BPPKB Kota Bandung
BAB I PENDAHULUAN Dalam
rangka
meningkatkan
pelaksanaan
pemerintah
yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang
Pelaksanaan
Sistem lebih
Akuntabilitas
lanjut
Kinerja
didasarkan
Instansi
atas
Pemerintah.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
adalah
perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku
unsur
pembenahan
pembantu kinerja.
pimpinan,
Pembenahan
dituntut kinerja
selalu
melakukan
diharapkan
mampu
meningkatkan peran serta fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya 1
BPPKB Kota Bandung
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan
tujuan
dan
sasaran
yang
ingin
dicapai
pada
lingkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan
semua
pihak.
Berkenan
harapan
tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat,
jelas,
terukur
legitimate
sehingga
penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undangundang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang
tersebut
penyelenggaraan
negara
menyatakan meliputi
bahwa
kepastian
azas-azas
hukum,
azas
umum tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara
harus
dipertanggung
jawabkan
kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 2
BPPKB Kota Bandung
Bandung
Tahun
akuntabilitas
2015
yang
penyelenggaraan
dimaksudkan kegiatan
sebagai
yang
perwujudan
dicerminkan
dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 1.1.
Gambaran umum Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kota
Bandung adalah Satuan Kerja Perengkat Daerah yang mempunyai dua urusan wajib yaitu Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 85 orang, dengan rincian sebagai berikut: TABEL 1.1 DATA JENJANG PENDIDIKAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH
1.
S3
0
2.
S2
10
3.
S1
46
4.
Diploma
5.
SLTA
5 23
6
SLTP
1
7
SD
0
Jumlah
85
Sumber : Data Kepegawaian BPPKB Thn. 2014 3
BPPKB Kota Bandung
TABEL 1.2 DATA JENJANG GOLONGAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO GOLONGAN JUMLAH 1.
Golongan IV
23
2.
Golongan III
56
3.
Golongan II
6
4.
Golongan I
0
Jumlah
85
Sumber : Data Kepegawaian BPPKB Thn. 2015
TABEL 1.3 DATA JABATAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO JABATAN JUMLAH 1.
Eselon II
1
2.
Eselon III
4
3.
Eselon IV
10
4.
Fungsional
46
5
Pelaksana (Staf)
24
Jumlah
85
Sumber : Data Kepegawaian BPPKB Thn. 2015 Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung danPeraturan Walikota Bandung Nomor 474 4
BPPKB Kota Bandung
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Satuan
Organisasi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, dengan struktur organisasi sebagai berikut : GAMBAR 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG Tahun 200ggal 4 Desember 2008
5
BPPKB Kota Bandung
1.2.
Isu Strategis Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di
Kota
Bandung
diarahkan
untuk
penanganan
isu-isu
Gender,
Perlindungan anak dan kependudukan dengan asumsi ke depan meliputi: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Pengembangan Kualitas Penduduk, (3) Pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG), (4) Pengembangan Perlindungan Anak. Dari seluruh rangkaian Program dan Kegiatan yang
telah
dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan secara mulus, masih terdapat masalah-masalah yang ditemukan dan itu akan menjadi bahan acuan untuk Program dan Kegiatan pada Program kerja lima tahun yang akan datang, adapun masalah yang masih tertinggal diantaranya : 1. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Sementara
itu
lembaga
advokasi
dan
konseling
hak-hak
dan
kesehatan reproduksi bagi remaja masih terbatas jangkauannya dan belum
dapat
memenuhi
kebutuhan
remaja.
Dan
pendidikan
kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil 2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat pada umumnya tentang kesetaraan dan keadilan gender, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan masih sangat rendah. 3. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan 6
BPPKB Kota Bandung
keluarga berencana belum sepenuhnya sebagai
subjek
pembangunan
keluarga berencana.
menempatkan masyarakat
pemberdayaan
perempuan
dan
Peran aktif masyarakat dalam pembangunan
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, yang meliputi pengabdian
masyarakat
(to
serve),
pelaksanaan
advokasi
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (to advocate), dan pelaksanaan pengawasan sosial (to watch) mulai meningkat. Berbagai masalah pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang timbul dewasa ini, tidak perlu terjadi bila peran aktif masyarakat dapat terus berjalan bahkan meningkat. 4. Pembangunan berwawasan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai strategi pembangunan nasional, belum dapat dilaksanakan
seperti
yang
diharapkan,
karena
belum
adanya
dukungan nyata dari berbagai unsur. 5. Pelaksanaan terhadap upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang bermutu belum optimal, terutama
pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana kepada masyarakat miskin, dan kelompok rentan. 6. Sistem perencanaan dan penganggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
belum optimal. Salah satu sebab adalah
kurangnya dukungan informasi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dari pelaku pemberi pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 7. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana dan penggerak / fasilitator pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana belum optimal. Hal
tersebut
terutama dalam penanganan penduduk miskin dan sistem regulasi. 7
BPPKB Kota Bandung
1.3. Sistematika Penulisan
Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut : BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Gambaran Umum SKPD
1.2.
Isu Strategis
1.3.
Sistematika
PERENCANAAN KINERJA 2.1.
BAB III
BAB IV
Perencanaan Strategis sebelum Reviu
2.2. Perencanaan Strategis hasil Reviu AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
3.2.
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.3.
Akuntabilitas Keuangan
3.4.
Prestasi atau Penghargaan
PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
8
BPPKB Kota Bandung
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.
Rencana Strategis Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebelum reviu adalah merupakan dokumen yang
disusun
melalui
proses
sistimatis
dan
berkelanjutan
serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Perempuan
dan
Keluarga
800/972/BPPKB/2014
Tahun
Berencana 2014
Kota
tentang
Bandung Penetapan
Nomor Rencana
Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014 - 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 9
BPPKB Kota Bandung
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Disamping itu pula, Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan
Renstra
Mentri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak, Bappenas, BKKBN dan BP3AKB Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota
Bandung
Tahun
2014-2018,
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung tercantum pada : Misi RPJMD ke 3
:
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
Tujuan ke 3
:
Peningkatan kualitas hidup masyarakat
Sasaran
:
1. Terkendalinya
jumlah
penduduk
dan
daya
tampung lingkungan 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
dalam
kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. 3. Menigkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas
program-program
penanggulangan
kemiskinan.
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Walikota Nomor 475 Tahun 2008, menjelaskan tentang Rincian Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Tekhnis Daerah Kota Bandung sebagai berikut :
10
BPPKB Kota Bandung
1. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan asas Otonomi dan pembantuan. 3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; b. Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga; c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas
dan
fungsinya.Untuk
melaksanakan
tugas,
fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi
SKPD
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga Berencana Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
11
BPPKB Kota Bandung
2.3. Hasil Reviu Renstra dan Indek Kinerja Utama (IKU) TABEI 2.1 VISI SEBELUM DAN SESUDAH REVIU VISI
VISI
(sebelum reviu)
(setelah reviu)
Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak
Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak
TABEL 2.2 MISI SEBELUM DAN SESUDAH REVIU MISI
MISI
(sebelum reviu)
(setelah reviu)
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
2. Meningkatkan serta 2mendorong partisipasi masyarakat di dalam memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
Meningkatkan serta mendorong partisipasi masyarakat di dalam memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
3. Meningkatkan perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran, memberikan perlindungan hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
Meningkatkan perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran, memberikan perlindungan hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
4. Menggali potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Menggali potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
12
BPPKB Kota Bandung
TABEL 2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SEBELUM DAN SESUDAH REVIU Sebelum Reviu Setelah Reviu Sasaran Indikator Tujuan Sasaran
Tujuan 1.
Meningkatkan pemahaman Pengarusutama an Gender (PUG) melalui promosi, advokasi, KIE dan fasilitasi yang dapat memberikan panduan tentang pembangunan yang berwawasan gender dalam rangka mewujudkan kesataraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya upaya membangun kualitas hidup perempuan dalam aspek pendidikan ,kesehatan, ekonomi, sosial budaya , hukum, politik dan tekhnologi bagi perempuan di daerah Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak Penguatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak Terwujudnya Kota Bandung sebagai
-
Indeks Pembangunan Gender
-
Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik dan jabatan politik
-
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
-
Cakupan Perempuan dan Anak Korbam Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan
-
Persentase Kelurahan Layak Anak
1.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan, pemenuhan hak-hak anak
1)
2)
3)
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
Indikator
-
Indeks Pembangunan Gender
-
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayan Terpadu
-
Persentase Kelurahan Layak Anak
13
BPPKB Kota Bandung
Sebelum Reviu Sasaran
Tujuan
Indikator
Setelah Reviu Sasaran
Tujuan
Indikator
Kota Layak Anak 2.
Meningkatkan 5. partisipasi masyarakat dalam kelembagaan pengarusutama 6. an gender
3.
Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku positif keluarga tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi serta memenuhi pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi yang berkualitas
7.
Meningkatnya upaya memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan perencanaan yang responsive gender pada SKPD di Kota Bandung
Meningkatnya peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru 8. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB 9. Menurunnya tingkat drop out peserta KB 10. Meningkatnya peserta KB Mandiri 11. Tersedianya sumber daya pengelola program KB dan kelompok remaja terlatih. 12. Meningkatnya pemahaman remaja
-
Cakupan perencanaan SKPD responsip gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui Anggaran Responsif Gender (ARG)
-
Tingkat penurunan TFR
-
Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
-
Rata-rata usia kawin pertama
2.
Meningkatnya 4) kelembagaan pengarusutamaa n gender
Meningkatnya pengarusutamaan gender dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
-
Cakupan SKPD yang responsive gender
3.
Terwujudnya Keluarga Kecil
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
-
Tingkat penurunan TFR
-
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif
-
Rata-rata usia kawin pertama
5) 6)
14
BPPKB Kota Bandung
Tujuan
4.
Sebelum Reviu Sasaran
serta dalam kesehatan mendorong reproduksi dan keluarga untuk pendewasaan usia mampu perkawinan merencanakan keluarganya termasuk jumlah anak yang diinginkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi, Menyediakan berbagai pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta menyediakan dukungan tenaga dan sarana yang berkualitas Terciptanya 13. Meningkatnya pemberdayaan kualitas pelayanan masyarakat KB bagi pasangan dalam Usia Subur (PUS) pengelolaan terutama keluarga program miskin
Indikator
-
4. Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mampu menggerakan partisipasi
Setelah Reviu Sasaran
Tujuan
Terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera
7)
8)
Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyaraka Meningkatnya
Indikator
-
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif
15
BPPKB Kota Bandung
Tujuan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan berkualitas
Sebelum Reviu Sasaran 14. Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan BinaBina Keluarga (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS 15. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi keluarga 16. Pengembangan kegiatan kreatif bagi keluarga dan anak ( lomba, kursus, dll) 17. Pembinaan dan Pengembangan Institusi masyarakat pengelola program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 18. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
Indikator -
-
masyarakat Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I Alasan Ekonomi dibanding jumlah total keluarga Cakupan pasangan usia subur anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB
Tujuan
Setelah Reviu Sasaran tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
Indikator -
Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I
16
BPPKB Kota Bandung
Penjelasan perubahan pada tujuan adalah terlalu banyaknya kata dalam kalimat tujuan sehingga menjadi ketidakjelasan dalam menyampaikan tujuan, terlalu rinci sehingga tujuan kurang terarah dan kurangnya kesinambungan dari Misi, sehingga kami wajib merubah tujuan dan melalui proses akhirnya dapat merubah tujuan. Perubahan pada sasaran dilakukan sebagai sebab dan akibat dari perubahan tujuan, sasaran juga perlu dirubah karena banyak kalimat sasaran yang seharusnya adalah sebuah pelaksanaan program dan kegiatan dan terlalu banyaknya sasaran. Seperti halnya sasaran maka indikator sasaranpun mendapat perubahan disebabkan kurangnya kesinambungan dengan sasaran yang sudah mendapat perubahan, ada beberapan indikator sasaran yang tidak semestinya menjadi indikator sasaran pada BPPKB Kota Bandung dan penyempurnaan kalimat indikator sasaran.
17
BPPKB Kota Bandung
TABEL 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET 2015
1
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
Indeks Pembangunan Gender
%
73,95
2
Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayan Terpadu
%
100
3
Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
PersentaseKelurahan Layak Anak
%
30
4
Meningkatnya Cakupan SKPD yang pengarusutamaan gender responsive gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
%
55
5
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana
% %
1,98 68,80
6
Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Tahun
20,04
7
Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat
%
73
8
Peningkatan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
%
36,08
Tingkat Penurunan TFR Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I
Indikator Kenerja Utama (IKU) Tahun 2014 hasi Ruviu ditetapkan denga surat Keputusan Kepala BPPKB Kota Bandung Nomor 900/292BPPKB/2015 tanggal 27 Pebruari 2015.
18
BPPKB Kota Bandung
TABEL 2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO
9
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET 2015
1
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
Indeks Pembangunan Gender
%
73,95
2
Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayan Terpadu
%
100
3
Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
PersentaseKelurahan Layak Anak
%
30
4
Meningkatnya Cakupan SKPD yang pengarusutamaan gender responsive gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
%
55
5
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana
% %
1,98 68,80
6
Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Tahun
20,04
7
Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat
%
73
8
Peningkatan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Meningkatnya pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja (IKM) Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti Indikator Hasil Evaluasi Akip Persentase temuan BPK/Inspektoran yang ditindaklanjuti
%
36,08
Nilai
80
%
100
Nilai %
65,1 100
Tingkat Penurunan TFR Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I
19
BPPKB Kota Bandung
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas
kinerja
adalah
kewajiban
untuk
menjawab
dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan
atau
kegagalan
dalam
melaksanakan
misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 20092014 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian
indikator
kinerja
utama
(IKU)
dapat
dilaporkan
cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa mamfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. 20
BPPKB Kota Bandung
Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaian dapat mengindikasikan keberhasilan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian IKU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut : TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO 1
2
3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR KINERJA Indek Pembangunan Gender (IPG) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu Persentase Kelurahan Ramah Anak Cakupan SKPD yang responsive gender Tingkat penurunan TFR Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadiPeserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga Pra KS dan KS I
SATUAN
TARGET 2015
REALISASI 2015
CAPAIAN %
%
73,95
73,95
100
%
100
100
100
%
30
30
100
%
55
56,25
102,27
%
1,98
1,97
100,51
%
68,80
70,60
102,62
Tahun
20,04
21
104,79
%
73
73,28
100,38
%
36,08
35,01
103,05
21
BPPKB Kota Bandung
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja 3.2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran
atas
indikator
kinerja
sasaran
strategis,
cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal
dengan
pendekatan
petunjuk
pelaksanaan
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : > 100%
:
Tercapai Melebihi Target (TMT)
= 100%
:
Tercapai Sesuai Target (TST)
< 100%
:
Tidak Tercapai (TT)
22
BPPKB Kota Bandung
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indicator
kinerja
kegiatan,
dan
penilaian
tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015
23
BPPKB Kota Bandung
3.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja TABEL 3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 No.
Indikator Kinerja
Satuan
1
Indek Pembangunan Gender (IPG) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu Persentase Kelurahan Ramah Anak Cakupan SKPD yang responsive gender Tingkat penurunan TFR Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadiPeserta KB aktif Rata-rata usia kawin pertama Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Persentase keluarga Pra
%
2
3 4 5 6 7 8
9
Tahun 2014 Capaian Target Realisasi % 70,10 73,93 105,46
Tahun 2015 Target
Realisasi
73,95
73,95
Capaian % 100
Tahun 2018 Realisasi Capaian Target Thn ini % 70,50 73,95 104,89
%
100
100
100%
100
100
100
100
100
100
%
10
10
100%
30
30
100
100
30
30
%
50
50
100%
55
56,25
102,27
70
56,25
80,35
% %
1,99 68,30
1,99 68,32
100% 100,03%
1,98 68,80
1,97 70,60
100,51 102,62
1,95 70,30
1,97 70,60
98,98 100,42
Tahun
19,89
19,89
100%
20,04
21
104,79
20,33
21
103,29
%
72
72,02
100,03%
73
73,28
100,38
80
73,28
91,60
%
36,87
36,86
100,02%
36,08
35,01
103,05
34,29
35,01
97,94 24
BPPKB Kota Bandung
No.
10 11 12 13
Indikator Kinerja KS dan KS I Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti Indikator Hasil Evaluasi Akip Persentase temuan BPK/Inspektoran yang ditindaklanjuti
Satuan
Tahun 2014 Capaian Target Realisasi %
Tahun 2015 Target
Realisasi
Capaian %
Tahun 2018 Realisasi Capaian Target Thn ini %
Nilai
80
80
100
80
80
100
80
80
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Nilai
65,1
-
65,1
-
80
-
-
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
BPPKB Kota Bandung
3.2.3. Analisa Capaian Kinerja SASARAN 1 :
MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER
TABEL 3.3 INDIKATOR KINERJA INDEK PEMBANGUNAN GENDER No. 1
Indikator Kinerja
Satuan
Indek Pembangunan Gender (IPG)
%
Realisasi 2014 73,93
Target 2015 73,95
Realisasi 2015 73,95
Capaian % 100
Target 2018 70,50
Ket TST
Indikator Indek Pembangunan Gender (IPG) dari target sebesar 73,95% dapat
terealisasi
sebesar
73,95%,
data
didapat
dari
sementara, kerena penghitungan IPG dilaksanakan
Perkiraan
BAPPEDA dan
BPS dengan periodik 2 Tahunan, Faktor pendorong tercapainya target adalah
Kesungguhan
upaya
dari
pemerintah,
akadenisi
dan
masyarakat, sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target adalah dari berbagai unsur pendukung tidak hanya digarap oleh BPPKB, solusinya adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam mendukung tercapainya target, data pendukung dan atau data hitung tidak ada.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
TABEL 3.4 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERSELESAIKAN PENANGANANNYA PADA UNIT PELAYANAN TERPADU P2TP2A No.
Indikator Kinerja
Satuan
2
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu
%
Realisasi 2014 100
Target 2015 100
Realisasi 2015 100
Capaian % 100
Target 2018 100
Ket TST
26
BPPKB Kota Bandung
Indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu dari target 100% dapat terealisasi sebesar 100% ketercapaian penanganan dari jumlah perempuan dan anak yang melapor sebanyak 74 kasus dan dapat ditangani dan kasusnya diselesaikan sebanyan 74 kasus, Faktornya adalah dilakukan upaya penyelesaian kasus secepatnya pada pusat layanan informasi perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), adapun Tindak KDRT yang melapor pada tahun 2014 dari seluruh Wilayah Kota Bandung Ke P2TP2A, kurangnya pelaporan
pemahaman terhadap
masyarakat
tindak
sedang hambatannya
tentang
kekerasan,
Pencegahan
solusinya
lebih
dan
intensif
mensosialisasikan Pencegahan terhadap tindak kekerasan; TABEL 3.5 DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG MELAPOR DAN DITANGANI DAN TERSELESAIKAN KASUSNYA DI UPT P2TP2A KOTA BANDUNG TAHUN 2015 STATUS KLIEN NO.
NAMA KLIEN
1.
ITA KURNIATI
2.
JUHANAH
3.
ANGELY LANBOY
4.
ARYATI
5.
KIKI RETA INDRIYANI
6.
VIO FEBRIANI
7.
WIDA DEWI
8.
ZAKIA NAURA A.
9.
RETNO ANDARI
10.
ENI ROHAENI
ALAMAT MEKARSARI II NO 118 KEL. SUKAMISKIN KEC. ARCAMANIK MEKARSARI KEL. BABAKAN SARI KEC. KIARACONDONG JL. PASAKAN MAS RAYA NO.26 KEL. CISASANTEN, KEC. ARCAMANIK SUKUP LAMA RT 05/01, KEL. CIGENDING KEC. UJUNG BERUNG KOMPLEK BUMI PANYILEUKAN, FG/12, KEL. CIPADUNG KIDUL KEC. PANYILEUKAN JL. PASIRLUYU KEL PASIRLUYU KEC. REGOL KEL. BINONG JATI KEC. BATUNUNGGAL SADIREJA NO. 372/41 KEL. SUKAMAJU KEC. CIBEUNYING KIDUL JL. PERMATA PERMAI II NO. 22 , KEL. CISARATEN KULON KEC. ARCAMANIK JL. SUKARASA 02/12
BARU
ULANG
RUJUK
JUMLAH PELAYANAN/PENDAMPINGAN (DATANG/HITUNGAN KALI) KTA KTI KTP KDP KDK
27
BPPKB Kota Bandung
11. 12.
Dra. MARINA SITI JULAEHA
13. 14.
DAVID F.L. SURIPTO
15.
AISYAH / NAYSILA
16.
ITA RENITA
17.
ELIS LISTARI
18. 19. 20.
NURAENI NINING AJENG MEINITA
21.
SUBRANTO (PELAPOR)
22.
WIWIN WINDULASARI
23.
DEISY SELVIANE
24.
KEL. CICADAS KEC. CIBEUNYING KIDUL JL. CINGISED JL. SANGIANG SANTEN KEL. CIMBEULEUIT KEC. CIDADAP BUMI KIARA DALAM II NO. 160 SEMAPAY ASIH NO. 2 KEL.PASIR ENDAH KEC. UJUNG BERUNG JL. RUMAH SAKIT NO 71 KEL. SUKAMULYA KEC. CINAMBO JL. Dr. SUDARSONO NO. 8/46 KEL. MEKARSARI, KEC. BANJAR PATROMA , BANJAR JL. PAGARSIH Gg. SASTRA KEL. JAMIKA KEC. BOJONGLOA KALER JL. SUKAHAJI 60 KOTA BANDUNG KOMPLEK BUMI PANYILEUKAN F8 NO. 23 KEL. CIPADUNG KIDUL KEC. PANYILEUKAN JL. RUMAH SAKIT Gg. SILIWANGI VI KEL. SUKAMULYA KEC. CINAMBO JL. KEMBAR VIII NO. 65 CIGARELENG. KEC. REGOL
KTS
JL. RANGKAS BITUNG NO.12
RASKUNA
JL. CENDRAWASIH NO.8 BALE ENDAH
KTS
25.
NURAZKIYAH
26.
ANDYRA AULIA SALSABILA
GANG SASTRA, KEL ANDIR KEC ANDIR JL. CIWASTRA, GANG LUMPANG RT02/06
27.
KAMILA ANHAR
JL. CIBANGKONG NO. 84 C
28.
KHANZA APRILIAN
JL. AKASIA VI NO 76 B
HAK ASUH ANAK
29.
PARMIATUN
30.
CUCU NUR
GANG SUKAHARJA I NO.139, KEL SUKAPADA KEC. CIBEUNYING KIDUL BUAH BATU
31.
LIA YULIYANI
BUMI PANYILEUKAN BLOK 26 NO.2
32.
NAZHIFAH ATHINAH
KOMPLEK BUMI PANYELEUKAN G 12, NO.10
33.
DEVIA AGUSTINI ALIAS SILVIA ALIAS VIA
JL. KOPO CIRANGRANG
34.
INENG SETYAWATI
JL. CIBUNTU TIMUR, GANG WAKAT, RT05/06
35.
RATNA KARTIKA DEWI
JL. CISITU LAMA, RT.11/12, KELURAHAN DAGO,
/ T
28
BPPKB Kota Bandung
KECAMATAN COBLONG 36.
RIMA FAZRIANI
37.
PUSPAWATI
38.
ROSDIANA
39.
ANNA FATMA KAROLINA
40.
SYAHRUL FIRMANSYAH ALIAS PINO
41.
WINA
42.
TRI RAHAYU
43.
SUDARYATI
44.
RENI (PELAPOR) RESNA (KORBAN)
45.
MAHIR RAHMAT SUNGKAWA
46.
NUNUNG AMINAH
47.
NOVITA
48.
RANI
49.
CAHYO ADI NUGROHO/ CAHYO
50.
ILMIATI LASMANIAR/ILMI
51.
ERNA NOVIANTY
52.
FIRMANSYAH
JL. LEUWI ANYAR RT14/04, KELURAHAN SITU SAEUR, KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL JL. JATIHANDAP NO.104, RT01/08, KELURAHAN JATIHANDIP, KECAMATAN MANDALAJATI SEKEMIRUNG KALER RT06/09, KELURAHAN CIGADUNG, KECAMATAN CIBEUNYING KALER JL. PAPANGGUNGAN X. RT06/09, KELURAHAN KEBON KANGKUNG, KECAMATAN KIARACONDONG DARMAKRADENAN RT 03/09, DESA DARMAKREDENAN, KECAMATAN AJI BARANG, KELURAHAN BANYU MAS. JL. BODOGOL RANCACILI. KELURAHAN MEKAR JAYA, KECAMATAN RANCASARI JL. MAJAHLEGA NO 495/12. KELURAHAN MAJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI. SAUYUNAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL, KECAMATAN PANYILEUKAN KPAD PINDAL SELATAN C.12, KEL SUKAPURA, KEC KIARA CONDONG. KEBON GEDANG
SEKEMIRING KALER, KEL. CIGADING, KEC. CIBENYING KALER JL. CIBADUYUT, KEL. CIBADUYUT KIDUL, KEC BOJONG LOA KIDUL CICADAS, KEL. BABAKAN SURABAYA, KEC. KIARA CONDONG JL. MEKARSARI, RT 06/07, KEC. KIARACONDONG KOMPLEK TAMAN KOPO INDAH 1 BLOK N 49 JL. CIJAURAHILIR NO.94 RT 01/11, KEL. CIJAURA, KEC. BUAH BATU JL. CIJAURA HILIR NO.4 A, RT 01/11, KEL CIJAURA, KEC. BUAH BATU MOH.TOHA, KEL. PANGKUR, KEC. REGOL.
PEMBU NUHAN
ANAK SUDAH TIDAK MAU SEKOL AH
KTS
KTS
KTS
29
BPPKB Kota Bandung
53.
RIDA ROSDIANA
MULYASARI RT 03/18 BALE ENDAH. JL PUALAM NO.9, KEL. BALE ENDAH, KEC. BALE ENDAH JL. PASIR IMPUN RT05/03, KEL PASIR LAYU, KEC. MANDALA JATI ASS PPI JL. LAPANG TEMBAK H 146, KEL. CICADAS, KEC. CIBEUNYING KIDUL JL. VILA TENGAH I/7, KEL. SUKAPADA, KEC CIBEUNYING KIDUL GG. SWADAYA IV RT 07/03 KEL. SUKAPURA, KEC. KIARA CONDONG JL. KH WAHID HASYIM NO.433 E
54.
YUNI DURWANTI
55.
NANDA PERMATASARI S.Pd
56.
NOVIA ANGGIANI
57.
SUPRIYATI
58.
EMA SUKMAWATI
59.
IRMA LESTARI
SUKAGALIH KEL. CIPEDES, KEC. SUKJADI
60.
PASYA RAHMANDAK
/ T
61.
RENATA RIZKIANA
CIBADUYUT GG. SAUYUNAN RT 03 RW 04 KEL. CIBADUYUT, KEC. BOJONG LOA KIDUL CIBADUYUT, GG. SAUYUNAN RT 03/03
/ T
62.
POPY PRATITISARI
63.
SANTI LESTARI SAPUTRI
ANDROMEDIA NO 34 MARGAHAYU KEL. SEKEJATI, KEC. BUAH BATU KOTA BANDUNG
64.
ORIZA
65.
REFA
GG. ARMED (KOMPLEKS ARMED) JALAN SANGKURIANG TIMUR 2 NO.7 RT03/20 CIMAHI RT03/01 CIBADUYUT
66.
SHAMS ABDUL KADIR S
JL. BATIK RENGGARIS NO.28, KEC. CIBEUNYING KALER
67.
ANGGIE PERMATADINA
68.
SRIPENI
JL. CIJAMBE RT 04/01 KEL. PASIR ENDAH, KEC. UJUNG BERUNG CILENGKRANG 2 KEL. PALASARI, KEC. CIBIRU
69.
YUYUN KURNIASARI
70.
MELA SETIAWATI
71.
DIANA ROKAYAH
72.
KARTINI
73.
ITA ROSLINA
74.
NINING SUMARNI
CISURUPAN KEL. CISURUPAN, KEC. CIBIRU JL. SEKEPANJANG I/6 KEL. CIKUTRA, KEC. CIBEUNYING KIDUL JL. PAGARSIH, GG PESANTERN 07/08 KEL. JAMIKA, KEC. BOJONG LOA KALER JL. CIMUNCANG KEL. SUKAPADA, KEC CIBEUYING KIDUL JL. CITARIP BARAT NO 92 KEL. KOPO, KEC. BOJONG LOA KALOR BABAKAN BARU RT 07/11 KEL. SUKAPADA, KEC. CIBEUNYING KIDUL
/ T
30
BPPKB Kota Bandung
SASARAN 3 :
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK
TABEL 3.6 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELURAHAN LAYAK ANAK No. 3
Indikator Kinerja Persentase Anak
Kelurahan
Satuan Layak
%
Realisasi 2014 10
Target 2015 30
Realisasi 2015 30
Capaian % 100
Target 2018 100
Ket TST
Indikator Persentase Kelurahan Layak Anak dari target sebesar 30% dan capaian sebesar 30% ketercapaian tersebut adalah dari target akhir RPJMD tahun 2018 adalah 100% dari target sasaran 80 Kelurahan Layak Anak) dan 30% nya adalah Tahun sebelumnya 10% atau 8 Kelurahan dan Tahun 2015 sebanyak 16 Kelurahan jumlah sebanyak 24 Kelurahan antara lain : TABEL 3.7 DAFTAR CAPAIAN TARGET KELURAHAN LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2014 KECAMATAN Coblong
1
KELURAHAN Sekeloa
Cibeunying Kaler
2
Sukaluyu
3
Neglasari
Regol
4
Pungkur
Astana Anyar
5
Karang Anyar
Bandung Kulon
6
Cijerah
Lengkong
7
Turangga
Gedebage
8
Cimencrang
KETERANGAN
31
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.8 DAFTAR CAPAIAN TARGET KELURAHAN LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2015 KECAMATAN Buahbatu
1
KELURAHAN Cijawura
Antapani
2
Antapani Tengah
3
Sukamiskin
Kiaracondong
4
Babakan Sari
Batununggal
5
Cibangkong
Bandung Kidul
6
Batununggal
7
Kujangsari
8
Mengger
9
Babakan Ciamis
10
Merdeka
11
Paledang
12
Malabar
Astana Anyar
13
Nyengseret
Rancasari
14
Cipamokolan
15
Manjahlega
16
Cisaranten Kidul
Sumur Bandung
Lengkong
Gedebage
KETERANGAN
Faktor pendukung adalah kerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi
terkait,
sedang
hambatannya
masih
kurangnya 32
BPPKB Kota Bandung
pemahaman masyarakat tentang Kelurahan Layak Anak, solusinya lebih intensif mensosialisasikan Kelurahan Layak Anak SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TABEL 3.9 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA CAKUPAN SKPD YANG RESPONSIP GENDER No. 4
Indikator Kinerja Cakupan SKPD responsive gender
Satuan
yang
%
Realisasi 2014 50
Target 2015 55
Realisasi 2015 56,25
Capaian % 102,27
Target 2018 70
Ket TMT
Indikator Cakupan SKPD yang responsive gender dari target 55% dapat terealisasi 56,25% dapat dijelaskan bahwa dari 32 SKPD tanpa SKPD Kecamatan di Kota Bandung yang sudah dianggap responsip gender adalah 18 antara lain : TABEL 3.10 DAFTAR SKPD YANG RESPONSIF GENDER
NO
SKPD
RENSTRANYA TELAH MENGINTEGRA SIKAN ISU GENDER
TELAH MEMILIKI ANGGARAN YANG RESPONSIFGEN DER
TELAH MENGIKUTI PENDAMPINGAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)
1.
BPPKB KOTA BANDUNG
√
√
√
2.
BAPPEDA KOTA BANDUNG
√
√
√
3.
BKBPM KOTA BANDUNG
√
√
√
4.
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5. 6.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
33
BPPKB Kota Bandung
7.
DINAS PERTANIAN KOTA BANDUNG
√
√
√
8.
DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG
√
√
√
9.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
√
√
√
10.
DINAS UMKM, KOPERASI DAN PERINDAG KOTA BANDUNG
√
√
√
11.
DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG
√
√
√
12.
DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG
√
√
√
13.
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
√
√
√
14.
DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
√
√
√
15.
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
√
√
√
16.
DINAS PARIWISATA KOTA BANDUNG
√
√
√
17.
RSUD UJUNG BERUNG
√
√
√
18.
RUMAH SAKIT BERSALIN ASTANA ANYAR
√
√
√
penilaian ini berdasarkan hasil dari penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Faktor pendukung adalah kerjasama dengan P3GA, UNPAD, PWS UPI, PWS UIN dan SKPD/OPD sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target adalah dari berbagai unsur pendukung tidak hanya digarap oleh BPPKB, solusinya adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalan mendukung tercapainya target.
34
BPPKB Kota Bandung
SASARAN 5 :
MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA
TABEL 3.11 INDIKATOR KINERJA TINGKAT PENURUNAN TFR No.
Indikator Kinerja
5
Tingkat penurunan TFR
Satuan %
Realisasi 2014 1,99
Target 2015 1,98
Realisasi 2015 1,97
Capaian % 100,51
Target 2018 1,95
Ket TMT
Indikator Tingkat penurunan TFR dari target sebesar 1,98% dapat terealisasi sebesar 1,97% Tercapai sesuai target berdasarkan jumlah tercapai kelahiran dari usia ibu 17-49 tahun per-seribu kelahiran 391 jiwa atau mencapai 1,97% Data diperoleh dari BKKBN Pusat dengan rincian per Kota di Propinsi Jawa Barat : TABEL 3.12 DAFTAR CAPAIAN TFR DI KAB/KOTA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KAB/KOTA Kab. Bandung Ciamis Kuningan Majalengka Indramayu Subang Karawang Kab. Bandung Barat Kab. Bogor Sukabumi Cianjur Garut Kab. Tasikmalaya Purwakarta Kota Bogor Bekasi Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Depok Banjar Kab. Cirebon Sumedang
TFR 2,42 2,42 2,41 2,58 2,54 2,51 2,59 2,41 2,48 2,53 2,95 3,02 2,69 2,57 2,45 2,12 2,06 2,17 1,85 2,06 2,3 2,09 2,25 35
BPPKB Kota Bandung
24 Kota Bandung 25 Kota Cimahi 26 Kota Tasikmalaya JUMLAH JAWA BARAT
1,97 2,05 2,18 2,37
GRAFIK 3.1 CAPAIAN TFR DI KAB/KOTA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
Faktor pendorong tercapainya target adalah Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait, sedangkan hambatannya adalah untuk 36
BPPKB Kota Bandung
pencapaian target adalah dari berbagai unsur pendukung tidak hanya digarap oleh BPPKB, solusinya adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalan mendukung tercapainya target, data pendukung tidak ada, dapat pula dilihat dari capaian tahunan. GRAFIK 3.2 PERBANDINGAN TAHUNAN CAPAIAN TFR Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
2,10 1,99 1,97
TABEL 3.13 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF No. 6
Indikator Kinerja
Satuan
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif
%
Realisasi 2014 68,32
Target 2015 68,80
Realisasi 2015 70,60
Capaian % 102,62
Target 2018 70,30
Ket TMT
Indikator Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktip (CU/PUS) dari target sebesar 68,80% dapat terealisasi sebesar 70,60% Ketercapaian melebihi dari target yaitu adanya partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dengan perhitungan berdasarkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 343.839 orang dibagi oleh 37
BPPKB Kota Bandung
jumlah peserta KB Aktif sebanyak 242.736 orang dikali 100% jumlahnya sebesar 70,60% dengan daftar per wilayah sebagai berikut : TABEL 3.14 JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KECAMATAN Sukasari Coblong Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Andir Cicendo Sukajadi Cidadap Bandung Wetan Astana Anyar Regol Batununggal Lengkong Cibeunying Kidul Bandung Kulon Kiaracondong Bojongloa Kidul Cibeunying Kaler Sumur Bandung Antapani Bandung Kidul Buahbatu Rancasari Arcamanik Cibiru Ujung Berung Gedebage Panyileukan Cinambo Mandalajati JUMLAH KOTA BANDUNG
JUMLAH PUS 8.823 16.655 21.483 17.539 14.182 14.012 16.591 8.137 4.607 9.629 12.215 16.971 14.999 1.746 14.838 15.278 12.109 10.219 5.877 10.074 4.264 11.659 12.704 8.616 9.609 20.741 9.275 5.609 4.161 11.217 343.839
PESERTA KB 6.877 11.987 16.424 12.578 8.752 9.760 11.386 6.102 3.391 6.732 8.323 11.691 11.435 1.253 9.993 11.426 9.534 7.419 4.349 7.218 2.824 8.822 8.179 6.815 6.706 10.447 7.052 3.903 3.144 8.214 242.736
CAPAIAN 77,94% 71,97% 76,45% 71,71% 61,71% 69,65% 68,63% 74,99% 73,61% 69,91% 68,14% 68,89% 76,24% 71,76% 67,35% 74,79% 78,73% 72,60% 74,00% 71,65% 66,23% 75,67% 64,38% 79,10% 69,79% 50,37% 76,03% 69,58% 75,56% 73,23% 70,60%
38
BPPKB Kota Bandung
Faktor pendorong tercapainya target adalah Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, selain pelayanan di KKB dan RSKIA dan KKB Swasta BPPKB Juga mengadakan Pelayanan KB Keliling dan Pelayanan dengan dinas instansi terkait seperti TNI dan unsur masyarakat lainnya sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target adalah Banyaknya peserta KB dari luar Kota Bandung, solusinya adalah
berkoordinasi
dengan
lembaga/instansi
terkait.
Dapat
dijelaskan pula peningkatan capaian kinerja sebagai berikut : GRAFIK 3.3 PERBANDINGAN TAHUNAN CAPAIAN PESERTA KB Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
68,20 68,32 70,60
Selain data capaian peserta KB per Kecamatan kami tampilkan pula data capaian peserta KB per Kab./Kota di Propinsi Jawa Barat.
39
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.15 DATA PESERTA KB KAB./KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KAB/KOTA Kab. Bandung Ciamis Kuningan Majalengka Indramayu Subang Karawang Kab. Bandung Barat Kab. Bogor Sukabumi Cianjur Garut Kab. Tasikmalaya Purwakarta Kota Bogor Bekasi Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Depok Banjar Kab. Cirebon Sumedang Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya JUMLAH JAWA BARAT
PESERTA KB % 74,80 69,00 67,30 66,90 70,40 69,40 67,50 79,60 59,90 64,70 60,30 58,90 65,40 60,10 65,00 65,30 61,80 59,30 62,00 56,40 60,90 66,70 68,20 70,60 73,90 67,60 65,84
40
BPPKB Kota Bandung
SASARAN 6 :
MENINGKATNYA PEMAHAMAN REMAJA DALAM KESEHATAN REPRODUKSI DAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
TABEL 3.16 INDIKATOR KINERJA RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA No. 7
Indikator Kinerja
Satuan
Rata-rata usia kawin pertama
Tahun
Realisasi 2014 19,89
Target 2015 20,04
Realisasi 2015 21,00
Capaian % 104,79
Target 2018 20,33
Ket TMT
Indikator Rata –rata Usia Uawin Uertama (UKP) dari target sebesar 20,04 Tahun dapat terealisasi sesuai target. Pada tahun 2015 rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) adalah 21,00 tahun data diperoleh dari BKKBN Pusat dengan data perbandingan di Kab./Kota di Propinsi Jawa Barat sebagai berikut : TABEL 3.17 DAFTAR USIA KAWIN PERTAMA DI PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KAB/KOTA Kab. Bandung Ciamis Kuningan Majalengka Indramayu Subang Karawang Kab. Bandung Barat Kab. Bogor Sukabumi Cianjur Garut Kab. Tasikmalaya Purwakarta Kota Bogor Bekasi Kota Sukabumi Kota Cirebon
UKP 19 20 20 19 19 18 21 18 20 20 18 20 19 19 21 20 20 22 41
BPPKB Kota Bandung
19 Kota Bekasi 20 Depok 21 Banjar 22 Kab. Cirebon 23 Sumedang 24 Kota Bandung 25 Kota Cimahi 26 Kota Tasikmalaya JUMLAH RATA-RATA JAWA BARAT
21 22 20 20 19 21 20 20 19,85
GRAFIK 3.4 USIA KAWIN PERTAMA DI PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
42
BPPKB Kota Bandung
Faktor
pendorong
tercapainya
target
adalah
Mengintensipkan
penyuluhan terhadap remaja sehingga mendapat pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian
target
adalah
Banyaknya
remaja
belum
mendapat
informasi, solusinya adalah lebih meningkatkan Sosialisasi KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Penghitungan tidak dilakukan oleh BPPKB Kota Bandung, dapat dilihat dari perbandingan capaian tahunan. GRAFIK 3.5 PERBANDINGAN TAHUNAN USIA KAWIN PERTAMA Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18,80 19,89 21,00
43
BPPKB Kota Bandung
SASARAN 7 :
MENINGKATNYA KELOMPOK BINA KELUARGA YANG MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TABEL 3.18 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE BINA KELUARGA BALITA (BKB) REMAJA (BKR) DAN LANSIA (BKL) No. 8
Indikator Kinerja
Satuan
Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif
%
Realisasi 2014 72,02
Target 2015 73
Realisasi 2015 73,28
Capaian % 100,38
Target 2018 80
Ket TMT
Indikator Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif dari target sebesar 73% dapat terealisasi sebesar 73,38% Pada tahun 2015 cakupan anggota Bina-bina yang aktif diperoleh dari perhitungan jumlah sebanyak Anggota Bina-bina sebanyak 38.108 orang dibagi Anggota yang Aktif dengan jumlah jumlah 27.926 dikalikan 100% sama dengan 73,28% dengan daftar sebagai berikut : TABEL 3.19 DAFTAR JUMLAH ANGGOTA BINA-BINA YANG AKTIF TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KECAMATAN SUKASARI CIDADAP SUKAJADI CICENDO ANDIR COBLONG BANDUNG WETAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KALER CIBEUNYING KIDUL ASTANAANYAR BOJONGLOA KALER BOJONGLOA KIDUL BABAKAN CIPARAY
ANGGOTA
AKTIF
%
420 197 623 1556 788 1050 549 563 216 695 1983 426 8097 2820
286 122 369 1321 730 695 519 450 151 640 1924 316 6524 1841
68,10 61,93 59,23 84,90 92,64 66,19 94,54 79,93 69,91 92,09 97,02 74,18 80,57 65,28 44
BPPKB Kota Bandung
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BANDUNG KULON REGOL LENGKONG BATUNUNGGAL UJUNGBERUNG KIARACONDONG ARCAMANIK CIBIRU ANTAPANI RANCASARI BUAHBATU BANDUNG KIDUL GEDEBAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI KOTA BANDUNG
1940 516 1493 947 549 1640 380 2560 1841 1325 1525 895 547 987 204 776 38108
1563 418 944 552 477 460 315 1043 1504 1053 1301 415 404 714 192 683 27926
80,57 81,01 63,23 58,29 86,89 28,05 82,89 40,74 81,69 79,47 85,31 46,37 73,86 72,34 94,12 88,02 73,28
GRAFIK 3.6 PERBANDINGAN TAHUNAN ANGGOTA BINA-BINA YANG AKTIF Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
70,00 72,02 73,28
45
BPPKB Kota Bandung
Dari capaian tersebut dapat dijelaskan kegiatan untuk mendukungnya ialah
melakukan
pembinaan
dan
sosialisasi
dalam
rangka
meningkatnya kesadaran anggota keluarga yang masuk kelompok Bina-bina cukup tinggi untuk mengikuti program KB – BPPKB, Faktor pendorongnya adalah dengan Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat di Wilayah Binaan dalam mendukung program pemerintah terutama dalam bidang pendampingan kepada kelompok Bina-bina Seperti Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
SASARAN 8 :
PENINGKATAN TAHAPAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1
TABEL 3.20 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELUARGA PRA KS DAN KS I No. 9
Indikator Kinerja
Satuan
Persentase keluarga Pra KS dan KS I
%
Realisasi 2014 38,87
Target 2015 36,08
Realisasi 2015 35,01
Capaian % 103,05
Target 2018 34,29
Ket TMT
Indikator Peserta keluarga Pra sejahtra dibandingkan jumlah total keluarga dan dari target tahun 2015 sebesar 36,08% dapat terealisasi sebesar
35,05%
Tercapai
sesuai
dengan
target
berdasarkan
perhitungan dari jumlah keluarga sejahetra I dan Pra sejahtera sejumlah 160.430 dibagi jumlah keluarga sebanyak 435.243 dikalikan 100% dengan jumlah 35,05% dengan data per Kecamatan sebagai berikut :
46
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.21 CAKUPAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KS1 TAHUN 2015 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KECAMATAN
SUKASARI CIDADAP SUKAJADI CICENDO ANDIR COBLONG BANDUNG WETAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KALER CIBEUNYING KIDUL ASTANAANYAR BOJONGLOA KALER BOJONGLOA KIDUL BABAKAN CIPARAY BANDUNG KULON REGOL LENGKONG BATUNUNGGAL UJUNGBERUNG KIARACONDONG ARCAMANIK CIBIRU ANTAPANI RANCASARI BUAHBATU BANDUNG KIDUL GEDEBAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI KOTA BANDUNG
JUMLAH KK
JML PRA S & KS I
15.892 11.537 20.795 21.801 21.320 24.399 7.119 8.772 24.666 12.271 15.622 24.497 16.004 25.576 22.808 18.205 16.562 27.006 15.692 29.154 13.574 12.932 14.804 15.394 18.665 11.513 7.334 8.178 5.246 14.280
4.351 3.980 2.704 8.550 5.821 9.855 2.828 4.303 10.502 4.145 4.106 12.697 8.801 9.957 8.657 5.690 6.026 11.941 6.402 11.701 2.281 4.045 2.896 3.299 3.823 3.023 2.959 2.737 1.618 5.919
501.618
175.617
%
27,38 34,50 13,00 39,22 27,30 40,39 39,72 49,05 42,58 33,78 26,28 51,83 54,99 38,93 37,96 31,26 36,38 44,22 40,80 40,14 16,80 31,28 19,56 21,43 20,48 26,26 40,35 33,47 30,84 41,45 35,01
47
BPPKB Kota Bandung
GRAFIK 3.7 PERBANDINGAN TAHUNAN JUMLAH PRA KS DAN KS1 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Faktor
36,88 36,86 35,05
pendorong
tercapainya
target
adalah
Kerjasama
dengan
Dinas/Instansi Terkait dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dalam mengikuti program pemerintahi, sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target adalah meningkatnya kepala keluarga yang tidak bekerja tetap, solusinya adalah memberikan pelatihan usaha kepada kepala keluarga untuk menambah kesejahteraan keluarga.
48
BPPKB Kota Bandung
SASARAN 9 :
MENINGKATNYA PELAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA
DAN
TABEL 3.22 INDIKATOR KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA BPPKB KOTA BANDUNG No. 1 2 3 4
Nilai
Realisasi 2014 80
Target 2015 80
Realisasi 2015 80
Capaian % 100%
Target 2018 80
TST
%
100
100
100
100%
100
TST
Nilai
65,1
65,1
-
-
80
%
100
100
100
100%
100
Indikator Kinerja
Satuan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti Indikator Hasil Evaluasi Akip Persentase temuan BPK/Inspektoran yang ditindaklanjuti
Ket
TST
TABEL 3.23 HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TIDAK PUAS 25
HASIL CUKUP PUAS PUAS 50 75 75
SANGAT PUAS 100 100 100
50 50 75 100 100 75 100 100 75 75 100 50 75 100 50 75
JUMLAH NILAI 75 100 100 50 50 75 100 100 75 100 100 75 75 100 50 75 100 50 75 49
BPPKB Kota Bandung
100
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JML
50 100 75 100 50 100 50 100 75 100 100 50 50 100 75 100 100 50 50 100
0 550 750 1900 JUMLAH RESPONDEN NILAI AKHIR = JUMLAH RESPONDEN DIBAGI JUMLAH NILAI
100 50 100 75 100 50 100 50 100 75 100 100 50 50 100 75 100 100 50 50 100 3200 40 80
TABEL 3.24 DAFTAR TEMUAN BPK/INSFEKTORAN YANG DITINDAKLANJUTI TAHUN 2015 STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
NO
URAIAN
I.
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI : 1.TA.2014-2015,
REKOMENDASI YANG BELUM DITINDAK LANJUTI JUMLAH -
NILAI -
BELUM SESUAI DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT JUMLAH -
NILAI -
BELUM DITINDAK LANJUTI JUMLAH -
KET
NILAI -
50
BPPKB Kota Bandung
II.
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN 2015
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.4. Pelaksanaan kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Untuk
mendukung
tercapainya
kinerja
sesuai
yang
di
rencanakan maka perlu disampaikan seluruh kegiatan Badan Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kota
Bandung Tahun 2015 antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Kegiatan Rakerda BPPKB Kota Bandung Kegiatan Pendataan Keluarga Kegiatan KIE KB dengan Mobil Unit Penerangan KB Kegiatan Nonton Bareng dengan Layar Out Door Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling dengan Mobil Unit Pelayanan KB Kegiatan Pengalokasian Alat Kontrasepsi Kegiatan Bina Keluarga Lansia Kegiatan Bina Keluarga Remaja Kegiatan Bina Keluarga Balita Kegiatan Makan Malam Keluarga Pra KS dengan Walikota Bandung Kegiatan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kegiatan Penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Kegiatan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja Kegiatan Nonton Bareng dengan Mobil Unit Penerangan KB Kegiatan KIE KB Pada Car Free Day Kegiatan KB – Kes – TNI, Koordinasi Pelayanan KB dengan Kesehatan dan TNI Kegiatan dalam rangka Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pembentukan Kampung KB KegiatanHarganas Tingkat Kota Bandung Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bandung Hari Kartini Tingkat Kota Bandung Hari Ibu Tingkat Kota Bandung 51
BPPKB Kota Bandung
3.3. Akuntabilitas Keuangan Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 89,28% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi untuk program/kegiatan utama sebesar 91,10%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 86,00% jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran maka penyerapan anggaran terbesar adalah
pada
program/kegiatan
di
sasaran
Meningkatnya
pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) pada Indikator Kinerja Rata-rata usia kawin pertama yaitu 100,00%, sedangkan penyerapan anggaran terendah adalah pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat pada Indikator Kinerja Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif yaitu 79,10% Anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :
52
BPPKB Kota Bandung
TABEL 3.25 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 No.
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Kinerja Tahun 2014 Target Realisasi Capaian % 73,95 73,95 100
Anggaran Tahun 2014 Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian % 85.000.000 75.850.000 89,24%
1
Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
Indek Pembangunan Gender (IPG)
%
2
Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan
%
100
100
100
1.047.220.000
990.117.400
94,55%
3
Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu Persentase Kelurahan Layak Anak
%
30
30
100
327.280.000
323.912.000
98,97%
4
Meningkatnya pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Cakupan SKPD yang responsive gender
%
55
56,25
102,27
395.000.000
333.301.000
84,38%
5
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana
% %
1,98 68,8
1,97 70,6
100,51 102,62
1.090.833.000 375.000.000
1.041.797.000 328.250.000
95,50% 87,53%
Tahun
20,04
21
104,79
115.000.000
115.000.000
100,00%
6
Tingkat penurunan TFR Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif Meningkatnya Rata-rata usia kawin pemahaman remaja dalam pertama kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
53
BPPKB Kota Bandung
No. 7
8
Sasaran Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat
Indikator Kinerja Utama
Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif Peningkatan tahapan Persentase keluarga Pra KS Keluarga Pra Sejahtera dan dan KS I KS I
Jumlah Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung
%
Kinerja Tahun 2014 Target Realisasi Capaian % 73 73,28 100,38
%
36,08
Satuan
35,01
103,05
Anggaran Tahun 2014 Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian % 575.000.000 454.812.000 79,10%
1.835.000.000
1.661.996.000
90,57%
5.845.333.000 3.240.863.614 9.086.196.614
5.325.035.400 2.787.098.711 8.112.134.111
91,10% 86,00% 89,28%
54
BPPKB Kota Bandung
3.4. Prestasi atau Penghargaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan prestasi atau penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi yang baik dengan Dinas Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat disampaikan sebagai berikut : TABEL 3.26 DAFTAR PRESTASI ATAU PENGHARGAAN NO
NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN
TINGKAT
PRESTASI TAHUN TAHUN 2014 2015
1
MDGs Award
Nasional
√
2
Juara I Lomba RAP KB
Nasional
√
3
Penghargaan APE Tk. Madya
Nasional
√
4
FOKAB Duta Anak
Nasional
√
5
Juara I Lomba Kreatifitas Perempuan
Provinsi
6
Juara Umum Bhakti TNI-KB-KES
Provinsi
√
7
Juara I Kesrak –PKK-KB-KES
Provinsi
√
8
Juara III Lomba Keluarga Harmonis
Provinsi
√
9
Juara I Duta Genre Remaja
Provinsi
√
10
Juara I Duta Genre Mahasiswa
Provinsi
√
11
Juara II PIK Tahap Tumbuh
Provinsi
√
12
Juara II PIK Mahasiswa Tahap Tegar
Propinsi
√
13
Juara II Duta Mahasiswa Putri
Provinsi
√
14
Juara III Duta Remaja Putra
Provinsi
√
KET
√
Kat. LBS
55
BPPKB Kota Bandung
NO
NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN
TINGKAT
PRESTASI TAHUN TAHUN 2014 2015
15
Juara II Lomba Batik Blacu
Provinsi
√
16
Juara II Jambore Anak
Provinsi
√
KET
GAMBAR 3.1 PENERIMAAN PENGHARGAAN LOMBA KREATIFITAS PEREMPUAN
56
BPPKB Kota Bandung
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan
pertanggung
pemerintah
yang
baik
jawaban (Good
tertulis
Governance)
atas
penyelenggaraan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indinesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Sebagai
upaya
untuk
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran. Secara umum yang termasuk dalam Interpretasi memuaskan Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kota
Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar 57
BPPKB Kota Bandung
Rp. 9.086.196.614 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.112.134.111 secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah 89,28% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan telah optimal, efektif dan efisien dalam target kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masamasa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015 maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung kami. Bandung, 12 Januari 2016 Kepala BPPKB Kota Bandung,
Hj. SITI MASNUN SAMSIATI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19581130 198603 2 001
58
