitu: tanda pengenal dan surat tugas, kepada kortim dan PCL. 8) Menentukan wilayah kerja kortim dan PCL. 9) Mengawasi jalannya pemutakhiran rumah tangga dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian. 10) Membantu kortim dan PCL memecahkan masalah yang ditemui di lapangan. 11) Mengumpulkan seluruh dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, Daftar ST2013-KB, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB) dan ST2013-RP2, memeriksa kelengkapan dan isiannya, serta menyampaikan seluruhnya (termasuk ST2013-RP1) ke


2013, No.196

48

Subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota. Koordinator Sensus Kecamatan juga bertanggung jawab mengumpulkan semua sisa dokumen dan perlengkapan sensus. 12) Memonitor perkembangan pemutakhiran rumah tangga dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian. 13) Membantu pembuatan laporan administrasi maupun teknis, penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan lapangan. 14) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Pimpinan BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman. Dalam hal ini termasuk jika ditugaskan sebagai Inda. 4.12 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Instruktur Daerah (Inda) Inda mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Mengikuti pelatihan ST2013 dan proses seleksi lain yang dipersyaratkan. 2) Memperkaya pengetahuan dan keterampilan secara mandiri mengenai ST2013. 3) Membantu penyelenggaraan pelatihan kortim dan PCL. 4) Mengajar kortim dan PCL sesuai penugasan. 5) Membantu panitia penyelenggara pelatihan melaksanakan Role Playing. 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada BPS Kabupaten/Kota. 7) Mendapat prioritas menjadi TF, apabila tidak sebagai Koordinator Sensus Kecamatan. 8) Membantu kegiatan publisitas/sosialisasi dan kegiatan lainnya. 9) Secara moral Inda ikut bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan hasil ST2013. 10) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh Pimpinan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman.

Semua petugas lapangan ST2013 melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota, serta sesuai petunjuk dalam buku pedoman.


49

2013, No.196

4.13

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Koordinator Tim (Kortim) Kortim mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja atau sesuai perintah atau arahan dari pihak yang berwenang. 2) Mengikuti pelatihan ST2013. 3) Menerima Daftar ST2013-RP2, Daftar ST2013-P, Peta SP2010-WB atau ST2013-WB, Daftar ST2013-L, dan Daftar ST2013-KB dari Koordinator Sensus Kecamatan, kemudian mendistribusikan dokumen tersebut (kecuali ST2013-RP2 dan ST2013-KB) kepada PCL. 4) Membantu pendistribusian dokumen dan perlengkapan petugas. 5) Melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan Ketua SLS setempat untuk menginformasikan kegiatan lapangan ST2013. 6) Mengenali batas-batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya bersama-sama dengan PCL. 7) Membagi tugas pemutakhiran rumah tangga dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian kepada PCL. 8) Mengawasi jalannya pelaksanaan pemutakhiran rumah tangga dan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 9) Selama pencacahan, kortim selalu bersama PCL di lapangan, sehingga hasil pencacahan langsung diperiksa. 10) Mencacah ulang beberapa rumah tangga yang telah dicacah oleh PCL pada awal-awal pencacahan. Hasilnya untuk didiskusikan dan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. 11) Mengatasi masalah teknis yang dihadapi oleh PCL dan apabila perlu melaporkannya kepada penanggung jawab pelaksanaan di BPS Kabupaten/Kota untuk penyelesaiannya. 12) Memeriksa kewajaran isian Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB, termasuk cara penulisan Daftar ST2013-L. 13) Memperbaiki isian dokumen ST2013-P, jika terdapat perbedaan dengan dokumen ST2013-L. 14) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB) dari PCL. 15) Mengisi Daftar ST2013-KB. 16) Memberikan laporan perkembangan kegiatan pencacahan secara rutin kepada Koordinator Sensus Kecamatan.


2013, No.196

50

17) Menyerahkan dokumen hasil pencacahan (Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, Daftar ST2013-KB, dan Peta SP2010-WB atau ST2013-WB) ), yang sudah lengkap dan terisi dengan benar setelah pemeriksaan silang antar rincian, serta Daftar ST2013-RP2 kepada Koordinator Sensus Kecamatan. 18) Mengirimkan progress laporan hasil pemutakhiran dan pencacahan melalui SMS Gateway. 19) Mematuhi mekanisme, tahapan, dan jadwal waktu yang ditentukan. 20) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Sensus Kecamatan atau perintah langsung maupun tidak langsung dari Pimpinan BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman.

Kortim harus selalu bersama PCL di lapangan selama 1-31 Mei 4.14 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pencacah (PCL) PCL mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 1) Melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja atau sesuai perintah atau arahan dari pihak yang berwenang. 2) Mengikuti pelatihan ST2013 3) Menerima dokumen pencacahan (yaitu: Peta SP2010-WB atau ST2013-WB, Daftar ST2013-P, dan Daftar ST2013-L) dari kortim, serta perlengkapan pencacahan dari Koordinator Sensus Kecamatan. 4) Melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan Ketua SLS setempat untuk menginformasikan kegiatan lapangan ST2013. 5) Mengenali batas-batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya bersama-sama dengan kortim. 6) Melakukan pemutakhiran rumah tangga dengan Daftar ST2013-P, sesuai alokasi tugas dari kortim. 7) Menggambar simbol rumah tangga usaha pertanian beserta nomor urutnya dan simbol rumah tangga pada peta blok sensus door to door, sedangkan pada peta blok sensus snowball hanya menggambar simbol rumah tangga usaha pertanian beserta nomor urutnya. 8) Menyerahkan hasil pemutakhiran rumah tangga Daftar ST2013-P yang telah diisi kepada kortim. 9) Melakukan pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian dengan Daftar ST2013-L.


51

2013, No.196

10) Memeriksa kelengkapan isian dan kesesuaian hasil pemutakhiran peta blok sensus, Daftar ST2013-P, dan hasil pencacahan Daftar ST2013-L. 11) Menyerahkan Daftar ST2013-P, Daftar ST2013-L, dan peta SP2010WB atau ST2013-WB yang telah diisi kepada kortim untuk diperiksa segera setelah pencacahan selesai. 12) Memperbaiki Peta SP2010-WB atau ST2013-WB, isian Daftar ST2013P, dan isian Daftar ST2013-L yang dinyatakan salah oleh kortim. 13) Bersama PCL dalam tim mengadakan pemeriksaan dan perapihan bersama (pemeriksaan silang) dalam rangka menjamin data clean lapangan sejak dini, pada hari-hari tertentu yang sudah dijadwalkan. 14) Mematuhi mekanisme, tahapan, dan jadwal waktu yang ditentukan. 15) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kortim atau perintah langsung maupun tidak langsung dari Pimpinan BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman. PCL tidak diperkenankan menggunakan lembar lain dalam pencacahan, selain kuesioner.


2013, No.196

52

BAB V PEREKRUTAN PETUGAS 5.1

Umum Perekrutan petugas perlu direncanakan dan dilaksanakan secara hati-hati dan seksama karena hasilnya akan sangat memengaruhi proses dan kinerja kegiatan selanjutnya, yaitu pelatihan petugas dan pelaksanaan lapangan. Untuk memperlancar kegiatan perekrutan petugas, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota perlu secara proaktif meminta masukan, konsultasi atau kerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah (Pemda), seperti: Camat dan Kepala Desa/Lurah. Kerjasama dengan Pemda ini hanya mungkin dilakukan jika publisitas atau kampanye ST2013 efektif. Aparat Pemda harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai arti strategis ST2013. Pemahaman semacam itu akan membuat petugas didukung oleh Pemda dalam berbagai kegiatan di lapangan, termasuk dalam perekrutan petugas. Petugas sensus dapat berasal dari pegawai instansi pemerintah lainnya (dengan ada surat dari pimpinan yang membebaskannya dari tugas rutin selama mengerjakan ST2013) atau dari anggota masyarakat. Petugas sensus tersebut akan diangkat secara sah/resmi oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. Petugas yang direkrut harus orang yang benar-benar bersedia dan siap melaksanakan ST2013, dan yang diikat secara resmi dengan surat perjanjian kontrak kerja antara petugas dengan BPS. Perjanjian sudah dipahami dan ditandatangani petugas sebelum mengikuti pelatihan. Petugas yang direkrut harus orang yang benar-benar bersedia dan siap melaksanakan ST2013, dan yang diikat secara resmi dengan surat perjanjian kontrak kerja. Sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ST2013, petugas sensus yang akan direkrut oleh BPS Kabupaten/Kota adalah: koordinator tim (kortim) dan pencacah (PCL). Semua petugas, akan dilatih sesuai dengan tugas dan jabatannya dalam kegiatan ST2013. Semua petugas sensus yang telah diangkat oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) Melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja atau sesuai perintah atau arahan dari pihak yang berwenang. 2) Memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal petugas ST2013 kepada responden dan aparat desa/kelurahan selama melaksanakan tugas ST2013.


53

2013, No.196

3) Menggunakan peralatan yang disediakan pada saat menjalankan tugasnya (tidak boleh mengganti dengan peralatan yang lain). 4) Memperhatikan agama, adat istiadat, dan tata krama setempat, serta menjaga ketertiban umum. 5) Menyampaikan hasil pelaksanaan ST2013 secara berjenjang sesuai mekanisme yang telah ditetapkan tanpa ada unsur rekayasa (dikurangi atau ditambahkan). 6) Petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden, baik yang menyangkut pemutakhiran rumah tangga maupun pencacahan rumah tangga usaha pertanian dan usaha jasa pertanian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Surat Perjanjian Kontrak sudah dipahami dan ditandatangani petugas sebelum mengikuti pelatihan. 5.2

Prosedur Perekrutan Calon Petugas Lapangan Perekrutan petugas lapangan dilakukan oleh KSK. Untuk itu, KSK harus Penentuan diterima mengetahui situasi dan kondisi lapangan di atau tidaknya kecamatan wilayah tugasnya dan sesorang yang mempunyai jejaring kerja dengan Mitra diajukan menjadi Statistik. KSK mengajukan calon petugas calon petugas, pencacahan, yaitu: koordinator tim (kortim) sepenuhnya dan pencacah (PCL). Calon petugas merupakan wewenang pencacahan diperoleh dari jejaring kerja Tim Penetapan Mitra Statistik maupun saran dari Camat Petugas. atau Kepala Desa/Lurah, atau pelamar dari pengumuman terbuka di Kecamatan atau Kantor Desa/Kelurahan. Semakin banyak calon, maka semakin leluasa memilih yang terbaik. Dalam penetapan seseorang sebagai kortim dan PCL harus memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan. Penetapan petugas pencacahan merupakan wewenang Tim Penetapan Petugas BPS Kabupaten/Kota. Tim Penetapan Petugas BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Statistik Produksi, dan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). Setiap calon petugas diminta mengisi sendiri biodata pada lembar yang sudah disiapkan dengan huruf kapital, sesuai ketentuan penulisan kuesioner scanner. Cara ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon petugas dapat menulis sesuai dengan standar scanner.


2013, No.196

54

Calon petugas diminta mengisi sendiri biodata sesuai ketentuan penulisan kuesioner scanner. KSK harus pernah berkomunikasi langsung dengan setiap calon petugas ST2013, sehingga KSK bertanggung jawab terhadap calon petugas yang dicalonkan. KSK perlu berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam perekrutan calon petugas. 5.3 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

Persyaratan Umum Calon Petugas Persayaratan umum yang harus dipenuhi calon petugas adalah: Pendidikan minimal SLTA. Bisa bekerja sama. Bisa berkomunikasi (membaca, menulis, mendengar, dan berbicara) dalam bahasa Indonesia dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya. Bisa menulis huruf latin dan kapital (tegak atau huruf besar) dengan baik, sesuai ketentuan penulisan pada kuesioner. Bersikap, berpenampilan, dan berprilaku baik (antara lain: dewasa, sopan santun, berpakaian rapi, dan rambut rapi). Mengenal wilayah tugas dengan baik, diutamakan berasal dari wilayah kerja yang akan menjadi tugasnya. Bersedia melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja. Syarat umum calon petugas mempertimbangkan: ● pendidikan ● bisa bekerja sama ● bisa berkomunikasi ● bisa menulis huruf latin dan kapital ● berperilaku baik ● mengenali wilayah tugas ● bersedia melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja

5.4 1) 2) 3) 4)

Persyaratan Calon Instruktur Daerah (Inda) Persyaratan spesifik menjadi calon Inda antara lain: Mampu mengajar dengan baik, diutamakan yang pernah menjadi instruktur survei/sensus. Berwibawa dan bertanggung jawab. Berpendidikan minimal SLTA, diutamakan yang berpendidikan lebih tinggi. Diutamakan yang sudah berpengalaman sebagai Inda atau instruktur lainnya pada sensus atau survei yang pernah dilaksanakan oleh BPS.


55

2013, No.196

5) Diutamakan Kepala Seksi, atau Staf BPS, atau KSK, yang dipilih dan disetujui oleh Kepala BPS Provinsi. 5.5

Persyaratan Koordinator Sensus Kecamatan Persyaratan spesifik calon Koordinator Sensus Kecamatan adalah: 1) KSK definitif, Staf BPS, atau Mitra senior: a) Untuk kecamatan yang telah terisi KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) secara definitif diutamakan di kecamatan yang bersangkutan. b) Untuk kecamatan yang belum terisi KSK definitif, diutamakan dari Staf BPS Kabupaten/Kota atau Staf BPS Provinsi. c) Jika butir a) dan b) belum cukup, maka direkrut Mitra yang sudah tergolong senior. 2) Mampu mengkoordinir dan mengawasi petugas dalam jumlah banyak (semua petugas di kecamatan). 3) Bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan KSK, pegawai BPS, Mitra, pihak Pemda, dan tokoh masyarakat (RT/RW/Dukuh/Ketua SLS). 5.6 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Persyaratan Calon Kortim Persyaratan spesifik calon kortim: Harus memiliki pengetahuan dalam sensus/survei BPS. Memiliki kemampuan teknis (penguasaan materi dan mekanisme pencacahan) di atas PCL. Mampu bekerja dalam tim sebagai koordinator dari 3 PCL. Bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan sesama kortim, pegawai BPS, pihak Pemda, dan tokok masyarakat (RT/RW/Dukuh/Ketua SLS). Diutamakan yang sudah berpengalaman sebagai petugas dalam sensus atau survei. Diutamakan yang berasal dari wilayah kerja yang akan menjadi beban tugasnya, pensiunan BPS yang potensial. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya. Bisa menulis huruf latin dan kapital (tegak atau huruf besar) dengan baik sesuai ketentuan penulisan pada Daftar ST2013-L.

5.7

Persyaratan Calon PCL Persyaratan spesifik calon PCL: 1) Mampu bekerja dalam tim sebagai anggota di antara 4 petugas.


2013, No.196

56

2) Bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan sesama PCL dan kortim, pegawai BPS dan tokoh masyarakat (RT/RW/Dukuh/Ketua SLS). 3) Mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya. 4) Diutamakan yang berasal dari wilayah kerja yang akan menjadi beban tugasnya, pensiunan BPS yang potensial. 5) Bisa menulis huruf latin dan kapital (tegak atau huruf besar) dengan baik sesuai ketentuan penulisan pada Daftar ST2013-L. Calon kortim maupun PCL dipersyaratkan bisa menulis huruf latin dan kapital dengan baik sesuai ketentuan penulisan Daftar ST2013-L.

Calon Koordinator Sensus Kecamatan, calon kortim, dan calon PCL diwajibkan membawa pas foto ukuran 4x6 pada saat pelatihan petugas untuk ditempelkan pada tanda pengenal petugas 5.8 1)

2) 3) 4) 5)

Persyaratan Calon Petugas Monitoring Kualitas (MK) Persyaratan spesifik calon Petugas MK: Memiliki kualitas yang baik dalam hal pemahaman materi, keuletan dalam pelaksanaan lapangan, serta tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya. Merupakan Kasi/staf dari BPS Provinsi. Pendidikan minimal D III Diutamakan yang sudah berpengalaman sebagai petugas dalam sensus atau survei. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya.

Persyaratan Calon Petugas Post Enumeration Survey (PES) Persyaratan spesifik calon Petugas PES: 1) Diutamakan yang sudah berpengalaman sebagai petugas dalam sensus atau survei. 2) Mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya. 3) Bisa menulis huruf latin dan kapital (tegak atau huruf besar) dengan baik sesuai ketentuan penulisan pada Daftar ST2013-L. 5.9

5.10 Persyaratan Calon Operator Pengolahan Persyaratan spesifik calon Operator Pengolahan: 1) Berasal dari Staf BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, atau Mitra.


57

2013, No.196

2) Bisa mengoperasikan komputer. 3) Bertanggung jawab. 4) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Supervisor pengolahan. 5) Mampu menerima dan memahami aturan-aturan dalam pengolahan. 6) Diutamakan mempunyai pengalaman sebagai petugas pengolahan di BPS. 5.11 Satuan Kerja Khusus atau Task Force (TF) Petugas TF adalah pejabat struktural, fungsional, atau sfat di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Petugas TF merupakan petugas serba bisa untuk pencacahan, pemeriksaan, pengawasan, dan koordinasi dalam pelaksanaan pencacahan rumah tangga biasa, serta pencacahan usaha pertanian non rumah tangga dan non perusahaan berbadan hukum. Persyaratan sebagai petugas TF adalah memahami tata kerja lapangan, prosedur, dan konsep ST2013, baik yang diperoleh dalam Rapat Teknis Pimpinan Daerah (Ratekda) maupun briefing teknis dari Innas atau Inda ST2013. Petugas TF harus memahami dengan baik tata kerja lapangan, prosedur, dan konsep/definisi dalam ST2013. Hal penting yang harus dijaga adalah petugas TF tidak Petugas TF tidak diperkenankan merangkap sebagai diperkenankan petugas lapangan (kortim atau PCL) merangkap sebagai karena pelaksanaan tugasnya dalam petugas lapangan waktu yang bersamaan. (kortim atau PCL) Selama dalam melaksanakan tugas lapangan, petugas TF dikoordinir oleh Kepala BPS Kabupaten/kota dan dimonitor oleh Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten/Kota. Tugas-tugas yang diberikan kepada petugas TF antara lain: 1) Mencacah kegiatan usaha pertanian yang dilakukan oleh bukan rumah tangga biasa (yaitu: barak militer, lembaga pemasyarakatan (penjara), pondok pesantren, dan seminari/biara). 2) Mencacah kegiatan usaha pertanian yang dilakukan oleh perusahaan tidak berbadan hukum. 3) Mencacah rumah tangga pada blok sensus yang ketika SP2010 masih berstatus Persiapan tetapi pada saat pencacahan lengkap ST2013 (Mei 2013) sudah ada muatan rumah tangganya, 4) Melakukan pengawasan lapangan.


2013, No.196

58

5) Melakukan evaluasi kegiatan lapangan dan hasil pencacahan. 6) Menangani masalah di lapangan, baik teknis maupun non teknis. TF bertugas mencacah kegiatan usaha pertanian pada: ● barak militer ● lembaga pemasyarakatan (penjara) ● pondok pesantren ● seminari/biara ● UPT


59

2013, No.196

BAB VI PELATIHAN PETUGAS Keberhasilan rekrutmen petugas sangat memengaruhi keberhasilan proses pelatihan calon petugas ST2013. Pada gilirannya, keberhasilan penyelenggaraan pelatihan sangat menentukan keberhasilan kegiatan pencacahan di lapangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Proses pelatihan calon petugas akan lebih baik jika calon peserta sebelumnya telah memahami ruang lingkup wilayah dan jadwal kerja, kewajiban serta hak mereka nantinya selaku petugas lapangan ST2013 yang tertuang dalam kontrak kerja. Dengan demikian perlu dilakukan briefing singkat mengenai kontrak kerja, sekaligus penandatanganan perjanjian kontrak kerja sebelum proses pelatihan dimulai. “...perlu diadakan briefing singkat mengenai kontrak kerja, sekaligus penandatanganan perjanjian kontrak kerja sebelum proses pelatihan dimulai” 6.1

Penyelenggaraan dan Jadwal Pelatihan Pelatihan petugas ST2013 dilakukan secara berjenjang dimulai dari workshop Instruktur Utama (Intama), pelatihan Instruktur Nasional (Innas), pelatihan Instruktur Daerah (Inda), dan pelatihan kortim/PCL. 1) Workshop Intama dan pelatihan Innas diselenggarakan oleh BPS RI, dilaksanakan dalam bulan November 2012. 2) Pelatihan Inda diselenggarakan oleh BPS Provinsi, dilaksanakan pada bulan Maret 2013. 3) Pelatihan kortim/PCL diselenggarakan oleh BPS Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada bulan April 2013. 4) Pelatihan Petugas PES diselenggarakan oleh BPS Provinsi. dilaksanakan awal bulan Juni 2013, 5) Pelatihan Innas pengolahan diselenggarakan oleh BPS RI, dilaksanakan pada bulan Desember 2012 dan April 2013. 6) Pelatihan Petugas Pengolahan diselenggarakan oleh BPS Provinsi, dilaksanakan bulan Mei 2013. 6.2

Penetapan Pusat Latihan Pelatihan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh fasilitas pelatihan, antara lain lokasi pusat pelatihan, akomodasi, kondisi serta


2013, No.196

60

fasilitas yang tersedia di pusat pelatihan. Persyaratan yang perlu dipenuhi suatu pusat pelatihan antara lain: 1) Tersedianya akomodasi yang memadai. 2) Tersedia sejumlah ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan. 3) Tersedia fasilitas kelas seperti papan tulis (white board), meja dan kursi belajar, viewer (untuk pelatihan Inda/Koordinator Sensus Kecamatan), penerangan yang cukup dan lain-lain. 4) Tidak terganggu oleh suara atau keramaian. 5) Mudah dicapai dengan kendaraan umum. 6) Tarif akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta ke pusat pelatihan terjangkau oleh biaya yang tersedia. 7) Untuk pelatihan Inda dirancang harus dengan menginap. Untuk pelatihan kortim/PCL sebaiknya dengan menginap. 8) Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menentukan suatu pusat pelatihan adalah dimungkinkannya peserta untuk melakukan Role Playing wawancara dengan mendatangkan nara sumber (petani) ke lokasi pelatihan. Role Playing harus dilakukan, tidak boleh ditukar dengan latihan pengisian Daftar ST2013-P dan ST2013-L saja. 6.3

Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Sebelum pelatihan dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebagai persiapan pelatihan petugas lapangan antara lain: 1) Membentuk panitia pelatihan yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. 2) Menyiapkan tempat/kelas dan fasilitas pelatihan (kursi, meja, papan tulis/white board, serta viewer untuk pelatihan Inda yang disesuaikan dengan jumlah petugas yang akan dilatih dan banyaknya instruktur yang telah dilatih. 3) Menyiapkan bahan pelatihan dan meneliti kelengkapannya, termasuk perlengkapan petugas dan dokumen yang diperlukan. 4) Menata letak kursi peserta, meja instruktur, papan tulis, layar, dan alat peraga. 5) Menyediakan alat tulis untuk keperluan pelatihan sekaligus untuk pelaksanaan lapangan (spidol, pensil, penghapus, dan peralatan lain). 6) Memanggil secara resmi (dengan surat) petugas ke tempat pelatihan. Pelatihan petugas dibedakan antara pelatihan Inda dengan pelatihan kortim/PCL. Agar proses pelatihan berjalan dengan baik, maka setiap kelas maksimal 30 orang peserta dan rata-rata 25 peserta per kelas. Pengajar pada pelatihan Inda adalah Innas. Pengajar pada pelatihan kortim/PCL adalah Inda.


61

2013, No.196

BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota harus membuat evaluasi dan laporan tertulis tentang pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya masing-masing. Isi laporan berkaitan dengan kelancaran pelatihan dan kendala yang ditemui, baik teknis maupun administrasi pelatihan. Innas, Inda, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota masing-masing membuat laporan penyelenggaraan pelatihan. Setiap instruktur (Innas dan Inda) juga harus membuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota penyelenggara. Dalam laporan instruktur dimuat hasil evaluasi penyerapan materi setiap peserta, yang diperoleh dari kuis, pendalaman, dan pengamatan di kelas. 6.4

Jadwal dan Materi Pelatihan Petugas Lapangan Pelatihan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mengikuti rincian jadwal perhari yang telah ditentukan seperti yang disajikan pada Tabel 6.1, Tabel 6.2, dan Tabel 6.3. Tidak diperkenankan mengurangi jam pelajaran. Panitia atau instruktur berkomitmen menjalankan jadwal yang sudah tersusun secara optimal. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota memantau pelaksanaan jadwal dan membuat laporannya secara jelas. 6.5

Pelatihan Petugas Pengolahan Secara umum persyaratan dan persiapan pelatihan petugas pengolahan hampir sama dengan pelatihan petugas pencacah lapangan. Tempat yang digunakan untuk pelatihan petugas pengolahan harus memenuhi persyaratan untuk penggunaan komputer. Pelatihan petugas pengolahan terbagi menjadi 2, yaitu untuk petugas pengolahan di BPS Kabupaten/Kota dan untuk petugas pengolahan di BPS Provinsi. Petugas pengolahan di BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengolahan Daftar ST2013-P dan Peta Blok Sensus, sedangkan petugas pengolahan di BPS Provinsi bertanggung jawab terhadap pengolahan Daftar ST2013-L dan ST2013-KB. Pelatihan petugas pengolahan diikuti oleh 5 peserta (termasuk panitia) dari BPS Provinsi dan masing-masing 2 peserta dari BPS Kabupaten/Kota. Banyaknya petugas yang dilatih tergantung dari beban kerja masing-masing pusat pengolahan yang akan ditentukan kemudian. Pelatihan dilaksanakan di BPS Provinsi dengan Innas dari BPS.


2013, No.196

62

Materi pelatihan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang ditugaskan kepada peserta. Secara garis besar materi yang dilatih mencakup: 1) Pengelolaan kegiatan pengolahan data. 2) Perekaman data entry untuk pengolahan Daftar ST2013-P di BPS Kabupaten/Kota. 3) Perekaman data dengan scanner untuk pengolahan Daftar ST2013-L di BPS Provinsi. 4) Rekognisi dan verifikasi data ST2013-L. 5) Validasi. 6) Tabulasi awal. 7) Scanning peta blok sensus SP2010-WB atau ST2013-WB. Jumlah sesi dan jam pelatihan harus terselenggara sesuai ketentuan.


63

2013, No.196

Tabel 6.1 Jadwal Pelatihan Inda ST2013 MENGINAP Hari/ Tanggal

Jam

Pemimpin Rapat/ Pembicara Panitia

Kegiatan

10.00-12.00 Registrasi peserta 12.00-14.00 Ishoma

Panitia Ka BPS/Ka BPS Prov, Innas, Panitia

14.00-14.30 Pembukaan Penjelasan Umum, Metodologi, Hari ke-1 14.30-15.30 dan SOP Pelaksanaan Pendataan Lengkap dan Pemutakhiran 15.30-16.00 Coffee break Pembahasan Kuesioner ST2013-P 16.00-17.30 (Pre-printed) 17.30-19.30 Ishoma Pembahasan Kuesioner ST2013-P 19.30-21.00 (Pre-printed) Pembahasan Kuesioner ST2013-L 08.00-10.00 Blok I, III, IV 10.00-10.30 Coffee break Pembahasan Kuesioner ST2013-L 10.30-12.00 Blok V, VI, VII 12.00-13.30 Ishoma Pembahasan Kuesioner ST2013-L Hari ke-2 13.30-15.30 Blok VIII, IX, II 15.30-16.00 Coffee break Role playing wawancara di dalam 16.00-17.30 kelas 17.30-19.30 Ishoma Pembahasan ST2013-KB, ST201319.30-21.00 Kortim, dan Pembahasan SMS Gateway 08.00-09.30 Pendalaman Materi Hari ke-3 09.30-10.00 Coffee break 10.00-12.00 Diskusi Umum dan Penutupan

Innas Panitia Innas Panitia Innas Innas Panitia Innas Panitia Innas Panitia Innas Panitia Innas Innas Panitia Innas, Panitia


2013, No.196

64

Tabel 6.2 Jadwal Pelatihan Kortim/PCL ST2013 MENGINAP Hari/ Tanggal

Jam

Registrasi peserta

12.00-14.00

Ishoma

14.00-14.30

Pembukaan

Panitia Ka BPS Kab/Kota, Inda, Panitia

08.00-09.30

Penjelasan Umum, Metodologi, dan SOP Pelaksanaan Pendataan Lengkap dan Pemutakhiran Coffee break Pembahasan Kuesioner ST2013-P (Pre-printed) Ishoma Pembahasan Kuesioner ST2013-P (Pre-printed) Pembahasan Kuesioner ST2013-L Blok I, III, IV Coffee break Pembahasan Kuesioner ST2013-L Blok V, VI, VII Ishoma Pembahasan Kuesioner ST2013-L Blok VIII, IX, II Coffee break Role playing wawancara di dalam kelas Ishoma Pembahasan ST2013-KB, ST2013Kortim, dan SMS Gateway Pendalaman Materi

09.30-10.00

Coffee break

Panitia

10.00-12.00

Diskusi Umum dan Penutupan

Inda, Panitia

15.30-16.00 16.00-17.30 17.30-19.30 19.30-21.00 08.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.30 13.30-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 17.30-19.30 19.30-21.00 Hari ke-3

Kegiatan

10.00-12.00

Hari ke-1 14.30-15.30

Hari ke-2

Pemimpin Rapat/ Pembicara Panitia

Inda Panitia Inda Panitia Inda Inda Panitia Inda Panitia Inda Panitia Inda Panitia Inda Inda


65

2013, No.196

Tabel 6.3 Jadwal Pelatihan Kortim/PCL ST2013 TIDAK MENGINAP Hari/ Tanggal

Jam

Registrasi peserta

10.00-10.30

Pembukaan

09.30-10.00

Penjelasan Umum, Metodologi, dan SOP Pelaksanaan Pendataan Lengkap dan Pemutakhiran Ishoma Pembahasan Kuesioner ST2013-P (Pre-printed) Coffee break Pembahasan Kuesioner ST2013-P (Pre-printed) Pembahasan Kuesioner ST2013-L Blok I, III, IV Coffee break Pembahasan Kuesioner ST2013-L Blok V, VI, VII Ishoma Pembahasan Kuesioner ST2013-L Blok VIII, IX, II Coffee break Role playing wawancara di dalam kelas Pembahasan ST2013-KB, ST2013Kortim, dan SMS Gateway Coffee break

10.00-11.30

Pendalaman Materi

Inda

11.30-13.00

Ishoma

13.00-15.00

Diskusi Umum dan Penutupan

Panitia Inda, Panitia

12.00-13.30 13.30-15.00 15.00-15.30 15.30-17.00 08.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.30 13.30-15.30 15.30-16.00 16.00-17.00 08.00-09.30 Hari ke-3

Kegiatan

08.00-10.00

Hari ke-1 10.30-12.00

Hari ke-2

Pemimpin Rapat/ Pembicara Panitia Ka BPS Kab/Kota, Inda, Panitia Inda Panitia Inda Panitia Inda Inda Panitia Inda Panitia Inda Panitia Inda Inda Panitia


2013, No.196

66

BAB VII PENGELOLAAN DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN LAPANGAN 7.1

Dokumen dan Perlengkapan Dokumen dan perlengkapan ST2013 meliputi daftar (instrumen/kuesioner), buku pedoman, bahan publisitas, dan perlengkapan petugas dalam rangka kegiatan lapangan ST2013. Sebagian dokumen dan perlengkapan diadakan di BPS dan sebagian lagi di BPS Provinsi. Jenis dokumen instrumen dan buku pedoman telah dirinci pada Bab 1. 7.2

Jenis Perlengkapan Petugas Lapangan

Jenis perlengkapan petugas untuk pelaksanaan ST2013 adalah sebagai berikut: 1) Tas: Sebuah tas yang dirancang khusus diberikan kepada setiap Inda, Koordinator Sensus Kecamatan, kortim, dan PCL. Tas tersebut harus dipakai pada pelaksanaan lapangan karena akan menjadi salah satu identitas/tanda selaku petugas, selain surat tugas. 2) Ballpoint ST2013: Setiap petugas mendapatkan sebuah ballpoint berlogo ST2013 untuk dipergunakan ketika pelatihan maupun pelaksanaan lapangan. 3) Pensil ST2013: Setiap Koordinator Sensus Kecamatan, kortim, dan PCL akan mendapatkan 3 (tiga) buah pensil yang berlogo ST2013 baik untuk pelatihan dan pelaksanaan. Untuk pengisian Daftar ST2013-L diwajibkan menggunakan pensil yang dibagikan ini. Dilarang menggunakan pensil lain. Hal ini perlu selalu diingatkan, karena sangat menentukan hasil pembacaan oleh scanner. 4) Peruncing: Setiap Koordinator Sensus Kecamatan, kortim, dan PCL akan mendapatkan 1 (satu) buah peruncing, berupa pisau atau rautan. Agar penggunaan peruncing tetap berfungsi dengan baik hingga akhir pencacahan, maka pada saat pelatihan panitia diharapkan menyediakan rautan putar di setiap kelas. 5) Penghapus: Setiap Koordinator Sensus Kecamatan, kortim, dan PCL akan mendapat 2 (dua) buah penghapus untuk digunakan pada pelatihan maupun pelaksanaan pencacahan. 6) Buku Tulis (Block Notes): Setiap petugas akan mendapatkan satu buah buku tulis (block notes) untuk keperluan pelatihan maupun pelaksanaan lapangan.


67

2013, No.196

7) Tanda Pengenal: Pada waktu pelaksanaan lapangan setiap Koordinator Sensus Kecamatan, kortim, dan PCL harus mengenakan tanda pengenal yang berlogo ST2013. Tanda pengenal yang berisi nama, bertugas sebagai, wilayah tugas, dan foto ini merupakan salah satu identitas petugas ST2013 di lapangan. 8) Rompi dan Topi: Setiap petugas lapangan memakai rompi hijau dan topi, selain untuk membawa peralatan juga berfungsi sebagai atribut petugas ST2013. Rompi ini hanya diperuntukkan selama pencacahan ST2013 pada bulan Mei 2013. Logo dan atribut ST2013 harus dilepaskan jika rompi ingin digunakan setelah masa pencacahan ST2013. 9) Surat Tugas: Pada waktu pelaksanaan lapangan setiap Koordinator Sensus Kecamatan, kortim, dan PCL akan dibekali dengan surat tugas. Petugas harus selalu membawa surat ini ke rumah tangga ketika melakukan pencacahan. Dokumen atau instrumen yang dibutuhkan di lapangan, seperti formulir-formulir kendali, formulir pembantu, tanda terima, surat pengantar dan lembar kerja, diadakan oleh BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota. Contoh-contoh format formulir yang dibutuhkan tersedia pada lampiran buku pedoman. 7.3

Pengelolaan Dokumen dan Perlengkapan ST2013 Pengiriman dokumen/perlengkapan petugas ke BPS Kabupaten/Kota dilakukan secepat mungkin sehingga sudah sampai sebelum jadwal pelaksanaan. Dokumen untuk wilayah yang jauh atau sulit pengangkutannya dikirim terlebih dahulu. Pelaksanaan pengiriman dokumen/perlengkapan dari BPS RI merupakan tanggung jawab Biro Umum. Pelaksanaan pengiriman dokumen/perlengkapan dari BPS Provinsi merupakan tanggung jawab Sub Bagian Urusan Dalam. Pelaksanaan pengiriman dokumen/perlengkapan dari BPS Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Kasubbag Tata Usaha. Sekretariat ST2013 harus memantau setiap tahapan pengiriman dokumen/ perlengkapan dan membuat laporan secara berkala kepada direktorat/bidang/seksi subject matter. Beberapa hal penting yang harus diketahui dan dipedomani: 1) Dokumen dan perlengkapan petugas yang akan dikirim dari BPS RI ke BPS Kabupaten/Kota adalah dokumen scanner (Daftar ST2013-L dan ST2013-KB) dan softcopy dokumen non-scanner (Daftar ST2013-P). 2) Dokumen scanner cadangan akan dikirim ke BPS Provinsi sebanyak 0,5-1 persen dari total dokumen se-provinsi.


2013, No.196

68

3) Pengemasan dan pengiriman dokumen scanner dilakukan oleh perusahaan percetakan/rekanan pengadaan, dikirim langsung ke daerah baik ke BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. 4) Kemasan boks dokumen ST2013 scanner ada 2 (dua) jenis/ukuran: i. Boks kecil berisi 50 set Daftar ST2013-L dan 1 lembar Daftar ST2013-KB, Boks ini dapat digunakan sebagai alas pada saat pencacahan. ii. Boks sedang berisi maksimal 10 boks kecil. iii. Boks besar berisi 20 boks kecil. 5) Untuk blok sensus nonkonsentrasi, satu boks kecil dapat berisi dokumen dari beberapa blok sensus dengan menuliskan identitas seluruh blok sensus secara lengkap. 6) Dokumen hasil pencacahan dikirim ke BPS Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu dimasukkan dalam plastik sebelum dimasukkan ke boks kecil. Distribusi Daftar ST2013-L kepada petugas berdasarkan muatan ”rumah tangga pertanian” yang informasinya dari hasil SP2010. Oleh karena itu, di BPS Kabupaten/Kota harus dilakukan penghitungan dokumen menurut kebutuhan setiap kecamatan berdasarkan hasil ST2003 dan hasil SP2010. Kemudian Koordinator Sensus Kecamatan melakukan penghitungan dokumen menurut kebutuhan setiap tim di wilayah kerjanya. Pembagian dokumen kepada petugas dilaksanakan bersamaan dengan selesainya pelatihan, oleh karena itu, dokumen sudah harus selesai dikemas menurut kortim sebelum pelatihan petugas dimulai. Jika dibagikan tidak pada waktu pelatihan, maka Koordinator Sensus Kecamatan harus membagikan dokumen sebelum jadwal pelaksanaan lapangan. Pada kemasan (boks) dokumen dan perlengkapan yang akan dikirim perlu diyakinkan bahwa pada kemasan tercantum tujuan, jenis, dan jumlah dokumen. Pengiriman dokumen harus menggunakan surat pengantar (minimum rangkap 2) yang menerangkan: tujuan, jenis, dan jumlah. Surat pengantar rangkap ke-1 untuk dipegang penerima (tujuan), sedangkan rangkap ke-2 sebagai arsip pengirim. Ketika menerima kiriman dokumen/perlengkapan, petugas harus segera memeriksa apakah sesuai dengan surat pengantar dan apakah ada yang rusak. Jika dokumen/perlengkapan dari BPS RI tidak sesuai atau ada yang rusak, segera laporkan ke Sekretariat ST2013 melalui: e-mail: [email protected] Faksimili: (021) 3857048, 3506676 Telepon : (021) 3857048, 3841195 ext. 2012


69

2013, No.196

BPS Provinsi memeriksa kecocokan surat pengantar dengan dokumen dan perlengkapan yang diterima. Jika ada kelainan (rusak, kurang atau tidak sesuai dengan pengantar) langsung dilaporkan ke BPS melalui sekretariat ST2013. BPS Kabupaten/Kota menyiapkan gudang/tempat penampungan dokumen/ perlengkapan dan menata penempatan dokumen/perlengkapan menurut jenisnya. Penyimpanan dokumen scanner boks besar dipisahkan dari dokumen/perlengkapan lainnya, serta bebas dari debu, air atau hal lain yang bisa merusak. BPS Kabupaten/Kota menyiapkan alokasi jumlah dokumen/perlengkapan menurut jenis dan penggunaan (pelatihan dan pelaksanaan lapangan termasuk cadangan) per kecamatan sesuai dengan pedoman. Cadangan lebih diutamakan tersedia pada daerah yang sulit dan yang jauh dari kantor BPS Kabupaten/Kota. Untuk kecamatan yang tidak sulit (dekat dari kantor BPS Kabupaten/Kota) sebaiknya tidak perlu tersedia cadangan. BPS Kabupaten/Kota menyiapkan daftar rencana distribusi blanko dokumen pelaksanaan dengan format berisi kolom-kolom keterangan: 1) Kecamatan 2) Jumlah BS (Blok Sensus) 3) Jumlah perkiraan ”rumah tangga pertanian” 4) Jumlah Tim 5) Jumlah PCL 6) Jumlah Daftar ST2013-P

7) Jumlah Daftar ST2013-L 8) Jumlah Daftar ST2013-KB 9) Jumlah Peta SP2010-WB/ ST2013-WB 10) Jumlah boks besar 11) Jumlah boks sedang 12) Jumlah boks kecil

Daftar rencana distribusi dokumen menurut kortim dalam satu kecamatan formatnya berisi kolom-kolom keterangan: 1) Nomor Kortim 2) Jumlah BS (Blok Sensus) 3) Jumlah perkiraan ”rumah tangga pertanian” 4) Jumlah PCL 5) Jumlah Daftar ST2013-P

6) Jumlah Daftar ST2013-L 7) Jumlah Daftar ST2013KB 8) Jumlah Peta SP2010-WB/ ST2013-WB 9) Jumlah boks kecil

Selama pencacahan berlangsung, Koordinator Sensus Kecamatan harus selalu memantau persediaan dokumen di tangan kortim. Jika terjadi kekurangan di suatu tim, maka Koordinator Sensus Kecamatan berupaya mencari dengan berkoordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota. Jika terjadi kelebihan maka KSK mengumpulkan yang berlebih. Semua penerimaan dan pengiriman dokumen harus dibuat berita acaranya.


2013, No.196

70

7.4

Pengumpulan Dokumen Hasil Pencacahan Semua dokumen hasil pencacahan dan sisa dokumen yang tidak terpakai dikumpulkan kembali dan dibukukan dengan tertib. Penyimpanan dan pengelolaan masing-masing dokumen dijelaskan sebagai berikut: Tabel 7.1 Unit Kerja dan Jenis Dokumen yang Dikelola Unit Kerja

Jenis Dokumen

Keterangan

Seksi Statistik Laporan pengawasan Produksi BPS (Laporan Kortim, Kabupaten/Kota Laporan KSK, Laporan TF, dan Laporan supervisi).

Laporan digunakan sebagai Bahan Evaluasi dan Laporan BPS Kabupaten/Kota.

Seksi IPDS BPS 1. Daftar ST2013-P. Kabupaten/Kota 2. Peta SP2010-WB atau ST2013-WB. 3. Daftar ST2013RP1 dan Daftar ST2013-RP2 4. Daftar ST2013NRTP

1. Daftar ST2013-P diolah, diupload, dan disimpan. 2. Peta SP2010-WB atau ST2013-WB di-scan dan disimpan. 3. Daftar ST2013-RP1 dan Daftar ST2013-RP2 disimpan 4. Daftar ST2013-NRTP disimpan.

Subbag TU BPS 1. Dokumen Kabupaten/Kota administrasi keuangan. 2. Dokumen pelatihan. 3. Sisa dokumen yang tidak dipakai.

Disimpan dan dikelola penggunaannya.

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi

1. Laporan Laporan digunakan sebagai monitoring dan Bahan Evaluasi dan Laporan supervisi. BPS Provinsi. 2. Data sementara.

Bidang IPDS BPS Provinsi

1. Daftar ST2013-L 2. Daftar ST2013-KB 3. Data sementara.

Daftar ST2013-L dan ST2013-KB diolah, di-upload, dan disimpan.


71

2013, No.196

7.5

Alur Dokumen Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengelolaan dokumen sangat penting dipahami dan dirancang dengan baik. Alur dokumen berikut ini diharapkan dapat membantu pemahaman pegawai yang tugasnya terkait dengan dokumen dan perlengkapan. BPS RI ST2013-L ST2013-KB ST2013-Kode ST2013-Teknis ST2013-PAK ST2013-Innas ST2013-Inda ST2013-Kortim ST2013-PCL ST2013-Olah Buku Manajemen Kampanye ST2013

BPS Provinsi ST2013-L ST2013-KB ST2013-Kode ST2013-Teknis ST2013-PAK ST2013-Inda ST2013-Kortim ST2013-PCL ST2013-Olah Buku Manajemen Kampanye ST2013 Ket: Untuk Pelatihan dan Cadangan

PCL

Kortim

SP2010-WB atau ST2013-WB ST2013-P ST2013-L ST2013-Kode ST2013-PCL

SP2010-WB atau ST2013-WB ST2013-P ST2013-L ST2013-KB ST2013-RP2 ST2013-Kode ST2013-Kortim ST2013-PCL

BPS Kab/Kota ST2013-L ST2013-KB ST2013-Kode ST2013-Teknis ST2013-PAK ST2013-Kortim ST2013-PCL ST2013-Olah Buku Manajemen Kampanye ST2013 Dicetak di Kab/Kota: SP2010-WB atau ST2013-WB ST2013-P ST2013-RP1 ST2013-RP2 ST2013-NRTP

Koordinator Sensus Kecamatan SP2010-WB atau ST2013-WB ST2013-P ST2013-L ST2013-KB ST2013-RP2 ST2013-RP1 ST2013-Kode ST2013-Inda ST2013-Kortim ST2013-PCL

Gambar 7.1 Alur Dokumen ST2013 dari BPS RI sampai ke Petugas


2013, No.196

72

BPS RI Raw data ST2013-KB dan ST2013-L

BPS Provinsi ST2013-L ST2013-KB

SP2010-WB atau ST2013-WB ST2013-P

serta ST2013-P Hasil scan Peta SP2010-WB atau ST2013WB

BPS Kab/Kota

ST2013-L Raw data ST2013P

ST2013-KB

Hasil scan Peta SP2010-WB atau ST2013WB

ST2013-RP2

ST2013-RP1

PCL

Kortim

Koordinator Sensus Kecamatan

SP2010-WB atau

SP2010-WB atau

SP2010-WB atau

ST2013-WB

ST2013-WB

ST2013-WB

ST2013-P

ST2013-P

ST2013-P

ST2013-L

ST2013-L

ST2013-L

ST2013-KB

ST2013-KB

ST2013-RP2

ST2013-RP2 ST2013-RP1

Gambar 7.2

Alur Dokumen Hasil Pencacahan ST2013 dari Petugas ke BPS RI


73

2013, No.196


Gambar 7.4. Flowchart Pengolahan Dokumen Pencacahan Lengkap ST2013

2013, No.196 74


75

2013, No.196

BAB VIII PENGAWASAN LAPANGAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR Kegiatan pengawasan lapangan dan pemeriksaan daftar merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan lapangan. Adalah sesuatu yang sangat tidak baik jika ada upaya/niat dari para petugas pengawas/pemeriksa untuk kurang perhatian dalam pengawasan lapangan dan pemeriksaan daftar, apalagi jika tidak melakukannya sama sekali. Oleh karena itu dalam ST2013 pengawasan lapangan secara berjenjang dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten (Task Force), kecamatan (Koordinator Sensus Kecamatan), sampai tingkat lapangan (kortim). Prinsip pengawasan dan pemeriksaan dokumen ST2013 yang dilakukan oleh kortim adalah dalam rangka mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (reliable) dan yang akurat (valid), serta tuntas (clean) di lapangan. Hal-hal yang dipantau dalam pengawasan diarahkan pada kedisiplinan menjalankan semua prosedur, metode, dan jadwal pencacahan. Hal-hal yang dicermati dalam pemeriksaan daftar adalah kelengkapan, kewajaran isian, tata cara pengisian/penulisan, serta ketelitian dan konsistensi isian. Dengan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan, diharapkan akan diperoleh data berkualitas atau data yang akurat dan benar. 8.1 Pengawasan yang Bersifat Koordinatif 8.1.1 Koordinator Nasional (Kornas) Kornas adalah tim pengawas tingkat pusat yang terdiri dari pejabat setingkat Eselon II di BPS RI. Pengawasan yang dilakukan Kornas utamanya berfungsi memastikan jalannya koordinasi antara BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. 8.1.2 Koordinator Wilayah (Korwil) Korwil adalah tim pengawas tingkat provinsi yang terdiri dari pejabat setingkat Eselon III di lingkungan BPS Provinsi. Pengawasan yang dilakukan Korwil berfungsi memastikan jalannya koordinasi antara BPS Kabupaten/Kota dan Koordinator Sensus Kecamatan. 8.2 Pengawasan yang bersifat Teknis 8.2.1 Koordinator Sensus Kecamatan Pengawasan di tingkat kecamatan adalah Koordinator Sensus Kecamatan yang mengawasi tim pencacah yang ada di bawah tanggung jawabnya. Koordinator Sensus Kecamatan tidak boleh hanya menunggu laporan dari kortim, melainkan harus aktif mengunjungi setiap tim


2013, No.196

76

pencacah dan memastikan setiap tim pencacah sudah bekerja sesuai prosedur. Setiap dokumen yang masuk dari kortim juga harus diperiksa kembali oleh Koordinator Sensus Kecamatan, dan apabila terdapat kesalahan isian pada dokumen hasil pencacahan maka wajib diperbaiki. 8.2.2 Koordinator Tim (Kortim) Dalam kegiatan lapangan ST2013, kortim mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: koordinasi, pengawasan, dan pemeriksaan hasil. Fungsi kortim sebagai koodinator dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kortim adalah pimpinan tim yang bertindak untuk dan atas nama BPS, secara khusus dalam lingkup kegiatan ST2013 di wilayah tugasnya. Kortim berada pada garis paling depan berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Konsekuensi sebagai pimpinan adalah harus mengenal dengan baik setiap anggotanya. Secara struktur, PCL adalah bawahan langsung kortim. 2) Kortim harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat (kepala desa/lurah atau ketua satuan lingkungan setempat/SLS), minimal atas 3 alasan penting, yaitu: a. Tim melakukan aktivitas mengunjungi semua rumah tangga yang ada di bawah kekuasaan mereka. b. Penguasa wilayah lebih mengenal seluk beluk wilayah, sehingga tim terbantu dalam menghindari lewat cacah ataupun cacah ganda. c. Keberhasilan tugas tim tergantung pada penerimaan masyarakat, dimana tim akan diterima jika mendapat dukungan tokoh masyarakat. 3) Kortim mengatur waktu pencacahan, membagi tugas siapa mencacah di mana, dan mengerahkan tim mengerjakan apa, termasuk mengatur distribusi dan pengumpulan dokumen sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. 4) Memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden, baik yang menyangkut perubahan rumah tangga maupun pencacahan rumah tangga pertanian dan usaha jasa pertanian. 5) Mengawasi pelaksanaan pencacahan sesuai SOP yang telah ditetapkan yaitu door to door atau snowball, dan dipastikan tidak melakukan wawancara dengan mengumpulkan responden di rumah ketua SLS. 6) Kortim mengambil keputusan tentang hal yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh PCL, ataupun tentang jalan keluar penyelesaian masalah yang timbul di lapangan. 7) Kortim harus menyampaikan atau meneruskan instruksi kepada tim yang diperoleh dari atasannya (KSK/BPS). Sebagai pengawas lapangan, kortim harus melakukan kegiatan sebagai berikut:


77

2013, No.196

1) Kortim secara langsung melakukan pengawasan di lapangan dengan cara memantau proses pencacahan. Kortim harus mendampingi PCL dalam melakukan wawancara di rumah tangga, memperhatikan bagaimana PCL melakukan tugasnya sebagai bahan untuk memberi koreksi ataupun pujian. Kortim juga harus tahu mengapa PCL yang satu lebih lambat atau lebih cepat dari yang lainnya, kemudian sebagai bahan petunjuk jika ada yang mesti dikoreksi. Kortim harus dengan mudah dihubungi PCL apabila ditemui permasalahan sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan sedini mungkin. Pemantauan terhadap PCL harus intensif dan terus menerus. 2) Secara berkala kortim melapor ke Koordinator Sensus Kecamatan mengenai kegiatan pencacahan. 3) Sebelum melaksanakan pemutakhiran rumah tangga, kortim harus bersama-sama dengan PCL menelusuri wilayah setiap blok sensus (BS), menunjukkan atau menandai batas BS sesuai peta ST2013-WB (selanjutnya disebut dengan peta WB), memutakhirkan peta WB serta menetapkan bangunan mana awal mulai pemutakhiran. 4) Memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden, baik yang menyangkut perubahan rumah tangga maupun pencacahan rumah tangga pertanian dan usaha jasa pertanian. 5) Organisasi pelaksanaan pencacahan sesuai SOP yang telah ditetapkan yaitu door to door atau snowball dan dipastikan tidak melakukan wawancara dengan mengumpulkan responden di rumah ketua SLS. 6) Pada saat PCL melakukan pemutakhiran rumah tangga maka kortim harus mendampingi dan mengawasi proses pemutakhiran rumah tangga yang dilakukan PCL 1 dan PCL lainnya secara bergantian. 7) Kortim harus menyertai PCL berwawancara di rumah tangga pertama (awal pencacahan) dalam tiap BS, ketika melakukan pencacahan lengkap dengan Daftar ST2013-L. Sebagai pemeriksa hasil lapangan, kortim harus melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Kortim harus melakukan pemeriksaan hasil pencacahan yang mencakup kelengkapan dan kebenaran pengisian daftar serta kewajaran isian. Termasuk yang harus diperiksa adalah konsistensi isian antar pertanyaan dan konsistensi isian antara Daftar ST2013-P dan ST2013-L. 2) Pemeriksaan dokumen dilakukan saat berada di lapangan. Pemeriksaan Daftar ST2013-L dilakukan sesaat setelah PCL selesai pencacahan setiap satu rumah tangga. Selanjutnya daftar tersebut harus segera diambil dan diperiksa oleh kortim. Apabila masih ditemui kesalahan, jelaskan kesalahannya agar PCL dapat memperbaiki pada saat itu juga dan tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Jika perlu, PCL harus mengunjungi ulang rumah tangga responden.


2013, No.196

78

3) Kortim juga harus memeriksa ulang semua daftar (ST2013-P maupun ST2013-L) sebelum diproses lebih lanjut oleh Koordinator Sensus Kecamatan. Tahap ini jangan diabaikan agar dalam tahap pemeriksaan selanjutnya kesalahan menjadi sangat minimal. 8.2.3 Satuan Kerja Khusus: Task Force (TF) Task Force [yang ditugaskan mencacah usaha pertanian Non Rumah Tangga (NRT) dan mencacah rumah tangga pada blok sensus yang ketika SP2010 masih berstatus Persiapan tetapi pada saat pencacahan lengkap ST2013 (Mei 2013) sudah ada muatan rumah tangganya] mengawasi pelaksanaan pencacahan Daftar ST2013-P dan Daftar ST2013-L, membantu pemeriksaan hasil pencacahan, dan pekerjaan lain bersifat teknis maupun administrasi serta aktivitas yang perlu dilakukan secara lintas struktur di bawah BPS Kabupaten/Kota. Oleh karena itu TF dipersiapkan untuk “serba bisa”. Selain ikut dalam pelatihan Inda, TF juga diikutkan dalam berbagai pertemuan pembahasan teknis maupun administrasi.


79

2013, No.196

BAB IX MONITORING KUALITAS Untuk menjamin pelaksanaan lapangan berjalan dengan baik sesuai prosedur, serta mengurangi nonsampling error, maka dibentuk suatu tim monitoring kualitas (MK) yang bertugas secara independen. Temuan hasil monitoring dapat digunakan oleh para penangung jawab kegiatan sebagai peringatan dini (early warning), dan harus ditindaklanjuti demi perbaikan pelaksanaan lapangan oleh petugas ST2013 agar sesuai dengan ketentuan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan sudah sesuai dengan standard operating procedure (SOP). Dalam monitoring, isian dalam kuesioner dicek kebenaran jawabannya tentang identifikasi rumah tangga pertanian dan karakteristik pokok usaha rumah tangga pertanian. 9.1 Tujuan Tujuan MK secara umum adalah: 1) Mengetahui kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pencacahan 2) Mengetahui tingkat ketelitian isian (content) 3) Memberi masukan cepat melalui short messages service (SMS) pada Kepala BPS Kabupaten/Kota dan pimpinan BPS tentang indikasi pelanggaran SOP dan kesalahan isian yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. 9.2

Petugas MK Petugas Monitoring Kualitas (PMK) harus memiliki kualitas yang baik dalam hal pemahaman materi, keuletan dalam pelaksanaan lapangan, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya sebagai PMK. PMK adalah kasi dan staf minimal lulusan D III dari BPS Provinsi. Staf BPS RI juga akan melakukan MK dengan pedoman yang sama di lokasi yang berbeda dengan lokasi MK BPS Provinsi. 9.3

Briefing Pengajar MK Sebelum melakukan monitoring, seluruh PMK harus di-briefing tentang prosedur pelaksanaan monitoring. Petugas briefing di BPS RI adalah Innas ST2013 dari BPS RI, sedangkan petugas briefing di BPS Provinsi adalah Innas ST2013 dari BPS Provinsi. Pada saat pelatihan Innas ST2013, materi MK telah diberikan secara khusus.


2013, No.196

80

9.4

Jenis Dokumen yang Digunakan Jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan MK ST2013 adalah: 1) Daftar ST2013-MK1, digunakan untuk pengecekan implementasi SOP pencacahan ST2013 dan isian rumah tangga pertanian dalam rangka monitoring kualitas ST2013. 2) Daftar ST2013-MK2, digunakan untuk pengecekan kesalahan isian pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian dalam rangka kegiatan monitoring kualitas ST2013. 3) ST2013-MK, digunakan sebagai pedoman dalam memandu pelaksanaan MK ST2013.


81

2013, No.196

BAB X PENGOLAHAN DATA Kegiatan pengolahan data ST2013 mencakup 4 subsistem pengolahan, yaitu: 1) Pengolahan angka sementara berdasarkan hasil pemutakhiran data pada Daftar ST2013-P (pre-printed) di BPS Kabupaten/Kota dengan menggunakan program entry data yang sudah disiapkan. Hasil entry diupload setiap waktu ke server BPS dengan menggunakan Web Aplikasi. Perkembangan kelengkapan angka sementara tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dapat dimonitor pada Web Aplikasi tersebut. 2) Pengolahan Daftar ST2013-KB dan Daftar ST2013-L di pusat pengolahan BPS Provinsi dengan menggunakan mesin scanner. 3) Dokumentasi peta WB di BPS Kabupaten/Kota. 4) Pengolahan dan dokumentasi laporan-laporan pengawasan dan pemeriksaan di BPS Kabupaten/Kota. Pengolahan data untuk memperoleh angka sementara dilakukan di BPS Kabupaten/Kota.

Pengolahan Daftar ST2013-P, selain dimaksudkan untuk memperoleh angka sementara, juga merupakan pemutakhiran rumah tangga yang bertujuan untuk memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga yang lengkap dan mutakhir. Sumber data yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran adalah daftar nama dan alamat rumah tangga hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dengan menggunakan Daftar SP2010-C1. Penggunaan daftar rumah tangga hasil SP2010 dimaksudkan agar cakupan (coverage) dapat dioptimalkan. 10.1 Pengolahan Daftar ST2013-P Keterangan dari Daftar ST2013-P yang di-entry mencakup 5 blok, yaitu: keterangan tempat, keterangan petugas, rekapitulasi, catatan, dan Pemeriksaan kewajaran data hasil pencacahan meliputi, antara lain: Perbandingan dengan hasil ST2003 atau sumber data lain yang relevan. hasil pemutakhiran dan keterangan kegiatan pertanian. Terdapat dua jenis Daftar ST2013-P, yaitu: Daftar ST2013-P door to door dan ST2013-P snowboll. Pada Daftar ST2013-P door to door seluruh rumah tangga yang tercetak harus di-entry dalam program pengolahan, sedangkan pada


2013, No.196

82

Daftar ST2013-P snowball hanya rumah tangga yang teridentifikasi sebagai rumah tangga pertanian yang di-entry. Pengolahan Daftar ST2013-P dilakukan dalam dua tahap, yaitu: pengolahan rekapitulasi dan pengolahan ST2013-P lengkap. Pengolahan rekapitulasi ST2013-P dimaksudkan untuk mendapatkan angka sementara pengolahan ST2013-P lengkap dimaksudkan sebagai kontrol dalam pengolahan ST2013-L. Rekapitulasi ST2013-P mencakup 8 rekapitulasi mengenai jumlah rumah tangga SP2010, rumah tangga hasil pemutakhiran, rumah tangga yang mengelola usaha pertanian milik sendiri, rumah tangga yang mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil, rumah tangga yang memiliki usaha pertanian dikelola orang lain, rumah tangga yang melakukan usaha jasa pertanian, rumah tangga yang mengelola kegiatan pertanian, dan jumlah ternak (sapi potong, sapi perah, dan kerbau) pada 1 Mei 2013. Sebelum dilakukan entri data, dilakukan pemeriksaan kewajaran isian dan kebenaran identitas. Hasil entri setiap waktu (berupa summary record) langsung di-upload ke server BPS melalui web aplikasi yang telah disiapkan. Proses entri data Daftar ST2013-P dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Pengolahan angka sementara di setiap pusat pengolahan kabupaten/kota sebagai berikut : 1) Subsistem pengolahan angka sementara dilakukan di seluruh BPS Kabupaten/Kota. Data setiap saat dapat di-upload ke server BPS. Pengolahan angka sementara adalah pengolahan Daftar ST2013-P Blok I s.d. Blok III. 2) Angka sementara jumlah rumah tangga yang mengelola usaha pertanian adalah jumlah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan, dll. 3) Basis data hasil uploading digunakan sebagai call centre basis data beserta progress-nya pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan bahkan sampai tingkat blok sensus dapat dilakukan melalui web aplikasi BPS. 4) Setelah pengolahan angka sementara, secara simultan dapat dilakukan pengolahan Daftar ST2013-P lengkap, yaitu dari Blok I s.d. Blok V yang nantinya akan dijadikan sebagai kontrol dalam pengolahan Daftar ST2013-L. 5) Dalam rangka pengecekan kebenaran hasil perekaman angka sementara, di dalam subsistem ini sudah difasilitasi proses pengecekan seperti :


83

2013, No.196

a. Pengecekan kelengkapan BS (completeness BS) pada setiap desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. b. Bila butir a) sudah selesai selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, yakni kewajaran jumlah rumah tangga yang mengelola pertanian. c. Bila masih ditemukan ketidakwajaran, maka BPS Kabupaten/Kota harus meneliti di mana atau apa penyebabnya, kemudian dapat diketahui BS mana yang berisi data yang tidak wajar tersebut. Apakah disebabkan kesalahan pada waktu perekaman atau diperlukan adanya konfirmasi lanjutan ke petugas lapangan untuk diperbaiki. Basis data tersebut segera di-upload kembali ke server BPS pusat untuk memperoleh angka sementara final. Data yang tidak wajar harus segera diteliti apa sebabnya.

10.2 Pengolahan Daftar ST2013-KB dan ST2013-L Pengolahan Daftar ST2013-KB (merupakan batch control untuk setiap BS) dan Daftar ST2013-L (berbentuk booklet) dirancang dengan menggunakan scanner dalam rangka menghasilkan angka final. Pusat pengolahan daerah untuk Daftar ST2013-KB dan ST2013-L adalah BPS Provinsi. Pengolahan Angka Final di setiap pusat pengolahan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan penyimpanan dokumen dikontrol secara on-line oleh masing-masing supervisor untuk setiap kegiatan yang meliputi : a. Guillotine (pemotongan dokumen) b. Scanning c. Recognition d. Correction e. Completion

f. Release g. Validation h. Tabulasi hasil pengolahan i. Evaluasi hasil pengolahan

2) Angka final jumlah rumah tangga usaha pertanian adalah jumlah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha milik sendiri, secara bagi hasil, maupun milik orang lain dengan menerima upah. Angka final diperoleh dari Daftar ST2013-L, sedangkan angka sementara diperoleh dari Daftar ST2013-P. 3) Pengolahan lengkap dokumen ST2013-KB dan ST2013-L dilakukan di BPS Provinsi. Pengolahan lengkap adalah pengolahan dokumen dari


2013, No.196

84

proses scanning atau entri data sampai dengan validasi dokumen ST2013-KB dan ST2013-L, termasuk didalamnya hasil entri dokumen ST2013-P dari BPS Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai master dengan tujuan sebagai kontrol completeness dokumen ST2013-L. Pembuatan sistem dan program pengolahan ST2013 dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik, sedangkan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menjadi nara sumber materi. Sistem dan program ini akan didistribusikan ke BPS Provinsi. Dalam sistem ini ditentukan bahwa perekaman datanya dilakukan dengan scanner. Gambaran ringkas tahapan subsistem pengolahan ST2013-L adalah: 1) Penerimaan dokumen dan pengelompokan. BPS Provinsi menjadi pusat pengolahan dengan scanner. Bidang IPDS menerima dokumen dari Bagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha di BPS Provinsi menerima dokumen hasil pencacahan dari BPS Kabupaten/Kota. Petugas memeriksa dan mencatat kelengkapan jumlah Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB yang diterima dalam buku penerimaan dokumen. Dokumen yang telah diterima sudah dalam boks kecil, dimana 1 BS menjadi 1 kelompok (batch). Setiap batch diberi nomor batch. 2) Pemotongan Dokumen. Dokumen ST2013-L yang berbentuk booklet harus dipotong sebelum scanning. Pemotongan dokumen menggunakan mesin potong (guillotine) yang diadakan untuk itu. Tidak diperkenankan menggunakan alat potong lain seperti cutter dan gunting. Kesalahan potong akan berakibat kesalahan scanning. Oleh karena pemotongan dokumen akan menentukan proses selanjutnya, maka penanganan proses ini harus dilaksanakan secara disiplin. Pemotongan Daftar ST2013-L harus menggunakan mesin potong (guillotine). Tidak diperkenankan menggunakan alat potong lain seperti cutter dan gunting. Kesalahan potong akan berakibat kesalahan scanning. 3) Scanning. Scanning adalah proses perekaman data untuk memperoleh file citra/gambar (image file). Proses scanning ini dilakukan setelah Daftar ST2013-L dan Daftar ST2013-KB diedit. 4) Recognition. Recognition merupakan proses mengubah image file yang dihasilkan oleh proses scanning menjadi text file. Proses pengubahan ini dilakukan dengan menggunakan program komputer. 5) Verifikasi. Verifikasi merupakan proses membaca file hasil scanning dan file hasil recognition serta menayangkan dan membandingkan angka antara hasil scanning (dalam bentuk image) dan angka hasil


85

2013, No.196

recognition (dalam bentuk text file). Meskipun proses membaca file dan menayangkan angka dilakukan dengan program komputer, namun proses membandingkan angka di layar monitor dilakukan secara manual oleh petugas. Apabila angka hasil recognition salah, maka petugas harus memperbaiki berdasarkan file image, dan harus melihat ke dokumen jika image file-nya tidak jelas. 6) Validasi. Validasi adalah proses pemeriksaan data dan memperbaiki data yang salah. Proses pemeriksaan dilakukan dengan program komputer, sedangkan proses perbaikan dilakukan secara terpisah. Validasi mencakup antara lain pemeriksaan kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kebenaran batas nilai. 7) Pengiriman file ke BPS. File hasil pengolahan ST2013 dikirim ke BPS (Pusat) dengan media pengiriman yang tercepat (e-mail, one-day delivery service, pos patas, atau pos kilat khusus). 10.3 Scanning Peta Blok Sensus Hasil ST2013 Meskipun proses membaca file dan menayangkan angka dilakukan dengan program komputer, namun proses membandingkan angka di layar monitor dilakukan secara manual oleh petugas. Scanning peta blok sensus hasil kegiatan Sensus Pertanian 2013 adalah proses perekaman peta blok sensus dari bentuk lembar kertas (hardcopy) ke bentuk image file (*.jpg). Kegiatan scanning menggunakan perangkat Fujitsu Fi 5530-C2, Duplex-A3, yang sudah digunakan pada kegiatan pemetaan SP2010. Khusus untuk BPS Kabupaten/Kota baru, bila belum tersedia perangkat tersebut, gunakan perangkat scanner yang ada di BPS Kabupaten/Kota terdekat. Penangggung jawab kegiatan ini adalah Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota. Tahapan scanning peta blok sensus hasil kegiatan ST2013 adalah sebagai berikut: 1) Persiapan Peta blok sensus disusun berurutan dalam satu desa/kelurahan. Jika dalam desa/kelurahan terdapat blok sensus yang tidak dilakukan ST2013, tambahkan lembar kosong yang berukuran sama dalam susunan tersebut. 2) Scanning Lakukan proses scanning sesuai dalam panduan scanning yang terdapat dalam buku Pedoman Pengolahan Sensus Pertanian 2013 (ST2013-Olah). 3) Pemeriksaan


2013, No.196

86

Periksa penamaan file, sesuaikan nomor dan jenis blok sensus dengan kondisi yang seharusnya. Periksa juga file jpg hasil scanning. Jika hasil gambar tidak bagus (kurang jelas, buram, dsb), periksa peta hardcopy-nya. Jika peta hardcopy memang tidak jelas, perbaiki dengan memperjelas peta hardcopy terlebih dahulu. Lakukan scanning ulang sampai hasil gambar bagus. 4) Pengiriman file ke BPS-RI. 5) Hasil scanning peta blok sensus ST2013 disimpan di http://filelib.bps.go.id/pemetaan. Rekapitulasi laporan hasil scanning peta blok sensus ST2013 dikirimkan melalui email ke [email protected]


87

2013, No.196

BAB XI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS Hasil ST2013 akan disajikan dalam beragam media publikasi dengan mempertimbangkan

sasaran

penggunanya.

Hal

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas diseminasi hasil ST2013. Pada dasarnya, diseminasi data hasil sensus harus dapat disajikan sampai dengan level satuan wilayah terkecil. Media penyajian data adalah publikasi dalam bentuk publikasi cetak dan elektronik serta website. Publikasi ST2013 terdiri dari publikasi umum dan khusus. Publikasi umum berisi tabel-tabel dan uraian singkat; sedangkan publikasi khusus dibuat berupa ringkasan eksekutif, laporan eksekutif, profil dan lain-lain. Publikasi dalam

kemasan softcopy akan

diupayakan

lebih

banyak

dibandingkan dengan publikasi tercetak (hardcopy). Publikasi softcopy akan memanfaatkan software terbaru yang menyajikan data spasial (peta). Data pokok ditampilkan pada homepage (Website BPS). Gunanya adalah untuk meng-attract (menciptakan daya tarik) masyarakat. Informasi lebih rinci difasilitasi dengan membangun website hasil ST2013 termasuk metadatanya yang sekaligus berfungsi sebagai clearing house. Publikasi umum hasil ST2013 yang konvensional berisi tabel-tabel dan uraian singkat. 11.1 Penyajian Data Hasil Olah Cepat Angka sementara berupa jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut wilayah diperoleh dari pengolahan Daftar ST2013-P. Angka sementara akan disajikan pada Bulan Agustus 2013 dan diumumkan secara nasional. Penyajian hasil sementara akan dipublikasikan melalui website ST2013 11.2 Penyajian Data Final Hasil Sensus Data final hasil ST2013 secara garis besar adalah:


2013, No.196

88

1) Tabel-tabel pokok karakteristik rumah tangga usaha pertanian. 2) Tabel-tabel pokok karakteristik perusahaan pertanian. 3) Tabel-tabel pokok sampai wilayah kecil (small area statistics). 4) Sistem informasi geografis atau Geographical Information System (GIS).

11.3 Penyajian

Data

Hasil

Sensus

oleh

BPS

Provinsi

dan

BPS

Kabupaten/Kota Pembuatan publikasi hasil ST2013 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara garis besar ditentukan sebagai berikut: 1) Data hasil olah cepat dari Daftar ST2013-P (angka sementara) untuk jumlah rumah tangga usaha pertanian dapat dipublikasikan setelah rilis secara nasional pada hari yang sama. 2) Hasil ST2013 Daftar ST2013-L pada level provinsi/kabupaten/kota dapat dipublikasikan setelah angka nasional dirilis oleh Kepala BPS RI. Kepala BPS RI akan memberikan panduan data yang boleh dipublikasikan. 11.4 Rencana Analisis Sensus Pertanian 2013 Analisis ST2013 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengumpulan data lapangan sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia, utamanya dalam menyediakan informasi untuk masa depan petani yang lebih baik. Rencana analisis akan dilakukan secara bertahap ke depan pada tahun 2014 dan 2015 setelah rangkaian

pengumpulan

data lapangan

dan

pengolahan

datanya selesai

dilaksanakan. Adapun analisis yang akan dilakukan adalah: 1) Analisa hasil pencacahan lengkap dan SPP diharapkan mampu memberikan gambaran umum potensi sektor pertanian secara nasional dan spasial pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2) Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia diharapkan mampu memberikan gambaran umum kondisi sosial ekonomi petani, antara lain karakteristik petani seperti pendidikan, status pekerjaan, upah/gaji yang diterima (dalam


89

2013, No.196

bentuk nilai uang dan perkiraan nilai barang) baik dari sektor pertanian maupun diluar sektor pertanian, struktur ongkos usaha tani, kondisi perumahan, dan ketahanan pangan rumah tangga. 3) Analisis

Tematik

menggambarkan

Hasil

ST2013

Sub-Sektor

dimaksudkan

mmapu

lebih rinci karakteristik dan potensi usaha subsektor

tertentu komoditi-komoditi tertentu yang dapat diprioritaskan sebagai produk unggulan di tingkat provinsi. Analisis tematik ini dibagi ke dalam beberapa tema yaitu: • Analisis Profil dan Subsektor Unggulan (Provinsi) • Analisis Profil dan Subsektor Tanaman Pangan • Analisis Profil dan Subsektor Budidaya dan Penangkapan Ikan • Analisis Profil dan Subsektor Peternakan • Analisis Profil dan Subsektor Hortikultura • Analisis Profil dan Subsektor Kehutanan • Analisis Peran Perempuan di Sektor Pertanian


2013, No.196

90

BAB XII SOSIALISASI DAN PUBLISITAS

Pada dasarnya, persepsi masyarakat terbentuk dari informasi yang diterimanya. Apabila masyarakat tidak mendapat informasi secara saksama dan jelas mengenai fokus, muatan, dan manfaat kegiatan sensus serta BPS sebagai penyelenggara kegiatan statistik maka akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS. Bahkan, bukan tidak mungkin bila akhirnya masyarakat memberi respon negatif terhadap pendataan dengan penolakan dan pemberian jawaban yang tidak benar sehingga berpengaruh pada kualitas data yang dihasilkan. Visi BPS “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” hanya dapat terwujud jika masyarakat sebagai sumber data turut bekerja sama dalam kegiatan statistik dengan memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga data yang dihasilkan berkualitas.

Untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kegiatan sensus, diperlukan upaya sosialisasi yang terintegrasi dengan pemanfaatan publisitas beragam media. Sosialisasi dan publisitas kegiatan sensus tidak hanya diarahkan untuk membangun pemahaman masyarakat, tetapi juga memastikan terbangunnya kerja sama seluruh komponen masyarakat dalam menerima petugas sensus dan memberikan data yang sebenarbenarnya. Terkait dengan akan dilaksanakannya Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013) pada 1–31 Mei 2013, BPS dan segenap jajaran di pusat maupun di daerah serta para pemangku kepentingan (stakeholders) menyadari perlunya melakukan sosialisasi dan publisitas ST2013 untuk menggugah kembali kesadaran masyarakat tentang Sensus Pertanian, sekaligus memberikan pemahaman terkait manfaat ST2013 bagi masa depan petani. Oleh karena sosialisasi dan publisitas ST2013 dilakukan secara masif, intensif, berkelanjutan, dan serentak ke segenap lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelang dan selama pelaksanaan ST2013, dalam strategi komunikasi selanjutnya BPS menggunakan istilah kampanye menggantikan kata sosialisasi/publisitas. Selanjutnya, BPS merancang strategi Kampanye ST2013 dimulai dari penetapan tujuan kampanye yang hendak dicapai, khalayak/masyarakat


91

2013, No.196

sasaran, pesan yang hendak disampaikan, mekanisme penyampaian pesan, pembawa pesan (komunikator), dan media/saluran komunikasi yang digunakan. 12.1. Tema Untuk mendapat dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat terhadap kegiatan ST2013, perlu kiranya menetapkan tema Kampanye ST2013. Tema Kampanye ST2013 “Kebenaran Jawaban Anda Membantu Keberhasilan Pembangunan Pertanian” menyampaikan pesan bahwa kebenaran jawaban yang diberikan pelaku usaha pertanian akan mewujudkan tersedianya informasi yang dibutuhkan pemerintah, kementerian/lembaga, asosiasi, swasta, dan stakeholder lainnya dalam upaya pembangunan pertanian melalui program-program pertanian sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani. 12.2. Tujuan Kampanye Secara garis besar tujuan Kampanye ST2013 adalah: 1) Menyebarluaskan informasi mengenai fokus, muatan, dan manfaat ST2013 kepada masyarakat luas; 2) Membangun pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan ST2013; dan 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat sasaran akan pentingnya memberikan data apa adanya. 12.3. Pesan Pesan merupakan semua bentuk informasi, pernyataan, penjelasan, tanggapan, atau data tentang kegiatan yang penting untuk diketahui, dipercayai, dan dilakukan khalayak. Pesan yang akan disampaikan melalui kegiatan Kampanye ST2013 adalah sebagai berikut: 1) Yang perlu diketahui khalayak: • Pengertian Sensus Pertanian; • Tanggal pelaksanaan ST2013; • Fokus sasaran, cakupan, dan muatan ST2013; • Mekanisme pendataan; • Informasi utama yang ditanyakan dalam kuesioner ST2013; 2) Yang perlu dipercayai khalayak: • ST2013 tanpa pungutan dan tidak terkait pajak; dan • Manfaat hasil ST2013. 3) Yang perlu dilakukan khalayak: • Memberikan jawaban apa adanya.


2013, No.196

92

12.4. Identitas ST2013 Penggunaan simbol/lambang sebagai identitas akan membantu pelekatan (branding) ST2013 agar lebih dikenal masyarakat. Dalam Kampanye ST2013, elemen dari identitas ST2013 terdiri atas logo, maskot, dan slogan. Logo ST2013 Logo ST2013 merupakan kesatuan dari logogram (logo bergambar) dengan logotype (logo dalam bentuk tulisan) yang ditampilkan dalam bentuk visual. Sebagai identitas utama, logo ST2013 dimunculkan dalam instrumen pendataan (kuesioner), buku-buku pedoman, dan media Kampanye ST2013. Untuk mendapatkan publisitas yang lebih luas, logo Gambar 12.1 Logo ST2013 ST2013 bisa dicantumkan juga dalam perangkat pendukung lainnya yang terkait dengan kegiatan ST2013, seperti kop surat, alat tulis kantor (ATK), dan sertifikat. Logo ST2013 adalah sebagai berikut: Makna Logo ST2013: 1) Perpaduan warna hijau muda dan hijau tua mencerminkan warna pertanian, perkebunan, ataupun hortikultura. 2) Ilustrasi logo berbentuk daun, di mana daun yang dimaksud berkaitan dengan pertanian, perkebunan, maupun hortikultura. 3) Tulisan Sensus Pertanian merupakan keterangan kegiatan pertanian secara luas termasuk kegiatan peternakan, perikanan, dan kehutanan. Maskot ST2013 Maskot merupakan karakter atau icon yang bertindak sebagai duta pesan utama dalam Kampanye ST2013. Dalam Kampanye ST2013, maskot yang digunakan adalah Bung Itung dengan caping cokelat dan baju hijau yang mengasosiasikan bidang pertanian.

Gambar 12.2 Maskot ST2013


93

2013, No.196

12.5. Media Kampanye Tabel 12.1. Pengadaan Media Kampanye Pengadaan

Jenis Media Kampanye

Keterangan

(1)

(2)

(3)

BPS RI

• Theme Song ST2013 • Radio Spot • Public Service Announcement (PSA) ST2013 • Kilas Balik Pelaksanaan Sensus Pertanian • Leaflet ST2013 (lipat 1, lipat 2, dan lipat 3) • Poster ST2013 • Kaos Berkerah Kampanye ST2013 • Pin ST2013 • Buku Manajemen Kampanye ST2013

Setiap BPS Provinsi mendapatkan satu copy CD. Untuk BPS Kabupaten/Kota dapat meng-copy dari BPS Provinsi.

BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Poster untuk kantor desa prioritas desa rural - Kaos berkerah dan pin untuk pegawai BPS BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

• Panduan Kampanye ST2013 (Pegawai) • Panduan Kampanye ST2013 (Kelompok Tani) • Panduan Kampanye ST2013 (Tokoh Masyarakat)


2013, No.196

BPS Provinsi

94

• Baliho • Roll Banner • Spanduk • Stiker One Way Vision • Talkshow di televisi • Talkshow di radio

BPS • Roll Banner Kabupaten/Kot • Spanduk a

• Talkshow di radio

BPS Provinsi mendapatkan copy master file, dapat dimodifikasi dengan 30% muatan lokal BPS Provinsi, kecuali DKI Jakarta BPS Kabupaten/Kota mendapatkan copy master file, dapat dimodifikasi dengan 30% muatan lokal BPS Kabupaten/Kota, kecuali DKI Jakarta dan BPS Kabupaten/Kota di ibukota provinsi

Semua master file media Kampanye ST2013 akan dikirimkan ke BPS seluruh Indonesia. Muatan media kampanye dapat dimodifikasi dengan 30% muatan lokal dengan persetujuan BPS RI (up. Kepala Biro Humas dan Hukum). Penggunaan media Kampanye ST2013 bisa dimulai sejak 1 November 2012.


95

2013, No.196

12.6. Roadmap Kampanye ST2013

Gambar 12.3. Roadmap Kampanye ST2013

Roadmap Kampanye ST2013 memuat tahapan-tahapan penting dalam mengkampanyekan kegiatan ST2013 dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan dana yang tersedia. Tahapan-tahapan dalam Kampanye ST2013 diarahkan untuk pencapaian dan penguatan pesan Kampanye ST2013 sehingga membangun pengetahuan (knowledge), kesadaran (awareness), dan tindakan (action) masyarakat terhadap kegiatan ST2013.


2013, No.196

96

BAB XIII PENGELOLAAN ADMINISTRASI Keberhasilan ST2013 sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola aspek teknis dan keberhasilan dalam mengelola aspek administratif. Dalam rangka mewujudkan good governance perlu didukung oleh pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Acuan pengelolaan administratif ST2013 dapat dilihat pada ST2013-PAK (Buku Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan ST2013). ST2013-PAK memuat uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengelola anggaran dalam pelaksanaan ST2013 di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Seluruh biaya pelaksanaan ST2013 dianggarkan dalam DIPA 054 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) pada akun penyelenggaraan kegiatan ST2013 di Satuan Kerja (Satker) daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya mungkin terdapat pembiayaan yang akan menggunakan tata cara pembayaran dengan sistem “Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA)” karena ada kegiatan tertentu yang berlangsung di daerah tetapi anggarannya belum dialokasikan. Dengan anggaran dibebankan pada DIPA masing-masing Satker, maka seluruh pertanggungjawaban sepenuhnya dikelola dan dibuat oleh Satker daerah masing-masing. Petugas lapangan ST2013 yang berstatus tenaga lepas dan bukan pegawai negeri sipil, dijamin asuransi jika ia mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Penting untuk diingat bahwa semua pengelola anggaran dilarang melakukan pungutan dan/atau potongan dengan dalih apapun kecuali yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Apabila pembayaran dilakukan melalui kantor pos atau bank maka biaya transfer dibebankan kepada petugas ST2013. Biaya meterai dalam perjanjian kontrak dibebankan kepada petugas ST2013. Pengelola anggaran dilarang melakukan pungutan dan atau potongan dengan dalih apapun. Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan kerja (Satker) masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.


97

2013, No.196

Untuk menjaga ketertiban adminsitratif dan memastikan kelancaran kegiatan ST2013 perlu dipastikan hal-hal berikut: 1) Dana berupa uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) telah tersedia sebelum kegiatan berlangsung, baik dalam rangka pelatihan maupun pelaksanaan lapangan. 2) Prosedur administrasi keuangan baik berupa SK, SPJ, pajak, bukti pendukung lainnya, maupun pengelolaannya telah mengikuti tata tertib serta peraturan yang berlaku. 3) Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga telah mengikuti Perpres No. 54 Tahun 2010, serta perubahannya. 4) Seluruh kegiatan administrasi keuangan telah memenuhi azas legalitas (universalitas, kesatuan, spesialitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterbukaan).


2013, No.196

98

BAB XIV POST ENUMERATION SURVEY (PES) Pada setiap kegiatan pengumpulan data, tidak terlepas dari kesalahan yang disebut dengan nonsampling error. Kesalahan ini merupakan bias yang disebabkan antara lain oleh kesalahan petugas lapangan dan kesalahan responden. Kesalahan petugas lapangan dapat berupa salah cakup (coverage error) dan salah isi (content error). Sementara itu, kesalahan responden dapat berupa salah jawab (response error) yang juga merupakan bagian dari content error. Untuk memperkirakan besarnya kesalahan nonsampling error pada pelaksanaan ST2013 harus dilakukan evaluasi yang disebut dengan kegiatan Evaluasi Pasca Sensus (EPS) atau Post Enumeration Survey (PES). 14.1 Tujuan dan Cakupan Tujuan PES secara umum adalah: 1) Mengetahui tingkat ketelitian cakupan (coverage) rumah tangga. 2) Mengetahui tingkat ketelitian isian (content) karakteristik rumah tangga pertanian 3) Membantu pengguna data dalam menggunakan data sensus dengan memberikan pandangan (insight) lebih mendalam tentang kualitas dan keterbatasan data sensus. PES ST2013 dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel blok sensus sebanyak 1500 blok sensus. 14.2 Petugas Petugas PES ST2013 dirancang secara tim yang terdiri dari 1 orang kortim dan 3 orang pencacah sampel (PCS). Beban tugas setiap tim sebanyak 6 blok sensus. Jumlah petugas (kortim dan PCS) seluruhnya sebanyak 1000 orang, yang terdiri dari 250 kortim dan 750 orang PCS. Petugas PES ST2013 harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memahami dan menerapkan setiap prosedur dan materi mengenai ST2013 dengan baik. 14.3 Metodologi Kerangka sampel yang digunakan adalah: 1) Kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan, yaitu daftar nama kecamatan yang dilengkapi dengan informasi jumlah rumah tangga pertanian hasil ST2013 2) Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, yaitu daftar blok sensus pada kecamatan terpilih yang dilengkapi dengan informasi jumlah rumah tangga pertanian hasil ST2013.


99

2013, No.196

Pemilihan sampel dilakukan untuk setiap provinsi. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sampling 2 tahap, dengan prosedur: 1) Tahap 1, dari daftar kerangka sampel kecamatan di setiap provinsi, dipilih sejumlah kecamatan secara probability proporsional to size (pps) dengan size jumlah rumah tangga pertanian hasil olah cepat pencacahan ST2013. 2) Tahap 2, dari daftar blok sensus di kecamatan terpilih, dipilih sejumlah blok sensus secara pps dengan size jumlah rumah tangga pertanian hasil olah cepat data ST2013. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, primary sampling unit (psu)-nya adalah kabupaten/kota. 14.4 Pelaksanaan PES ST2013 harus dilaksanakan tidak lama setelah sensusnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari memory lapse responden karena waktu pencacahan yang berbeda. PES dilaksanakan dengan prosedur, konsep definisi, dan cakupan yang sama dengan sensusnya. Untuk menjaga independensi antara kegiatan lapangan PES ST2013 dengan ST2013, maka petugas PES ST2013 tidak bertugas sebagai petugas ST2013 pada blok sensus yang sama, pencacahan lapangan ST2013 harus sudah selesai dilaksanakan, dan dokumen hasil pencacahan ST2013 harus sudah tidak berada di lapangan. 14.5 Pengolahan dan Analisa Pengolahan data hasil pencacahan lapangan PES ST2013 dilakukan secara bertahap, yaitu: pengolahan di daerah [proses matching awal secara manual antara dokumen ST2013 dan PES ST2013, rekonsiliasi lapangan untuk rumah tangga yang “mungkin match”, entri data hasil pencacahan lapangan (Daftar ST2013-P dan Daftar ST2013-L)] serta pengolahan data dan analisis di BPS RI (meliputi penghitungan ukuran-ukuran kesalahan cakupan dan kesalahan isian). Analisis yang dihasilkan PES ST2013 adalah analisis kesalahan cakupan dengan metode dual system estimation (antara lain: tingkat kesalahan cakupan bersih dan kesalahan cakupan kotor) dan analisis kesalahan isian (net difference rate, gross difference rate, dan index of inconsistency).


2013, No.196

100

BAB XV SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN Kegiatan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) merupakan rangkaian dari kegiatan ST2013. 15.1 Tujuan Tujuan ST2013-SPP secara umum adalah: 1) Mendapatkan data pendapatan/penerimaan rumah tangga pertanian beserta struktur pendapatan menurut sub sektor. 2) Mendapatkan data mengenai penguasaan, penggunaan, dan konversi lahan dari rumah tangga pertanian. 3) Mendapatkan data mengenai keadaan sosial ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga pertanian. 15.2 Cakupan Wilayah ST2013-SPP dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dengan jumlah sampel 418.060 rumah tangga pertanian. 15.3 Jenis Dokumen Jenis dokumen yang digunakan pada kegiatan ST2013-SPP adalah sebagai berikut: 1) Daftar ST2013-SPP.DSRT Daftar ini dikirim dari BPS RI, berisi sampel rumah tangga terpilih dan informasi hasil pencacahannya. 2) Daftar ST2013-SPP.S Daftar ini digunakan untuk melakukan pencacahan pada rumah tangga pertanian terpilih yang tercantum pada Daftar ST2013SPP.DSRT. 3) ST2013–Kode Kode jenis tanaman, ternak/unggas, ikan, dan satwa liar serta nama dan kode provinsi, kabupaten/kota. 4) Peta SP2010-WB atau ST2013-WB Peta ini merupakan peta blok sensus terpilih yang digunakan sebagai petunjuk lokasi bagi petugas pencacah ke lapangan. 5) ST2013-SPP.PCS Merupakan buku yang memuat aturan/tata cara pencacahan rumah tangga pertanian terpilih. 6) ST2013-SPP.PMS


101

2013, No.196

Merupakan buku yang memuat aturan/tata cara pemeriksaan dokumen hasil pencacahan rumah tangga pertanian terpilih. 15.4 Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan ST2013-SPP dapat dilihat pada Tabel 15.1. Tabel 15.1. Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ST2013-SPP No. Kegiatan

Jadwal

1. Penyusunan Kerangka Sampel

September 2013

2. Penarikan Sampel

September-Oktober 2013

3. Pelatihan Innas

September 2013

4. Pelatihan Petugas

Oktober 2013

5. Pelaksanaan Lapangan

1 – 30 November 2013

6. Pengolahan

Desember 2013 – Maret 2014

15.5 Metodologi Pengambilan sampel ST2013-SPP dilakukan setelah diperoleh data tentang usaha subsektor utama rumah tangga berdasarkan Daftar ST2013-L. Pengambilan sampel blok sensus dan rumah tangga di lakukan di BPS. 15.5.1 Kerangka Sampel Kerangka sampel yang digunakan untuk ST2013-SPP adalah: 1) Kerangka sampel blok sensus, yaitu daftar blok sensus yang distratifikasi menurut subsektor utama usaha pertanian dalam rumah tangga 2) Kerangka sampel rumah tangga adalah daftar nama KRT di blok sensus terpilih yg yang diurutkan menurut usaha pada subsektor utama tertentu (hasil pengolahan Daftar ST2013-L). 15.5.2 Stratifikasi Blok Sensus Blok sensus dikelompokkan berdasarkan jumlah relatif rumah tangga menurut subsektor utama usaha pertanian rumah tangga (ST2013L). Tujuan dilakukan stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relatif rumah tangga menurut subsektor utama usaha rumah tangga pertanian hasil pencacahan lengkap ST2013. Stratifikasi ini


2013, No.196

102

digunakan sebagai dasar pengambilan sampel blok sensus per subsektor. Untuk setiap subsektor, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan subsektor adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis rumah tangga subsektor yang dominan. Stratifikasi blok sesus dilakukan pada level kecamatan. Satu blok sensus hanya masuk dalam satu strata. Stratifikasi blok sensus yang dibentuk adalah: • strata 1 : strata subsektor tanaman pangan, terdiri atas blok sensus konsentrasi usaha utama rumah tangga padi dan palawija; • strata 2 : strata subsektor tanaman hortikultura, terdiri atas blok sensus konsentrasi subsektor usaha utama rumah tangga tanaman hortikultura; • strata 3 : strata subsektor tanaman perkebunan, terdiri atas blok sensus konsentrasi subsektor usaha utama rumah tangga tanaman perkebunan; • strata 4 : strata subsektor peternakan, terdiri atas blok sensus konsentrasi subsektor usaha utama rumah tangga peternakan; • strata 5 : strata subsektor perikanan, terdiri atas blok sensus konsentrasi subsektor usaha utama rumah tangga budidaya ikan (di laut, di tambak/air payau,di kolam/air tawar, di sawah, di perairan umum, khusus ikan hias), dan kegiatan penangkapan ikan (di laut, di perairan umur); • strata 6 : strata subsektor kehutanan, terdiri atas blok sensus konsentrasi subsektor usaha utama rumah tangga budidaya tanaman kehutanan dan kegiatan kehutanan lainnya; • strata 7 : strata subsektor jasa pertanian, terdiri atas blok sensus konsentrasi subsektor usaha utama rumah tangga jasa pertanian; • strata 8 : strata nonkonsentrasi usaha pertanian. 15.5.3 Proses Stratifikasi Blok Sensus Proses stratifikasi blok sensus adalah sebagai berikut: 1) Jika Nhi = 0 untuk semua i, maka blok sensus tersebut langsung digolongkan sebagai strata nonkonsentrasi usaha pertanian. 2) Hitung rata-rata banyaknya rumah tangga subsektor pada blok sensus: Bi =

Dengan:

N.i = Ai =

N.i Ai

Jumlah rumah tangga pertanian subsektor ke-i Jumlah blok sensus yang minimal muatannya 1 rumah tangga pertanian subsektor ke-i


103

Bi = 3) Hitung indeks subsektor:

4)

5)

6)

7) 8)

2013, No.196

Rata-rata rumah tangga pertanian subsektor ke-i di suatu kabupaten/kota konsentrasi pada setiap blok sensus dan jenis

N hi Bi Dengan: Nhi = Jumlah rumah tangga pertanian pada subsektor ke-i blok sensus ke-h Bi = Rata-rata rumah tangga pertanian subsektor ke-i di suatu kabupaten/kota Ihi = Indeks konsentrasi subsektor ke-i blok sensus ke-h Buat peringkat untuk Ihi diantara seluruh Ihi (i=1,2,…,7) Rhi = 1 untuk nilai Ihi terbesar pertama Rhi = 2 untuk nilai Ihi terbesar kedua …. dst. Rhi = 0 untuk seluruh i dengan Nhi = 0. Definisikan R1h = i (peringkat pertama blok sensus h) bersesuaian dengan rumah tangga subsektor i untuk Rhi = 1 dalam blok sensus h, dan R1h = 0 jika N.h = 0. Definisikan R2h = i (peringkat kedua blok sensus h) bersesuaian dengan rumah tangga subsektor untuk Rhi = 2 dalam blok sensus h, dan R2h = 0 jika N.h = 0. Definisikan strata/substrata berdasarkan kombinasi dari R1h dan R2h. Secara diagramatis, proses stratifikasi dijelaskan pada Gambar 15.1. I hi =

Jumlah usaha utama rumah BS tangga subsektor (i =1, 2, …, 7) 1

…

1

…

i

h Nh1 …. Nhi …. Nh7 Ih1

…

Ihi

i

…

7

Indeks Konsentrasi Stra (Ihi) R1h R2h ta …

7

1 2 … … Ih7

…


2013, No.196

104

K N.i N.1 …. N.i …. N.7 Ai A1 …. Ai …. A7 Bi B1 …. Bi …. B7 Gambar 15.1. Diagram Proses Stratifikasi Kegiatan ST2013-SPP untuk suatu Kabupaten/Kota Contoh: • R1h = 1 dan R2h = 0, adalah kelompok blok sensus yang hanya mengandung rumah tangga subsektor pertanian tanaman pangan. • R1h = 1 dan R2h = 2, adalah kelompok blok sensus yang peringkat pertama dari pada indeks konsentrasi terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan, sedangkan peringkat keduanya terdapat pada subsektor hortikultura. Proses stratifikasi yang telah dilakukan dengan prosedur di atas akan menghasilkan stratifikasi blok sensus awal yang harus dievaluasi sehingga menghasilkan kelompok-kelompok blok sensus yang lebih masuk akal. 15.5.4 Prosedur Penarikan Sampel Penarikan sampel SPP untuk setiap strata dilakukan secara terpisah. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode penarikan sampel dua tahap (two-stage sampling design), dengan prosedur sebagai berikut: 1) Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size dengan size banyaknya rumah tangga pertanian hasil pencacahan ST2013. 2) Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematik sampling. Penarikan sampel blok sensus dan rumah tangga SPP dilakukan di BPS RI, dan dicantumkan pada Daftar ST2013-SPP.DSRT. 15.6 Petugas Petugas ST2013-SPP sebanyak 26.893 petugas, yang terdiri dari KSK, Staf BPS Kabupaten/Kota, dan Mitra Statistik. Mitra statistik yang direkrut adalah petugas ST2013. Pelaksanaan pencacahan ST2013-SPP dilakukan oleh Petugas Pencacah Sampel (PCS) dan Petugas Pemeriksa Sampel (PMS). Satu orang PCS melakukan pencacahan 40-50 rumah tangga. Setiap PMS membawahi 2-3 orang PCS.


105

2013, No.196

15.7 Tahap Pelaksanaan Pencacahan Tahapan pelaksanaan ST2013-SPP adalah sebagai berikut: 1) Penyiapan Dokumen. Dokumen yang harus disiapkan sebelum pencacahan ke lapangan meliputi SP2010-WB atau ST2013-WB, ST2013-SPP.DSRT, ST2013SPP.S, dan ST2013-Kode. 2) Pengenalan wilayah kerja. Sebelum melakukan pencacahan, PCS harus mengenali wilayah kerjanya secara cermat dengan menggunakan SP2010-WB atau ST2013-WB. 3) Pencacahan. Pencacahan dilakukan pada rumah tangga pertanian terpilih dengan Daftar ST2013-SPP.S sesuai Daftar ST2013-SPP.DSRT. 4) Penyerahan hasil pencacahan. Daftar ST2013-SPP.DSRT harus diserahkan kembali kepada pemeriksa bersama-sama dengan hasil pencacahan Daftar ST2013-SPP.S secara bertahap tanpa menunggu seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawabnya selesai.


2013, No.196

106

BAB XVI PENUTUP Dengan membaca sampai selesai buku ini, berarti jelas bahwa mendata rumah tangga usaha pertanian melalui sensus merupakan kegiatan yang sangat kompleks, banyak aturan yang harus ditaati, banyak konsep dan definisi yang harus difahami, dan banyak cara yang bisa ditempuh. Semua proses pengumpulan data itu bermuara pada prinsip upaya maksimal agar semua rumah tangga usaha pertanian tercakup dan terhitung hanya sekali. Sensus akan menghasilkan data yang baik jika dan hanya jika semua petugas melaksanakan tugasnya masing-masing dengan disiplin, cermat dan tekun. Faktor petugas di satu sisi dan faktor rumah tangga di sisi lain, harus saling bekerja sama. Petugas yang baik menjadi penentu utama, sebab petugas seharusnya mampu menghadapi aneka ragam sikap penduduk. Petugas yang terampil berwawancara bisa membangun rasa percaya responden, bahwa keterangan yang diberikannya aman bagi dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat umum, bangsa dan negara. Setelah semua dijelaskan dalam buku ini dan dibahas pula dalam berbagai kesempatan, maka sepantasnyalah masing-masing pegawai BPS di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara proaktif menjalankan perannya. Dengan diterbitkannya buku ini dan disebarluaskan hingga sampai di tangan pembaca, maka itu berarti semua arahan, petunjuk, maupun komando sudah diterima oleh pejabat yang bersangkutan. Kesuksesan pelaksanaan lapangan ST2013 sangat tergantung pada niat dan semangat kita. Hal itu diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan yang terkandung pada buku ini.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN


107

2013, No.196


2013, No.196

108


109

2013, No.196


2013, No.196

110


111

2013, No.196


2013, No.196

112


113

2013, No.196


2013, No.196

114


115

2013, No.196


2013, No.196

116


117

2013, No.196


2013, No.196

118


119

2013, No.196


2013, No.196

120


121

2013, No.196


2013, No.196

122


123

2013, No.196


2013, No.196

124


125

2013, No.196


2013, No.196

126


127

2013, No.196


2013, No.196

128


129

2013, No.196


2013, No.196

130


131

2013, No.196


2013, No.196

132


133

2013, No.196


2013, No.196

134


135

2013, No.196


2013, No.196

136


137

2013, No.196


2013, No.196

138


139

2013, No.196


2013, No.196

140


141

2013, No.196


2013, No.196

142


143

2013, No.196


2013, No.196

144


145

2013, No.196


2013, No.196

146


147

2013, No.196


2013, No.196

148


149

2013, No.196


2013, No.196

150


151

2013, No.196


2013, No.196

152


153

2013, No.196


2013, No.196

154


155

2013, No.196


2013, No.196

156


157

2013, No.196


2013, No.196

158


159

2013, No.196


2013, No.196

160


161

2013, No.196


2013, No.196

162


163

2013, No.196


2013, No.196

164


165

2013, No.196


2013, No.196

166


167

2013, No.196


2013, No.196

168


169

2013, No.196


2013, No.196

170


171

2013, No.196


2013, No.196

172


173

2013, No.196


2013, No.196

174


175

2013, No.196


2013, No.196

176


KOTA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents