-.4
il ...., _;
PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
PIiR-{TT]RAN DAERAH PROPINSI BENGKULU
NOi\lOR:
8
TAI{UN 2003
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAA\ KEUAJ\GA]{ D.{ERAH PROPINSI BENGKULU DE\.GAN RAHI\IAT TT]HAN },ANG ]\IAHA ESA GUBERNUR BENGKLiLU
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Netopisme serta berorienlasi kepada pelayanan umum, pedu adanya pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Bengkulu yang efektif, efisien, lransfaran dan bertanggung jawab. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik serta sebagai pelaksanaan lebih Ianjut pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 dan pasal 14 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000, perlu menetapkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tenlang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara iahun 1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara ' Nomor 2828);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1 997 tentang PaJak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tenlang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811): 4.
Undang-undang Nomor 22 Tah!n 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun '1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.
Undang-undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Daerah Pemerinlah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951
);
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Jan Retrebusi Daerah
7.
(Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor
246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003. Tambanan Lembaran Negara 4286);
.,)
Peial,,jran penlennlah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan i--,i.5;n33n Pemenntahan di Propinsi Bengkulu I embaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan . ,r,'rLaran l\e.carir Nomor 2854), 10
Peraruran Pemenntah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerrntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor ?o
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021],. 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
IJ
Peraluran Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsenlrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023),
14. Peraturan Pemennteh Nomor '107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024), 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
tb_
Peraturan Pemerintah Nomor'109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
17. Peraturan Pemerintah Nomor
1
1O
Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 21 '1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029); 18.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ,1 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor4138);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
21. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Usaha Keuangan Daerah Czn
Penyusunan
Perhitungan APBD. 22.
Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor '1 Tahun 2001 tenlang Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 sen "D" );
{
I
J.
23
Peraluran Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri "D" );
24.
Petalutan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16 Seri "D").
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BENGKULU
MEMUTUSKAN lenetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU
TENTANG POKOK.POKOK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
L l. ,. . .
:
Daerah adalah Propinsi Bengkulu.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Bengkulu. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu
Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Pervyakilan Rakyai Daerah Propinsi Bengkulu. 5
6.
Persetujuan DPRD adalah persetujuan DPRD Propinsi Bengkulu yang dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Tala Tertib DPRD Propinsi Bengkulu.
7.
Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah,
Kotamadya/Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu. 9.
Keuangdn Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah.
10.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
11.
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
1)
Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
tJ.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat, dan atau pegawai unit Daerah yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang bedaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
14.
Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Bengkulu sebagai Pembantu Gubernur dalam b'dang perencanaan.
15.
Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasen Daerah Fropinsi Bengkulu sebagai Pembantu Gubemur dalam ordang pengawasan.
lo.
Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
17.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga milik Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
to.
Pemegang Kas adalah orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
19.
Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
lu.
Tim Anggaran adalah Tim yang drletapkan oleh Gubernur yang bertugas menyusun stralegi dan prioritas APBD bersama-sama dengan Panitia Anggaran dan menyiapkan rancangan APBD.
21
.
22.
Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD sebagai mana diatur dalam Peraturan Taia Tertib DPRD.
pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Belan.ja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah yang menjadi beban Daerah dalam periode tahun Anogaran lertentu.
24
ic
Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk penutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Ponedmaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode.tah un An ggaran tertentu.
Pengeluaran Daerah adatah sernua pengeluaran Kas Daerah dalam periade tahun Anggaran tertentu.
Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumbdr dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 28.
Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disediakan dari sisa Anggaran lebih lahun lalu dan atau sumber pendapatan Daerah.
29.
Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi penerimaan terhadap realisasi pengeluaran Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
30.
Barang Daerah adalah semua barang yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
31.
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penerimaan uang, barang dan atau jasa sebagai pinjaman Daerah atau akibat lainnya berdasarkan perundang-undangan yang bedaku.
32.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit dagang jangka pendek. 34.
Rencana strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang di'sahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegialan Daerah.
15.
Perencanaan Prograni dan Kegiatan adalah Perencanaan Operasional yang disusun pada setiap Tahun Anggaran.
16.
Proyek Tahun Jamak (Mufti Years Project) adalah proyek fisik yang
satu
kesatuan dalam kontrak induk yang penyelesaiannya/pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu Tahun Anggaran. merupakan
BAB II ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama Pejabat Pegelolaan Keuangan Daerah
Pasal2 1)
Gubernur adalah pemegang kekasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
:)
Selaku Pejabat Pemegang Keuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah
.
Pasal
3
(1)
Gubernur menetapkan terlebih dahulu para peiabat pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan Anggaran
(2)
P'engaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setrap p€Jabat pengelolaa Keuangan Daerah.
(3)
Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pelabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
Bagia Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan dan kepatutan. Pasal 5 (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran terlentu.
(2)
Tahun Fiskal APBD sama dengan Tahun Fiskal APBN. Pasal 6
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah melalui Kas Daerah harus dicatal dan dimuat dalam APBD.
l0
(21
Semua Penenmaan dan Pengeluaran yang berkaiian dengan pelaksenaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan bukan merupakan penenmaan dan pengeluaran Daerah.
(3)
Mekanrsme dan prosedur laporan pelaksanaan dana-dana dekosentrasr dan tugas pembantuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
. (1)
Pasal 7
Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
(2)
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
(3)
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus
didukung dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.
(4)
Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup Anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
(5)
Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dic€tat sebagai penerimaan pada pembiayaan penyusunan awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD. Pasal
I
(1) Gubernur dapat menyediakan Anggaran untuk membiayai Belanja Tidak Tersangka. l1
(2)
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada bagian Anggaran Belanja Tidak tersangka dalam APBD.
BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN APBD Bagian Pertama StruKur APBD Dacol o
(1)
StruKur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas
a. b.
Pendapatan Daerah;
c.
Pembiayaan
:
Belanja Daerah
(2)
Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu Tahun Anggaran disebut Surplus Anggaran
(3)
Selisih Kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja dalam periode satu Tahun Anggaran disebut Defisit Anggaran.
(4)
Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus/Defisit Anggaran.
Pasal 1 0 (1)
Pendapalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dirinci meffurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
l2
(2)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1 ) huruf b dirinci menurut unit organisasi, fungsi, kelompok belanja dan jenis belanja.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (1)hurul b , di rinci menurut sumber pembiayaan. Pasal
11
(1) Format struKur APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peiaturan Daerah ini.
(2) Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan daftar kode rekening ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Pasal 1 2
Pembentukan, penambahan dan penggunaan Dana Cadangan Daerah ditetapkan dengan Sural Keputusan Gubernur atas perselujuan Dewan. Pesal 1 3
(1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan Tahun Jamak.
(2)
Alokasi Anggaran unluk kegiatan tahun jamak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan pnonlas pada setiap Tahun Anggaran selama pelaksanaannya. Pasal 14
(1)
APBD disusun dengan pendekalan kinerja yang memuat
a.
:
Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
ti
b
Standar Pelayanan diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan:
c
Bagian pendapatan APBD yang dibiayai administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, serla belanja modal/pembangunan.
\2) Untuk
mengukur kinerja keuangan Pemerintah
Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya yang akan dilentukan lebih lanjuf dengan keputusan Gubernur.
'
pasal 15
(r)
Untuk menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersamasama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
(2)
Arah dan kebijakan umum, APBD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disusun berdasarkan analisis terhadap dokumen perencanaan Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat.
(3)
Arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diletapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni.
Pasal 16 (1)
Berdasarkan arah dan Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun strategi dan Prioritas APBD.
(2)
Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pemeri[tah Daerah terlebih dahulu menyusun program dan kegiatan selambat-lambatnya pada bulan Agustus. 14
(3)
Berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
(4)
Mekanisme penyiapan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubemur.
.
Bagian Kedua Proses penetapan APBD
pasal 17 (1)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas pra rancangan APBD bersama panitia Anggaran DPRD.
(2)
Gubemur menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
(3)
Rancangan APBD memerlukan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam sidang Paripurna.
(4)
Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah selamat-lambatnya (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
(s)
Formai Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran ll Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraluran Daerah ini.
1
Pasal 1 8
(1) Apabila rancangan
APBD belum dise'tujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut yang harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
ri
Apabila dalam jangka waKu 1 5 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan penyempumaan rancangan APBD sebagaimana dimakiud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah. Bagian Ketiga Perubahan APBD
Pasal (1)
I
Perubahan APBD dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan aktivitas dan
(2)
1
efi
siensi.
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan sehubungan dengan
:
a.
Penyesuaian akibat tidak te!'capainya target penerimaan Daerah dari yang telah ditetapkan;
b.
Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
c.
Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
(3)
Gubernur menyampaikan rancangan Perubahan APBD Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
(4)
Rancangan Perubahan APBO ditetapkan menjadi Perubahan APBD dalam sidang Paripurna DPRD.
(5)
Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ientang Perubahan APBD selambat-lambarnya 3 (tiga) bulan sebelurn Tahun Anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun Anggaran yang bersangkutan.
l6
i
(6)
Format Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagarmana tercanlum dalam lampiran lll Peraturan Daerah Ini dan merupakan bagian tak lerpisahkan dengan Peraluran Daerah ini
BAB IV DAN WAKIL GUBERNUR GUBERNUR 6EDUDUKAN KEUANGAN Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan Pasal 20
(1)
Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang ierdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
(2)
Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bedaku.
(3)
Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dibenarkan menerima penghasilan dan alau fasilitas rangkap dari Negara.
(4)
Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kelentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali dilentukan lain dengan peraluran perundang-undangan.
Bagian Kedua Sarana dan Prasarana P
(1)
asal
21
Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan masing-masing
:
a. Sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya; b. Sebuah kendaraan Dinas jabatan. l7
\2)
Apabila Gubernur dan Wakil Gubemur berhenti dari jabatannya, rumah Gubernur dan jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Biaya Operasional
Pasal22
)
Dalarn melaksailakan tugasnya, Gubernur dan Wakil Gubernur karena Jabatannya disediakan Anggaran Belanja.
(2)
Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada aydt (1)terdiri dari
(1
a.
Biaya Rumah tangga;
b.
Biaya Pembelian lnventaris Rumah Jabatan:
c- Biaya
:
Pemeliharaan Rumah Jabatan dan lnventaris yang
digunakan:
d.
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
e.
Biaya Pemeliharaan Kesehatan;
f
(3)
.
Biaya Perjalanan Dinas;
g.
Biaya Pakaian Dinas;
h.
Biaya Penunjang Operasional
Besamya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bedaku.
I8
BAB V
KEDUDUMN KEUANGAN DPRD Bagian Pertama Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 23 (1)
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditentukan oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah. '
(2)
Pimpinan DPRD menetapkan Surat Keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan Anggaran DPRD sesuai dengan alokasi Anggaran yang tersedia dalam APBD.
pasal24 (1)
Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari
:
a. Uang Representasi; b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Komisi; e. Tunjangan Khusus;
(2)
f.
TunjanganPerbaikan Penghasilan
g.
Tunjangan Keluarga dan Beras.
Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua anggota Panitia diberi tunjangan Panitia.
19
(3)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberi tunjangan Kese1ahteraan ya(u untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobalan yang drbenkan dalam bentuk jaminan asuransi.
(4)
Apabila Pimpinan atau Anggola DPRD meninggal dunra Kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
Bagian Kedua Sarana dan Prasarana
Pasal 25 {r
)
(?)
Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD disediakan rumah iabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas jabalan.
Apabila Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari
jabatannya, rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan Dinas jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
(3)
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)
Ketua-ketua
Komisi bila
keadaan Keuangan Daerah 1 (satu) unii
memungkinkan dapat disediaken masing-masing kendaraan Dinas jabatan.
(5)
Dalam melaksanakan kegiatannya, Anggota DPRD disedtakan kendaraan operasional berupa Bis yang dikelola oleh Sekretanat Dewan.
(6)
Bilamana keadaan keuangan Daerah memungkinkan kepada Anggota DPRD dapat disedrakan Kendaraan Operasional.
l0
(71
Apabila Ketua Komisr berhenti dari jabatannya, maka Kendaraan Dinas jabatan sebagarmana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemenntah Daerah. Bagran Ketrga Biaya Kegratan DPRD Pasal 26
(1)
Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dicantumken dalam APBD.
(2)
Untuk kelancaran pelaksanaan lugas DPRD, pada Belanja Sekrelariat DPRD disediakan
(3)
a. b.
Belanja pegawai;
c.
Belanja Perjalanan Dinas;
d. e-
Belanja pemeliharaan;
:
Belanja barang
Belanja penunjang kegietan.
Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayal (2) d(etapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang bedaku disesuaikan dengan kondisi kemampuan Keuangan Daerah. Bagian Keempat Pengelolaan Keuangan DPRD Pasal 27
1)
Pimpinan DPRD dan Sekrelans DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD, 21
12)
Anggaran Belanla DPRD dan Sekretanal DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan
oleh Sekretaris DPRD pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. berpedoman
BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN. TATA USAHA KEUANGAN DAERAH
'
Bagian Pertama Penerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 28
Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah. Pasal 29
Penerimaan Daerah dalam satu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penenmaan Daerah yang selama tahun anggaran berjalan dimasukkan dalam Kas Daerah. Pasal 30
(1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menedma pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemunguian pendapatan tersebut.
(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rapat, potongan '
bunga atau nama lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah. 22
(3)
Semua Penerimaan Daerah diselor sepenuhnya dan tepat wahu ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31
GLbernur berkewajiban melaksanakan semua peraturan mengenai pendapatan Daerah serta menagih semua piutang Daerah dan di pertanggungjawabkan te.pai pada waktunya. Pasal 32 Pengeluaran Daerah dalam satu Tahun Anggaran adaiah seluruh jumlah uang yang merupakan pengeluaran Daerah yang selama tahun anggaran berjalan dikeluarkan dari kas Daerah. Pasal 33
Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Bagian Kedua Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah Pasal 34
(1) (2)
Gubernur mengatur pengeiolaan Barang dan Jasa Daerah.
Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD sebagai pengguna dan pengelola barang dan jasa bagi unit kerja yang dipimpinnya. Pasal 35
Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
1i
Pasal 36 (1)
Perolehan barang Daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian APBD, hibah, bantuan, sumbangan. wakaf dan kewa.iiban Pihak Ketiga merupakan milik daerah.
\2)
Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan dan sekretaris DPRD.
(3)
Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan iasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undanganyg bedaku Bagian ketiga Proses Penghapusan Aset Daerah
Pasal 37 (1)
Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum
tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindatangankan. (21
(s)
Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang :
a.
Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
b.
Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara alami; Can
c.
Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah, meiiputi : menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukarguling, dan atau memindah tangankan.
Penghapusan barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD. 24
(4)
Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi lotal) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan dibenlahukan kepada DPRD.
(5) Penghapusan
barang bergerak ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur dan diberitahukan kepada DPRD.
Pasal 38
(1) Rumah Dinas yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan lll. (2't
Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD. Pasal 39
Pelepasan hak tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar harus mendapat persetujuan DPRD.
Pasal 40
Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.
Pasal 41
(1)
Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD bertanggung jawab atas pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
(2)
Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan keuangan Daerah'
kemampuan 15
l
BAB VII PROSEDUR MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH Pasal 42
(1) Pemerintah
Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian.
(2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayal (1) penggunaannya diatur sebagai berikut
a.
:
Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penenmaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.
b.
Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Anggaran pembiayaan. Pasal 43
(1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulairf pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta
pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
(2\
Batas maksimum jumlah pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah APBD Tahun Anggaran berjalan, dengan
mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah
untuk
membayar kembali pinjaman tersebut pada wahunya.
lo
'
Pasal 44
PemerintahDaerahdilarangmelakukanPlnJaman^yangbersifat
p"ni"ri"in
yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah Pasal 45
temPo Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Dae'ah.yang iatuh prioritas uniuk -dianggarkan dalam ,r". pinj"r"n'Oaeran merupikan APBD. Pasal 46
Tala
ee
pengelolaan pinjaman Daerah ditetapkan dengan keputusan
Gubern0r. Pasal 47 lain Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan prinsip saling melalui kerjasama dengan pinlf ein berdasarkan menguntungkan atas persetujuan DPRO. Pasal 48
(1)
Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi' melakukan atau investasi dalam betuk penyertaan modal/Pembelian saham menguntungkan hal tersebut bentuk investasi lainnya sepanjang bagi Daerah.
(2)
pada Penerbitan Obligasi dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantuirkan pada Anggaran pembiayaan dan diietapkan olng); k"prtutan Gubernur seielah mendapat persetujuan DPRD' 1'7
Pasal 49
Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang belum lerpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan
9:frah. Pasal 50
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan pembaayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 dan 49 serta setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD. BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Umum
Pasal 51
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD.
Pasal 52
Pertanggungjawaban Gubernur terdiri dari
:
a. Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran; b. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
c.
Pertanggungjawaban untuk hal terlentu.
l8
Pasal 53
Pertanggungjawaban Gubemur dinilai berdasarkan tdok ukur Renstra yang lelah ditetapkan dengan peraturan Daerah Bagian Kedua Laporan Keuangan Daerah
'
Pasal 54
Laporan Keuangan Oaerah terdiri dari laporan bulanan. laporan lriwulan dan laporan pe(anggungjawaban akhir tahun anggaran. Pasal 55
(1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan pengguna anggaran kepada Gubernur.
(2)
Setiap triwulan
Pemerintah
Daerah menyusun
laporan
realisasi pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan yang bersangkulan. (4) Bentuk dan laporan tnwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 56
(1) Gubernur menyusun laporan pertangg
u ngjawaban pada setiap akhir tahun Anggaran dalam bentuk perhitungan Anggaran yang terdiri atas :
a.
Lapo!'an Perhitungan APBD;
:9
b. c. d. (21
Nota Perhitungan yang memuat tentang krner1a keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Neraca Daerah: Laporan Aliran Kas.
Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa perhitungan atas'pelaksanaan dan .semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenan, baik Kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Pasal 57 (1)
(2)
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dibacakan Gubernur didepan Sidang Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
Laporan Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran yang telah
dibacakan Gubernur, kemudian diserahkan kepada DPRD. selanjutnya dilakukan penilaian dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 58
(1)
Apabila Laporan Pertangg ungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayal (1) belum disetujui DPRD, maka Gubernur berkewajiban menyempurnakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waKu selambat-lambalnya 1 (satu) bulan.
30
(2) Apabila
penyempumaan Laporan Pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubemur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otda, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mernbentuk Komisi penyelidik lndependen guna melakukan penelitian terhadap pertangungjawaban Gubemur dimaksud.
,
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatari dan.. . . Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu Pasal 59
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Pertanggungjawaban untuk Hal Tertentu yang berkaitan dengan Keuangan Daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. BAB IX PENGAWASAN DAN PEMERIKSMN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pengawasan DPRD Pasal 60 Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD Bagian Kedua Pengawasan Fungsional Dan Pemeriksaan Pasal 61
(1) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan .
keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Propinsi. 31
\zl
Hasil pengawasan fungsional dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubemur dengan lembusan Ketua DPRD.
BAB X KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 62
(1)
Setiap kerugian Daerah baik yang lengsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
(2) Setiap Pimpinan Perangkat
Daerah dan Sekretaris DPRD wajib segera melaporkan kepada Gubernur setiap kerugian keuangan Daerah yang terjadi dilingkungannya
(3) Gubernur wajib melakukan tunlutan pebendaharaan
dan atau
tuntulan ganti rugl atas seliap kerugian keuangan Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(4)
Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kelentuan peraluran perundangundangan yang bedaku.
Pasal 63
Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian Keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32
BAB XI PENYUSUNAN RENCANA ANGGAMN MULTI TAHUNAN
Pasal 64
(1)
Anggaran Multi Tahunan disusun berdasarkan asas mamfaat dengan menilikberatkan kepada peningkitan kesejahleraan masyarakat.
(2)
Untuk menyiapkan rancangan anggaran Multi Tahunan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD membuat skala prioritas arah dan kebijakan umum anggaran Multi Tahunan.
(3) Arah dan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memprediksikan/mencadangkan pada program lanjutan tahunan berikutnya. (4)
Berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerinlah Daerah terlebih dahulu dalam menyusun program dan kegiatan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi serta keuangan daerah.
(s)
Mekanisme penyiapan rancangan anggaran Multi Tahunan ditelapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB XII PERGESERAN APBD
Pasal 65 (1)
Gubernur dapat melakukan pergeseran APBD.
J,)
(2)
Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
(3)
Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
Mekanisme pergeseran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubemur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . BAB XIII SISTEM PENATAUSAHMN KEUANGAN DAN PROSES PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGAMN Bagian Pertama Penatausahaan Keuangan Daerah Sistem Pasal 66
(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buKi-buhi
yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2)
Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buKi yang menjadi dasar pengelua.an alas beban APBD berlanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Pasal 67
(1)
Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Perminlaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayal (2).
(2)
Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar. 34
(3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan
Surat Perintah
Membayar.
,
Pasal 68
Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD diseiujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan kecuali belanja pegawai.
Bagian Kedua Proses Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
Pasal 69 (1)
Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada akuntansi keuangan Pemerintah yang berlaku.
(2)
Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur akunlansi yang meliputi dokumentasi, c€tatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penalausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 70 (1)
(2)
Perhitungan anggaran yaitu selisih antara realisasi penenmaan dengan anggaran penerimaan dan validasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Perhilungan anggaran harus dijelaskan dengan dilengkapi oleh alasannya
3s
BAB XIV PROSES PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOI.AAN KEUANGAN DAEMH PasalT
(1)
l
Gubemur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2\
Gubernur meyelenggarakan Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang bedaku. Pasal T2
(1)
Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kev/enangannya kePada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)
Untuk dapat melaksanakan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan oleh Gubernur guna melaksanakan Anggaran.
(3)
Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya. Pasal 73
(1)
Perangkat Pengelola Keuangan Daerah ditunjuk oleh Gubernur sebagai penanggung jawab tekhnis setiap program dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan Surat Keputusan Gubernur.
(2)
Perangkat Pengelola Keuangan Daerah diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban seluruh program yang dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur.' 36
BAB XV JADWAL DAN GARIS BESAR LAPORAN PELAKSANMN APBD KEPADA DPRD
, (1)
PasalT4 Gubernur menyampaikan Laporan Triwulan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhinya triwulan yang bersangkutan.
(2)
Gubemur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD pada akhir tahun anggaran kepada' DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
(3)
Ranc€ngan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
e. f. S. h.
Laporan Perhitungan APBD. Nota Perhitungan APBDLaporan Aliran Kas.
Neraca Daerah.
BAB XVI PERSETUJUAN INVESTASI
Pasal 75
(1) lnvestasi dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal sepanjang hal tersebut memberi manfaat dengan tidak mengganggu likuidilas Pemerinlah Daerah. 37
(2)
lnvestasi dalam bentuk penyertaan modal dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) ,
Gubernur berkewajiban melaporkan pelaksanaan investasr setrap akhirlahun kepada DPRD. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76
Selama belum ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini seluruh ketentuan Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepenjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal TT
(1)
Ketentuan pelaksanaan sebagai iindak lanlut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya bulan Desember 2003.
(2)
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2004.
(3)
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 38
Pasal 78
Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pengundangan penempalannya Daerah datam Lembaran dengan Daerah lni Peraturan Propinsi Bengkulu.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30-6-2003
GUBERNUR BENGKULU CaP/Dto H. HASAN ZEN, SH. MM. Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2003 SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI BENGKULU Cap/Dto
Drs. H. SALMAN RUPNI Pembina Ulama Madya N1P.450001617
.EMBAMN DAERAH PROPINSI BENGKULU TAHUN 2OO3 NON4OR 8 SERI "A"
39
