PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Pemerintah Provinsi Bengkulu

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Bengkulu 2014

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013

1


GUBERNUR BENGKULU KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas berkah, rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2013 dapat di selesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu disusun mempedomani Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja dan LAKIP yang menyebutkan bahwa LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang merupakan implementasi dari visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 20102015. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu dimasa mendatang.

Bengkulu,

Maret 2014

GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSYAH

Jln. Pembangunan No.01 Padang Harapan Bengkulu Web Site www. bengkuluprov.go.id Telp. (0736) 21450 Fax. (0736) 2109


2


IKHTISAR EKSEKUTIF Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan ke arah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dini dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah dirumuskan perencanaan kinerja mulai dari perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pada setiap akhir tahun anggaran, realisasi penetapan kinerja diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai menggunakan 337 program tersebar ke seluruh SKPD berdasarkan tanggungjawab teknisnya masing-masing. Untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut dialokasikan dengan belanja langsung dan tidak langsung melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.922 Triliun. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja sasaran maka secara umum rata-rata capaian kinerja dari 17 sasaran tercapai dengan perincian sebagai berikut : 1.

Sasaran 1 Meningkatnya laju pertumbuhan Ekonomi capaian kinerja 139 %

2.

Sasaran 2 Pendapatan Perkapita Masyarakat capaian kinerja 98 %

3.

Sasaran 3 Penurunan Angka Kemiskinan capaian kinerja 86 %

4.

Sasaran 4 Penurunan angka Pengangguran capaian kinerja 62 %

5.

Sasaran 5 Peningkatan Pendapatan Daerah capaian kinerja 207 %

6.

Sasaran 6 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama capaian kinerja 96,5 %

7.

Sasaran 7 Indek Pembangunan Manusia capaian kinerja 98,8 %

8.

Sasaran 8 Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat capaian kinerja 100 %

9.

Sasaran 9 Partisipasi Pemuda dan olahraga dalam Pembangunan capaian kinerja 163 %

10.

Sasaran 10 Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak capaian kinerja 104 %


3

Pemerintah Provinsi Bengkulu 11.

Sasaran 11 Peningkatan Konstribusi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan capaian kinerja 281 %

12.

Sasaran 12 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM capaian kinerja 100 %

13.

Sasaran 13 Angka Persepsi Korupsi capaian kinerja 83 %

14.

Sasaran 14 Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun capaian kinerja 100 %.

15.

Sasaran 15 Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah capaian kinerja 107 %.

16.

Sasaran 16 Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah capaian kinerja 126 %.

17.

Sasaran 17 Semakin membaiknya penegakkan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun capaian kinerja 18 %. Namun demikian untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut dihadapkan pada kendala

dan keterbatasan antara lain adalah, Lemahnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai dari proses Perencanaan Kinerja yang belum terbangun keselarasan antara Pemerintah Provinsi dengan SKPD. Ketidakselarasan dimaksud disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan kinerja, sehingga perencanaan kinerja tidak berbasis pada indikator kinerja utama berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kondisi ini mengakibatkan keluarnya jalur pencapaian sasaran yang tidak sinkron dengan program maupun kegiatannya. Namun demikian pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah meprogramkan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan review dokumen perencanaan serta melakukan workshop penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja bagi pengelola perencanaan kinerja di SKPD. Disamping itu sebagai alat pengendalian dan memonitor capaian kinerja Pemprov dilakukan pengumpulan data secara periodik setiap semester. Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penetapan Kinerjanya, dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. *


4


BAB I PENDAHULUAN A . Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Bengkulu, yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Disamping untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor

29 Tahun 2010

tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan

LAKIP juga merupakan bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menggambarkan baik tentang keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD).

B. Dasar hukum Dasar hukum terkait dengan penyusunan LAKIP yaitu; 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;


5

Pemerintah Provinsi Bengkulu 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.


6

Pemerintah Provinsi Bengkulu 18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LTD Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Bengkulu 2010-2015. 22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2013 Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012.

tentang Anggaran

C. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu

1. Geografis, Topografi dan Iklim Provinsi Bengkulu terletak antara 2º – 5º LS dan 101º – 104º BT dan berada di bagian barat Sumatera Bagian Selatan dengan ketinggian 0 – 1600 m dpl. Sebagian besar topografinya bergelombang pada ketinggian dibawah 100 m dpl. Berdasarkan fisiografi wilayah

Provinsi Bengkulu di pulau Sumatera terdiri atas jalur dataran

rendah yang tidak begitu lebar dan membentang dari ujung utara sampai ujung selatan di bagian barat yang berdekatan dengan pantai dan bagian timur sebagian besar merupakan jalur dataran tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai 525 km. Sementara lebar daratan dari garis pantai bervariasi, dari yang tersempit sekitar 32,5 km (disekitar perbatasan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) hingga yang terlebar sekitar 102 km (yakni jarak dari pantai sampai perbatasan Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan Provinsi Sumatera Selatan). Provinsi Bengkulu mempunyai luas Provinsi Bengkulu mempunyai luas


7

Pemerintah Provinsi Bengkulu 34.724,69 km2 dengan luas daratan 19.795,15 km2 dan luas lautan 14.929,54 km2 (Bakosurtanal, 2010) yang berbatasan langsung dengan :  Provinsi Lampung di sebelah Selatan,  Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi di sebelah Timur,  Provinsi Sumatera Barat di sebelah utara, dan Samudera Hindia di sebelah Barat Selain itu Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang dihuni penduduk (Pulau Enggano) maupun yang kosong ( pulau Mega dan pulau-pulau kecil lainnya). 2. Organisasi Perangkat Daerah Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah telah dibentuk beberapa perangkat daerah dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut; a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi staf dengan menyiapkan, merumuskan kebijakan-kebijakan Kepala Daerah. Sekretariat Daerah dibantu 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra; Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Kemudian setiap asisten membawahi 3 biro. Sedangkan Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari 4 bagian. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi dibentuk berdasarkan Perda No.6 Tahun 2008. b. Dinas Daerah Dinas daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas kepala daerah di bidang pembangunan. Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2008 telah ditetapkan 16 Dinas sebagaimana telah disempurnakan dengan Perda No.5 Tahun 2011. c. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai unsur penunjang tugas-tugas kepala daerah. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 telah dibentuk 17 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Perda No.6 Tahun 2011. d. Lembaga Lain Perangkat Daerah Lembaga lain perangkat daerah adalah perangkat daerah yang khusus


8

Pemerintah Provinsi Bengkulu menangani

permasalahan-permasalahan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 dibentuk 4 lembaga lain perangkat daerah yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat KPID dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian diubah dengan Perda No.7 Tahun 2011 dimana Badan Narkotika Provinsi berubah menjadi Instansi Vertikal dan bertambah SKPD baru yaitu Sekretariat KORPRI Porvinsi Bengkulu. e. Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu, yang terbagi atas 1 Kota dan 9

kabupaten, terdiri dari Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Sistematika Penyajian Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka format

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah ini terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD

dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran

tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkahlangkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendalakendala dalam penyusunan LAKIP Tahun 2013. Bab I

: Menggambarkan

pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan

penyusunan LAKIP, data umum Provinsi Bengkulu serta sistematika


9

Pemerintah Provinsi Bengkulu penyajian. Bab II

: Menggambarkan bentuk perencanaan strategis ringkasan RPJMD

yang merupakan

Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dan

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2013, mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran utama dan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013. Bab III

: Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian kinerja utama (capaian kinerja makro) dan capaian kinerja sasaran dan tujuan serta analisis capaian kinerja sasaran dan tujuan serta gambaran alokasi dan realisasi anggaran dari setiap program yang ditetapkan dalam APBD.

Bab IV

: Merupakan penutup yang memuat kesimpulan

dan saran sebagai

umpan balik untuk tahun mendatang.

Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Pengukuran Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.


10


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Rencana strategis pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituangkan ke dalam dokumen RPJMD 2010-2015 yang di tetapkan dengan Perda Nomor : 14 Tahun 2011, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode 5 tahun yaitu masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD lebih lanjut diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahunnya dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan dan anggaran dalam APBD. 1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah a. Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: (a) Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat masih relatif rendah; (b) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing. b. Di bidang kesehatan, antara lain: (a) Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (b) Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai


11

Pemerintah Provinsi Bengkulu teknologi bidan kesehatan; dan (c) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif. c. Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah : (a) Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian sedangkan nilai tambah dan daya

saing

produk-produk pertanian

masih

rendah;

(b)

Pembangunan

perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir; (c) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil; (d) Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Provinsi Bengkulu, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian

berusaha

serta

jaminan

keamanan

berusaha

dalam

bidang

penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata Provinsi Bengkulu. d. Permasalahan di bidang Infrastruktur Wilayah, sebagai berikut: Infrastruktur transportasi di wilayah di

Provinsi Bengkulu masih belum memadai yang

ditunjukkan, sebagai berikut : 1) Transportasi darat, antara lain: rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas; 2) Transportasi udara, antara lain keberadaan bandar udara termasuk perintis masih belum memadai untuk menampung demand (penumpang dan barang); dan 3) Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya kendala yang disebabkan faktor alam. e. Permasalahan di Bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, diantaranya : (a) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. (b) Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah; (c) Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten;


12

Pemerintah Provinsi Bengkulu (d) Kabupaten/Kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan program-program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) . f.

Optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien; (b) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi; (c) Masih rendahnya tingkat transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (d) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah; (e) Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah.

2. Visi dan Misi a.

Visi Dalam menghadapi dan mengantisipasi kondisi yang akan datang, Pemerintah

Provinsi

Bengkulu

perlu

menambah

dan

mengembangkan

pengelolaan potensi daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain. Persaingan yang ketat menuntut kerja keras aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat serta untuk mendukung aktifitas pembangunan. Kesejahteraan yang diharapkan dari aktifitas agribisnis dan agro industri guna terpenuhinya kebutuhan dasar manusia menuju masyarakat mandiri, latar belakang ini tertuang di dalam visi adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang semakin maju, semakin bertaqwa dan semakin sejahtera ”.


13

Pemerintah Provinsi Bengkulu b. M i s i Visi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 4 (empat) misi yang saling terkait satu dengan lainnya sebagai berikut : 1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing; 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman; 3. Mengembangkan sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian daerah dan pembangunan yang berkelanjutan; 4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat. 3. Tujuan dan Sasaran Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Tujuan : - Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri. - Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor - Penanggulangan kemiskinan - Terwujudnya penanggulangan pembentuk PDRB. - Terwujudnya Penanggulangan pengangguran - Peningkatan keuangan daerah. Sasaran : - Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 – 7,2 % tahun 2015. - Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun 2015. - Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 – 13,26 % pada tahun 2015. - Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun 2015 . - Meningkatkanp endapatan daerah menjadi sebesar1,67 triliun tahun 2015.


14


Misi II

:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Beriman

Tujuan

:

- Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa; - Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat; - Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat; - Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran: - Meningkatnya kualitas kehidupan bergama; - Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8 pada tahun 2015; - Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat; - Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan; - Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Misi III : Mengembangkan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan. Tujuan : - Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang berkelanjutan; - Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.


15

Pemerintah Provinsi Bengkulu Sasaran : - Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang berkelanjutan; - Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM). Misi IV :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.

Tujuan : - Mewujudkan clean dan good governance; - Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat. Sasaran : - Menurunnya angka korupsi; - Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun; - Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah; - Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah; - Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun. 4. Prioritas Pembangunan Daerah 1. Perekonomian rakyat dan iklim investasi; 2. Sumber daya manusia (agama, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak); 3. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan; 5. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum,perhubungan, komunikasi dan informatika)


16

Pemerintah Provinsi Bengkulu 6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana 7. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; dan 8. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum.

5. Program Strategis Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan program-program sebagai berikut :

Tabel

1

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1.

Meningkatnya 1. Meningkatnya laju laju pertumbuhan investasi (%) ekonomi menjadi 2. Peningkatan nilai 7-7,2% tahun PDRB atas dasar 2015 harga konstan (Rp)

2.

Meningkatnya 1. Peningkatan nilai PDRB perkapita pendapatan (Rp) perkapita 2. Peningkatan nilai masyarakat PDRB atas dasar menjadi 14-15 harga berlaku (Rp) juta tahun 2015

PROGRAM

 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.  Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.  Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah .  Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.         

Program pengembangan industri kecil dan menengah. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pendagang kaki lima dan asongan Program perencanaan pembangunan ekonomi Program peningkatan kesejahteraan petani. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.


17

Pemerintah Provinsi Bengkulu NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM           

3.

Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,1413,26 tahun 2015

Program peningkatan produksi hasil peternakan. Program budi daya perikanan. Program pengembangan perikanan tangkap. Program peningkatan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan teknologi, sarana dan prasarana pertanina/perkebunan. Program penerapan t peternakan. Program peningkatan hasil produksi peternakan. Program peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan kelanjutan. Program peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. Program pengembangan sistem penyuluhan. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

 Program keluarga berencana  Program Jaminan ASKES pasilitas pelayanan KB-KR  Program remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi  Program peningkatan kualitas kelembagaankoperasi.  Program peningktan kapsitas Iptek sistem produksi.  Program peningkatan iklim usah kecil kondusif. 2. Menurunnya  Program pengembangan jumlah kabupaten kewirausahaan dan keunggulan tertinggal (kab) kompetitif.  Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.  Program perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah.  Program perencanaan pembangunan ekonomi. 3. Penurunan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun (%) 1. Penurunan persentase penduduk miskin (%)


18

Pemerintah Provinsi Bengkulu NO. 4.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

Menurunya angka 1. Penurunan  pngangguran persentase menjadi 2,21-1,8 pengangguran  % tahun 2015 terbuka (%) 2. Peningkatan rasio  penduduk yg bekerja (%).      

5.

6.

7.

Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya Indeks Pembangunan

1. Peningkatan penerimaan daerah (Rp). 2. Peningkatan penerimaan PAD (Rp) 3. Peningkatan penerimaan dana perimbangan 4. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 1. Peningkatan jumlah jama’ah haji (orang)

 

 

 2. Peningkatan  jumlah rohaniawan/pemuk a agama (orang) 3. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit) 1. Peningkatan IPM  2. Peningkatan usia  harapan hidup

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Program pengembangan wilayah transmigrasi. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Program perlindungan dan pengembanggan tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja. Program penyusunan perencanaan. Program Peningkatan dan pengembangan bidang pertambangan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan kualitas agama. Program peningkatan pemahaman penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai agama. Program peningkatan kualitas agama Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama.

Program pendidikan usia dini Program wajib belajar pendidikan


19


SASARAN Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015

INDIKATOR SASARAN (tahun) 3. Peningkatan rasio melek huruf 4. Peningkatan ratarata lama sekolah (tahun) 5. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp)

PROGRAM

                        

dasar 9 tahun. Program pendidikan menengah. Program pendidikan non formal. Program Pendidikan luar biasa. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program pendidikan usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program pendidikan menengah Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata. Progra penambahan dan pemerataan dokter dan tenaga medis. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program obat dan perbekalan kesehatan. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana uskesmas/Puskesmas pembantu. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program perbaikan gizi masyarakat Program pencegahan dan penagnggulangan penyakit menular. Program pengembangan lingkungan sehat. Program standarisasi pelayanan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat. Program promosi kesehatn dan pemberdayaan Progran kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program kesehatan masyarakat.


20

Pemerintah Provinsi Bengkulu NO. 8.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat

1. Peningkatan jumlah panti asuhan (unit) 2. Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang).

PROGRAM     

9.

Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan

1. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP) 2. Peningkatan jumlah even olahraga yang diikuti (even)

     

10.

Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

1. Penurunan angka kematian ibu melahirkan 2. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang) 3. Penurunan persentase balita gizi buruk (%) 4. Penurunan angka kematian bayi

      

11.

Meningkatnya 1. Peningkatan nilai konstribusi investasi industri sumber daya pertanian dan alam, LH dan kehutanan (Rp) bencana 2. Peningkatan terhadap volume penjualan pendapatan sektor daerah serta pertambangan

    

Program perdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraaan sosial. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Program pelayanan dan perlindungan sosial anak. Program Pemberdayaan Sosial Program peningkatan peran serta kepemudaan Program pengembangan dan keserasian kebijakn pemuda. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Program pendukung kebijakan pengembangan olahraga. Program pembinaan olahraga Program pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program promosi KIA melalui kegiatan di masyarakat Program remaja dan perlindungan hakhak reproduksi. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Program perkembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Program peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Program jaminan ASKES fasilitas pelayanan KB-KR Program keluarga berencana. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program pengembangan destinasi pariwisata. Program pengembangan kemitraan. Program pengembangan perencanaan pariwisata.


21


SASARAN kesejahteraan berkelanjutan

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

(ton)  3. Peningkatan nilai bagi hasil bukan  pajak/SDA (Rp)   

12.

13.

Meningkanya 1. Rasio panjang kuantitas dan jalan per jumlah kualitas kendaraan infrastruktur 2. Proporsi panjang sesuai SPM jaringan jalan dalam kondisi baik 3. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati Menurunnya 1. Penurunan perkara angka korupsi tindak korupsi (kasus)

  



2. Penurunan jumlah  temuan kasus (%) 3. Peningkatan opini  pemeriksaan atas laporan keuangan   

14.

Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dari RPJMD, RKPD sampai Tapkin (%) 2. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%) 3. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke

   

Program pemanfaatan objek wisata dan aset pemerintah. Program pengembangan perencanaan pariwisata. Program pengelolaan kekayaan budaya. Program pemanfatan potensi sumber daya hutan. Program perencanaan dan pengelolaan hutan. Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor.

Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan. Program mengintensifikan penangan pengaduan masyarakat. Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah. Program perencanaan pembangunan daerah.


22


15.

16.

17.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

MenpanRB 1. Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi statistik daerah (%) 2. Peningkatan pembangunan kelancaran daerah pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%) 3. Peningkatan jumlah peneliti (orang) Semakin 1. Peningkatan meningkatnya jumlah perda yang sinergitas antara dihasilkan (buah) eksekutif dan 2. Peningkatan legislatif serta frekuensi hearing kerja sama antar dialog dan pemerintah koordinasi antara daerah eksekutif dan legislative (kali) 3. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor) Semakin Penurunan angka membaiknya kriminalitas penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam

PROGRAM

    

    

   

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Program pengembangan data/informasi. Program peningkatan aparatur negara. Program pengembangan data/informasi Program kerjasama informasi dangan mass media.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Program penataan peraturan perundang-undangan Program Kegiatan penyusunan legislasi rancangan Perda Program Kegiatan telaah rancangan Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur

Program inventarisasi penyelesaian sengketa hukum dan HAM. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Program pemeliharaan transtibmas dan pencegahan tindak kriminal.


23


B. Perencanaan Kinerja

Dalam

rangka

mengimplementasikan

kebijakan

jangka

menengah

sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2010-2015, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2013 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013. RKPD tahun 2013 tersebut merupakan acuan penetapan kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2013 yang berisi kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan kinerja tahun 2013 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD/RKT) yang telah dilakukan pembahasan oleh tim TAPD dan Legislatif serta pengesahannya. Tabel 2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 No.

SASARAN

1.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015

2.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Meningkatnya laju investasi (%)

12,5 – 15.00 %

b. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)

9,14 – 9,50 trilun

a. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)

12,72 – 13,52 jt


24

Pemerintah Provinsi Bengkulu No.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA b. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp) c. Penurunan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun (%)

3.

4.

Menurunya angka kemiskinan a. Penurunan menjdi 14,14-13,26 tahun persentase penduduk 2015 miskin (%) b. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal (kab). Menurunya angka a. Penurunan pngangguran menjadi 2,21-1,8 persentase % tahun 2015 pengangguran terbuka (%) b. Peningkatan rasio penduduk yg bekerja (%).

5.

Meningkatnya pendapatan a. Peningkatan daerah menjadi 1,67 triliun penerimaan daerah tahun 2015 (Rp)

TARGET

20,06 – 21,50 triliun

0,84 – 0,71 %

16,00 – 15,09 %

5 dari 9 kab

3,01 – 2,61 %

1,57-1,59 %

1,38 triliun

b. Peningkatan penerimaan PAD (Rp)

510,04 miliar

c. Peningkatan penerimaan dana perimbangan d. Peningkatan penerimaan lainlain pendapatan daerah yang sah.

840,46 miliar

39,73 miliar


25


SASARAN

6.


7.

8.

9.

INDIKATOR KINERJA

a. Peningkatan jumlah jama’ah haji (orang)

2.148 – 2.363 orang

b. Peningkatan jumlah rohaniawan/pemu ka agama (orang) c. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit).

7.867 – 8,260 orang

Meningkatnya Indeks a. Peningkatan IPM Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 b. Peningkatan usia tahun 2015 harapan hidup (tahun) c. Peningkatan rasio melek huruf d. Peningkatan ratarata lama sekolah (tahun) e. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp) Meningkatnya perlindungan a. Peningkatan dan pelayanan sosial bagi jumlah panti masyarakat asuhan (unit)


TARGET

3.870 – 3.889 unit

74,47-74,94 73,4-74,1 tahun 97,63-98,10 8,24 – 8,28 tahun 7,02 – 7,63 juta 32 – 35 unit

b. Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang).

26.551-25.224

a. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP)

60-65 okp

b. Peningkatan jumlah even

9-10 event


26


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

olahraga yang diikuti (even). 10.

11.


Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesjahteraan berkelanjutan

a. Penurunan angka kematian ibu melahirkan

165

b. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang) c. Penurunan persentase balita gizi buruk (%) d. Penurunan angka kematian bayi.

2.432 – 2.675 orang

a. Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan (Rp) b. Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan (ton) c. Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak/SDA (Rp).

12.

13.

Meningkanya kuantitas dan a. Rasio panjang kualitas infrastruktur sesuai jalan per jumlah SPM kendaraan

Menurunnya angka korupsi

0,001

27

454 miliar

1,64 – 1,80 juta ton

3,13 – 3.44 miliar

0,015-0,014

b. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik c. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati

0,44-0,50

a. Penurunan perkara tindak

6-4 kasus

B


27


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

korupsi (kasus) b. Penurunan jumlah temuan kasus (%) c. Peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan

14.

15.

16.


Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah.

Semakin

1 WTP

a. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dari RPJMD, RKPD sampai Tapkin (%)

95 %

b. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%) c. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB.

80-85 %

a. Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi statistik daerah (%) b. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%) c. Peningkatan jumlah peneliti (orang

meningkatnya a. Peningkatan

Tepat waktu

80 %

90 %

9 orang

7 buah


28


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah.

jumlah perda yang dihasilkan (buah) b. Peningkatan frekuensi hearing dialog dan koordinasi antara eksekutif dan legislative (kali) c. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor)

17.

Semakin membaiknya Penurunan angka penegakan hukum dan kriminalitas keamanan dari tahun ke tahun.

TARGET

7 kali

8 Sektor

5,51 – 4,96

D. Anggaran Belanja Daerah Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kinerja maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun belanja yang tertuang di dalam APBD 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 dan Peraturan dan Gubernur Bengkulsan Nomor 9 tahun 2013 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2013 sebagai berikut : Pendapatan Pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :


29

Pemerintah Provinsi Bengkulu Tabel

3

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No.

Uraian

Jumlah (Rp.)

1

PENDAPATAN DAERAH

1.681.001.571.691,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

512.962.106.531,00

1.1.1

Pajak Daerah

512.962.106.531,00

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

12.146.443.446,92

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

97.940.505.768,00

1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

854.647.828.000,00

1..2.3

Dana Alokasi Khusus

51.587.333.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

9.315.114.255,08

971.789.554.701,00

65.554.393.701,00

196.249.910.459,00


30


1.3.1

Pendapatan Hibah

4.325.560.459,00

1.3.2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

191.924.350.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.681.001.571.691,00

Belanja Belanja yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel

4

BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No.

Uraian

Jumlah

2

BELANJA DAERAH

1.922.422.622.985,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

860.475.456.812,00

2.1.1

BELANJA PEGAWAI

450.515.780.028,00

2.1.3

BELANJA SUBSIDI

2.1.4

BELANJA HIBAH

0

210.575.350.000,00


31

Pemerintah Provinsi Bengkulu 2.1.5

BELANJA BANTUAN SOSIAL

2.1.6

BELANJA BAGI HASIL KPD PROV./KAB/KOTA/PEMDES

176.850.473.186,00

2.1.7

BELANJA BANT. KEU KPD PROV./KAB/KOTA/PEMDES

17.377.648.000,00

2.1.8

BELANJA TIDAK TERDUGA

5.156.205.598,00

2.2

BELANJA LANGSUNG

2.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

633.673.341.582,00

2.2.3

BELANJA MODAL

328.433.899.096,00

JUMLAH BELANJA

0

1.061.947.166.173,00

99.839.925.495,00

1.922.422.622.985,00


32


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Utama Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.336.VII tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu, capaian kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 5 CAPAIAN KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No.

SASARAN

1.


INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

3. Meningkatnya Laju Investasi (%).

4. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp). 2.

3.


Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 tahun 2015

4. Peningkatan Nilai PDRB Perkapita (Rp) 5. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp) 6. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertengahan Tahun (%). 1. Penurunan Persentase Penduduk Miskin (%) 2. Menurunnya Jumlah Kabupaten

12,5-15,00 %

9,14-9,50 Triliun

REALISASI CAPAIAN

21,05

10,05

168

110

12,72-13,52 Juta

15,09

106

20,06-21,50 Triliun

27,39

120

0,84 - 0,71 %

1,72

68

16,00-15,09

17,75

97

5 dari 9 Kabupaten

6 Kab.

75


33

Pemerintah Provinsi Bengkulu Tertinggal (kab). 4.

5.

6.

7.

Menurunnya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015



Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015

3. Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka (%) 4. Peningkatan Rasio Penduduk Yang Bekerja (%).

3,01-2,61 %

4,74

64

1,57-1,59 %

95,20

60

5. Peningkatan Penerimaan Daerah (Rp) 6. Peningkatan Penerimaan PAD (Rp) 7. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan 8. Peningkatan Penerimaan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah

1,38 Triliun

1,700 Triliun

123

510,04 Miliar

529.407

104

840,46 Miliar

977.343

116

39,73 Miliar

193,801 Miliar

487

2.148 - 2.363 Orang

1.293 Orang

83

7.867 - 8.260 Orang

7.920

100

6.870 - 3.889 Unit

4.296

74,47 - 74,94 73,4 - 74,1 Tahun

73.93 70,39

99 95

97,63 - 98,10

95,69

98

8,24 - 8,28 Tahun

8,48

102

7,02-7,63 Juta

7,62

100

4. Peningkatan Jumlah Jama’ah Haji (orang) 5. Peningkatan Jumlah Rohaniawan/pemuk a Agama (orang). 6. Peningkatan Jumlah Tempat Ibadah (unit). 6. Peningkatan IPM 7. Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun) 8. Peningkatan Rasio Melek Huruf. 9. Peningkatan Ratarata Lama Sekolah (tahun). 10. Peningkatan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Rp).


110

34


9.

10.

11.

12.


3. Peningkatan Jumlah Panti Asuhan (unit). 4. Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (orang).


3. Peningkatan Jumlah Organisasi Pemuda (OKP). 4. Peningkatan Jumlah Even Olahraga Yang Diikuti (even). . 5. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan 6. Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan (orang). 7. Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk (%). 8. Penurunan Angka Kematian Bayi.



Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM

32 – 35 Unit 26.551-25.224

33 27,923

100 100

60 – 65 OKP

171 Okp

263

9 - 10 Event

5 Event

63

165

141

117

2.432 - 2.675 Orang

3,151

118

0,001 %

162

100

27

10,50

100

4. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan Kehutanan (Rp). 5. Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (ton). 6. Peningkatan Nilai Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Rp).

454 Miliar

412 Miliar

100

1,64-1,80 JutaTon

4,2 JutaTon

246

3,13-3,44 Miliar

17,100

497

4. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 5. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik. 6. Meningkatnya Tipe Bandara Fatmawati.

0,015-0,014

0,022

100

0,47-0,50

20,87

100

B

B

100


35


14.

15.

16.



Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah

Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah

4. Penurunan Perkara Tindak Korupsi (kasus). 5. Penurunan Jumlah Temuan Kasus (%) 6. Peningkatan Opini Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.

6-4 Kasus

5

100

1

0,53

50

WTP

WTP

100

4. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dari RPJMD, RKPD Sampai Tapkin (%) 5. Persentase SKPD Yang Menyerahkan LAKIP Tepat Waktu (%) 6. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB.

95 %

95 %

100

80-85 %

80 %

100

Tepat waktu

Tepat Waktu

100

80 %

80 %

100

90 %

90 %

100

9 Orang

11 Orang

122

7 buah

15 buah

100

7 kali

12 Kali

180

8 MoU

11 MoU

122

4. Peningkatan Keakuratan Dan Kelengkapan Data Dan Informasi Statistik Daerah (%) 5. Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Melalui Jaringan Internet dan Video Conference (%). 6. Peningkatan Jumlah Peneliti (orang). 4. Peningkatan Jumlah Perda Yang Dihasilkan (buah). 5. Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif dan Legislative (kali). 6. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota


36

Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi (sektor). 17,

Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun,

5,51-4,96

Penurunan Angka Kriminalitas

0,99

8

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

MISI

I

Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing

S a s a r a n 01 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

No INDIKATOR KINERJA

Target Tahun 2013

Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % Realisasi %

1.

Laju Investasi Sumber : BKPMD Prov. Bengkulu

12,5 – 15,00 %

200,43%

200

21,05 %

168

2.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumber : BPS Prov. Bengkulu

8,78 9,14 Triliun

8,87 Triliun

105,3

10,05 Triliun

110

Capaian kinerja Sasaran

105,3


139

37

Pemerintah Provinsi Bengkulu Berdasarkan tabel di atas bahwa, dalam rangka Sasaran Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Laju Investasi dan Nilai PDRB atas dasar harga konstan, selanjutnya capaian kinerja indikator tersebut adalah sbb : Kinerja perekonomian provinsi Bengkulu pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen. Pertumbuhan pada bangunan sebesar 5,71 persen, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,11 persen dan sektor jasa-jasa 2,97 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2012 , PDRB Provinsi Bengkulu pada triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 persen (year on year). Selama tahun 2013 perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21 persen dan pertumn buhan ini menGalami perlambambatan dibanding kan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang mencapai 6,60 persen.

Dari capaian ini struktur ekonomi Bengkulu sangat ditopang dari

tumbuh dan berkembangnya tiga sektor yaitu Pertanian, Perdangangan, Hotel dan Restoran serta sektor jasa-jasa. Apabila ditinjau dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun 2011 mencapai 6,45 % dan pada tahun 2012 mencapai 6,61 %. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012 provinsi Bengkulu lebih tinggi diatas rata-rata nasional. Berikut data laju pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu dari tahun 2008 s.d. 2012 Tahun 2008

5,75 %

Tahun 2009

5,62 %

Tahun 2010

6,10 %

Tahun 2011

6,45 %

Tahun 2012

6,61 %

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan atau berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 karena pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 pengaruh perubahan harga sudah dihilangkan sehingga pertumbuhan yang diperoleh mencerminkan petumbuhan output yang dihasilkan perekonomian tanpa adanya pengaruh perubahan harga. Capaian Kinerja Perekonomian pada tahun 2013 bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012, PDRB Provinsi Bengkulu triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 persen (y-on-y), dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 9,45 persen yang diikuti sektor jasa-jasa sebesar 9,17 persen serta sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen.


38

Pemerintah Provinsi Bengkulu Selama tahun 2013, perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21 persen dan pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang mencapai 6,60 persen. Perlambatan pertumbuhan ini terjadi dalam skala nasional artinya sebagian besar Provinsi di Indonesia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 ini hanya sebesar 5,78 persen.

1) Indikator Laju Pertumbuhan Investasi di Provinsi Bengkulu Investasi merupakan komponen utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi investasi maka akan semakin bergairah perekonomian suatu daerah dan selanjutnya akan berimbas terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan investasi ditargetkan sebesar 12,5-15 persen. Berdasarkan laporan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bengkulu tercatat pada tahun 2013 laju pertumbuhan investasi di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan 21,05 %.

Grafik Persentase Laju Investasi di Bengkulu 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

Grafik Persentase Laju Investasi di Bengkulu 2011

2012

2013

Sumber Data : BKPMD Provinsi Bengkulu

Apabila dilihat perkembangan dari capaian tahun ke tahun investasi di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang fluktuatif disebabkan antara lain adalah iklim investasi yang kurang kondusif. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya meningkatkan iklim yang kondusif antara lain mempermudah perizinan ivestasi dengan menterpadukan pelayanan perizinan dalam satu pintu yaitu dengan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Bengkulu. Melalui institusi ini pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberikan kebijakan pelayanan perizinan yang terkait dengan investasi dengan cara penyederhanaan prosedur perizinan. Pelayanan Perizinan dengan model PTSP juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertumbuhan jumlah perusahaan yang menanamkan modal ke Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik tercatat pada tahun 2011 jumlah perusahaan yang berinvestasi


39

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebanyak 2.001 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.073 atau mengalami pertumbuhan sebesar 53 persen. Akan tetapi pertumbuhan jumlah perusahaan tidak sebanding lurus dengan jumlah investasi yang ditanamkan di provinsi Bengkulu.

Grafik Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bengkulu 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Grafik Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Sumber Data : BKPMD Provinsi Bengkulu

Keberhasilan capaian kinerja dalam peningkatan investasi di provinsi Bengkulu ditunjang dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan sumber dana APBD melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu (PTSP) tahun 2013, melalui program dan pendanaan sebagai berikut :

2) Indikator Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Merupakan gambaran tentang perkembangan ekonomi baik secara keseluruhan maupun secara sektoral, untuk melihat perubahan struktural perekonomian Provinsi Bengkulu serta perencanaan lainya. Estimasi output biaya antara dan nilai tambah masing-masing sektor serta atas dasar harga konstan dipengaruhi dari 9 (sembilan) sektor yaitu : Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan, Jasa-jasa. Pada tahun 2013, nilai PDRB atas dasar harga konstan ditargetkan sebesar Rp. 9,14 – 9,50 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 10,05 triliun atau tercapai melebihi target sebesar 110 persen.


40

Pemerintah Provinsi Bengkulu Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV tahun 2013, yang digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen dibandingkan dengan PDRB triwulan III 2013 (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 5,71 persen diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,11 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 2,97 persen. Tingginya pertumbuhan sektor bangunan disebabkan oleh banyaknya pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta. Situasi menjelang akhir tahun biasanya juga berpengaruh terhadap konstruksi yang dilakukan pemerintah karena mau tututp anggaran sehingga penyerapan anggaran pemerintah sangat tinggi. Sedangkan peningkatan pada sektor pertambangan dan penggalian terkait dengan meningkatnya permintaan serta harga batubara di pasaran global yang mulai mengalami kenaikan, kondisi bulan Desember 2013 sebesar 80,31US$, naik dibanding bulan September 2013 sebesar 76,89US$. Banyaknya permintaan dari China yang mau menghadapi hari raya Imlek turut mempengaruhi kenaikan harga. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2012 (y-on-y). Adanya moment hari besar dan liburan (hari raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru) berdampak pada peningkatan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Permintaan akan hewan ternak untuk Qurban juga memberikan imbas naiknya harga sebesar 20 persen dari biasanya, dampaknya sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh paling tinggi sebesar 9,45 persen. Peningkatan kinerja sektor hiburan dan rekreasi yang berkaitan dengan adanya liburan tahun baru berpengaruh pada sektor jasa-jasa yang tumbuh 9,17 persen.Tingginya pertumbuhan ini juga disumbang oleh sektor pertanian yang tumbuh sebesar 7,63 persen dengan andilnya terhadap total pertumbuhan sebesar 2,78 persen. Upaya pembinaan dan bimbingan yang dilakukan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil. Penanganan secara intensif dan pengawasan di sektor pertanian tanaman pangan juga lebih baik. Sehingga serangan hama penyakit dapat dikendalikan, faktor eksternal lain adalah kondisi cuaca yang baik membuat produksi padi pada triwulan ini mencapai 127.747 Ton atau meningkat 19,80% dibanding triwulan yang sama tahun lalu.

Permasalahan Perekonomian di Provinsi Bengkulu tahun 2013 Selama tahun 2013, perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan dimana pada tahun 2012 ekonomi tumbuh sebesar 6,60 persen dan tahun 2011 sebesar 6,46 persen.


41

Pemerintah Provinsi Bengkulu Pada tahun 2013 ini banyak terjadi tekanan eksternal pada kondisi perekonomian yaitu dengan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada pelemahan kinerja beberapa sektor, fluktuasi harga batubara dunia yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan sektor pertambangan. Turunnya produksi

ini berimbas pula pada menurunnya kinerja ekspor, serta adanya

peningkatan suku bunga perbankan (BI-Rate) membuat volume produksi dan pertumbuhan perbankan terjadi perlambatan dibanding tahun lalu karena banyak pelaku usaha menunda untuk melakukan ekspansi usaha melalui skema kredit. Dampak dari faktor penghambat ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan dibandingkan tahun lalu.

S a s a r a n 02 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Menjadi 14-15 juta per tahun 2015

No INDIKATOR KINERJA 1.

Nilai PDRB Perkapita

2.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

3.

Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Capaian Kinerja Sasaran

Target Tahun 2013 12,72 13,52 Juta 20,06 21,50 triliun 0,84 0,71 %

Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % Realisasi % 13,43 Juta

105

15,09 Juta

106

24.17 Triliun

120

27,39 Triliun

120

1,67 %

68

1,72 % 68

87

98

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

PDRB perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro.Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan pendapatan per kapita penduduk, yaitu dengan cara membagi nilai total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan


42

Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun baik menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut. 1) Indikator Nilai PDRB Per Kapita Seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu, tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Bengkulu pada kurun waktu yang sama mengalami peningkatan. Kondisi ini terlihat dari peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2013 PDRB perkapita masyarakat provinsi Bengkulu ditargetkan sebesar 12,72 - 13,52 Juta dan terealisasi sebesar 15,09 juta atau tercapai sebesar 106 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, PDRB perkapita Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 6,77 persen. 2) Indikator Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kinerja perekonomian provinsi Bengkulu pada tahun 2013 yang digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Besaran PDRB pada tahun 2013 atas dasar harga belaku berdasarkan BPS Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 27,39 triliun rupiah naik dibanding pada tahun 2012 sebesar 24,17 triliun atau tumbuh sebesar 13,32 persen. Bila dibandingkan dengan target PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 yang sebesar Rp. 20,06 - 21,50 triliun, maka pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 adalah sebesar 127 persen. Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan yang berarti dimana dari sisi lapangan usaha, perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian (38 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (19 persen) dan sektor jasa-jasa (17 persen). Sedangkan dari sisi penggunaan, perekonomian didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ekspor neto yang masing-masing memiliki peranan sebesar 59,56 persen dan 14,96 persen. Sementara itu konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peranan sebesar 15,69 persen dan 11,06 persen. Program dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang mendukung pencapaian PDRB perkapita dan PDRB atas dasar harga berlaku adalah :


43

Pemerintah Provinsi Bengkulu 3) Indikator Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 1.766.794 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,67 persen dan pada tahun 2013 naik menjadi 2,69 persen dengan jumlah penduduk sebesar 1.814.400 jiwa. Realisasi pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 tersebut juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 0,84 - 0,71 persen sehingga pencapaian indikator laju pertumbuhan penduduk tahun 2013 adalah sebesar 31 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk provinsi Bengkulu pada tahun 2013 bukan disebabkan hanya kelahiran saja akan tetapi disebabkan adanya program transmigrasi dan perpindahan penduduk yang tersebar ke seluruh kabupaten seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu.

Permasalahan 1) Nilai nominal anggaran yang dialokasikan untuk program penciptaan usaha kecil dan menengah masih relatif kecil, serta belum mencakup seluruh usaha kecil dan menengah di seluruh sektor ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnyapelaku-pelaku ekonomi rakyat seperti petani gurem, nelayan tradisional, industri rumahtangga, pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat sektor informal lainnya tidak tersentuh secara optimal. Dampaknya adalah produktivitas para pelaku ekonomi rakyat tidak meningkat secara siknifikan, sehingga pendapatan rumahtangga sulit ditingkatkan dan tingkat kesejahteraan penduduk golongan bawah tidak meningkat, 2) Program-program kegiatan di bidang perekonomian yang terkait langsung dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita tidak berdampak langsung terhadap peningkatan output sektor-sektor ekonomi. Ruang lingkup program-program kegiatan masih terfokus pada pembinaan kelembagaan usaha kecil dan menengah.


44


S a s a r a n 03

Menurunnya Angka Kemiskinan Menjadi 14,14 – 13,26

Target Tahun 2013



1.

Penurunan Persentase Penduduk Miskin.

16,00 15,09 %

17,50 %

100

17,75 %

97

2.

Penurunan Jumlah Kabupaten Tertinggal

5 dari 9 kab

3 Kab.

100

6 kab

75

Capaian Kinerja Sasaran

100

86


Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Penurunan Persentase Penduduk Miskin Dan Menurunnya Jumlah Kabupaten Tertinggal. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Indikator Persentase Penduduk Miskin Pencapaian angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu selama tahun 2012 dan 2013 belum melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 angka kemiskinan ditargetkan terjadi penurunan menjadi sebesar 16,92 - 16,00 persen dan terealisasi sebesar 17,51 persen atau dengan kata lain ada sebanyak 310,47 ribu jiwa penduduk Provinsi Bengkulu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2013 angka kemiskinan ditargetkan sebesar 16,00-15,69

persen dan terealisasi sebesar 17,75 persen (september

2013) dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 320,41 ribu jiwa. Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2013 dimana


45

Pemerintah Provinsi Bengkulu jumlah penduduk miskin sebanyak 327,35 ribu jiwa dengan persentase angka kemiskinan sebesar 18,34 persen. Upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Provinsi Bengkulu. Secara garis besar, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu masih di atas ratarata nasional yang sebesar 11,47 persen pada tahun 2013. Demikian pula upaya menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan tujuan MDGs yakni menurunkan angka kemiskinan hingga setengah dari keadaan tahun 1990 atau menjadi berkisar 10 persen pada tahun 2015 masih menjadi tantangan yang sangat berat dan sangat jauh dari harapan. Program dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang mendukung pencapaian penurunan persentase angka kemiskinan adalah :

Permasalahan Peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu memberikan dampak antara lain terhadap : 1. Mulai tumbuh pola-pola berbentuk polarisasi sosial ekonomi yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan alat-alat produktif. 2. Penurunan pendapatan

para anggota keluarga akibat penganguran

yang menimpa

anggota keluarga. 3. Penurunan daya beli rumah tangga

sehingga sulit memenuhi kebutuhan makan,

pendidikan, kesehatan. Selanjutnya keadaan ini merefleksikan suatu tata cara kehidupan yang meningkatkan stress yang mengarah pada munculnya masalah sosial seperti kejahatan,

kriminal,

menurunnya

solidaritas

sosial,

jaminan

sosial

yang

buruk,

pengangguran dan lain-lain. 4. Usia kerja cenderung untuk bekerja sebagai pegawai bukan membuka kesempatan berusaha (menciptakan pekerjaan). 5. Adanya asumsi yang menyatakan bahwa kemiskinan secara material, maka miskin secara struktural, sehingga strategi penangganan kemiskinan tidak menggagas perubahan kultural, struktural atau politik melalui pengembangan masyarakat. Kelima aspek dampak dari kemiskinan ini merupakan gambaran tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencerminkan hasil pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat, yaitu pangan, sandang dan papan dan

masalah kelangkaan, keterbatasan serta kurangnya penguasaan dan pemilikan


atas harta

46

Pemerintah Provinsi Bengkulu benda juga tidak tersedianya akses dan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi. Selain itu, hal ini juga memberikan implikasi bahwa kebijakan dan pelaksanaan pengentasan kemiskinan sifatnya hanya dapat mengurangi tingkat kesulitan hidup kalangan miskin, namun hal itu tidak menurunkan tingkat kemiskinan yang mendasar. Kebijakan tersebut belum efektif karena hasil dari kebijakan telah berhasil sebatas menopang yang lemah, tetapi hal itu tidak membantu membuat mereka kuat. Ketidak efektifan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya ketidaktepatan dalam menentukan dan merumuskan jenis kebijakan yang sesuai dengan persoalan, kebutuhan dan sumber yang tersedia. Selanjutnya kondisi ini mereflesikan pada dimensi tingkat pengganguran terbuka, ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada dan penyerapan tenaga kerja serta pendapatan per kapita. Tindak lanjut Gambaran persentase penduduk miskin bersifat multidimensional, seyogyanya pengentasan kemiskinan tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tetapi memperhatikan dimensi nonekonomi. Untuk itu diperlukan komitmen jangka panjang untuk menfasilitasi kesinambungan dalam

upaya pengembangan masyarakat, maka salah satu

pendekatan

community

development dapat dilakukan yang berbasis kekuatan yang dimiliki oleh orang atau sekelompok masyarakat yang miskin melalui antara lain adalah (1) strategi motivating dan supporting yaitu masyarakat diajak melihat dan menyadari permasalahan yang dihadapai dan kemudian diarahkan proses bagaimana mengatasinya. (2) strategi konfrontasi yaitu masyarakat miskin diarahkan pada kesadaran dan penggalangan untuk bertindak menangangi

masalah

kemiskinan. (3) Membangun lembaga-lembaga baru yang memiliki nilai produksi yang berdasarkan sumberdaya masyarakat setempat dan masyarakat miskin diintegrasikan

ke

adalam lembaga itu.(4) Terapi pendidikan yaitu mekibatkan masyarakat miskin dalam program penanganan kemiskinan dalam bentuk latihan-latihan, kerjasama, serta mengajarkan cara-cara dalam perubahan berencana.

2). Indikator Jumlah Kabupaten Tertinggal Ketertinggalan kabupaten/atau daerah diukur dari segi perekonomian masyarakat, SDM, Prasarana, Kemampuan Keuangan Daerah (celah fiskal), Aksesibilitas dan karakteristik daerah, untuk indikator sasaran ini Pemprov Bengkulu pada tahun 2012 menargetkan dari 9 Kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu dapat ditekan yang tertinggal menjadi 4 Kabupaten. Untuk mencapai indikator ini pemprov Bengkulu melalui Bappeda dengan APBD 2013 ditunjang


47

Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan program Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dan program lain yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang sasaran tersebut. Capaian kinerja pada Indikator ini berdasarkan data diperoleh masih terdapat 6 Kabupaten tertinggal, yaitu Kabupaten Muko-Muko, Lebong, Kepahyang, Seluma, Kaur dan Bengkulu Tengah, dengan demikian target capaian kinerja ini dapat tercapai. Pada masa mendatang. perkiraan penurunan jumlah kabupaten tertinggal hingga 2014 tampaknya tidak ada perubahan secara signifikan dan mungkin konstan karena tidak ada rencana dan target maupun program aksi yang jelas dari pemerintah kabupaten yang ada untuk melepas ketertinggalan pembangunan Upaya pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menurunkan jumlah kabupaten tertinggal antara lain dengan cara : 

Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi



Membangun dan mengembangan konektivitas antar wilayah terutama dalam memperlancar distribusi barang dan jasa



Mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya unggulannya.



Pengembangan sentra-sentra produksi unggulan dan



Program percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kabupaten/Kota tertinggal Di Provinsi Bengkulu tahun 2013 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kabupaten / Kota

Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Muko-muko Kepahyang Lebong Bengkulu Tengah Kota Bengkulu

Keterangan

Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal -


48


S a s a r a n 04 Menurunnya Angka Pengangguran


Target Tahun 2013


1.

Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka

3,01 2,61 %

2,14 %

140

4,74 %

64

2.

Peningkatan Rasio Penduduk Yang Bekerja

1,57 1,59

1,81 %

85

95,26

60


112

62


Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Penurunan Angka pengangguran menjadi 2,21 – 1,8 % pada tahun 2015 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Penurunan persentase pengangguran terbuka (%) dan Peningkatan rasio penduduk yang bekerja (%). Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Indikator Persentase Pengangguran Jumlah tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada bulan Agustus 2013 mengalami peningkatan sebanyak 20 ribu orang atau naik sebesar 1,6 persen dibandingkan dengan Agustus 2012. Pada bulan Agustus 2013 jumlah tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang yang terdiri dari 841 ribu orang angkatan kerja dan 408,3 ribu orang bukan angkatan kerja. Dibandingkan dengan bulan Agustus 2012 jumlah angkatan kerja turun sebesar 2,4 persen, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja naik sebesar 11,0 persen.


49

Pemerintah Provinsi Bengkulu Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2013 sebesar 67,3 persen. Artinya, setiap 100 orang angkatan kerja di Provinsi Bengkulu sebanyak 67 orang berada di pasar kerja. Dibandingkan dengan TPAK bulan Agustus 2012 sebesar 70,1 persen, TPAK Provinsi Bengkulu pada periode Agustus 2012 – Agustus 2013 turun sebesar 2,8 persen. Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2013 sebanyak 39,9 ribu orang bertambah sebanyak 8,8 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2012 sebanyak 31,1 ribu orang atau naik sebesar 28,2 persen. Seiring bertambahnya jumlah pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013 naik dari 3,6 persen menjadi 4,7 persen atau naik 1,1 persen. 2) Indikator Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Bekerja Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2013 sebanyak 841 ribu orang berkurang sekitar 20,4 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2012 sebanyak 861,4 ribu orang atau turun sebesar 2,4 persen. Seiring menurunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013 turun dari 70,1 persen menjadi 67,3 persen Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 mencapai 801,1 ribu orang berkurang sebanyak 29,1 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2012 sebanyak 830,3 ribu orang atau turun sebesar 3,5 persen. Seiring menurunnya jumlah penduduk yang bekerja, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013 turun dari 96,4 persen menjadi 95,3 persen. Pada periode Agustus 2012 – Agustus 2013 jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan di sektor: Pertambangan dan Pengalian sebanyak 2,1 ribu orang atau naik sebesar 27,6 persen, Lembaga Keuangan sebanyak 4,4 ribu atau naik 36,2 persen dan sektor Jasa Kemasyarakat, Sosial, dan Perorangan sebanyak 4,6 ribu atau naik sebesar 3,5 persen. Sementara, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan di sektor: Industri sebanyak 9,1 ribu orang atau turun 27 persen, sektor Listrik, Gas dan Air Minum sebesar 346 orang atau turun 20,7 persen, sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sebesar 3 ribu orang atau turun 12,6 persen, sektor Konstruksi sebesar 3,7 ribu orang atau turun 9 persen, Sektor Pertanian sebesar 19 ribu atau turun 4,4 persen dan sektor Perdangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 5 ribu orang atau turun 3,5 persen Program dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang mendukung pencapaian penurunan persentase angka pengangguran adalah :


50


Permasalahan Permasalahan angkatan kerja masih terkait dengan masih terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja di dalam mendukung peningkatan kegiatan ekonomi. Secara spekulatif

mencerminkan tingginya lulusan

SD dan SMP tidak

melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan meningkatnya usia kawin perempuan serta besarnya jumlah penduduk yang latar belakang pendidikan adalah jurusan umum. Rekomendasi : Permasalahan pengangguran di Kabupaten kepahiang tidak hanya pada terbatasnya kesempatan kerja

sehingga

menyebabkan

bertambahnya

angka

pengangguran

terbuka.

Selain

itu

permasalahan angkatan kerja juga terkait dengan setengah pengangguran terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan pertanian. Oleh berbagai langkah perlu dilakukan antara lain: 1. Peningkatan sumber daya manusia seperti motivasi, mendorong mobilitas, peningkatan pelatihan yang berorientasi pada sikap yang inovatif, responsive dan proaktif dalam persaingan, menciptakan peluang berusaha dan bekerja serta mengantisipasi perkembangan ekonomi. 2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan dan produktivitas untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih mandiri dan produktif 3. Pengembangan program yang bernuansa Budaya Kewirausahaan dengan fokus

sebagai agen pembaharu dan motor penggerak

bagi angkatan kerja

serta merubah

konsep,

paradigma tentang pekerjaan yang lebih mengandalkan kemandirian berkarya dari pada hanya bekerja sebagai pekerja saja 4. Pengembangan masyarakat lokal secara optimal melalui partisipasi aktif yang dirancang untuk memimbulkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan kemandirian masyarakat dalam mengoptimalkan kondisi sosial ekonomi sebagai peluang untuk bekerja dan berusaha 5. Pembukaan lapangan kerja melalui pembangunan industri Hilir terhadap output sektor pertanian pada umumnya.


51


Sasaran

05

Meningkatnya Pendapatan Daerah Menjadi 1,67 Triliun tahun 2015


Peningkatan Penerimaan Daerah (Rp).

2.

Peningkatan Penerimaan PAD (Rp.)

3.

Peningkatan Dana Perimbangan

4.

Peningkatan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah Yang sah.

Target Tahun 2013 1,38 Triliun 510,04 Miliar 840,46 Miliar 39,73 Miliar


Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % Realisasi % 1,563 Triliun 484,273 Miliar 882,996 Miliar 195, 760 Miliar

123 104 115 542

1,700 Triliun 529.407 Miliar 977.343 Miliar 193.801 Miliar

221

123 104 116 487

207

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Sasaran Meningkatnya pendapatan Penerimaan Daerah menjadi Rp1,67 Triliun pada tahun 2015 telah dapat dicapai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 semua indikator sasaran telah dicapai, baik penerimaan daerah secara total, maupun per jenis Pendapatan daerah. Selama tahun 2014 indikator ini secara total telah tercapai yang direncanakan 1,38 Triliun dengan total capain 1,700 Triliun atau sebesar 123% dari target yang di tetapkan dalam dokumen penetapan kinerja serta mengalami peningkatan 8 % dari capaian penerimaan tahun anggaran 2012.


52


Tingginya capaian realisasi penerimaan daerah ini tidak hanya ditentukan oleh satu komponen penerimaan saja, tetapi semua indicator kinerja. Dengan capaian masing-masing adalah sebagai berikut : Capaian kinerja indikator peningkatan penerimaan PAD menjadi Rp 510.040 miliar pada tahun 2013 telah dapat di lampaui oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan capaian Rp 529.407 miliar atau 103,79 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 510.040 miliar. Jika dilihat dengan capaian penerimaan PAD tahun 2012 sebesar Rp

484.273 miliar mengalami

peningkatan sebesar Rp45.134 atau meningkat sebesar 9,32%. Capaian penerimaan PAD yang melampaui target antara lain ditandai dengan: 1. Keberhasilan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mencapai target pajak daerah yang sebesar Rp394.125 miliar atau 100,14% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2013 2. Tingginya capaian penerimaan lain-lain PAD yang syah dengan capaian Rp114.482. miliar atau sebesar 116 % dari anggaran sebesar Rp 97.940 miliar. Tingginya capaian ini didorong oleh semakin efektifnya RSUD M.Yunus sebagai BLUD yang mampu menyumbang PAD dan semakin efektifnya penerimaan denda dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 3. Peningkatan penerimaan dana perimbangan Capaian kinerja indikator peningkatan penerimaan Dana Perimbangan

menjadi Rp840.460

miliar pada tahun 2013 telah dapat di lampaui oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan capaian Rp977.343 miliar atau 116 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp840.460 miliar. Jika dilihat dengan capaian penerimaan Dana Perimbangan tahun 2012 sebesar Rp882.996 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp94.347 atau meningkat sebesar 10,68%. Capaian penerimaan Dana Perimbangan yang melampaui target antara lain disebabkan karena meningkatnya dana tranfer dari pemerintah pusat khususnya meningkatnya dana alokasi umum dan alokasi khusus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi menyalurkan dana DPID dan DPPID. Sehingga alokasi untuk dana perimbangan menjadi meningkat. Capaian kinerja penerimaan dana perimbangan berasal dari 2 sumber yaitu : 1.

Tercapainya penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp854.647.828.000 atau 100 % dari aggaran yang ditetapkan APBD tahun 2013;

2.

Tercapainya penerimaan dana alokasi khusus sebesar Rp 51.587.330.000 atau 100 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2013;


53


Peningkatan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah Yang sah Capaian kinerja indikator peningkatan penerimaan Dana Perimbangan menjadi Rp 39,73 miliar pada tahun 2013 telah dapat di lampaui oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan capaian Rp 193.801 miliar atau 487 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 39,73 miliar. Jika dilihat dengan capaian penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang syah tahun 2012 sebesar Rp 195,760

miliar mengalami penurunan

sebesar Rp1.959 Miliar atau

menurun sebesar 1,01%. Tingginya capaian penerimaan lain-lain pendapatan

daerah yang syah terutama

disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mentransfer dana bos sebesar Rp 191.675.350.000 dan dana kesejahteraan guru PNSD sebesar Rp 62.250.000 yang sebelumnya tidak dipertimbankan dalam penetapan kinerja.

Permasalahan Tidak ada kendala signifikan dalam mencapai sasaran ini. Karena sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD relative rendah jika dibandingkan dengan tren penerimaan pendapatan daerah. Permasalahan dalam sasaran ini adalah kurang tepatnya Indikator dan Target dalam RPJMD yaitu : 1. Indikator sasaran 2,3 dan 4 merupakan rincian dari indikator 1. Sehingga terjadi double counting sebaiknya indikator 1 di tiadakan karena indicator 1 merupakan akumulasi dari indicator 2,3 dan 4. 2. Pendapatan daerah hanya mengukur jumlah APBD Provinsi tanpa memperhatikan dana lain seperti dekon, TP. APBN Murni dan APBD Kab/kota 3. Indikator sasaran peningkatan penerimaan daerah, target setiap tahunnya tidak menyesuaikan dengan target APBD.

Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang tercapainya sasaran tersebut pemerintah provinsi Bengkulu memprogramkan : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Kantor Perwakilan keuangan daerah Program

Pembinaan

dan

Pengawasan

Bidang Dinas ESDM

Pertambangan


54

Pemerintah Provinsi Bengkulu Pelayanan Administrasi Perkantoran

Setda (Biro Umum)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah Menjadi 1,67 Triliun tahun 2015 diukur dengan 4 (empat) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 100 % lebih. Secara umum dan penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan Berhasil terbukti secara kualitatif capaian masing-masing indikator mencapai 100 % atau lebih.

Rekomendasi Evaluasi : 1. Indikator 2,3 dan 4 bukan menjadi indikator sendiri, tapi merupakan penjelasan dari indikator 1, karena hasil penjumlahan 2,3 dan 4 sama dengan indikator 1 2. Perlu dipertimbangkan untuk memperhitungkan peneriman dana dari APBN berupa Dekon, TP, BLN atau APBN Murni. Karena ini merupakan penerimaan pembangunan yang besar dan merupakan prestasi pemerintah daerah dalam menarik dana dari pusat. 3. Agar Target capaian penerimaan daerah disesuaikan dengan target APBD setiap tahun.


55


MISI

II

Mewujudkan Sumber Daya Yang Unggul dan Beriman

Sasaran

06 Peningkatan Kualitas Hidup Beragama

Target Tahun 2013



1.

Peningkatan Jumlah Jama’ah haji (orang)

2.148 – 2.363 Jamah

1.629 Jamaah

83

1.293 Jamaah

83

2.

Peningkatan Jumlah Tempat Ibadah

3.870 3.889 Unit

4.306 Unit

110

4.296 Unit

110


96,5

96,5

Sumber : Biro Kesra Setda Prov Bengkulu dan BPS

Berdasarkan Tabel

di atas, bahwa Sasaran Peningkatan Kualitas Hidup

Beragama diukur dengan indikator Peningkatan Jumlah Jama’ah haji (orang), Peningkatan Jumlah Rohaniawan/pemuka agama (orang) dan Peningkatan Jumlah tempat Ibadah. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : 1) Indikator Peningkatan Jumlah Jama’ah haji, Kualitas kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu

dalam sasaran Rencana

Pembangunan Jangka menegah Daerah (RPJMD) keberhasilannya diukur dengan jumlah Jamaah Haji yang berangkat ke Arab Saudi melalui Kanwil Dep. Agama Provinsi Bengkulu.


56

Pemerintah Provinsi Bengkulu Jumlah Jamaah haji di Provinsi Bengkulu dari tahun ketahun diHarapkan adanya peningkatan seiring dengan tingkat kualitas keimanan yang dimiliki pada setiap umat muslim. Pada kenyatannya ukuran keimanan seseorang tidak bisa diukur dengan jumlah jamaah yang bermotivasi untuk naik haji. Keberangkatan jamaah haji di Indonesia pada umumnya di tentukan berdasarkan standar kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, hal ini sebagai antisipasi adanya ledakan jumlah jamaah haji se dunia agar mudah dalam pengaturan dan pengendaliaanya. Provinsi Bengkulu dalam keberangkatan haji sesuai dengan kuota pemerintah pusat pada setiap tahun mendapatkan jatah keberangkatan sebanyak 1.600 jamaah haji. Pada tahun 2013 pemerintah Arab Saudi

mengurangi kuota keberangkatan jamaah haji di Indonesia

umumnya dan khususnya di Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan KementerIan Agama Nomor : 121 tahun 2013, jumlah jamaah haji semula mendapatkan kuota sebanyak 1.614 orang dipangkas sebesar 20 % maka kuota jamaah

haji provinsi Bengkulu tahun 2013

menjadi 1.293 orang dengan perincian setiap Kabupaten/Kota sebagai berikut : No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kabupaten /Kota

Jumlah

Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Muko-muko Kepahyang Lebong Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Petugas Kloter TPHD Jumlah

101 180 189 84 133 137 86 71 40 242 18 12 1.293

Berikut disampaikan data jumlah jamaah Haji Provinsi Bengkulu tahun 2009 s.d. 2012 berdasarkan asal kabupaten, No.

Kabupaten

2009

2010

2011

2012

1. 2. 3. 4. 5.

Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma

125 236 287 109 168

125 245 289 102 167

134 246 91 169

128 233 304 107 173


57

Pemerintah Provinsi Bengkulu 6. 7. 8. 9.

Muko-muko Kepahyang Lebong Kota Bengkulu Jumlah

169 111 93 329 1.627

175 107 92 355 1.657

179 117 95 336 1.367

173 108 95 317 1.638

Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama menjalankan program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama

melalui kegiatan

Pelayanan, Perlindungan dan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan penyelenggaraan haji serta kegiatan Pembentukan Embarkasi Haji Antara yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu pada Biro Kesra.

Jumlah Jamaah Haji Provinsi Bengkulu Tahun 2010 - 2013 / Ribu

1,293

1,627 Tahun 2010

Tahun 2011 Tahun 2012

1,629 1,657

Tahun 2013

3). Indikator kinerja Peningkatan Jumlah tempat Ibadah Pada tahun 2012 jumlah tempat ibadah di Provinsi Bengkulu sebanyak 4.306 unit atau terjadi penrunan capaian dari tahun 2012 ke tahun 2013, akan tetapi dari capaian target minimal yang ditetapkan sebanyak 3.851 – 3.889 unit dapat tercapai sebesar 110 %.. Capaian kinerja ini pada tahun 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bengkulu sebanyak 4.296 yang artinya ada penurunan jumlah tempat ibadah berupa masjid sebanyak 10 unit.. Tidak ada laporan atas berkurangnya jumlah Masjid di Provinsi Bengkulu, dalam realitanya jumlah tempat ibadah di Provinsi Bengkulu selalu bertambah, akan tetapi dari pihak pembangun tempat ibadah belum/tidak melaporkan pembangunan tempat ibadah dimaksud, sehingga luput dari pendataan oleh pemerintah. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu


58

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyalurkan bantuan dana pembangunan rumah ibadah dan distribusinya selama ini lancar dengan realisasi sebesar 100 %, kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah tempat ibadah di provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memenuhi target yang ditetapkan. Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang tercapainya sasaran tersebut pemerintah Prov.

Bengkulu

memprogramkan : Program peningkatan kualitas Agama Setda (Biro Kesra) Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama Program peningkatan kualitas Agama Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Beragama pada tahun 2013 diukur dengan 2 (dua) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 96,5

% lebih. Secara

umum dan penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan berhasil terbukti secara kualitatif capaian masing-masing indikator mencapai di atas 75 % atau lebih.

Rekomendasi Evaluasi : Indikator untuk peningkatan kualitas hidup beragama di Provinsi Bengkulu kurang relevan, sehingga perlu dilakukan kajian ulang untuk menentukan indikator pada sasaran ini. Jumlah jamaah haji yang Berangkat ke tanah suci ditentukan dengan kuota oleh Dep. Agama dan permintaan selalu lebih. Kualitas hidup beragama tidak bisa diukur dengan keinginan naik haji maupun jumlah tempat ibadah. Sehingga perlu dicarikan alternatif indikator lainnya untuk mengukur sasaran ini.


59


Sasaran 07 Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Target Tahun 2013


Peningkatan IPM

2.

Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun)

3.

Peningkatan Rasio Melek Huruf

4.

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

5.

Peningkatan Pengeluaran Per kapita Masyarakat

Capaian kinerja sasaran

74,47 – 74,94 73,4 – 74,1 Tahun 97,63 – 98,10 % 8,24 8,28 Tahun 7,02 7,63 Juta Rp

Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % Realisasi % 74,00

100

73,93

99

72,7 Tahun

100

70,39 Tahun

95

95,30 %

98

95,69 %

98

8,20 Tahun

100

8,48 Tahun

102

6,8 Juta Rp

100

7,62 Juta Rp

100

99,6

98,8


Berdasarkan Tabel

di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Indek Pembangunan

Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8 pada tahun 2015 diukur dengan indikator Peningkatan IPM, Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun), Peningkatan Rasio Melek Huruf, Peningkatan rata-rata lama sekolah

(tahun) dan Peningkatan Pengeluaran per kapita

masyarakat. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :


60


1) Indikator Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup disuatu wilayah. Pada tahun 2013 diharapkan adanya peningkatan pada kisaran 74,47 – 74,94, capaian target capaian kinerja pada indikator ini berdasarkan laporan survey terakhir dan olah data oleh BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 Indek Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu sebesar 73,93. Dengan demikian capaian indikator ini pada tahun 2013 belum dapat tercapai. Untuk menunjang upaya ini Pemerintah melaksanakan Kebijakan Program Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. United Nation of Develoment Program (UNDP) lmenggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Develoment Indek (HDI) untuk mengukur tingkat kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia Secara lebih luas IPM telah digunakan pemerintah pusat untuk mengukur kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang pembangunan manusia .Acuan keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara menurut UNDP adalah apabila penduduknya paling tidak memiliki peluang untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilan

yang memadai

dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Unsur yang terakhir ini menggambarkan kesempatan penduduk untuk bekerja dan memperoleh uanag sehingga memiliki kamampuan daya beli. IPM adalah indeks kompusit yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu : angka harapan hidup (life expentancy), angka melek huruf penduduk dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling)dan faritas daya beli ( purchasing power parity) agar dapat dibandingakan anatar negara ,indikator paritas daya beli yang digunakan yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) ril per kapita yang telah disesuaikan. Sedangkan untuk membandingkan anatar provinsi dan kabupaten/kota digunakan konsumsi ril per kapita yang disesuaikan dengan komponen paritas daya beli.Kinerja pembanguna manusia disuatau negara ,provinsi,kota/kabupaten dikatakan semakin baik bila nialai IPM – nya semakin mendekati angka 100. Pada kurun waktu 2010-2012 nilai IPM Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari 72,92 pada tahun 2010 hingga menjadi 73,93 pada survey tahun 2012. Peningkatan nilai IPM Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2010-2012 disebabkan peningkatan masing-masing indikator pembentuk IPM Provinsi Bengkulu seperti angka harapan hidup, agka melek hurup dan rata-rata lama sekolah .Angka harapan hidup pada tahun 2012 mencapai 70,39 tahun ,angka melek hurup 95,69 persen dan rata-rata lama sekolah 8,48 tahun. Demikian pula


61

Pemerintah Provinsi Bengkulu kunsumsi ril perkapita yang menunjukan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga meningkat dan sudah mencapai 634,74 ribu rupiah/kapita/tahun pada tahun 2012. Peningkatan masingmasing komponen tersebut membuktika bahwa upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Provinsi Bengkulu yang meliputi bidag kesehatan,pendidikan,ketenagakerjaan dan ekonomi pada kurun waktu tersebut cukup berhasil. Dengan demikian kinerja Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya

pada kurun waktu tersebut memberikan

hasil yang lebih baik di bandingkan dengan sebagian provinsi lainnya di Indonesia . Dari segi peringkat Provinsi Bengkulu tetap berada pada posisi II . Sedangkan untuk kab/kota semuanya tidak mengalami perubahan peringkat secara nasional dibanding tahun sebelumnya .Untuk peringkat provinsi Bengkulu masih tetap pada possi I disusul kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Kabupaten Bengkulu Tengah menggantikan Kabupaten Kepahiyang di peringkat 9 dan Seluma berada diperingkat terakhir atau pada posisi 10. Kabupaten Kepahiang sendiri berada di peringkat 8.

Indek Pembangunan Manusia Bengkulu Th. 2010

72,92

Th. 2011

73,40

Th. 2012

73,93


62


73.93

73.4

74 73.5 72.92

Tahun 2012

73

Tahun 2011

72.5

Tahun 2010 72 Tahun 2010

INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 - 2012

Tahun 2011 Tahun 2012 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

2) Indikator Peningkatan Usia Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) yang berarti rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Peningkatan angka harapan hidup dapat dicapai apabila

membaiknya

kondisi

sosial

ekonomi

penduduk,

kesehatan

dan

lingkungan.

Meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran bahwa perbaikan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan kualitas pembangunan manusia.

Secara umum program

pembangunan bidang kesehatan di provinsi Bengkulu cukup berhasil. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator derajat kesehatan di suatu wilayah dan digunakan sebagai acuan-acuan program kesehatan. Angka harapan hidup disebut juga lama hidup manusia. Pada survey dan olah data terakhir BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 angka harapan hidup (AHH) penduduk provinsi Bengkulu sebesar 70,39 tahun. Angka ini sedikit naik dibandingkan dengan (AHH) tahun sebelumnya sebesar 70,16 tahun. Sedangkan AHH penduduk kabupaten/kota tahun 2012 di Provinsi Bengkulu paling tinggi terjadi di Kota Bengkulu yakni sebesar 70,48 tahun, lebih tinggi fari AHH Provinsi Bengkul. Kota Bengkulu merupakan satu-satu kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang memilki AHH yang lebih tinggi


63

Pemerintah Provinsi Bengkulu dari AHH Provinsi Bengkulu. Sedangkan kabupaten lainnya berada dibawah AHH penduduk Provinsi. Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kepahiang merupakan yang terendah angka harapan hidupnya yakni masing-masing 66,25 tahun 64,88 tahun.

70.4 70.2

70

Tahun 2009

69.8

Tahun 2012

69.6

Tahun 2011

69.4

Tahun 2010

69.2

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

69 Tahun 2009

68.8 Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu


3) Indikator Peningkatan rasio melek huruf, Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini. Secara nasional rata-rata buta huruf perempuan lebih tinggi. Di provinsi Bengkulu pada tahun 2008 angka melek huruf laki-laki dan perempuan jauh lebih tinggi laki-laki. Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun membutuhkan intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf dan mampu mengakses lapangan pekerjaan. Berdasarkan survey terakhir BPS Provinsi Bengkulu tentang angka melek huruf provinsi Bengkulu tahun 2011 sebesar 95,13 dan pada tahun 2012 angka melek huruf ditargetkan 97,63 – 98,10. Capaian kinerja indikator ini pada Survey tahun 2012 sebesar 95,69 %, artinya apabila dibandingkan target dengan realisasi capaian ini belum tercapai. Untuk


64

Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjang sasaran ini pemerintah melalui APBD tahun 2013 memprogramkan Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun, program pendidikan non formal, pendidikan Luar Biasa dan Pengembangan budaya baca dan program-program lain yang berkaitan langsung dan tidak langsung untuk menunjang sasaran ini. Ditinjau dari kemampuan baca tulis atau angka melek huruf penduduknya, kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu cukup baik. Kondisi itu terlihat dari relatif tingginya persentase penduduk di Provinsi Bengkulu yang telah dapat membaca dan menulis. Pada kurun waktu 2008-2012 persentase penduduk di Provinsi Bengkulu yang tidak dapat membaca dan menulis terus menurun. Pada tahun 2008 sebesar 5,13 persen, tahun 2009 sebesar 5,10 persen, tahun 2010 sebesar 4,70 persen, tahun 2011 sebesar 4,60 persen dan tahun 2012 turun menjadi 4,31 persen. Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan

kabupaten yang

tertinggi persentase penduduknya yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 2012 persentase penduduk di kabupaten tersebut masing-masing yang tidak dapat membaca dan menulis adalah 6,46 dan 8,09 persen. Pada tahun ini hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu angka buta hurufnya juga menurun bahkan ada yang dibawah 1 persen yakni Kota Bengkulu yang hanya sebesar 0,68 persen sedangkan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Kepahiang angka buta hurufnya di bawah angka buta huruf Provinsi Bengkulu.

4) Indikator Peningkatan rata-rata lama sekolah Berdasarkan laporan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2012 oleh Bappeda Rata-rata lama sekolah rata-rata lama sekolah provinsi Bengkulu pada tahun 2011 selama 8,33 tahun, dan pada tahun 2013 ditargetkan mengalami pertumbuhan 8,24 – 8,48, namun pada survey terakhir oleh BPS tahun 2012 rata-rata lama sekolah masyarakat provinsi Bengkulu telah mencapai 8,48 tahun, artinya capaian kinerja ini dapat tercapai 100 % dan diberi keterangan lain bahwa sebagian besar penduduk dewasa di Provinsi Bengkulu masih berpendidikan belum tamat SMP. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator utama dalam menggambarkan kualitas penduduk atau SDM yang dinilai dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Semakin tinggi proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi maka SDM-nya makin berkualitas. Kondisi ini secara nyata dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Untuk menunjang program ini pemerintah melalui APBD Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran melalui program Program Wajib Belajar pendidikan dasar


65

Pemerintah Provinsi Bengkulu 9 tahun, Program Wajib Belajar dan program-program lain yang berkaitan langsung dan tidak langsung untuk menunjang sasaran ini. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 Provinsi Bengkulu sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 8,33 di tahun 2010 menjadi 8,48 di tahun 2012. Kenaikan ini juga tergambar pada angka rata-rata lama sekolah seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun kenaikannya masih dibawah 1 persen.

5) Indikator Pengeluaran Per Kapita, Salah satu indikator yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengeluaran. pengeluaran perkapita Masyarakat Bengkulu pertahun ditargetkan mengalami pertumbuhan menjadi kisaran

7.02 - 7,63 juta

rupiah. Pada tahun 2011 pengeluaran perkapita penduduk Bengkulu sebesar Rp 5,73 juta. Pada survey dan olah data terakhir oleh BPS tahun 2012 Capain indikator ini pada tahun 2013 diperkirakan Rp 7,62 juta (sumber : BPS Provinsi Bengkulu). Selama kurun waktu tahun 2006-2010 tingkat pengeluaran yang digambarkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 rata-rata pengeluaran sebesar Rp 256 ribu dan meningkat sebesar 87 persen menjadi Rp 477,7 ribu pada tahun 2010. Sedangkan rata-rata pengeluaran riil mengalami peningkatan Rp 268,8 ribu menjadi Rp 375,3 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 40 persen selama periode empat tahun tersebut. Rata-rata pengeluaran riil yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran nominal menunjukkan telah terjadi penurunan daya beli sebagai dampak terjadinya kenaikan harga. Dampak kenaikan harga terbesar terjadi pada tahun 2008 dimana tingkat inflasi mencapai 13,4 persen yang mengakibatkan rata-rata pengeluaran riil mengalami penurunan. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga merupakan penggambaran kesejahteraan suatu masyarakat. Namun banyak faktor yang menjadi penghalang dalam mengumpulkan data pendapatan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu dalam penghitungannya digunakan pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan perkiraan pendapatan. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan, menggamBarkan pengalokasian pendapatan masyarakat

dalam

meenuhi

kebutuhannya. Meskipun harga komoditas antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah khususnya dari sisi ekonomi sehingga angka pengeluaran juga dapat dipakai untuk perbandingan antar wilayah.


66

Pemerintah Provinsi Bengkulu Pada tahun 2012 rata-rata pengeluaran perkapita rumah tangga dalam dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya adalah sebesar Rp 1.447.674 per kapita per bulan, yang terdiri dari konsumsi makanan sebesar Rp 320.994 per kapita per bulan dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp 1.126.680 per kapita perbulan. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan sebagian besar digunakan untuk konsumsi padipadian sebesar Rp 62.756 per bulan, diikuti konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar Rp 55.486 per bulan dan konsumsi tembakau dan sirih sebesar Rp 50.809 per bulan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan sebagian besar digunakan sebagian besar digunakan untuk konsumsi perumahan, penerangan, bahan bakar, air sebesar Rp 448.527 per bulan, diikuti aneka barang dan jasa

sebesar Rp 435.068 per bulan dan konsumsi aneka

barang dan jasa sebesar Rp 435.068 per bulan dan konsumsi barang tahan lama sebesar Rp 106.122 per bulan. Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan : Program pendidikan anak usia dini Program wajib belaja pendidikan dasar 9 tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Pendidikan Luar Biasa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program pendidkan anak usia dini Program wajib belaja pendidikan dasar 9 tahun Program pendidikan menengah Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program :Manajemen Pelayanan Pendidikan Program pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata Program Pengadaan dan peningkatan Sarana dan prasarana Rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata Progaram penambahan dan pemerataan Dokter dan tenaga medis Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Pendidikan

Badan Perpustakaan dan arsip daerah Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan RSUD M Yunus RSJKO SOEPRAPTO Dinas kesehatan Setda (biro kesra) RSUD M Yunus Dinas kesehatan RSUD M Yunus RSJKO SOEPRAPTO


67

Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas kesehatan Program Pengadaan dan peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas / puskesmas pembantu Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Progaam perbaikan gizi masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit penular Program pengembangan lingkungan sehat

Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Progaram promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas kesehatan Setda (biro kesra) RSUD M Yunus RSJKO SOEPRAPTO Setda (biro kesra) RSUD M Yunus

Dinas kesehatan Setda (biro kesra) RSJKO SOEPRAPTO

Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) diukur dengan 5 (lima) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 99,6

% . Secara umum dan

penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan berhasil terbukti secara kualitatif capaian masing-masing indikator mencapai 98 % atau lebih.

Rekomendasi Evaluasi : Indikator Indek Pembangunan manusia yang digunakan sebagai Variabel mengukur IPM sangat relevan, akan tetapi perlu dievaluasi kembali terhadap program-program dalam rangka menunjang sasaran ini. Banyak program-program yang kurang relevan untuk menunjang sasaran ini. Dengan plafon anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah Maupun pusat diharapkan dapat lebih efektif dan secara sisteMatis dapat terkendali.


68


Sasaran

08

Meningkatnya Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat


Target Tahun 2013


1.

Jumlah Panti Asuhan/Panti Sosial

32 – 35 Unit

32 Unit

100

33 Unit

100

2.

Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial.

26.551 25.224 Orang

3.812 Orang

100

27.923 Orang

100


100

100

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat. diukur dengan indikator Peningkatan Jumlah Panti Asuhan/Panti Sosial dan Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (orang), selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Indikator jumlah Panti Sosial Pada tahun 2012 jumlah Panti sosial yang ada di provinsi Bengkulu sebanyak 32 unit dan pada tahun 2013 pemerintah provinsi Bengkulu menargetkan jumlah panti asuhan sebanyak 32 – 35 unit. Capaian target ini sebenarnya telah tercapai pada tahun 2011. Secara kualitatif jumlah panti sosial di provinsi Bengkulu pada tahun 2013 sebanyak 33 unit tersebar ke seluruh kabupaten di provinsi Bengkulu. Apabila dibandingkan jumlah panti asuhan pada tahun 2012 dengan tahun 2013 secara kuantitatif mengalami pertumbuhan sebanyak 1 (satu) unit. Penambahan jumlah ini berada di Kabupaten Kepahyang pada tahun 2012 posisi kosong (0) unit dan pada tahun 2013 menjadi 1 (satu) unit selanjutnya kabupaten Muko-muko pada tahun


69

Pemerintah Provinsi Bengkulu 2012 jumlah panti asuhan berjumlah 1. Secara pemilikan panti asuhan dikelola atau dimilki oleh pemerintah dan swasta. Panti asuhan/Sosial milik pemerintah di provinsi Bengkulu ada 2 (dua) berada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 1 (satu) unit dengan kapasitas 60 orang dan di Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) unit dengan kapasitas 100 orang. Sedangkan panti asuhan milik swasta (private) sebanyak 30 unit dan tersebar ke 10 Kabupaten/Kota Bengkulu dengan total kapasitas 1.074 orang. 34.5 34 34 33.5 33

Tahun 2010

33

Tahun 2011 32.5

Tahun 2012 32

32

Tahun 2013

32

Linear (Tahun 2010) 31.5

31 Perkembangan Jumlah Panti Asuhan/Sosial

di Provinsi Bengkulu

Untuk menunjang sasaran tersebut pemerintah memprogramkan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta program-program lain yang dibiayai melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 maupun APBN. Tabel 11 JUMLAH PANTI SOSIAL DAN KAPASITAS ANAK ASUH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NO

KABUPATEN/KOTA

1. 2. 3. 4. 5.

Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma

JUMLAH PANTI

KAPASITAS

5 3 3 3 2

175 140 105 200 60

KETERANGAN


70

Pemerintah Provinsi Bengkulu 6. 7. 8. 9. 10.

Muko-muko Lebong Kepahyang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu

1 2 1 2 11

30 40 41 57 427

2). Indikator Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial, Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 sebanyak 5.426 jiwa jumlah ini tersebar diseluruh kabupaten/Kota di Bengkulu. Dengan jumlah yang cukup banyak ini pemerintah merasa bertanggungjawab untuk mengurus dan merawat sehingga terjadi penurunan angka penyandang kesejahteraan sosial. Pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan untuk menekan pertumbuhan penyandang kesejahteraan sosial di Provinsi Bengkulu dengan target maksimal berjumlah

26.551 – 25.224

orang.

Capaian kinerja pada tahun 2013 berdasarkan survey BPS pada tahun 2012 jumlah penyandang kesejahteraan sosial di Provinsi Bengkulu sebanyak 27.923 orang/jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari Penyandang Cacat, Anak Terlantar, Tuna Susila dan

Lanjut Usia.

Keberhasilan pemerintah dalam upaya penurunan angka Penyandang kesejahteraan sosial.

Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2012 2014

5652

Penyandang Cacat Anak Terlantar

19832

425

Tuna Susila Lanjut Usia

Untuk menunjang kegiatan tersebut Pemerintah memprogram Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan program-program lainnya baik melalui anggaran APBD maupun APBN melakukan penekanan terhadap pertumbuhan.


71


Tabel 12 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Bengkulu tahun 2013 NO.

1. 2. 3. 4. 5.

NAMA PROGRAM dan KEGIATAN Program Pelayanan dan Perlindungan Lansia terlantar dalam Panti Jompo. Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Program Bantuan dan jaminan kesejhteraan sosial Program Rehabilitasi Sosial (APBN) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBN)

Sasaran

09

Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan

No

Target Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA


1.

Peningkatan Jumlah Organisasi Pemuda (OKP)

60 - 65 Okp

14 Okp

78

171 Okp

263

2.

Peningkatan Jumlah Event Olah Raga Nasional yang diikuti (event)

9 - 10 Event

5 Event

63

5 Event

63


71

163

Sumber : Kesbangpol dan Dispora Prov. Bengkulu

Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan diukur dengan indikator Peningkatan jumlah organisasi pemuda


72

Pemerintah Provinsi Bengkulu (OKP) dan Peningkatan JumLah Event Olah Raga Nasional yang diikuti (event);. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Indikator Pertumbuhan jumlah Organisasi Kepemudaan di provinsi Bengkulu Pada tahun 2012 jumlah OKP di provinsi Bengkulu sebanyak 14 OKP dan tahun 2013 diharapkan mengalami pertumbuhan/bertambah menjadi 60 - 65 OKP. Berdasarkan catatan Kantor Kesbangpolinmas provinsi Bengkulu jumlah organisasi Masyarakat dan LSM yang terdaftar di provinsi Bengkulu pada tahun 2013 sebanyak 123 Ormas dan LSM dan yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 48 Organisasi Kepemudaan jadi jumlah Organisasi massa dan Kepemudaan yang terdaftar di pemerintah sebanyak 171 organisasi. Jumlah tersebut belum termasuk OKP yang tidak terdaftar atau registrasI pada instansi lain.

Untuk melakukan pembinaan organisasi massa dan kepemudaan pemerintah Provinsi memprogramkan : No. Nama Program /Kegiatan 1. 2.

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Sosialisasi Forum KomuniKasi dan Konsultasi Ormas dan LSM

Disamping itu juga ada program/kegiatan lain yang berasal dari Dispora Provinsi Bengkulu serta program lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung mencapai keberhasilan sasaran ini. 2) Indikator Event olah raga yang diikuti Provinsi Bengkulu, Dalam rangka peningkatan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan. Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan jumlah event olah raga nasional yang diikuti dan diselenggarakan sebanyak 9 - 10 event olah raga, capaian kinerja ini pada tahun 2013 Provinsi Bengkulu mengikuti event kejuaraan nasional Atletik, Pencak Silat, Gulat dan Karate pada Pusat Pedidikan dan latihan Olahraga pelajar nasional. Disamping itu Provinsi Bengkulu menyelenggarakan event nasional lomba lari “Pantai Panjang 10 K” dengan peserta atlit nasional dan atlet daerah. Dengan demikian jumlah event olah raga nasional yang diikuti oleh Provinsi Bengkulu selama tahun 2013 sebanyak 5 (lima) event olahraga.


73

Pemerintah Provinsi Bengkulu Untuk menunjang dan mendukung pencapaian sasasaran kinerja yang ingin dicapai pemerintah provinsi Bengkulu memprogramkan Program Pembinaan Kepemudaan dan Keolagragaan .

Sasaran

10

Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.


Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan

2.

Peningkatan Jumlah Perempuan yang berkarir di Pemerintahan (orang)

3.

Penurunan Jumlah Balita Gizi Buruk (%).

4.

Penurunan Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

Target Tahun 2013


165 Seratus ribu Kelahiran Hidup 2.432 – 2.675 Orang 0,001

124 Seratus ribu Kelahiran Hidup

146

3.060 Orang

126

162 kasus

80

162 kasus

80

27 per 1000 kelahiran hidup

29 per 1000 kelahiran hidup

100

10,50 per 1000 kelahiran hidup

100


141 Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup 3.151 Orang

113

117

118

104

Sumber : Dinas Kesehatan dan BKD Prov. Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.diukur dengan indikator Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Peningkatan Jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang), Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk (%), dan Penurunan angka kematian bayii. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :


74


1) Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Salah satu faktor tingginya AKI adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Menurut departemen kesehatan Republik Indonesia salah satu penyebab kematian ibu secara tidak langsung adalah terlambat mengenali tanda bahaya karena tidak mengetahui kehamilannya dalam resiko yang cukup tinggi. Terlambat mencapai fasilitas untuk persalinan dan terlambat untuk mendapatkan pelayanan. Termasuk kurangnya akses ibu bersalin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang disebabkan penyebaran tempat pelayanan kesehatan yang belum optimal, kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan belum memadai, sistem rujukan kesehatan material belum mantap dan lemahnya manajemen kesehatan diberbagai tingkat. Pentingnya sarana dan prasarana termasuk tenaga medis yang memadai dapat mengurangi tingkat kematian ibu hamil ketika melahirkan. Provinsi Bengkulu memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi dan meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Pada tahun 2009 angka kematian ibu tercatat sebesar 114.4 dan sebanyak 115.2

pada tahun 2011 dan

meningkat sebesar 123.8 per 100.000 jiwa, dan pada tahun 2013 sebanyak 141 Per Seratus

Ribu Seribu Kelahiran Hidup . Hal tersebut tentunya sangat memperihatinkan melihat angka kematian ibu cenderung meningkat yang memberi makna rendahnya kesejahteraan perempuan. Rendahnya kesejahteraan perempuan tersebut antara lain disebabkan masih rendahnya pengatahun ibu hamil dalam hal pemenuhuhan kebutuhan ibu hamil. Tingginya kematian ibu hamil ini cenderung berasal dari keluarga miskin di pedesaan dan kawasan masyarakat terpencil yang tidak memiliki sama sekali satuan layanan kesehatan seperti bidan desa. Tidak dipungkiri perbandingan dengan daerah lain mengenai setiap kasus kesehatan amat diperlukan, jika dibandingkan dengan wilayah regional sumatra yaitu sumatra selatan jumlah kematian ibu di kota Bengkulu masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah sumatera selatan yaitu pada tahun 2009 sebanyak 150 per 100.000 jiwa dan sumatera selatan juga termasuk dalam salah satu provinsi yang menyumbang angka kematian ibu yang cukup tinggi yaitu 25%. Namun, jika dibandingkan dengan angka kematian nasional Provinsi Bengkulu dan Sumatra Selatan tidak setinggi angka kematian ibu pada taraf nasional yaitu 359 per seratus ribu jiwa pada tahun 2012.


75


Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Kurang Gizi di Provinsi Bengkulu tahun 2009 - 2012

500 450 400 350 300

Angka kematian ibu

250

Angka kematian bayi

200

Angka kurang gizi balita

150 100 50 0 2009

2010

2011

2012

Sumber : Dinas Kesehatan

Pada tahun 2011 terjadi penurunan kematian Ibu dari tahun 2010 sebanyak 45 orang menjadi 40 orang, yang terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 9 orang, kematian ibu bersalin sebanyak 20 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 11 orang. Akan tetapi secara angka kematian ibu di provinsi Bengkulu meningkat yaitu sebesar 120 per 100 ribu kelahiran hidup, dimana tahun 2010 angka kematian ibu hanya 115,2 per 100 ribu kelahiran hidup. Tingginya angka kematian ibu melahirkan sebagian besar terjadi pada masa persalinan, hal ini antara lain disebabkan pertolongannya tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Target dari indikator kinerja penurunan angka kematian ibu pada tahun 2013 sebanyak 165 orang dan berdasarkan angka yang dilaporkan terealisasi sebanyak 141 per 100.000 kelahiran hidup, masih tingginya pencapaian indikator ini antara lain disebabkan hal tersebut diatas juga dipengaruhi kurang baiknya pola distribusi bidan desa sebagai tenaga professional yang dapat menekan angka kematian ibu melahirkan khususnya di daerah pedesaan.


76


Tabel 7 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, di Provinsi Bengkulu tahun 2013 NO.

1.

2)

NAMA PROGRAM dan KEGIATAN Program Peningkatan Ibu Melahirkan dan Anak - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak (APBN) - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi APBN) - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan dan tugas lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (APBN) - Kemitraan Pelayanan KIA daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.

Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan, Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dapat

dijelaskan bahwa indikator kinerja peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan menjadi salah satu indikasi keberhasilan upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Perempuan berkarir adalah perempuan yang berstatus pegawai negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Dearah Provinsi Bengkulu tahun 2013 jumlah Pegawai Perempuan berjumlah 3.151 orang dengan berbagai golongan/ruang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari total jumlah pegawai perempuan yang terdiri dari berbagai pangkat dan golongan ruang. Apabila dibandingkan jumlah pegawai perempuan dengan laki-laki secara komulatif pegawai laki-laki lebih banyak 1,21 %. Berikut jumlah perempuan berkarir di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan golongan : Golongan I sebanyak

11 orang

Golongan II sebanyak

672 orang

Golongan III sebanyak 2.279 orang Golongan IV sebanyak

118 orang

Jumlah perempuan yang meniti karir di sektor pemerintah sampai dengan tahun 2013 mencapai 3.151 orang. Adapun target dalam indikator kinerja ini sebanyak 2.211 – 2.675 orang di tahun 2012 dan terealisasi 3.060 orang dengan presentase capaian 126

%

berdasarkan target minimal yaitu 2.210 orang. Pada tahun 2013 target dalam indikator ini


77

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebanyak 2.432 – 2.875 orang dan terealisasi 3.151 orang dengan persentase capaian 135 %. Tingginya pencapaian indikator ini antara lain disebabkan di era globalisasi telah mampu merubah keadaan dan pola pikir bahwa pentingnya pengarus utamaan gender sebagai sebuah tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih menjadikan perempuan sebagai subyek pembangunan bukan sebaliknya. Untuk menunjang indikator ini pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Keserasian Kebijakan Peningkatan anak dan Perempuan dan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta Program Penguatan Kelembagaan PUG dan anak. Tabel 8 Program dan Kegiatan dalam rangka Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan di Provinsi Bengkulu tahun 2013 NO.

NAMA PROGRAM dan KEGIATAN

Keserasian Kebijakan Peningkatan anak dan Perempuan Sosialisasi Peran Perempuan dalam Partai Politik Program Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan Penilaian dan Pengiriman serta pelaksanaan Program PP Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Peningkatan Ekonomi Percontohan Perempuan di Pedesaan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam mengelola usaha (Desa Prima di Kab/Kota) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan Peningkatan ketahanan keluarga melalui rumah tangga sejahtera Penilaian UKM Perempuan terbaik di Kab./Kota Sosialisasi Penaganan Perempuan yang berhadapan dengan hukum Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak Fasilitasi dalam rangka membantu kegiatan hari ibu Pembentukan dan fasilitasi forum data terpiLah gender. Pembinaan PUG / Kota Peningkatan kapasitas fokal poin Peningkatan Kapasitas PP Pertemuan Penyusunan Anggaran Resposif Gender (ARG) Penyusunan sistem perlindungan bagi Perempuan Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan Pelatihan TOT Perencanaan ARG


78


3) Indikator Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Gizi buruk menunjukkan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Data statistik menunjukkan bahwa nilai Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan yang berkesinambungan sejak lima tahun terakhir. bahkan data BPS tidak ditemukan balita dengan gizi buruk hingga triwulan II 2013. Menurunnya angka Prevalensi Gizi Buruk (PGB) antara lain disebabkan antara lain oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan program kesehatan gratis yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten / kota sehingga berpengaruh positif terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkatan status gizi antara lain : gizi lebih, gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk. Selain itu status gizi juga dipengaruhi oleh kemiskinan, pengetahuan dan pemahaman orang tua balita terhadap asupan gizi yang seimbang bagi balitanya. Target pada tahun 2013 diharapkan terjadi penurunan sebanyak 0,001 %. Pada tahun 2012 diketahui jumlah gizi buruk tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebanyak 160 kasus dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan 2 kasus atau 1,25 % dengan demikian jumlah balita gizi buruk pada tahun 2013 sebanyak 162 kasus. Jumlah kasus ini tidak mencerminkan persentase prefelensi gizi buruk yang diinginkan, sehingga jumlah kasus tersebut tidak menjawab capaian target yang diinginkan. Tabel 9 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk, di Provinsi Bengkulu tahun 2013 NO.

1.

NAMA PROGRAM dan KEGIATAN Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Pembinaan Gizi Masyarakat - Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Gizi Masyarakat - Penilain Tenaga Gizi Teladan - Penanggulangan gizi lebih


79


4) Indikator Penurunan angka kematian bayi. Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Indikator angka kematian bayi merupakan indikator yang paling sensitif dalam bidang kesehatan karena hal ini mencerminkan tingkat permasalahan yang langsung berkaitan dengan kematian bayi, tingkat kesehatan ibu dan anak, upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan keluarga dan tingkat perkembangan sosial ekonomi keluarga. Dari target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013 sebanyak 27 bayi per 1000 kelahiran hidup, capaian kinerja tahun 2013 angka kematian bayi 10,50 per Seratus Ribu Kelahiran Hidup kelahiran capaian indikator kinerja ini dapat tercapai. Untuk menunjang upaya penurunan angka angka kematian bayi di Provinsi Bengkulu pemerintah memprogramkan Bina gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.248.715.000,00 dan teralisasi sebesar Rp 5.890.615.000,00 atau 94,27 persen. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Program Standarisasi pelayanan Kesehatan 6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


80


MISI

III

Mengembangkan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Sasaran

11

Peningkatan Konstribusi Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA

Target Tahun 2013

Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan Kehutanan (Rp) Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (ton) Peningkatan Nilai Hasil Bukan Pajak / SDA.

459 Miliar 1,64 – 180 Juta ton 3,13 – 3,44 Miliar

No

1. 2. 3.


Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % Realisasi % 412 Miliar 4,05 Juta ton 13,5 Miliar

100 246 500

412 Miliar 4,2 Juta ton 17,100 Miliar

282

100 246 497

281

Sumber : Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Konstribusi Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Pendapatan Daerah Serta Kesejahteraan Berkelanjutan diukur dengan indikator Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan Kehutanan, Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (Ton) Dan Peningkatan Nilai Hasil Bukan Pajak / SDA. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :


81

Pemerintah Provinsi Bengkulu 1) Indikator Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan di provinsi Bengkulu merupakan indikator meningkatnya konstribusi sumber daya alam terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan

berkelanjutan. Pada tahun 2010 nilai investasi industri pertanian dan

kehutanan berjumlah Rp 341 miliar jumlah ini merupakan jumlah investasi yang berada di seluruh Kab./Kota se Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2011 sebesar 397 miliar dan pada tahun 2012 nilai investasi pada bidang ini ditargetkan dapat bertambah menjadi 412 Miliar. Capaian kinerja pada tahun 2013 berdasarkan laporan capaian kinerja Pemprov Bengkulu oleh Bappeda tahun 2013 target capaian pertumbuhan investasi pertanian dan kehutanan dapat terealisasi 89 % yaitu sebesar 412 miliar. Untuk mencapai keberhasilan indikator ini pemerintah provinsi Bengkulu memprogramkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan kegiatan :

Nilai investasi industri Pertanian dan Kehutanan Provinsi Bengkulu tahun 2010-2012/Miliar

341

412

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 397


82

Pemerintah Provinsi Bengkulu Tabel 10 Program dan Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan nilai investasi industri Pertanian dan Kehutanan NO.

NAMA PROGRAM dan KEGIATAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

1. 2.

-

Kegiatan Pemeliharaan batas kawasan hutan Kegiatan Inventarisasi Perubahan Kawasan Hutan

2) Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan. Penjualan sektor pertambangan menjadi indikasi Meningkatnya konstribusi sumber daya alam terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan

berkelanjutan. Salah satu

komoditi unggulan sektor pertambangan di provinsi Bengkulu adalah Pertambangan Batu Bara. Subsektor pertambangan adalah subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu. Kondisi itu terlihat dari relatif rendahnya peranan sub sektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu rata-rata kurang dari 4 persen pertahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu terutama disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di Provinsi Bengkulu. Batubara adalah bahan tambang unggulan subsektor pertambangan di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2013 menggunakan survey akhir 2012 produksi batubara di provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai 4,2 juta ton. Produksi Batubara sebanyak 2,8 juta ton terdapat di Bengkulu Utara atau 68,21 persen, Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 31,67 persen sisanya sebanyak 0,005 juta ton atau 0,12 persen terdapat di Seluma. Dibandingkan dengan produksi tahun 2012, produksi batubara naik sebesar 11,46 persen di tahun 2013. Produksi Batubara tahun 2013 sebanyak 3.3 juta ton atau 79,39 persen di ekspor ke luar negeri, sebanyak 0,7 juta ton atau 17,49 persen dipakai untuk untuk penggunaan dalam negeri sedangkan sisanya yaitu 3,12 persen disimpan sebagai stok. Setiap bulannya produksi batubara berada antara 35 ribu hingga hampir 550 ribu ton. Pada tahun 2013 produksi batubara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Mei, sementara penurunan produksi terjadi pada bulan Desember. Penurunan ini disebabkan berkurangnya kegiatan kegiatan penambangan karena faktor cuaca, sedangkan produksi diluar bulan-bulan yang disebutkan berfluktuasi.


83

Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam kurun 4 tahun terakhir atau kurun waktu 2009-2013 produksi batubara di provinsi Bengkulu mengalami peningkatan termasuk untuk ekspor meningka Berikut data perkembangan produksi batubara provinsi Bengkulu tahun 2009-2013,

Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan di

Provinsi Bengkulu 1,445,287.00

4,182,028.00

1,806,601.00

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

3,751,937.00

Tahun 2013

Sumber : BPS Prov. Bengkulu

3) Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak bIdang Sumber Daya Alam. Nilai bagi hasil bukan pajak bIdang Sumber Daya Alam khususnya pertambangan di provinsi Bengkulu

tahun 2011 sebesar Rp

13.500.000.000

tahun 2012 sebesar Rp

13.500.000,00 pada Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 penerimaan ini ditargetka mengalami kenaikan sebesar 3,13 – 3,44 miliar, capaian kinerja pada tahun 2013 penerimaan pada tahun dalam 2013 berdasarkan laporan dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu bahwa nilai bagi hasil bukan pajak bidang Sumber Daya Alam khususnya pertambangan yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah sebesar Rp 17.100.048.723,00

terjadi

pertumbuhan penerimaan sebesar 1,05 % dari capaian tahun 2012 dan capaian target mencapai 497 %, untuk menunjang capaian kinerja ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan melalui kegiatan Optimalisasi Penerimaan bagi Hasil royalti pertambangan berada pada Dinas Energi Sumberdaya Mineral. Kendala dalam pelaksanaan program ini secara serius tidak ada.


84

Pemerintah Provinsi Bengkulu Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak bidang SDA khususnya pertambangan di provinsi Bengkulu

13,587,135,478

17,100,048,723

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 16,191,675,320

Sumber : Dinas ESDM Prov. Bengkulu

Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan : Program peningkatan kualitas dan aksses informasi SDA dan lingkungan hidup

setda (biro SDA)

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program : Program Perencanaan Prasrana Wilayah dan Sumber Daya Alam Prog. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prog. Pengembangan Kemitraan Program pengembangan perencanaan pariwisata

Dinas ESDM Prov. Bengkulu Badan Lingkungan Hidup

Program pemanfaatan obyek wisata dan aset pemerintah Prog. Pengembangan Pemasaran Parawisata Program pengembangan nilai budaya Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan nilai budaya Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya

Dinas ESDM Prov. Bengkulu Bappeda Disbudpar Kantor Perwakilan

Disbudpar


85

Pemerintah Provinsi Bengkulu Prog. Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

setda (Biro SDA) Dishut Prov. Bengkulu Program : Program Perencanaan Prasrana Wilayah dan Bappeda Sumber Daya Alam Program Pemanfataan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas kehutanan Setda (Biro SDA) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dinas kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Badan Lingkungan Hidup Setda (biro SDA) Bappeda Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas kehutanan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Prov. Bengkulu Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program rehabilitasi dan pemuluihan cadangan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Badan lingkungan hidup

Program perencanaan prasarana wilayah an sumber daya Bappeda alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Badan lingkungan hidup Lingkungan Hidup program Sinkronisasi Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Program Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Program pemulihan dengan Segera Prasarana dan Vital Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik Program Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bengkulu Progam Penguatan Kelembagaan BPBD Badan PBD Program Peringataan Dini Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM P Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan BPBD Program peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan/Ketatalaksanaan Program Perencanaan Penanggulangan Bencana yang terpadu


86


Sasaran

12

Meningkatnya kualitas dan Kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai SPM.

INDIKATOR KINERJA

Target Tahun 2013

1.

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

0,015 – 0,014

0,016

100

0,022

100

2.

Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)

0,47 – 0,50 %

4,25 %

100

20,87 %

100

3.

Meningkatnya Tipe Bandara Fatmawati

B

B

100

B

100

No


100


100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas dan Kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai SPM diukur dengan Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan, Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Meningkatnya tipe bandara Fatmawati dan Peningkatan arus barang melalui pelabuhan pulau Baai. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1)

Indikator Kinerja Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, Indikator ini sangat penting untuk mengukur tercapaianya sasaran Meningkatnya

kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan adanya keseimbangan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2013 panjang jalan Kabupaten, provinsi dan jalan negara berjumlah 2.023,94 Km dan jumlah kendaraan roda 4 dan 2 berjumlah 89.091 unit, dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan maka rasionya 0,022. Dengan demikian target capaian indikator


87

Pemerintah Provinsi Bengkulu kinerja ini adalah 100 %. Untuk menunjang capaian kinerja ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan

Pembangunan

/

peningkatan

jalan

dan

jembatann

dan

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan serta, program peningkatan kelaikan operasi kendaraan bermotor dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang tercapainya indikator sasaran ini.

2) Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Panjang jaringan jalan nasional,

Di Provinsi Bengkulu dalam kondisi baik yang

tersebar diseluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan 0.038 diharapkan pada tahun 2013 ada pertumbuhan menjadi sepanjang 0,44 – 0,50 %. Capaian kinerja panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Provinsi Bengkulu pada awal Tahun 2013 sepanjang 35,35 %

Artinya

menunjang

Perbandingan persentase target dan pencapaian

kinerja

ini

Pemerintah

realisasi terjadi selisih kurang. Untuk Provinsi

Bengkulu

memprogramkan

Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, Pembangunan Sarana dan Sarana Perhubungan, Peningkatan Pengendalian bidang ke PU-an dan program-program lain baik oleh Pemprov maupun Kementerian PU.

3) Indikator Peningkatan Tipe Bandara Fatmawati Sukarno Putri, Bengkulu menjadi indikasi pencapaian sasaran peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM. Pada Tahun 2010 tipe bandara Fatmawati 1.B dan dengan type ini Bandara Fatmawati masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkulu untuk melakukan perjalanan dan distribusi barang. Pada tahun 2012 type bandara Fatmawati B dan pada tahun 2013 diharapkan tipe ini masih dapat dipertahankan dalam tipe yang sama, akan tetapi perlu peningkatan fasilitas dan sarana prasarana. Capaian kinerja tahun 2013 tipe bandara Fatmawati masih dapat dipertahankan tetap dalam tipe B dengan bandara kelas 1 . Bandar Udara Fatmawati Sukarno Putri merupakan satu-satunya bandar udara di Provinsi Bengkulu yang merupakan sarana trasnsportasi udara strategis yang menghubungkan provinsi Bengkulu dengan daerah lain di Indonesia. Saat ini bandara Fatmawati telah mampu didarati pesawat berbadan lebar sehingga membuka peluang maskapai penerbangan untuk melakukan pengembangan usaha penerbangan di Bengkulu. Maskapai penerbangan domestik yang dilayani oleh Bandara Fatmawati saat ini antara lain Garuda, Sriwijaya Air, Lion Air, City Link dan penerbangan perintis Susi Air. Bandara Fatmawati secara teknis dan operasional di tangani langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sejak tahun 2011 dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana


88

Pemerintah Provinsi Bengkulu bandara menjadikan bandara ini masuk dalam kategori kelas I atau type B berdasarkan ketetapan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Untuk kebutuhan lebih jauh peningkatan sarana bandara terutama landasan pacu. Pada tahun 2013 pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kegiatan Pembebasan Lahan Bandara melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan landasan pacu. Diharapkan pada tahun 2014 panjang landasan pacu bandara Fatmawati dapat mencapai 2750 M. Sehingga akan membuka kesempatan kepada pesawat berbadan lebar lebih leluasa pada saat pesawat landing maupun takeoff yang berasal dari dalam dan luar negeri. Bandara Fatmawati juga dilengkapi dengan faslitas VIP room yang berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan tamu-tamu penting yang akan berkunjung ke Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2013 Bandara Fatmawati juga ditetapkan sebagai embarkasi bandara haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Dengan demikian jamaah haji yang berasal dari Provinsi Bengkulu untuk melakukan keberangkatannya ke tanah suci tidak lagi menginap di Padang, akan tetapi cukup melakukan transit. Berdasarkan penetapan target capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 untuk mejadikan type bandara Fatmawati menjadi kelas I / B dapat tercapai.

Keberhasilan ini

ditunjuang dengan Program pemerintah provinsi Bengkulu melalui Kegiatan Pembebasan Lahan Bandara. Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang sasaran tersebut Pemerintah Prov. Bengkulu memprogramkan : Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Program Peningkatan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dihubkominfo Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pengendalian Bidang ke-P.U-an Program : Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Program pemanfaatan ruang Program peerncanaan tata ruang Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh


89

Pemerintah Provinsi Bengkulu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum Air Limbah Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah Bappeda dan besar Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Dihubkominfo

Sasaran 14, Terus meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun.

No

INDIKATOR KINERJA

Target Tahun 2013


1.

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dari RPJMD, RKPD/RKT sampai Tapkin (%) .

95 %

50 %

80

95 %

100

2.

Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu.

75-80 %

75 %

100

80 %

100

3.

Pengiriman LAKIP dan Tapkin ke Menpan RB.

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

Tepat Waktu

100


140

100

Sumber : Bappeda Prov. Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Terus meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun diukur dengan indikator Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dari RPJMD, RKPD/RKT sampai Tapkin (%) . Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu dan

Pengiriman LAKIP dan Tapkin ke Menpan RB.

Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :


90

Pemerintah Provinsi Bengkulu 1) Indikator

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dari RPJMD, RKPD/RKT

sampai Tapkin (%) . Pada tahun 2012 target capaian kinerja ini mencapai 80 % dan diharapkan pada tahun 2013 target ditetapkan 95 %. Konsistensi diukur dengan penggunaan dokumen perencanaan pada RPJMD dipedomani dalam perencanaan tahunan baik Rencana Kinerja Tahunan provinsi maupun SKPD. Konsistensi juga dapat dilihat dari sasaran yang akan dicapai dengan program-program serta kegiatan yang digunakan. Untuk proses RPJMD menjadi RKPD merupakan rencana pelaksanaan pada tahun tersebut. Akan tetapi dari RKPD menjadi RKT melalui proses pembahasan dengan legislatif dan musrenbang selanjutnya ditetapkan oleh DPRD menjadi dokumen APBD, dari dokumen APBD selanjunya ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (TAPKIN) Pemerintah Provinsi. Capaian kinerja pada tahun 2013 tercatat sebesar 95 %, artinya bahwa capai indikator ini dapat tercapai 100 %. Untuk menjamin dan menjaga konsistensi ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Provinsi Bengkulu dengan kegiatan Review RPJPD Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan Rencana Kerja, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Rencana Strategis serta Penyusunan KUAPBD Dan PPAS.

2) Indikator Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Pada tahun 2012 capaian indikator ini adalah 100 % artinya bahwa dari jumlah 39 SKPD Provinsi Bengkulu yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 80 % nya dapat menyerahkan tepat waktu yang ditentukan. Pada tahun 2013 target kinerja indikator ini ditetapkan menjadi 80 - 85 %, artinya bahwa dari 39 SKPD wajib Lakip yang menyerahkan tepat waktu minimal berjumlah 30 SKPD. Melalui surat Gubernur Bengkulu Nomor : 060/439/b.7 tanggal 26 Januari 2014

tentang Penyusunan LAKIP SKPD

2013 dan Penetapan Kinerja tahun 2014 ditetapkan bahwa SKPD menyerahkan LAKIP kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 20 Februari 2014. SKPD yang menyerahkan Lakip diluar ketentuan dimaksud dianggap terlambat. Capaian indikator ini setelah kita menetapkan ketentuan tersebut terhitung tanggal 20 Februari 2014 SKPD yang menyerahkan Lakip sebanyak 32 SKPD atau 85 %, secara persentase capaian kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yaitu 100 %. Untuk mewujudkan indikator ini Pemerintah Provinsi Bengkulu

melalui

Biro

Organisasi

dan

Tatalaksana

memprogramkan

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


91

Pemerintah Provinsi Bengkulu 3) Indikator Pengiriman LAKIP dan Tapkin ke Menpan RB. Penyusunan Lakip Pemerintah Provinsi Bengkulu Januari 2013.

tahun 2013 dimulai ada bulan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor : 23 tahun 2013 tentang Penyampaian LAKIP tahun 2012 dan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013

diisyaratkan bahwa Penyampaian Lakip ke Menpan

paling lambat tanggal 31 Maret 2013.

Capaian kinerja ini pada tahun 2012 Lakip dapat

diserahkan kepada Menpan

melalui surat Nomor : 120.04/089/B.7 tanggal 15 Maret 2013

tentang Penyampaian LAKIP tahun 2012 dan Tapkin tahun 2013 provinsi Bengkulu dapat diserahkan tepat waktu dan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Dengan demikian capaian kinerja ini dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan 100 %. Untuk Untuk mewujudkan indikator ini Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana memprogramkan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran

15,

Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah Target Tahun 2013


2.

3.


Peningkatan Keakuratan dan Kelengkapan data dan informasi statistik daerah. Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%)

80 %

76 %

100

80 %

100

90 %

90

105

90

100

Peningkatan terlatih.

9 Orang

5 Orang

83

11 Orang

122

jumlah


peneliti

yang

96


107

92

Pemerintah Provinsi Bengkulu Sumber : Balitbang Prov. Bengkulu Berdasarkan Tabel di atas, bahwa optimalisasi pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah diindikasikan antara lain dengan Peningkatan Keakuratan dan Kelengkapan data dan informasi statistik daerah, Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur melalui jaringan internet dan video conference dan Peningkatan jumlah peneliti yang terlatih. Selanjutnya capaian kinerja indikator tersebut adalah sbb : 1)

Indikator Peningkatan Keakuratan dan Kelengkapan data dan informasi statistik

daerah, Capaian kinerja pada tahun 2012 telah tercapai 80 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja ini mencapai 80 %. Untuk menunjang indikator sasaran ini diprogramkan Pengembangan Data/Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan dengan kegiatan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan output

dokumen Bengkulu Dalam

Angka 2013, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Pengembangan Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Jejaring Kerjasama yang sinergis untuk mendorong, mendukung, menerapkan inovasi IPTEK pada

ekonomi

serta

tersedianya data base ekonomi sosial dan kependudukan serta sinkronisasi data statistik pada Badan Penelitian, Pengembangan dan statistik. Secara mikro kinerja ini dapat dicapai 100 %, akan tetapi secara makro provinsi baru tercapai 80 %, dengan demikian indikator sasaran ini telah tercapai 100 % sesuai dengan target yang ditentukan. Untuk mendukung keberhasilan ini Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan program-program sebagai implementasi dari kinerja yang ingin di capai . Program dan kegiatan untuk menunjang indikator ini adalah sebagai berikut : Tabel 18 Program dan kegiatan dalam rangka Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi statistik daerah

No.

1. 2. 3. 4. 5.

Nama Program/Kegiatan

Dewan Riset Daerah Sistem Inovasi Daerah (Sinda) Pengumpulan, penyusunan, pengolahan analisa statistik Kajian Peranan manajemen Pendidikan Kajian Pengembangan BUMD dalam peningkatan PAD


93

Pemerintah Provinsi Bengkulu 6. 7. 8.

Kajian Peningkatan Iptek Industri Kecil Kajian Potens Sumber Daya Ikan Sidat Kajian peningkatan iptek industri kecil

2) Indikator keberhasilan Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur melalui jaringan internet dan video conference. Jaringan internet di pemerintah Provinsi Bengkulu secara teknis di tangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Penyelenggaraan Video Conference dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting terutama komunikasi antar pimpinan daerah dengan kepala Negara dan kepentingan lainnya. Harapannya adalah jaringan internet ini dapat digunakan secara menyeluruh sebagai sarana komunikasi aparatur dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Provinsi Bengkulu, realisasinya adalah Jaringan internet baru bisa diakses terbatas pada Bappeda dan lingkungan Setda Provinsi Bengkulu saja, walaupun dari sudut pelaksanaan kegiatan output kinerja ini sangat efektif dan efisien dilaksanakan, namun karena keterbatasan sumberdaya material video conference hanya beberapa kali digunakan. Untuk mengoptimalkan kinerja ini pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dana Rp 250.000.000,00 anggaran ini digunakan untuk biaya operasional dan sewa internet selama 1

tahun. Apabila di ukur dari penggunaan fasilitas

internet dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Provinsi Bengkulu sebanyak 39 SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menggunakan jasa internet, dengan demikian capaian inidikator ini sebesar 100 % dari target yang ditentukan.

3). Indikator keberhasilan pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah, Indikator ini diukur dengan jumlah pertumbuhan jumlah peneliti yang terlatih. Pada tahun 2011 jumlah peneliti berdasarkan catatan pada Balibang Statistik Provinsi Bengkulu berjumlah 3 (tiga) orang dan pada tahun 2012 bertambah 5 orang dan pada tahun 2013 ditargetkan menjadi 9 orang, realisasinya pada tahun 2013 jumlah peneliti bertambah 3 orang. Apabila diakumulasikan selama tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah peneliti yang berada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bengkulu menjadi 11 orang, capaian ini melebihi target yang telah ditentukan sebanyak 3 orang. Dengan demikian capaian target indikator ini dapat tercapai 122 %. Untuk meningkatkan jumlah peneliti yang terlatih Pemerintah Prov. Bengkulu melalui Badan Litbang Statistik memprogramkan/kegiatan Peningkatan


94

Pemerintah Provinsi Bengkulu Kapasitas Calon peneliti

dengan dengan output tenaga peneliti terlatih. Pada tahun 2020

jumlah peneliti ini ditargetkan menjadi 20 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator pada tahun 2013 dapat terealisasi dengan baik sebesar 100 %. Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan : Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Program : Pengembangan data/informasi

Balitbang dan statistik BAPPEDA

Program : Program Peningkatan aparatur Negara Program : Pengembangan data/informasi Program kerjasama informasi dengan mass media : Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Sekretariat KPID Provinsi Bengkulu Sekretariat DPRD Setda (Biro ekonomi)

Capaian Kinerja Sasaran Optimalnya Pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam Pembangunan Daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 96 %. Secara umum dan penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan Berhasil terbukti secara kualitatif capaian masing-masing indikator mencapai 96 % atau lebih.


95


Sasaran 16, Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antara pemerintah daerah


Target Tahun 2013


1.

Peningkatan jumlah Perda yang dihasilkan

7 Perda

6 Perda

100

15 Perda

100

2.

Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif Dan Legislatif . Peningkatan kerjasama antar daerah kab./kota dengan pemerintah provinsi.

7 kali 8 Mou

9 kali 5 Mou

180

12 kali 12 Mou

180

3.


71

117

100

126

Sumber : Setwan Prov. Bengkulu dan Biro Pemerintahan

Berdasarkan tabel. di atas, bahwa meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antara pemerintah daerah diukur dengan Peningkatan jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan,

Peningkatan Frekuensi hearing dialog dan koordinasi

antara eksekutif dan legislatif, Peningkatan kerjasama antar daerah Kab./Kota

dengan

pemerintah Provinsi. Selanjutnya capaian kinerja indikator tersebut adalah sbb :

1) Indikator Peningkatan jumlah Perda yang dihasilkan, Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dalam penyusunan Perda oleh Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum ditetapkan Perda harus dibuat Rancangan Perda untuk dibahas. Pada tahun 2010 jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Daerah, tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) perda, tahun 2012 ditetapkan 6 (enam) perda dan tahun 2013 sebanyak 15 Perda. Capaian realisasi indikator ini pada tahun 2013 tercatat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi


96

Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu sebanyak 15 (enam) Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan, nama-nama Perda yang telah disyahkan tersebut adalah tentang : 1.

Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Tahun 2012

2.

Perda tentang APBD Perubahan 2013

3.

Perda tentang APBD APBD tahun 2014

4.

Perda tentang Penggunaan Jalan Khusus dan jalan umum untuk pengangkutan hasil Pertambangan dan Perkebunan.

5.

Perda tentang Irigasi

6.

Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 tentang RPJPD tahun 2005-2025.

7.

Perda tentang Semua Mesti Sekolah

8.

Perda tentang Perbaikan Gizi.

9.

Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Bengkulu

10. Perda Tentang Perubahan ketiga atas Perda dua Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dll. 11. Perda tentang Perizinan Perkebunan 12. Perda Tentang Pengelolaan Panas Bumi 13. Perda Tentang Pengelolan Pertambangan dan Batubara 14. Perda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Produktif, dan 15. Perda Tentang Pengelolaan Air Tanah. Disamping itu masing banyak Raperda-raperda lainnya yang belum disyahkan karena beberapa sebab yang berbeda-beda antara lain Raperda yang dimasukkan kembali pada Prolegda 2014 sebanyak 6 Raperda dan Raperda yang dimasukkan kembali pada Prolegda 2014 sebanyak 5 Raperda. Untuk menunjang Peningkatan jumlah Perda yang dihasilkan Setda Provinsi Bengkulu meprogramkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.


97


Grafik Penetapan PERDA oleh DPRD Provinsi Bengkulu 16 14 12

10 8

Grafik Penetapan PERDA oleh DPRD Provinsi Bengkulu

6 4 2 0 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

2) Indikator Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif Dan Legislatif Indikator ini diukur melalui jumlah pelaksanaan hearing yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2011 jumlah hearing sebanyak 21 kali terdiri dari hearing eksekutif dan legislatif, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat Pari purna. Pada tahun 2012 jumlah hearing dilaksanakan sebanyak 22 kali. Namun demikian pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menetapkan target pelaksanaan hearing DPRD sebanyak 12 kali. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu capaian kinerja pada tahun 2013 pada indikator ini tercatat sebanyak 12 (dua belas) kali hearing . Bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada indikator Ini maka tercapai 100 %.. Dengan tercapainYa target tersebut mengidikasikan bahwa hubungan antara legislatif dengan eksekutif yang efektif dan sinergis. Untuk menunjang kinerja ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 melalui kegiatan hearing/dialog/koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dengan tokoh masyarakat dan agama.


98


3) Indikator Peningkatan kerjasama antar daerah kab./kota dengan pemerintah provinsi Dalam indikator ini keberhasilannya diukur dengan jumlah kerjasama daerah yang ditandatangani, baik antar Kab. maupun provinsi, pada tahun 2013 telah terhimpun data dari Biro Administrasi pemerintahan Setda Prov. Bengkulu sebagai institusi yang menagani tentang kerjasama daerah. Dari data yang ada telah terdata yang terdaftar ada sebanyak 12 Mou. Program ini dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah baik Kab./Kota maupun Provinsi, jenis Mou yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Transmigrasi 9 Mou 2. Kerjasama Gubernur se Sumatera, Tindaklanjut percepatan Pembangunan se Wilayah Sumatera 3. Kerjasama antar Pemkab dalam wadah Janghyangbong, Kab Rejang Lebong, Kab. Lebong dan Kab. Kepahyang 4. Kerjasama pengembangan wilayah regional Kaukus Setara Kuat, Kab. Kaur Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara, Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Kab. Oku Selatan Lebong Sebagaimana yang telah ditargetkan, bahwa pada tahun 2013 target kerjasama yang ditandatangani sebanyak 12 Mou, dan berdasarkan capaian kinerja ini pada tahun 2013 dapat tercapai sebanyak 12 Mou. Dengan demikian target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi 100 %.

Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang tercapainya sasasaran tersebut pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan : Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Sekretariat DPRD Setda (Biro ekonomi)

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sinergitas Antara Eksekutif dan Legislatif serta kerjasama antara pemerintah daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 126 %. Secara rata-rata kuantitatif keberhasilan sasaran ini tercapai dan Berhasil terbukti capaian masing-masing indikator mencapai angka capaian 100 % atau lebih.


99


Rekomendasi Evaluasi : a. Indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran masih belum memadai, perlu penambahan indikator yang selaras dan relevan dengan sasarannya sehingga indikator tersebut cukup untuk mengukur tercapainya sasaran. b. Indikator

kerjasama

daerah

untuk pengumpulan

data capaian

kinerjanya tidak bisa

dilakukan secara sistematis pada SKPD tertentu, diusulkan indikator ini untuk dirubah atau diperjelas dengan fariabel yang akan diukur. c. Secara kualitas capaian kinerja ini perlu peningkatan maupun evaluasi, sehingga sasaran yang ingin dicapai betul-betul dapat terwujud dan diukur dengan indikator ini.

S a s a r a n 17 Semakin membaiknya penegakkan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun

Target Tahun 2013


Penurunan Angka Kriminalitas/Kejahatan

6,12 – 5,51 %


Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % Realisasi % 0,51 %

17

0,99

17

18

18

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Semakin Membaiknya Penegakkan Hukum Dan Keamanan Dari Tahun Ke Tahun diukur dengan indikator Penurunan Angka Kriminalitas. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :


100

Pemerintah Provinsi Bengkulu Indikator Penurunan Angka Kriminalitas/Kejahatan, Data indeks kriminalitas/Kejahatan

(rasio kriminalitas per jiwa penduduk) yang

dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai dengan indikator impact berupa stabilitasi politik. hukum dan keamanan. dan jumlah konflik sosial. belum tersedia. sehingga yang dijadikan sebagai pedoman adalah kuantitas tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2010 angka kriminalitas/kejatan di Provinsi Bengkulu tercatat 3.716 kasus dan pada tahun 2011 tercatat 3.735 sementara itu jumlah penduduk provinsi Bengkulu Pada tahun 2011 sebanyak 1.742.080 jiwa dan penurunan kejahatan tahun 2012 sebanyak 0,99 %. Sehingga diketahui tingkat penurunan kejahatan pada tahun 2013 angka sementara sebesar 0,99 % dengan capaian kinerja 18 % masih jauh dari target yang diinginkan yaitu sebesar 5,51 % . Oleh karena analisis terhadap impact mengacu pada data jumlah tindak kriminalitas yang terjadi dalam tahun evaluasi. Jenis kejahatan konvensional yang dominan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat terdiri atas kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 154181 KUHP). pembakaran (Pasal 187-188 KUHP). penyuapan (Pasal 209-210 KUHP). mata uang (Pasal 244-251 KUHP). pemalsuan surat/meterai (Pasal 253-275 KUHP). kesusilaan (Pasal 281-297 KUHP). perjudian (Pasal 303 KUHP). penculikan (Pasal 324-336 KUHP). pembunuhan (Pasal 338-350 KUHP). penganiayaan (Pasal 351-356 KUHP). pencurian (Pasal 362-364 KUHP). perampokan (Pasal 365 KUHP). memeras/mengancam (Pasal 368-369 KUHP). penggelapan (Pasal 372-375 KUHP). penipuan (Pasal 378-395 KUHP). merusak barang (Pasal 406-410 KUHP). kejahatan dalam jabatan (Pasal 413-438 KUHP). penadahan (Pasal 480-481 KUHP). dan pelanggaran (Pasal 489-569 KUHP). Selain itu. masih terdapat kejahatan di luar KUHP antara lain narkotika. psikotropika. penyeludupan. dan senjata tajam. Mencermati angka kriminalitas yang terjadi dapat dinyatakan. bahwa pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan aman secara umum sudah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan. dimana secara kuantitas kecenderungannya menurun. Memang mewujudkan kehidupan yang damai dan aman dengan nol kriminalitas adalah mustahil. namun masyarakat masih menaruh harapan pada pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum untuk melakukan upaya menekan frekuensi kriminalitas makin kecil. sehingga secara psikologis setiap individu merasakan jaminan perlindungan dan jaminan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dicermati dari jenis tindak kejahatan yang dilaporkan. sebagian besar merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi. artinya pelaku melakukan kejahatan karena didorong masalah


101

Pemerintah Provinsi Bengkulu kebutuhan ekonomi. yang sering memiliki keterkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kejahatan bermotif ekonomi sejalan dengan persentase penduduk atau angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Bengkulu pada tahun evaluasi. angka kemiskinan dan pengangguran terbuka maka dapat dikatakan meningkatnya tindak kriminalitas kejahatan terhadap harta benda disebabkan oleh keadaan ekonomi pelakunya. Selain itu tidak dapat dikesampingkan. bahwa jenis tindak kriminal menyangkut keselamatan badan dan jiwa seseorang juga sangat tinggi. seperti pembunuhan. penganiayaan berat. pemerkosaan. kekerasan dalam rumah tangga. dan pencemaran nama baik seseorang. yang mencerminkan masih kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai moral. agama. dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama. Kecenderungan gangguan stabilitas keamanan memasuki tahun 2012 juga terjadi dalam bentuk konflik sosial. catatan berdasarkan pengamatan tim. konflik sosial yang terjadi memiliki motif ekonomi dan motif politik. Konflik sosial horizontal yang bermotif ekonomi sebanyak 4 kasus. yaitu konflik warga versus PT.Bio Nusantara (Bengkulu Tengah). warga versus PT.Sandabi (Seluma). warga versus PT.Agriandalas (Bengkulu Tengah). dan warga versus PTPN VII (Seluma). Akar masalah yang menjadi pemicu konflik pada dasarnya sama. yaitu saling klaim memiliki hak atas tanah perkebunan yang melibatkan warga masyarakat desa sekitar perkebunan besar dengan perusahaan perkebunan besar. Sementara itu konflik sosial dengan motif politis. terjadi di wilayah perbatasan antar kabupaten. dan konflik berdimensi vertikal warga versus pemerintah (kepolisian) di Kecamatan Biduriang Kabupaten Rejang Lebong. Angka Kriminalitas/kejahatan di provinsi Bengkulu pada setiap tahun mengalami fluktuasi, Pada tahun 2008 sebanyak 2.779 kasus, tahun 2009 sebanyak 3.036 kasus, tahun 2010 sebanyak 3.716 kasus dan tahun 2011 sebanyak 3.735 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jenis kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pembunuhan, Perkosaan, Penculikan, Narkotika, Penyelundupan, Perjudian dan Pemerasan dan tersebar di seluruh kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu yang dilaporkan pada Kantor Kepolisian Daerah. Apabila dilihat dari perkembangan kasus kriminalitas selalu mengalami kenaikan kasus yang fluktuatif. Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menanggulangi fenomena ini memberikan kebijakan berupa program Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan

dan

Program

Pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan leading Sektor Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu. Tabel 19 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Angka Kriminalitas/Kejahatan di Provinsi Bengkulu tahun 2013


102


1.

2.

NAMA PROGRAM dan KEGIATAN Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pemantauan Deteksi Dini Permasalahan Strategis Daerah - Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) - Pengawasan Orang Asing - Pokja Indek Demokrasi Indonesia - Forum Kerukunan Umat Beragama Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan - Pendidikan Intelijen

Angka Kriminalitas/Kejahatan di Provinsi Bengkulu tahun 2008-2011

3735

2779

Tahun 2008 Tahun 2009 3036

Tahun 2010 Tahun 2011

3716

Capaian Kinerja Sasaran : Untuk menunjang keberhasilan tercapainnya sasaran tersebut pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan : Program : Inventarisasi penyelesaian sengketa hukum dan HAM Program : Kegiatan penyusunan legislasi rancangan Perda

Setda (Biro Hukum)


103

Pemerintah Provinsi Bengkulu Program Kegiatan telaah rancangan Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur. Program Pengkajian Rancangan Keputusan Gubernur Program Kegiatan telaah rancangan Perda kabupaten/kota Program pembinaan sdm dan evaluasi kontrak / perjanjian Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pemeliharaan trantibmas & pencegahan tindak kriminal Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Kesbangpol

Satpol pp Kesbangpol

Program pendidikan politik masyarakat

Capaian Kinerja Sasaran Semakin Membaiknya Penegakkan Hukum dan Keamanan dari tahun ke tahun diukur dengan 1 (satu) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 117 %. Secara umum kuantitasnya sangat tinggi akan tetapi penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan Belum Berhasil karena secara kualitatif capaian indiKator indikator ini masih jauh target yang ditentukan terjadi penurunan sebanyak 6,12 – 5,51 %. Ternyata kita baru mampu menurunkan sebesar 0,09 %.


104


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu Tahun 2013 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu, cukup banyak hasil yang dapat dicapai namun sejalan dengan hal tesebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik. Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, Provinsi Bengkulu mempunyai 17 (Tujuh Belas) sasaran strategis yang diukur keberhasilannya menggunakan indikator dan ditunjang dengan 136 program. Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan dan implementasi SAKIP. a. Perumusan Indikator Kinerja dan target pada dokumen RPJMD. b. Dokumen Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun telah mengarah kepada indikator yang SMART. c. Pengumpulan data kinerja telah dilakukan dengan secara parsial. Adapun capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu secara kumulatif adalah sebesar 93,191 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan tercapai dan berhasil.


105


Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara program yang satu dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi SKPD oleh aparatur, kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana untuk mendukung kinerja internal Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat menjadi keniscayaan dimasa yang akan datang.

---------------------------------------


106

Pemerintah Provinsi Bengkulu Lampiran

: REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No.

SASARAN

1.



TARGET

5. Meningkatnya Laju Investasi (%).

6. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp). 2.

3.

4.

5.


Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 tahun 2015

Menurunnya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015


12,5-15,00 %

9,14-9,50 Triliun

REALISASI CAPAIAN

21,05

10,05

168

110

12,72-13,52 Juta

15,09

106

20,06-21,50 Triliun

27,39

120

0,84 - 0,71 %

1,72

68

16,00-15,09

17,75

97

5 dari 9 Kabupaten

6 Kab.

75

5. Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka (%) 6. Peningkatan Rasio Penduduk Yang Bekerja (%).

3,01-2,61 %

4,74

64

1,57-1,59 %

95,20

60

9. Peningkatan Penerimaan Daerah (Rp) 10. Peningkatan

1,38 Triliun

1,700 Triliun

123

510,04 Miliar

529.407

104

7. Peningkatan Nilai PDRB Perkapita (Rp) 8. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp) 9. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertengahan Tahun (%). 3. Penurunan Persentase Penduduk Miskin (%) 4. Menurunnya Jumlah Kabupaten Tertinggal (kab).


107

Pemerintah Provinsi Bengkulu Penerimaan PAD (Rp) 11. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan 12. Peningkatan Penerimaan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah 6.

7.

8.

9.


Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015

7. Peningkatan Jumlah Jama’ah Haji (orang) 8. Peningkatan Jumlah Rohaniawan/pemuk a Agama (orang). 9. Peningkatan Jumlah Tempat Ibadah (unit). 11. Peningkatan IPM 12. Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun) 13. Peningkatan Rasio Melek Huruf. 14. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (tahun). 15. Peningkatan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Rp).


5. Peningkatan Jumlah Panti Asuhan (unit). 6. Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (orang).


5. Peningkatan Jumlah Organisasi Pemuda (OKP). 6. Peningkatan Jumlah Even Olahraga Yang Diikuti (even).

840,46 Miliar

977.343

116

39,73 Miliar

193,801 Miliar

487

2.148 - 2.363 Orang

1.293 Orang

83

7.867 - 8.260 Orang

7.920

100

9.870 - 3.889 Unit

4.296

74,47 - 74,94

73.93

99

73,4 - 74,1 Tahun

70,39

95

97,63 - 98,10

95,69

98

8,24 - 8,28 Tahun

8,48

102

7,02-7,63 Juta

7,62

100

32 – 35 Unit

33

100

26.551-25.224

27,923

110

100

60 – 65 OKP

171 Okp

263

9 - 10 Event

5 Event

63


108


11.

12.

13.



Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM


. 9. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan 10. Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan (orang). 11. Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk (%). 12. Penurunan Angka Kematian Bayi.

165

141

117

2.432 - 2.675 Orang

3,151

118

0,001 %

162

100

27

10,50

100

7. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan Kehutanan (Rp). 8. Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (ton). 9. Peningkatan Nilai Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Rp).

454 Miliar

412 Miliar

100

1,64-1,80 JutaTon

4,2 JutaTon

246

3,13-3,44 Miliar

17,100

497

7. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 8. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik. 9. Meningkatnya Tipe Bandara Fatmawati.

0,015-0,014

0,022

100

0,47-0,50

20,87

100

B

B

100

7. Penurunan Perkara Tindak Korupsi (kasus). 8. Penurunan Jumlah Temuan Kasus (%) 9. Peningkatan Opini Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.

6-4 Kasus

5

100

1

0,53

50

WTP

WTP

100


109


15.

16.

17,


Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah

Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah

Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun,

7. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dari RPJMD, RKPD Sampai Tapkin (%) 8. Persentase SKPD Yang Menyerahkan LAKIP Tepat Waktu (%) 9. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB. 7. Peningkatan Keakuratan Dan Kelengkapan Data Dan Informasi Statistik Daerah (%) 8. Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Melalui Jaringan Internet dan Video Conference (%). 9. Peningkatan Jumlah Peneliti (orang). 7. Peningkatan Jumlah Perda Yang Dihasilkan (buah). 8. Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif dan Legislative (kali). 9. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor). Penurunan Angka Kriminalitas

95 %

95 %

100

80-85 %

80 %

100

Tepat waktu

Tepat Waktu

100

80 %

80 %

100

90 %

90 %

100

9 Orang

11 Orang

122

7 buah

15 buah

100

7 kali

12 Kali

180

8 MoU

11 MoU

122

5,51-4,96

0,99

8


110

Pemerintah Provinsi Bengkulu No. SASARAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Meningkatnya laju 7. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi investasi (%) menjadi 7-7,2% tahun 8. Peningkatan nilai 2015 PDRB atas dasar harga konstan (Rp) Meningkatnya 1. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp) pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14- 2. Nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku 15 juta tahun 2015

Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 Th. 2015

Menurunya angka pengangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015



Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

TARGET

REALISASI

CAP AIAN %

10-12,5 %

39 %

312

8,78-9,14 Triliun

9,46 Triliun

103, 5

11,93-12,72 Triliun 18,61-20,06 Triliun 0,98-0,84 %

24,17 Triliun 24,17 Triliun 1,67 %

120

17,51 %

97

3 Kabupaten 1,81 %

75

830,2 Ribu orang

100

1,56 Triliun

123

484,273 Miliar 882,996 Miliar 195,760 Miliar 1.629 Jamaah 4.170 Unit 74,00

104


111

3. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk 1. Penurunan 16,92-16 % persentase penduduk miskin (%) 2. Penurunan Jumlah 4 dari 9 Kabupaten Teringgal Kabupaten 1. Penurunan 3,42-3,01 % persentase pengangguran terbuka (%) 2. Peningkatan Jumlah Penduduk yang Bekerja 1. Peningkatan 1,26 penerimaan daerah Triliun (Rp). 2. Peningkatan 463,67 Penerimaan PAD Miliar 3. Peningkatan Dana 764,05 Perimbangan Miliar 4. Peningkatan 36,11 Penerimaan lain-lain Miliar 1. Peningkatan jumlah 1.953 – 2.148 Jamah Haji. Jamah 2. Peningkatan jumlah 3.851-3.870 tempat ibadah (unit) Unit 16. Peningkatan 74,00-74,47 IPM

120 68

85

115 542 83 108 100

Pemerintah Provinsi Bengkulu (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015

8.

9.

10.

11.

12.

Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan


72,7-73,4 Tahun

72,7 Tahun

100

97,17-97,63

95,30

98

8,20-8,24

8,20

100

6,40-7,02 Juta

6,8 Juta

100

29-32 Unit

32 Unit

100

3.812 Orang

100

55-60 Okp

43 Okp

78

8-9 Event

5 Event

63

182

124

146

2.221-2.432 Orang

3.060 Orang

126

0,001

162 Kasus

80

29 per1000 412 Miliar

29 per 1000 412 Miliar

100

1,49-1,64 Juta Ton

4,05 Juta Ton

246

17,06 Miliar

500

0,016

100

95,15 %

100


112

17. Peningkatan usia harapan hidup (tahun) 18. Peningkatan rasio melek huruf 19. Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun) 20. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat 1. Jumlah Panti Asuhan/Panti Sosial 2.

Penurunan jumlah 27.949-26.551 penyandang Orang kesejahteraan sosial.

1. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP) 2. Peningkatan Jumlah Event Olahraga Nasional 13. Penurunan angka kematian ibu melahirkan 14. Peningkatan Jumlah Perempuan yang berkarir di Pemerintah 15. Penurunan Jumlah Balita Gizi Buruk (%) 16. Penurunan angka kematian bayi

Meningkatnya 1. Peningkatan Nilai konstribusi sumber daya Investasi Industri alam, LH dan bencana Pertanian dan terhadap pendapatan Kehutanan daerah serta 2. Peningkatan volume kesejahteraan penjualan sektor berkelanjutan pertambangan (ton)

3. Peningkatan Nilai 2,84-3,13 Hasil Bukan Pajak / Miliar SDA Meningkanya kuantitas 1. Rasio panjang jalan 0,017-0,015 dan kualitas infrastruktur per jumlah kendaraan sesuai SPM 2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam

100


13.

14.

15.

16.

kondisi baik 3. Meningkatnya Tipe B Bandara Fatmawati Menurunnya angka 1. Penurunan perkara 8-6 korupsi tindak korupsi (kasus) Kasus 2. Penurunan Jumlah 1,5 % Penyelesaian Perkara Temuan Kasus 3. Peningkatan opini WTP Pemeriksanaan atas lapoRan keuangan Terus meningkatnya 1. Konsistensi 90 % Perencanaan dan nilai LAKIP Pemda dari Penganggaran dari tahun ke tahun. RPJM, RKPD/RKT sampai Tapkin 2. Persentase SKPD 75-80 % yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%) 3. Pengiriman Lakip dan Tepat Tapkin ke Menpan Waktu RB. Optimalnya 1. Peningkatan 75 % Keakuratan dan pemanfaatan Iptek dan Kelengkapan data Infokom dalam dan informasi statistik daerah. pembangunan daerah. 2. Peningkatan 85 % Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Melalui Jaringan internet dan video conference. 3. Peningkatan jumlah 6 peneliti (orang) yang Orang terlaith Semakin meningkatnya 1. Peningkatan jumlah sinergitas antara perda yang dihasilkan eksekutif dan legislatif (buah) serta kerja sama antar 2. Peningkatan pemerintah daerah Frekuensi Hearing Dialog dan Koordinasi Antara Eksekutif dan legislatif 3. Peningkatan Kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota

B

100

6 Kasus

100

WTP

100

90 %

100

80 %

100

Tepat Waktu

100

76 %

100

90 %

105

5 Orang

85

6 Perda

6 Perda

100

5 Kali

9 Kali

180

7 MOu

5 MOu

71


113


17.

dengan pemerintah Provinsi Semakin membaiknya Penurunan angka penegakan hukum dan kriminalitas keamanan dari tahun ke tahun.

6,12-5,51 %

0,99


18

114

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Recommend Documents