Pemerintah Kota Bengkulu BAB 1 PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Bengkulu

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pilihan-pilihan tindakan masa depan dirumuskan dalam rangka mewujudkan Cita-cita Nasional yang tertuang pada alinia ke dua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Tindakan yang dimaksud adalah perumusan dari Tujuan Nasional yang tertuang pada alinia ke empat pembukaan UUD 1945 adalah : “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Modal Dasar untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional adalah Kemerdekaan Republik Indonesia; Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25

tahun

2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJMD sesuai dengan pedoman pada lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Dokumen perencanaan disusun dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018 1


Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam Pasal 1 angka 4 UU RI nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Pembangunan Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dilakukan atas dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan

daerah merupakan

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013–2018 merupakan dokumen perencanaan pertama yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Dalam tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu 2007-2027, dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan ke dua yang disusun oleh Pemerintah Kota Bengkulu. RPJMD Kota Bengkulu tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikotar/Wakil Walikota Bengkulu terpilih pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tanggal 19 Desember 2012 dan yang telah dilantik pada tanggal 21 Januari 2013 RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018

2


Proses penyusunan RPJMD terdiri dari 7 (tujuh) tahap utama yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan RPJMD meliputi pembentukan tim, orientasi, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data/informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan awal RPJMD dimana di dalamnya terdapat proses Focused Group Discussion (FGD) dengan SKPD, pembahasan dengan DPRD dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan para pakar dan profesional. Tahap ketiga : Penyebaran surat edaran Walikota kepada SKPD untuk menyampaikan rancangan renstra SKPD. Tahap keempat : penyusunan rancangan RPJMD berdasarkan masukan dari rancangan Renstra SKPD. Tahap kelima : Musrenbang RPJMD. Tahap keenam : penyusunan rancangan akhir RPJMD meliputi : perumusan rancangan akhir RPJMD, pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan kepala daerah, penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan kepala daerah, konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri dan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi. Tahap ketujuh: penetapan Perda RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya: 1.

RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA.

2.

RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).

3.

RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan.

4.

RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018

3


5.

RPJMD menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan

wakil

kepala

daerah

dalam

memimpin

penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2013-2018 serta dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Drt. Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UndangUndang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)

Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara

Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018

4


5. Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4428); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018

5

74,


14. Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan


137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah


138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor


Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);


6


21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor


Indonesia Nomor 4663); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informsi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 25. Peraturan Pemerintah Pemerintahan

Antara

Nomor

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 27. Peraturan Pemerintah Nomor

6

Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018

7

20,


29. Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah ); 33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 04); 34. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJPD)

Kota

Bengkulu

Tahun

2007-

2027(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01); 35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14);


8


1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen

RPJMD

Kota

Bengkulu

merupakan

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah untuk periode lima tahun (2013-2018), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang integrasikan dengan RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027. Penyusunan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional 2010-2014, memperhatikan RPJM Propinsi Bengkulu 2011-2015 dan SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, serta melihat hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Kota Bengkulu periode sebelumnya. Selain itu RPJMD Kota Bengkulu juga sudah merangkum hasil telaahan RTRW Kota Bengkulu 2012-2032. RPJMD Kota Bengkulu akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, proritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Kota Bengkulu juga akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD). Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bersifat indikatif, yang nantinya akan diderivasi menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara ringkas, keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKPD dan APBD dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alir seperti diagram dibawah ini:


9

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN


Pedoman

Renja Pedoman - KL

Diacu

RPJM Nasional

Dijabarkan

APBN

Diserasikan Melalui Musrenbang

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

RKP

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP Daerah

Bahan

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Bahan

Pedoman Renstra SKPD

Pedoman

Diacu Pedoman

UU SPPN

Renja - Pedoman SKPD

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

RAPBN

Bahan

Bahan RPJP Nasional

Rincian APBN

Diacu

Pedoman Pedoman

RKAKL

Pemerintah Pusat

Renstra KL

UU KN

Gambar 1.1 Keterhubungan antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berjangka 20 tahun merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Demikian juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, masing-masing menjadi fokus sinergi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan bagi SKPD dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan SKPD dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD. Rencana Kerja Tahunan SKPD disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dokumen perencanaan pembangunan menjadi dasar bagi penganggaran. Hal ini sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan APBD berpedoman pada


10


RKPD. Mekanisme ini menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan, pemp rograman serta penganggaran. 1.4.

Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kota Bengkulu serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bengkulu yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasilan pembangunan daerah. BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang

kapasitas

atau

kemampuan

keuangan

daerah

dalam

mendanai

penyelenggaraan pembangunan daerah. BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis Penyajian isu-isu strategis daerah meliputi permasalahan-permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan-permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan-permasalahan pembangunan dan permasalahanpermasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis daerah dapat berasal dari permasalahan-permasalahan daerah maupun yang berasal RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018

11


dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJMD Kota Bengkulu 2013-2018 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari setiap misi. Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi. BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja per program termasuk pagu indikatif per tahunnya dan target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. BAB X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menjelaskan 2 (dua) hal yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Bagian pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman RPJMD Kota Bengkulu | Tahun 2013-2018

12


penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Bagian kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa seluruh stake holder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaikbaiknya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun RKPD. 1.5. Maksud dan tujuan 1.

Maksud RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari

visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah tanggal 19 Desember 2012 yang telah dilantik pada tanggal 21 Januari 2013 serta merupakan pengejawantahan tahap kedua dari RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027. 2.

Tujuan Tujuan dari RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 adalah untuk :

1.

Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;

2.

Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

3.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

4.

Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

5.

Menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD, RKPD, KUA, PPAS, RAPBD dan APBD; dan

6.

Instrumen

bagi

pengukuran

kinerja

pemerintah

daerah

dalam

menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.


13



14

Pemerintah Kota Bengkulu BAB 1 PENDAHULUAN

Recommend Documents