1
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH, Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
b.
bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu
dibentuk
lembaga
yang
menangani
Penyuluh, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata
Kerja
Badan
Pelaksana
Penyuluh
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah; 1
Mengingat
:
1.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi
Bengkulu
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3890); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
6.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4870); 8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan
DAERAH TENTANG STRUKTUR : PERATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sisitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.
5.
Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
6.
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. 4
7.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
8.
Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Bengkulu Tengah.
9.
Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 11. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bengkulu Tengah. 12. Kepala
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan,
dan
Kehutanan (BP4K) adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bengkulu Tengah. 13. Kelompok Fungsional adalah Jabatan PNS yang ahli dalam jabatan berdasarkan keahliannya yang di dapat melalui jenjang pendidikan. 14. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku
usaha
agar
mengorganisasikan
mereka dirinya
mau dalam
dan
mampu
mengakses
menolong
informasi
dan
pasar,
teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas,
efisiensi
usaha,
pendapatan,
dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 15. Perikanan
adalah
semua
kegiatan
yang
berhubungan
dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
5
17. Koordinator adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan bidang kelembagaan, penyelenggaraan, teknologi dan informasi
serta
pengembangan
sumber
daya
manusia
yang
berkedudukan di Kabupaten. 18. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah jabatan fungsional yang bertugas mengkoordinasikan penyuluh pertanian,
perikanan,
dan
kehutanan
yang
berkedudukan
di
Kecamatan. 19. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) adalah Unit kerja non struktural dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan. 20. Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah unit kerja non struktural dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kelurahan/Desa. 21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 22. Sistem
penyuluhan
pertanian,
perikanan,
dan
kehutanan
yang
selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 23. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, holticultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan
yang
meliputi
usaha
hulu,
usaha
tani,
agroindustri,
pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
6
24. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bengkulu Tengah.
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dipimpin
oleh
seorang
Kepala
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) mempunyai tugas : 1.
Menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan program Badan Penyuluhan Nasional dan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi;
2.
Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
3.
Melaksanakan
pengumpulan,
pengolahan,
penyebaran materi penyuluhan;
7
pengemasan,
dan
4.
Melaksanakan
pembinaan
kerjasama,
kemitraan,
pengelolaan,
kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan; 5.
Menumbuh
kembangkan,
memfasilitasi
kelembagaan
dan
forum
kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 6.
Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Swasta, dan Swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
7.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8.
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Pelaksana
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan,
dan
Kehutanan
(BP4K)
mempunyai fungsi : 1.
Penyediaan
data
dan
rekomendasi
pembangunan
penyuluhan
pertanian, perikanan, dan kehutanan; 2.
Pelayanan teknis di bidang penyuluhan, informasi, dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
3.
Melaksanakan
pengembangan
informasi,
dan
komunikasi
pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; 4.
Melaksanakan pengolahan dan penyebaran informasi, dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
5.
Melaksanakan pelayanan jasa pendidikan, latihan, dan konsultasi bagi petani dan masyarakat serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
6.
Pengelolaan Tata Usaha Badan;
7.
Menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
8.
Menyelenggarakan
pelatihan/kursus
agribisnis
bagi
penyuluh
pertanian, perikanan, dan kehutanan serta petani dan masyarakat; dan
8
9.
Melaksanakan
pembinaan
teknis
pengelolaan
Badan
Pelaksana
Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) sebagai unit Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 10. Melaksanakan administrasi angka kredit jabatan fungsional dan urusan tata usaha; 11. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1)
Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretaris. c. Bidang Program. d. Bidang Pelayanan Penyuluhan. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. f. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).
(2)
Sekretaris membawahi : a. Subbag Umum dan Kepegawaian. b. Subbag Keuangan. c. Subbag Perencanaan.
(3)
Bidang Program membawahi : a. Subbid Perencanaan. b. Subbid Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
(4)
Bidang Pelayanan Penyuluhan membawahi : a. Subbid Sarana dan Metode Penyuluhan. b. Subbid Penyelenggaraan Penyuluhan.
(5)
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi : a. Subbid Pendidikan dan Pelatihan. b. Subbid Pengembangan Profesi.
(6)
Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan membawahi : a. Subbid Informasi Pasar dan Kemitraan. b. Subbid Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Swadaya. 9
(7)
Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).
(8)
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).
(9)
Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Pertanian, dan Kehutanan
sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV ESELONERING UNSUR PELAKSANA Pasal 7 (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II b. (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III a. (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan IV a.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsioanal senior yang ditunjuk
oleh
Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
tugas
sesuai
dengan
BAB VI BALAI PENYULUHAN Pasal 10 (1)
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) adalah unit kerja non struktur dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
(2)
Balai Penyuluh berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha di bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat Kecamatan. Pasal 11
Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas sebagai berikut : (1)
Menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan yang sejalan dengan
Badan
Pelaksana
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan,
dan
Kehutanan (BP4K) Kabupaten. (2)
Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
(3)
Menyediakan dan menyebarkan informasi, teknologi, sarana produksi pembiayaan dan pasar.
(4)
Memfasilitasi
pengembangan
kelembagaan
dan
kemitraan
pelaku
utama dan pelaku usaha. (5)
Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Swasta,
Swadaya
melalui
proses
pembelajaran
secara
berkelanjutan. (6)
Melaksanakan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang berada di Kecamatan. Pasal 12
(1)
Pos
penyuluhan
melaksanakan
merupakan
sebagian
unit
tugas
kerja
badan
non dalam
struktural
yang
penyelenggaraan
penyuluhan di lapangan yang dibentuk dan dikelola secara partisipasi oleh pelaku utama dan mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Desa/Kelurahan.
11
(2)
Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di tingkat Desa/Kelurahan.
Pasal 13 Pos penyuluhan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : (1)
Menyusun program penyuluhan pada tingkat Desa/Kelurahan yang sejalan dengan program penyuluhan tingkat kecamatan.
(2)
Melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah kerja.
(3)
Menginventarisasi permasalahan dan upaya pencegahannya.
(4)
Melaksanakan
proses
pembelajaran
melalui
percontohan
dan
pengembangan usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang berada di Desa/Kelurahan. (5)
Menumbuhkembangkan
kepemimpinan
kewirausahaan
serta
kelembagaaan pelaku utama dan pelaku usaha. (6)
Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
(7)
Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapangan, dan metode penyuluhan lain pelaku utama dan pelaku usaha.
(8)
Memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala
biaya
untuk
pelaksanaan
tugas
Badan
Pelaksana
Penyuluh
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. BAB VIII TATA KERJA Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan 12
masing-masing maupun satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di lingkungan pemerintah daerah di lingkungan masing-masing. Pasal 16 (1)
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan
masing-masing
dan
memberikan
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 17 (1)
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bagan penyusunan laporan lebih dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
(3)
Dalam
menyampaikan
laporan
masing-masing
kepada
atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari
Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
13
Peraturan Daerah ini akan
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah. Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 05 November 2012 BUPATI BENGKULU TENGAH, ttd H. FERRY RAMLI
Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal 06 November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, ttd Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, MH. Pembina Utama Muda Nip. 19551125 197912 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB BENGKULU TENGAH,
Drs. HENDRI DONAL, SH Penata TK. I Nip. 1960903 199402 1 001 LEMBARAN DAERAH NOMOR .......
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012
14
